Form KAK Kendit

5/19/2018 Form KAK Kendit

1/15

KERANGKA ACUAN KERJA(KAK)


2/15

KERANGKA ACUAN KERJA(KAK)

KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASANPERKOTAAN KECAMATAN KENDIT

KABUPATEN SITUBONDO

Uraian Pendahuluan1

1. Latar Belakang Penataan ruang dengan pendekatan kegiatan utama kawasan terdiri ataspenataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan.Untuk mencapai pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan perluadanya kebijakan yang mengintegrasikan pembangunan perkotaan dan perdesaan.Pengembangan perkotaan dan perdesaan yang seimbang membutuhkanpenguatan perencanaan mulai tingkat nasional, regional sampai lokal. Upaya untukmengkoordinasi pembangunan sektoral di daerah yang selama ini telah dilakukandalam bentuk program pemanfaatan ruang, dapat diamati masih belum mantap.Hal ini terutama dikaitkan dengan keberadaan rencana tata ruang belummerupakan suatu kesatuan dengan rencana pembangunan jangka panjang maupun

jangka menengah daerah, baik dari segi substansinya maupun landasanperundangannya.

Penataan ruang kawasan perdesaan diarahkan untuk pemberdayaanmasyarakat perdesaan, pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yangdidukungnya, konservasi sumberdaya alam, pelestarian warisan budaya lokal,pertahanan kawasan lahan abadi pertanian panganuntuk ketahanan pangan, danpenjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan dan perkotaan. Penyediaaninfrastruktur dan layanan publik yang sesuai dengan karakter fisik perdesaan yangmenyebar perlu juga dipertimbangkan, mengingat hubungan antara perkotaan danperdesaan di sekitarnya tergantung dari infrastruktur yang menghubungkannya.

Penataan ruang perdesaan harus disesuaikan dengan kegiatan-kegiatanperekonomian dan sosial yang ada di kawasan yang bersangkutan. Kawasan

perdesaan merupakan kawasan yang memiliki kegiatan utama disektor pertaniandalam arti luas baik tanaman pangan, perikanan, perkebunan, kehutanan maupunpeternakan, termasuk didalamnya kegiatan pengelolaan tumbuhan alami dankegiatan pengelolaan sumberdaya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagaitempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial,dan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa membangunpertanian dalam arti luas pada hakekatnya membangun perekonomian desa itusendiri.

Penataan ruang kawasan perdesaan diselenggarakan sebagai bagiandari penataan ruang wilayah nasional atau wilayah propinsi dan kabupaten ataukota. Penataan ruang kawasan perdesaan diselenggarakan pada kawasanperdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten dapat pula berupa kawasan

agropolitan.Untuk menyelaraskan pembangunan yang terjadi antara perkotaan

dengan perdesaan dalam satu kecamatan maupun dengan perkotaan danperdesaan di kecamatan sekitar sebagai hinterland diperlukan produk perencanaantata ruang beserta pengaturan penataan ruang yang lebih rinci berupa RencanaDetail Tata Ruang Kawasan Perdesaan sebagai penjabaran dari Rencana TataRuang Wilayah (RTRW) Kabupaten, yang nantinya berfungsi sebagai arahanprogram pemanfaatan ruang serta pedoman kegiatan pengendalian pemanfaatanruang kawasan perdesaan sebagai kawasan agropolitan.

Perdesaan di Kabupaten Situbondo sampai saat ini belum mempunyairencana tata ruang kawasan perdesaan. Sedang kondisi perkembanganpembangunan perdesaan di Kabupaten Situbondo pada umumnya relatif masih

kurang mantap. Untuk mengantisipasi perkembangan ke depan, terutama sebagaitindak lanjut dengan adanya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentangPenataan Ruang sebagai pengganti Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992,diperlukan produk Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perdesaan sebagairencana rinci tata ruang wilayah. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK)Perdesaan maupun Perkotaan dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategismerupakan rencana rinci tata ruang sebagai perangkat operasional RTRWKabupaten dan sebagai dasar penetapan peraturan zonasi.

Sebagai penjabaran dari Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten kedalam rencana rinci, Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) Perdesaan

1

Uraian Pendahuluan memuat gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan.


3/15

memuat arahan rencana pemanfaatan ruang kawasan dan ketentuan pengendalianpemanfaatan ruang kawasan. Arahan pemanfaatan ruang kawasan perdesaansecara terperinci disusun untuk menyiapkan perwujudan ruang dalam rangkapelaksanaan program-program pembangunan perdesaan. Rencana Detail TataRuang Kawasan (RDTRK) Perdesaan juga merupakan rencana yang menetapkanblok-blok peruntukan pada kawasan fungsional perdesaan, sebagai penjabarankegiatan kedalam wujud ruang, dengan memperhatikan keterkaitan antara

kegiatan dalam kawasan fungsional, agar tercipta lingkungan yang harmonis antarakegiatan utama dan kegiatan penunjang dalam kawasan fungsional tersebut.

2. Maksud dan Tujuan Maksud dari kegiatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan(RDTRK) Perdesaan Kapongan Kabupaten Situbondo ini adalah :1. Menyiapkan perwujudan ruang, dalam rangka pelaksanaan program

pembangunan perdesaan.2. Menjaga konsistensi pembangunan dan keserasian perkembangan kawasan

perdesaan dengan RTRW Kabupaten Situbondo.3. Menciptakan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antar Wilayah

Perdesaan serta keserasian antar sektor.4. Menjaga konsistensi perwujudan ruang kawasan melalui pengendalian

program-program pembangunan.

Tujuan dari kegiatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan(RDTRK) Perdesaan Kapongan Kabupaten Situbondo adalah tersedianya dokumenRencana Tata Ruang Kawasan (RDTRK) Perdesaan Kapongan, dalam rangka :1. Terciptanya pola tata ruang perdesaan yang tumbuh dan berkembang dengan

tetap memperhatikan aspek keselarasan, kelestarian dan keseimbangan sertaberkelanjutan.

2. Adanya koordinasi penataan ruang yang integral pada pola penataan ruangperdesaan, khususnya perdesaan pada kecamatan yang saling berdekatan danmempengaruhi.

3. Tersusunnya indikasi program yang saling terkait, integral dan menyeluruh

pada perdesaan, khususnya pada wilayah kecamatan yang saling berdekatandan mempengaruhi.

3. Sasaran Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan penyusunan Rencana Detail TataRuang Kawasan (RDTRK) Perdesaan Kapongan Kabupaten Situbondo, antara ain :1. Mengiventarisir data dan permasalahan melalui survey lapangan, penjaringan

aspirasi masyarakat, study literatur, kajian terhadap studi-studi yang pernahdilaksanakan, pendataan pada instansi terkait serta pendataan lain sepanjangdiperlukan sebagai masukan (input) bahan analisa,

2. Menganalisa fungsi kawasan, struktur ruang kawasan, jenis intensitas saranadan prasarana utama kawasan, demografi, potensi dan masalah pada wilayahrencana, struktur dan pemanfaatan ruang, kebutuhan sarana dan prasarana,

kebutuhan dan sistem utilitas, tata guna lahan, sebagaimanan yang dimaksuddalam arahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Situbondomaupun Propinsi Jawa Timur, menganaisa zoning kawasan serta syaratzoning, dan analisa-analisa lain yang diperlukan sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

3. Menyusun dokumen draft Fakta dan Analisa, dokumen draft Rencana,dokumen draft Executive Summary sebagai materi pembahasan dalam rapatkoordinasi,

4. Menyelenggarakan rapat koordinasi dalam forum Badan Koordinasi PenataanRuang Daerah (BKPRD) Kabupaten Situbondo dan atau dengan KelompokKerja Perencanaan Tata Ruang,

5. Menyiapkan materi dan menyampaikan presentasi dalam forum seminar yang

penyelenggaraannya difasilitasi oleh tim BKPRD dengan mengikutsertakaninstansi terkait, organisasi profesi serta tokoh masyarakat,

6. Merevisi dokumen draft Fakta dan Analisa dan draft Rencana menjadidokumen Fakta dan Analisa sebagai laporan antara dan Laporan Rencanaberdasarkan hasi rapat kordinasi/seminar, serta diengkapi resume dukumenLaporan Rencana dalam bentuk dokumen Executive Summary dan AlbumPeta,

7. Menyusun Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir penyelenggaraan kegiatanpenyusunan RDTRK Perdesaan Kapongan.

4. Lokasi Kegiatan Wilayah perencanaan dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang KawasanPerdesaan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo.


4/15

5. Sumber Pendanaan Sumber Dana Penyusunan Rencana Detai Tata Ruang Kawasan Perdesaan

Kaponganberasal dari Penjabaran APBD 2010 Kabupaten Situbondo.

6. Nama danProyek/Satuan KerjaPejabat Pembuat

Komitmen

Nama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Edy Wiyono, S.SosProyek/Satuan Kerja :Penyusunan Rencana Detai Tata Ruang Kawasan Perdesaan Kapongan /

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Situbondo

Data-Data Penunjang

7. Data Dasar Kabupaten Situbondo merupakan salah satu wilayah kabupaten yangterletak di sebelah timur wilayah Propinsi Jawa Timur dan terkenal dengan sebutanDaerah Wisata Pantai Pasir Putih. Secara geografis, wilayah Kabupaten Situbondoberada pada posisi 113o 30 114o 42 Bujur Timur dan 7o 35 7o 44 LintangSelatan. Kabupaten Situbondo terdiri dari 17 kecamatan, 132 desa dan 4 kelurahanyang berbatasan dengan Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten

Probolinggo, Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Madura Sebelah Timurberbatasan dengan Selat Bali dan Sebelah Selatan berbatasan dengan KabupatenBondowoso dan Kabupaten Banyuwangi.

Luas wilayah Kabupaten Situbondo mencapai 1.638,50 Km2atau sekitar163.850 Ha bentuknya memanjang dari Barat menuju ke Timur dengan panjangsekitar 150 Km. Pantai utara umumnya berdataran rendah, di sebelah selatanmerupakan daerah perbukitan, dengan rata-rata lebar wilayah mencapai 11 Km.Dari total luasan wilayah kecamatan, terlihat bahwa kecamatan Banyuputihmempunyai wilayah terluas, yaitu sekitar 481,67 Km2. Dan di KecamatanBanyuputih juga terdapat Taman Nasional Baluran serta bentangan hutan jatisampai dengan batas wilayah Banyuwangi Utara. Sedangkan wilayah dengan luasterkecil adalah Kecamatan Besuki, yaitu mencapai luasan sekitar 26,41 Km2. Dari

total 17 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Situbondo, 13 kecamatanmemiliki pantai dan yang lainnya tidak memiliki pantai adalah KecamatanSumbermalang, Jatibanteng, Situbondo dan Panji.

Kabupaten Situbondo merupakan kabupaten yang terletak di wilayahtropis, dengan suhu rata-rata mencapai 24,7 oC 27,9 oC. Kabupaten Situbondoberada pada ketinggian 0 1.250 meter di atas permukaan laut. Jenis tanah diwilayah kabupaten Situbondo terdiri dari jenis alluvial, regosol, gleysol, renzine,grumosol, mediteran, latosol dan andosol.

Pada tahun 2008, jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Situbondosebanyak 640.882 jiwa, terdiri dari 312.394 penduduk laki-laki dan 328.488penduduk perempuan dengan rincian sebagai berikut : Kecamatan Panji (65.170

jiwa), Kecamatan Besuki (58.448 jiwa), Kecamatan Panarukan (51.645 jiwa),

Kecamatan Banyuputih (49.956 jiwa), Kecamatan Asembagus (49.139 jiwa),Kecamatan Situbondo (47.967 jiwa), Kecamatan Arjasa (40.179 jiwa), KecamatanKapongan (36.717 jiwa), Kecamatan Jangkar (36.214 jiwa), Kecamatan Mangaran(30.669), Kecamatan Kendit (28.472 jiwa), Kecamatan Sumbermalang (27.817

jiwa), Kecamatan Bungatan (26.148 jiwa), Kecamatan Suboh (25.336 jiwa),Kecamatan Mlandingan (22.837 jiwa), Kecamatan Jatibanteng (22.352 jiwa), danKecamatan Banyuglugur (21.816 Jiwa). Pada tahun 2008 tingkat kepadatanpenduduk di Kabupaten Situbondo mencapai 391 jiwa/Km. Wilayah kecamatanterpadat adalah Kecamatan Besuki dengan tingkat kepadatan mencapai 2.213

jiwa/Km, sedangkan Kecamatan dengan tingkat kepadatan terkecil adalahKecamatan Banyuputih dengan kepadatan mencapai 104 jiwa/Km. Jumlah RumahTangga (RT) di Kabupaten Situbondo pada tahun 2008 mencapai 212.333 Rumah

Tangga atau rata-rata 3 jiwa/RT. Jumlah rumah tangga terbanyak berada diKecamatan Panji yaitu mencapai 19.730 RT, sedangkan yang terkecil berada diKecamatan Jatibanteng yaitu sebanyak 7.195 RT.

Penggunaan tanah di Kabupaten Situbondo, peruntukan paling luasadalah hutan dengan luas sekitar 734,07 Km2 (44,80%). Luas peruntukan tanahlainnya adalah : permukiman 32,55 Km2 (1,99%), persawahan 303,65 Km2(18,53%), pertanian tanah kering 279,62 Km2(17,07%), kebun campuran 4,14 Km2(0,25%), perkebunan 17,80 Km2 (1,09%), semak belukar 24,93 Km2 (1,52%),padang rumput 49,70 Km2(3,04%), tanah rusak 107,36 Km2 (6,55%), tanah tandus63,15 Km2(3,85%), tambak 18,66 Km2(1,14%), Rawa 1,82 Km2(0,11%), dan lain-lain 9,99 Km2(0,06%).

Secara geografis Kecamatan Kapongan terletak disebelah Timur Ibukota


5/15

Kabupaten Situbondo, Kecamatan Kapongan berbatasan sebelah utara denganKecamatan Mangaran dan Selat Madura, sebelah timur dengan Kecamatan Arjasa,sebelah selatan dengan Kabupaten Bondowoso, dan sebelah barat berbatasandengan Kecamatan Panji, dengan luas wilayah kecamatan 44,547 Km2 atau4.454,7 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 36.565 jiwa dengan 13.101 RT atau2,79 jiwa/RT dengan tingkat Kepadatan 821 jiwa/Km2. Lokasi Perdesaan Kaponganterdiri Desa Curah Cotok, Desa Gebangan, Desa Kandang, Dea Landangan, Desa

Peleyan, Desa Pokaan, Desa Seletreng, dan Desa Wonokoyo. Adapun luas seluruhwilayah perdesaan mencapai 3.852,1 Ha, jumlah penduduk sebanyak 29.972 jiwadengan tingkat kepadatan 778 jiwa/Ha.

8. Standar Teknis Standart Dokumen Laporan

PENDAHULUAN1. Kebutuhan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang

(RDTR) Kawasan Perdesaan;2. Landasan Hukum;3. Pengertian Umum;4. Tujuan dan Sasaran;

5.

Manfaat;6. Kedudukan Pedoman;7. Ruang Lingkup Penyusunan Pedoman;

KETENTUAN UMUM1. Maksud, Tujuan, dan Sasaran Penyusunan RDTR Kawasan

Perdesaan;2. Fungsi Perencanaan ;3. Ketentuan Penyusunan;

a. Kedudukan RDTRK, dalam jenjang perencanaan tata ruang RDTRKmerupakan produk rencana operasional, pengambangan, dan panduanrancang bangun;

b.

Persyaratanc. Kriteria Tipologi Kawasan, kawasan perdesaan dan

kawasan strategisd. Penentuan Kawasan Perencanaan

4. Muatan RDTRK, struktur dan sistematika RDTRK memuat langkah-langkahpenentuan tujuan dan sasaran pembangunan kawasan perencanaan

5. Format RDTRK, Format RDTRK mempertimbangkan faktor ekonomis dankebutuhan pembangunan daerah;

6. Masa Berlaku RDTRK, RDTRK dilaksanakan dalam rentang waktu 20 (duapuluh) tahun, atau sesuai dengan masa berlaku Rencana Tata Ruang Wilayah,dan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun, terkecuali terjadi perubahan besardalam struktur ruang wilayah, maka peninjauan RDTR disesuaikan dengan

perubahan Rencana Tata Ruang Wilayahnya.

PROSES DAN KETENTUAN TEKNIS RENCANA DETAIL TATA RUANGKAWASAN1. Persiapan Penyusunan RDTRK, tahap awal penyusunan RDTR adalah

mempersiapkan seluruh sumber daya dan sumber dana serta urgensi darikegiatan RDTR bagi pembangunan daerah

2. Pengumpulan dan Pengolahan Dataa. Tujuanb. Pelaksanaan Kegiatanc. Muatan Data dan Informasid. Elaborasi Data, meliputi alaborasi penduduk dan elaborasi kebutuhan

sektoral3. Analisis Kawasan Perencanaan

a. Tujuan dan Manfaatb. Prinsip Dasarc. Muatan Analisis

Analisis Struktur Kawasan Perencanaan Analisis Peruntukan Blok, kajian terhadap peruntukan dan pola ruang

ayang ada Analisis Prasarana Transportasi, kebutuhan jaringan pergerakan dan

fasilitas penunjang Analisis Utilitas Umum Analisis Amplop Ruang, terciptanya ruang yang akomodatif terhadap


6/15

berbagai jenis kegiatan yang direncanakan, dalam mewujudkankeserasian dan keasrian lingkungan

Analisis Kelembagaan dan Peran Masyarakat, dengan mengkajistruktur kelembagaan yang ada, fungsi dan peran lembaga, meknismeperan masyarakat

4. Perumusan dan Ketentuan Teknis Rencana Detail TataRuang Kawasan Perdesaan

a.

Konsep Rencana, konsep rencana disusun berdasarkan hasil analisismasalah dan potensi kawasan

b. Produk Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perdesaan Tujuan Pengembangan Rencana Struktur Ruang Kawasan

- Rencana Persebaran Penduduk- Struktur Kawasan Perencanaan, muatan struktur kawasan

disusun menurut simpul dan sentra kegiatan fungsional darifungsi kawasan

- Rencana Blok Kawasan- Rencana Skala Pelayanan Kegiatan- Rencana Sistem Jaringan

Rencana Sistem Jaringan Pergerakan Rencana Sistem Jaringan Utilitas

Rencana Peruntukan Blok, muatan peruntukan blok dituangkan dalambentuk rencana peruntukan, dan dirinci menurut blok-blokperencanaan

Rencana Penataan Bangunan dan Lingkungan, atau dikenal istilahAmplop Ruang, merupakan hasil analisis daya dukung lahan, dayatampung ruang dan kekuatan investasi serta ekonomi setempat- Pengertian- Maksud dan Tujuan- Komponen Yang Diatur

Indikasi Program Pembangunan

5.

Legalisasi Rencana Detail Tata Ruang, perlu adanya suatu upaya penetapanrencana tata ruang dalam bentuk PERDA

PENGENDALIAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KABUPATEN1. Tujuan Pengendalian2. Komponen Pengendalian

a. Zonasi, klasifikasi zonasi adalah jenis dan hirarki zona yang disusunberdasarkan kajian teoritis, kajian perbandingan, maupun kajian empirikuntuk digunakan di daerah yang disusun Peraturan Zonasinya

b.

Insentif dan Disinsentifc. Perijinan dalam Pemanfaatan Ruangd. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Melalui Pengawasan

KELEMBAGAAN DAN PERAN MASYARAKAT1. Kelembagaan2. Peran Masyarakat

a. Manfaatb. Prinsip Utamac. Bentuk Peran Masyarakat dalam Pelaksanaan Penataan Ruangd. Bentuk Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruange. Tata Cara Peran Masyarakat dalam Pelaksanaan Peraturan Zonasi

f.

Pelayanan Minimal dalam Penyampaian Informasi Penataan Ruang3. Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan

Ruanga. Bentuk Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruangb. Tata Cara Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Standart Dokumen SpasialStandard Dokumen Spasial yang terdiri dari Album Peta dan Peta A3,

sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan berikut :

1. Ketentuan-ketentuan Untuk Album Petaa. Menggunakan jenis kertas glossy ukuran A0,


7/15

b. Diproses dengan digital GIS menggunakan software MapInfo,c. Dicetak menggunakan Ploter,d. Informasi spasial peta meliputi :

Peta administratif wilayah perencanaan, Peta Existing Penggunaan Lahan Kawasan Perdesaan dengan skala

1: 50.000, Peta Rencana Penggunaan Lahan Kawasan Perdesaan dengan

skala 1 : 50.000, Peta Rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan dengan skala

1 : 50.000, Peta Rencana Utilitas Kawasan Perdesaan skala 1 : 50.000.

e. Terdapat kolom untuk legenda disebelah kanan dengan ukuran yangproporsional serta memuat : Tulisan Pemerintah Kabupaten Situbondo, Lambang Daerah Kabupaten Situbondo berwarna, Judul : Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perdesaan ...........

Kabupaten Situbondo 2011-2030, Tema peta misalnya : Peta Rencana Kawasan ........

Perdesaan............ Kabupaten Situbondo,

Informasi penjelasan terhadap tema peta harus dilengkapi denganArah mata angin,

Skala garis dan nomeris, Terdapat garis tepi kertas, Terdapat garis tepi spasial (garis dalam) agak tipis, Terdapat informasi koordinat geografi diposisi antara garis tepi kertas

dengan garis tepi dalam (garis tepi spasial).f. Cover Album Peta A0 :

Cover menggunakan kertas glossy dengan ketebalan 0,3 mm,dimaksudkan agar saat penyimpan peta tidak tergulung/terlipat,

Cover dilapisi kertas glossy warna biru tua dengan dihiasi PetaRencana Detail Tata Ruang Kawasan Perdesaan.......Kabupaten

Situbondo, Muka cover terdapat tulisan Peta Rencana Detail Tata Ruang

Kawasan Perdesaan ........, tulisan berwarna kuning gading denganposisi, besar tulisan dan ketebalan disesuaikan dengan luas cover,

Hiasan cover berupa Peta Rencana Tata Ruang KawasanPerdesaan..........Kabupaten Situbondo berwarna sesuai sifat datumagak pusat, dimaksudkan agar tulisan lebih menonjol,

Sudut kiri atas cover terdapat lambang daerah berwarna sesuaiketentuan,besarnya/luasnya disesuaikan dengan luas cover,

Cover dibuat dalam edisi lux,

- Album Peta A0 dibuat dalam rangkap 2 (dua) semua asli,

- Semua informasi dalam Album Peta direkam dalam CD, Cover

CD/luar terdapat tulisan Peta Rencana Detail Tata RuangKawasan Perdesaan ............... Kabupaten Situbondo,

- Perekaman Peta A0 kedalam CD sesuai format A0,

- Album Peta dan CD hasil perekaman diserahkan pada pimpinankegiatan sesuai perjanjian.

2. Ketentuan-ketentuan Peta A3a. Terdiri dari Peta Existing, Peta Analisa dan Peta Rencana,b. Skala Peta menyesuaikan ukuran kertas,c. Terdapat kolom legenda disebelah kanan dengan luas yang cukup,d. Terdapat kolom untuk legenda disebelah kanan dengan ukuran yang

proporsional serta memuat : Tulisan Pemerintah Kabupaten Situbondo,

Lambang Daerah Kabupaten Situbondo berwarna, Judul : Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

Perdesaan..........Kabupaten Situbondo 20102030, Tema peta misalnya : Peta Rencana Kawasan ........Perdesaan .........

Kabupaten Situbondo, dan lain-lain, Informasi penjelasan terhadap tema peta harus dilengkapi dengan

arah mata angin, Skala garis dan nomeris, Terdapat garis tepi kertas, Terdapat garis tepi spasial (garis dalam) agak tipis, Terdapat informasi koordinat geografi diposisi antara garis tepi kertas

dengan garis tepi dalam (garis tepi spasial).


8/15

Standart Dokumen Executive Summary

Standard Dokumen Excecutive Summary merupakan dokumen resumedari produk dokumen rencana, dengan outline sekurang-kurangnya sama denganoutline dokumen rencana dimaksud, yaitu draft Laporan Rencana dan LaporanRencana.

Standart Dokumen Laporan AkhirStandard Laporan Akhir merupakan progress report yaitu bahasan umum

menyeluruh yang wajib dibuat oleh Konsultan penyusun berisi informasi tentangpelaksanaan kegiatan konsultan mulai dari awal/ persiapan sampai pada laporanakhir. Untuk itu dalam Laporan Akhir sekurang-kurangnya memuat hal-hal, sebagaiberikut :Bab I Pendahuluana. Latar Belakang, yaitu latar belakang disusunnya Rencana Detail Tata Ruang

Kawasan Perdesaan,b. Maksud, yaitu maksud disusunnya Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

Perdesaan,c. Tujuan, yaitu tujuan disusunnya Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

Perdesaan,d. Ruang Lingkup, yaitu ruang lingkup bahasan dan ruang lingkup kawasan.

Untuk ruang lingkup kawasan supaya disebutkan lokasinya (posisi geografis)dan batas-batasnya,

e. Kerangka Pendekatan, yaitu kerangka pendekatan paling layak danmempunyai korelasi tertinggi terhadap Rencana Detail Tata Ruang KawasanPerdesaan,

f. Metodologi, yaitu cara menyusun, cara menganalisa, cara menyimpulkan dancara merencanakan kawasan perkotaan, sehingga menjadi aplikatif untukdilaksanakan.

g. Sistematika Pembahasan, yaitu sistematika pembahasan laporan secaramenyeluruh.

BAB II Pelaksanaan PekerjaanMeliputi dasar hukum dan dasar pelaksanaan pekerjaan, pengertian umum danbatasan-batasan, gambaran umum ruang lingkup pekerjaan, rencana pekerjaan,metode pelaksanaan, pemberdayaan personel dan penjadwalan pekerjaan.Bab III Struktur Organisasi dan Komposisi TenagaAhlia. Organisasi Dalam Pekerjaan, yaitu organisasi yang terlibat dalam pekerjaan

penyusunan RDTRK Perdesaan baik secara eksternal maupun internal,b. Tenaga ahli yang terlibat,c. Jadwal seluruh kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran dari awal kegiatan

sampai akhir kegiatan,Bab IV Pelaporan AkhirMeliputi kerangka (outline) penyusunan produk akhir serta progress report beserta

penjelasan singkat. Progress report merupakan laporan pencapaian kinerja daripelaksanaan pekerjaan kegiatan Penyusunan RDTRK Perdesaan Kapongan,yang meliputi uraian program, kegiatan, indikator kinerja (yang terdiri dari capaianprogram, masukan/input, keluaran/output, hasil/outcome), formula indikator, satuanindikator kinerja, target kinerja, realisasi kinerja dan keterangan atau penjelasansingkat.Bab V PenutupLampiran-lampiran :a. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan (Time Schedule),b. Daftar penggunaan tenaga, jumlah pendayagunaan dan waktu/lama

pendayagunaan,c. Daftar Riwayat Hidup masing-masing tenaga ahli,

d.

Daftar perolehan data dari SKPD dan Instansi Terkait,e. Berkas check-list dan kuesioner hasil survey pendataan dan penjaringan

masyarakat,f. Outline Laporan,g. Dokumentasi, Flashdisk 2 GB.

9. Studi-Studi Terdahulu Studi yang pernah dilaksanakan untuk mendukung penyusunan RDTRKPerdesaan Kapongan adalah :a. RTRW Kabupaten Situbondo,b. Masterplan Air Bersih Perkotaan Kabupaten Situbondo,c. Masterplan Air Bersih Perdesaan Kabupaten Situbondo,


9/15

d. Tatanan Transportasi Lokal (Tatralok) Kabupaten Situbondo,e. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Lindung Kabupaten Situbondo,f. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pariwisata Kabupaten Situbondo,g. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Besuki,h. Potensi Sumber Daya Air Kabupaten Situbondo,i. Kajian Penanggulangan Kawasan Rawan Bencana Banjir,

j. Perencanaan Penanganan Resiko Bencana Berbasis Masyarakat.

10. Referensi Hukum Aspek hukum dan peraturan perundangan yang berkaitan dalam penyusunanRencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) Perdesaan Kapongan, antara lain :1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan LembaranNegara Nomor 4725);

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan PokokPertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, TambahanLembaran Negara Nomor 2831);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok PokokAgraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan LembaranNegara Nomor 2043);

4.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (LembaranNegara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya AlamHayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (LembaranNegara Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317);

7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (LembaranNegara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);

8. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran NegaraNomor 3469);

9.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran NegaraNomor 3470);

10. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkerataapian (LembaranNegara Tahun 1992 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3479);

11. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran NegaraNomor 3480);

12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran NegaraNomor 3699);

13. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara

Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);14. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran

Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);15. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

16. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran NegaraTahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);

17. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran NegaraTahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);

18. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69);

19.

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusatdan Daerah;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa DampakLingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Nomor 3838);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, TambahanLembaran Negara Nomor 4385);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan SistemPenyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara


10/15

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4655);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata RuangWilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, TambahanLembaran Negara Nomor 4833);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan SumberDaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);26. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi

Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman

Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman

Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan DaerahTentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Dan Rencana Tata RuangWilayah Kabupaten/Kota, Beserta Rinciannya.

29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63 Tahun 1993 tentang GarisSempadan dan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungaidan Bekas Sungai;

30.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata CaraPeran serta Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah;

31. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 tahun 2007 Tentang Penataan

Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan33. Keputusan Menteri Kimpraswil No. 327/KPTS/M Tahun 2002 tentang Pedoman

Penyusunan Rencana Tata Ruang34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1987 tentang Pedoman

Penyusunan Rencana Kota;35. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis

Rencana Usaha dan / atau kegiatan yang wajib di lengkapi dengan analisismengenai dampak lingkungan hidup

36.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 11 Tahun 1991tentang Penetapan Kawasan Lindung di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;

37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2005 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah;

38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang RencanaTata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur.

11. Ruang LingkupKegiatan

Ruang lingkup kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang KawasanPerdesaan Kapongan, yaitu :1. Pengertian tentang RDTR baik menyangkut kedudukan, syarat dan ketentuan,

dan kawasan fungsional yang direncanakan;2. Pengertian-pengertian istilah baku dalam Penyusunan Penataan Ruang;

3.

Pedoman tentang informasi dan data yang diperlukan untuk menuju prosesselanjutnya, termasuk metode inventarisasinya;

4. Pedoman yang berkaitan dengan kegiatan analisis aspek dan faktor-faktoryang terkait dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan,termasuk dalam pembagian unit perencanaan serta penentuan kawasanfungsional yang akan direncanakan;

5. Pedoman yang berkaitan dengan materi, kedalaman materi, pengelompokanmateri yang diatur serta direncanakan untuk Rencana Detail Tata RuangKawasan;

6. Pedoman teknis yang merinci tentang syarat-syarat, ketentuan dan kriteriapengaturan dan rencana kegiatan fungsional dalam Rencana Detail TataRuang Kawasan, dan penyusunan zonasi;

7.

Pedoman yang berkaitan dengan materi pengendalian dan partisipasimasyarakat dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan.

12. Keluaran2 Keluaran yang dihasilkan dalam penyusunan RDTRK PerdesaanKapongan, meliputi :

a. Dokumen Laporan Pendahuluan,b. Dokumen Fakta dan Analisa (draft dan final),c. Dokumen Rencana (draft dan final),d. Dokumen Executive Summary (bahan seminar dan rapat

Raperda),

2

Dijelaskan pula keterkaitan antara suatu keluaran dengan keluaran lain.


11/15

e. Album Peta,f. Laporan Akhir berikut Flashdisk.

Hubungan/Keterkaitan antar out put sebagaimana dimaksud pada itemdiatas adalah, sebagai berikut :a. Laporan Pendahuluan merupakan laporan rencana kerja, yang memuat

wawasan penyedia jasa terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan berikutrencana kerja dan rencana mobilisasi tenaga.

b.

Dokumen Fakta dan Analisa merupakan laporan antara, yang memuat hasilpendataan dilapangan baik data primer maupun sekunder serta hasil analisasebagai out putnya. Dalam pelaksanaan pendataan perlu melibatkan peranserta masyarakat melalui forum rapat koordinasi dalam rangka penjaringanaspirasi masyarakat, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan,

c. Dokumen draft Rencana merupakan dokumen yang disusun berdasar hasilAnalisa setelah melalui beberapa rapat koordinasi teknis Tim BKPRD, yangselanjutnya direvisi berdasar hasil seminar yang menghasilkan dokumenLaporan Rencana,

d. Dokumen draft Executive Summary adalah ringkasan (resume) dari dokumendraft Rencana sebagai bahan/materi seminar, sedang ringkasan (resume) daridokumen Laporan Rencana menjadi Executive Summary Rencana disusun

sebagai bahan/materi perubahan Raperda menjadi Perda,e. Album Peta dibuat dalam skala inchi/detail (1 : 50.000 dan atau 1 :

25.000),f. Laporan Akhir merupakan progress report, adalah laporan akhir

penyelenggaraan kegiatan oleh pihak penyedia jasa beserta Tim KoordinasiBKPRD sejak awal sampai selesainya kegiatan.

13. Peralatan, Material,Personil dan Fasilitasdari PejabatPelaksana TeknisKegiatan

Selama jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, pengguna barang/jasa memfasilitasipenyediaan tempat rapat koordinasi dan penyiapan surat menyurat serta 1 (satu)set meja tulis untuk staf penyedia barang/jasa didalam ruang bidang PenataanRuang Sarana dan Prasarana Wilayah Bappeda Kabupaten Situbondo, jikadianggap perlu dalam rangka untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan.

14. Peralatan danMaterial dariPenyedia JasaKonsultansi

Selama jangka waktu pelaksanaan pekerjaan penyedia barang/jasa berkewajibanmenyediakan seluruh sarana prasarana yang memadai demi terlaksananyapekerjaan dengan sebaik-baiknya.

15. Lingkup KewenanganPenyedia Jasa

Pengguna barang/jasa melimpahkan kewenangan kepada penyediabarang dan jasa selama pelaksanaan pekerjaan penyusunan RDTRK PerdesaanKapongan Kabupaten Situbondo dalam hal antara lain :1. Survey dan pendataan dengan kunjungan ke Instansi terkait di lingkup

Kabupaten Situbondo dan atau Propinsi jawa Timur,2. Penyiapan materi dan presentasi dalam forum penjaringan aspirasi masyarakat

dan dalam forum rapat koordinasi,3. Menyiapkan dokumen rencana lengkap serta menyiapkan laporan-laporan

(Pendahuluan, Antara dan Akhir).

16. Jangka WaktuPenyelesaianKegiatan

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan penyusunan RDTRK Perdesaan Kapongandilaksanakan dalam 120 (seratus dua puluh) hari kalender atau sekitar 4 (empat)bulan.

17. Personil Posisi Kualifikasi JumlahOrang Bulan3

Tenaga Ahli :

Team Leader

Ahli Arsitektur

Team Leader yang disyaratkanadalah seorang SarjanaPerencanaan Wilayah dan Kota(Teknik Planologi) yang telahberpengalaman selama 7(tujuh) tahun untuk S1 atau 3(tiga) tahun untuk S2.

Ahli Arsitektur yang disyaratkanadalah Sarjana Teknik

1 orang x 4 bln

1 orang x 4 bln

3

Khusus untuk Metode Evaluasi Pagu Anggaranjumlah orang bulan tidak boleh dicantumkan.


12/15

Ahli Teknik Sipil

Ahli Lingkungan

Ahli Sosial

Ahli Ekonomi

Ahli Pertanian

Arsitektur yang telahberpengalaman 5 (lima) tahununtuk S1 atau 1 (satu) tahununtuk S2. Jumlah tenaga ahliarsitektur yang dibutuhkanminimal 1 (satu) orangditambah 1 (satu) orang asisten

dengan pengalaman 3 (tiga)tahun untuk S1.

Ahli Teknik Sipil yangdisyaratkan adalah SarjanaTeknik Sipil yang telahberpengalaman 5 (lima) tahununtuk S1 atau 1 (satu) tahununtuk S2. Jumlah tenaga ahlisipil yang dibutuhkan minimal 1(satu) orang ditambah 1 (satu)orang asisten dengan

pengalaman 3 (tiga) tahununtuk S1.

Ahli Lingkungan yangdisyaratkan adalah SarjanaTeknik Lingkungan yang telahberpengalaman 5 (lima) tahununtuk S1 atau 1 (satu) tahununtuk S2. Jumlah tenaga ahlilingkungan yang dibutuhkanminimal 1 (satu) orangditambah 1 (satu) orang asisten

dengan pengalaman 3 (tiga)tahun untuk S1

Ahli sosial yang disyaratkanadalah Sarjana Sosial yangberpengalaman dibidang sosialdan telah berpengalam 5 (lima)tahun untuk S1 atau 1 (satu)tahun untuk S2. Jumlah tenagaahli sosial yang dibutuhkanminimal 1 (satu) orangditambah 1 (satu) orang asisten

dengan pengalaman 3 (tiga)tahun untuk S1.

Ahli ekonomi yang disyaratkanadalah Sarjana ekonomi yangberpengalaman dibidangekonomi dan telah berpengalam5 (lima) tahun untuk S1 atau 1(satu) tahun untuk S2. Jumlahtenaga ahli ekonomi yangdibutuhkan minimal 1 (satu)orang ditambah 1 (satu) orang

asisten dengan pengalaman 3(tiga) tahun untuk S1.

Ahli Pertanian yang disyaratkanadalah Sarjana Pertanian yangberpengalaman dibidangpertanian dan telahberpengalaman 5 (lima) tahununtuk S1 atau 1 (satu) tahununtuk S2. Jumlah tenaga ahlipertanian yang dibutuhkanminimal 1 (satu) orang

1 orang x 4 bln

1 orang x 4 bln

1 orang x 4 bln

1 orang x 4 bln

1 orang x 4 bln


13/15

ditambah 1 (satu) orang asistendengan pengalaman 3 (tiga)tahun untuk S1.

Tenaga Pendukung (jika ada) :

Asisten Tenaga Ahli

Suveyor

Drafter/ Operator

Komputer

TenagaAdministrasi

Sarjana (S1) sesuai dengan

jurusan masing-masing tenagaahli dan telah berpengalamanselama 3 (tiga) tahun.

Tenaga surveyor yangdisyaratkan adalah minimallulusan S1 yangberpengalaman minimal 3 (tiga)tahun.

Drafter/Operator Komputeryang disyaratkan adalah

minimal lulusan STMberpengalaman minimal 5 (lima)tahun.

Tenaga Administrasi yangdisyaratkan adalah lulusanSLTA berpengalaman minimal 5(lima) tahun dibidangadministrasi proyek.

6 orang x 4 bln

4 orang x 2 bln

2 orang x 4 bln

1 orang x 4 bln

18. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Laporan

19. LaporanPendahuluan

Outline Dokumen Laporan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalamStandard Teknis Operasional pada uraian diatas, yang antara lain berisi :1. Pemahaman Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang diartikulasikan sebagai

persepsi terhadap KAK,2. Penjabaran KAK kedalam item-item jenis dan urutan kegiatan (menampilkan

jadwal kegiatan),3. Struktur organisasi dan tata kerja personil yang bertanggung jawab,4. Pendekatan dan metodologi yang akan digunakan dalam pelaksanaan

pekerjaan,5. Bahan dan rencana kegiatan survey,

6.

Rancangan laporan Antara,

Dokumen Laporan Pendahuluan disiapkan dalam waktu 2 (dua) minggu semenjakdikeluarkannya Surat Perintah Kerja (SPK). Laporan pendahuluan ini diserahkansetelah dibahas dan disetujui oleh tim teknis didasarkan atas masukan daripembahas yang hadir, laporan ini diserahkan sebanyak 6 buku (tidak termasukdraft), disusun dalam ukuran A-4 diketik 1,5 spasi.

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Persiapan Pekerjaan2 Kegiatan Survey3 Penyusunan Laporan Pendahuluan4 Penyusunan Fakta dan Analisa5 Penyusunan Draft Rencana6 Penyusunan Rencana7 Penyusunan Laporan Akhir

Bulan (Minggu)

No. Langkah Kegiatan I II III IV


14/15

20. Dokumen Fakta danAnalisa

Outline Dokumen Fakta Analisa ini sebagaimana dimaksud dalamStandard Teknis Operasional pada uraian diatas, yang antara lain berisi :1. Hasil Survey2. Data Existing3. Temuan lokasi-lokasi permasalahan4. Penyebab permasahan pada lokasi yang bersangkutan5. Peta dasar dan peta lainnya

6.

Metode analisis yang dipilihLaporan ini disusun dalam ukuran kertas A-3 diketik dengan spasi 1,5 diserahkansebanyak 6 buku (tidak termasuk draft)

21. Dokumen DraftRencana

Berupa rancangan rencana yang berisikan hasil dari analisis yangdilakukan dan menghasilkan perumusan tujuan, kebijakkan dasar perencanaan,alternatif rencana struktur dan rumusan pembangunan yang disertai peta-peta dandiagram. Dokumen Draft Rencana disiapkan dalam waktu 2 (dua) minggu setelahlaporan fakta dan analisa diserahkan dan telah disetujui oleh tim teknis didasarkanatas masukan dari pembahas yang hadir. Outline Dokumen Draft Rencana ini

sebagaimana dimaksud dalam Standard Laporan pada uraian Bab terdahulu.Dokumen Draft Rencana disusun dalam ukuran kertas A-4 diketik 1,5

spasi, diserahkan sebanyak 20 buku sebelum kegiatan rapat koordinasi/seminardilakukan.

22. Dokumen LaporanRencana

Merupakan buku utama yang mencakup isi rencana yang disusun dari DraftRencana yang telah disempurnakan dengan berpedoman dari hasil keputusanrapat koordinasi/seminar. Dokumen ini disiapkan dalam waktu 2 (dua) minggusetelah rapat koordinasi/seminar. Dokumen ini diserahkan setelah dibahas dandisetujui oleh tim teknis didasarkan atas masukan dari pembahas yang hadir.Dokumen Laporan Rencana disusun dalam ukura A3, diketik 1,5 spasi, diserahkan

sebanyak 20 eksemplar (tidak termasuk draft).

23. Album Peta Merupakan kumpulan peta utama yang menjadi hasil dari kegiatanpenyusunan rencana tata ruang, album peta yang diserahkan adalah :1. Peta administratif wilayah perencanaan 1 : 50.000,2. Peta Existing Penggunaan Lahan masing-masing Kawasan Perdesaan skala 1:

50.000,3. Peta Rencana Penggunaan Lahan masing-masing Kawasan Perdesaan skala

1 : 50.000,4. Peta Rencana Pengembangan masing-masing Kawasan Perdesaan skala 1 :

50.000,5. Peta Rencana Utilitas Kawasan masing-masing Perdesaan skala 1 :

50.000,6. Album Peta dijilid sebanyak rangkap 2.

24. Dokumen ExecutiveSummary

Dokumen Executive Summary terdiri dari 2 macam berkas dokumen, yaitu:1. Executive Summary sebagai bahan seminar, disusun dalam ukuran A4

merupakan resume dari Dokumen Draft Rencana, diketik dengan spasi 1,5,sebanyak 20 buku,

2. Executive Summary sebagai bahan rapat pembahasan Raperda, disusundalam ukuran A4 merupakan resume Dokumen Laporan Rencana, diketikdengan spasi 1,5, sebanyak 60 buku .

25. Dokumen LaporanAkhir

Laporan akhir adalah progress report, merupakan kumpulan laporanpelaksanaan kegiatan, disusun dalam ukuran A4 diketik dengan spasi 1,5,diserahkan sebanyak 6 buku (tidak termasuk draft). Dokumentasi Laporan Akhirbeserta seluruh dokumen hasil kegiatan dalam media Flashdisk 2 GB sebanyak 2unit diserahkan pada Pejabat Pelaksana Teknis/Pejabat Pembuat Komitmen.

Hal-hal Lain

26. Produksi Dalam Negeri Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalamwilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAKdengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.


15/15

27. Persyaratan Kerjasama Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan untukpelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi :

28. PedomanPengumpulan DataLapangan

Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut :1. Data Primer

Data Primer diperoleh dari wawancara (interview) langsung di lapangan daribeberapa narasumber dan pengamat lapang.

2.

Data SekunderData Sekunder diperoleh dengan mencatat data dari berbagai sumber instansiyang ada kaitan dengan penelitian ini, antara lain dari membaca buku daninformasi tertulis yang tersedia di tempat penelitian yang ada kaitannya denganobyek penelitian serta mencatat atau menyalin data yang telah dibukukan dariinstansi-instansi terkait.

29. Ahli Pengetahuan Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakanpertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personilproyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen berikut :

Form KAK Kendit

Documents

Transcript of Form KAK Kendit