Fungsi dan Peran DPRD dalam Manajemen Pembangunan Daerah

1

FUNGSI DAN PERAN DPRD DALAM MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH

Ir. Deddy S. Bratakusumah, BE, MURP, MSc, [email protected]

2015

2

PENDAHULUAN

Pengertian Manajemen Menyelesaikan sesuatu melalui upaya orang lain

(TAYLOR, 1912)

Tindakan yang dimaksudkan untuk mencapai kerjasama rasional dalam sistem administrasi(WALDO, 1955)

Manajemen mengacu pada proses menjalankan sebuah organisasi dan penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan. Istilah ini juga mengacu pada mereka yang secara resmi berkuasa untuk menjalankan organisasi(LEMAY, 2002)

Fungsi Fungsi Manajemen

1. Perencanaan (Planning) 2. Pengorganisasian (Organizing) 3. Penyiapan Staf (Staffing) 4. Mengarahkan (Directing) 5. Koordinasi (Coordinating) 6. Pelporan (Reporting) 7. Penganggaran (Budgeting)

(LUTHER GULICK AND LYNDALL URWICK, 1932)

Deddy S Bratakusumah-2015

5

“Consisting of Planning, Organizing, Actuating and Controlling performed to determine and accomplish the objective by the use of people and resources”

Pengertian Manajemen

(GEORGE R. TERRY, 1953)

MANAJEMEN PEMBANGUNAN

PERENCANAAN

PENGORGANISASIAN

PELAKSANAAN

PENGENDALIAN

PROSES PERENCANAAN

PROSES PENGANGGARAN

STRUKTURSISTEM DAN PROSEDURSUMBER DAYA MANUSIA

STANDARD OPERATING PROCEDURES

PEMANTAUANEVALUASI

TINDAK LANJUT

TUJUAN

Elemen Dasar Manajemen Pembangunan

AUDITING

KOORDINASI

KINERJA

KEUANGAN


7 Siklus Manajemen Pembangunan (1)

KAJI ULANG KEBIJAKANKaji perencanaan dan pelaksanaan

periode lalu

(2)PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN

PERENCANAANPenentuan sumber dana, tujuan,

kebijakan, siasat dan prioritas pengeluaran

(3)PENGGALANGAN DAN ALOKASI

DANAPenyiapan Penganggaran

(4)PELAKSANAAN KEGIATAN

YANG DIRENCANAKANPengumpulan dana, Penyaluran dana,

Penyiapan Aparat Pelaksana, Pelaksanaan Kegiatan

(6)EVALUASI DAN AUDIT

Kebijakan, effectivitas danmasukan untuk perencanaan masa

datang

(5)PEMANTAUAN kegiatan danPERTANGGUNG JAWABAN

pengeluaran

SUMBER : World Bank, “Public Expenditure Management Handbook”, 1998

8

PERAN DPRD

9


Peran dan Fungsi DPRD

DPRD

Pemerintahan Daerah

Wakil Rakyat

ANGGARAN

PENGAWASAN

LEGISLASI

10


Fungsi dan Akuntabilitas DPRD

DPRD ANGGARAN

PENGAWASAN

LEGISLASI PERDA YANG ASPIRATIF, RESPONSIF, DAN

AKUNTABELANGGARAN YANG EFEKTIF

DAN EFISIEN

TRANSPARANT, KONDUSIF, DAN AKUNTABEL

11

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada

(UU 25/2OO4 SISRENBANGNAS)

Pengertian Perencanaan Pembangunan

DEDDY S. BRATAKUSUMAH, PhD

13

Kesepakatan Untuk Keputusan

KEBIJAKANDARI SISI

TEKNOKRATIS

KEBIJAKANDARI SISI

POLITIS

KESEPAKATAN

DISTORSI

KEBIJAKAN

Mengapa Merencana ?

1. Mengurangi ketidakpastian2. Mengintegrasikan metoda dan teknologi yang

rasional kedalam proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan

Mengapa Merencana ?

3. Memberikan peluang untuk dapat mengawasi upaya yang dilakukan secara lebih cermat dan tepat dari waktu ke waktu

4. Meningkatkan peran serta dalam proses pengambilan keputusan, atau paling tidak memperluas peluang partisipasi dari pihak-pihak yang potensial

1. Politik2. Teknokratik3. Partisipatif4. Top-down5. Bottom-up

Pendekatan Perencanaan

17

Diacu Diperhatikan Diserasikan Melalui Musrenbang

RKP RPJM Nasional

RPJP Nasional

Renstra KL

Renja - KL

RAPBN

RKA-KL

APBN

Rincian APBN

Pedoman Dijabarkan

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Diacu

Pemerintah

Pusat

RPJM Daerah

RPJP Daerah

RKP Daerah

Renstra SKPD

Renja - SKPD

RAPBD

RKA - SKPD

APBD

Rincian APBD

Pedoman

Pedoman

Pedoman Dijabarkan

Pedoman

Pedoman

Diacu

UU SPPN

Pemerintah

Daerah

UU KN

BahanBahan

BahanBahan

Alur Perencanaan Pembangunan


Visi dan Misi

Kepda

Bahan

MENGACU PADA RPJP NASIONAL DAN MEMUAT:

• VISI DAN PENJABARANNYA;• MISI;• ARAH PEMBANGUNAN DAERAH

• KEWILAYAHAN• SARANA PRASARANA• URUSAN WAJIB • URUSAN PILIHAN

Isi RPJP - Daerah

RPJM DAERAHPENJABARAN VISI, MISI, PROGRAM KEPALA DAERAH;BERPEDOMAN PADA RPJP DAERAH DAN MEMPERHATIKAN RPJM NASIONAL

1. STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH2. KEBIJAKAN UMUM3. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH4. PROGRAM –PROGRAM

• SKPD, • LINTAS SKPD, • KEWILAYAHAN, • LINTAS KEWILAYAHAN YANG MEMUAT KEGIATAN POKOK DALAM:- KERANGKA REGULASI- KERANGKA ANGGARAN

Isi RPJM - Daerah

RENSTRA-SKPDBERPEDOMAN PADA RPJM DAERAH

ISI:1. VISI-MISI2. TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN 3. PROGRAM-PROGRAM4. KEGIATAN INDIKATIF

Isi Rencana Strategis SKPD

21

SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Perencanaan Pelaksanaan Penatausahaan Pertgjwban Pemeriksaan

RPJMD RKPD

KUA PPAS

Nota Kesepakatan

Pedoman Penyusunan

RKA-SKPD o/ KDH

RKA-SKPD

RAPBD

Evaluasi Raperda APBD oleh Gubernur/ Mendagri

Rancangan DPA-SKPD

DPA-SKPD

Verifikasi

Laporan Realisasi Semester Pertama

R P-APBD

Penatausahaan Belanja

• Penerbitan SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS oleh Kepala SKPD

• Penerbitan SP2D oleh PPKD

Penatausahaan Pendapatan

Kekayaan dan Kewajiban daerah

• Kas Umum• Piutang• Investasi• Barang• Dana Cadangan• Utang

AkuntansiKeuangan Daerah

Laporan KeuanganPemerintah Daerah

• LRA• Neraca• Lap. Arus Kas• CaLK

Laporan Keuangan diperiksa oleh BPK

Raperda PJ Pel APBD

Perda APBD

• Bendahara penerimaan wajib menyetor penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya 1 hari kerja

Penatausahaan Pembiayaan

• Dilakukan oleh PPKD

Pelaksanaan APBD

Pendapatan

Belanja

Pembiayaan

Disusun dan disajikan Sesuai SAP

Persetujuan Bersama (KDH + DPRD)

Evaluasi o/ Gubernur/MDN 15 hari

7 hari penyesuaian o/ Pemda

Perda PJ Pel APBD

EvaluasiR P-APBD

Oleh Gbrnr/MDN

Perda P-APBD

setelah 3 hari

PEDUM APBD o/ MDN

21

22

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN


23

1. Pengumpulan/Penyiapan dana, 2. Penyaluran dana,3. Penyiapan Aparat Pelaksana, 4. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Utama Pelaksanaan Pembangunan


24

1. Kerangka Pendanaan 2. Kerangka Regulasi 3. Kerangka Kelembagaan 4. Kerangka Evaluasi

Kaidah Pelaksanaan Pembangunan

25

PENGENDALIAN PEMANTAUAN DAN TINDAK LANJUT

26 Pemantauan

Adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaanrencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

SUMBER : PP No 39 Tahun 2006 Tentang Tata cara Pengendalian Pelaksanaan Rencana PembangunanDeddy S Bratakusumah-2015


27 Efisiensi

Efficiency tells you that the input into the work isappropriate in terms of the output. This could be inputin terms of money, time, staff, equipment and so on.

Artinya:

Efisiensi menjelaskan bahwasanya input yang dipergunakan sangat berdaya guna untuk menghasilkan output yang kita inginkan (uang, waktu, staf, peralatan dan elemen lainnya)

SUMBER : Janet Shapiro (2009)


28 Efektivitas

Effectiveness is a measure of the extent to which adevelopment programme or project achieves thespecific objectives it set.

Artinya:

Efektivitas mengukur sejauh mana program pembangunan atau proyek pembangunan menghasilkan sasaran tertentu yang sudah direncanakan

SUMBER : Janet Shapiro (2009)

1. Masalah apa yang timbul ?2. Apakah proyek berjalan sesuai jadwal ?3. Apakah proyek menghasilkan Output yang

direncanakan ?4. Apakah anggarannya sesuai dengan rencana ?5. Apakah strateginya berjalan sesuai dengan

rencana? 6. Apakah kelompok sasaran (target group)

terlibat dalam aktivitas proyek ?

29 Kata Kunci Pemantauan


1. Mengkaji apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana

2. Mengidentifikasi masalah yang timbul agar langsung dapat diatasi

3. Melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan sudah tepat untuk mencapai tujuan proyek.

4. Mengetahui kaitan antara kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh ukuran kemajuan,

5. Menyesuaikan kegiatan dengan lingkungan yang berubah, tanpa menyimpang dari tujuan.

30 Tujuan Pemantauan



31 Pemantauan Menyangkut

1. Menentukan atau membuat indikator tentang Efisiensi, Efektivitas dan Outcome

2. Menyusun sistem untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan indikator tersebut

3. Mengumpulkan dan menyimpan segala informasi

4. Menganalisis informasi5. Memanfaatkan informasi untuk kepentingan

pelaksanaan manajemen pembangunan.


32

1. Apa yang ingin kita ketahui? Termasuk memenuhi kebutuhan informasi yang harus dipenuhi sesuai indikator

2. Beragam informasi3. Bagaimana kita bisa mendapatkan informasi

tersebut?4. Siapa yang harus terlibat dan dilibatkan.

Pertimbangan Ihwal Informasi

33

PENGAWASAN DAN EVALUASI


34 Pemantauan dan Evaluasi

Pada dasarnya pemantauan tidak terpisahkan dengan upaya evaluasi.

Dengan pemantauan dan evaluasi kita akan dapat mengecek kesunyataan dari pelaksanaan pembangunan

Not “are we making a profit?” but “are we making a difference?”


35 Pemantauan dan Evaluasi

Dengan pemantauan dan evaluasi kita akan dapat: • Mereview progres pelaksanaan• Mengidentifikasi masalah dalam perencanaan dan

atau dalam pelaksanaan• Melakukan penyesuaian atau koreksi sehingga kita

akan yakin untuk dapat menghasilkan “perubahan”.

Perbedaan Monitoring dan EvaluasiAspek Monitoring Evaluasi

Tujuan Menilai kemajuan dalam pelaksanaan program yang sedang berjalan

Memberikan gambaran pada suatu waktu tertentu mengenai suatu program

Fokus • Akuntabilitas penyampaian input program

• Dasar untuk aksi perbaikan• Penilaian keberlanjutan program

• Akuntablitas penggunaan sumber daya

• Pembelajaran tentang hal-hal yang dapat dilakukan lebih baik di masa yang akan datang

Cakupan • Apakah pelaksanaan sesuai dengan rencana?

• Apakah terdapat penyimpangan?• Apakah penyimpangan tersebut

dapat dibenarkan?

• Relevansi• Keberhasilan• Efektifitas biaya• Pembelajaran

Waktu Pelaksanaan

Dilaksanakan terus menerus atau secara berkala selama pelaksanaan program

Umumnya dilaksanakan pada pertengahan atau akhir program

36


37Mekanisme Pemantauan dan Pelaporan


38 Klasifikasi Laporan

1. Laporan Keuangan2. Laporan Kinerja3. Laporan Dalam Pembuatan Peraturan

Perundang-undangan4. Laporan Pertanggung Gugatan (Gabungan dari

laporan Keuangan dan Kinerja)

Evaluasi

PelaksanaanAPBD

Kesesuaiandengan Perda,

Peraturan/Per-UU-an lainnya

PelaksanaanPerda

Perhitungan APBD

Evaluasi

P E N G A W A S A N

Peraturan Daerah

A P B D

Peraturan, Keputusan,Surat Edaran

– Kepala Daerah

Tugas dan Wewenang Pengawasan DPRD

(ALI ROKHMAN, 2009)

Pengawasan terhadap APBD

Penerimaan Daerah

Belanja Daerah

Optimalisasi Pendapatan

Daerah

Alokasi BelanjaDaerah yang

Efektif & Efisien

Penerimaan Daerah yang tidak masuk

kas daerah

Tidak tergalinya potensi penerimaan

daerah

Penggelembungan dana belanja

daerah

Alokasi belanja yang tidak tepat

sasaran

APBD TujuanAPBD

Resiko Penyimpangan

(ALI ROKHMAN, 2009)

41

AUDIT KEUANGAN DAN KINERJA


42

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap Entitas Pelaporan (Pusat, Daerah, K/L, Bendahara Umum Negara) wajib menyusun dan menyajikan:

1. Laporan Keuangan, yakni bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode.

2. Laporan Kinerja, yakni ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.

Pelaporan Keuangan dan Kinerja


43

1. Laporan Keuangan, diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan

2. Laporan Kinerja, dinilai oleh Kementerian PAN dan RB

Audit Laporan Keuangan dan Kinerja


44

TERIMA KASIH

Fungsi dan Peran DPRD dalam Manajemen Pembangunan Daerah

Government & Nonprofit

Transcript of Fungsi dan Peran DPRD dalam Manajemen Pembangunan Daerah