2

Fokus Pengawasana. Diterbitkan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI Tahun 2011

Dewan Penyunting: Pembina : Mundzier SupartaPengarah: Ichtijono,Mukhayat Sukarma Burhanuddin Achmad Zaenuddin Dewan Redaksi: Penanggungjawab:MamanTaufiqurohmanKetua : O. SholehuddinSekretaris:BudiSetyoHartotoAnggota :Anshori,NurArifin MamanS,Kusoy NugrahaStiawan NoerAlyaFitra MiftahulHudaRedaksi :NurulBadruttamam HakimJamil,AliGhoziSirkulasi :MiftahulHidayatProduksi :Hariyono

Alamat Redaksi: Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, Jalan RS. Fatmawati Nomor33A Cipete Jakarta Selatan 12420 PO.BOX3867,Telp. (021)75916038,7697853,Fax.(021)7692112e-mail:ortalaitjen@yahoo.co.id

Dewan Penyunting menerima artikel yang ditulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama dalam bentuk soft copy.

Daftar Isi

DAFTAR ISI

Surat Pembaca - [3]

Dari Redaksi - [4]

Fokus UtamaMembangun ■ Trust dan Pencitraan

KementerianAgama-[5]

AuditInvestigasiAntara ■ Trust dan Political

Will -[9]

Trust ■ dan Citra Kementerian Agama - [16]

Kemenag:MembangunCitra,Menumbuhkan ■KepercayaanMasyarakat-[24]

Peran ■ Public Relation dan Media Massa

dalam Mengangkat Citra Kemenag - [28]

PengawasanRevitalisasi Peran Kemenag - [34] ■InisiatifAntiKorupsi(IAK)-[38] ■PerencanaanAnggaranBerbasisKinerja- ■[42]

PendidikanKarakterSejakDini-[47] ■Pengaruh Korupsi dan Sanksi Terhadap ■Koruptor-[57]

OpiniLemahnyaPublikasidanSosialisasidi ■Lingkungan Kementerian Agama - [55]

SikapdanKerjasamaKemenag-[59] ■Membangun Citra Kementerian Agama - [62] ■AkarPermasalahanBudayaKorupsidan ■Solusinya-[68]

HikmahTotalitas dalam Ibadah - [ ■ 76]

RandangPPNomor11Tahun2011tentangPeraturan ■GajiPNS-[80]

Resensi BukuAudit Operasional - [82 ■ ]

Audit Pengelolaan Keuangan - [83] ■

Fokus Pengawasan

3

Surat Pembaca

Dapat Nilai WDP, Salut Buat Kemenag Assalamu’alaikum Wr. Wb. KinerjaKementerianAgama(Kemenag)RIlayakdiacungijempol.Betapatidak,LaporanKeuangan pada tahun 2010 ini mendapat penilaianWajarDenganPengecualian(WDP)dariBadanPemeriksaKeuangan(BPK)RI. Inimerupakanprestasi gemilang yang dicapaiKemenagyangpatutdiapresiasi.Karenasetahusayamasih banyak kementerian lain yanglaporan keuangannyamendapat penilaiandisclaimer padatahunini.RasasalutsayabuatKemenag, terutamapadakiprah InspektoratJenderal(Itjen)yangtentuikutberjasadalampencapaianprestasi ini. Sayaberharappadatahun depan prestasi Kemenag bisa lebih meningkathinggamencapaipenilaianWajarTanpaPengecualian(WTP). Wassalamu’alaikum Wr. Wb. Gatot Adi Sucipto,TrenggalekJatim

Redaksi: Alhamdulillah, prestasi initentu tak lepas dari peran semua pihak di lingkunganKementerianAgamaRIyangsama-sama memiliki komitmen untuk memperbaiki kinerja. Tentu kamitidak akanberpuasdiridengan capaian yang ada dan akan terusmemacu prestasi. Dengan dukungan semua pihak, kami berharap semoga pada tahun-tahun mendatang Kementerian Agama RI bisa mencapai nilaiWajar Tanpa Pengecualian(WTP)dariBPKRI,Amin.

Usul Rubrik Berita Umum Assalamu’alaikum Wr. Wb. Semangat pagi dan salam sukses untuk kita semua. Saya tertarikmembacaMajalahFokusPengawasan.Sayapertamakali

mengenalmajalah ini ketikaberkunjung keKantorInspektoratJenderal(Itjen)KementerianAgama RI kira-kira dua bulan lalu. Cover dan desainnya lumayan bagus. Namun, untukmemperkayawawasandan informasi, sayamengusulkan agarmajalah intern Itjen iniditambahdengan rubrikberitaumumyangmenyajikanberitaumumyangtengahaktualdanjadiperbincanganpublik.Beritaumumini,meskiporsipemberitaannyasedikit,mungkinbakalmenjadi‘bumbupenyedap’agarmediainijadilebihmenarikselerapembaca. Wassalamu’alaikum Wr. Wb. Nelly Haryati, Depok Indah II, BejiDepok,JawaBarat

Redaksi: Terima kasih atas masukan danusulan konstruktifdariAnda.MemangRedaksi berupayamelakukan perbaikan-perbaikan sajian dan tampilan dariwaktukewaktudengan segala keterbatasan.UsulAnda kami pertimbangkan nanti. Namun,MajalahFokussebagaimediainternItjenlebihconcernpadasoalpengawasandilingkunganKementerian Agama RI.

Redaksi memohon maaf, tidak semua surat pembaca dapat

ditampilkan, karena keterbatasan tempat.Saran dan kritik dari para pembaca

sangat kami harapkan!

4

Dari Redaksi

Syukur alhamdulillah, Majalah Fokus Pengawasan (FP) Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Edisi 30 Triwulan II Tahun 2011

dengan mengambil tema: “Trust dan Citra Kementerian Agama” telah terbit. Penerbitan kali ini merupakan penerbitan kedua di tahun 2011. Pada edisi kedua ini, para penulis handal, muda dan enerjik akan mencoba menuangkan tulisan-tulisan yang cukup berbobot, tentunya dalam upaya terus menerus menciptakan optimalisasi penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai di lingkungan Kementerian Agama.

Forum Fokus yang terhormat, Tema besar yang didengungkan Kementerian Agama pada peringatan Hari Amal Bakti ke-65 pada tahun 2011, yaitu

“Kerja Keras Mewujudkan Kementerian Agama yang Bersih dan Berwibawa”, maka sudah selayaknya seluruh jajaran aparatur Kementerian Agama baik di pusat maupun di daerah, untuk bekerja keras dan bersama-sama memperkuat kesadaran kolektif untuk mengedepankan nilai-nilai kejujuran dan etika kerja yang sehat dan benar serta menjauhi segala macam praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Tanggung jawab yang lebih besar masih menghadang di depan kita. Integritas aparatur Kementerian Agama yang bersih, jujur, profesional dan berwibawa. Kewibawaan akan hadir jika kita semua bekerja dengan bersih, jujur, dan profesional di atas landasan nilai-nilai keikhlasan. Di samping itu, mari kita mengedepankan

sifat melayani dan memberi teladan untuk mewujudkan pelayanan prima Kementerian Agama kepada masyarakat.

Pembaca Fokus yang budiman, Pada kolom Fokus Utama edisi kali ini membahas tentang: Membangun Trust dan Pencitraan Kementerian Agama, Audit Investigasi antara Trust dan Political Will, Trust dan Citra Kementerian Agama, Kemenag: Membangun Citra, Menumbuhkan Kepercayaan Masyarakat dan diuraikan juga tentang Peran Public Relation dan Media Massa dalam Mengangkat Citra Kementerian Agama Dalam bidang pengawasan, edisi kali ini akan memuat 5 (lima) tulisan yaitu: Revitalisasi Peran Kementerian Agama dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat, Inisiatif Anti Korupsi (IAK), Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja, Pendidikan Karakter Sejak Dini, Pengaruh Korupsi dan Sanksi Terhadap Koruptor. Pada kolom opini, menyoroti tentang Lemahnya Publikasi dan Sosialisasi di Lingkungan Kementerian Agama, Sikap dan Kerjasama Kemenag, Membangun Citra Kementerian Agama, dan dibahas juga Akar Permasalahan Budaya Korupsi dan Solusinya. Kolom Randang ditulis Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Peraturan PNS. Dan pada kolom terakhir yaitu kolom Resensi Buku, diulas 2 (dua) buku terbitan Itjen Kementerian Agama yaitu Audit Operasional dan Pengelolaan Keuangan. Selamat Membaca dan Sukses selalu. Amin. [ ]

5

BelakanganinimunculduaistilahyangramaidibicarakanyaitumengenaiTrust Public

dan Image Public. Dua istilah tersebutmuncul berkenaan dengan geliat aktifitas

politikparapolitisiyangbertujuaninginmeraihdukunganmasyarakat.Trust Public

(kepercayaan publik) merupakan istilah yang muncul karena kesadaraan akan

pentingnyamembangunsuatukepercayaandimatapublik.Sedanganimage public(pencitraan

publik)lebihkepadaupayauntukmembanguncitrayangbaikdimatapublik.

Antara trust (kepercayaan) dan image (pencitraan) terdapat beberapa perbedaan

yangcukupmendasar.Trust public dibangunberdasarkankinerjayangbaik.Oranglaindan

masyarakatmemberikankepercayaankarenamemangorangtersebutpunyadedikasiyang

tinggidalammenjalankanamanah(tugas)yangdiembannya.Tugasyangdiberikaniajalankan

denganberpondasipadakejujuran,ketulusan,dankepedulianyangtinggi.Kinerjanyayang

baikitujugatidaksekedar“asalkerja”tapimembuahkanhasilyangmemuaskanbagisemua

pihak.

Sedangkan pencitraan adalah pandangan atau interpretasi orang ataumasyarakat.

Istilahinibisadiartikanpencitraanterhadapdirisendiriagarterlihatberwibawa,kharismatik,

Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011

Fokus Utama

Membangun Trust dan PencitraanKementerian Agama

Oleh: Feriantin Erlina Indrawati

Irjen Dr. H. Mundzier Suparta, MA.Pembukaan Murawas Eselon I Pusat Tahun 2011 - Itjen Kementerian Agama RI

Jakarta, 26-28 Mei 2011

6

dantentunyabaik,dimataorangatausecara

lebihluasdimatapublik(baca:masyarakat).

Terkadang untuk membangun pencitraan

ini, seseorang tidak mempedulikan apakah

pandanganbaikyangiadapatkansesuaiatau

tidakdengankenyataandirinya.Popularitas,

adalahtujuanpentingyangharusdiperoleh

dalam membangun image public.

Trustdanpencitraanmenjadiduahal

yangsangatpentingdalammenjalinhubungan

yang baik antara satu pihak dengan pihak

yanglain.Semakintinggitingkatkepercayaan

dansemakinbaikpencitraan,makasemakin

tinggi dan baik pula

suatu hubungan. Jika

hubungan bisa baik,

maka kerja sama

dan komunikasi akan

berjalan dengan

lancar. Kerja sama

yang didasarkan

pada kepercayaan

akan membuahkan

kerja yang maksimal

dengan hasil yang memuaskan. Begitupun

betapa pentingnya pencitraan, karena dari

pencitraanyangbaikjugaakanmenumbuhkan

kepercayaanbagipihaklain.

Image - Trust - Good Partmership - Good

Jobs - Good Results

PentingnyaTrust and ImagebagiItjen

KementerianAgama.Sepertiyangtercantum

di dalam Peraturan Menteri Agama R.I.

Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Agama, bahwa

Inspektorat Jendral Kementerian Agama

mempunyai tugas untuk melaksanakan

pengawasan internal di lingkungan

Kementerian Agama. Maka dari tugas ini kita

bisamelihat,ItjenKementerianAgamaakan

berhubungandenganduaelemenlain,yaitu

elemen lingkungan Kementerian Agama dan

elemenmasyarakat.

Hubungan Itjen Kementerian

Agama dengan lingkungan Kementerian

Agamaadalahhubungankerjadalamsituasi

auditing. Itjen bertugas untuk mengawasi

kinerja internal Kementerian Agama, mulai

darikualitaskerjaSDM,segalaaktifitasatau

porgramyangdilakukan,hinggapengaturan

keuangan.

Kedua adalah

hubungan Itjen

Kementerian Agama

dengan masyarakat.

Kondisi hubungan

ini terjadi karena

masyarakat secara

tidak langsung juga

ikut mengawasi dan

menilai lingkungan

Kementerian Agama. Masyarakat akan

mencari tahu bagaimana kondisi kinerja

Kementerian Agama dalam menjalankan

amanahnya. Misalkan, ketika muncul ada

isu negatif terhadap Kementerian Agama,

makadarisitumasyarakatakanmenilai,Oh

ternyata seperti itu kondisi kementerian

agama.

Maka dari sini untuk membuktikan

keadaansebenarnyalingkungnKementerian

agama, masyarakat akan menanyakannya

kepada Itjen Kementerian Agama yang

bertugas mengawasi lingkungan internal

Kementerian Agama. Saat itulah, mulai

Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011

Fokus Utama

Jangan tanya apa yang telah dibuat oleh negara untukmu, tapi tanyalah apa yang telah Anda

lakukan untuk negara.

Kesuksesan bukan semata ditentukan oleh kecerdasan otak dan keterampilan, melainkan juga oleh kecerdasan sosial dan relasi sosial yang luas.

Memutus relasi berarti merancang kegagalan.

7

dipertaruhkan, tingkat kepercayaan Itjen

Kementerian Agama di mata masyarakat.

ApakahItjenmengawasidenganprofesional

dan penuh dedikasi atau sebaliknya. Jika

masyarakattidakpuasdengan laporanhasil

pengawasanItjen,makabisajadimasyarakat

pun akan hilang kepercayaannya kepada

Irjen.

Di sisi lain, terkadang dalam diri

Itjen sendiri muncul dilema ketika hasil

pengawasannya menunjukan kinerja

lingkunganKementerianAgamayangburuk.

Dilemanya adalah, hilangnya kepercayaan

masyarakat terhadap

Kementerian Agama.

Jika masyarakat

m e m a n d a n g

buruk terhadap

Kementerian Agama,

maka tidak menutup

k e m u n g k i n a n

hubungan baik antara

Itjen(sebagaiauditor)

dengan lingkungan

Kementerian Agama

(sebagai auditi) akan retak. Itjen akan

disalahkan oleh lingkungan Kementerian

Agama karena telah menjadi penyebab

munculnyastigmaburukdarimasyarakat.

Itjen - Kementerian Agama - Masyarakat

Dari skema diatas, kita bisamelihat

timbal balik dari dua elemen lain yang

berhubungan dengan Itjen Kementerian

Agama.Kemanadansepertiapapentingnya

membangun trus dan pencitraan dari pihak

ItjenKementerianAgama.Pertama iaharus

membangunnya kepada pihak lingkungan

internal Kementerian Agama. Ini penting

karena lingkungan Kementerian menjadi

target objek dari tugas auditing Itjen. Jika

lingkungan Kementerian sudah menaruh

kepercayaanyangtinggi,makaprosesaudit

akan berjalan dengan baik. Mereka akan

terbukadanmemberikanlaporanyangsesuai

dengankenyataan.

Di lingkungan ini, pencitraan juga

menjadi hal yang penting. Pertanyaannya

adalah pencitraan seperti apa yang akan

dibangun di mata lingkungan Kementerian

Agama? Tentunya, Itjen harus dipandang

sebagailembagayang

tegasdanberwibawa.

L i n g k u n g a n

Kementerian tidak

boleh memandang

Itjen sebelah

mata. Maka, image

kharismatik pihak

Itjen harus dibangun

di mata mereka.

Bagaimana dengan

elemen masyarakat?

Elemen masyarakat juga harus menjadi

perhatian penting pihak Itjen. Masyarakat

punyakekuatanyangbesaruntukmengkritisi

dan menjatuhkan. Jika mereka sudah

tidak percaya lagi dengan pemerintah,

maka masyarakat akan bergerak dengan

kekuatannyayangbesaruntukmelawan.Tapi

jikamerekapercayapenuhdanmemandang

dengan image yang baik, maka dukungan

darimerekapunakanmenjadipondasiyang

kokoh untuk keberlangsungan pemerintah,

khususnyaIrjenKementerianAgama.

Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011

Fokus Utama

Bila Anda sedang benar, jangan terlalu berani. Bila Anda sedang salah jangan terlalu takut. Karena keseimbangan sikap adalah penentu

ketepatan perjalanan kesuksessan Anda.

Gantungkancita-cita dan semangatmu setinggi bintang di langit dan rendahkan hatimu serendah

mutiara di lautan.

8

Kedua,bahwatrustjugadipengaruhi

dari hasil pencitraan yang dilakukan oleh

Itjen Kementerian Agama. Meski trust

dan pencitraan kadang punya tujuan dan

disebabkan oleh hal yang berbeda, tetapi

disinilah adanya kaitan erat keduanya.

Pencitraan bisa sangat mungkin memunculkan

kepercayaan. Pencitraan yang baik akan

memunculkankepercayaanyangtinggi.

Lantas bagaimana membangun

pencitraan?Maka,perlujugaItjenKemenag

mempublikasikan kinerja mereka yang baik

kepadaduaelemenyangberhubungandengan

mereka (lingkungan internal Kementerian

agamadanmasyarakat).Peranmediamassa

sangat penting untuk membantu proses

pencitraan yang baik

bagi lembaga Itjen

Kemenag. Untuk

itulah perlunya

menjaga hubungan

baik dengan media

massa serta perlu

juga memikiran apa

hal baik yang perlu

dipublisitaskan kepada media massa.

Terlepasdariitu,adaduahalpenting

yangjugaharusdilakukanolehItjenKemenag.

Pertama, perlu adanya peningkatan kinerja

dari bagian pengawasan tugas-tugas Itjen

Kementerian Agama. Kedua, evaluasi adalah

keniscayaan yang harus terus dilakukan

oleh Itjen Kementerian Agama. Evaluasi ini

terkait dengan seberapa besar tingkat trust

dan pencitraan yang telah dibangun, trust

dan pencitraan dari lingkungan internal

KementerianAgamadanjugadarimasyarakat.

[FeriantinErlinaIndrawati]

Bagaimana Membangun dan

Mempertahankan Trust dan Pencitraan

Setelah menyadari pentingnya trust

dan pencitraan, maka sudah saatnya kita

memikirkan bagaimana membangun kedua

hal tersebut. Perlu diketahui bahwa untuk

membangun keduanya, bukanlah hal yang

mudah. Perlu rencana yang matang dan

kerjakerasyangberkesinambungan.Apalagi

jikaItjendanberbagaielementerkaitpernah

mengalami kasus yang bisa mempengaruhi

trust dan pencitraan diri Itjen itu sendiri.

Tentunyaakanmemerlukanwaktuyanglebih

lama lagi dan kerja keras yang lebih besar

lagi.

Untukmembangunkepercayaanada

beberapa hal yang

harus diperhatikan.

P e r t a m a ,

k e p e r c a y a a n

terbangun jika

adanyakepuasandari

berbagai pihak. Jika

kedua pihak saling

memuaskan, maka

otomatis akan muncul rasa saling percaya

dalam diri keduanya. Maka, Itjen perlu

memperhatikan apakah selama ini sudah

menghasilkan rasa puas baik dari elemen

lingkungan internal Kementerian Agama

maupundarielemenmasyarakat.

Kepuasaan erat kaitannya dengan

kemampuan (ability) dan kompetensi dalam

menjalankan tugas-tugas/pekerjaan yang

diembannya;kepeduliandanperhatianuntuk

melakukansesuatu;danintegritasterhadap

suatukeputusanyangdiambil.Inimerupakan

halmendasarbagilahirnyakepercayaan.

Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011

Fokus Utama

Tugas kita bukan menentukan hasil. Tugas kita adalah mencoba, karena dalam mencoba

itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil dan mengukir hikmah

kehidupan.

9

Pengawasan intern pemerintah

merupakanfungsimanajemenyang

penting dalam penyelenggaraan

pemerintahan yakni berperan

dalamfungsicontroling.Melaluipengawasan

intern dapat diketahui apakah suatu instansi

pemerintah telah melaksanakan kegiatan

sesuai dengan tugas dan fungsinya secara

efektif dan efisien, serta sesuai dengan

rencana, kebijakan yang telah ditetapkan,

dan ketentuan. Selain itu, pengawasan

intern atas penyelenggaraan pemerintahan

diperlukan untuk mendorong terwujudnya

good governance dan clean government dan

mendukungpenyelenggaraanpemerintahan

yang efektif, efisien, transparan, akuntabel

serta bersih dan bebas dari praktik korupsi,

kolusi,dannepotisme.

Kepercayaan(trust) diberikan kepada

Inspektorat Jenderal dari kementerian/

lembaga untuk dapat melakukan peran

controling internal institusi, dalam bentuk

audit,monitoringdanevaluasi.

Overview Audit Investigasi

Berdasarkan UU Nomor: 15 Tahun

2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung jawab Keuangan Negara, Pasal

Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011

Fokus Utama

Audit InvestigasiAntara Trust dan Political Will

Oleh: Mohamad Fitri

Irjen Dr. H. Mundzier Suparta, MA.Bersama para Narasumber pada Acara Murawas Eselon I Pusat Tahun 2011

Inspektorat Jenderal Kementerian Agama

10

13 dinyatakan bahwa Pemeriksa dapat

melaksanakan pemeriksaan investigatif

gunamengungkap adanya indikasi kerugian

negara/daerahdan/atauunsurpidana.

Definisi audit investigasi adalah

adalahaudityangdilakukanuntukmenyelidiki

dugaantindakpidana korupsi, dilaksanakan

berdasarkanadanyalaporandaripihakketiga,

mengenai penyimpangan yang dilakukan

oleh pegawai. Sementara pengertian audit

menurutkhairiansyahbahwaauditinvestigasi

adalah audit yang berhubungan dengan

tindakan fraud(kecurangan).

Trust/kepercayaan diberikan kepada

Inspektorat Jenderal Kementerian Agama

untukdapatmelakukanperanpengawasannya

bahkan diberikan wewenang yang luas

untuk melakukan audit investigasi internal.

Berdasarkan PMA Nomor 10 Tahun 2010

Pasal 643 bahwa struktur Itjen mencakup

Inspektorat Investigasi, dalam Pasal 679

disebutkan bahwa Inspektorat Investigasi

bertugas melaksanakan audit investigasi

dan mengoordinasikan pelaksanaan audit

investigasiatasdugaantindakpidanakorupsi

di lingkungan Kementerian Agama.

Fraud (kecurangan) merupakan

penipuan yang disengaja dilakukan yang

menimbulkan kerugian tanpa disadari

oleh pihak yang dirugikan tersebut dan

memberikan keuntungan bagi pelaku

kecurangan. Kecurangan umumnya terjadi

karena adanya tekanan untuk melakukan

penyelewengan atau dorongan untuk

memanfaatkan kesempatan yang ada dan

adanyapembenaran(diterimasecaraumum)

terhadaptindakantersebut.

Kasus fraud yang dilaksanakan oleh

pegawaikaitannyadenganlaporankeuangan

dengan melakukan: penggelapan terhadap

penerimaandanpengeluarankas,pencurian

aktiva, mark-up harga, dan transaksi “tidak

resmi”.

Metodologi Audit Investigasi

Menurut metodologi internal audit,

seorang fraud auditor dapat melakukan

pengujian atau pemeriksaan beberapa hal

yang berkaitan dengan subyek auditnya

atauprosedur kerjadanorganisasi dimana

kecurangan diduga terjadi dan orang yang

bersangkutan.

Karena menyangkut beberapa hal,

termasuk teori penunjang, aturan main,

wawancara, pengujian materi atau bahan

bukti, peraturan normatif, seorang fraud

auditorharuslah sangat cakapdibidangnya,

mempunyai bekal pengetahuan yang cukup

mengenai bidang apa yang akan dilakukan

pengujian, yang menyangkut material atau

ujiforensiktersebut.

Upaya pemberantasan korupsi dan

fraud pada umumnya akan terus berlanjut.

Namun upaya itu harus dibarengi dengan

upaya pencegahannya. Seperti menangani

penyakit, lebih baik mencegah dari pada

mengobati. Dari segi biaya, mencegah

terjadinyafraudjauhlebihmurahdibanding

dengan kerugian yang diakibatkan fraud.

Untuk mencegah fraud harus dihilangkan

penyebabnya. Jika fraud disebabkan untuk

memenuhi kebutuhan (by need) upaya

mencegahnya adalah denganmeningkatkan

kesejahteraanpegawai.Maraknyakorupsidi

kalanganpegawai negeri di Indonesia salah

satunyadisebabkanrendahnyagajipegawai

Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011

Fokus Utama

11

negeri.Untukitupemerintahberupayauntuk

meningkatkankesejahteraanpegawainegeri.

Terjadinya fraud jugatidakdapatdilepaskan

dari kesempatan (by opportunity).Untukitu

tidak ada cara lain kecuali menutup setiap

peluang dan kesempatan untuk melakukan

fraud. Melalui pengendalian intern yang

efektif diharapkan dapat mencegah dan

mengurangipeluangdankesempatanterjadi

fraud,meskipuntidakmenjamin100%bebas

fraud. Sebaik-baiknya sistem masih dapat

ditembus jika terjadikolusiantaraduaatau

lebih pelaku fraud.

Upaya pemberantasan korupsi di

Indonesia banyak terkendala oleh masalah

pembuktian, terutama apabila kejadiannya

sudah cukup lama. Di samping itu asas

praduga tak bersalah menyulitkan aparat

penegak hukum untuk membuktikan kasus-

kasuskorupsi.BerbedadengandiHongKong,

misalnya, Independent Commision Against

Corruption (semacam KPK di Indonesia)

menciptakanpresedenhukumbahwadalam

kasus korupsi seseorang dianggap bersalah

sampai terbukti tidak bersalah (guilty until

proven innnocent). Belum adanya lembaga

perlindungan saksi ikut berperan pada kurang

optimalnya upaya pemberantasan korupsi

dan fraudpadaumumnya.Saksimemegang

peranpentingdalampengungkapanfraud.

Tindakan fraud sepertipenggelapan,

salah saji laporan keuangan,pembakaran

dengan sengaja properti untuk

mendapatkan keuntungan (insurance fraud),

pembangkrutan usaha dengan sengaja,

kecurangan dalam investasi, kecurangan

perbankan, komisi yang terselubung, mark-

up proyek, penyuapan, kecurangan sangat

sulitditemukanbuktipelanggarannya.

Makadiperlukanpembuktianduasisi

(reverse proof) denganmempertimbangkan

apakah ada bukti-bukti yang membuktikan

bahwa dia tidak melakukan kecurangan.

Demikian juga sebaliknya, jika hendak

membuktikan bahwa seseorang tidak

melakukantindakkecurangan,makadiaharus

mempertimbangkanbukti-buktibahwayang

bersangkutanmelakukantindakkecurangan.

Keberadaan suatu Kecurangan (Existence

of Fraud), adanya suatu tindak kecurangan

atau korupsi baru dapat dipastikan jika

telah diputuskan oleh hakim melalui proses

pengadilan. Dengan demikian, dalam

melaksanakan Audit Investigatif, seorang

auditor dalam laporannya tidak boleh

memberikan opini mengenai kesalahan atau

tanggungjawabsalahsatupihakjawabatas

terjadinya suatu tindak kecurangan atau

korupsi.

Auditorhanyamengungkapkanfakta

dan proses kejadian, beserta pihak-pihak

yang terkait dengan terjadinya kejadian

tersebutberdasarkanbukti-buktiyangtelah

dikumpulkannya.

Investigatif yang dilakukan untuk

mengungkapkan adanya tindak kecurangan

dibutuhkanadanyadasarkuat/prediksiyakni

suatukeseluruhankondisiyangmengarahkan

ataumenunjukkanadanyakeyakinankuat.

Hasil investigasi diklarifikasi dengan

auditi, agar dimengerti sejauh mana

investigasi dan eksaminasi dilakukan dan

hasilyangdidapatkan.

Teknik Audit Investigasi

Teknik audit yang biasa diterapkan

Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011

Fokus Utama

12

dalamauditumumsepertipemeriksaanfisik,

konfirmasi, memeriksa dokumen, review

analitikal,meminta penjelasan tertulis atau

lisankepadaauditi,menghitungkembalidan

mengamatipadadasarnyadapatdigunakan

untuk audit investigatif. Hanya dalam audit

investigatif, teknik-teknik audit tersebut

bersifat eksploratif, mencari “wilayah

garapan”, atau pendalaman. Secara khusus

Theodorus menekankan pentingnya review

analitikal.Ciriseorangauditor(investigator)

yang tangguh adalah mampu berpikir

analitis. Kuasai gambaran besarnya lebih

dulu.Reviewanalitikal

menekankan pada

penalaran, proses

berpikirnya. Dengan

penalaran yang baik

akan membawa

pada seorang auditor

investigator pada

gambaran mengenai

wajar, layak, atau

pantasnya suatu data

individual disimpulkan dari gambaran yang

diperolehsecaraglobal,menyeluruh.Review

analitikal didasarkan atas perbandingan

antara apa yang dihadapi dengan apa

yang layaknya harus terjadi. Jika terjadi

kesenjangan harus dicari jawabannya

apakah karena fraud, kesalahan, atau salah

merumuskan standar.

Selain teknik audit yang biasa

digunakan dalam audit umum, net worth

method dan expenditure method adalah

teknikaudituntukmenelusuriketidakwajaran

penghasilan dan atau pola konsumsi pelaku

fraud.Tekniklainadalahdenganmenelusuri

aliran uang (follow the money). PPATK

mengidentifikasi aliran uang mencurigakan

yangdilakukanmelaluisistemperbankanatau

lembaga keuangan bukan bank. Pelaku fraud

cenderung mencuci uang hasil kejahatan

melalui lembaga-lembaga keuangan dengan

cara placement, layering dan integration.

Beberapa teknik audit investigasi

yaitu: (1) Penyadapan, auditor APIP tidak

dapatmelakukanmenyadapankarenabukan

pihak yang berwenang, hanya kewenangan

KPKdanatasizinpengadilan;(2)Penyamaran,

kita dapat melakukan teknik penyamaran

untuk menggali

informasi yang riil

dilapangan, dan kita

harusterjunlangsung

untuk mendapatkan

bukti audit; (3)

Teknik wawancara,

wawancara dilakukan

dengan sesorang

yangmenjadi sumber

informasi, hasil dan

materiwawancaraharusdicantumkandalam

KKA; (4) Teknik merayu, dengan bahasa

yanghalusdanmenyentuhdapatmembuat

client kita terbuka dan dengan sukarela

menyampaikan informasi yang sebenarnya;

(5) Membaca gerakan tubuh, auditor

selayaknya dapat mengerti gerakan tubuh,

sikap seseorang bahwa dia berkata benar,

jujuratautidak.

Fraud auditor dapat melakukan

pembacaandataataupenyitaanberkasyang

didugamempunyaikaitandenganfraudyang

sedang diselidiki atau dengan memotret

ruangan atau benda yang diduga memiliki

Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011

Fokus Utama

Celaka dan merugi orang yang mengambil keuntungan dari mengatakan dan melakukan yang tidak jujur kepada kita dan kepada mereka yang

kita cintai. Keuntungan yang didapat dari menipu dan culas hanyalah simpanan yang menjebak dan

membakar masa depan diri sendiri.

(Syahdunya Untaian Pujangga Hikmah)

13

kaitan dengan peristiwa. Pekerjaan fraud

auditormiripdenganpekerjaanpenyelidikan

atau penyidikan kepolisian, di mana

penyidikan kepolisian dipakai untuk suatu

projustisia,sedangkanfraudauditinvestigasi

digunakan untuk keperluan internal.

Seorang fraud auditor tidak boleh

melakukan deal dengan auditi menyangkut

hasilauditinvestigasiataupundenganorang

lain yang berkepentingan dengan hasil

audit.Integritasauditorsyaratmutlak,tidak

tergoda tawaran, di samping pekerjaannya

penuh risiko ancaman dari pihak lain

Untukitumemangsangatdiperlukan

undang-undang proteksi bagi seorang auditor

investigasi,termasukperlindunganbagisaksi

suatu perkara.

Selayaknya imbalan atau gaji

seorang auditor investigasi harus “sepadan”

dengan risiko pekerjaannya karena sejarah

mencatat di mana pun di dunia ini seorang

fraud auditor selalu menghadapi risiko

terhadap pekerjaannya, bergantung pada

besar kecilnya suatu “pemeriksaan” yang

dilakukannya.

Audit investigasi berujung pada

penegakan hukum. Audit investigasi pada

dasarnyamerupakanauditterhadapdugaan

terjadinya tindak pidana korupsi, Sudah

sepatutnya jika hasil audit investigasi yang

dilakukan aparatur pengawas internal

pemerintah seperti Inspektorat Jenderal

telah terbukti dengan sah dan meyakinkan

berdasarkanbuktiaudit telah terjaditindak

pidana korupsi maka hasil audit tersebut

dilaporkan kepada aparatur penegak hukum

dan KPK/Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 41

bahwadalamrangkameningkatkanefetifitas

pencegahan dan pemberantasan tindak

pidana korupsi masyarakat dapat berperan

serta dalam memberikan informasi kepada

penegak hukum yang menangani tindak

pidana korupsi.

Dalam Peraturan Menpan Nomor

05Tahun2008mengenaistandarauditAPIP

disebutkan bahwa auditor berkewajiban

untuk melaporkan temuan tersebut melalui

jalur yang telah ditetapkan dan wajib

membantu aparat penegak hukum dalam

menyelesaikan kasus tersebut. Auditor

harusmelakukankerja samadenganaparat

penegak hukum dan meneliti sebab-sebab

tidakataubelumadanyaproseshukum.

Disamping itu setelah kasus

dilimpahkan ke Kejaksaan atau KPK, maka

APlP harus memantau tindak lanjut kasus

penyimpanganyangberindikasiadanyatindak

pidana korupsi/perdata yang dilimpahkan

kepada Kejaksaan atau KPK. Auditor harus

melakukan kerja sama dengan aparat

penegak hukum dan meneliti sebab-sebab

tidakataubelumadanyaproseshukum.

Audit investigasi bermuara pada

penegakan hukum maka audit investigasi

dimaksudkan untuk mengumpulkan,

menganalisis dan membuat ikhtisar bukti-

bukti sebagai kelengkapan pembuktian di

pengadilan.Olehkarenaituauditinvestigasi

diarahkan agar sejalan dengan pembuktian

menurutKUHAP.

Kementerianyangtelahmenyerahkan

kasus ke kepolisisan dan kejaksaan adalah

kementerian keuangan, kementerian

kesehatan, kementerian kehutanan

melaporkan ke KPK kasus korupsi yang

Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011

Fokus Utama

14

dilakukanpegawainya.

Anwar Nasution mengatakan, sejak

2003 BPK telah melaporkan 210 kasus

dugaan pidana kepada aparat berwenang.

139 diantaranya dilaporkan ke Kejaksaan

Agung, 50 kasus dilaporkan ke KPK, dan 21

kasus dilaporkan ke Polri. Tiga lembaga inilah

yang berhak melakukan penyidikan guna

menindaklanjutilaporanBPK.

Tahapan Proses Hukum

Bukti-bukti yang didapatkan auditor

dalamauditinvestigasibelumdapatdijadikan

sebagaibuktidalampersidanganpengadilan,

namunhanyadapatdijadikanbuktipetunjuk

atau paling kuat

dapat dijadikan bukti

awal pelaksanaan

penyelidikan oleh tim

penyidik. Bukti awal

untuk pembuatan

BAP oleh kepolisian

atau kejaksaan atau

bukti pendahuluan

bagi Komisi

P e m b e r a n t a s a n

Korupsi mengenai terjadinya kriminal

korupsi.

Proses penyampaian laporan kasus

dugaan tindak pidana korupsi ke penegak

hukum terlebih dahulu dengan paparan oleh

tim audit kepada tim penyidik, kemudian

penentuan status apakah butuh penelitian

ataulangsungkepenyelidikan,dimungkinkan

dalam tahap penyelidikan auditor dapat

masukdalamanggotatimpenyidik.

Undang-undangHukumAcaraPidana

(Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981)

mengatur tahapan hukum acara pidana

yaitu Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan,

Pemeriksaan di sidang pengadilan, Putusan

Pengadilan:Hakimtidakbolehmenjatuhkan

pidana kepada seseorang kecuali apabila

dengansekurang-kurangnya2(dua)alatbukti

yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa

suatutindakpidanabenar-benarterjadidan

bahwaterdakwalahyangbersalah.

Dalam pemberitaan beberapa media

massa bahwa kasus-kasus yang ditangani

penegakhukumterutamaselainKPKberjalan

sangatlamban,bahkanbeberapakasustidak

jelas status hukumnya, dari sekian banyak

laporan dan pengaduan hanya sebagian

kecil saja yang tuntas

penangananya, inilah

yang menyebabkan

k e p e r c a y a a n

masyarakat kepada

penegak hukum

menurun.

Butuh Political Will

Hasil audit investigasi

oleh tim Inspektorat

JenderalKemenetrianAgamayangberkaitan

dengandugaantindakpidanakorupsimaka

dapatdisampaikankepihakyangberwenang

sepertikejaksaan,kepolisiandanKPK.Halini

dapatdilaksanakanjikaadapolitical will dari

pejabat yang berwenang, pertanyaannya

apakah kita sudah siap untukmenyerahkan

hasilauditkitakepadapihakkejaksaanatau

KPK.

Ketegasan mengambil keputusan

mutlak sangat menentukan efektif atau

tidaknya pelaksanaan audit investigasi,

Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011

Fokus Utama

Bila ada pelajaran yang harus segera kau

perbaharui pengertiannya kepada sahabat

terdekat yang namanya dirimu itu, maka pelajaran

itu adalah tentang keberanian, sebuah nama bagi

kesediaan untuk bertindak yang didasari oleh

pengertian yang baik.

15

audit investigasi akan terkesan tidak tajam

manakala keputusan tidak tegas diambil

baik klaim atas temuan kerugian negara

yang harus disetor ke kas negara, mapun

penjatuhan sanksi hukuman disiplin bagi

pelaku pelanggaran.

Namun ada pandangan bahwa kita

sebagaiinternalcontrolbagaikansatutubuh,

dalamsatuorganisasikementerian/lembaga

selayaknyadapatmerasakanlukadanderita

yangdirasakanolehanggotatubuhyanglain,

tidak patut jika tangan kita sakit kaki tidak

mau mengantar ke dokter.

Jikakitakaji lebihdalampandangan

tersebut merupakan analog dari konsepsi Al-

Qur’an yang dikatakan oleh Allah SWT “Kal-

bunyan” bahwasesamamu’minbagaikansatu

bangunan/tubuhyangsalingmembantuatau

hadits Nabi “Kal jasadil wahid” kehidupan

sosial masyarakat mukmin itu bagaikan

“satu tubuh”, yang apabila satu bagian

merasa sakit maka semua akan merasa sakit.

Setelah diteliti dari sisi penyebab turunya

ayat tersebut adalah bukan pada konteks

penegakan hukum namun pada konteks

kehidupansosialbermasyarakat.

Adapun pada konteks penegakan

hukum Rasulullah SAW mengungkapkan

bahwa “lau anna Fāthimata binta

Muhammadin saroqot, la-qotho’tu yada-

hā” jika anaku Fatimah mencuri maka aku

tegakkanhukumanpotongtangannya.Demi

penegakan hukum Nabi mengajarkan pada

kitabahwatidakadatebangpilih,siapapun

yangmelanggarharusdihukum,baikinternal

keluarga maupun orang lain tetap hukum

harusditegakkan.Makasepatutnyawalaupun

kita sebagai internal kontrol namun peraturan

perundang-undangan tetap harus ditegakkan

untuk dipatuhi. Ada contoh nyata dalam

sejarah penegakan hukum di negara kita

bahwa Presiden berani tetap menegakkan

hukumwalaupunmertuanyasendiriterlibat

berdasarkan hasil penyelidikan KPK dan

akhirnya mertuanya divonis bersalah dan

dipenjara. Contoh tersebut dapat kita

teladani dalam penerapan hukum ketika

pelaksanaanaudit.Pertanyaanbesarapakah

kitamampuberbuatsepertiitu?Jawabannya

tetap ditentukan oleh integritas auditor

dalam pelaksanaan tugas dan political will

dari pimpinan.

Antara Trust dan Political Will

Dipundak Inspektorat Jenderal

telah diamanatkan peran controling dalam

kewenanganyanglebihluasmelaluistruktur

Inspektorat Investigasi, itulah trust yang

diberikan,namunefektifdantidaknya,tajam

dan tumpulnya hasil investigasi ditentukan

oleh integritas auditor dan political will dari

pimpinan. Kedua hal tersebut bagaikan 2 sisi

matauangyangsalingmenentukan.

Olehkarenaitu,jikaintegritasauditor

telahbegitulamadibangun/ditempadengan

berbagai upaya sehingga mudah-mudahan

dapat terwujud auditor yang profesional,

tinggal political will yang mendukung

integritas itu yang harus ada. Maka hasil

kerja auditor tidak berada di persimpangan

jalan,menggantungtidakmenentu.Semoga

Allah SWT menunjukan bagi kita yang

benar dan kekuatan untuk mengikutinya,

dan menunjukan bagi kita yang salah dan

kekuatanuntukmenghindarinya.[Mohamad

Fitri]

Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011

Fokus Utama

16

Gelar Pengawasan (Gerwas)Inspektorat Jenderal Kementerian Agama

Di Hotel Royal Safari Garden Bogor Jawa Barat, 6-8 Juni 2011

Bangsa inimerupakan bangsa yang

sangat besar, karena terdiri dari

berbagai suku-suku dan bertempat

tinggaldiberbagaipulau,sertaadat

istiadat dan bahasa yang berbeda, tingkah

lakudanpolapikiryangberbeda,membuat

kita semakin sadar bahwa kehidupan yang

majemuk ini perlu saling toleransi, baik

toleransi beragama maupun toleransi

berbangsadanbernegara,salingmenghargai,

saling mengormati, saling cinta mencintai,

salingpercayamempercayai,salingmenjaga

citraantarasatudenganlainnya.

Atas dasar pemikiran inilah penulis

ingin mencoba menguraikan permasalahan

yang terjadi selama ini, permasalahan

bangsa Indonesia yang tidak kunjung

usai, manakala para pemimpin selaku

decition maker (pembuat kebijakan) tidak

berorientasi pada kepentingan rakyat,

merekaselaluberorientasipadakepentingan

kelompok atau golongan tertentu yang

menghendaki kepemimpinannya kekal

dan abadi selama lamanya. Mereka tidak

sadar bahwa sebagai seorang pemimpin

akan dimintakan pertanggungjawabannya

terhadap kepemimpinannya, Mereka akan

ditanya tentang bagaimana kebijakan yang

telah dibuat atau dihasilkan, apakah telah

berpihakkepadarakyatnya.Merekapunakan

ditanyatentangbagaimanacaramemperoleh

hartabendanyadanuntukapahartabenda

itu digunakan. Merekapun akan ditanya

tentang bagaimana memanfaatkan usianya.

Merekapunakanditanyatentangbagaimana

menjalankan tugas yang dipercayakan dan

diamanatkankepadanya.

Kepercayaan dan citra Kementerian

Agamaakanterwujudmanakalapimpinannya

melaksanakantabiatdanwatakyangdiajarkan

Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011

Fokus Utama

Trust dan Citra Kementerian AgamaOleh: Pramono

17

oleh Rasullullah SAW, yakni: Pemimpin

hendaknyabersifatJujur,Amanah,Tablig,dan

Siddiq.

Bersifat jujur maksudnya adalah

segala ucapan, perbuatan harus dapat

diterapkan didalam kehidupan sehari-hari,

harus dijadikan sebagai budaya organisasi

yang dipimpinnya, mengingat sekarang ini

kejujuran sudah sangat langka, dan bahkan

cenderung menghilang ditelan masa.

Manusiacenderunguntukbersifattidakjujur.

Untuk mengatakan jujur saat ini sungguh

sangat sulit, karena berhadapan dengan

orang–orangyangmemangcenderunguntuk

tidakmauberbuatjujur.Halinidikarenakan

konsekuensi orang yang bersifat jujur akan

tereliminasi oleh kelompoknya, mereka

banggadengansifatketidakjujurannya.

Televisi, media cetak dan media

elektronika selalu menayangkan berita dan

ceritatentangkejujurandanbagaimanaakhir

ceritanyadalamkisah kisah yangditeladani

oleh Rasullullah SAW, namun dampak

dari cerita itu tidak ada pengaruhnya bagi

sebagiankalanganyangtidakmenginginkan

kondisi ini. Ironis sekali bukan.

Berbekal dari sifat kejujuran inilah,

maka suatu organisasi harus diorganisir

oleh pemimpin-pemimpin yang jujur dan

berani melakukan perubahan serta sikap

yangprofesionaldenganmembuatkebijakan

yang relevan dan berpijak pada rakyatnya.

Sebab kalau tidak, maka akan tertinggal

jauh oleh bangsa-bangsa lain yang selalu

menghendaki perubahan yang cepat dan

tidakmeninggalkan budaya organisasi yang

telah diembannya. Budaya organisasi pada

dasarnya adalah bagaimana organisasi itu

menjadikan manusia itu sebagai makhluk

yangmempunyaiperasaanhargadiridanrasa

ingin dihormati dan ingin dihargai sebagai

manusia.Olehkarenaitu,apabilaorganisasi

sudah menerapkan budaya organisasi yang

efektif dan efesien, maka secara otomatis

budayaorganisasidansistemyangditerapkan

dalam organisasi akan berkembang dengan

pesat.

Pimpinan organisasi harus berani

mengambilsikapdalammembuatkebijakan

yang tepat melalui analisis kebijakan,

pemantauaan hasil kebijakan dan evaluasi

kebijakan. Sikap keteladan sebagai seorang

pimpinan yang pernah dicanangkan oleh

Rasulullah SAW, sebagaimana sabdanya

mengatakan Lau kaana Fatimatu binta

Rasulullah SAW syarokot la koto’na

aidiyahuma yangartinyabeliaumengatakan

bahwa seandainya anakku Fatimah binti

Rasullullah SAW mencuri, maka akan saya

potong kedua tangannya. Ini menandakan

bahwa Rasulullah SAW serius dan tidak

main-main dengan kebijakan atau

hukum Allah SWT dalam menerapkan dan

mengamalkan. Dengan diberlakukannya

kebijakan atau hukuman yang sangat berat

ini, maka Fatimah sebagai seorang anak

yang patuh dan taat serta menjadi anak

yangsholehahtidakmelakukanhal-halyang

dilarang oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya

didalamhadistberbunyiAl Amaanatu tajlibu

minnar rizqi artinyabahwaorangyangselalu

menyampaikanamanatakanmendatangkan

rezeki

Pimpinan harus berani mengatakan

tidak,kalaumemangitutidaksesuaidengan

kebijakan,walaupunkebijakanyangdibuatnya

Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011

Fokus Utama

18

itumerugikansebagianorang.Kebijakanyang

harus diambil hendaknya kebijakan yang

dapat mengakomodir seluruh komponen

organisasi yang diembannya, harus dapat

mengamankan aturan yang telah dibuat

olehpendahulunya.Kebijakanyangdiambil

hendaknya dapat merujuk pada kebijakan

yangdiatasnya,bukanbertentangandengan

kebijakanyangada.Kebijakanyangselamaini

dirasakankurangmendukungadanyabudaya

organisasi yang kondusif. Kondisi ini perlu

dilakukan perubahan, apabila organisasi

terlambatuntukberubah,makasangatbesar

kemungkinan organisasi kinerjanya akan

mundur,bahkandapat

punah.

Oleh karena

itu, suatu hal yang

harus dilakukan untuk

tetap bertahan dan

berkembang, ialah

dengan mempelajari

perubahan lingkungan

strategis, dan segera beradaptasi pada

perubahan itu. Dengan demikian perlu

adanya strategi-strategi yang merupakan

konsep perencanaan komprehensif tentang

bagaimana organisasi dapat mencapai visi,

misi dan tujuan serta sasaran. Rencana

strategis tersebut harus memilih berbagai

kebijakan,yangmenjadipedomanluas,yang

menghubungkan strategi dan implementasi.

Padaumumnyapimpinanorganisasi

ingin mendapatkan keseimbangan antara

efisiensi dan efektifitas, dan hampir setiap

orang setuju bahwa organisasi-organisasi

modernharusberfokuspadakeduadimensi

ini.

Untuk menjamin keseimbangan ini,

maka Inspektorat Jenderal Kementerian

Agama hendaknya selalu melakukan

inovasi dan terobosan terhadap kinerjanya,

disamping itu tugas dari Inspektorat Jenderal

KementerianAgamaadalahsebagaipenjamin

mutu untuk menghasilkan good governance

dan good government.

PimpinanhendaknyabersifatAmanah,

maksudnya adalah seorang pemimpin

didalammenjalankantugasnyaharusamanah

yaitumenyampaikanseluruhkemampuannya

baik pikiran, tenaga, jiwa dan raganya agar

organisasi yang dipimpinnya berkembang

dan berjalan dengan

efisien efektif

dan ekonomis.

Sebagaimana sabda

Rasulullah SAW di

dalam Al Hadist

Kullukum Ro’in wa

kullukum mas’ulin

an roiyyatihi. Artinya

bahwa kalian (pimpinan) adalah seorang

pengembala,makaakanditanyakantentang

gembalaannya.Maksuddarihadistiniadalah

seorang pemimpin didalam menjalankan

tugasnya selalu memberikan arahan dan

motivasi kepada bawahannya, melindungi

bawahannya pada saat pelaksanaan audit

berlangsungapabilaterjadikasusyangperlu

ditangani bersama, sehingga bawahannya

merasa diperhatikan dan diberi semangat

untuk melakukan pekerjaannya, serta

memberikan teguran atau hukuman bagi

bawahan yang tidak melakukan pekerjaan.

Karena bagaimanapun permasalahannya

pemimpin akan ditanya tentang

Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011

Fokus Utama

Bila anda mencari uang, Anda akan dipaksa mengupayakan pelayanan yang terbaik.

Tetapi jika Anda mengutamakan pelayanan yang baik,

maka Anda lah yang akan dicari uang.(Syahdunya Untaian Pujangga Hikmah)

19

kepemimpinannya.

Contoh apabila seorang pegawai/

auditor yang tidak melaksanakan tugasnya

denganbaik,tidakdisiplindantidakmentaati

aturan yang telah ditetapkan hendaknya

seorang pemimpin harus memberikan

teguran atau hukuman. Misalkan seorang

pejabat /pegawai/auditor yang melakukan

perbuatan amoral atau bagi para auditor

yang tidak mengumpulkan angka kredit,

padahal sudahmencapai batas waktu yang

ditentukan, kemudian masuk dan pulang

kantor tidak sesuai dengan ketentuan jam

kerja, agar dikenakan sanksi/hukuman yang

sesuai dengan PP

Nomor53Tahun2010

danbagiauditoryang

tidak mengumpulkan

angka kredit melebihi

masa waktu yang

ditentukan dikenakan

s a n k s i / h u k um a n

sesuai dengan

ketentuanyangberlaku.Namunbagipejabat/

pegawai/auditor yang telah melaksanakan

tugasnya dengan baik dan telah mengabdi

cukup lama, serta didalam melaksanakan

tugasnyatelahdilaksanakandenganbaikdan

disiplin, hendaknya pimpinan memberikan

rewards atau penghargaan terhadap

pejabat/pegawai/auditortersebut.Sehingga

pegawai merasa senang diperhatikan dan

dihargai pekerjaannya, bukankah sebuah

hadist mengatakan bahwa berikanlah

haknya (upahnya) seorang pekerja sebelum

keringatnyatelahkering.JadiAmanahseorang

pimpinanadalahmerupakankewajibanyang

harus dilaksanakan dan dijalankan karena

secaratidaklangsungamanatinimerupakan

tugasdariYangMahaKuasa,AllahSWT.

Pimpinan hendaknya bersifat Tablig

maksudnyamenyampaikanseluruhvisimisi

organisasidengantujuanyanghendakdicapai

melalui kerja efisien, efektif dan ekonomis,

Bagaimana seorang pimpinan melaksanakan

tugas hendaknya didukung oleh staf/

bawahannya dengan penuh semangat

dan disiplin. Pimpinan tidak akan dapat

menjalankan visi,misi, programdan tujuan

organisasi tanpa didukung oleh seluruh

komponenorganisasiyangadayakniberupa

MAN (manusia), MONEY (uang), METHODE

(cara),MAN(Manusia)

atau istilah sekarang

dikenal dengan

sumberdayamanusia

adalah merupakan

k o m p o n e n

organisasi yang

sangat vital, karena

merupakan pelaksana

tunggal dalam menjalankan peranannya,

mengendalikan laju organisasi, mengontrol

organisasi,mengevaluasikegiatanorganisasi,

memantau pelaksanaan kegiatan yang

telah dilakukan oleh suatu organisasi. Jadi

manusiamerupakankomponenyangsangat

diperlukan sekali dalam organisasi, baik

skalabesarmaupunskalakecil,karenatanpa

manusia, organisasi tidak akan berjalan,

bahkan organisasi akan mati dengan

sendirinya.

Selanjutnya pendukung organisasi

yang lain adalah berupaMoney yaitu uang.

Tanpaadanyauangsebagaikomponenyang

mendukung kelancaran organisasi, maka

Waktu mengubah semua hal, kecuali kita.

Kita mungkin menua dengan berjalanannya waktu, tetapi belum tentu membijak. Kita lah yang harus

mengubah diri kita sendiri.(Syahdunya Untaian Pujangga Hikmah)

Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011

Fokus Utama

20

organisasi akan mengalami hambatan dan

tantangan,sehinggasulituntukberkembang,

begitu pula komponen yang tidak kalah

pentingnya adalah Methode adalah

merupakan cara bagaimana menjalankan

organisasi agar lestari dan berkesinambungan

serta berkembang dengan baik, perlu

didukung oleh sistem atau methode yang

akan kita pakai apakah efektif dan efesien

atau tidak, apabila dianggap sudah tidak

relevanlagi,makaorganisasiharusdilakukan

perubahan,olehkarenaitusebagaiseorang

pimpinan harus berani melakukan perubahan

yang mengarah pada

perbaikan kinerja

yang efisien dan

efektifsertaekonomis,

melalui keteladanan

para pimpinan

dalam menjalankan

organisasi, sehingga

visi misi sasaran

dan tujuan yang

diembannya dapat

diaktualisasikan dengan baik.

Pimpinan hendaknya bersifat

Siddiq artinya seorang pemimpin harus

memiliki sifat ini yaitu dapat dipercaya dan

dapat mempercayai orang lain, dengan

berpedoman pada visi dan misi organisasi

tersebut, apabila pimpinan organisasi tidak

percaya terhadap bawahannya, maka tidak

mustahil visi dan misi yang diemban oleh

suatuorganisasi akanmengalami kegagalan,

dan bahkan kehancuran.

Dari beberapa uraian diatas tentang

bagaimana sebagai seorang pemimpin harus

bercerminpadasifat-sifatyangdimilikioleh

Rasulullah SAW dalam melakoni kehidupan

sehari-hari,makadengandasarinilahsebagai

seorang pempinan akan selalu berhati hati

menjalankanamanahnya.

Dengan meneladani dan mengikuti

jejakbeliautidakmustahilbahwaKepercayaan

dan Citra Kementerian Agama akan dapat

terwujud dengan beberapa persyaratan

yang perlu mendapat perhatian bagi para

pimpinan baik level eselon I sampai dengan

eselon IV. Hal ini yang merupakan suatu

bagianyangtidakterlepaskandarikomponen

suatuorganisasi, oleh karena itumakaagar

KepercayaandanCitra

Kementerian Agama di

matamasyarakatbaik,

supaya melakukan

terobosan dan inovasi-

inovasi yang bersifat

membangun.

M e m b a n g u n

KepercayaandanCitra

Kementerian Agama

kepada masyarakat

tidaklah mudah sebagaimana membalikkan

telapaktangan,banyakpekerjaanyangharus

diselesaikandalamjangkawaktuyangcukup

lama. Sejak berdirinya Kementerian Agama

tanggal 3 Januari 1946 sampai dengan

sekarang3April2011,berartisudahberusia

65 Tahun 3 bulan, adalah merupakan usia

yangsudahtidakmudalagi.Namunkendala

dan rintangan masih banyak yang harus

kita benahi. Rintangan dan kendala yang

kita hadapi sekarang ini adalah bagaimana

kita dapat menjadikan prioritas pendidikan

agama sebagai amal sholih kita untuk

menjadikan madrasah sebagai madrasah

Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011

Fokus Utama

Orang-orang yang minta gaji lebih biasanya tidak mendapatkan lebih, tapi yang melakukan lebih dan berkualitas akan mendapat sesuatu yang

lebih. Jangan takar tenaga yang Anda keluarkan berdasarkan gaji yang Anda dapatkan tetapi

berdasarkan hasil yang dapat Anda kontribusikan bagi kelangsungan dan keuntungan perusahaan dan

lembaga Anda.

21

unggulan, bukan madrasah ugal-ugalan,

bagaimana menjadikan madrasah sebagai

tuntunan bukan tontonan, dan bagaimana

madrasah kita jadikan sebagai madrasah

model bukan madrasah gembel. Ini semua

perlu kerjasama dan saling bahumembahu

antara pimpinan elit di Pusat dan Daerah agar

dapat terwujud citra Kementerian Agama

danmendapatkepercayaandarimasyarakat

tentangkeberadaannya.

Prioritas yang pertama adalah

bagaimana kita menjadikan perguruan

tinggi /madrasahmenjadi perguruantinggi/

madrasah yang ideal yang menjadi idola

masyarakat, ini diperlukan campur tangan

pejabat pusat dan pejabat daerah untuk

segera membenahi sistem rekruitmen

pegawai dalam menerima cados – cados /

guru-guruyangberakhlaqulkarimahdanahli

di bidangnya, bukan sembarangan cados/

guruyangakhlaqnyatidakbaikdanbahkan

adacados/guru yangbaru jadiCPNSsudah

tidak masuk kerja ber bulan bulan tanpa

keteranganyangsah.

Prioritasyangkeduaadalahbagaimana

kita jadikan pelayanan kepada masyarakat

terutamadalamhalperkawinansebagaimana

PMA Nomor 11 Tahun 2007 agar lebih

mudahdanmurahbiayanya, jangan sampai

menyulitkan bagi masyarakat yang akan

melangsungkan pernikahan, prosedurnya

harusdipermudahjangandipersulit,sebagai

pelayan terhadap masyarakat Kepala KUA

hendaknya melaksanakan tugasnya dengan

penuh tanggungjawab dan disiplin baik

datang maupun pulang, hal ini pernah

terjadi di suatu daerah ada seorang kepala

KUA mengikuti pendidikan ke jenjang yang

lebih tinggi, sehingga meninggalkan tugas

kedinasannya,sementaraadacalonpengantin

ingin melangsungkan pernikahan pada

hari kerja, ternyata Kepala KUA nya sedang

mengikutikuliah, tapi tanpaprosedur yang

sah,maka kecewalah sang calon pengantin

itu.

Prioritasyangketigaadalahbagaimana

kitajadikanpelayananhajimenjadiprioritas

yangketigadantidakkalahpentingnyadengan

pendidikandanpelayananperkawinan,sejak

mulai dari pendaftaran haji sampai dengan

pemulangan, sejak menjadi calon jamaah

hajisampaidenganmenjadihajimabrur.Ini

semua diperlukan campur tangan pimpinan

organisasi level atas sampai level bawah

tanpaterkecuali,inisemuaadalahmerupakan

tugas kita sebagai pegawai Kementerian

Agamaterutamayangberhubunganlangsung

denganpenyelenggaraanhaji.

Prioritas yang dimaksud adalah

bagaimana kita jadikan pelayanan haji ini

menjadipelayananyangparipurna,hajiyang

aman, nyaman, serta para calon jamaah

haji mendapatkan kemudahan- kemudahan

di dalam melaksanakan ibadah haji, mulai

pemberangkatan hingga pemulangan,

walaupun kita sadari bersama bahwa

setiap tahunnyamasih banyak kendala dan

hambatan, untuk tahun 2010 pelaksanaan

ibadah haji cukup baik, terbukti dengan

banyaknya kemajuan- kemajuan dan

kemudahan-kemudahan yang didapatkan

oleh jamaahhaji, baik yangdiberangkatkan

pemerintah RI melalui Kementerian Agama

dan penyelenggaraan haji swasta melalui

BPIHKhusus,berjalandenganlancar,sesuai

jadual, meski ada beberapa masalah kecil.

Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011

Fokus Utama

22

Begitu juga pelaksanaan ibadah haji bagi

jamaahhajiIndonesia,baikketikadiMakkah,

Arafah,Mina,Muzdhalifah,dan jugadikota

suci Madinah berlangsung lancar tanpa

kendala.Hampirtidakadakendalaangkutan,

pemondokan,danjugakonsumsijamaahhaji

selama di kota-kota itu. Kendala kecil yang

terjadi pada saat pemulangan jamaah haji,

adayangmengalamiketerlambatan,namun

semua jamaah haji bisa dipulangkan sesuai

jadual. Hal ini menjadikan bahan evaluasi

kinerja kita khususnya dan Kementerian

Agamapada umumnya, Kita harusmampu

meminimalisir hambatan dan rintangan

yang mungkin

terjadi selama

penyelenggaraan haji

berlangsung guna

mencapai hasil yang

maksimal, maka

diperlukan kiat- kiat

yang tidak sederhana

yakni:

P e r t a m a ,

bagaimanaagarmasyarakatmerasaterlayani

denganbaikdancepatpadasaatpendaftaran

di Kantor Kementerian Agama, oleh karena

itubagi pegawai/pejabat yang ada

di Kantor Kemenag supaya membuat SOP

(standar operasional prosedur) dengan

baik dan dapat dilaksanakan denganwaktu

yang singkat dan tidak bertele-tele. karena

pada umumnya masyarakat yang hendak

menjalankanibadahhajiadalahorang-orang

yang sudah relatif tua dengan usia berkisar

antara 60 s.d 70 tahun, apabila prosedur

yangdijalankanharus menunggu, maka

masyarakat akan merasa bosan dan kesal

apabila harus menunggu lebih lama

lagi, bahkan sampai berjam-jam lamanya,

padahaluntukmengurusitusemuahanya

memerlukanwaktupalinglama15menit.Ini

perlu diantisipasi oleh pegawai/staf di

KementerianAgamaKabupaten/Kotadalam

halinipegawaipadastaf/bagianurusanhaji,

sehinggatidakadakesanyangkurang baik

bagi calon jamaah haji terhadap pelayanan

yangdiberikankepadanya.

Kedua, bagaimana agar masyarakat

merasa dengan mudah mengetahui

kapandan dimana harus membayar

biaya haji dengan mudah dan cepat tanpa

harus m e n g a n t r i

berlama-lama, maka

perlu dijelaskan

persyaratan apa saja

yang harusdibawa

olehcalonjamaahhaji,

sehingga merasa puas

denganlayananyang

diberikanolehpegawai/

staf yang menangani

masalahurusanhaji pendaftaran.Apabila

masyarakatmerasapuasdansenangdengan

pelayanan yang prima, maka secara

otomatis citra dan kepercayaanmasyarakat

terhadap Kementerian Agama semakin

meningkat.

Ketiga, bagaimana agar masyarakat

dapat dengan mudah mengetahui kapan

akan berangkat dan kloter berapa, dan

berapajumlahcalonjamaahhajiyangharus

berangkattahunini,tahundepan,dantahun

berikutnya,inimerupakan pertanyaan

yangharusdijawabolehpetugas/pegawaistaf

diurusanhaji. Sebagai contoh apabila

Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011

Fokus Utama

Jika anda bekerja semata-mata untuk uang, anda tidak akan menjadi kaya.

Tetapi jika anda mencintai pekerjaan yang anda lakukan itu, kejayaan akan

menjadi milik anda.

(Syahdunya Untaian Pujangga Hikmah)

23

di suatu Kantor Kementerian Agama (A)

mempunyai quota/jatah calon jamaah

hajiyangakanberangkatsetiaptahunnya400

orang, sedangkanpendaftardiKementerian

Agama(A)yangmendapatkanporsi 2000

orang,denganperhitungan sebagaiberikut:

Jumlahporsidibagidengan jumlahjatah/

quota ( 2000 : 400 = 5 ) maka orang yang

mendaftartersebut harus menunggu 5

tahun lagi kemudian bisa berangkat.

Keempat, bagaimanaagarmasyarakat

dapat dengan mudah mengetahui kapan

akan pulangdansebagainya.Inimerupakan

pertanyaan yang sering dilontarkan oleh

paracalonjamaahhajidankeluarganya,agar

mereka dengan mudah dapat mengetahui

kapankeluarganyapulang.Dengan jawaban

danpenjelasanyang diberikan oleh para

petugas/stafurusandengansenyumanyang

manis,akan membuat masyarakat

merasa senang dan dapat meningkatkan

citradan kepercayaan masyarakat

terhadap Kementerian Agama. Sebagai

contohseorangcalonjamaahhajiberangkat

tanggal20Oktober2011,makaInsya Allah

kembaliketanahairkirakiraakhirNovember

atauawalDesember2011.

Kelima, bagaimana agarmasyarakat

dalam menjalankan ibadah hajinya supaya

lebih khusyu’. Ini merupakan pertanyaan

yangpalingmendasaryangselaludikeluhkan

olehparacalonjamaahhaji.Olehkarenaitu

perluagardisetiap KUA Kecamatan

diadakanmanasikyangsifatnyakhususyang

dilakukan secara berkesinambungan

danwaktuyangcukupdantidakmendesak,

selanjutnyadengan mendatangkan para

tokoh-tokoh agama atau para m u b a l i g h

agar memberikan p e n g e t a h u a n

manasikhajinyasecaramenyeluruh, d a n

dapat dipahami oleh setiap calon jamaah

haji,sehinggadenganbekal ilmu yang

cukupdapatmenjalankanibadahnyadengan

tekundankhusyu sertamutawari.Pada

umumnya calon jamaah haji tidak merasa

keberatan apabila diminta tambahan

dana untuk kegiatan manasik haji, dengan

berbekal ilmu yang cukup, calon jamaah

hajidapatmelaksanakan ibadahnyadengan

khusyu” sehingga apabila ada tambahan

dana untuk para mubalegh dan para

ulama,calonjamaahhajitidakakanmerasa

keberatan bahkan merasa bersyukur

dapatmenjalankanibadahhajinya yang

dilaksanakan hanya sekali dalam seumur

hidupnya karena itu merupakan wajibnya

seorangmuslimyangmampu.

Keenam,bagaimanaagarmasyarakat

dapat dengan mudah mengurus paspor

danvisa, ini perlu dilakukan kordinasi

yang sifatnya berkesinambungan dan

menjalin hubungan yang erat melalui

Rakor antara Kementerian Agama dengan

Kementerian Luar Negeri secara rutin dan

terprogram minimal setahun 2 kali, yakni

dimulai pada saat pelaksanaan dan evaluasi

penyelenggaraanibadahhaji dan pada

saat akhir pelaksanaan penyelenggaraan

ibadahhajidanevaluasinya.[Pramono]

Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011

Fokus Utama

Kekuatan tidak datang dari kemampuan fisikal,

tetapi ia datang dari semangat yang tidak pernah mengalah.

24

Ses Itjen Drs. H. Maman Taufiqurohman, M.Pd. pada Micro Teaching PPAInspektorat Jenderal Kementerian Agama

Jakarta, 17-19 Maret 2011

S iapkansebuahinstrumenpenelitian,

terjunkemasyarakat dantanyakan

kepada publik, sejauhmana peran

Kementerian Agama selama ini

dalam rangka pembinaan dan pembangunan

keberagamaan masyarakat, bagaimana

citraKementerianAgamayangberkembang

dimasyarakat, dan sejauh mana tingkat

kepercayaanmasyarakatkepadaKementerian

Agama?

Secara sampling, penulis pernah

bertanyakepadabeberapaorangkawandan

sejawat, ternyata citra Kemenag tidaklah

menggembirakan.Yangterlontardarikawan

dan sejawat tersebut adalah banyaknya

pungutan liar setiap mengurus dokumen

nikah, biaya nikah melebihi ketentuan,

banyak oknumaparatur Kemenag yang jadi

calopelaksanaanCPNS,dancaloHaji.Secara

keilmuan, “metode penelitian” tersebut

tidaklah menjadi acuan dan kebenarannya

tidak bisa dipertanggungjawabkan

serta tidaklah mencerminkan wujud asli

sebenarnya. Tetapi itu bisamenjadi sebuah

gambaran kecil yang bisa diambil pelajaran

berharga untuk membangun Kepercayaan

publik kepada Kementerian Agama.

KepercayaanmasyarakatkepadaKementerian

Agama adalah sebuah akibat atau hasil dari

kinerja aparatur Kementerian Agama itu

sendiri. Dan hasil yang diperoleh seiring

sejalanatauberbandinglurusdenganapayang

Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011

Fokus Utama

Kemenag: Membangun Citra, Menumbuhkan Kepercayaan MasyarakatOleh: Ilman

25

telah dilakukan. Jika para aparatur bekerja

denganbaik,melayanidengansepenuhhati,

tidak terjadi pungutan liar, menghindari

pola kepemimpinan yang arogan, otoriter,

makaakantumbuhkepercayaanpublikyang

baik dan akan tertanam image yang postif.

Tetapi jika berlaku sebaliknya,maka jangan

berharap besar Kementerian Agama akan

dipercayamasyarakat.

Pidato Menteri Agama pada saat

membuka Rapat Kerja Kementerian Agama

Riau di Pekanbaru hari Selasa, tanggal 4

Januari2011dengantegasmenyatakanbahwa

“ … . . K e m e n t e r i a n

Agama bukan sarang

Korupsi…”,Pernyataan

tersebut banyak

diliput wartawan,

dan dipublikasikan

diberbagai media

massa cetak

maupun elektronik.

Diantara media

massa online yang

mempublikasikannya adalah “www.

republika.co.id”, www.arrahmah.com, www.

rakyatmerdeka.co.id, www. Kompas. co.id,

www.antaranews.com, www. metrotvnews.

com, dan banyak lagi situs internet lainnya

yang menampilkan judul hampir sama

“Menag Bantah Kementriannya jadi Sarang

Korupsi.”

Secara awam, bagi masyarakat

biasa sangatwajar jika pernyataanMenteri

Agama tersebut diikuti dengan kata

“benarkah?”.“benarkahKementerianAgama

bukan sarang korupsi?” Sebuah pertanyaan

yang sederhana, hampir setiap orang bisa

mempertanyakannya. Tetapi pertanyaan

sederhana itu belum tentu bisa dijawab

sesederhana pertanyaannya. dan penulis

yakin tidak semua orang bisa menjawab

pertanyaan tersebut dengan jawaban yang

meyakinkanorang.Kenapademikian?Perlu

upaya lebih dari sekedar kata-kata untuk

menjawabpertanyaantersebut.Kalauhanya

sekedar menjawab semua pasti bisa, tapi

masalahbenardantidaknyaperludibuktikan

terlebih dahulu.

Menarik untuk mencermati pidato

MenteriAgamatersebut,mengingatkapasitas

beliau sebagai

pimpinan tertinggi

sebuahinstansi,tentu

kita bisa menilai

bahwa apapun

yang dikatakannya

bisa menjadi

sebuah rujukan,

dan komentar-

komentarnya bisa

menjadi sebuah isu

dan pertanyaan. Untuk apa bapak Menteri

yang terhormat menegaskan bahwa

“Kementerian Agama bukanlah sarang

korupsi” penulis yakin, sesuatu yang biasa-

biasa saja tentu tidak akan mejadi bahan

pembicaraan seorang menteri, kecuali itu

sudah mengganggu.

Sebagai bagian dari aparatur

Kementerian Agama, kita sepatutnya

mendukung“fatwa”menteritersebutdengan

upaya konkrit dengan menunjukan kinerja

yanglebihbaik.Menghindariperilakukorup,

mencegah terjadinya pungutan liar, dan

menumbuhkanbudayamelayani,danbekerja

Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011

Fokus Utama

Jadikan dirimu bagai pohon yang rindang dimana insan dapat berteduh. Jangan seperti pohon kering tempat sang pungguk melepas

rindu dan hanya layak dibuat kayu api.

(Syahdunya Untaian Pujangga Hikmah)

26

dengan ikhlas. Hal ini guna menjaga citra

baik Kementerian Agama dan menumbuhkan

kepercayaandimasyarakat.

Hal ini senada dengan pernyataan

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian

Agama Bahrul Hayat yang mengatakan

pihaknya akan berusaha menjaga citra

Kementerian Agama, dengan membangun

kepercayaan masyarakat. Namun demikian

akan menindak tegas aparat yang sengaja

melakukan kelalaian dan melakukan

penyelewengan, sebagaimana pidatonya

pada saat mewakili Menteri Agama

Suryadharma Ali pada pembukaan Rapat

Koordinasi Kebijakan

P e n g a w a s a n

Pendidikan tahun

2010 di Jakarta,

Senin 21 Desember

2010) “…..Siapa

pejabat yang terlibat

( p e n y i m p a n g a n )

karena lalai,

tunjukkan. Saya antar

ke polisi. Membangun

kepercayaanibaratbolasalju,akansemakin

membesar bila mendapat respon positif

dari masyarakat. Demikian sebaliknya

rasa ketidak-percayaan seperti bola salju,

menggelinding semakin membesar. Citra

bagi perusahaan segala-galanya, demikian

juga bagi Kementerian Agama. Kalau ada

pemberitaanyangmenyangkutKementerian

Agama mohon diterima dengan tenang. Kalau

adayangmengganggukita samabertindak,”

(www.umatonline.net).

Jika image negative sudah tertanam

di benak masyarakat, lantas apa yang bisa

dilakukan oleh pihak Kementerian Agama

untukmengembalikancitradankepercayaan

masyarakattersebut?

Mengoptimalkan Upaya Pencitraan Image

Positif

Peraturan Menteria Agama (PMA)

Nomor 10 tahun 2010 menjelaskan bahwa

dalam tubuh Kementerian Agama ada satuan

kerja sebagai unsur pendukung yang salah

satutugasnyamembidangiupayapencitraan

dihadapanmasyarakatyaituPusatInformasi

dan Hubungan Masyarakat. Organ ini

mempunyaitugasmelaksanakanperumusan

dan pelaksanaan

k e b i j a k a n ,

standardisasi dan

bimbingan teknis

serta evaluasi

dibidang informasi

dan hubungan

masyarakat.

Belajardaribanyaknya

pemberitaan media

massayangmenyoroti

dan mempublikasikan kinerja Kementerian

Agamayangtidakberimbang,maka sebuah

keharusan Pusat Informasi dan Hubungan

Masyarakat melakukan berbagai upaya

untuk pelurusan opini public,haliniberfungsi

sebagai langah counter opinion.

Sebagaimana halnya pernyataan

SekretarisJenderaldiatas,menggalangopini

public terkait mengembalikan lagi citra dan

kepercayaanmasyarakatmerupakansebuah

tugas mulia nan berat yang diemban oleh

Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat,

tetapi itu tidaklah menjadi alasan untuk

Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011

Fokus Utama

Pemimpin yang berjaya ialah orang yang memelihara komunikasi dengan orang yang

lebih di atasnya dan menjaga komunikasi dengan orang yang lebih bawah.

(Syahdunya Untaian Pujangga Hikmah)

27

surut dan mengendurkan tenaga dan pikiran

untukberbuatyangterbaikdemiterciptanya

kepercayaanmasyarakat.Banyakhalyangbisa

dilakukanolehPusatInformasidanHubungan

Masyarakat terkait menyampaiakan

informasiyangbenardancounter opinion ke

publik. Di antara banyak langkah dimaksud

adalah: melakukan sosialisasi berbagai

peraturan atau keputusan Menteri Agama

(PMA/KMA) yang pro public, diantaranya

KMANo.118tahun2010tentang“Program

percepatan melalui penyelenaggaraan

program unggulan dilingkungan Kementerian

Agama”,menerbitkanbulletinrutinyangbisa

dibagikan secara gratis kepada masyarakat

luas, membuat iklan layanan masyarakat

dimedia massa (cetak atau elektronik),

menyampaikan hak jawab kepada media

massajikaadapemberitaanyangtidakbenar

atau menyudutan Kementerian Agama, di

samping itu bisa juga melakukan langah-

langkah terobosan lainnya yang sejalan

dengantugasdanfungsiPusatInformasidan

HubunganMasyarakatgunabisamemulihkan

image negativeyangtelahterpatridikalangan

masyarakat. Langkah di atas sangat perlu

untukditindaklanjutikarenabagaimanapun

citra/anggapan masyaraat memiliki

kemampuan kuat untuk mempengaruhi

persepsi publik terhadap program-program

yangdijalankanKementerianAgama.

Optimalisasi Peran Inspektorat Jenderal

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 60 tahun

2008 tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah, Inspektorat Jenderal (Itjen)

Kemenagmerupakanaparaturyangberfungsi

sebagai APIP (Aparat Pengawas Intern

Pemerintah), dan sebagaimana tertuang

dalam Peraturan Menteri Agama (PMA)

No.10 tahun 2010 Pasal 641 menjelaskan

bahwa tugas Inspektorat Jenderal adalah

melaksanakan pengawasan intern di

lingkungan Kementerian Agama. Sementara

dalam pelaksanaan tugasnya Inspektorat

Jenderalketikamenyelenggarakanfungsinya

mengacupadaPMA10tahun2010pasal642,

diantaranyapoin:a).penyiapkanperumusan

kebijakan pengawasan intern di lingkungan

Kementerian Agama; b). pelaksanaan

pengawasaninterndilingkunganKementerian

Agama terhadap kinerja dan keuangan

melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan,

dankegiatanpengawasanlainnya.

Dengantugasdanfungsiyangdimiliki

maka diharapan Inspektorat Jenderal bisa

mengoptimalkan peran tersebut. Banyak

masyarakat yang menaruh harapan besar

kepada Inspektorat Jenderal, apalagi terkait

denganpengaduanmasyarakat.Orang-orang

yangterdzolimisangatberharapInspektorat

Jenderalbisamembantupenyelesaiankasus

yang dihadapinya. Dengan ‘kekuatan’ yang

dimiliki, maka besar harapan Inspektoral

Jenderal Kemenag selain bisa membantu

berbagai permasalahan yang dihadapi

masyarakat juga bisa mengembalikan citra

dan kepercayaan masyarakat luas kepada

Kementerian Agama RI. [Ilman]

Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011

Fokus Utama

Kecemerlangan adalah hasil daripada sikap yang ingin senantiasa

melakukan yang terbaik.

28

Headline media massa elektronik

maupun cetak akhir-akhir ini

banyakmenayangkanmasalah

Ahmadiyahyangbelumselesai,

disusulmasalahpembangunanrumahibadah,

dan yang paling akhir masalah hilangnya

anggotakeluargayangdikabarkanmengalami

pencucianotakolehNegaraIslamIndonesia

(NII), belum lagi masalah klasik tentang

pelayananibadahHaji,pelayananpernikahan,

dankorupsiyangterjadi.Halinisedikitbanyak

menimbulkancitranegatifpadaKementerian

Agama, apabila hal ini tidak segera diatasi

maka dapat menurunkan kepercayaan

masyarakatterhadapKementerianAgama.

Citra negatif sangat tidak

mengenakkan apalagi jika persepsi publik

sudahsedemikianmelekat.Seringkaliterjadi

di sekitar kita, seseorang yang kebetulan

memiliki wajah sangar bak penjahat belum

apa-apa sudah dicurigai. Padahal belum tentu

dia jahat. Bisa jadi orang yang bertampang

sangartersebuthendakmelakukantindakan-

tindakanyang terpuji ,namunpublik sudah

resisten,apatisbahkanmenghindarinya.

Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011

Fokus Utama

Peran Public Relation dan Media Massadalam Mengangkat Citra Kementerian Agama

Oleh: M. Arif Rahman

Menteri Agama Suryadharma Ali Saat Memberikan ArahanPada Acara Penandatanganan Pakta Intergritas bagi Para Pejabat Eselon I

Di Lingkungan Kementerian Agama

29

Citra Kementerian Agama

DalamKamusBesarBahasaIndonesia,

pengertian citra adalah: (1) kata benda:

gambar,rupa,gambaran;(2)gambaranyang

dimiliki orang banyak mengenai pribadi,

perusahaan, organisasi atau produk; (3)

kesan mental atau bayangan visual yang

ditimbulkan oleh sebuah kata, frase atau

kalimat, dan merupakan unsur dasar yang

khasdalamkaryaprosa ataupuisi; (4) data

atauinformasidaripotretudarauntukbahan

evaluasi.

FrankJefkins dalam bukunya Public

Relations(2003)menyebutkanbeberapajenis

citra (image). Berikut ini 5 (lima) jenis citra

yangdikemukakan,yakni:(1).Citrabayangan

(mirror image). Citra ini melekat pada orang

dalam atau anggota-anggota organisasi

(biasanya adalah pemimpinnya) mengenai

anggapan pihak luar tentang organisasinya;

(2).Citrayangberlaku(current image). Adalah

suatucitraataupandanganyangdianutoleh

pihak-pihak luarmengenaisuatuorganisasi;

(3) Citra yang diharapkan (wish image).

Adalahsuatucitrayangdiinginkanolehpihak

manajemen;(4).Citraperusahaan (corporate

image). Adalah citra dari suatu organisasi

secarakeseluruhan,jadibukansekedarcitra

atas produk dan pelayanannya; (5). Citra

majemuk(multiple image). Banyaknyajumlah

pegawai(individu),cabang,atauperwakilan

dari sebuah perusahaan atau organisasi dapat

memunculkansuatucitrayangbelumtentu

sama dengan organisasi atau perusahaan

tersebut secara keseluruhan.

Saat ini kalau kita membuka internet

dan mencari citra Kementerian Agama

misalnya melalui google, akan terlihat

ratusan ribu hasil. Dari sekian banyak hasil

yang ditampilkan dapat dikategorikan ada

dua macam yaitu yang ditulis oleh pihak

internal meliputi berbagai satuan kerja

padaKementerianAgamadankaryawannya

serta pihak eksternal yang terdiri dari

tulisan pada media massa online maupun

opini masyarakat. Berita yang ditulis pihak

eksternal biasanya menuliskan tentang

ketidakpuasan masyarakat akan kualitas

pelayanan kementerian agama di berbagai

bidang, sedangkanberita yang ditulis pihak

internalbanyakmenulis tentangbagaimana

mengangkat citra Kementerian Agama.

Namun sampai saat ini belum

dirasakan adanya peningkatan citra

KementerianAgamayang signifikan, karena

masihbanyakpihakyangmenyalahkanbaik

Kementerian Agama secara langsung maupun

tidak langsung atas berbagai masalah yang

berkembang di masyarakat seperti yang

diuraikan di atas.

Peran Public Relation (PR)

Soemirat dan Ardianto dalam buku

Dasar-dasar Public Relations menjelaskan

efek kognitif dari komunikasi sangat

mempengaruhi proses pembentukan citra

seseorang. Citra terbentuk berdasarkan

pengetahuan dan informasi-informasi yang

diterimaseseorang.Komunikasitidaksecara

langsung menimbulkan perilaku tertentu,

tetapi cenderung mempengaruhi cara

kita mengorganisasikan citra kita tentang

lingkungan. Public Relations atau humas

digambarkan sebagai input-output, proses

intern dalam model ini adalah pembentukan

citra,sedangkan inputadalahstimulusyang

Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011

Fokus UtamaFokus Utama

30

diberikan dan output adalah tanggapan atau

perilaku tertentu.

Praktisihumassenantiasadihadapkan

pada tantangan dan harus menangani

berbagai macam fakta yang sebenarnya,

terlepas dari apakah fakta itu hitam, putih,

atau abu-abu. Perkembangan komunikasi

tidakmemungkinkanlagibagisuatuorganisasi

untuk menutup-nutupi suatu fakta. Citra

humas yang ideal adalah kesan yang benar,

yakni sepenuhnyaberdasarkanpengalaman,

pengetahuan, serta pemahaman atas

kenyataan yang sesungguhnya. Itu berarti

citra tidak seharusnya “dipoles agar lebih

indah dari warna aslinya”, karena hal itu

justru dapat mengacaukannya (Anggoro,

2002).

Public Relations(PR)menurutJefkins

(2003) adalah suatu bentuk komunikasi

yang terencana, baik itu ke dalammaupun

ke luar, antara suatu organisasi dengan

semuakhalayaknyadalamrangkamencapai

tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan

pada saling pengertian. PR menggunakan

metode manajemen berdasarkan tujuan

(management by objectives). Dalam

mengejar suatu tujuan, semua hasil atau

tingkat kemajuan yang telah dicapai harus

bisa diukur secara jelas, mengingat PR

merupakan kegiatan yang nyata. Kenyataan

inidenganjelasmenyangkalanggapankeliru

yang mengatakan bahwa PR merupakan

kegiatan yang abstrak. Sedangkan British

Institite Public Relations mendefinisikan PR

adalah keseluruhan upaya yang dilakukan

secara terencana dan berkesinambungan

dalam rangka menciptakan dan memelihara

niat baik (good-will) dan saling pengertian

antara suatu organisasi dengan segenap

khalayaknya.

Soemirat dan Ardianto (2004)

mengklasifikasikanpublikdalamPRmenjadi

beberapakategoriyaitu:

Pertama, publik internal dan publik

eksternal: Internal publik yaitu publik yang

berada di dalam organisasi/perusahaan

seperti supervisor, karyawan pelaksana,

manajer, pemegang saham dan direksi

perusahaan. Eksternal publik secara organik

tidakberkaitanlangsungdenganperusahaan

seperti pers, pemerintah, pendidik/dosen,

pelanggan,komunitasdanpemasok.

Kedua,publikprimer, sekunder,dan

marginal. Publik primer bisa sangat membantu

atau merintangi upaya suatu perusahaan.

Publik sekunder adalah publik yang kurang

begitu penting dan publik marginal adalah

publik yang tidak begitu penting. Contoh,

anggota Federal Reserve Board of Governor

(dewan gubernur cadangan federal) yang

ikutmengaturmasalahperbankan,menjadi

publik primer untuk sebuah bank yang

menunggu rotasi secara teratur, di mana

anggita legislatif dan masyarakat menjadi

publiksekundernya.

Ketiga, publik tradisionaldanpublik

masa depan. Karyawan dan pelanggan

adalahpubliktradisional,mahasiswa/pelajar,

peneliti, konsumen potensial, dosen, dan

pejabat pemerintah (madya) adalah publik

masa depan.

Keempat, proponent, opponent, dan

uncommitted. Di antara publik terdapat

kelompok yang menentang perusahaan

(opponents), yang memihak (proponents)

dan ada yang tidak peduli (uncommitted).

Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011

Fokus UtamaFokus UtamaFokus Utama

31

Perusahaan perlu mengenal publik yang

berbeda-beda ini agar dapat dengan jernih

melihat permasalahan.

Kelima, silent majority dan vocal

minority: Dilihat dari aktivitas publik dalam

mengajukan complaint (keluhan) atau

mendukung perusahaan, dapat dibedakan

antarayangvokal(aktif)danyangsilent (pasif).

Publikpenulisdisuratkabarumumnyaadalah

the vocal minority, yaitu aktifmenyuarakan

pendapatnya,namun jumlahnyatakbanyak.

Sedangkan mayoritas pembaca adalah

pasif sehingga tidak kelihatan suara atau

pendapatnya.

Greener (2002) mengemukakan

bahwaPRtidaksatuaraharus informasi, ia

memilikiduafungsiperanjuga.Dapat,sebagai

contoh, membantu membentuk organisasi

anda dengan informasi manajemen yang

diharapkan, pendapat-pendapat dan hal-

hal yang berkaitan dengan masyarakat ini,

dan menerangkan serta memberi nasehat

tentang suatu tindakan yang konsekuen.

Dalam perannya ini, PR benar-benar

merupakan fungsi manajemen, bertugas

dengan tanggungjawab menjaga reputasi

suatu organisasi, membentuk, melindungi

danmemperkenalkannya.

Berkaitandenganfungsimanajemen,

Hutapea (2000) menjelaskan bahwa PR

adalah fungsimanajemenuntukmembantu

menegakkan dan memelihara aturan bersama

dalam komunikasi, demi terciptanya saling

pengertian dan kerjasama antara lembaga/

perusahaan dengan publiknya, membantu

manajemen dan menanggapi pendapat

publiknya, mengatur dan menekankan

tanggungjawabmanajemendalammelayani

kepentingan masyarakat, membantu

manajemen dalam mengikuti, memonitor,

bertindaksebagaisuatusistemtandabahaya

untuk membantu manajemen berjaga-jaga

dalam menghadapi berbagai kemungkinan

buruk, serta menggunakan penelitian dan

teknik-teknik komunikasi yang efektif dan

persuasifuntukmencapaisemuaitu.

Dengan sedemikian luasnya fungsi

PR, hendaknya beban kehumasan tidak

hanya ditanggung oleh pranata humas

semata namun oleh setiap pegawai

Kementerian Agama. Untuk itu hendaknya

setiappegawaidiberikanwawasanyangluas

tentang masalah-masalah strategis yang

menjadisorotanmasyarakatsehinggadapat

memberikan jawaban atas segala masalah

tersebutsesuaibataswewenangnya.Namun

sering juga ditemui pegawai Kementerian

Agama yang turut serta memperkeruh

masalahyangadadenganmemberikanopini

yangtidakbena.Hendaknyakepadapegawai

yangmempunyaiperilaku seperti ini segera

ditindak tegasagartidakdiulangidanditiru

olehyanglain.

Peran Media Massa

Media massa atau Pers adalah suatu

istilah tentang jenis media yang secara

khususdidesainuntukmencapaimasyarakat

yangsangatluas.MenurutWikipediamedia

massa dapat digolongkan menjadi Media

massa tradisional dan Media massa modern.

Media massa tradisional adalah media massa

denganotoritasdanmemilikiorganisasiyang

jelassebagaimediamassa.Secaratradisional

media massa digolongkan sebagai berikut:

surat kabar, majalah, radio, televisi, film

Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011

Fokus UtamaFokus Utama

32

(layarlebar).Dalamjenismediainiterdapat

ciri-ciriseperti:(1).Informasidarilingkungan

diseleksi,diterjemahkandandidistribusikan;

(2). Media massa menjadi perantara dan

mengirim informasinya melalui saluran

tertentu; (3). Penerima pesan tidak pasif

danmerupakanbagiandarimasyarakatdan

menyeleksi informasi yang mereka terima;

(4). Interaksi antara sumber berita dan

penerima sedikit.

Mediamassamodernsepertiinternet

dan telepon selular tumbuh seiring dengan

berjalannya waktu dan perkembangan

teknologi dan sosial budaya. Dalam jenis

media ini terdapat ciri-ciri seperti: (1).

Sumber dapat mentransmisikan pesannya

kepadabanyakpenerima(melaluiSMSatau

internetmisalnya);(2). Isipesantidakhanya

disediakan oleh lembaga atau organisasi

namun juga oleh individual; (3). Tidak ada

perantara, interaksi terjadi pada individu;

(4). Komunikasi mengalir (berlangsung) ke

dalam; (5). Penerima yang menentukan

waktuinteraksi.

Denis McQuail (1987)mengemukakan

sejumlah peran yang dimainkan media

massa selama ini, yakni: (a). Industri

pencipta lapangan kerja, barang, dan jasa

sertamenghidupkan industri lain utamanya

dalam periklanan/promosi; (b). Sumber

kekuatan–alat kontrol, manajemen, dan

inovasimasyarakat;(c).L o k a s i ( f o r u m )

untuk menampilkan peristiwa masyarakat;

(d). Wahana pengembangan kebudayaan

–tatacara, mode, gaya hidup, dan norma;

(e).Sumberdominanpenciptacitraindividu,

kelompok,danmasyarakat.

Media massa sangat diperlukan

untuk meningkatkan citra Kementrian

Agama. Untuk itu diperlukan pemberitaan

yang akurat dan selalu diperbarui tentang

kegiatan Kementerian Agama yang bernilai

positif,misalnyakegiatanMTQ,keberhasilan

pencapaiankegiatanpendidikan,hasilaudit

BPK,hasilauditpelaksanaanhaji,tanggapan

resmi tentang kasus yang berkembang di

masyarakatdansebagainya.

Dalam berhubungan dengan media

massa tradisional yaitu koran dan televisi

perlu dilakukan beberapa langkah. Pertama,

selalu mengirim rilis. Apapun kegiatan dan

info yang akan disampaikan lewat media

massa,pengirimanrilisinimenjadisalahsatu

cara agar ada pemberitaan di media massa.

Ini tentu terkait teknik penulisan rilis yang

baikdanmenarik.Pegawai yangditugaskan

membuat rilis harus terus mengasah

kemampuan menulisnya, atau kalau perlu

minta masukan kepada wartawan tentang

bagaimana menulis suatu rilis.

Halinitidaksalahkarenadalamsehari

mediamassa(bagiansekretariatredaksi)bisa

jadimenerimapuluhanhingga ratusanpers

release. Manayangtidakmenarik(darisegi

isidantampilan),biasanyalangsungdibuang

ke tempat sampah. Kedua, mengundang

pihak media (wartawan) dalam acara

gatheringataukunjunganlainyanginformal

untuk mendapatkan sisi lain yang semakin

memperkaya wawasan para wartawan

tentang nara sumbernya. Melakukan

pendekatan kepada para wartawan dengan

perhatianyangbaikjelasakanmeningkatkan

pemberitaan positif dari waktu ke waktu.

Kalaupunjarangadaberita,palingtidakbisa

Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011

Fokus Utama

33Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011

dijagapemberitaanakanselalupositif(tidak

pernahnegatif).Kalauadakasak-kusukyang

berkembangdimasyarakat,makawartawan

akan selalu melakukan klarifikasi dan

konfirmasikepadakitakarenahubungankita

sudah akrab dan baik.

Mediamassamodernsepertiwebsite

resmi, blog pribadi yang banyak mengulas

tentang Kementerian Agama, bahkan grup

dalam jaringan sosial seperti facebook

juga perlu diperhatikan. Saat ini peran

media massa modern tidak bisa diabaikan,

contohnya keberhasilan grup facebook

dalam menggalang dana untuk Prita sampai

pada kesuksesan Barrack Obama dalam

menarik simpati massa. Namun sayang

sekali banyak sekali website resmi dari

berbagai satker Kementerian Agama yang

tidakterurusdanjarangdiupdateberitanya.

Hal ini menyebabkan masyarakat enggan

berkunjungkembali.Untukitubagipengelola

website dan media cetak resmi Kementerian

Agama perlu mendapat perhatian dari

pimpinan agar isinya tidak monoton dan

mampumenarikperhatianmasyarakat.Kalau

perlu direkrut pengelola profesional untuk

mengelola media massa resmi Kementerian

Agama.Sedangkanuntukmediayangdikelola

pribadi agar selalu dipantau dan disupport

minimal dengan respon positif agar selalu

memberikantimbalbaikberupaberitapositif

pula.

Kesimpulan

UntukmengangkatcitraKementerian

AgamadanmeraihKepercayaanMasyarakat,

perlu dilaksanakan langkah-langkah perbaikan

secara serius dan terprogram. Selain

memperbaiki mutu pelaksanaan kegiatan

KementerianAgama,perlujugapeningkatan

fungsi humas yang berfungsi untuk

menyampaikan hasil kegiatan Kementerian

Agama. Kegiatan kehumasan bukan hanya

tanggung jawab pranata humas saja, tetapi

seluruh komponen pegawai Kementerian

Agama dalam rangka melayani kebutuhan

masyarakat. Apabila masyarakat merasa

puasdenganpelayanankementerianAgama

secara langsung maupun kebutuhan akan

informasi, niscaya kepercayaan masyarakat

akanmeningkatdengansendirinyadantentu

sajamendongkrakcitraKementerianAgama.

[M.ArifRahman]

Daftar Pustaka

Anggoro, Linggar. 2002. Teori dan

Profesi Kehumasan. Serta Aplikasinya di

Indonesia. Cetakan Ketiga. Bumi Aksara,

Jakarta.

Ardianto,ElvinarodanSumirat,Soleh.

2004. Dasar-dasar Public Relations. Cetakan

Ketiga.RemajaRosdakarya,Bandung.

Greener,Toni.2002.Public Relations

dan Pembentukan Citranya. Cetakan Ketiga.

BumiAksara,Jakarta.

Hutapea, EB. 2000. Public Relations

sebagai Fungsi Manajemen.MajalahWIDYA

Agustus2000,No.179TahunXVII.

Jefkins,Frank.2003.Public Relations.

Edisi Kelima. Direvisi Oleh Daniel Yadin.

PenerbitErlangga,Jakarta.

McQuail, Denis. 1987. Mass

Communication Theory (Teori Komunikasi

Massa).Erlangga.

Fokus Utama

34 Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011

Pengawasan

pengelolaan barang milik/kekayaan negara

yangmenjadi tanggung jawab Kementerian

Agama; pengawasan atas pelaksanaan

tugas di lingkungan Kementerian Agama;

pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi

atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama

didaerah;pelaksanaankegiatanteknisyang

berskalanasional;danpelaksanaankegiatan

teknis dari pusat sampai ke daerah.

Tujuanpembentukansertamisiyang

diemban oleh Kementerian Agama yang

berdirisebagaipelaksanaanamanatUndang-

Undang Dasar 1945. Kementerian Agama

adalahinstansipemerintahyangmenjalankan

tugaspokokuntukmemberikanpembinaan,

pelayanan dan perlindungan kehidupan

Kementerian Agama merupakan

salah satu kementerian

yang dibentuk oleh Presiden

yang mempunyai tugas

menyelenggarakan urusan di bidang

keagamaan dalam pemerintahan

untuk membantu Presiden dalam

menyelenggarakan pemerintahan negara.

Kementerian Agama berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Kementerian Agama dipimpin oleh Menteri

Agama.

Dalam melaksanakan tugasnya

KementerianAgamamenyelenggarakanfungsi

untukmelakukanperumusan,penetapan,dan

pelaksanaankebijakandibidangkeagamaan;

Revitalisasi Peran Kemenag dalam MeningkatkanPelayanan Kepada Masyarakat

Oleh: Rusdi

Peserta Orientasi Pengawasan Lima Bidang bagi Calon AuditorInspektorat Jenderal Kementerian Agama

Jakarta, 21-23 April 2011

35Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011

Pengawasan

beragama kepada seluruh umat beragama di

seluruhNegaraKesatuanRepublikIndonesia.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Kementerian Agama memainkan peran

strategis dalam 4 (empat) hal, yaitu dalam

peningkatan pemahaman dan pengamalan

agama, pembinaan kerukunan antar umat

beragama, peningkatan pendidikan agama

danpendidikankeagamaan,sertamengawal

akhlak dan moral bangsa.

Banyak sekali persoalan-persoalan

yangdihadapiolehKementerianAgamadan

menuntut untuk diselesaikan dengan segera.

Persoalanutamayang

dihadapi bangsa kita

dewasa ini, adalah

masalah kebodohan,

p e n g a n g g u r a n ,

kemiskinan, dan

krisis akhlak yang

belakangan ini

memprihatinkan kita

semua. Juga yang

baru-baru ini terjadi,

yaitu masalah kerukunan umat beragama,

khususnyainternumatberagama.

Melalui program pendidikan agama

dan keagamaan, Kementerian Agama juga

turut serta dalam upaya mencerdaskan

kehidupan bangsa, sebagaimana termaktub

dalamPembukaanUUD1945,yangmenjadi

salah satu tujuan dibentuknya negara

ini. Pemberdayaan lembaga pendidikan

agama dan peningkatan kualitas pendidikan

keagamaantelahmengalamibanyakkemajuan

seiring dengan tuntutan perkembangan

zaman. Kementerian Agama merupakan salah

satu kementerian yang menangani bidang

pendidikan selain Kementerian Pendidikan

Nasional sebagai penanggung jawab utama.

Bidang pendidikan yang digarap oleh

Kementerian Agama lebih berkonsentrasi

pada pendidikan yang bersentuhan

dengan bidang agama. Kementrian agama

menangani pendidikan mulai dari tingkat

dasarsampaiperguruantinggiyangtersebar

di seluruh nusantara. Penddikan dasar mulai

dari Pendidikan Anak Usia Dini mulai dari

Raudlatul Athfal, Taman Kanan-kanak (RA/

TK)danMadrasahIbtidaiyah(MI).Pendidikan

menengahsetingkatSMPmeliputiMadrasah

Tsanawiyah(MTs)dan

MadrasahAliyah(MA).

Serta Perguruan Tinggi

Agama(PTA),meliputi

UIN/IAIN, STAIN,

STHAN, STABN, dan

STAKN.Kesemuajenis

pendidikan dari mulai

tingkat paling bawah

sampai universitas

merupakanbuktidari

kepedulianKementerianAgamayangpeduli

akan pendidikan dan partisipasinya untuk

turut serta dalam mencerdaskan kehidupan

bangsa.

Selanjutnya dalam upaya

menanggulangi masalah kemiskinan,

Kementerian Agama turut berperan

serta dan memberikan kontribusi melalui

pemberdayaan lembaga-lembaga sosial

keagamaan, seperti pemberdayaan rumah

ibadah sebagai pusat kegiatan sosial

kemasyarakatan. Kementerian Agama

bersamainstansiterkaitjugamengembangkan

kebijakandibidangpengelolaanzakat,infak,

Jangan menolak perubahan hanya karena kita takut kehilangan

yang telah dimiliki, karena dengannya kita merendahkan nilai yang bisa kita capai

melalui perubahan itu.

(Syahdunya Untaian Pujangga Hikmah)

36 Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011

Pengawasan

di masa mendatang.

Menyangkutkerukunanatautoleransi

dalamkehidupanberagama,kitamenyadari

bahwa kerukunan merupakan kondisi yang

penting diwujudkan dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara. Tidak boleh

dilupakan bahwa prinsip dasar kerukunan

dan toleransi beragama sebenarnya telah

tertuang dalam Undang-Undang Dasar

negara kita yang menjamin kemerdekaan

setiappendudukuntukmemelukagamadan

beribadahmenurutagamayangdiyakininya.

Peran Kementerian Agama ke depan

semakinpentingdanstrategis,karenasesuai

dengan rekomendasi National Summit2009

bahwa isu utama pembangunan agama

setidaknyamencakuptigahal,yaitu:Pertama,

peningkatan wawasan keagamaan yang

dinamis. Kedua, penguatan peran agama

dalam pembentukan karakter dan peradaban

bangsa. Dan Ketiga,peningkatankerukunan

sedekah,wakafsertadanasosialkeagamaan

lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dan menanggulangi masalah

kemiskinan. Peranan pranata keagamaan

dalam pembangunan dan peningkatan

kesejahteraan masyarakat perlu terus kita

gerakkan di masa mendatang.

Di samping peran dan kontribusi

sebagaimana disebutkan di atas,

Kementerian Agama ke depan perlu lebih

mempertajam substansi dan efektivitas

tugaspokokyangtelahdilaksanakanselama

ini. Pelaksanaan tugas Kementerian agama

sepertipenyelenggaraanibadahhajisebagai

bagian dari tugas pelayanan kehidupan

beragama dari tahun ke tahun mengalami

peningkatan,baikdarisisisistem,manajemen,

akuntabilitas maupun pelayanan kepada

jemaah haji. Untuk itu, berbagai kemajuan

dalam penyelenggaraan ibadah haji yang

telahdicapaiterusdipeliharadantingkatkan

Pejabat Eselon I-II Kementerian AgamaSedang Mendengarkan Arahan Menteri Agama RI Suryadharma Ali

Usai Penandatanganan Pakta Integritas

37Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011

Pengawasan

umat beragama dalam membangun

kerukunan nasional.

Terkait dengan peningkatan

wawasan keagamaan yang dinamis, hasil

yang diharapkan adalah optimalisasi fungsi

agama sebagai landasan etik atau moral

bagi pembangunan, perlunya peningkatan

pemahaman dan perilaku keagamaan yang

seimbang, moderat dan inklusif, perlunya

mewujudkankeshalihansosialsejalandengan

keshalihan ritual, perlunya peningkatan

motivasi dan partisipasi umat beragama

dalampembangunannasional,danperlunya

peningkatan ketahanan umat beragama

terhadapeksesnegatifideologi–ideologidan

gerakan transnasional.

Tentang penguatan peran agama

dalam pembentukan karakter dan peradaban

bangsa, hasil yang diharapkan adalah

peningkatankualitaspribadiumatberagama,

peningkatan harkat dan martabat umat

beragamadalammembangunjatidiribangsa,

peningkatan peran umat beragama dalam

membangun harmoni antar peradaban,

penguatanperanlembagasosialkeagamaan,

dan peningkatan peran agama dalam

pembangunan nasional.

Sedangkan mengenai peningkatan

kerukunan umat beragama dalam

membangun kerukunan nasional, output

yang diharapkan adalah peningkatan dialog

dan kerjasama antar umat beragama,

penguatan peraturan perundang-undangan

terkait kehidupan keagamaan, peningkatan

peran Indonesia dalam dialog lintas agama di

dunia Internasional.

Seiring dengan perkembangan

masyarakatdalameraketerbukaaninformasi

sekarang ini,aparaturpemerintahdisemua

tingkatandituntutuntukmelakukansesuatu

denganbenar danmelakukan sesuatu yang

benar. Untuk melakukan sesuatu dengan

benar, seorang pimpinan dan staf harus

mempunyai kompetensi. Meski kompetensi

itutidakharussampaiharuskesoal-soaldetil,

namun, seorang pejabat wajib menguasai

logikabesardaritargetyanghendakdicapai.

Sedangkan melakukan sesuatu yang benar

adalah kemampuan untuk menentukan mana

yang benar dan salah, itu terkait dengan

integritas.

SesuaidengantemaperingatanHari

Amal Bakti ke-65 pada tahun 2011, yaitu

“Kerja Keras Mewujudkan Kementerian

Agama yang Bersih dan Berwibawa”,

sudah selayaknya seluruh jajaran aparatur

Kementerian Agama baik di pusat maupun

didaerah,untukbekerjakerasdanbersama-

samamemperkuatkesadarankolektifuntuk

mengedepankan nilai-nilai kejujuran dan

etika kerja yang sehat dan benar serta

menjauhi segala macam praktik korupsi,

kolusidannepotisme.

Tanggung jawab yang lebih besar

masihmenghadangdidepankita,olehkarena

itu, marilah kita bersama-sama tegakkan

integritasaparaturKementerianAgamayang

bersih, jujur, profesional dan berwibawa.

Kewibawaan akan hadir jika kita semua

bekerjadenganbersih,jujur,danprofesional

di atas landasan nilai-nilai keikhlasan. Di

samping itu, mari kita mengedepankan

sifat melayani dan memberi teladan untuk

mewujudkan pelayanan prima Kementerian

Agamakepadamasyarakat.[Rusdi]

38 Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011

Pengawasan

dipidana penjara dengan penjara seumur

hidup atau pidana penjara paling singkat

4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua

puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan

paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu

milyar rupiah) (UU Nomor 31 Tahun 1999

pasal2ayat(1).

MenurutUUNomor31 Tahun1999

joUUNomor 20 Tahun 2001menyebutkan

bahwa pengertian korupsi mencakup

perbuatan melawan hukum, memperkaya

diri orang/badan lain yang merugikan

keuangan /perekonomian negara (pasal

2); menyalahgunakan kewenangan karena

jabatan/kedudukan yang dapat merugikan

keuangan/kedudukanyangdapatmerugikan

InisiatifAntiKorupsi(IAK)adalahsalah

satu upaya pencegahan terjadinya

korupsi. IAK merupakan salah satu

kunci penting keberhasilan upaya

pemberantasan korupsi. Tindak pidana

korupsi dirumuskan secara tegas sebagai

tindak pidana formil. Rumusan secara

formil memberi arti bahwa meskipun hasil

korupsi telah dikembalikan kepada negara,

pelakutindakpidanakorupsitetapdiajukan

ke pengadilan dan tetap dipidana. Tindak

pidanakorupsimerupakandelikformil,yaitu

adanyatindakpidanakorupsicukupdengan

dipenuhinya unsur unsur perbuatan yang

sudahdirumuskanbukandengantimbulnya

akibat. Ancaman hukuman kepada pelaku

korupsitergolongpadahukumanberat,yaitu

Trainer ESQ Samsul Rahman Saat Memberikan Materi Micro Teaching bagi Praktisi dan Fasilitator Sosialisasi PPA Tahun 2011

Inspektorat Jenderal Kementerian Agama

Inisiatif Anti Korupsi (IAK)Oleh: Khairunnas

39Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011

Pengawasan

keuangan/perekonomian negara (pasal 3);

penyuapan(pasal5,6,dan11);penggelapan

dalamjabatan(pasal8,9,dan10);pemerasan

dalam jabatan (pasal 12); dan gratifikasi

(pasal12Bdan12C).

Untuk mewujudkan masyarakat

Indonesiayangadil,makmur,dansejahtera,

perlu secara terus menerus ditingkatkan

usaha usaha pencegahan dan pemberantasan

tindak pidana korupsi. Korupsi harus

dicegah dan harus diberantas, karena

perbuatan korupsi sangat berdanpak pada

perekonomian Negara dan kesejahteraan

masyarakat. Pemberantasan tindak pidana

korupsi adalah serangkaian tindakan

untuk mencegah dan memberantas tindak

pidana korupsi melalui upaya koordinasi,

supervisi,monitor,penyelidikan,penyidikan,

penuntutan, dan pemeriksaan di sidang

pengadilan, denganperan sertamasyarakat

berdasarkan peraturan perundang-undangan

yangberlaku.

Di tengah upaya pembangunan

nasional di berbagai bidang, aspirasi

masyarakat untuk memberantas korupsi

dan bentuk penyimpangan lainnya semakin

maningkat,karenadalamkenyataanadanya

perbuatan korupsi telah menimbulkan

kerugiannegarayangsangatbesaryangpada

gilirannyadapatberdampakpadatimbulnya

krisis di berbagai bidang. Untuk itu, upaya

pencegahan dan pemberantasan korupsi

perlusemakinditingkatkandandiintensifkan

dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi

manusiadankepentinganmasyarakat.

IAK diharapkan mampu memenuhi

dan mengantisipasi perkembangan

kebutuhanhukummasyarakatdalamrangka

mencegah dan memberantas secara lebih

efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi

yang sangat merugikan keuangan negara

atau perekonomian negara pada khususnya

sertamasyarakatpadaumumnya.

KPK selaku instansi yang bertugas

melakukan pencegahan korupsi, memiliki

instrument untuk mengukur inisiatif anti

korupsi pada Kementerian/Lembaga dan

pemerintah daerah. Instrument penilaian

tersebut disebut Penilaian Inisiatif Anti

Korupsi (PIAK). KPK berupaya untuk

mendorong dan mengupayakan munculnya

inisiatif dari unit utama/instansi dalam

melakukan langkah nyata pemberantasan

korupsidilingkunganinternalnya.Direktorat

Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

KPK telah menyusun instrumen untuk

menilai inisiatif anti korupsi pada instansi

pemerintah. Instrumen ini diharapkan

mampu memetakan seberapa jauh inisiatif

instansi pemerintah dalam mengupayakan

kegiatan pencegahan korupsi di instansinya.

PIAKadalahalatukurdalammenilaikemajuan

suatu instansi publik dalam mengembangkan

upayapemberantasankorupsidiinstansinya.

PIAK ditujukan untuk mengukur apakah

suatu instansi telah menerapkan sistem dan

mekanismeyangefektifuntukmencegahdan

mengurangikorupsidilingkungannnya.

Tujuan dari PIAK adalah sebagai

upaya pencegahan tindak pidana korupsi,

memetakan seberapa jauh inisiatif instansi

pemerintah dalam mengupayakan kegiatan

pencegahan korupsi di instansinya dan dari

hasil PIAK akan dapat memberikan gambaran

yangobjektifmengenaiinisiatif/upayanyata

pemberantasan korupsi dan peningkatan

40

KepatuhanterhadapLaporanHartaKekayaan

PenyelenggaraNegara.

Kepatuhan LHKPN diukur dari

persentase antara wajib lapor dan wajib

lapor yang sudah melaporkan harta

kekayaannyakepadaKPK.Wajiblaporadalah

penyelenggara negara yang dimaksudkan

dalamUndang-UndangNomor28tahun1999

tentangPenyelenggaraanNegarayangBersih

danBebasdariKorupsi,Kolusi,danNepotisme,

yaitupejabatnegarayangmenyelenggarakan

fungsieksekutif,legislatif,danyudikatifatau

pejabatlainyangfungsidantugaspokoknya

berkaitan denganpenyelenggaraan negara

sesuai dengan peraturan perundang-

undanganyangberlaku.

Sub indikator mekanisme pelaporan

gratifikasi menilai apakah terdapat

mekanisme dalam unit utama yang

membantupenyelenggaranegarauntukdapat

melaporkangratifikasiyangditerimanyaatau

tidak,danbukanmengenaitingkatpelaporan

gratifikasinya.

Keempat, Transparansi dalam

Pengadaan,indikatorpengukurannyaadalah:

(a)Penetapanpengaadaansecaraelektronik;

(b)Adanyamekanismekontroldarieksternal;

Indikator transparansi dalam pengadaan

memberikan gambaran tentang inisiatif

yang dilakukan oleh unit-unit utama, yang

terbagi pada implementasi e-procurement

(lelang pengadaan secara elektronik) dan

mekanisme kontrol eksternal (di luar Unit

LayananPengadaanataupanitiapengadaan).

Keberadaan ULP (Unit Layanan Pengadaan)

disetiapinstansijugaikutdinilaidalamPIAK.

Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor

54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang

Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011

Pengawasan

layanan yang telah dilakukan oleh instansi

pemerintah.

Hal terpenting dalam PIAK adalah

indikatoryangdigunakan.Dasarpenilaiandari

PIAKadalahinisiatif,makasyaratpenetapan

indikatoryangdinilaiharusdiyakini sebagai

indikator yang implementasinya mampu

mencegahupayakorupsi,dapatdiaplikasikan

ke semua unit yang terlibat dan dapat

dipertanggungjawabkansecarailmiah.

Untuk menilai inisiatif ini, KPK telah

menetapkan 2 variabel penialaian, yaitu

variableutamadanvariabelinovatif.Variabel

UtamaterdiridariIndikator:

Pertama,KodeEtikKhusus,indikator

pengukurannyaadalah:(a)Ketersediaandan

bentuk kode etik khusus; (b) Ketersediaan

mekanisme penerapan dan pelembagaan

kode etik; (c) Penegakan kode etik khusus.

Pelaksanaan kode etik yang ketat termasuk

tersedianya mekanisme kontrol, menjadi

modal utama dalam upaya pencegahan

korupsi di suatu unit utama. Jika suatu

intansi terus menerus melakukan upaya

internalisasi kode etik yang dibangun

bersamadanmenegakkankodeetiktersebut,

makaintegritaspersonilnyamenjaditerjaga.

Kedua, Transparansi Manajemen

Sumber Daya manusia (SDM), indikator

pengukurannyaadalah:(a)Tersedianyaproses

rekrutmenyangterbukadantransparan;(b)

Tersedianya sistem penilaian kinerja yang

objektifdan terukur; (c) Tersedianyaproses

promosidanpengisianjabatanyangterbuka

dan transparan.

Ketiga, Transparansi Penyelenggara

Negera, indikator pengukurannya adalah:

(a) Ketentuan pelaporan Gratifikasi; (b)

41

dan Jasa Pemerintah, maka telah tersedia

payung hukum lagi bagi instansi untuk

membangun ULP di lingkungan instansinya.

AdanyaULPdanpelaksanaane-procurement

diharapkan semakin mengurangi frekuensi

tatapmuka antara pengguna dan penyedia

barang/jasa saat proses pengadaan yang

akan meminimalkan potensi korupsi.

Kelima, Mekanisme Pengaduan

Masyarakat,indikatorpengukurannyaadalah:

(a) Ketersediaan sumber daya penanganan

pengaduanmasyarakat;(b)Penanganantinak

lanjutpengaduanmasyarakat.

Keenam, Akses Publik dalam

Memperoleh Informasi, indikator

pengukurannya adalah: (a) Keterbukaan

instansi/unit utama dalam menyebarkan

informasi;(b)Tingkatkeaktifaninstansi/unit

utamadalammenyebarkaninformasi.

Keterbukaan unit utama dalam

menyebarluaskan informasi dan seberapa

aktif suatu unit utama menyebarkannya

merupakan faktor penentu dalam upaya

menerapkan prinsip transparansi serta

akuntabilitas.

Ketujuh, Pelaksanaan Saran

PerbaikanyangdiberikanolehBPK/APIP/KPK,

indikatorpengukurannyaadalah:(a)Respon

terhadap rekomendasi dari KPK/BPK/APIP;

(b) Pelaksanaan rerekomendasi dari KPK/

BPK/APIP.

Kedelapan, Promosi Anti Korupsi,

indikatorpengukurannyaadalah:(a)Kegiatan

promosi internal; (b) Kegiatan promosi

eksternal. Kegiatan promosi anti korupsi

merupakan salah satu upaya internalisasi

kepada segenap pihak di unit utama terhadap

pemahaman korupsi sehingga tercipta

perilaku anti korupsi. Kegiatan promosi

antikorupsi idealnyadilakukanbaik kepada

pihak internal maupun pihak eksternal

yang senantiasa berhubungan dengan unit

utama karena pencegahan perilaku korupsi

akan optimal bila semua pihak memiliki

kesepahamanakanperilakuantikorupsi.

VariabelInovasi,adalahvariabelyang

menggambarkan upaya-upaya pencegahan

korupsi yangdilakukan instansi/unitutama/

unitkerjadiluarvariabelutama.Indikatorini

dinilaidenganpendekatankualitatif.Laporan

kualitatif ditujukan untuk memberikan

gambaranlebihatasusahadanupayasuatu

instansi/institusi dalam meningkatkan

upayapencegahankorupsidilingkungannya.

Penilaian kualitatif dapat disusun untuk

menjelaskan penjelasan dari penilaian

kuantitatif.

Apabila IAK ini dapat dikembangkan

pada setiap satuan kerja pada semua

kementerian/lembaga dan pemerintah

daerah, diharapkan upaya peningkatan

kesejahteraan rakyat yang menjadi cita-

cita luhur bangsa ini bisa terujud. Cita-cita

untuk menjadikan Satker Bebas Korupsi

(SBK)bisaterujudapabilaadakemauandan

kesungguhan untuk melaksanakan PIAK ini.

[Khairunnas]

Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011

Pengawasan

Tinggalkanlah kesenangan yang menghalangi pencapaian

kecemerlangan hidup yang diidamkan. Dan berhati-hatilah,

karena beberapa kesenangan adalah cara gembira menuju kegagalan.

42

Pemerintah dalam usaha

mewujudkan akuntabilitas publik

dalam mengelola keuangan negara

menyusun APBN sebagai anggaran

sektor publik dengan pendekatan kinerja.

Anggarandenganpendekatankinerjaadalah

suatusistemanggaranyangmengutamakan

upaya pencapaian hasil kerja atau output

dari perencanaan alokasi biaya atau input

yang ditetapkan Anggaran yang disusun

denganpendekatankinerjadapatdijelaskan

sebagai berikut: (1) Suatu sistem anggaran

yangmengutamakanupayapencapaianhasil

kerja(output) dariperencanaanalokasibiaya

(input)yangditetapkan;(2)Output(keluaran)

menunjukkanproduk(barangataujasa)yang

dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai

dengan masukan (input)yangdigunakan;(3)

Input (masukan) adalah besarnya sumber

dana, sumber daya manusia, material,

waktu,danteknologiyangdigunakanuntuk

melaksanakan program atau kegiatan sesuai

dengan masukan (input)yangdigunakan;(4)

Kinerja ditunjukkan oleh hubungan antara

input (masukan) dengan output (keluaran).

Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan

danpertanggungjawabanKeuangandisusun

dengan pendekatan kinerja harus memuat

hal-hal berikut: sasaran yang diharapkan

menurut fungsi belanja, standar pelayanan

yangdiharapkandanperkiraanbiayasatuan

komponen kegiatan yang bersangkutan,

bagian pendapatan APBN yang membiayai

belanjaadministrasiumum,belanjaoperasi

dan pemeliharaan, serta belanja modal/

pembangunan.

Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011

Pengawasan

Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja (Lanjutan)

Oleh: Ahmadun

Peserta Gelar Pengawasan (Gerwas)Inspektorat Jenderal Kementerian Agama

Bogor, 6-8 Juni 2011

43

Syarat lain dalam penerapan anggaran

berbasis kinerja bahwa untuk mengukur

kinerja keuangan harus dikembangkan hal-

hal berikut: (a) Standar analisis belanja

(SAB).Penilaiankewajaranatasbebankerja

danbiaya terhadapkegiatan; (b)Tolokukur

kinerja. Ukuran keberhasilan yang dicapai

pada setiap unit organisasi perangkat

daerah;(c)Standarbiaya.Hargasatuanunit

biaya yang berlaku nasional sesuai dengan

ketentuan Menteri Keuangan.

Standar Analisis Belanja (SAB)

SAB merupakan salah satu

komponen yang harus dikembangkan

sebagaidasarpengukurankinerjakeuangan

dalam penyusunan Anggaran dengan

pendekatan kinerja. SAB adalah standar

untuk menganalisis anggaran belanja

yang digunakan dalam suatu program

atau kegiatan untuk menghasilkan tingkat

pelayanan tertentu dan kewajaran biaya di

unitkerjadalamsatutahunanggaran.

TujuanSABdiantaranyaadalahuntuk

meningkatkankemampuanunitkerjadalam

menyusun anggaran berdasarkan skala

prioritas anggaran, tugas pokok dan fungsi,

tujuan, sasaran, serta indikator kinerja

pada setiap program dan kegiatan yang

direncanakan.Mencegahterjadinyaduplikasi

atautumpangtindihkegiatandananggaran

belanjanyapadatiap-tiapunitdanantarunit

kerja.Menjaminkesesuaianantarakegiatan

dananggarandenganarah,kebijakan,strategi,

danprioritaspenyelenggaraanpemerintahan

danpelayananpublik;mengurangitumpang

tindih belanja dalam kegiatan investasi dan

noninvestasi. Meningkatkan efisiensi dan

efektivitas dalam pengelolaan keuangan

daerah.

Manfaat Standar Analisis Belanja

(SAB) di antaranya untuk menentukan

kewajaran biaya untuk melaksanakan

suatu kegiatan sesuai dengan Tupoksinya,

meminimalasi terjadinya pengeluaran yang

kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi

anggaran, menghindari tumpang tindih

(overlapping) antara pengeluaran rutin

dan pembangunan, penentuan anggaran

berdasarkantolokukurkinerjayangjelas,unit

kerjamendapatkeleluasaanyanglebihbesar

untukmenentukananggarannyasendiri.

Pendekatan Perencanaan Anggaran

Reformasi manajemen keuangan

dengan sistem pengelolaan keuangan

dan sistem akuntansi pemerintahan yang

baru memungkinkan pembuat keputusan

memperolehinformasiyangmemadaiuntuk

membuat keputusan manajerial yang lebih

rasional. Dengan demikian, memungkinkan

penyelenggaraan pemerintah yang lebih

efisien dan efektif serta memberdayakan

segenap potensi dan masyarakat untuk

kesejahteraandankemajuanbangsa.

Proses legislatif menyusun pokok-

pokokpikiranmengenai arahdankebijakan

umumanggaranberdasarkanduapendekatan,

sedangkan pemerintah dalam menyusun

pokokpokok pikiran mengenai arah dan

kebijakanumumanggaranberdasarkanlima

pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang

penting adalah evaluasi kinerja masa lalu,

rencana strategis, dan penjaringan aspirasi

masyarakat.

Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011

Pengawasan

44

Pendekatan yang kedua adalah

pendekatan manajemen yang terintegrasi

dan strategis menuju keberhasilan

organisasi. Pendekatan terintegrasi ini

sangat concern terhadap hal-hal berikut:

Perencanaan,komunikasi,input, output, dan

outcome, pengukuran kinerja dan review,

Kepentingan customer dan stakeholder,

Sustainable development (pembangunan yg

berkelanjutan), Etika (penghargaan individu,

saling menghormati, prosedur yang tidak

memihakdantransparan)

Sistem pengelolaan keuangan

yang baru menunjukkan adanya kewajiban

P e m e r i n t a h

m e m b e r i k a n

pertanggungjawaban

yang meliputi

m e n y a j i k a n ,

m e l a p o r k a n ,

m e n g u n g k a p k a n

segala aktivitas dan

kegiatan yang terkait

dengan penerimaan

dan penggunaan uang

publik kepada yang berhak dan berwenang

meminta pertanggungjawaban. Mekanisme

ini memungkinkan pihak terkait memperoleh

informasi sebagai dasar evaluasi dan

mengidentifikasimasalahkritisyangdihadapi

danmemberialternatif-alternatifpemecahan

masalah. Mekanisme ini dapat menghasilkan

dan memberikan informasi sebagai dasar

pembuatan keputusan yang rasional dan

memungkinkan dilaksanakan pembangunan

yang berkesinambungan dalam jangka

panjang.

Tahap kedua dalam penyusunan

anggaran adalah perumusan strategi dan

prioritas anggaran. Mekanisme perumusan

strategidanprioritas anggaranmeliputihal-

hal berikut: (1) Identifikasi permasalahan

dan isu-isu kritis untuk mencapai tujuan

yang ditetapkan dalam arah dan kebijakan

umum anggaran; (2) Perumusan berbagai

alternatif strategi untuk menyelesaikan

masalah dan isuisu kritis; (3) Identifikasi

hambatan-hambatan untuk melaksanakan

berbagai alternatif strategi; (4) Penentuan

prioritasstrategiuntukpenyelesaianmasalah

dan isu kritis dalam pencapaian arah dan

kebijakan umum anggaran (4) Penentuan

tindakan utama

atas dasar sumber-

sumberekonomiyang

tersedia.

Dalam menentukan

strategi dan prioritas

anggaran digunakan

kriteria berikut: (1)

Kemampuan fungsi

dan program untuk

mencapai arah dan

kebijakanumumanggaran; (2) Kemampuan

programuntukmencapaitujuandansasaran

yang diterapkan; (3) Kemampuan program

dalam memenuhi aspirasi masyarakat; (4)

Kemampuan program dalam pendanaan.

Perubahan Pendekatan Anggaran Negara

Reformasi sektor publik yang salah

satunyaditandaidenganmunculnyaeraNew

Public Management telahmendorongupaya

di berbagai negara untuk mengembangkan

pendekatan yang lebih sistematis dalam

perencanaan anggaran negara. Seiring

Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011

Pengawasan

Kita tidak akan berhasil menjadi pribadi baru bila kita berkeras untuk mempertahankan cara-cara lama kita.

Kita akan disebut baru, hanya bila cara-cara kita baru.

(Syahudnya Untaian Pujangga Hikmah)

45

dengan perkembangan tersebut, muncul

beberapateknikpenganggaransektorpublik,

antara lain:

Pertama, Teknik Anggaran Kinerja

(Performance Budgeting).Pendekatankinerja

disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan

yang terdapat dalam anggaran tradisional,

khususnya kelemahan karena tidak adanya

tolok ukur yang dapat digunakan untuk

mengukurkinerjadalampencapaiantujuan

dan sasaran pelayanan publik. Pendekatan

ini sangat menekankan pada konsep value

for money dan pengawasan atas kinerja

output.Pendekataninijugamengutamakan

mekanismepenentuanprioritastujuanserta

pendekatan yang sistematik dan rasional

dalamprosespengambilankeputusan.Untuk

mengimplementasikan hal-hal tersebut,

anggaran kinerja dilengkapi dengan teknik

analisisantarabiayadanmanfaat.

Sistem penganggaran kinerja pada

dasarnyamerupakansistemyangmencakup

kegiatanpenyusunanprogramdantolokukur

kinerja sebagai instrumen untuk mencapai

tujuan dan sasaran program. Penerapan

sistem anggaran kinerja dalam penyusunan

anggaran dimulai dengan perumusan

programdanpenyusunanstrukturorganisasi

pemerintah yang sesuai dengan program

tersebut. Kegiatan tersebut mencakup pula

penentuan unit kerja yang bertanggung

jawab atas pelaksanaan program, serta

penentuanindikatorkinerjayangdigunakan

sebagai tolok ukur dalam mencapai tujuan

programyangtelahditetapkan.

Kedua, Zero Based Budgeting (ZBB).

Konsep Zero Based Budgeting dimaksudkan

untukmengatasi kelemahan yang adapada

sistem anggaran tradisional. Penyusunan

anggaran dengan menggunakan konsep

ZBB dapat menghilangkan kelemahan pada

konsep incrementalism dan line item karena

anggaran diasumsikan mulai dari nol (zero

base).

Penyusunan anggaran yang bersifat

incrementalmendasarkanbesarnyarealisasi

anggaran tahun ini untuk menetapkan

anggaran tahun depan, yaitu dengan

menyesuaikan tingkat inflasi atau jumlah

penduduk. ZBB tidak berpatokan pada

anggaran tahun lalu untuk menyusun

anggarantahunini,namundidasarkanpada

kebutuhan saat ini. Dengan ZBB, seolah-

olah proses anggaran dimulai dari hal-hal

yang baru sama sekali. Item anggaran yang

sudah tidak relevan dan tidak mendukung

pencapaian tujuan organisasi dapat hilang

dari struktur anggaran, atau mungkin juga

muncul item baru.

Ketiga, lanning, Programming, and

Budgeting System (PPBS). PPBS merupakan

teknik penganggaran yang didasarkan pada

teori sistemyangberorientasi pada output

dan tujuan dengan penekanan utamanya

pada alokasi sumber daya berdasarkan

analisis ekonomi. Sistem anggaran PPBS

tidakmendasarkanpadastrukturorganisasi

tradisional yang terdiri dari divisi-divisi,

namun berdasarkan program, yaitu

pengelompokan aktivitas untuk mencapai

tujuantertentu.

PPBS adalah salah satu model

penganggaran yang ditujukan untuk

membantu manajemen pemerintah dalam

membuat keputusan alokasi sumber daya

secara lebih baik. Hal tersebut disebabkan

Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011

Pengawasan

46 Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011

Pengawasan

sumberdayayangdimilikipemerintahsangat

terbatas jumlahnya, sedangkan tuntutan

masyarakattidakterbatasjumlahnya.Dalam

keadaan tersebut pemerintah dihadapkan

pada pilihan alternatif keputusan yang

memberikan manfaat paling besar dalam

pencapaian tujuan bernegara secara

keseluruhan. PPBS memberikan kerangka

untuk membuat pilihan tersebut.

Pendekatan baru dalam sistem

anggaran negara tersebut menurut

Mardiasmo,dalambukunyaAkuntansi Sektor

Publik cenderung memiliki karakteristik

sebagai berikut: komprehensif/ komparatif,

terintegrasi dan lintas departemen, proses

pengambilan keputusan yang rasional,

berjangka panjang, spesifikasi tujuan dan

urutanprioritas,analisistotalcost and benefit

(termasuk opportunity cost), berorientasi

pada input, output, dan outcome, bukan

sekedarinput,adanyapengawasankinerja.

Kesimpulan

Anggaran berbasis kinerja

merupakan anggaran yang penyusunannya

menggunakan pendekatan “bottom-up

budgeting”. Anggaran merupakan komitmen

antara pimpinan dengan pelaksana. Dengan

demikian,anggaranberbasiskinerjainidapat

memacupelaksanauntukberaktivitassecara

optimal dan atau berperilaku sebagaimana

yangdiharapkan.

Proses perencanaan anggaran dalam

sistem anggaran berbasis kinerja dilakukan

dengan dua pendekatan, yaitu penjaringan

aspirasi masyarakat dan perencanaan

strategis. Sistem anggaran baru memberikan

desentralisasi urusan anggaran dan

menggunakanpendekatanmanajemenyang

terpadu.Halpentinglainnyabahwasistemini

memungkinkanpemerintahmerumuskanvisi,

misi,tujuan,sasaran,sesuaidengankeadaan

dan kebutuhan. Sistem anggaran berbasis

kinerja menuntut pemerintah kreatif untuk

menggalidanmemanfaatkanpotensisecara

optimaluntukkemajuan.

Perencanaan strategis juga

memungkinkan pemerintah menegakkan

akuntabilitas (pengukuran kinerja),

pelaksanaan rencana, pemantauan

pelaksanaan, dan penyediaan umpan balik

untuk masyarakat sehingga ada perubahan

yangpositifdiberbagaibidangsecaraterus-

menerus. Sistem anggaran ini diharapkan

dapat mendorong tercapainya misi

pengelolaan keuangan dalam hal efisiensi

dan efektivitas pengelolaan sumber daya

serta meningkatkan pelayanan umum dan

kesejahteraanmasyarakat

Anggaran berbasis kinerja juga

mengisyaratkan penggunaan dana yang

tersedia dengan seoptimal mungkin untuk

menghasilkan peningkatan pelayanan

dan kesejahteraan yang maksimal bagi

masyarakat. Pengendalian efektivitas dan

efisiensi anggaran tersebut dapat tercapai

dengan memperhatikan penetapan tujuan

dan sasaran, hasil dan manfaat yang jelas,

sertakejelasanindikatorkinerja.Olehkarena

itu,untukmemotivasipelaksanaberperilaku

efisien dan efektif, diperlukan penetapan

prioritas kegiatan, perhitungan beban kerja,

dan penetapan harga satuan yang rasional.

[Ahamdun]

47Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011

Pengawasan

Menteri Agama Suryadharma Ali didampingi Dirjen Bimas Islam Nasaruddin UmarSaat Mengunjungi Stand Pameran Inspektorat Jenderal Kementerian Agama

Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) Tingkat NasionalBanjarmasin Kalimantan Selatan, 4-11 Juni 2011

Pendidikan Karakter Sejak DiniOleh: Kusoy

Beberapa bulan terakhir ini,

pendidikan sedang hangat

memperbincangkan seputar

Pendidikan Karakter. Isu yang

berkembang tentang hal ini sejalan dengan

program Kemendiknas tentang perlu

dipertajamnyapendidikankarakterdisekolah.

Pendidikankarakterdapatdiartikansebagai

suatuupayaterencanadansistematisuntuk

menanamkannilai-nilaipositifkepadawarga

negaraagarterbentukkarakterpribadiyang

berkeadabanmulya.

Perdebatan yang akhir-akhir ini

menjadiwacanapublikterkaitsoalpendidikan

karakter, sebenarnya sudah diamanatkan

oleh UU Sisdiknas tadi. Pendidikan inheren

didalamnya.

Pembentukan karakter. Sehingga,

pendidikan karakter sejatinya bukanlah

persoalan baru dan bukan pula sebagai

mata pelajaran baru. Kegagalan pendidikan

kerap dituding sebagai faktor determinan

munculnya berbagai persoalan kemanusian,

kebangsaan, dan kenegaraan. Pendidikan

dianggap belum berkarakter dan belum

mampu melahirkan generasi baru yang

memiliki karakter warga negara yang baik

danbermanfaatbagipembangunan.

Pendidikan karakter merupakan

sebuah usaha untuk menghidupkan kembali

pedagogi ideal-spiritual yang sempat

hilang diterjang gelombang positivisme ala

Comte. Tujuan pendidikan adalah untuk

pembentukankarakteryangterwujuddalam

48 Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011

Pengawasan

kesatuanesensialsisubyekdenganperilaku

dansikaphidupyangdimilikinya.

Mendidik Akhlak Mulia Lebih Sulit

Daripada Membuat Murid Pintar!

Semuagurudiharapkantidakhanya

mentranformasikan ilmu yang dimilikinya

namun juga membimbing dan mendidik

akhlak anak didiknya dengan teladan dan

contohyangbaik.Paraguruadalahpewaris

Nabi yang berperan untuk mengajarkan

akhlakul karimah kepada manusia,

sebagaimanaamanat ini jugadiembanoleh

NabiMuhammadsawsepertiyangtelahdiakui

oleh beliau sendiri,”

Aku diutus untuk

menyempurnakan

akhlakulkarimah.”

Oleh sebab

itu mendidik akhlak

mulia jauh lebih

utama dibanding

dengan membuat

murid“pintar”secara

kognitif.Orientasipendidikanyangselamaini

dianut oleh pemerintah dalam menentukan

tujuan pendidikan nasional selalu merujuk

pada angka-angka, sementara aspek yang

berhubungan dengan sikap afektif murid

hanya dijadikan sebagai pelengkap bukan

tujuan. Akibatnya adalah pendidikan di

Indonesia hanya menghasilkan jago-jago

mark up data, jagomanipulasi dan korupsi.

mungkinsaja,sekalilagimungkin,kurikulum

berkarakter yang dihembuskan oleh

pemerintah merupakan bentuk ” taubatan

Nashuha” dari pemerintah atas dosa-dosa

masalalunyadansekaligusmenjadijawaban

atas semua persoalan bangsa ini.

K. H. Asyari: Tidak Cukup Sekedar Pendidikan

Karakter

Yang diperlukan oleh kaum Muslim

Indonesia bukan hanya menjadi seorang

yang berkarakter, tetapi harus menjadi

seorang yang berkarakter dan beradab.

PendiriNahdlatulUlama,KHHasyimAsy’ari,

misalnya, dalam kitabnya,Ādabul Ālim wal-

Muta’allim, mengutip pendapat Imam al-

Syafi’i yang menjelaskan begitu pentingnya

kedudukanadabdalamIslam.Bahkan,Sang

Imam menyatakan, beliau mengejar adab

laksana seorang ibu

yang mengejar anak

satu-satunya yang

hilang. Lalu, Syaikh

Hasyim Asy’ari

mengutip pendapat

sebagian ulama: ”at-

Tawhīdu yūjibul īmāna,

faman lā īmāna lahū

lā tawhīda lahū; wal-

īmānu yūjibu al-syarī’ata, faman lā syarī’ata

lahū, lā īmāna lahū wa lā tawhīda lahū; wa

al-syarī’atu yūjibu al-adaba, faman lā ādaba

lahū, lā syarī’ata lahū wa lā īmāna lahū wa lā

tawhīda lahū.” (HasyimAsy’ari,ĀdabulĀlim

wal-Muta’allim, Jombang: Maktabah Turats

Islamiy,1415H).hal.11).

Jadi, secara umum, menurut Kyai

HasyimAsy’ari,Tauhidmewajibkanwujudnya

iman. Barangsiapa tidak beriman, maka

dia tidak bertauhid; dan iman mewajibkan

syariat,maka barangsiapa yang tidak ada

syariatpadanya,makadiatidakmemilikiiman

dantidakbertauhid;dansyariatmewajibkan

Kekuatan tidak datang dari kemampuan fisikal, tetapi ia datang

dari semangat yang tidak p ernah mengalah.

(Syahdunya Untaian Pujangga Hikmah)

49Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011

Pengawasan

adanya adab; maka barangsiapa yang tidak

beradab maka (pada hakekatnya) tiada

syariat,tiadaiman,dantiadatauhidpadanya.

Jadi, betapa pentingnya kedudukan adab

dalam ajaran Islam. Lalu, apa sebenarnya

konsepadab?Uraianyanglebihrincitentang

konsep adab dalam Islam disampaikan oleh

Prof.SyedMuhammadNaquibal-Attas,pakar

filsafat dan sejarah Melayu. Menurut Prof.

Naquib al-Attas, adab adalah “pengenalan

serta pengakuan akan hak keadaan sesuatu

dan kedudukan seseorang, dalam rencana

susunan berperingkat martabat dan darjat,

yang merupakan suatu hakikat yang

berlaku dalam tabiat semesta.” Pengenalan

adalah ilmu;pengakuanadalahamal.Maka,

pengenalan tanpa pengakuan seperti ilmu

tanpaamal;danpengakuantanpapengenalan

seperti amal tanpa ilmu. ”Keduanya sia-sia

kerana yang satu mensifatkan keingkaran dan

keangkuhan, dan yang satu lagi mensifatkan

ketiadasedaran dan kejahilan,”demikianProf.

Naquibal-Attas.(SMNaquibal-Attas,Risalah

untukKaumMuslimin,(ISTAC,2001).

Begitu pentingnya masalah adab

ini, maka bisa dikatakan, jatuh-bangunnya

umatIslam,tergantungsejauhmanamereka

dapat memahami dan menerapkan konsep

adab ini dalam kehidupan mereka. Manusia

yang beradab terhadap orang lain akan

paham bagaimana mengenali dan mengakui

seseorang sesuai harkat dan martabatnya.

Martabat ulama yang shalih beda dengan

martabat orang fasik yang durhaka kepada

Allah. Jika al-Quran menyebutkan, bahwa

manusiayangpalingmuliadisisiAllahadalah

yangpalingtaqwa(QS49:13),makaseorang

yangberadabtidakakan lebihmenghormat

kepadapenguasayangzalimketimbangguru

ngajidikampungyangshalih.

Dalam masyarakat yang beradab,

antara lain: Seorang penghibur tidak akan

lebih dihormati ketimbang pelajar yang

memenangkan Olimpiade fisika. Seorang

pelacur atau pezina ditempatkan pada

tempatnya, yang seharusnya tidak lebih

tinggi martabatnya dibandingkan muslimah-

muslimah yang shalihah. Itulah adab

kepada sesama manusia. Adab juga terkait

dengan ketauhidan, sebab adab kepada

Allahmengharuskan seorangmanusia tidak

menserikatkan Allah dengan yang lain.

Tindakan menyamakan al-Khaliq dengan

makhluk merupakan tindakan yang tidak

beradab. Karena itulah, maka dalam al-

Quran disebutkan, Allah murka karena

Nabi Isa a.s. diangkat derajatnya dengan al-

Khaliq, padahal dia adalahmakhluk. Tauhid

adalah konsep dasar bagi pembangunan

manusiaberadab.MenurutpandanganIslam,

masyarakatberadabharuslahmeletakkanal-

Khaliq pada tempat-Nya sebagai al-Khaliq,

jangan disamakan dengan makhluq. Itulah

adab kepada Allah SWT. Nabi Muhammad

SAW adalah juga manusia. Tetapi, beliau

berbeda dengan manusia lainnya, karena

beliau adalah utusan Allah. Sesama manusia

saja tidak diperlakukan sama. Seorang

presiden dihormati, diberi pengawalan

khusus,diberikangaji yang lebihtinggidari

gajigurungaji,danseringdisanjung-sanjung,

meskipun kadangkala keliru. Orang berebut

untuk menjadi Presiden karena dianggap

jika menjadi Presiden akan menjadi orang

terhormat atau memiliki kekuasaan besar

sehingga dapat melakukan perubahan.

50 Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011

Pengawasan

Sebagai konsekuensi adab kepada

Allah, maka adab kepada Rasul-Nya, tentu

saja adalah dengan cara menghormati,

mencintai, danmenjadikan Sang Nabi SAW

sebagai suri tauladan kehidupan (uswah

hasanah). Setelah beradab kepada Nabi

Muhammad SAW, maka adab berikutnya

adalah adab kepada ulama. Ulama adalah

pewarisnabi.Maka,kewajibankaumMuslim

adalah mengenai, siapa ulama yang benar-

benar menjalankan amanah risalah, dan

siapaulama”palsu”atau”ulamajahat(ulama

su’). Ulama jahat harus dijauhi, sedangkan

ulamayangbaikharusdijadikanpanutandan

dihormatisebagaiulama.Merekatidaklebih

rendah martabatnya dibandingkan dengan

para umara.

Maka, sangatlah keliru jika seorang

ulama merasa lebih rendah martabatnya

dibandingkan dengan penguasa. Adab

adalah kemampuan dan kemauan untuk

mengenali segala sesuatu sesuai dengan

martabatnya. Ulama harusnya dihormati

karena ilmunya dan ketaqwaannya, bukan

karena kepintaran bicara, kepandaian

menghibur, dan banyaknya pengikut. Maka,

manusia beradab dalam pandangan Islam

adalahyangmampumengenalisiapaulama

pewaris nabi dan siapa ulama yang palsu

sehingga dia bisa meletakkan ulama sejati

pada tempatnya sebagai tempat rujukan.

Syekh Wan Ahmad al-Fathani dari Pattani,

Thailand Selatan, (1856-1908), dalam

kitabnyaHadiqatul Azhar war Rayahin (Terj.

Oleh Wan Shaghir Abdullah),berpesanagar

seseorangmempunyai adab,maka ia harus

selalu dekat dengan majelis ilmu. Syekh

Wan Ahmadmenyatakan : “Jadikanolehmu

akanyangsekedudukanengkauitu(majelis)

perhimpunan ilmu yang engkaumuthalaah

akan dia. Supaya mengambil guna engkau

daripadasegalaadabdanhikmah.”

Karena itulah, sudah sepatutnya

dunia pendidikan kita sangat menekankan

proses ta’dib, sebuah proses pendidikan

yang mengarahkan para siswanya menjadi

orang-orang yang beradab. Sebab, jika

adabhilangpadadiriseseorang,makaakan

mengakibatkan kezaliman, kebodohan dan

menurutihawanafsuyangmerusak.Karena

itu, adab mesti ditanamkan pada seluruh

manusiadalamberbagailapisan,padamurid,

guru, pemimpin rumah tangga, pemimpin

bisnis,pemimpinmasyarakatdanlainnya.

Penutup

Hakekat pendidikan menurut

Islam, adalah mencetak manusia yang

baik, sebagaimana dirumuskan oleh Prof.

S.M.Naquib al-Attas dalam bukunya, Islam

and Secularism: “The purpose for seeking

knowledge in Islam is to inculcate goodness

or justice in man as man and individual self.

The aim of education in Islam is therefore

to produce a goodman… the fundamental

element inherent in the Islamic concept of

education is the inculcation of adab…”“Orang

baik”ataugoodman,tentunyaadalahmanusia

yangberkarakterdanberadab. Tidak cukup

seorang memiliki berbagai nilai keutamaan

dalamdirinya, tetapi dia tidak ikhlas dalam

mencari ilmu, enggan menegakkan amar

ma’ruf nahi munkar,. Pendidikan, menurut

Islam, haruslah bertujuan membangun

karakterdanadabsekaligus.[Kusoy]

51Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011

Pengawasan

Pengaruh Korupsi dan Sanksi Terhadap KoruptorOleh: Erma Agustini

Berbicara masalah korupsi tidak

ubahnya dengan membicarakan

sesuatu yang tidak ada ujung

pangkalnya, serta sulit untuk

diberantas dalam jangka waktu yang cepat.

Sebab masalah korupsi seperti halnya

menegakkan benang yang basah, seperti

ontayangdimasukkankedalamlubangjarum

(arti ayat ini tercantumdidalamAl-Qur’an),

masalah korupsi ini tidak dapat dibasmi

secarainstan,danmemerlukanwaktu,biaya,

tenaga, serta segenap kemampuan bangsa

melaluisystemdanmekanismeyangteratur,

berkesinambungan, kemudian didukung

olehKebijakanparapimpinanyangarifserta

bijaksana dalam melihat dan menganalisa

permasalahan ini dengan baik dan benar.

Kebijakan para pemimpin yang

dilandasi dengan etika dan moral serta

menerapkan sistem dan mekanisme yang

teratur serta suri tauladan para pemimpin

(laqod kaana lakum fi rasuulillahi uswatun

khasanah) dalammelakukantindakandapat

mendorong terwujudnya aturan dan tata

nilai yang dapat berfungsi untuk meredam

terjadinyakorupsi,kolusidannepotisme.

Hal ini tidak serta merta dapat

terwujuddalammeredamterjadinyakorupsi,

kolusidannepotisme,apabilaseluruhlapisan

masyarakat, bangsadannegaratidak saling

bahumembahudalammenanggulanginya.

Agama Islam (Inna diena inda

llahil islam) yang selama ini kita anut tidak

membenarkanadanyapraktikpraktikkorupsi,

kolusi dan nepotisme, termasuk agama

– agama lain yang ada dimuka bumi ini,

Dampakdariperbuatanakibatperilakuyang

melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme

bukanhanyamerugikanmasyarakat,bangsa,

dannegara,akantetapidampakyangpaling

Peserta Orientasi Pengawasan Lima Bidang bagi Calon AuditorInspektorat Jenderal Kementerian Agama

Jakarta, 21-23 April 2011

52 Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011

Pengawasan

esensial adalah pada saat kita bertemu

dengan sang khalik disaat hari – hari yang

dinanti oleh setiap makhluk yaitu hari

pembalasan/kiamat.

Walaukitahidupdalamduniayang

fana ini hanya sementara, namun akibat

terjadinya korupsi membuat masyarakat

menjadi menderita sengsara, dan bahkan

mengalami depresi, stress, struck bahkan

banyak yang menjadi gila serta banyak

korban yang berjatuhan serta menurunnya

tingkat kesejahteraan dan kesenangan,

adapun korban selanjutnya adalah negara

yang kita cintai ini, akibat dari kegagalan

pimpinankita meningkatkan kesejahteraan

rakyatnya yang selama ini menjanjikan

akan mensejahterakan rakyatnya pada saat

melakukankampanye.

Baru–baruinikitadikejutkandengan

berita di Koran dan Media Massa bahwa,

seorang pegawai golongan III/a Gayus

Tambunan begitu leluasanya melakukan

korupsiperpajakanhinggamencapai25Miliar.

Kalau kita kaji lebih dalam bahwa korupsi

tidak akan terjadi, apabila tidak ada para

pemimpin yang memberikan kewenangan

begitu luas serta kesempatan yang begitu

banyakdanmudah,sehinggadengansangat

mudahnyapegawaiyangbaru5tahunsudah

memilikikekayaanyangsangatmenakjubkan

yaitu memiliki rumah seharga Rp.2 Miliar,

memiliki apartemen di Singapura, memiliki

mobil mewah, serta kehidupannya sangat

glamor dan bahkan di Singapura menginap di

hotelberbintangsenilaiRp.1,7Juta/malam

besertaistridananaknya.

Kalau kita merenung kembali awal

berdirinya bangsa ini, masalah korupsi ini

telah terjadi disegala lapisan masyarakat,

terutama masyarakat jawa yang notabene

hidupnya dijajah oleh bangsa Belanda

beratusratustahunlamanya,sehinggapada

saatitudisanasinibanyakterjadimulaidari

penggelapansampaisuapatausogokan,hal

ini telah terjadi di zaman Gubernur Pantai

Timur Laut Jawa, yang bernama Nicolaas

Enggelhard dalam memorinya 15 April

1805. Berdasarkan pengisahanDukut Imam

Widodo, penulis buku Soerabaya Tempo

Doeloe.Gubernurmenjadikayarayakarena

mendapat sogokan atau upeti dari pribumi

yang menginginkan jabatan, menginginkan

pangkatdanstatusyang lebihbaik, sebagai

hulu balang, sebagai prajurit dan sebagai

balatentaraperangyangmendapatjaminan

hidupyanglebihlayakdanlebihbaik.

Samuel P. Huntington, seorang

futurulog mengaitkan hubungan antara

budaya kita dan korupsi yang selama ini

berlangsung tanpa sungkan dan malu – malu

menyebutkan bangsa Indonesia. Menurut

beliau diantara sekian negara yang paling

terkorupsi adalah Negara Indonesia, Rusia,

dan beberapa Negara Amerika Latin dan

Afrika. Tapi Huntington mengecualikan

SingapurasebagaiNegarayangbersihsejajar

dengan Denmark, Swedia, dan Finlandia “

Anomali Singapura adalah kepemimpinan

Lee Kuan Yew.

DiIndonesiaadakeinginanyangkuat

untuk segera membasmi dan memberantas

tindakankorupsi,kolusidannepotisme,akan

tetapidisatusisiada jugayangsebenarnya

ingin tetap dipertahankan tata hubungan

yangkorupdantidakinginbangsainibebas

darikorupsi,Namunkenyataannyakekuasaan

53Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011

Pengawasan

Orde Baru telah berakhir dengan adanya

perbuatankorupsi,kolusidannepotisme.

Kemudian lahirlah ketetapan

MPR No.XI/1998 yang salah satunya

meminta pengusutan terhadap koruptor

dan mewajibkan penyelenggara negara

melaporkan kekayaanpara pejabat. Bahkan

tidak luput pula para auditor Inspektorat

Jenderal Kementerian Agama khususnya

dan auditor di kementerian lain juga harus

melaporkan kekayaannya walaupun ada

juga auditor yang hanya memiliki rumah

sangat sederhana tipe 36/90, dengan harta

kekayaantidaklebihdariRp.100.000.000,00

seandainya ada auditor yang mempunyai

kekayaanlebihdariitu,inimerupakanharta

warisandariorangtuanya,namunapabilajika

dibandingkan dengan pegawai Ditjen Pajak

yangbarubaruiniterlibatkasuspenggelapan

pajak senilai Rp. 25.000.000.000,00 sangat

fantastis perbandingannya yaitu 1 : 250.

Apabila dibelanjakan kerupuk, dan harga

1 buah kerupuk sekarang @ Rp.5.000,00/

kaleng,makajumlahkalengyangadadirumah

GayusTambunansebanyak:25.000.000.000.

: 5.000/kaleng = 5.000.000. kaleng kerupuk

atau5JutaKaleng.Danseandainyakalengitu

disimpangdirumahGayusTambunandengan

ukuran=5.000.000.X3.00cm( luaskaleng

kerupuk) = 1.500.000.000 cm = 15.000.000

m=15.000Km,Jadikalaukitalarimarathon

jaraknya42Km,maka15.000:42=……?

Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK) lahir sebagai anakkandung reformasi.

KehadiranKPKsangatdiharapkankiprahnya

dan peran sertanya dalam menanggulangi

bahaya korupsi kolusi dan nepotisme.

KPK terlahir karena ada ketidakpercayaan

kepadalembagapenegakhukumyangselalu

merongrong kewibawaan bangsa seperti

kepolisiandankejaksaan,

KPK melakukan gebrakan dengan

cara mengadilimantanKapolri, adapolitisi

ketangkap basah, ada jaksa tertangkap

tangan sedang memperdagangkan perkara,

adapolitisiketangkapbasahdenganseorang

wanita yang bukan mukan makhromnya

di sebuah hotel dan villa, serta kejadian

kejadian yang selalumenghiasimassmedia

dan elektronik.

Korupsi adalah perang yang belum

mampu kita menangi. Ia telah menjadi

sesuatuyangbanal,sesuatuyangbiasa.Tidak

adakondisisosialyangcenderungmelawan

korupsi.Jikakorupsiditerimasebagaibudaya

atau terkait dengan budaya, maka factor

kepemimpinanlah yang akan menjawab

tantangan dan yang dapat menentukan

kearahmanakahreformasibirokrasiberjalan.

Salah satu wujud untuk melawan korupsi,

kolusidannepotismeadalahKepemimpinan

yangkokohdankondisisocialyangmelawan

korupsi, sertamasyarakat yangmendukung

bisamenjadibekalperangmelawankorupsi

Dalam catatan Litbang Kompas, selama

tahun 2005 hingga 2009 saja terjadi kasus

korupsi besar di 21 lembaga mulai dari

lembaga Negara, seperti penegak hukum,

BUMN, departemen, birokrasi, pemerintah

daerah,partai politik, hingga para anggota

parlemen.

Sebenarnya apakah korupsi itu?

Mengutip Amir Hamzah dalam buku yang

diterbitkan Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK).KataKorupsiberasaldarikatacorruption

atau corruptus,lantasapamaknanya?

54 Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011

Pengawasan

Korup dalam kamus bahasa Indonesia

(1991), berartibusuk, rusak,sukamenerima

uangsogok,menyelewengkanuang/barang

milik perusahaan atau Negara, menerima

uang dengan menggunakan jabatan untuk

kepentinganpribadi.

Bagi mereka yang memanfaatkan

jabatan untuk memperkaya diri dan dapat

merugikan Negara diganjar penjara seumur

hidup,penjara1tahunsampaimaksimal20

tahun,dandendaantaraRp.50Jutasampai

Rp. 1 Miliar. Sedangkan mereka yang suka

menyuap atau melakukan sogok kepada

pegawai negeri atau penyelenggaraan

Negara supaya berbuat yang melanggar

kewajibannyabakaldiganjarpenjaraminimal

1 tahun sampai 5 tahun, dengan denda

antara Rp. 50 Juta sampai Rp. 250 Juta.

Sedangkanbagimerekayangmenyuapatau

menjanjikan sesuatu kepada hakim, juga

hakimyangmenerimauntukmempengaruhi

keputusan perkara, dikenakan hukuman

penjara minimal 3 tahun sampai 15 tahun

ataudendaRp.150JutasampaiRp.750Juta.

Pasalinijugamengaturkontraktornakal,yang

melakukan atau menyerahkan bangunan

secara curang , yang membahayakan jiwa

dikenakan hukuman 2 tahun sampai 7 tahun

atau denda Rp. 100 Juta sampai Rp. 350

Juta. Hukuman – hukuman itu berlaku juga

bagi penerima suap, yang mengetahui dan

mengambil,ataumenerimahasilsuap.

Memperbaiki Moral Melawan Korupsi

Franz Magniz Suseno, teolog dan

Direktur Program Pasca Sarjana Sekolah

TinggiFilsafatDriyarkara,menyebutkorupsi

diIndonesiadisebabkangagalnyapendidikan

etika dan agama. Menurutnya agama

gagal membendung moral bangsa dalam

hal mencegah korupsi, padahal Indonesia

memilikimasyarakatyangberagama.

Pemeluk agama di mata Franz,masih

memandang agama hanya berkutat pada

urusan ibadah saja, sehingga agama nyaris

tidakmemainkanperansosialyangberkaitan

dengan hubungan sesama manusia. Padahal

agama memiliki kesempatan memainkan

peran yang lebih besar dibanding ormas

sekalipun. Sebab agama memiliki hubungan

emosionaldengansesamapemeluknya’Jika

diterapkan dengan benar kekuatan hubungan

emosional ini mampu menyadarkan umat,

bahwakorupsibisamembawadampakburuk,

baikdiduniamaupundiakhirat.“KataFranz

MagnizSuseno”.

Maka langkah pertama

pemberantasan korupsi adalah memperbaiki

moral manusia sebagai umat beriman.

Disinilahagamaberperan,dengancarapara

pemukaagamaberupayamempereratikatan

emosional antara agama dan pemeluknya.

Para pemuka agama diberbagai kesempatan

hendaknya menekankan bahwa korupsi

adalahperbuatanyangbukanhanyatercela,

akantetapijugadosa.

Pemberantasan korupsi dimulai

diantaranya dengan mengalihkan kesetiaan

bukankepadakeluarga,golongan, suku, ras,

agama,akan tetapi kepada bangsa. Langkah

berikutnya adalah memilih pemimpin yang

bersih,jujurdanantikorupsi,pemimpinyang

mempunyai kepedulian dan cepat tanggap,

pemimpin yang bisa menjadi teladan.

Sudahkankitamelakukannya?sebabbaikdan

buruknya suatu bangsa, sangat ditentukan

olehpemimpinnya.[ErmaAgustini]

55Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011

Sebagai diamanatkan Peraturan

Menteri Agama Nomor 10 Tahun

2010tentangorganisasidantatakerja

kementerian agama dapat diringkas

bahwa Tugas Kementerian Agama adalah

Mendorong dan menfasilitasi warganegara

untuk menjadi pemeluk agama yang baik

(menjalankanajaranagamanya),Mendorong

terwujudnya keharmonisan warganegara

pemeluk agama dalam kerangka NKRI,

Menyediakan layanan pendidikan agama

dankeagamaandalamupayameningkatkan

keimanan dan kecerdasan kehidupan

bangsa. Melihat hal ini begitu berat tugas

kementerian agama, karena terkait dengan

mentalsuatubangsa.Berbedadenganyang

lain, KementerianAgamamempunyai tugas

Stand Pameran Inspektorat Jenderal Kementerian AgamaSeleksi Tilawatil Qur’an (STQ) Tingkat Nasional

Banjarmasin Kalimantan Selatan, 4-11 Juni 2011

Lemahnya Publikasi dan SosialisasiDi Lingkungan Kementerian Agama

Oleh: Miftahul Huda

pokok Pendidikan dan peningkatan keimanan

umat bergama dengan berbagai macam

agamadankulturnya.

Namunibaratkainputih,setitiknoda

yangadapadakaintersebutorangakanselalu

melihatnya negatif. Banyak sekali peristiwa-

peristiwa yang terjadi di Kementerian

Agamanamunmasyarakattidakmengetahui

kejadian sebenarnya hanya melihat dari

televisi sehingga mereka menjustifikasi

bahwa Kementerian Agama adalah sarang

korupsi.HalinijugadipertegasolehMenteri

Agama Suryadharma Ali pada pada salah

satu acara, beliau menyatakan bahwa

Kementerian Agama bukan sarang korupsi

karena karyawan yang ada telah bekerja

bersih. Menteri Agama Suryadharma Ali

Opini

56 Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011

Opini

mengatakan,adayangpihakyangmenuduh

Kemenag sarang korupsi. Pernyataan tak

berdasar itu harus diwaspadai karena

memang jajaran kementerian memberikan

jawabandengan kerjabersih. Karena itu, ia

minta jajaran kementerian agama di pusat

dan daerah dapat bekerja bersih, bekerja

sesuai dengan koridor dan aturan yang

berlaku.

Seperti tercantum dalam lampiran

UU Republik Indonesia Nomor 17/2007

Bab IV.1.2, huruf E angka 35, menyatakan:

Pembangunan aparatur negara dilakukan

melalui reformasi birokrasi untuk

meningkatkan profesionalisme aparatur

negaradanmewujudkantatapemerintahan

yang baik, di pusat maupun di daerah

agar mampu mendukung keberhasilan

pembangunan di bidang-bidang lainnya.

ini adalah salah satu paket undang-undang

guna menuju reformasi birokrasi termasuk

di Kementerian Agama. Esensi reformasi

birokrasi, yaitu menjalankan pemerintahan

sesuai koridor, transparan, akuntabel dan

berdasarkan aturan yang berlaku. Biasanya,

masyarakatmenilai birokrasi berkaitan erat

dengan pelayanan. birokrasi pemerintahan

dipahami sebagai sesuatu yang mudah

menjadi sulit. Kalau ada pelayanan mudah,

dibuat sulit. Biaya murah menjadi mahal.

MengingatpernyataanMenteriAgamadalam

sebuah acara bahwa jajaran Kementerian

Agamaharus Kerja keras, kerja cerdas dan

ikhlas harus dilandasi dengan hati bersih.

Inilah salah satu program pemerintah

juga Kementerian Agama tentunya guna

peningkatankualitaskinerjabirokrasi.

Selain tugas-tugas diatas kementerian

agamamempunyaitugasyangselaludisorot

oleh masyarakat karena terkait dengan

pelayanan publik yaitu Penyelenggaraan

ibadah haji yang menurut masyarakat

Irjen Dr. H. Mundzier Suparta, MA. Saat Memberikan ArahanProgram Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

Inspektorat Jenderal Kementerian Agama

57Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011

Opini

masih banyak kekurangan serta pelayanan

pendidikan yang belum mengedepankan

profesionalitas.Darimulaimasalahmasalah

catering, penginapan yang dirasa jauh dari

Makkah serta bagaimana pengelolaan BPIH.

Bahkan adawacana dari berbagai kalangan

untuk menswastakan penyelenggaraan haji,

kita ketahui bahwa sebagian permasalahan

penyelenggaraanhajisebagianbesarterjadidi

arabsaudiyaituberkaitandenganperaturan

pemerintahan kerajaan Saudi Arabia yang

kita tidak bisa merubahnya. Permasalahan

ini yang terjadi dalam penyelenggaraan

haji yang seharusnya

dijelaskan oleh

pemerintah kepada

masyarakat sehingga

mereka paham

dengan kejadian

sebenarnya, bukan

hanya memfonis

dengan mendapatkan

infoyang kurangakuntabelsertatidakbisa

dipertanggungjawabkan. Proses sertifikasi

bagi guru-guru, kurikulum yang dirasa

tumpang tindih serta rendahnya kualitas

pendidikan di madrasah adalah beberapa

permasalahan dalam penyelenggaraan

pendidikan di lingkungan Kementerian

Agama.

Selama ini seolah-olah jajaran

kementerian agama membiarkan berita-berita

dimedia massa bebas dalam memberitakan

mengenai kekurangan-kekurangan yang ada

di Kementerian Agama tanpa diimbangi

dengan berita yang baik. Tidak adanya

pembelaan ini lah yangmenyebabkan citra

kementerian agama sangat buruk. Padahal

kitatahubanyakyangsudahdilakukanoleh

kementerian agama dalam membangun

bangsa mulai dari meningkatnya kualitas

penyelenggaraanhajimisal,semakinbanyak

prosentase jumlah penginapan jamaah haji

yang dekat dengan Makkah, peningkatan

kualitasmadrasah,misalnyasemakinbanyak

sekolah di bawah naungan kementerian

agama yang berlabel internasional, serta

dibentuknyaSKBtigaMenteriterkaitdengan

permasalahan Ahmadiyah. Meningkatnya

kualitas pelaporan keuangan kementerian

agama yang semakin akuntabel dengan

opini wajar dengan

pengecualian (WDP)

yangdikeluarkanoleh

BPKRI.Namunhal-hal

diatas tidak banyak

masyarakat yang

tahu akan informasi

tersebut.

Disinlai sebenarnya

pentingnya peran publikasi dan sosialisasi

Kementerian Agama terhadap kebijakan-

kebijakan, program-program, maupun

keberhasilan yang telah atau akan

dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Hal

inipentingdilaksanakandikarenakanbanyak

sekalimasyarakatkitayangtidakmengetahui

dan memahami apa-apa saja yang telah

dilakukan oleh Kementerian Agama, atau

kebijakan-kebijakanapasajayangsedangdan

akandilaksanakanolehpemerintahkhusunya

Kementerian Agama serta berbagai undang-

undang atau peraturan yang telah dibuat.

Hal ini pada akhirnya akan menimbulkan

suatu kondisi dimana masyarakat bertanya-

tanya apa saja yang sudah diperbuat oleh

Seseorang yang menolak memperbaharui cara-cara kerjanya

yang tidak lagi menghasilkan, seperti orang yang terus memeras jerami

untuk mendapatkan santan.

58 Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011

Opini

Kementerian Agama? Atau akan muncul opini

dalammasyarakatbahwapemerintahdalam

haliniKementerianAgamatidakmengerjakan

apapun untuk masyarakatnya, karena

memang sepertinya tidak ada pembelaan

ataujawabanyangsignifikanyangdiberikan

oleh jajaran kementerian agama sendiri

baik melalui media cetak atau elektronik.

WalaupundibeberapawaktuKemenagjuga

sering mempublikasikan melalui televisi dan

media masa, namun intensitasnya masih

relatif kecil. Karena itulah, sosialisasi dan

publikasi sangat diperlukan oleh Kementerian

Agama guna memberikan penjelasan serta

informasi yang benar

kepada masyarakat.

Berbagaiwadahdapat

dipergunakan untuk

memberikan info

kepada masyarakat.

Seperti media massa

(cetakdanelektronik),

peran tenaga-tenaga

penyuluh yang

langsun turun ke pelosok-pelosok daerah

lebihdiintensifkanlagi,danberbagaisarana

lainnya.DalamPenyelenggaraanibadahhaji

misalnya perlu adanya forum konsultasi di

websiteataudimediacetakyangmembahas

tentangberbagaipermasalahanyangterjadi,

sehingga masyarakat tahu informasi yang

sebenarnya. Semoga dengan program

reformasi birokrasi yang sedang dilakukan

oleh Kementerian Agama hal ini segera

terwujud.

Masih ingat di pikiran kita pada

waktu Era Orde baru, waktu jamannya

DepartemenPeneranganmasihadadibawah

kepemimpinan Harmoko, sering sekali

dilaksanakan pemutaran film Layar Tancap.

Terlepas dari kelebihan dan kekurangannya,

media ini sangat efektif untukmemberikan

informasiataupejelasanmengenaiprogram-

program pemerintah. Melalui kegiatan ini,

pemerintahdapatmenyisipkanIklanLayanan

Masyarakat tentang berbagai program dan

kebijakanpemerintahyangpentingdiketahui

oleh masyarakat, di sela-sela pemutaran

film-film populer. Hal ini dilakukan guna

menarik masyarakat agar datang ke acara

layartancap.

Seperti di perusahaan-perusahaan

Swasta, Strategi

pemasaran seperti

Publikasi dan

Sosialisasi memang

diperlukandana yang

relatif besar. Namun

hal ini tentunya

sebanding dengan

hasil penjualan

produk mereka.

Demikian juga tentunya di Kementerian

Agama, anggaran besar yang dikeluarkan

untuk program publikasi dan sosialisasi ini

tentunyatidakakansia-sia,jikadilaksanakan

dengan baik dan tepat sasaran. Sehingga

tujuanakhirnya,bahwamasyarakatmemiliki

pemahaman terhadap berbagai kebijakan

dan program Kementerian Agama, dapat

terwujud, dan akan memberikan umpan

balik untuk Kemenag dalam menentukan

arahdankebijakanselanjutnya.Kinerjayang

bagus tanpa ada pencitraan adalah sesuatu

yang kurang sempurna, inilah sebenarnya

yangharusdilakukan.[MiftahulHuda]

Jangan menolak perubahan hanya karena Anda takut kehilangan yang telah dimiliki, sebab dengannya Anda merendahkan nilai yang bisa Anda capai melalui perubahan itu.

59Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011

Opini

Sikap dan Kerjasama Kementerian AgamaOleh: Mukodas Arif Subekti

Berdasarkan pencapaian

pelaksanaan penyelenggaraan

pemerintahan yang bersih dan

bebas dari KKN, serta perkiraan

pencapaian tahun 2011, masih terdapat

beberapapermasalahanyangharusditangani

darisisipemberantasankorupsi,antaralain:

(a) budaya dan perilaku KKNmasih banyak

dijumpaidilingkunganbirokrasipemerintah,

(b)peraturanperundang-undangandibidang

pemberantasan korupsi masih banyak yang

belum sejalan dengan Konvensi PBB Anti

Korupsi (UNCAC) tahun 2003 yang telah

diratifikasidenganUUNomor7Tahun2006,

dan(c)upaya-upayapemberantasankorupsi

belum terintegrasi dengan baik.

Pencegahan korupsi menjadi

sangat prioritas untuk dilaksanakan, namun

permasalahan yang dihadapi antara lain

belum tuntasnya berbagai landasan

peraturan perundang-undangan, antara

lain seperti; peraturan yang mengatur

pengawasannasionalyakniRUUPengendalian

PenyelenggaraanAdministrasiPemerintahan;

kualitas pengelolaan keuangan negara

belumsepenuhnyadikelolasecaraakuntabel

dan transparan sesuai standar akuntansi

pemerintah;praktekpengadaanbarangdan

jasapemerintahmasihdiwarnaikecurangan

danpenyimpangansehinggamengakibatnya

banyaknya pimpinan instansi pusat dan

daerah yang terjerat tindak pidana korupsi;

kualitas dan kompetensi aparat pengawas

internal pemerintah belum memadai untuk

mendukung pencapaian opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP). Demikian pula halnya

dengan penerapan sistem integritas di

lingkungan instansi pemerintah masih cukup

Disiplin Menjadi Salah Satu Budaya Kerja Pengawai Inspektorat Jenderal Kementerian Agama

60 Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011

Opini

rendah,danbudayakerjayangbersihbelum

terinternalisasi dan terinstitusionalisasikan

secara baik.

Terkait adanya kasus suap oleh

seorang auditor Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK) Jabar yang pernah tertangkap

KPK karena terlibat permainan uang

untuk memperoleh opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP), menunjukkan bahwa

hasilpemeriksaanauditoryangmemberikan

pernyataandisclaimerbelumterdapattertib

administrasi dalam pengelolaan keuangan.

Dalam opini disclaimer, auditor tidak dapat

memberikan pendapat atas laporan keuangan

yang disajikan.

Alasannyakarenaada

pembatasan ruang

lingkup pemeriksaan

sertalemahnyasistem

pengendalianinternal,

sehingga auditor

tidak mendapatkan

keyakinan mengenai

substansi laporan

keuangan tersebut.

Berbagai kelemahan tersebut di

atas, menunjukkan betapa kompleksnya

permasalahan yang dihadapi oleh birokrasi

pemerintah dewasa ini, baik dalam aspek

kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber

dayaaparaturnegara.

Dalam rangka meningkatkan opini

laporan dari disclaimer menujuWajarTanpa

Pengecualian (WTP), sebagaimana telah

ditargetkan oleh Bapak Menteri Agama

RI, maka diperlukan adanya sikap dalam

memaknai opini auditor. Selain itu juga

diperlukan persepsi yang sama di seluruh

satuankerja,baikdipusatmaupundidaerah,

untukmengaplikasikannyakedalamkegiatan

kedinasansehari-hari.Sejalandenganharapan

MenteriAgamauntukmemberantasKorupsi,

Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di lingkungan

Kementerian Agama, salah satu upayanya

adalah dengan meneguhkan pentingnya

perubahan sikap mental, budaya kerja,

dan peningkatan kinerja pegawai, melalui

pemahamanyangbaikataskonsepreformasi

birokrasi di lingkunganKementerianAgama,

danpentingnyapengendalianinternalsebagai

upaya mewujudkan birokrasi yang bersih

danbebasKKN.Gunamewujudkanharapan

tersebut sudah barang

tentu diperlukan

adanya koordinasi

dan kerjasama yang

baik, program kerja

yangjelas,transparan,

akuntabel, serta

dukungan pemerintah

yang handal dan

profesional, sehingga

siap dan mampu

melaksanakan sistem penyelenggaraan

birokrasiyanglebihbaik.

Kementerian Agama sebagai

lembaga pembantu Presiden memiliki tugas

menjalankantugaspemerintahankhususnya

di bidang agama. Tugas tersebut merupakan

tugas yang amat berat dan diharapkan

mampu memberikan dorongan dan

teladan bagi terwujudnya penyelenggaraan

negara yang bersih dan bebas KKN. Untuk

melaksanakan hal tersebut, Kementerian

Agama menjalankan program sebagai

berikut: peningkatan kualitas kehidupan

Tinggalkanlah kesenangan yang menghalangi pencapaian kecemerlangan hidup yang diidamkan.

Berhati-hatilah! Karena beberapa kesenangan

adalah cara gembira yang membuai menuju kegagalan.

(Syahdunya Untaian Pujangga Hikmah)

61Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011

Opini

beragama; peningkatan kerukunan umat

beragama; peningkatan kualitas pendidikan

agamadankeagamaan;peningkatankualitas

penyelenggaraan ibadah haji; penciptaan

tata kelola pemerintahan yang bersih dan

berwibawa.

Mengingat beban berat yang harus

dilaksanakan, diperlukan sumber daya

aparaturKementerianAgamayangbersihdari

KKN,mampumenjalankan tugasdan fungsi

secarabaikdandapatdipertanggungjawabkan.

Untuk itu diperlukan kesungguhan aturan,

polapikir,danpolakerjaperludiselaraskan

dengan tuntutan layanan, bertanggung

jawabataspelaksanaankerja,danmelakukan

pengawasan secara ketat, serta memberi

contoh dalam kebaikan.

Supaya semua itubisadilaksanakan,

setiapaparatKementerianAgamaharusbisa

memiliki dua spirit. Pertama komunikasi.

Artinya, aparatur Kementerian Agama

harus terus membina dan membangun

komunikasi dengan staf dan juga dengan

mitra strategisnya. Spirit kedua yang dapat

dijadikanreferensiadalahbersikaparif dan

bijaksana.

Kearifan tidak hanya mengandalkan

intuisi atau logika saja. Kearifan

memungkinkankitamenggunakansuarahati

dan logika untuk menemukan opsi terbaik.

Inilah spirit kita dalam memainkan peran kita

masing-masing sebagai pemimpin.

Begitujugadenganperanpemerintah

yang juga harus menyikapi secara objektif

tentang opini disclaimer terhadap laporan

keuangan. Ini adalah sebagai suatu bagian

dari manajemen publik yang masih lemah.

Namun, opini disclaimer jangan semata-

mata diartikan jalannya pemerintah tidak

baik sehingga seolah-olah kredibilitas dan

akuntabilitasnyahanyaditentukandarilembar

laporanhasilpemeriksaan.Upayaperbaikan

yang signifikan harus tetap dilakukan agar

setiaphasillaporanmendapatkanopiniyang

WTP.

Inspektorat Jenderal Kementerian

Agama sangat berperan penting dalam

memperoleh “kasta” tertinggi opini Wajar

Tanpa Pengecualian (WTP). Tugas dari

Inspektorat Jenderal Kementerian Agama

adalah mengawasi jalannya birokrasi mulai

dari pusat hingga daerah di lingkungan

Kementerian Agama. Bila Inspektorat Jenderal

Kementerian Agama berperan dengan baik

dalam tugasnya,maka sistempengendalian

internal di lingkungan Kementerian Agama

diterapkan dengan baik, sehingga aset-aset

negara dapat terkelola dengan baik.

Inspektorat Jenderal Kementerian

Agama harus selalu menjunjung tinggi

integritas dan nilai etika dalam perannya

sebagai pengawas ataupun pemeriksa di

lingkungan Kementerian Agama. Tindakan

tegas terhadap pelaku suap-menyuap

setidaknya dapat menghilangkan persepsi

negatifpublikdankeraguanpublikterhadap

kinerja Kementerian Agama. Kedepannya,

semoga hasil laporan dari auditor selalu

memperolehopiniwajartanpapengecualian

(WTP) dan diikuti peningkatan kinerja yang

lebihbaik,sehinggaKementerianAgamabisa

dianggap sebagai kementerian yang bersih

danbebasdariKKN.[MukodasArifSubekti]

62 Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011

Opini

Membangun Citra Kementerian AgamaOleh: Mohamad Ali Irfan

Irjen Dr. H. Mundzier Suparta, MA. Saat Memberikan ArahanPenilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) KPK - Unit Eselon I Kemenag

Di Kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Agama

Perilaku koruptif (korupsi)

sebenarnya telah terjadi sejak

manusiadiciptakanolehAllahSWT,

sebagaimana sejarah Nabi Adam

ketikamasihdialamsurgawi,NabiAdamAS

danSitiHawatelahmelakukanpelanggaran

karena terbujuk rayu oleh Setan dengan

memakan buah kuldi yang telah dilarang

olehAllahSWT(sebagaiujiketa’atan)untuk

dimakan, hal tersebut juga merupakan

prilaku koruptif, sehingga usia perilaku

korupsisamatuanyadenganusiapenciptaan

manusia atau usianya syaithon. Perilaku

korupsidilakukantidakhanyaolehmanusia

yangtidakmemahaminilai-nilaiagamasaja

akan tetapi juga digandrungi oleh manusia

yang memahami nilai-nilai agama bahkan

pula manusia yang memiliki pendidikan

formalsyariahIslamatausyariahagamanon

Islamlainnya.

Perilakukorupsidilakukantidakhanya

dilakukanolehbanyakparapejabatdanpara

pengusaha akan tetapi juga diakukan oleh

pihak rakyat kecil, perilaku korupsi yang

dilakukanolehrakyatkecildikarenakanuntuk

mempertahankanhidupnyadaripenderitaan

yangberkepanjanganakibatperilakukorupsi

besaryangdilakukanparapenguasa,pejabat,

politisi dan para pengusaha yang telah

menguras habis sumber-sumber kehidupan

rakyat kecil. Sedangkan perilaku korupsi

para penguasa, pejabat dan pengusaha

menggunakan beberapa pola atau bentuk

dalamberkorupsi.Bentuk-bentukkorupsinya

meliputi korupsi yang “halus” seperti

penyalahgunaanwewenangataukekuasaan

63Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011

Opini

yang implikasinya menyebabkan kerugian

Negara yang jumlahnya sampai milyaran

rupiah. Sedangkan korupsi dalam bentuk

“kasar” meliputi penggelapan uang Negara

(uangrakyat)yang jumlahnyamilyaranatau

bahkan trilyunan rupiah dan dollar juga.

Biasanyaprilakukorupsibesarparapenguasa,

pejabat, politisi dan pengusaha dilakukan

secaraberkolusiantaraparapejabatdengan

pejabatataupejabatdenganpengusahadan

jugapolitisidenganpejabatsertapengusaha

untuk memudahkan serta memuluskan

prosespenggelapanuangNegaratersebut.

Perilaku korupsi telah meruntuhkan

berbagai sendi-sendi kehidupan bangsa

dan Negara, sehingga keuangan Negara

menjadi runtuh, meningkatnya hutang

Negara kepada luar negeri, melemahnya

kesejahteraan rakyat, krisis moneter, krisis

sosial serta meningkatnya krisis multi

dimensional. Intinya prilaku korupsi banyak

menyebabkan Negara runtuh ekonominya.

Salah satuNegarayanghancurekonominya

adalahIndonesia,padahalNegaraIndonesia

adalah Negara terkaya sumber alamnya.

Berdasarkan penelitian dari Lembaga

Transparansi Indonesia, IPK(IndeksPersepsi

Korupsi) pada tahun 2004 untuk Indonesia

mendapat nilai IPK 2,2 dan peringkat

Indonesia berada pada posisi 137 dari 146

negara.Daya hancur perilaku korupsi yang

amat dasyat membuat banyak Negara

tergugah untuk mengembangkan kebijakan

atau peraturan sebagai sistem atau tools/

alat untuk mencegah dan memberantas

prilaku korupsi yang diminati banyak pihak.

Ternyata banyakNegara yang telah berhasil

memberantas korupsi, seperti Negara

Perancis, New Zealand, Belanda, Cina, AS,

Jepang dan Singapura serta Korea Selatan.

Negara Indonesia telah berusaha berbenah

diri dengan banyak membuat kebijakan

bahkan banyak mendirikan lembaga-

lembagakontrolsepertiberdirinyaDPR,KPK,

BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal, Bawasda,

Irwilprop, Irwilkab dan banyak lembaga

pengawasanlainnya.

Peran lembaga pengawasan telah

berupayasecaramaksimaluntukmengontrol

jalannya lembaga birokrasi dari praktek-

praktekkorupsi,salahsatunyaadanyaperan

lembaga audit internal pemerintah seperti

BPKP,beberapawaktuyang laluBPKP telah

mengumumkantemuanatauhasilaudityang

berupapenyimpanganpengelolaankeuangan

Negarayangbesar,diberbagaiKementerian

Negara salah satunya adalah Kementerian

Agama. Dampak pengumuman BPKP tersebut

di berbagai media elekronik dan media massa

menyebabkan Kementerian Agamamenjadi

pusatpembicaraanmasyarakatdibandingkan

denganKementerianlainnya.

Kenapamenjadi pusat pembicaraan

masyarakat? Persepsi masyarakat kepada

Kementerian Agama adalah prilaku korupsi

di Kementerian Agama dilakukan oleh

pejabat-pejabat dan karyawannya memiliki

pendidikan formal syariat masing-masing

agamayangbaik, ternyatamasih berminat

untuk berprilaku korupsi. Sedangkan persepsi

masyarakatkepadaKementerianyanglainnya

dianggap suatu yang lumrah kalau pejabat

dankaryawannyamelakukankorupsikarena

mereka tidak memiliki pendidikan formal

syariat masing-masing agama. Walaupun

itu merupakan persepsi yang salah kaprah

64 Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011

Opini

juga. Apalagi Kementerian Agama memiliki

kegiatanyangpalingdisorotiolehmasyarakat

dan berbagai lembaga pengawasan yaitu

kegiatan pelaksanaan Ibadah Haji dan

Umrah.

Bagaimana membangun citra

Kementerian Agama ditengah-tengah

masyarakat dan berbagai lembaga

pengawasan adalah tidaklah mudah.

Membangun citra Kementerian Agama akan

bisa terwujud apabila adanya komitmen

bersamadarisuluruhpejabatdankaryawan

untuk merubah sikap dari memiliki prilaku

korupsimenjadiprilakumembangun (hijrah

ma’nawi), terutama diberikan contoh

terlebih dahulu dari Pimpinan Puncaknya

yaituMenteriAgama.Membanguncitraakan

dapatdipertahankan konsistensinya apabila

memperhatikan beberapa hal yang paling

mendasardanmenjadipondasimembangun

peradapanmanajemenKementerianAgama

yangmodern,yaituberupa:

Pertama,pimpinansatuanorganisasi

harus dapat memberikan tauladan. Apabila

Kepemimpinan puncak seperti Menteri

telah memberikan contoh lebih dahulu

dengan membuat regulasi-regulasi yang

merupakan kebijakan untuk membingkai

secara hukum program pemberantasan

korupsi di kementeriannya, maka langkah

berikutnyaadalahmemilihpimpinansatuan

organisasi dalam hal ini pejabat struktur

satu tingkat dibawahnya yaitu eselon I

dengan melibatkan lembaga seleksi yang

independen untuk dapat memilih pimpinan

satuan organisasi yang dapat memberikan

contoh tauladan kepada jajarannya yang

memilikikemampuan,prilakuyanghumanis

dan morality serta religious, sehingga

pimpinanyang terpilih ketikabekerjauntuk

memimpin mampu memberikan contoh

berkualitas dalam kerja dan memiliki pola

hidupsederhanasertatidakpernahmeminta

fasilitas Negara untuk kepentingan pribadi

dan keluarganya serta ketikamengeluarkan

kebijakan pemberantasan korupsi dia tidak

ragu untuk menerapkan sikap tegasnya

kepada jajarannya yang melakukan

penyimpangan, dan apabila ada dari pihak

jajarannya mengalami suatu permasalahan

pribadimaupundilingkungankerjanyayang

membuat turunnyakinerja jajarannyamaka

pimpinan harus mampu untuk berfungsi

sebagai pengayom atau membantu untuk

menyelesaikanmasalahnya.

Kedua, pelaku pelanggaran harus

diberikan sanksi hukum dan tindakan yang

tegas. Untuk menjadikan Kementerian

Agama sebagai Kementerian yang patut

dijadikan panutan moral pegawai oleh

kementerian lainnya diperlukan adanya

kontrol ketat terhadap pegawai yang

melakukan pelanggaran indisipliner maupun

pelanggaranyangdapatmerugikankeuangan

Negara,apabiladidapatipelakupelanggaran

yangdilakukanpegawaiataubahkanpejabat

tinggi maka pimpinan puncak Kementerian

Agama harus berani bersikap memberikan

sanksi hukum dan tindakan yang tegas

agar menjadikan jera terhadap pegawai

yang berani melakukan pelanggaran atau

menjadikan pelajaran untuk pegawai yang

mau mencoba melakukan pelanggaran,

sebab di Negara Indonesia budaya malu

belummenjaditradisiyangtertanamdalam

hatisertadiamalkandisetiapperbuatanpara

65Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011

Opini

pegawai dan para pejabat yang melakukan

pelanggaran, budaya malu sudah tertanam

tinggidimasyarakatjepang,bahkandimedia

nasional pernah memberitakan seorang

Menteri Dalam Negeri Jepangmundur dari

jabatan dikarenakan menerima uang dari

pengusaha apabila di kurs kan ke mata uang

rupiahhanyasebesarRp.15.000.000,-

Ketiga, pimpinan segera dalam

mengambilkeputusansaat terjadibenturan

kepentingan. Kementerian Agama dalam

membangun citranya sangatmembutuhkan

seorang pemimpin yang mampu segera

menentukan sikap dalam mengambil

keputusansaatterjadibenturankepentingan,

tentunyayangharusdisikapiolehpimpinan

ketika akan mengambil keputusan harus

melihat kepentingan Negara atau umat

lebihdiutamakandibandingkankepentingan

pribadidangolongannya.

ContohnyaadalahketikaKementerian

Agama memiliki agenda kegiatan pengadaan

mobil dinas untuk para pejabatnya, dan

ternyata di salah satu propinsi terjadi

bencana alam yang menghancurkan segala

sarana perkantoran dan perekonomian serta

tempatibadah,makapimpinanKementerian

Agama mengambil keputusan segera untuk

menggagalkan pengadaan mobil dinas

untuk para pejabatnya, dan dialihkan

untuk membantu pembangunan sarana

perkantoran Kementerian Agama di propinsi

yang mengalami kehancuran dan sarana

ibadah yang hancur pula karena bencana

alam tersebut. Sikap pemimpin inilah yang

sangat dibutuhkan untuk membangun citra

Kementerian Agama.

Keempat, membangun sistem

akuntabilitas atau pertanggungjawaban

tugasyangmemadai.Pengumumanatashasil

audit BPKP pada seluruh media elektronik

dan media massa terhadap penyimpangan

yang berakibat kerugian keuangan Negara

yangbesarpadasetiapKementerianNegara,

salah satunya adalah penyimpangan yang

terjadidiKementerianAgama.Haliniterjadi

diakibatkan karena sistem akuntabilitas dan

pertanggungjawaban tugas di Kementerian

Agamasangatlahlemah,sepertilemahdalam

pembuatanlaporanSIMAKBMNDANSAKPA.

Permasalahanutamaadalahbanyaknyaasset

Negaradiseluruhpropinsiyangdikelolaoleh

Kementerian Agama tidak tercatat dalam

laporan SIMAK BMN secara baik sehingga

berakibat kerugian Negara yang besar, lalu

permasalahanbesar lainnyadiKementerian

Agamaadalahmayoritaspelaksanakeuangan

bukanberasaldariSDMyangberpendidikan

keuangan akan tetapi berpendidikan agama

sehingga tidak mampu menyajikan laporan

akuntabilitaskeuanganNegarayangbaik.

Kelima, pengendalian Intern mampu

memberikankewenanganuntukmenyelidiki

kegiatan pimpinan terutama berkaitan

denganpengeluarandanayangbesar.Untuk

membangun citra Kementerian Agama

diperlukan kekuatan lembaga pengendalian

Internnya seperti Inspektorat Jenderal

Kementerian Agama. Menteri Agama

memberikan kewenangan dan keleluasaan

kepada Inspektorat Jenderal untuk

menyelidikikegiatanseluruhpimpinanyang

berkaitan dengan pengeluaran dana yang

besar, bahkan kewenangan tersebut tidak

66 Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011

Opini

dalammenyelidikiprosesrealisasianggaran

Negara akan tetapi juga mengawasi proses

pembuatan perencanaan anggarannya,

sehingga antisipasi penyimpangan sejak

dimulai dari pembuatan perencanaan

anggarannya. Dengan kewenangan dan

keleluasaan yang diberikanMenteri Agama

kepada Inspektorat Jenderal akan dapat

menekan penyimpangan kolektif yang

dilakukan para pejabat di lingkungan

Kementerian Agama RI.

Keenam, jajaran Manajemen

berupaya tidak penutupi kasus

penyimpanganyangterjadi.Padaumumnya

ditingkatKementeriandanLembagaNegara

penyimpangan yang dilakukan para pejabat

internal seringkali kasus penyimpangannya

cenderung ditutupi oleh pihak manajemen

bahkan pihak pelakunya diproteksi oleh

pimpinannya, dengan alasan apabila

kasus penyimpangan terungkap keluar

dari lingkungan Kementerian maka citra

Kementerian akan menjadi buruk. Dengan

sikap pihak manajemen untuk menutupi

kasus penyimpangan maka para pelaku

tidakpernah jerauntuk kembalimelakukan

penyimpangan, seringkali kasus yang

melibatkanpejabattinggidiselamatkanoleh

pimpinan dengan cara merolling pejabat

tersebut ke posisi jabatan yang tingkat

eselonnya sama, agar pihak luar yang tidak

mengetahui jenis hukuman di lingkungan

kepemerintahan menilai bahwa pejabat

tersebut telah diberikan hukuman.

UntukmembanguncitraKementerian

Agamamaka sikapmajemen harusmampu

mempublikasikan tindakan tegas berupa

memberhentikandariPengawaiNegeriSipil

(PNS) atau mencopot jabatannya bahkan

ada yang diserahkan kepada pihak yang

berwajibuntukdiprosessecarahukum,telah

dilakukan oleh pimpinan puncak Kementerian

Agama terhadap para pejabat dan pegawai

yang melakukan penyimpangan, sehingga

masyarakat menilai bahwa Kementerian

Agama sedang mengadakan program

pemberantasan korupsi di lingkungan

internalnya, sehingga akan menumbuhkan

rasasimpatimasyarakatkepadaKementerian

Agama.

Sikap tegas dan tidak menutupi

kasusyangterjadimenjadisikapprofesional

dalam membangun citra Kementerian

Agama,karenadinegara-negarayangbersih

dari korupsi seringkali mempublikasikan

pejabat yangmelakukan korupsi diberbagai

media,ternyataterapimaluterhadappublik

merupakan terapi yang sangat ampuh

sehingga banyak pejabat yang sangat takut

untuk melakukan korupsi, karena apabila

terkena sangsi publikasi maka seluruh

keluarganya akan mendapat malu karena

dicemooholehmasyarakatluas.

Ketujuh, Reward and punishment

dilaksanakan secara efektif. Upaya

membangun citra Kementerian Agama

tidak hanya membuat mekanisme kontrol

yang ketat saja akan tetapi pimpinan

Kementerian Agama juga membuat sistem

Reward dan Punishment,dengancarasetiap

pengangkatanpejabatharusmenandatangani

kontrak pencapaian target kerja, sehingga

ketika pejabat yang telah menandatangani

kontrak pencapaian target kerja telah

berhasilmelaksanakannyabahkanmelewati

target yang telah ditandatanganinya maka

67Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011

Opini

pejabat tersebutmemiliki khanskuatuntuk

meningkatan kariernya pada jabatan yang

lebihtinggisedangkanapabilapejabatyang

tidak mampu melaksanakan target kerja

sebagaimana yang telah ditandatanganinya

maka pejabat tersebut segera diganti

dengan pejabat yang dinilai mampu untuk

menggantikan posisinya, dengan sistem

reward and punishment seperti itu para

pejabatakanberlombauntukmeningkatkan

kualitaskerjadanbudayakerjaakanterbentuk

dilingkunganKementerianAgama,dancitra

Kementerian Agama akan terbangun dengan

sendirinya.

Sistem reward and punishment telah

diterapkan pada lingkungan perusahaan

swastadenganmenerapkanpolapencapaian

target sehingga karierpegawaiberdasarkan

kualitaskerjapegawaitidakberdasarkanatas

DUK (DaftarUrut Kepangkatan) yangmasih

diperlakukan di lingkungan PNS, sehingga

pegawaiakanmenjadipejabatbukankarena

kualitastapikarenaurutkepangkatannya.

Kedelapan, tuntutan pimpinan

sesuaidengankemampuanKementeriannya.

Seorang pemimpin untuk membangun

citra Kementerian Agama terlebih dahulu

mengadakan analisa SWOT, seorang

pemimpin harus mampu melihat kekuatan,

nilai potensi yang dimiliki, kelemahan dan

ancaman yang dimiliki Kementeriannya,

dengan demikian tuntutan pimpinan dapat

sesuai dengan kemampuan yang dimiliki

Kementerian Agama, tuntutan pimpinan

akansuksesdengandukungankekuatanSDM,

saranasertadanayangdimilikiKementerian

Agama disetiap propinsi, seperti tuntutan

pimpinan untuk lebih meningkatkan

raport Kementerian Agama dari disclaimer

menjadi Wajar Dengan Pengecualian

(WDP) setelah tercapai pimpinanmenuntut

untuk raport harus naik lagimenjadiWajar

Tanpa Pengecualian (WTP), padahal untuk

memperoleh raport WDP saja dengan

perjuangan yang terseok-seok dan nilai

WDP yang sebenarnya belum bisa untuk

naik raportnya, karena SDM, sarana dan

dana didaerah sangatlahminim kualitasnya,

sehinggauntukmempertahankanraportnya

terasa sangat berat, apalagi kepemimpinan

Kementerian Agama di tingkat propinsi

dan Kabupaten/Kota kurang memiliki

keperhatianterhadappekerjaanutamayang

dapat menaikkan raport Kementerian Agama

seperti pembuatan laporan SIMAK BMN

dan SAKPA, seharusnya hal tersebut segara

disikapi oleh pimpinan pusat Kementerian

Agama untuk mengadakan penandatanganan

kontraktargetkerjajabatanterhadapseluruh

pimpinandaritingkatprovinsi,kabupatendan

kotasertasetiappimpinansatker,salahsatu

isi pointkontraktargetkerja jabatanadalah

meningkatkan kualitas pembuatan laporan

SIMAK BMN dan SAKPA, sehingga tuntutan

pimpinan benar-benar memperhatikan

kemampuanKementeriannya.

Apabila delapan hal pondasi dasar

untuk membangun peradapan Kementerian

Agama dilaksanakan oleh setiap pimpinan

dan pegawai secara bersama-sama dan

bersungguh-sungguh maka citra Kementerian

Agama sebagaimana yang diharapkan

oleh masyarakat dan umat akan terwujud.

[MohamadAliIrfan]

68

Akar Permasalahan Budaya Korupsi dan SolusinyaOleh: Nurul Badruttamam

Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011

Opini

Irjen Dr. H. Mundzier Suparta, MA. Saat Memberikan ArahanBagi Para Auditor pada Kegiatan PKPT

Inspektorat Jenderal Kementerian Agama

Korupsi (bahasa Latin: corruptio

dari kata kerja corrumpere

yang bermakna busuk, rusak,

menggoyahkan, memutarbalik,

menyogok). Secara harfiah, korupsi adalah

perilakupejabatpublik,baikpolitikus|politisi

maupun pegawai negeri, yang secara tidak

wajardantidak legalmemperkayadiri atau

memperkayamerekayangdekatdengannya,

denganmenyalahgunakankekuasaanpublik

yangdipercayakankepadamereka.

Dari sudut pandang hukum, tindak

pidana korupsi secara garis besar mencakup

unsur-unsur sebagai berikut: perbuatan

melawan hukum; penyalahgunaan

kewenangan, kesempatan, atau sarana;

memperkaya diri sendiri, orang lain, atau

korporasi;merugikankeuangannegaraatau

perekonomiannegara;

Selain itu terdapat beberapa jenis

tindakpidanakorupsiyanglain,diantaranya:

memberi atau menerima hadiah atau janji

(penyuapan); penggelapan dalam jabatan;

pemerasan dalam jabatan; ikut serta

dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/

penyelenggaranegara);menerimagratifikasi

(bagipegawainegeri/penyelenggaranegara).

Dalam arti yang luas, korupsi atau

korupsi politis adalah penyalahgunaan

jabatan resmi untuk keuntungan pribadi.

Semua bentuk pemerintah sangat rentan

korupsidalamprakteknya.Beratnyakorupsi

berbeda-beda, dari yang paling ringan

dalam bentuk penggunaan pengaruh dan

dukungan untuk memberi dan menerima

pertolongan, sampai dengan korupsi berat

69Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011

Opini

yang diresmikan, dan sebagainya. Titik

ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti

harafiahnyapemerintahanolehparapencuri,

dimanapura-purabertindak jujurpuntidak

ada sama sekali.

Korupsiyangmunculdibidangpolitik

dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau

berat,terorganisasiatautidak.Walaukorupsi

seringmemudahkankegiatankriminalseperti

penjualan narkotika, pencucian uang, dan

prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas

dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari

masalah inidanmembuat solusinya, sangat

penting untukmembedakan antara korupsi

dankriminalitaskejahatan.

Tergantung dari negaranya atau

wilayah hukumnya, ada perbedaan antara

yang dianggap korupsi atau tidak. Sebagai

contoh, pendanaan partai politik ada yang

legal di satu tempat namun ada juga yang

tidaklegalditempatlain.

Akar Masalah Korupsi

Perkara Korupsi, Kol usi dan

nepotisme yang banyak menimpa para

pejabat,baikdarikalanganeksekutif,yudikatif

maupun legislatifmenunjukkantidakhanya

mandulnyaUndang-undangNomor28tahun

1999, tentang Penyelenggara Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

nepotisme,tetapijugasemakintidaktertibnya

nilai-nilaikehidupansosialmasyarakat.Kasus

korupsiyangdidugamelibatkanparamenteri,

mantanmenteri,gubernur,mantangubernur,

bupati, mantan bupati dan lain sebagainya

menunjukkan bahwa para pejabat negara

yang diharapkan menjadi tauladan bagi

masyarakat luas mengenai tertib hukum

dan tertib sosial, ternyata justru mereka

yang harus duduk dikursi pesakitan dengan

tuntutantindakpidanakorupsi.Kasusperkara

korupsi yang begitu kusut hanyalah sedikit

darisekianbanyakperkarakorupsidinegara

yangberupayamewujudkangood goverment

and clean goverment sebagai salah satu cita-

citareformasi.

Mundurnya presiden Soeharto dari

kursikekuasaannyaselama32tahunmenjadi

langkahawaldarireformasidisegalabidang

baik ituekonomi,politik,hukum,sosialdan

budaya serta yang terpenting adalah pintu

demokrasi harus dibuka lebar-lebar dengan

harapan bangsa ini akan memiliki masa depan

yang lebih baik. Namun sayang impian itu

tidaksepenuhnyaterpenuhi,lambanbahkan

sebagiankebobrokanitumenjadimeningkat

drastissecarakualitasmaupunkuantitasnya.

Salahsatu bagian dari kebobrokan itu adalah

praktek korupsi, kolusi dan nepotisme

(KKN).PraktekKKNinimerupakansalahsatu

penyakitakutyangterjadidimasaordebaru

yangmengakibatkansistemekonomi,politik,

kekuasaan dan lapisan birokrasi berasaskan

kekeluargaanyaitukekuasaanhanyaberputar

pada kalangan terbatas saja yaitu anggota

keluargadantemandekatsaja.

Semangatdanupayapemberantasan

korupsi di era reformasi ditandai dengan

keluarnya berbagai produk perundangan-

undangan dan dibentuknya institusi khusus,

yaituKomisiPemberantasanKorupsi.Harapan

terhadap produk-produk hukum diatas

adalah praktek Korupsi sebelum reformasi

dapat dibawa kemeja hijau dan uangnya

dikembalikanpadanegara, sedangkanpada

pasca reformasidapatmenjadi suatuusaha

70 Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011

Opini

preventif.Namunapayangterjadidilapangan

tidaklah sesuai yang diharapkan. Beberapa

kasus korupsi dimasa orde baru ada yang

sampaikemejahijau.Walauadayangsampai

padaputusanhakimtapi lebihbanyakyang

dipetieskan atau bahkan hanya sampai

pada penyidik dan Berita acara perkaranya

(BAP) mungkin disimpan dilemari sebagai

koleksipribadipengadilan.Kemudiantimbul

pertanyaan bagaimana hasilnya setelah

pasca reformasi? Jawabannya adalah sama

sajawalaupun sebenarnya dimasa presiden

Susilo Bambang Yudoyono genderang

perangterhadapkorupsisudahmenunjukan

beberapahasilnya, kalautidakmaudisebut

jalanditempat.

Beberapa kasus besar memang

telah sampai pada putusan pemidanaan

dan berkekuatan hukum tetap. Tapi perkara

korupsi ini bukanlah monopoli dari kalangan

elit tapi juga oleh kalangan akar rumput

walaupunkerugianyangditimbulkansedikit.

Pertanyaan selanjutnya? Bagaimana bila

suatu saatmereka bisamenduduki jabatan

stategis dan basah. Jadi mereka tinggal

meningkatkan kreativitasnya untuk korupsi.

Intinya adalah masalah kesempatan saja,

yang berarti produk undang-undang dan

aplikasinyahanyalahtindakanpemberantasan

dan bukan pencegahan (preventif). Korupsi

ternyata bukan hanya masalah hukum tapi

juga budaya, kebiasaan dan kesempatan,

moral dan agama. Sehingga menjadi suatu

kesalahan besar ketika kita mengatakan

bahwa korupsi bisa diberantas sampai

keakar-akarnyabilayangdilakukanhanyalah

sebatas pemenuhan kebutuhan yuridis.

Karenarealitasnyasemakinbanyakperaturan

justrukorupsisemakinmeningkat.Indonesia

merupakan negara yang berprestasi dalam

halkorupsidannegara-negaralaintertinggal

jauhdalamhalini.

Bahkan yang lebih menggelikan

lagi ada kalimat yang sudah menjadi

semacam slogan umum bahwa Indonesia

negara terkorup tapi koruptornyatidak ada.

Sepertinyainisesuatuyanganehyanghanya

dapatterjadidinegeriantahbarantah.Selain

korupsi,duakatayangdikaitkandengannya

adalahkolusidannepotismejugamerupakan

tindak pidana. Tapi apakah selama ini ada

perkarayangterkaitdenganhalitu.

Muncul pertanyaan apakah

dimasukannya dua tindak pidana tadi

hanya sebagai produk untuk memuaskan

masyarakat saja? Atau memang bertujuan

melakukan pemberantasan terhadap kolusi

dan nepotisme yang telah masuk kedalam

stuktur masyarakat dan struktur birokrasi

kita?KenapaUUNo.28/1999tidakberjalan

efektifdalamaplikasinya?Apakahadaerror

criminalitation? Padahal proses pembuatan

suatu undang-undang membutuhkan biaya

yang besar dan akan menjadi sia-sia bila

tidakadahasilnya.Dimanasebenarnyaletak

kesalahanyangmembuattujuantertibhukum

ini justru meningkatkan ketidaktertiban

hukum.

Di zaman dimana hukum positif

berlaku dan memiliki prinsip asas legalitas

yangbertolakpadaaturantertulismembuat

hukum dipandang sebagai engine solution

yang utama dalam mengatasi banyak

permasalahan yang muncul dimasyarakat.

Namun dalam realitasnya ternyata hukum

hanya sebagai obat penenang yang bersifat

71Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011

Opini

sementara dan bukan merupakan upaya

preventif serta bukan juga sebagai sesuatu

yangdapatmerubahkebiasaandanbudaya

negatifmasyarakat yangmenjadi penyebab

awalpermasalahan.

Permasalahan pokok yang

menyebabkan ketidaktertiban hukum ini

adalahkarenaadanyaketidaktertibansosial.

Bila bicara masalah hukum seharusnya

tidak dilepaskan dari kehidupan sosial

masyarakat karena hukummerupakan hasil

cerminandaripolatingkahlaku,tataaturan

dan kebiasaan dalam masyarakat. Namun

sangat disayangkan hukum sering dijadikan

satu-satunya mesin dalam penanggulangan

kejahatan dan melupakan masyarakat yang

sebenarnya menjadi basis utama dalam

penegakan hukum. Jadi jelas bahwa aspek

sosial memegang peran yang penting

dalam upaya pencegahan kejahatan yang

tentunya hasilnya akan lebih baik karena

memungkinkanmemutusmatarantainya.

Praktek korupsi seakan menjadi

penyakitmenularyangtidakditakutiseperti

halnya flu burung. Adakalanya disebabkan

karenapemenuhan kebutuhan seperti yang

dilakukan oleh pegawai rendahan, tapi

ada juga yang karena pengaruh budaya

materialistis menumpuk kekayaan seperti

koruptor-koruptor dari kalangan pejabat

tinggi yang kehidupannya sudah lebih dari

“mewah”.Karenaadanyapemerataankorupsi

maka tidak salah kalau orang mengatakan

bahwa korupsi sudah menjadi bagian

dari budaya bangsa Indonesia. Artinya

pokok permasalahan dari korupsi adalah

bagaimana pola pikir masyarakat dalam

pemenuhan kebutuhan ekonomi ? Apakah

dilatarbelakangi budaya materi dengan

menumpukkekayaanatausecukupnyasesuai

kebutuhan dan bila berlebih akan disalurkan

bagiyangmembutuhkansebagaimanaajaran

agamadanetikamoral.

Hal ini berarti bicara bagaimana

pola tingkah laku, peresapan ajaran agama,

moralitasdanhal-hallainyangmempengaruhi

mental seseorang. Begitu pula halnya

dengan kolusi dan nepotisme yang akar

permasalahannya terletak pada kekalahan

dari idealisme sosial yang berisi nilai-

nilai yang dapat menciptakan keteraturan

dalam masyarakat. Kolusi dan nepotisme

telah menjadi kebiasaan dalam struktural

masyarakatkita.Halinibisakitaamatidalam

kehidupansehari-hari.Pekerjaanmerupakan

barang yang mahal saat ini. Tapi untuk

sebagianorangyangmelewatijalanbelakang

inisangatlahmudah.Misalnyacukupdengan

membayar sejumlah uang dalam jumlah

besar atau dengan membawa surat sakti

dari“orangkuat”ataumelobikeluargadekat

yang berada dalam struktur lapangan kerja

yang diinginkan. Bila ini diimbangi dengan

kualitasyangbagustidakmasalah,walaupun

rasa keadilan tetap masih ternodai. Tapi

kalaukualitasnyajelek,inisamasajadengan

menempatkan orang yang bukan ahlinya

yang kelak justru akan menambah pada

kehancuran. Parahnya hal ini seakan telah

menjadi prosedural bukan saja diinstitusi

swastatapijugadipemerintahan.

Pertanyaan berikutnya, apa ada

jaminanpelakutersebutdijeratolehhukum?

Ataujustrulepasdaniaakanterusmembina

kondisiinidanakanterjadiregenerasiterus-

menerus. Lalu apakah masyarakat akan

72 Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011

OpiniOpini

menentang jalur-jalur belakang ini atau

justrulahirsikappembiarankarenaternyata

jugatelahmenjadibagiandalamkehidupan

masyarakat saat ini. Jadi jelaslah bahwa

upaya preventif dari pemberantasan KKN

adalah dengan menciptakan tertib sosial

dalamartiadanyatertibnilai-nilaiyangharus

diaplikasikandalamstrukturmasyarakat.

Kondisi Pendukung Korupsi

Inilahsederetkondisiyangmendukung

munculnyakorupsi,diantaranya:Konsentrasi

kekuasan di pengambil keputusan yang

tidak bertanggung jawab langsung kepada

rakyat, seperti yang sering terlihat di rezim-

rezim yang bukan demokratik; Kurangnya

transparansi di pengambilan keputusan

pemerintah; Kampanye-kampanye politik

yang mahal, dengan pengeluaran lebih

besar dari pendanaan politik yang normal;

Proyek yangmelibatkan uang rakyat dalam

jumlah besar; Lingkungan tertutup yang

mementingkan diri sendiri dan jaringan

“teman lama”; Lemahnya ketertibanhukum;

Lemahnya profesi hukum; Kurangnya

kebebasan berpendapat atau kebebasan

mediamassa;Gajipegawaipemerintahyang

sangat kecil.

Mengenai kurangnya gaji atau

pendapatan pegawai negeri dibanding

dengan kebutuhan hidup yang makin hari

makin meningkat pernah di kupas oleh

B Soedarsono yang menyatakan antara

lain “ pada umumnya orang menghubung-

hubungkantumbuhsuburnyakorupsisebab

yang paling gampang dihubungkan adalah

kurangnya gaji pejabat-pejabat.....” namun

BSoedarsonojugasadarbahwahaltersebut

tidaklah mutlak karena banyaknya faktor

yang bekerja dan salingmemengaruhi satu

sama lain. Kurangnya gaji bukanlah faktor

yang palingmenentukan, orang-orang yang

berkecukupan banyak yang melakukan

korupsi.Namundemikiankurangnyagajidan

pendapatanpegawai negerimemang faktor

yang paling menonjol dalam arti merata

dan meluasnya korupsi di Indonesia, hal

ini dikemukakan oleh Guy J Parker dalam

tulisannya berjudul “Indonesia 1979: The

Record of three decades(AsiaSurveyVol.XX

No. 2, 1980 : 123). Begitu pula J.W Schoorl

mengatakan bahwa “di Indonesia di bagian

pertama tahun1960 situasi begitumerosot

sehingga untuk sebagian besar golongan

dari pegawai, gaji sebulan hanya sekadar

cukup untuk makan selama dua minggu.

Dapat dipahami bahwa dalam situasi

demikian memaksa para pegawai mencari

tambahan dan banyak diantaranya mereka

mendapatkan dengan meminta uang ekstra

untuk pelayanan yang diberikan”. ( Sumber

buku “Pemberantasan Korupsi karya Andi

Hamzah,2007)

Mengukur Korupsi

Mengukur korupsi dalam artian

statistik, untuk membandingkan beberapa

negara, secara alami adalah tidak

sederhana, karena para pelakunya pada

umumnya ingin bersembunyi. Transparansi

Internasional,LSMterkemukadibidanganti

korupsi, menyediakan tiga tolok ukur, yang

diterbitkan setiap tahun: Indeks Persepsi

Korupsi (berdasarkan dari pendapat para

ahli tentang seberapa korup negara-negara

ini);BarometerKorupsiGlobal(berdasarkan

73Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011

Opini

survei pandangan rakyat terhadap persepsi

dan pengalaman mereka dengan korupsi);

dan Survei Pemberi Sogok, yang melihat

seberapa rela perusahaan-perusahaan

asing memberikan sogok. Transparansi

Internasional juga menerbitkan Laporan

Korupsi Global; edisi tahun 2004 berfokus

kepada korupsi politis. Bank Dunia

mengumpulkan sejumlah data tentang

korupsi.

Solusi Mengatasi Korupsi

Kementerian Agama sebagai

instansi pemerintah yang concern terhadap

akuntablitas dan upaya pemberantasan

korupsi, perlu terus mengedepankan

transparansi pelayanan publik,

mempermudahdanmeningkatkanpelayanan

sehingga lebih banyak masyarakat yang

terlayani, danmenindaklanjuti keluhan dan

masukan masyarakat terhadap pelayanan

yang diberikan. Untukmenuju hal tersebut

perlu diwujudkan teamwork yang handal,

dibangun dan dijaganya korps bercitra baik

dandiisinyaSDMKementerianAgamadengan

personilyangberintegritasdankompeten.

Pengertian korupsi berdasarkan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

merupakan tindakan melawan hukum,

dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri/

orang lain/korporasi, yangdapatmerugikan

keuangan/perekonomian negara. Sumber-

sumber potensial terjadinya korupsi dan

penyelewenganadalah:pembangunanfisik,

proyek pengadaan barang, bea dan cukai,

perpajakan,pemberianizinusahadankredit

perbankan. Korupsi terjadi pada kegiatan

yangberkisarpadakualitas,hargadankomisi.

Subyek pelaksana korupsi bukan hanya

pegawainegeri,namunmeliputipengertian

Setiap Orang, yaitu orang perseorangan

(setiaporangsiapasaja),korporasi(kumpulan

orang atau kekayaan yang berorganisasi),

danPegawaiNegeri sebagaimanadimaksud

UU Kepegawaian, KUHP, dan sebagainya.

Beberapa tindakan korupsi yang sering

dilakukanantaralainadalah:penyalahgunaan

kewenangan, kesempatan atau sarana yang

ada padanya karena jabatan/kedudukan,

percobaa/pembantuan/pemufakatan jahat

untuk melakukan TPK, gratifikasi, suap,

pemberianataumenjanjikanhadiah.

Proses pengadaan barang/jasa di

lingkungan instansi pemerintah termasuk

kementerian/lembaga merupakan kasus

yang paling dominan ditangani oleh

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

selama ini, dilanjutkan dengan penyuapan,

penyalahgunaan anggaran, dan perizinan.

Penyebab terjadinya korupsi dalam proses

pengadaan barang/ jasa tersebut adalah :

tidak adanya keterbukaan (pelelangantidak

terbuka),integritasdikementerian/lembaga

yang rendah, kurangnya kompetensi SDM,

tidak ada penghargaan kepada personil

terkait, dan pelaksanaan pengadaan masih

merupakanpekerjaansampingan.

Korupsidapat terjadipadaberbagai

tahap proses pengadaan sejak tahap

perencanaan seperti penggelembungan/

mark-up harga barang, rencana pengadaan

yang diarahkan, rencana pemaketan untuk

KKN, dan jadwal pengadaan yang tidak

realistis, hingga tahap penyerahan barang/

jasa, seperti volume dan mutu/kualitas

barangtidaksesuaidenganspesifikasiteknis,

74 Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011

Opini

serta pembuatan contract change order-

CCO. Solusi alternatif dalam pencegahan

dan penindakan korupsi pada proses

pengadaanbarang/jasaadalah:transparansi

pengadaan, tidak membatasi peserta, adil

dantidakberpihak,akuntabilitas,efektifdan

efisien, supremasi hukum dan partisipasi

masyarakat.

Peraturan Presiden (Perpres)

No.54 Tahun 2010 yang diterbitkan pada

tanggal 6 Agustus 2010, dimaksudkan

untuk memberikan pedoman pengaturan

mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa

yang sederhana, jelas dan komprehensif,

sesuaidengantatakelolayangbaik,sehingga

penggunaan anggaran negara menjadi

efektif dan efisien. LandasanPerpresNo.54

Tahun 2010, salah satunya adalah PPNo. 6

Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang

MilikNegara,yangmengaturbahwabarang

pemerintah harus dikelola dengan baik. Oleh

karenanya satuan kerja perlu menganalisis

kebutuhan barang dan jasa berdasarkan

rencana kerja yang telah ditetapkan oleh

instansi pemerintah dalam mendukung tugas

pokokdanfungsi.

Ketentuan lain yang diatur dalam

Perpres Nomor 54 Tahun 2010 adalah

pembagiankewenanganyangjelasantaraPA/

KPA, PPK, serta Pejabat/Panitia Pengadaan

atauUnit Layanan Pengadaan (ULP). Dalam

ketentuan tersebut, PA/KPA bertugas

melakukan analisis kebutuhan barang/

jasa meliputi penentuan jumlah, jenis dan

spesifikasiteknissecaraumum,sertajadwal

waktu kebutuhan dan penganggaran yang

diperlukan. Selain itu PA/KPA berfungsi

menetapkan organisasi dan pemaketan

pengadaan, serta menentukan kebijakan

pengadaan. PPK berfungsi menjabarkan

rencana umum pengadaan dari PA/KP ke

dalamrencanateknisyang lebihrinci, serta

menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS/

OE). Sedangkan Pejabat/Panitia Pengadaan

berfungsi dalam menentukan metode

pengadaan,melaksanakanprosespengadaan

termasuk dalam penentuan/penetapan

pemenang dan pelaksana pengadaan

barang/jasa. Sesuai Perpres tersebut,

ULP harus sudah terbentuk di instnasi

pemerintah paling lambat tahun 2014.

Untuk itu, Kemenag sudahmemulai proses

pembentukannya dengan status organisasi,

jenjangkarir,danpemberiantunjangandan

anggaranoperasionalyangmemadai.

E-procurement adalah pengadaan

secara elektronik atau pengadaan barang/

jasayangdilaksanakandenganmenggunakan

teknologi informasidantransaksielektronik

sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan, dengan ruang lingkup : proses

pengumuman pengadaan barang/jasa

sampaidenganpenunjukanpemenang.

Penerapan e-procurement di

lingkungan instansi pemerintah memerlukan

upaya lebih untuk dapat diselenggarakan

secara memadai dan dimulai sesegera

mungkit terkait berlakunya Keppres No.54

Tahun 2010. Berdasarkan pengalaman

Kementerian PU, untukmembangun sistem

e-procurement yang handal di seluruh

Indonesia diperlukan waktu penyiapan

cukup lama dan bertahap hingga 8-10 tahun.

Namun demikian, sebaik apapun sistem

dibangun,semuanyaterpulangkepadaSDM

yang menjalankannya yang berintegritas,

75Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011

Opini

independen,dankompeten.

Dalam upaya pencegahan korupsi,

sejak dini sudah diperkuat pendidikan

karakter. Sebab Pendidikan karakter dinilai

sebagaiupayasangatstrategissaatiniuntuk

membuka pintu bagi bangsa ini keluar dan

bangkit dari keterpurukan. Ketika bangsa

ini lama mengabaikan pendidikan dan

pembangunan karakter bangsa, tidak ada

daya juang dan dorong dari dalam diri

tiap anak bangsa yang mempersatukan

pemerintahdanrakyat.

Pendidikan karakter mendesak

dikembangkan untuk menguatkan identitas

bangsa. Sebab peran pendidikan dalam

pembentukan karakter bangsa semakin

sangatdibutuhkanditengahberbagaigejolak

permasalahan di tanah air yang cenderung

kian mengaburkan semangat nasionalisme.

Pendidikan masih merupakan sektor

potensial yang mampu berpengaruh besar

dalam membentuk dan membina karater

bangsa. Sebab, di sini melibatkan interaksi

dari kalangan tenaga pendidik dengan peserta

didiksecaraintens,selaindariinteraksiyang

terjadiantarapesertadidikdengankeluarga

di rumah.

Selain itu, institusi pendidikan

yang menampung banyak peserta didik

dari berbagai jenjang dan ragam latar

budaya, memungkinkan penyebaran nilai-

nilai berlangsung optimal bagi efektifitas

pembentukan dan pembinaan karakter

bangsa.

Dengan penguatan peran tenaga

pendidik terhadap peserta didik dalam

upaya tersebut, diharapkan terjalin sinergi

antara implementasi kegiatan transfer ilmu

yangtetapmengedepankankualitasdengan

terwujudnya peserta didik yang bermoral

dan teguh dalam semangat kebangsaan.

PresidenSusiloBambangYudhoyono

PuncakPeringatanHariPendidikanNasional

(Hardiknas) dan Hari Kebangkitan Nasional

(Harkitnas), Jumat (20/5/2011) malam, di

Hall D Pekan Raya Jakarta, Kemayoran,

menggarisbawahilimahaldasaryangmenjadi

tujuanGerakanNasionalPendidikanKarakter.

Gerakan tersebut diharapkan menciptakan

manusiaIndonesiayangungguldalambidang

ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kelima hal dasar tersebut adalah:

pertama,manusiaIndonesiaharusbermoral,

berahlak,danberperilakubaik.Olehkarena

itumasyarakatdiimbaumenjadimasyarakat

religiusyangantikekerasan.

Kedua, bangsa Indonesia

menjadi bangsa yang cerdas dan rasional.

Berpengetahuan dan memiliki daya nalar

tinggi. Ketiga, bangsa Indonesia menjadi

bangsayanginovatifdanmengejarkemajuan

serta bekerja keras mengubah keadaan.

“Negara tak akan berubah kalau kita tak

mengubahnya,”

Keempat, memperkuat semangat

harus bisa. Seberat apapun masalah yang

dihadapi jawabannya selalu ada. Kelima,

manusia Indonesia harus menjadi patriot

sejati yang mencintai bangsa dan negara

sertatanahairnya.

Semoga kita berharap pendidikan

karakter yang ditanamkan sejak dini akan

berdampak positif pada tahun-tahun

mendatang, dengan muncul dan lahirnya

manusia Indonesia yangunggul yangbebas

KKN.[NurulBadruttamam]

76 Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011

Hikmah

Totalitas dalam IbadahOleh: Abdillah

Audisi Calon Praktisi dan FasilitatorSosialisasi Pengawasan dengan Pendekatan Agama (PPA) Tahun 2011

Inspektorat Jenderal Kementerian Agama

A llah SWT berfirman: Artinya

“Dan aku tidak menciptakan jin

dan manusia melainkan supaya

mereka mengabdi kepada-

Ku.”(QS. Al-Dzariyat: 56). Dalam tafsir Al-

Qur’anAl-‘AdzimyangditulisolehIbnuKatsir

dijelaskan bahwa arti dari ayat tersebut di

atasadalah“Akumenciptakanmerekahanya

untuk Aku perintahkan menyembah-Ku,

bukan karena Aku memerlukan mereka.”Ali

ibnu Abu Thalhah meriwayatkan dari Ibnu

Abbas ra tentang firman Allah SWT; “Dan

Aku tidak menciptakan jin dan manusia

melainkan supaya mereka menyembah-Ku,”

artinya, “Agarmerekamengakui-Ku dengan

ibadahbaiksukamaupunterpaksa.”.

Dariayatdanpenafsirantersebutdi

atastidakadalaginilaitawarbahwaseluruh

hidup manusia harus dihiasi dengan ibadah

kepadaAllahSWT.Bukansesuatuyangberat

dan mustahildalam mengimplemantasikan

ayat Allah di atas, karena banyak hadits

yang menggambarkan kemudahan dalam

beramal kemudian amal tersebut dapat

memiliki nilai ibadah selain ibadah-ibadah

yangtelahdiwajibkanAllahSWT.Contohnya

adalah dalam sebuah hadits Rasulullah SAW:

“Senyummu di hadapan saudaramu adalah

shodaqoh.” (HR. Tirmidzi). Mudah bukan

untuk beribadah? Oleh karena itu dalam

sebuah ayat, Allah SWT memerintahkan

orang-orang yang beriman untukmasuk ke

dalam Islam secara keseluruhan. Firman

Allah SWT, yang artinya: “Hai orang-orang

yang beriman, masuklah kamu ke dalam

Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut

77Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011

Hikmah

langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya

syaitan itu musuh yang nyata bagimu.” (Al-

Baqarah:208)

Dariduaayattersebutdiatasdapat

disimpulkan bahwa bagi seorang mukmin

ibadah menjadi orbit satu-satunya dalam

kehidupan.Artinyatidakadasatudetikpun

yang terlewatkandalamkehidupan seorang

mu’minkecualidalamrangkaibadahkepada

AllahSWT.Makapenulismerumuskanbahwa

yang dapat kita jadikan pegangan adalah

“Waktu adalah kehidupan, dan kehidupan

adalahibadah”.

Memang tidak mudah untuk

memberikan pemahaman kepada seseorang

dalammencapaitujuanyangAllahtetapkan,

karenamasihbanyakyangberasumsibahwa

dirinya telah cukup melakukan ibadah

kepada Allah hanya denganmelaksanakan

ibadah-ibadahwajib seperti sholat 5waktu,

puasa Ramadhan, membaca Al-Qur’an,

menunaikan ibadah haji, dan lain-lain.

Sebagai contoh marilah kita coba untuk

mengkalkulasi ibadah-ibadah wajib yang

sudahdilakukan oleh si Fulan. Fulan saat

ini sudah berusia 35 tahun, jika Fulan aqil

balighdiakhir usianya yang ke-15, maka

Fulan sudah melaksanakan kewajibannya

selama 20 tahun. Pertanyaannya adalah

apakah waktu selama 20 tahun tersebut

sepenuhnya atau minimal sebagaian besar

sudah dipergunakan dalam rangka ibadah

kepada Allah SWT, atau sebaliknya justru

banyakwaktuyangterbuangdengansia-sia?

Kalkulasinya adalah: Pertama, sholat wajib.

Fulanmelaksanakansholat5wakturata-rata

menghabiskanwaktu10menituntuksetiap

waktunya. Berarti dalam kurun waktu 20

tahun waktu yang digunakan untuk sholat

wajibadalah365.000menitatau6.083 jam.

Kedua, membaca Al-Qur’an. Fulan terbiasa

membaca Al-Qur’an dalam sehari selama

30menityangdilakukanba’dasholatsubuh.

Sehingga selama 20 tahun waktu yang

dihabiskan untuk membaca Al-Qur’an oleh

Fulanadalah219.000menitatau3.650jam.

Ketiga, Fulan telah melaksanakan haji dan

berada di tanah suci selama 38 hari. Selama 38

haritersebutFulanmengisiseluruhwaktunya

untuk beribadaah kepada Allah. Maka ibadah

yang dilakukan Fulan selamamelaksanakan

ibadahhajiadalah912jam.Keempat,Fulan

telah melaksanakan puasa Ramadhan dan

tidak pernah meninggalkannya seharipun

selama 20 tahun. Jika setiap harinya Fulan

berpuasa selama 14 jam maka selama 20

tahun Fulan telah puasa Ramadhan selama

8.400jam.

Dariuraiancontohdiatas,Fulantelah

melakukan ibadah-ibadah wajib dan ritual

lainnyasetelahaqilbalighselama19.045jam

atauhanyamencapai11%daritotal175.200

jam selama 20 tahun. Sementara aktivitas

Fulandiluar ibadahwajibdan ritual lainnya

sebanyak 89% atau 156.155 jam. Artinya

Fulan telah menyia-nyiakan 89% waktunya

selama20tahunjikaiatidakmenggunakannya

dalam rangka ibadah kepada Allah SWT.

Oleh karena itu, ibadah yang dimaksud

bukanhanyaibadah-ibadahwajibatauyang

bersifat ritual saja akan tetapi ibadah yang

mencakup seluruh kehidupan manusia atau

disebut “Syumuliyyatul ‘Ibadah” (Totalitas

untukberibadah).

Bagaimana kita dapat menghiasi

waktu dengan nilai-nilai ibadah? Apakah

78 Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011

Hikmah

kita bisa melakukannya? Tentunya sebagai

seorang mukmin harus optimis dalam

melakukan ibadah kepada Allah. Meluruskan

niat untuk mencari ridha Allah SWT serta

berani mengatakan pada diri sendiri

dan kepada orang lain dengan ungkapan

“Isyhaduu biannaa muslim” saksikanlah

sesungguhnya kami adalahmuslim.Dengan

demikian kita siap mengambil langkah-

langkah dalam mencari peluang menghiasi

waktudenganibadahkepadaAllahSWT.

Peluang menghiasi waktu dengan

ibadah kepada Allah SWT dapat diraih dalam

beberapa cara, yaitu: Pertama, mencakup

seluruh hukum agama. Secara singkat

pelaksanaan hukum agama adalah wajib,

sunnah, dan mubah. Wajib, adalah ibadah

yang secara jelas Allah perintahkan, jika

melakukannyamendapatpahaladanapabila

ditinggalkan akan berdosa. Ibadah dalam

katagori wajib ini termuat dalam butir-

butir Rukun Islam yang 5 dan sebagaimana

terdapatdalamAl-Qur’an.Butir-butirtersebut

adalah syahadat, mendirikan sholat, puasa

Ramadhan,menunaikanzakat,danberangkat

haji ke Baitullah.Ibadah-ibadahwajib selain

yang ada dalam rukun Islambanyak juga

disebut oleh Allah SWT dalam Al-Qur’an

diantaranya adalah mengenakan jilbab,

berdakwah, mandi wajib, wudhu, berjihad,

menuntut ilmu dan mengamalkannya,dan

sebagainya.

Adapun sunnah (anjuran) yaitu

apabila dilaksanakan mendapat pahala dan

apabila tidak dilaksanakan maka hilanglah

kesempatan atau peluang mendapat pahala

dariAllahSWT.Amalansunnahlebihbanyak

dari yang Allah wajibkan,contohnya adalah

puasa Senin Kamis, puasa Dawud, puasa

Ayyamulbidh,berqurban,shadaqah,berdzikir,

berdo’a, silaturrahim, mengucapkan salam,

berkata-kata baik, tidak menggunjing,

menghormati tetangga, memuliakan tamu,

danmasihbanyaklagiyanglainnya.

Akan lebih banyak lagi peluang

mendapatkan pahala apabila melakukan

amalan-amalanyangmubah(boleh)dengan

diiringi niat yang baik. Contohnya, sebelum

tidur kita berdo’a danmeniatkan agar esok

harinya dapat bekerja dengan baik.Makan

dan minum diawali do’a dengan harapan

makanandanminumanyangmasukkedalam

tubuh akan menambah stamina sehingga

semangat untuk beribadah kepada Allah

SWT. Pada saat kita lelah dalam perjalanan

kemudiansinggahdimasjiduntukberistirahat

makaakandihitungpahalajikakitaambilair

wudhudanniat untuk i’tikaf beberapa saat

diringi dengan berdzikir kepada Allah dalam

istirahattersebut.

Kedua, mencakup seluruh aspek

kehidupan. Menghiasi hidup dengan ibadah

yang mencakup seluruh aspek hidup

diantaranyaadalah:amal-amalinsting,amal-

amalsosialamal-amalmencaripenghidupan,

danlainsebagainya.

Salahsatuamalinstingadalahmenikah.

Bahkan menikah disebut sebagai setengah

agama. Karena menikah merupakan setengah

agama maka perihal pemilihan pasangan

dan tatacara pernikahanharus diperhatikan

secaraserius.Dariprosespernikahaninisaja

apabilakitalaksanakansesuaiAl-Qur’andan

Al-Haditsmakaakanbanyaksekalinilaiibadah

yangdapatmenjadipahala,contoh:memilih

pasanganyangsholih,meminang,akadnikah,

79Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011

Hikmah

resepsi pernikahan, memberikan mahar,

mengundang tetangga dan kaum kerabat

dalam resepsi pernikahan (nilai silaturahim

dan ukhuwah) dan lain sebagainya. Semua

itu dilakukan dalam rangka membentuk

keluargasakinah,mawaddah,warahmah.

Adapun amal-amal sosial dapat

menjadi tonggak dalam melakukan

da’wahditengah masyarakat dan sebagai

ladangibadah.Karenabiasanyamanusiaakan

taatkepadasiapapunyangdapatmemenuhi

kebutuhnnya akan dua hal, yaitu makanan

dan keamanan. Bahkan Allah menggunakan

dua hal kebutuhan manusia tersebut pada

saatmemerintahkanuntukmenyembahDiri-

Nya.

Mencari penghidupan (bekerja)

merupakan bagian dari ibadah kepada

Allah SWT. Bahkan pada saat melakukan

perjalananketempatkerjapundapatdinilai

ibadah jika kita iringi dengan dzikir kepada

AllahSWT.Sebagaimanayangdilakukanoleh

seorang teman saat berangkat ke tempat

kerjayangmemakanwaktu+45menitbeliau

memanfaatkan waktu perjalanan tersebut

dengan membaca ayat-ayat Al-Qur’an yang

telahdihafalnya.

Ketiga, mencakup seluruh keadaan

manusia. Seluruh keadaan manusia yaitu

amalhati,amalakal,danamalanggotabadan.

Allahmem¬berikanketiganyaagardigunakan

untuk kebaikan dan mencegahnya dari

kemungkaran. Amal hati akan mempunyai

porsiyangsangatbesardanstrategisdalam

memanfaatkan waktu untuk beribadah

kepadaAllahSWT.Diantaraamalhatiadalah

ikhlash,husnuzhan,lapangdada,ridho,cinta

dan benci karena Allah, takut kepada Allah,

sabar,tidaksombong,qona’ah,danlain-lain.

Tafakurterhadappenciptaanlangitdanbumi

serta pergantian malam dan siang adalah

bagian dari amal akal.

Selain tafakur, menuntut ilmu dan

memikirkanpermasalahanumatjugabagian

dariibadahkepadaAllahSWT.ImamGhazali

berkata: “Orang yang di waktu malam

memikirkan permasalahan umat lebih baik

daripadashalatsepenuhmalam”.

Kesempatan beribadah pada anggota

badan meliputi: lisan, mata, kedua telinga,

kedua tangan, dan kedua kaki. Amal-amal

anggota badan meliputi: menampakkan

rasa syukur dengan bebagai pujian kepada-

Nya, perkataan baik, diam, dzikir, memberi

nasihat,menutupi aib yang dilihatnya pada

diri seseorang,melihat ayat-ayat Allah SWT,

menutupiaibyangdidengarnya,mendengar

ayat-ayat Al-Qur’an, menyingkirkan duri

atau hal yang membahayakan dari jalan,

bersalaman, menolong mengangkat beban,

melangkahkankakiketempatyangbaik,dan

lain-lain.

Imam Bukhari dan Muslim

mengetengahkan sebuah riwayat dari Abi

Hurairah RA, dia menerangkan bahwa

Rasulullah SAW telah bersabda: “… Yang

demikian dikarenakan apabila dia

menyempurnakan wudhu lalu keluar pergi ke

masjid melaksanakan shalat jamaah, maka

setiap langkah kakinya akan menambah

derajat (kebaikan) buatnya serta dileburlah

semua kejelekannya…”. Dari hadits tersebut

sangat jelas, bahkan setiap langkahpun

mendapatnilaikebaikandenganditinggikan

derajat dan dihapus dosa oleh Allah SWT

apabila dilandasi dengan niat ibadah.

80 Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011

Randang

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KETIGABELAS ATASPERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG

PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

PRESIDENREPUBLIKINDONESIA,

Menimbang:a.bahwadalamrangkameningkatkandayagunadanhasilgunasertakesejahteraanPegawai NegeriSipil,perlumengubahgajipokokPegawaiNegeriSipilsebagaimanadiaturdalam PeraturanPemerintahNomor25Tahun2010tentangPerubahanKeduabelasAtasPeraturan PemerintahNomor7Tahun1977tentangPeraturanGajiPegawaiNegeriSipil; b.bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksuddalamhurufa,perlumenetapkan PeraturanPemerintahtentangPerubahanKetigabelasAtasPeraturanPemerintahNomor7 Tahun1977tentangPeraturanGajiPegawaiNegeriSipil;Mengingat:1.Pasal5ayat(2)Undang-UndangDasarNegaraRepublikIndonesiaTahun1945; 2.Undang-UndangNomor8Tahun1974tentangPokok-PokokKepegawaian(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun1974Nomor55,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor3041)sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNomor43Tahun1999 (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun1999Nomor169,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor3890); 3.PeraturanPemerintahNomor7Tahun1977tentangPeraturanGajiPegawaiNegeriSipil (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun1977Nomor11,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor3098)sebagaimanatelahduabelaskalidiubahterakhirdengan PeraturanPemerintahNomor25Tahun2010(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2010Nomor31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURANPEMERINTAHTENTANGPERUBAHANKETIGABELASATASPERATURAN PEMERINTAHNOMOR7TAHUN1977TENTANGPERATURANGAJIPEGAWAINEGERISIPIL.

Pasal I 1.MengubahLampiranIIPeraturanPemerintahNomor7Tahun1977tentangPeraturanGaji PegawaiNegeriSipil(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun1977Nomor11,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor3098)sebagaimanatelahduabelaskali diubah dengan Peraturan Pemerintah:

81

a.Nomor13Tahun1980(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun1980Nomor21,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor3162); b.Nomor15Tahun1985(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun1985Nomor21); c.Nomor51Tahun1992(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun1992Nomor90); d.Nomor15Tahun1993(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun1993Nomor21); e.Nomor6Tahun1997(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun1997Nomor19); f.Nomor26Tahun2001(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2001Nomor49); g.Nomor11Tahun2003(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2003Nomor17); h.Nomor66Tahun2005(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2005Nomor151); i.Nomor9Tahun2007(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2007Nomor25); j.Nomor10Tahun2008(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2008Nomor23); k.Nomor8Tahun2009(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2009Nomor21);dan l.Nomor25Tahun2010(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2010Nomor31),

sehinggamenjadisebagaimanatercantumdalamLampiranPeraturanPemerintahini.

2.Ketentuansebagaimanadimaksudpadaangka1berlakusejaktanggal1Januari2011.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran NegaraRepublik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta padatanggal16Februari2011 PRESIDENREPUBLIKINDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONODiundangkan di Jakartapadatanggal16Februari2011

MENTERIHUKUMDANHAKASASIMANUSIAREPUBLIKINDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011

Randang

82

menguraikan secara garis besar mengenai

pengertian, tujuandan ruang lingkupAudit

DenganTujuanTertentu,Audit Pengelolaan

Keuangan, Audit Kepegawaian, Audit atas

BMN, danAudit Tugas dan Fungsi sebagai

bagian dari Audit Dengan Tujuan Tertentu,

manfaatAuditDenganTujuanTertentu,dan

sistempengendalianmanajemen.

Bab I I I Pers iapan Audit (Audit

Pendahuluan),menguraikan tentang dasar

audit,tujuan,informasiyangharusdiperoleh,

pihak yang terkait, teknik dan metode,

serta langkah-langkah pelaksanaan Audit

PengelolaanKeuangan,Audit Kepegawaian,

AuditatasBMNdanAuditTugasdanFungsi.

BabIVPelaksanaanAudit,memperjelas

tentang Pengujian Sistem Pengendalian

Intern yangmeliputi,maksud dan tujuan,

komponen pengendalian yang diuji serta

teknik yangdigunakandanAudit Rinci atas

aspekPengelolaanKeuangan, Kepegawaian,

BMN,TugasdanFungsi

Selanjutnya pada Bab V Pelaporan

HasilAuditberisitentangpenyusunanNotisi

Audit, proses penyusunan Laporan Hasil

AuditdansarantIndaklanjut,bentukdanisi

LaporanHasilAuditsertapemantauantindak

lanjut.[NurulBadruttamam]

Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011

Judul : Audit Operasional Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI Tahun 2010Penulis :TimPenulisItjenPenerbit : Inspektorat Jenderal Kementerian AgamaTerbit : September 2010Tebal :167Halaman

Buku baru karya t im penul i s

Inspektorat Jenderal Kementerian

Agama i n i b e r j u d u l “A u d i t

Operasional” yang tentunyananti

akanmenjadirujukan,ajuandanpanduanbagi

para auditor dalammenjalankan tugasnya,

tentunyadalamrangkameningkatkankualitas

dan profesionalitas auditor Inspektorat

Jenderal Kementerian Agama.

AuditOperasionaltersebutbertujuan

untuk menilai efektivitas, efisiensi dan

keekonomisan pengelolaan keuangan suatu

obyek audit. Hal ini sejalan dengan PMA

Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengawasan

di lingkungan Kemenag yangmenegaskan

bahwaauditsebagaibagiandaripengawasan

merupakan proses identifikasi masalah,

analisis, danevaluasi yangdilakukan secara

independen, obyektif, dan profesional

berdasarkan standar audit, untukmenilai

kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan

keandalan informasimengenai obyek yang

diaudit.

Isibukuini,padababIPendahuluan,

menjelaskantentanglatarbelakang,maksud

dan tujuan, ruang lingkup pedoman dan

sistematika pedoman. Selanjutnya pada

BabIIAuditdenganTujuanTertentu,babini

Resensi Buku

83

Buku setebal 62 halaman ini terdiri

dari 5 (lima) bab. Pada bab I Pendahuluan

dimulai dari latar belakang, dasar hukum,

maksuddantujuan,ruanglingkuppedoman

dan sistematika pedoman.

Bab II Audit Pengelolaan Keuangan

Sebagai Bagian Dari Audit Dengan Tujuan

Tertentu, yang di dalamnyamenguraikan

secara garis besarmengenai pengertian,

tujuandanruanglingkupAuditdenganTujuan

Tertentu,AuditPengelolaanKeuangansebagai

bagian dari Audit dengan Tujuan Tertentu,

manfaatAuditdenganTujuanTertentu,dan

sistem pengendalian intern.

Bab III Persiapan Audit. Bab ini

menguraikan tentang dasar audit, tujuan,

informasi yangharusdiperoleh, pihak yang

terkait, teknik danmetode, serta langkah-

langkah pelaksanaan audit atas pengelolaan

keuangan.

Bab IV tentang Pelaksanaan Audit dan

pada bab V diterangkan tentang pelaporan

Hasil Audit, yangmenguraikan tentang

penyusunan Lembar TemuanAudit , proses

penyusunan LaporanHasil Audit dan saran

tIndak lanjut, bentukdan isi LaporanHasil

Audit serta pemantauan tindak lanjut. [M.

RancahDewa]

Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011

Resensi Buku

Untuk melaksanakan fungsi

te rsebu t seca ra op t ima l ,

maka Inspektorat Jenderal

K e m e n t e r i a n A g a m a

menerbitkan buku “Audit Pengelolaan

Keuangan” yang akan digunakan oleh

para auditor untuk melakukan audit pada

seluruhsatuanorganisasi/kerjadilingkungan

Kementerian Agama.

Dalam hal audit atas pengelolaan

keuangan, ruang l ingkup audit adalah

pertanggungjawabankeuangandanketaatan

pada peraturan perundang-undangan yang

berlaku, kehematan (keekonomisan), daya

guna(efisiensi),sertahasilguna(efektifitas)

dariprogram/kegiatanyangdilaksanakan.

B u ku i n i d i m a k s u d ka n u n t u k

memberikan panduan bagi para auditor pada

Inspektorat Jenderal Kementerian Agama

dalam rangka persiapan, pelaksanaan, dan

pelaporanhasilaudit.Tujuandaripedoman

ini adalah untuk memberikan persepsi

yang sama di antara para auditor pada

Inspektorat Jenderal Kementerian Agama

serta memudahkan dalam pelaksanaan audit

serta diperoleh kesatuan arah dalam rangka

meningkatkan kualitas hasil audit pada satuan

organisasi/kerjadilingkunganKemenag.

Judul : Audit Pengelolaan Keuangan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI Tahun 2010Penulis :TimPenulisItjenPenerbit : Inspektorat Jenderal Kementerian AgamaTerbit : September 2010Tebal :62Halaman

Fokus Foto Itjen

Irjen Mundzier Suparta Memberikan ArahanMurawas Eselon I Pusat 2011 - Itjen Kemenag

Audisi Tim Sosialisasi dan Micro TeachingPPA Tahun 2011 Itjen Kementerian Agama

Gelar Pengawasan (Gerwas)Inspektorat Jenderal Kementerian Agama

Pembukaan Acara Temu Wicara PengawasanEselon I Pusat Kemenag Tahun 2011

Pembekalan bagi Auditor Itjen Kemenag Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

Pemaparan Materi Para Inspektur Wilayahpada Acara Gerwas Itjen Kementerian Agama