Fishbone Analisis Bang Ebtke 2012-2025

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

TARGET REALISTIS PENGEMBANGAN EBTKE

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI

EE n e r g i d a n S u m b e r D a y a M i n e r a l n e r g i d a n S u m b e r D a y a M i n e r a l uu nn tt uu k k KK ee ss ee jj aa hh tt ee rr aa aa nn RR aa kk yy aa tt

© DJEBTKE KESDM - 2012

TARGET REALISTIS PENGEMBANGAN EBTKEHINGGA TAHUN 2025

Jakarta, 26 September 2012

Disampaikan pada:“ Rapat Konsolidasi Pengembangan Sektor EBTKE

dengan Wamen ESDM “


DAFTAR ISI

I. Pendahuluan

II. Proyeksi Pengembangan Energi Baru Terbarukan

III. Roadmap Pengembangan Panas Bumi 2012 - 2025




IV. Roadmap Pengembangan Bioenergi 2012 - 2025

V. Roadmap Pengembangan Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan 2012 – 2025

VI. Roadmap Pengembangan Konservasi Energi 2012 - 2025

2


DAFTAR ISI

I. Pendahuluan









3


Pemerintah melalui Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2006 telahmenetapkan target energi baru terbarukan dalam bauran energinasional paling sedikit 17%;

Berdasarkan Kebijakan Energi Nasional yang baru, pangsa energiprimer yang berasal dari sumber energi baru terbarukan sebesar 25%ditetapkan menjadi target.

Komitmen Presiden Republik Indonesia untuk menurunkan emisi gas

PENDAHULUAN



Komitmen Presiden Republik Indonesia untuk menurunkan emisi gasrumah kaca sebesar 26% dengan upaya sendiri, dan 41% dengandukungan internasional;

Indonesia berpotensi menjadi negara net importir energi pada tahun2019, apabila konservasi energi tidak dimaksimalkan;

Sesuai arahan Wakil Menteri ESDM, target pangsa energi primer yangberasal dari sumber energi baru terbarukan perlu dihitung ulang yanglebih realistis.

4


DAFTAR ISI

I. Pendahuluan









5


ASUMSI PERHITUNGAN KONVERSI ENERGI PRIMER

• 1 TWh listrik dari Pembangkit Listrik TenagaAir dan Surya dibutuhkan energi primersetara dengan 0,086 MTOE

• 1 TWh listrik dari Pembangkit Listrik TenagaPanas Bumi dibutuhkan energi primer setaradengan 0,86 MTOE (dengan efisiensi 10%)

• 1 TOE = 7,33 SBM



• 1 TOE = 7,33 SBM

Sumber:IEA, Keyword Energy Statistic 2010

6


• Kebutuhan energi tahun 2010 sebesar 1138 Juta SBM yang suplainyadipenuhi oleh Minyak 48,39%, Gas Bumi 19,97%, Batu Bara 24,74% danEnergi Terbarukan 6,9%

• Kebutuhan energi tahun 2015 sebesar 1576 Juta SBM yang suplainyadipenuhi oleh Minyak 38,6%, Gas Bumi 19,53%, Batu Bara 33,51%, Energi

PROYEKSI PENGEMBANGAN ENERGI BARU TERBARUKAN (ENERGI PRIMER)



dipenuhi oleh Minyak 38,6%, Gas Bumi 19,53%, Batu Bara 33,51%, EnergiBaru 0,2% dan Energi Terbarukan 8,1%

• Kebutuhan energi tahun 2020 sebesar 2126 Juta SBM yang suplainyadipenuhi oleh Minyak 29,3, Gas Bumi 19%, Batu Bara 35,19%, Energi Baru3,4% dan Energi Terbarukan 13,1%

• Kebutuhan energi tahun 2025 sebesar 2785 Juta SBM yang suplainyadipenuhi oleh Minyak 23,7%, Gas Bumi 19,7%, Batu Bara 35,4%, EnergiBaru 4,5% dan Energi Terbarukan 16,7%

7


TAHUN 2010 2015 2020 2025

SATUAN Juta SBM % Juta SBM % Juta SBM % Juta SBM %

Biofuel 1,4 0,12 15,9 1,0 35,6 1,7 83,1 3,0

Biomasa 8,9 0,79 15,7 1,0 47,8 2,2 145,9 5,2

Panas Bumi 23,6 2,07 39,8 2,5 106,9 5,0 121,9 4,4

Energi Air 44,5 3,91 55,8 3,5 86,6 4,1 112,3 4,0

Energi Surya 0,1 0,01 0,7 0,0 1,3 0,1 1,8 0,1




Energi Surya 0,1 0,01 0,7 0,0 1,3 0,1 1,8 0,1

CBM 0,0 0,00 33,7 2,1 67,4 3,2 101,2 3,6

Minyak 550,5 48,39 608,4 38,6 623,1 29,3 659,7 23,7

Gas 227,2 19,97 307,9 19,5 403,2 19,0 549,8 19,7

Batubara 281,4 24,74 498,1 31,6 753,8 35,5 1009,8 36,3

TOTAL 1138 100 1576 100 2126 100 2785 100

Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralPROYEKSI PENGEMBANGAN ENERGI BARU TERBARUKAN (ENERGI PRIMER)

2020ET

13,1%

EB3,2%

Minyak29,3%

Gas19,0%

Batubara35,5%

2010ET6,9% EB

0,0%

Minyak48,4%Gas

20,0%

Batubara24,7%



2015ET

8,1%

EB2,1%

Minyak38,6%

Gas19,5%

Batubara31,6%

2025

ET16,7% EB

3,6%

Minyak23,7%Gas

19,7%

Batubara36,3%


2025

2010 2020Biofuel

0,1%Biomasa

0,8%

Panas Bumi 2,1%

Hidro3,9%

Surya0,0%

Biofuel12,8%

Biomasa17,2%

Panas Bumi38,4%

Hidro31,1%

Surya0,5%



20252015Biofuel

1,0%Biomasa

1,0%

Panas Bumi 2,5%

Hidro3,5%

Surya0,0%

Biofuel17,9%

Biomasa31,4%

Panas Bumi26,2%

Hidro24,1%

Surya0,4%


2025

TARGET REALISTIS PENGEMBANGAN ENERGI BARU TERBARUKAN

2010Biofuel

0,1%Biomassa

0,8%

Panas Bumi2,1%

Hidro3,9% Surya

0,0%CBM0,0%

Biofuel3,0%

Biomasa5,2% Panas Bumi

4,4%Hidro4,0%



0,0%

Minyak48,39%

Gas19,97%

Batubara24,7%

4,4% 4,0%

Surya0,1%

CBM3,6%

Minyak23,7%

Gas19,7%

Batubara36,3%


ET

KONSERVASI ENERGI PRIMER(15.6%)

Peraturan PresidenNo. 5/2006

16,7 %

2785Juta SBM

3200 Juta SBM

17%2419 Juta SBM 34.6%

3,1%

3298 Juta SBM

ARAH KEBIJAKAN ENERGI

3,6 % EB

Bussiness As Usual

Target Realistis2025



EBT

Gas

Batu Bara

Minyak

19,97%

24,7 %

48,39%

6.9%

ET

Gas

Batu Bara

Minyak

2010 2015 2020Target 2025

DIER

SIVIKA

SI EN

ERG

I

36,25%

23.68 %

19.68 %

1138Juta SBM

20%

30%

33%1649 Juta SBM

20,6%

41.7%

12

Note: • Efisiensi thermal Pembangkit Listrik Tenaga Air dan Panas Bumi sebesar 25%• 1 TOE = 7,33 SBM


DAFTAR ISI

I. Pendahuluan









13


Jenis Energi Satuan 2012 2015 2020 2025

TAMBAHAN KAPASITAS MW 1.226 435 1.110 160

TOTAL KAPASITAS PENGEMBANGAN MW 1.226 2.004 5.389 6.141

PROYEKSI PENGEMBANGAN PANAS BUMI2012 - 2025



14


Regulasi belumharmonis

Ego sektoral

Koordinasi lintas sektor kurangoptimal

Subsidi listrik dan BBM masih diterapkan

Harga jual energi rendahdan berlaku sama (flat) untuk setiap daerah

TUMPANG TINDIH LAHAN KEHUTANAN

ANALISIS PERMASALAHAN PENGEMBANGAN PANAS BUMIDENGAN METODE FISHBONE

TARGET TAHUN

Potensi energi panas bumi sangat besar

Pertumbuhan kebutuhan listrik tinggi

DATA BELUM MEMADAI HARGA BELUM MENCAPAI KEEKONOMIAN

Proses lelang denganmekanisme hargaterendah

UU 27/2003 mengkategorikan

panas bumi sebagai pertambangan

UU 5/1990; UU 41/1999 melarang aktivitas pertambangan dalam kawasan konservasi

Koordinasi lintas sektor kurang

optimal

Terbatasnya SDM Ahli panas bumi

Ketidakpastian tata waktu pemberian izin dan rekomendasi yang diterbitkan Pemda

Perubahan paradigma dalam pengelolaan



Regulasi PSP belum efisien

Insentif untuk panas bumi belum optimal

Dukungan Perbankan nasional masih rendah

NEGOSIASI KONTRAK MEMBUTUHKAN WAKTU YANG LAMA

KEGIATAN PENGEMBANGAN PANAS BUMI

15

TARGET TAHUN 2025 KAPASITAS

TERPASANG PLTP

Tersedia fasilitas insentif fiskal untuk panas bumi

PANJANGNYA TAHAPAN PROSEDUR PSP

INVESTASI KURANG MENARIK

Regulasi belum mengatur kewajiban pembangunan jaringan transmisi secara tegas

Tingginya resiko hulu panas bumi

PLN merupakan single buyer listrik (monopoli)

Membutuhkan investasi yang tinggi pada periode awal proyek

Jaminan Kelayakan Usaha (JKU) belummemenuhi kebutuhanpengembang

dalam pengelolaan energi nasional

Isu lingkungan danprinsip pembangunanberkelanjutan

Standar PPA belum ditetapkan


NO ISU STRATEGIS PERMASALAHAN SOLUSI PENYELESAIAN INSTANSI TERKAIT

1. Data Belum Memadai Koordinasi lintas sektor kurang optimal Menyusun perencanaan kerja dengan unit terkait (Badan Geologi, Biro Hukum dan Humas, Pemda, dll)

DJEBTKE

Regulasi belum harmonis Revisi peraturan-peraturan terkait panas bumi

Terbatasnya SDM Ahli panas bumi Melaksanakan sosialisasi panas bumi ke perguruan tinggi (kegiatan Geothermal

PERMASALAHAN DAN SOLUSI PENYELESAIANPANAS BUMI



perguruan tinggi (kegiatan Geothermal goes to campuss)

2. Panjangnya Tahapan Prosedur PSP

Regulasi PSP belum efisien Revisi Peraturan Menteri ESDM No.02/2009 tentang Pedoman Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi

DJEBTKE

16



3. Tumpang Tindih Lahan Kehutanan

UU 27/2003 mengkategorikan panas bumi sebagai pertambangan

Amandemen UU No.27/2003 tentangPanas Bumi.

DJEBTKE

UU 5/1990; UU 41/1999 melarang aktivitas pertambangan dalam kawasan konservasi

Amandemen UU No. 5/1990 tentangKonservasi SDA Hayati dan UU No. 41/1999 tentang Kehutanan.

Kementerian Kehutanan

Koordinasi lintas sektor kurang optimal Peningkatan koordinasi antar instansi (Kementerian, Pemda, BUMN, Swasta, dll).

KESDM, Kemenhut, Kemenkeu, Kemen BUMN




Ketidakpastian tata waktu pemberian izin dan rekomendasi yang diterbitkan Pemda

Penyusunan NSPK serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang komitmen penyelesaian perijinan Pemda yang menyangkut pengusahaan panas bumi

KESDM, KementerianDalam Negeri

Ego sektoral Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk penyamaan persepsi

KESDM, Kemenhut,Kemendagri, BUMN, dll

17


NO ISU STRATEGIS PERMASALAHAN SOLUSI PENYELESAIAN PIC

4. Investasi Kurang Menarik

Tingginya resiko hulu panas bumi Melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP), menyiapkan “geothermal fund” untuk eksplorasi bagi pengembang panas bumi

Kemenkeu

Pemerintah melakukan kegiatan eksplorasi panas bumi

KESDM

Dukungan Perbankan nasional masihrendah

Melalui Bank Indonesia (BI) sedang mengkaji insentif pendanaan untuk pengembangan

Kemenkeu




rendah insentif pendanaan untuk pengembangan energi terbarukan melalui program green banking

5. Harga BelumMencapaiKeekonomian

Subsidi listrik dan BBM masihditerapkan

Mengalihkan subsidi listrik dan BBM kepada energi panas bumi

KESDM, Kemenkeu

Proses lelang dengan mekanismeharga terendah

• Merevisi PP 59/2007 terkait mekanisme lelang WKP panas bumi

• Penerapan Peraturan Menteri No. 22/2012 terkait Feed-in Tariff panas bumi

KESDM

Harga jual energi rendah dan berlakusama (flat) untuk setiap daerah

18


NO ISU STRATEGIS PERMASALAHAN SOLUSI PENYELESAIAN PIC

6. Negosiasi KontrakMembutuhkan WaktuYang Lama

PLN merupakan single buyer listrik(monopoli)

Pemerintah melalui PMK No. 139/PMK.011/2011 memberikan jaminan kelayakan usaha kepada PT. PLN (Persero)

Kemenkeu

Jaminan Kelayakan Usaha (JKU) belum memenuhi kebutuhanpengembang

Menyusun standar kriteria untuk memperoleh JKU

Kemenkeu,Kemen BUMN

Regulasi belum mengatur kewajiban Menegaskan ketentuan di dalam PPA, terkait KESDM, PLN




pembangunan jaringan transmisi secara tegas

kewajiban pembangunan jaringan transmisi

Standar PPA belum ditetapkan Menetapkan standar PPA untuk proyek panas bumi

KESDM, PLN

19


DAFTAR ISI

I. Pendahuluan









20


Jenis Bioenergi Satuan 2011 2015 2020 2025

Biofuel Juta KL 0,36 2,69 5,80 13,51

Biodiesel Juta KL 0,359 2,35 4,73 9,52

Bioethanol Juta KL 0 0,20 0,80 3,45

PROYEKSI PENGEMBANGAN BIOENERGI 2011 - 2025



Bioethanol Juta KL 0 0,20 0,80 3,45

Biooil Juta KL 0 0,13 0,27 0,54

BioAvtur Juta KL 0 0 0,14 0,16

Biogas Juta m3 1,606 7,762 28,821 107,012

Biomass MWe 500 875 2.670 8.149

Catatan:• Merupakan Proyeksi Energi Final• Satuan: sesuai satuan komoditas bioenergi

21


Harga bahan baku BBNtertentu relatif mahal

Harga bahan baku biomassa tidak stabil

Sarana distribusiBBN Terbatas

Lahan untuk bahan baku bioenergi terbatas

Limbah biomassa lebih banyak yang diekspor

Pendanaan dan mekanismenya

belum memadai

Produktivitas tanaman bioenergi selain sawitmasih rendah

Tanaman bioenergi yang sudah komersil masih

diprioritaskan untuk pangan

Harga jual bioenergibelum kompetitif

InfrastrukturBioenergi terbatas

Belum ada pemetaan lahan bioenergi yang potensial

Harga energi fosilmasih disubsidi

Jaringan penyaluran listrik berbasis Bioenergi terbatas HIP Belum memperhitungkan biaya

Transportasi

Infrastruktur produksi dan penyaluran BBN terbatas

KETERSEDIAANINFRASTRUKTUR

HARGAJAMINAN PASOKANBAHAN BAKU

KONTRIBUSI BIOENERGI THD ENERGI MIX

ANALISIS FISHBONEPERMASALAHAN DALAM PENGEMBANGAN BIOENERGI



Kebijakan lintas sektoraltidak terintegrasi

Koordinasi antar instansi lemah (Kementerian, Pemda,

BUMN, Swasta, dll)

Belum ada kebijakan optimasi pemanfaatan biomasa/limbah

Payung hukum pelaksanaan pengembagan EBT belum memadai

Resistensi Industriterhadap penerapan persentase pemanfaatan BBN

Dukungan badan usahamasih rendah

Kesadaran masyarakat dalam mendukung pemanfaatan

bioenergi masih rendah

Kapasitas Industri lokal masih rendah

Insentif untuk produsen dan konsumen masih kurang

Ahli bioenergi nasional masih sedikit

THD ENERGI MIX NASIONAL TAHUN 2025

SEBESAR 8,2%

PENGEMBANGAN BIOENERGI

KEBIJAKAN/REGULASI

PERMASALAHAN LAINNYA

22



1. Permasalahan hargabelum kompetitif

− Harga energi fosil masih disubsidi− Harga bahan baku biomassa tidak

stabil− Harga bahan baku BBN tertentu relatif

mahal− HIP belum memperhitungkan biaya

Transportasi (biaya distribusi)

−Pengalihan subsidi BBM kepada BBN.−Pembentukan standar harga biomasa sebagai

bahan baku bioenergi−Perbaikan HIP BBN yang memperhitungkan

biaya produksi dan transportasi.−Pembatasan ekspor limbah atau bahan baku

biomassa.

EBTKE ESDM, Kemendag, Kementan, Kemenkeu, Asosiasi Produksi BBN

2. Ketersediaaninfrastrukturbioenergi.

− Jaringan penyaluran listrik berbasisBioenergi terbatas

− Pendanaan dan mekanismenya belum memadai

−Koordinasi dengan instansi terkait untuk penambahan sarana distribusi BBN

−Percepatan pembangunan infrastruktur produksi dan penyaluran bioenergi yakni :

EBTKE ESDM, DJK ESDM, Ditjen Migas ESDM, Kemenhut, Kementan, Kemenkeu, Perbankan, PT

PERMASALAHAN DAN SOLUSI PENYELESAIANBIOENERGI



memadai− Infrastruktur produksi dan penyaluran

BBN terbatas

produksi dan penyaluran bioenergi yakni :a. Pembangunan instalasi penyaluran dari

pembangkit listrik berbasis bioenergi ke jaringan listrik nasional (jaringan listrik PLN)

b. Promosi investasi bioenergi ke pihak perbankan dan calon investor lainnya

Kemenkeu, Perbankan, PT PLN (Persero) dan PT Pertamnina (Persero)

3. Jaminan pasokanbahan baku

− Belum ada pemetaan lahan bioenergi yang potensial

− Tanaman bioenergi yang sudah komersil masih diprioritaskan untuk pangan

− Produktivitas tanaman bioenergi selain sawit masih rendah

− Lahan untuk bahan baku bioenergi terbatas

− Limbah biomassa lebih banyak yang diekspor

−Pembatasan ekspor biomassa untuk bahanbakar pembangkit listrik.

−Pemetaan lahan bioenergi yang potensial.−Peningkatan pengembangan bioenergi

berbasis bahan baku non-pangan.−Koordinasi dengan Kementerian Pertanian

mengenai litbang peningkatan produktivitastanaman sawit.

−Koordinasi dengan K/L mengenaipemanfaatan lahan marginal untuk tanamanbioenergi.

EBTKE ESDM, Kemenhut,Kementan, Kemenkeu, Kemendag, Badan Pertanahan Nasional, Litbang Perkebunan dan Pertanian Kementan, Perguruan Tinggi, BUMN Perkebunan dan Perusahaan Perkebunan

23



4. Kebijakan/regulasi − Koordinasi antar instansi lemah (Kementerian, Pemda, BUMN, Swasta, dll)

− Insentif untuk produsen dan konsumen masih kurang

− Payung hukum pelaksanaan pengembagan EBT belum memadai

− Belum ada kebijakan optimasi pemanfaatan biomasa/limbah

−Payung hukum pelaksanaan pengembangan EBT yang memadai.

−Peningkatan koordinasi antar instansi (Kementerian, Pemda, BUMN, Swasta, dll).

−Pemberian insentif bagi produsen dan konsumen bioenergi.

−Pengintegrasian kebijakan lintas sektoral.−Revisi Indeks Pasar BBN yang memenuhi

keekonomian.−Kebijakan optimalisasi pemanfaatan

Sektor ESDM, Kemenko Perekonomian, Kementerian Terkait (Sesuai regulasi yang akan diterbitkan), PT PLN (Persero) dan PT Pertamnina (Persero),Asososiasi di bidang EBT, perguruan Tinggi, dan LSM di bidang EBT

PERMASALAHAN DAN SOLUSI PENYELESAIANBIOENERGI



pemanfaatan biomasa/limbah− Kebijakan lintas sektoral tidak

terintegrasi

−Kebijakan optimalisasi pemanfaatanbiomassa/limbah.

LSM di bidang EBT

5. Permasalahan lainnya

− Kesadaran masyarakat dalam mendukung pemanfaatan bioenergi masih rendah

− Resistensi Industri terhadap penerapan persentase pemanfaatan BBN

− Ahli bioenergi nasional masih sedikit

− Dukungan badan usaha masih rendah

− Kapasitas Industri lokal masih rendah

−Peningkatan dukungan Badan Usaha dalam peningkatan pemanfaatan bioenergi.

−Peningkatan kesadaran masyarakat dalam mendukung pemanfaatan bioenergi.

−Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia nasional dalam penguasaan teknologi PLT biomassa.

−Peningkatan jumlah ahli bioenergi nasional.−Peningkatan kapasitas industri lokal dalam

usaha penunjang bioenergi.−Law enforcement penerapan persentase

pemanfaatan BBN oleh perusahaan otomotif.

Sektor ESDM, Kemenko Perekonomian, Kementerian Terkait (Sesuai regulasi yang akan diterbitkan), PT PLN (Persero) dan PT Pertamnina (Persero),Asososiasi di bidang EBT, perguruan Tinggi, dan LSM di bidang EBT

24


DAFTAR ISI

I. Pendahuluan









25


JENIS ENERGI SATUAN 2012 2015 2020 2025

Tambahan Kapasitas MW 209,7 1.476,0 4.623,1 3.832,7

Kumulatif Kapasitas Terpasang

MW 6.866,9 8.342,9 12.966,5 16.799,2

PROYEKSI PENGEMBANGAN HIDRO DAN SURYA 2012 - 2025

HIDRO

SURYA



JENIS ENERGI SATUAN 2012 2015 2020 2025

Tambahan Kapasitas MW 39 180 380 490

Kumulatif Kapasitas Terpasang

MW 59 239 619 1.109

SURYA

26


INFRASTRUKTUR PENGELOLAANREGULASI

Feed in Tariff energy hydro terlalu rendah

PemeliharaanPLTMH terbatas

PENGEMBANGAN

Penyusutan debit air

ANALISIS FISHBONEPERMASALAHAN DALAM PENGEMBANGAN ENERGI HIDRO

Belum ada aturanpengusahaan SDA untukketenagaan

Lokasi jauh dari jaringan transmisi Pendangkalan

waduk

Kemampuan pengelolaan PLTMH terbatas

Tidak ada insentifperpajakan/retribusi air

Jaringan distribusiterbatas

Belum ada aturanpenetapan wilayah kerja

Akses transportasiterbatas



PERIZINAN INDUSTRI PENUNJANG

PENGEMBANGAN ENERGI HYDRO PLTA, PLTM, DAN PLTMH

Izin sumber daya air lama

PENGEMBANGAN ENERGI HYDRO

Target 2025 terpasang 16.799 MW

Banyak potensi energi hydro untuk PLTM belum diketahui

Izin dari bupati tanpa batasan waktu yang jelas

Lamanyan prosespenetapan AMDAL

Banyak potensi energi hydro untuk PLTMH belum diketahui

Turbin PLTAdan PLTM masih impor

DATA POTENSI

Lamanya waktunegosiasi PPA untukkapasitas >10 MW

Jasa konstruksi dan konsultan FS dan DED terbatas

Lamanya prosespengurusan Izin pinjampakai lahan

Produsen turbin dan sukucadang PLTMH dalamnegeri terbatas



1. Data Potensi Banyak potensi energi hydro untuk PLTM belum diketahui

Meningkatkan survei inventarisasi potensi PLTM

KESDM, Pemda

Banyak potensi energi hydro untuk PLTMH belum diketahui

Meningkatkan survei inventarisasi FS dan DED untuk PLTMH

KESDM, Pemda

2. Regulasi Belum ada aturan pengusahaan SDA untuk ketenagaan

Percepatan penyusunan Peraturan Pemerintah Pemanfaatan Sumber Daya Air untuk Ketenagaan

KESDM

Belum ada aturan penetapan wilayah Percepatan penyusunan Permen Wilayah KESDM

PERMASALAHAN DAN SOLUSI PENYELESAIANENERGI HIDRO



Belum ada aturan penetapan wilayahkerja

Percepatan penyusunan Permen WilayahKerja Energi Hidro

KESDM

Feed in Tariff energy hydro terlalu rendah

Mengganti FIT energi hidro dengan hargayang lebih menarik bagi investor

KESDM

Tidak ada insentif perpajakan/retribusiair

• Koordinasi dengan Kemenkeu• Sosialisasi pada Pemda

KESDM, Kemenkeu

28



3. Perizinan Izin dari bupati tanpa batasan waktu yang jelas

• Percepatan Permen pengembangan energi hidro

• Sosialisasi kepada pengembang

KESDM

Lamanyan proses penetapan AMDAL • Koordinasi dengan KLH• Koordinasi dengan Pemda

KESDM, KLH, Pemda

Lamanya proses pengurusan Izin pinjam pakai lahan

Koordinasi dengan Kemenhut KESDM, Kemenhut




Lamanya waktu negosiasi PPA untukkapasitas >10 MW

Koordinasi dengan PLN KESDM, PLN

Izin sumber daya air lama Koordinasi dengan Kemen PU dan Balai Sumber Daya Air

KESDM, PU

29



4. Infrastruktur Lokasi jauh dari jaringan transmisi • Diutamakan pengembangan lokasi yang dekat jaringan transmisi

• Pengembang harus memperhitungkan panjang jaringan transmisi


KESDM

Jaringan distribusi terbatas • Diutamakan pengembangan lokasi yang dekat jaringan distribusi

• Pengembang harus memperhitungkan

KESDM




• Pengembang harus memperhitungkan panjang jaringan distribusi


Akses transportasi terbatas • Koordinasi dengan PLN• Sosialisasi pada pengembang

KESDM, PLN

30



5. Industri Penunjang Jasa konstruksi dan konsultan FS dan DED terbatas

Pembinaan jasa konstruksi dan konsultan energi hidro

KESDM

Produsen turbin dan suku cadang PLTMH dalam negeri terbatas

Meningkatkan kemampuan industri dalam negeri

KESDM, Perindustrian

Turbin PLTA dan PLTM masih impor Meningkatkan kemampuan industri dalam negeri


6. Pengelolaan Pendangkalan waduk •Pemeliharaan daerah aliran sungai (DAS) PU, KEHUTANAN, PEMDA




6. Pengelolaan Pendangkalan waduk •Pemeliharaan daerah aliran sungai (DAS)•Penghijauan

PU, KEHUTANAN, PEMDA

Penyusutan debit air •Pemeliharaan DAS•Penghijauan

PU, KEHUTANAN, PEMDA

Pemeliharaan PLTMH terbatas •Meningkatkan kesadaran masyarakat•Diklat teknis pemeliharaan PLTMH•Rehabilitasi kerusakan PLTMH

KESDM, PEMDA

Kemampuan pengelolaan PLTMH terbatas

Sosialisasi masyarakat KESDM, PEMDA

31


INFRASTRUKTUR PENGELOLAANREGULASI

Feed in Tariff energy surya terlalu rendah

Pemeliharaan PLTS Komunal dan tersebar kurang

ANALISIS FISHBONEPERMASALAHAN DALAM PENGEMBANGAN ENERGI SURYA

Belum ada aturanpengusahaan untukenergi surya

Lokasi jauh dari jaringan transmisi

Kemampuan pengelolaan PLTS Komunal dan tersebar terbatasTidak ada insentif

perpajakan/bea masuk

Jaringan distribusiterbatas

Belum ada aturan penetapanwilayah kerja dan quota pengembangan

Akses transportasiterbatas

PENGEMBANGAN

Pengoperasian on-grid masih manual



PERIZINAN INDUSTRI PENUNJANG

PENGEMBANGAN ENERGI SURYA

Lamanyan prosesAMDAL, UKL dan UPL

Industri komponen penunjang PLTS dalam negeri terbatas

DATA POTENSILamanya waktunegosiasi PPA

Industri solar cell dalam negeri belum ada

Lamanya proses pengurusanIzin pengadaan lahan

Produsen panel suryadalam negeri terbatas

Belum tersedia informasi lokasi pengembangan

Belum tersedia informasi quota pengembangan

PENGEMBANGAN ENERGI SURYA

Target 2025 terpasang 1.109 MW



1. Data Potensi Belum tersedia informasi lokasi pengembangan

Meningkatkan koordinasi dengan PLN KESDM, PLN

Belum tersedia informasi quota pengembangan

Meningkatkan koordinasi dengan PLN KESDM, PLN

2. Regulasi Belum ada aturan pengusahaan untukenergi surya

Percepatan penyusunan Peraturan untuk pengusahaan energi surya

KESDM

Belum ada aturan penetapan wilayah Percepatan penyusunan Permen Wilayah KESDM

PERMASALAHAN DAN SOLUSI PENYELESAIANENERGI SURYA



Belum ada aturan penetapan wilayahkerja dan quota pengembangan

Percepatan penyusunan Permen WilayahKerja dan Quota Energi Surya

KESDM

Feed in Tariff energy surya terlalu rendah

Mengganti FIT energi surya dengan hargayang lebih menarik bagi investor

KESDM

Tidak ada insentif perpajakan/bea masuk

• Koordinasi dengan Kemenkeu• Sosialisasi pada Pengembang

KESDM, Kemenkeu

33



3. Perizinan Lamanyan proses AMDAL, UKL dan UPL

• Percepatan Permen pengembangan energi hidro


KESDM

Lamanya waktu negosiasi PPA • Koordinasi dengan PLN• Dibuat FIT baru untuk energi surya

KESDM, PLN

Lamanya proses pengurusan Izin pengadaan lahan

Koordinasi dengan Pemda KESDM, Pemda




34



4. Infrastruktur Lokasi jauh dari jaringan transmisi • Diutamakan pengembangan lokasi yang dekat jaringan transmisi

• Pengembang harus memperhitungkan panjang jaringan transmisi


KESDM

Akses transportasi terbatas • Koordinasi dengan PLN• Sosialisasi pada pengembang

KESDM, PLN

Jaringan distribusi terbatas • Diutamakan pengembangan lokasi yang KESDM




Jaringan distribusi terbatas • Diutamakan pengembangan lokasi yang dekat jaringan distribusi

• Pengembang harus memperhitungkan panjang jaringan distribusi


KESDM

35



5. Industri Penunjang Industri solar cell dalam negeri belum ada



Produsen panel surya dalamnegeri terbatas



Industri komponen penunjang PLTS dalam negeri terbatas






6. Pengelolaan Pengoperasian on-grid masih manual

Peningkatan kemampuan teknis pengelolaan PLTS

KESDM

Kemampuan pengelolaan PLTS Komunal dan tersebar terbatas

•Sosialisasi pada masyarakat•Sosialisasi pada Pemda

KESDM

Pemeliharaan PLTS Komunal dan tersebar kurang

•Meningkatkan kesadaran masyarakat•Diklat teknis pemeliharaan PLTS•Rehabilitasi kerusakan PLTS

KESDM, PEMDA

36


DAFTAR ISI

I. Pendahuluan









37


TARGET KONSERVASI ENERGI SEKTOR PENGGUNA

Industri 10 - 30% 17.00% 41% 6.9%

Komersial 10 - 30% 15.00% 5% 0.7%

Transportasi 15 - 35% 20.00% 37% 7.4%

Rumah Tangga 15 - 30% 15.00% 13% 2.0%

SEKTORPOTENSI

PENGHEMATAN ENERGI

TARGET PENGHEMATAN

ENERGI SEKTORAL (2025)

PORSI KONSUMSI ENERGI FINAL

(2009)

TARGET PENGHEMATAN ENERGI TOTAL

(2025)



Lain-Lain 25% 0.00% 4% 0.0%

TOTAL 100% 17.0%

2011 2012 2013 2014 2015 (2016-20) (2021-25)

Industri 0.01% 1.25% 2.90% 3.50% 4.00% 9.50% 17.00%

Komersial 0.00% 0.50% 2.00% 4.60% 7.40% 13.80% 15.00%

Transportasi 1.50% 4.10% 6.00% 6.80% 9.30% 15.90% 20.00%

Rumah Tangga 1.80% 4.00% 5.60% 7.30% 9.20% 14.00% 15.00%

SEKTOR AKUMULASI TARGET KONSERVASI ENERGI

38


Audit energi sudah dilaksankan

Potensi penghematan energi

masih tinggi

Konservasi energi bagian dari aksi

MANAJEMEN ENERGI BELUM DITERAPKAN

Ketidaktahuan tentang

manajemen energi

Pelaksanaan regulasi masih bersifat sukarela

Pelaksanaan regulasimandatori manajemen

energi belum efektif

Manajer energi yang tersertifikasi masih

sangat terbatasStandard

kompetensi auditor energi belum ada

Tenaga yang kompetendan asessor masih

terbatas

INFRASTRUKTUR TIDAK MEMADAI

Dukungan Perbankan nasional

masih lemah

Sarana/Prasarana sosialisasi konservasi energi masih terbatas

Pola pendanaaninvestasi konservasi

energi belum ada

Model bisnisESCO belum

diterapkan

Mekanismeinsentif/disinsentif

untuk produsenperalatan hemat

energi dan penggunaenergi kurang dari

6000 TOE per tahunbelum ada

Investasi awalteknologi hemat

energi relatifmahal

TINGKAT KEPEDULIAN MASIH RENDAH

Pengetahuan tentangkonservasi energi belumterintegrasi dengan baik

dalam kurikulum sekolah

Sosialisasi konservasi energi masih belum

merata Pengetahuan masyarakat tentang

pentingnya konservasi energi masih rendah

Akses informasi tentang konservasi

energi masih terbatas

ANALISIS FISHBONEPERMASALAHAN DALAM PENERAPAN KONSERVASI ENERGI

PENGGUNAAN



GOOD GOVERNANCE BELUM BERJALAN DENGAN BAIK

Koordinasi antarinstansi Pemerintahan

belum optimal

Ada peluang pendanaan invesatasi

Pemerintah

Beberapa sektor telah merasakan manfaat

konservasi energi

Kewenangan K/L dalam bidang

konservasi energi belum didefinisikan

dengan jelas

bagian dari aksi mitigasi emisi GRK

energi belum ada

HARGA ENERGI RELATIF MURAH

Subsidi listrik dan BBM masih diterapkan

Harga jual energi masihbelum mencapai

keekonomianDaya belimasyarakat

rendah Insentif untuk EBT belum optimal

PENERAPAN STANDARD DAN LABEL KONSERVASI ENERGI MASIH TERBATAS

Kapasitaslaboratorium ujimasih terbatas

Manufaktur engganmenerapkan

standard dan label

Supplier peralatanumumnya hanyasebagai importirdan/atau perakit

Konsumen belumbanyak mengenal

standard dan label

Penegakkanregulasi belum

efektif

Perencanaankonservasi energibelum terintegrasi

Regulasi antar sektorbelum terintegrasi

Pelaksanaan konservasi energi dilakukan secara

parsial

PELAKSANAAN KONSERVASI ENERGI SEKTOR RUMAH TANGGA, INDUSTRI, KOMERSIAL DAN TRANSPORTASI PENGGUNAAN

ENERGIBELUM EFISIEN

39



1. Manajemen Energi Belum Diterapkan

• Ketidaktahuan tentang manajemen energi

• Pelaksanaan regulasi masih bersifat sukarela

• Pelaksanaan regulasi mandatori manajemen energi belum efektif (>6000 TOE per tahun)

• Reward and Punishment belum diterapkan

• Manajer energi yang tersertifikasi

• Kegiatan sosialisasi manajemen energi• Menyusun regulasi baru yang bersifat

lebih mengikat atau mandatori• Menyampaikan surat edaran atau surat

teguran tertulis kepada industri > 6000 TOE per tahun untuk melaksanakan manajemen energi

• Menerapkan pelaksanaan reward and punishment

• Menunjuk dan memberikan

Industri, KementerianPerindustrian, Asosiasi

PERMASALAHAN DAN SOLUSI PENYELESAIANKONSERVASI ENERGI



• Manajer energi yang tersertifikasi masih sangat terbatas

• Standard kompetensi auditor energi belum ada

• Tenaga yang kompeten masih terbatas

• Tenaga Asessor masih terbatas

• Menunjuk dan memberikan kesempatan kepada industri > 6000 TOE per tahun agar mengirimkan peserta yang ditunjuk sebagai manajer energi

• Menyusun Standard kompetensi auditor energi

• Melakukan pendidikan dan pelatihan • Melakukan pendidikan dan pelatihan

40



2. Infrastruktur tidakmemadai

• Pola pendanaan investasi konservasi energi belum ada

• Dukungan Perbankan nasional masih lemah

• Mekanisme insentif/disinsentif untuk produsen peralatan hemat energi dan pengguna energi kurang dari 6000 TOE per tahun belum ada

• Investasi awal teknologi hemat

• Menyusun guideline pendanaan investasi konservasi energi

• Melakukan sosialisasi konservasi energi di sektor perbankan dan berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia

• Menyusun tatacara dan mekanisme insentif/disinsentif untuk produsen peralatan hemat energi dan pengguna energi kurang dari 6000 TOE per tahun

• Mengusulkan kepada Kementerian Keuangan agar

Kemenkeu, Institusiperbankan, Asosiasi,




• Investasi awal teknologi hemat energi relatif mahal

• Sarana/Prasarana sosialisasi konservasi energi masih terbatas

• Sumber dana khusus untuk KE misal berupa dana bergulir dan berbunga rendah belum tersedia

• Model ESCO sebagai alternatif pembiayaan proyek investasi EE belum diterapkan

• Mengusulkan kepada Kementerian Keuangan agar dapat diberikan kemudahan fasilitas investasi konservasi energi (sebagai contoh: tax holiday dan PPNDTP)

• Melengkapi sarana/prasarana untuk sosiaslisasi konservasi energi

• Meniadakan disparitas antara harga subsidi dengan harga keekonomian (listrik dan BBM) sehingga mendorong sumber dana khusus untuk KE

• Perlu ada pilot project sebagai showcase, sosialisasi kepada pengguna energi dan perbankan, akreditasi ESCO untuk meningkatkan trust dari user dan perbankan (butuh peraturan dari BI dan regulasi channeling), bantuan pendanaan dan guarantee scheme dari Pemerintah sebagai antisipasi proyek gagal

41



3. Tingkat kepedulianmasyarakat masihrendah

• Sosialisasi konservasi energi masih belum merata

• Pengetahuan masyarakat tentang pentingnya konservasi energi masih rendah (belum ada kebutuhan untuk berhemat)

• Akses informasi tentang konservasi energi masih terbatas

• Melakukan sosialisasi konservasi energi di wilayah yang belum terjamah kegiatan sosialisasi konservasi energi (wilayah kabupaten/kota)

• Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya konservasi energi melalui pendidikan/pelatihan/workshop/seminar

• Membuat Clearinghouse konservasi

Kementerian ESDM, Pemerintah daerah, Kemendiknas, LSM




terbatas• Pengetahuan tentang konservasi

energi masih belum terintegrasi dengan baik dalam kurikulum sekolah

• Membuat Clearinghouse konservasi energi yang menyediakan berbagai macam informasi tentang konservasi energi

• Melakukan kerjasama denganKementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar konservasi energi menjadi substansi kurikulum SD, SMP, dan SMA

4. Harga energi relatif murah

• Subsidi listrik dan BBM masih diterapkan

• Harga jual energi masih belum mencapai keekonomian

• Daya beli masyarakat rendah• Insentif untuk EBT belum

optimal

• Melakukan kajian harga jual energi • Meningkatkan pertumbuhan ekonomi • Menyusun kebijakan insentif dan

pendanaan EBT

Kemenkeu, DPR,Kementerian ESDM, PLN, Pertamina

42



5. Penerapan standard dan label konservasi energi masih terbatas

• Manufaktur enggan menerapkanstandard dan label

• Supplier peralatan umumnyahanya sebagai importir

• Konsumen belum banyakmengenal standard dan label

• Penegakkan regulasi belumefektif

• Menerapkan sanksi/disinsentif kepadaperusahaan/manufaktur yang engganmenerapkan standard dan label

• Melakukan koordinasi dengan instansiterkait dalam pengawasan imporperalatan hemat energi

• Melakukan sosialisasi standard danlabel peralatan hemat energi

• Melakukan implementasi terhadap

Kementerian ESDM, BSN, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan




• Melakukan implementasi terhadapregulasi-regulasi yang telah disahkan

6. Good governance belum berjalan dengan baik

• Perencanaan konservasi energi belum terintegrasi

• Regulasi antar sektor belum terintegrasi

• Kewenangan K/L dalam bidang konservasi energi belum didefinisikan dengan jelas

• Pelaksanaan konservasi energi dilakukan secara parsial

• Menyususun perencanaan konservasi energi lebih terpadu

• Menyiapkan regulasi intersektoral • Menyusun kesepakatan bersama antar

Kementerian/Lembaga dalam bidang konservasi energi

• Mengintegrasikan kegiatan konservasi energi antar Kementerian/Lembaga

Kementerian ESDM

43


Terima Kasih



Go Green Indonesia !energi hijau, energi masa depan

www.ebtke.esdm.go.id

Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav. 49 Jakarta 12950; Telp/Faks : 021-5250575

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI

44


LAMPIRAN



LAMPIRAN

45


Komitmen Presiden pada G-20 Pittsburgh dan COP15

Untuk mengurangi emisi gas rumah kaca pada tahun 2020

SASARAN “INISIATIF ENERGI BERSIH” (KOMITMEN PADA PERUBAHAN IKLIM)



Kehutanan 14%

Energi 6%

Sampah 6%

Melalui pengembanganenergi baru terbarukan dan

pelaksanaan konservasienergi dari seluruh sektor

26% 41%Upaya sendiri Upaya sendiri dandukungan internasional

46




47


No WKP Panas Bumi Pengembang Status Saat IniKapasitas Terpasang

(MW)

Pengembangan (MW)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 Sibayak Sinabung PGE 12

2 Cibeureum Parabakti PGE-CGS 377

3 Ulubelu PGEPengembangan Unit 1 & 2 (110 MW)

110 55 55

4 Ulumbu PLNCommisioning Unit 1 & 2 (2 x 2,5 MW)

5

5Mataloko

Dalam tahappenyelesaian, commissioning 1,7 MW

2,5

6

Pangalengan

Geo Dipa Dalam pengembangan 60 60 60

7 PGE-StarEnergyBeroperasi 2 Unit (227 MW), tambahan 187 MW

227 60 127

8 Cibuni KJK Teknosa Eksploitasi 10

9 Sarulla PGE-SOLPembahasan kepemilikan aset

110 110 110

PT Sabang Geo

ROAD MAP PENGEMBANGAN PANAS BUMI SAMPAI 2025



10 JaboiPT Sabang Geo Energy

Negosiasi PPA 10

11 Cisolok-Cisukarame PT Jabar Rekind Negosiasi PPA 40

12 Tampomas PT Wijaya Karya Jabar Negosiasi PPA 45

13 Jailolo PT Star Energy Hal Negosiasi PPA 10

14 Hu'u Daha PT Pacific Geo Energy Negosiasi PPA 20

15 Sokoria PT Sokoria Geo Ind Negosiasi PPA 10

16 Atadei PT Westindo Utama Eksplorasi 5

17 Lahendong PGEBeroperasi 4 Unit (80 MW), tambahan 40 MW

80 40

18 Kamojang-Darajat

PGE-CGI 270

PGEBeroperasi 3 Unit (200 MW) dari Kamojang, tambahan 30 MW

200 30 60

19 Lumut Balai PGE Eksplorasi 110

20 Karaha PGE Eksploitasi 30

21 Hululais PGE Eksplorasi 55 55

22 Sungai Penuh PGE Eksplorasi 110

23 Tulehu PLN Eksplorasi 20

24Liki Pinawangan Muaralaboh

PT Supreme E M Eksplorasi 220

48



(MW)

Pengembangan (MW)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

25 Rantau Dadap PT Supreme E R DNegosiasi PPA & Govt. Guarantee

220

26 Gn. Rajabasa PT Supreme E R Eksplorasi 220

27 Tangkuban Perahu PT Tangkuban Perahu Eksplorasi 110

28 Dieng Geo Dipa Beroperasi 60 MW (Unit 1) 60 55 55

29 T. Perahu Ciater PT WSS Eksplorasi 30

30 Marana Persiapan lelang ulang WKP 20

31 Songa Wayaua Proses lelang WKP 5

32 Sembalun Usulan penetapan WKP 20

33 Buyan Bratan (Bedugul) PGE-Bali EnergyMenunggu rekomendasi Gubernur

30

34 Kotamobagu PGE 40

35 Iyang Argopuro PGE 55

36 Sorik Merapi-Roburan PT Sorik Merapi Geo Negosiasi PPA 80

37 Guci PT Spring Energi Sentosa Negosiasi PPA 55

38 Baturaden PT Sejahtera Alam Energi Negosiasi PPA 110

ROAD MAP PENGEMBANGAN PANAS BUMI SAMPAI 2025 Lanjutan ...



38 Baturaden PT Sejahtera Alam Energi Negosiasi PPA 110

39 Belawan Ijen PT.Medco Cahaya Geothermal Negosiasi PPA 110

40 Telaga Ngebel PT. Bakrie Darmakarya Energi Negosiasi PPA 55 110

41 Ungaran PT.Giri Indah Sejahtera Negosiasi PPA 55

42 Suoh SekincauPT.Chevron Geothermal Suoh Sekincau

Negosiasi PPA 110 110

43 Bukit Kili 55

44 Gunung Talang 5

45 Danau Ranau 110

46 Seulawah Agam 55

47 Sipoholon Ria-Ria 55

48 Gunung Endut 55

49 Gunung Ciremai 110

50 Bonjol 165

51 Candi Umbul Telomoyo 55

52 Simbolon Samosir 110

53 Way Ratai 55

54 Bora Pulu 5

55 Gunung Lawu 55

56 Kepahiang 55

49



(MW)

Pengembangan (MW)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

57 Oka Ile Ange 5

58 Arjuno Welirang 110

59 Gn. Gede Pangrango) 20

60 Pentadio 5

61 Gn.Hamiding 60

62 Graho Nyabu 55

63 G. Geureudong 55

64 Laenia 20

65 Bittuang 10

66 Way Selabung 10

67 Limbong 5

68 Wapsalit 5

69 Cubadak - Talu 20

70 Dolok Marawa 10

71 Tehoru 5

ROAD MAP PENGEMBANGAN PANAS BUMI SAMPAI 2025 Lanjutan ...



71 Tehoru 5

72 Sumani 55

73 Simisioh 20

74 Wai Umpu 20

75 Talu -Tombang 10

76 Tanjung Sakti 10

TAMBAHAN KAPASITAS (MW) 1.226 115 3 225 435 1.015 300 425 535 1.110 247 130 175 40 160

TOTAL KAPASITAS PENGEMBANGAN (MW) 1.226 1.341 1.344 1.569 2.004 3.019 3.319 3.744 4.279 5.389 5.636 5.766 5.941 5.981 6.141

50


Jenis Bioenergi

Satuan 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Biofuel Juta KL 0,36 0,90 1,93 2,31 2,69 3,16 3,63 4,28 4,92 5,80 6,67 8,61 9,91 11,75 13,51

Biodiesel Juta KL 0,359 0,9 1,78 2,05 2,35 2,71 3,11 3,58 4,12 4,73 5,45 6,26 7,20 8,28 9,52

Bioethanol Juta KL 0 0 0,05 0,15 0,20 0,30 0,35 0,50 0,58 0,80 0,92 2,00 2,30 3,00 3,45

Biooil Juta KL 0 0 0,1 0,12 0,13 0,15 0,17 0,20 0,23 0,27 0,31 0,35 0,40 0,47 0,54




BioAvtur Juta KL 0 0 0 0 0 0,08 0,08 0,13 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,16 0,16

Biogas Juta m3 1,606 3,533 4,593 5,971 7,762 10,091 13,119 17,054 22,170 28,821 37,468 48,708 63,321 82,317 107,012

Biomass MWe 500 550 600 700 875 1.094 1.367 1.709 2.136 2.670 3.338 4.172 5.215 6.519 8.149

Catatan:• Merupakan Proyeksi Energi Final• Satuan: sesuai satuan komoditas bioenergi

51

Revisi HIP BBN Generasi IIRegulasi optimasi pemanfaatan Limbah


Jenis Bioenergi

Satuan 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Biofuel juta 2,08 5,22 11,35 13,67 15,90 19,22 22,05 26,24 30,09 35,43 40,65 52,86 60,69 72,03 82,72

Biodiesel juta

SBM 2,08 5,22 10,32 11,87 13,65 15,70 18,06 20,77 23,88 27,46 31,58 36,32 41,77 48,03 55,24

Bioethanol juta

SBM - -0,33 0,99 1,32 1,98 2,28 3,30 3,80 5,28 6,07 13,20 15,18 19,80 22,77

Biooil juta

SBM - -0,70 0,81 0,93 1,06 1,22 1,41 1,62 1,86 2,14 2,46 2,83 3,26 3,75

BioAvtur juta

SBM - - - - -0,47 0,49 0,77 0,80 0,83 0,85 0,88 0,91 0,94 0,97




BioAvtur SBM - - - - -

0,47 0,49 0,77 0,80 0,83 0,85 0,88 0,91 0,94 0,97

Biogas juta

SBM 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 0,11 0,14 0,18 0,23 0,30 0,39

Biomass juta

SBM 8,95 9,84 10,74 12,53 15,66 19,58 24,47 30,59 38,24 47,80 59,75 74,68 93,35 116,69 145,87

TOTAL juta

SBM 11,0 15,1 22,1 26,2 31,6 38,8 46,6 56,9 68,4 83,3 100,5 127,7 154,3 189,0 229,0

Catatan:• Merupakan Proyeksi Energi Primer• Satuan: Juta SBM (Setara Barel Minyak)• Share terhadap total energi primer tahun 2025 sebesar

8,2% dari 2785 Juta SBM

52

JENIS ENERGI SATUAN FAKTOR PENGALI SATUAN KETERANGAN

Biodiesel juta KL 5.8 juta BOE

Bioethanol juta KL 6.6 juta BOE

Biooil juta KL 7 juta BOE

BioAvtur juta KL 5.9 juta BOE

Biogas juta m3 0,62*5,9/1000 juta BOE 1 m3/0,62 L mitan,

F=5,9

Biomass MWe365*24*0,613/100

0.000/0,3 juta BOE

365 hari,24 jam, F=0,613/efisiensi

30%

Revisi HIP BBN Generasi IIRegulasi optimasi pemanfaatan Limbah


JENIS ENERGI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Tambahan Kapasitas (MW)

1,8 3,0 213,0 1.260,0 909,0 342,0 488,2 536,3 2.348,1 1.141,4 800,0 424,5 1.136,8 330,0

Kumulatif Kapasitas Terpasang (MW)

6.866,9 6.869,9 7.082,9 8.342,9 9.251,9 9.593,9 10.082,1 10.618,4 12.966,5 14.107,9 14.907,9 15.332,4 16.469,2 16.799,2

Juta STM 6,27 6,27 6,47 7,62 8,45 8,76 9,21 9,70 11,84 2,88 13,62 14,00 15,04 15,34

ENERGI AIR (HIDRO)



JENIS ENERGI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Tambahan Kapasitas (MW)

10 65 115 115 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Kumulatif Kapasitas Terpasang (MW)

39 104 219 334 384 434 484 534 584 634 684 734 784 834

GWh 135,60 363,36 766,32 1.169,28 1.344,48 1.519,68 1.694,88 1.870,08 2.045,28 2.220,48 2.395,68 2.570,88 2.746,08 2.921,28

Juta STM 0,01 0,03 0,07 0,10 0,12 0,13 0,15 0,16 0,18 0,19 0,21 0,22 0,24 0,25

ENERGI SURYA

53

Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralDAFTAR PLTA YANG DIKEMBANGKAN PLN

NO NAMA TIPE PROVINSI KAB/KOTA KOORDINATKAP ASITAS

(MW)COD

1 Sawangan ROR Sulut Minahasa 1° 15' N 124° 55' E 16 2014

2 Jatigede RES Jabar Sumedang 6° 51' S 108° 5' E 110 2014

3 Peusangan 1-2 ROR Aceh Aceh Tengah 4° 37' N 96° 43' E 86 2015

4 Asahan 3 ROR Sumut Asahan 2° 34' N 99° 21' E 174 2015

5 Upper Cisokan-PS PST Jabar Bandung Barat dan Cianjur 6° 56' S 107° 10' E 1000 2015

6 Merangin-2 ROR Jambi Kerinci 2° 10' S 101° 36' E 350 2016

7 Kalikonto-2 RES Jatim Malang 7° 53' S 112° 24' E 62 2016

8 Konaweha-4* RES Sultra Kendari dan Kolaka 3° 42' S 121° 45' E 26 2016

9 Konaweha* RES Sultra Kolaka 3° 50' S 121° 55' E 50 2016

10 Bakaru (2nd) ROR Sulsel Pinrang 3° 27' S 119° 36' E 126 2016

11 Simanggo-2 ROR Sumut Humbang Hasundutan 2° 17' N 98° 25' E 90 2018

12 Masang-2 ROR Sumbar Agam 0° 9' S 100° 13' E 52 2018



12 Masang-2 ROR Sumbar Agam 0° 9' S 100° 13' E 52 2018

13 Karangkates Ext. RES Jatim Malang 8° 09' S 112° 26' E 100 2018

14 Ketaun-1* RES Bengkulu Rejang Lebong 3° 14' S 102° 25' E 86.6 2018

15 Lariang - 8* ROR Sulteng Poso 1° 55' S 120° 6' E 12.8 2018

16 Kluet-1 ROR Aceh Aceh Selatan 3° 35' N 97° 12' E 40.6 2019

17 Meulaboh-5 ROR Aceh Nagan Raya 4° 26' N 96° 26' E 43 2019

18 Kumbih-3 ROR Sumut Pakpak Bharat 2° 37' N 98° 6' E 41.8 2019

19 Sibundong-4 ROR Sumut Tapanuli Utara 2° 4' N 98° 44' E 31.6 2019

20 Isal-2 RES Maluku Maluku Tengah 3° 5' S 129° 37' E 60 2019

21 Alas - 4* RES Aceh Aceh Selatan 3° 10' N 97° 55' E 150 2019

22 Warsamson RES Pabar Sorong 0° 48' S 131° 23' E 49 2019

23 Wai Rantjang ROR NTT Manggarai 8° 35' S 120° 28' E 15 2020

24 Lake Toba PST Sumut Dairi 2° 46' N 98° 41' E 400 2020

25 Ordi-5 ROR Sumut Pakpak Bharat 2° 31' N 98° 6' E 26.8 2020


54



(MW)COD

23 Wai Rantjang ROR NTT Manggarai 8° 35' S 120° 28' E 15 2020

24 Lake Toba PST Sumut Dairi 2° 46' N 98° 41' E 400 2020



27 Besai-2 ROR Lampung Lampung Barat 4° 56' S 104° 30' E 44 2020

28 Pinoh RES Kalbar Sintang 0° 31' S 114° 44' E 198 2020

29 Poko RES Sulsel Mamasa 3° 26' S 119° 35' E 233 2020

30 Watunohu-1 ROR Sultra Kolaka Utara 3° 24' S 121° 5' E 57 2020

31 Matenggeng. PST Jabar Cilacap 887 2020

32 Kelai-2 RES Kaltim Berau 1° 40' N 117° 5' E 168 2020

33 Kluet-3 ROR Aceh Aceh'Selatan 3° 24' N 97° 13' E 23.8 2021

34 Grindulu-PS-3 PST Jatim Pacitan 8° 8' S 111° 12' E 1000 2021

DAFTAR PLTA YANG DIKEMBANGKAN PLN Lanjutan ...



34 Grindulu-PS-3 PST Jatim Pacitan 8° 8' S 111° 12' E 1000 2021

35 Masuni RES Sulsel Polewali Mandar 3° 12' S 119° 8' E 400.2 2023

36 Lariang-6 RES Sulteng Mamuju Utara 1° 40' S 119° 52' E 209.4 2024

37 Mong RES Sulsel Soppeng 4° 29' S 120° 0' E 255.6 2024

38 Merangin-5 RES Jambi Merangin 2° 11' S 101° 59' E 23.9 2024

39 Tampur-1 RES Aceh Aceh Timur 4° 13' N 97° 39' E 330 2025

40 Konaweha-3 RES Sulteng Kolaka 3° 44' S 121° 50' E 24 2026

41 Meulaboh-2 ROR Aceh Nagan Raya 4° 23' N 96° 37' E 37 2026

42 K. Konto-PS PST Jatim Malang 7° 51' S 112° 23' E 1000 2027

43 Maung RES Jateng Banjarnegara 7° 20' S 109° 43' E 360 2028

55



(MW)COD

1 Poso-1 ROR Sulteng Poso 1° 41' S 120° 39' E 204 2011

2 Simpang Aur ROR Bengkulu Kepahiang 3° 35'S 102° 31' E 29 2014

3 Rajamandala ROR Jabar Bandung 6° 50' S 107° 19' E 58 2014

4 Lawe Mamas ROR Aceh Singkil 3° 30' N 97° 38' E 50 2016

5 Wampu ROR Sumut Karo 3° 10' N 98° 13' E 84 2016

6 Hasang* ROR Sumut Toba Samosir 2° 17' N 99° 26' E 40 2016

7 Semangka* ROR Lampung Tanggamus 5° 21' S 104° 21' E 56 2016

8 Kusan* RES Kalsel Tanah Bumbu 3° 25' S 115° 33' E 65 2016

9 Asahan 4-5 RES Sumut Asahan 2° 35' N 99° 25' E 60 2017

10 Malea ROR Sulsel Enrekang 3° 10' S 119° 46' E 182 2017

11 Bonto Batu ROR Sulsel Enrekang 3° 17' S 119° 42' E 100 2017

12 Poso-2 ROR Sulten Poso 1° 37' S 120° 41' E 132.8 2018

DAFTAR PLTA YANG DIKEMBANGKAN IPP



12 Poso-2 ROR Sulten Poso 1° 37' S 120° 41' E 132.8 2018

13 Poigar-3* ROR Sulut Kotamobagu 0° 52' N 124° 23' E 14 2018

14 Peusangan-4 ROR Aceh Aceh Tengah 4° 46' N 96° 41' E 30.9 2019

15 Jambo Papeun-3 ROR Aceh Aceh Selatan 3° 31' N 97° 13' E 25.4 2019

16 Bila-2 ROR Sumut Tapanuli Selatan 1° 55' N 99° 33' E 42 2019

17 Endikat-2 ROR Sumsel Lahat 4° 6' S 103° 22' E 22 2019

18 Raisan-1 ROR Sumut Tapanuli Tengah 1° 50' N 98° 50' E 26.2 2020

19 Toru-2 ROR Sumut Tapanuli Utara 1° 55' N 99° 1' E 33.6 2020

20 Siria ROR Sumut Humbang Hasundutan 2° 15' N 98° 33' E 16.5 2020

21 Gumanti-1 ROR Sumbar Solok 1° 7' S 100° 53' E 15.8 2020

22 Sinamar-2 ROR Sumbar Tanah Datar 0° 25' S 100° 45' E 25.6 2020

23 Sinamar-1 ROR Sumbar Lima Puluh Kota 0° 20'S 100° 45' E 36.6 2020

24 Anai-1 ROR Sumbar Padang Pariaman 0° 34' S 100° 20' E 19.1 2020

25 Padang Guci-2 ROR Bengkulu Kaur 40 24' S 103° 18' E 21 2020

56


NO NAMA TIPE PROVINSI KAB/KOTA KOORDINATKAP

ASITAS(MW)

COD

26 Semung-3 ROR Lampung Lampung Timur 5° 18' S 105° 25' E 20.8 2020

27 Tamboli ROR Sultra Kolaka 3° 53' S 121° 22' E 25.8 2020

28 Mala-2 ROR Maluku Seram Bagian Barat 2° 56' S 128° 28' E 30.4 2020

29 Tina ROR Maluku Buru Selatan 3° 42' S 126° 42' E 12 2020

30 Cibareno-1 ROR Jabar Lebak 6° 50' S 106° 26' E 17.5 2020

31 Sibubung-1 ROR Aceh Aceh Selatan 3° 30' N 97° 19' E 32.4 2021

32 Seunangan-3 ROR Aceh Nagan Raya 4° 14' N 96° 30' E 31.2 2021

33 Tala RES Maluku Maluku Tengah 3° 17' S 128° 38' E 54 2021

34 Karama-1 RES Sulsel Mamuju 2° 20' S 119° 40' E 800 2022

35 Teunom-1 RES Aceh Pidie 4° 54' N 95° 59' E 24.3 2023

36 Woyla-2 RES Aceh Aceh Barat 4° 34' N 96° 12' E 242.1 2024

DAFTAR PLTA YANG DIKEMBANGKAN IPP Lanjutan ...



36 Woyla-2 RES Aceh Aceh Barat 4° 34' N 96° 12' E 242.1 2024

37 Ramasan-1 RES Aceh Aceh Timur 4° 37' N 97° 21' E 119 2024

38 Teripa-4 RES Aceh Gayo Lues 4° 1' N 96° 53' E 184.8 2024

39 Teunom-3 RES Aceh Aceh Jaya 4° 37' N 95° 58' E 102 2024

40 Teunom-2 RES Aceh Aceh Barat 4° 34' N 96° 0' E 230 2026

41 Sibubung-3 ROR Aceh Aceh Selatan 3° 24' N 97° 15' E 22.6 2026

42 Toru-3 RES Sumut Tapanuli Selatan 1° 34' N 99° 9' E 227.6 2026

43 Lasolo-4 RES Sulteng Konawe 3° 26' S 121° 59' E 100 2026

44 Batang Hari-4 RES Sumbar Solok 1° 16' S 101° 15' E 216 2027

45 Batu RES Sulsel Enrekang 3° 26' S 119° 42' E 271 2027

46 Kuantan-2 RES Sumbar Sawahlunto Sijunjung 0° 38' S 101° 20' E 272.4 2028

57


RESOURCES (MWe)

% RESERVE

(MWe) %

Speculative Hypothetical

45.17%

Possible Probable Proven

54.83%8.231 4.964 12.909 823 2.288

13.195 16.020

POTENSI PANAS BUMI INDONESIA



13.195 16.020

29.215

Source: Badan Geologi, Kementerian ESDM Desember 2011

58


No. Nama WKP Panas BumiCad. Terduga

(MW)Renc. Peng. Harga per kWh Status Pemegang IUP Permasalahan

1 LIKI PINANGAWAN MUARALABOH, SUMBAR

400 220 9.4 ¢ USD IUP Telah Terbit PT. Supreme Energy Muaralaboh

Negosiasi PPA, proses relinquish

2 GN. RAJABASA, LAMPUNG 91 220 9.5 ¢ USD IUP Telah Terbit PT. Supreme Energy Rajabasa

3 JABOI, NAD 50 10 Rp. 1705 IUP Telah Terbit PT. Sabang Geothermal Energi

4 SORIK MARAPI-ROBURAN-SAMPURAGA, SUMUT

200 240 8.10 ¢ USD IUP Telah Terbit PT. Sorik Marapi Geothermal Power

5 CISOLOK CISUKARAME, JABAR

30 - 45 40 Rp. 630,00 IUP Telah Terbit PT. Jabar Rekind Geothermal Negosiasi PPA

6 GN. TANGKUBAN PERAHU, JABAR

100 120 Rp. 533,60 IUP Telah Terbit PT. Tangkuban Perahu Geothermal Power

Negosiasi PPA

7 GN. TAMPOMAS, JABAR 20 - 50 45 Rp. 598,00 IUP Telah Terbit PT. Wijaya Karya Jabar Power Negosiasi PPA

8 GN. UNGARAN, JATENG 100 110 8.09 ¢ USD IUP Telah Terbit PT. Giri Indah Sejahtera Negosiasi PPA, ijin pinjam pakai lahan

WKP PANAS BUMI SETELAH UU NO. 27/2003



8 GN. UNGARAN, JATENG 100 110 8.09 ¢ USD IUP Telah Terbit PT. Giri Indah Sejahtera pakai lahan

9 SOKORIA, NTT 30 30 Rp. 1.250,69 IUP Telah Terbit PT. Sokoria Geothermal Indonesia

Negosiasi PPA, proses relinquish

10 ATADEI, NTT 40 10 9.5 ¢ USD IUP Telah Terbit PT. Westindo Utama Karya Negosiasi PPA

11 JAILOLO, MALUT 75 10 Rp. 1.727,54 IUP Telah Terbit PT. Star Energy Geothermal Halmahera

Negosiasi PPA

12 SUOH SEKINCAU, LAMPUNG 230 220 6.9 ¢ USD IUP Telah Terbit PT. Chevron Geothermal Suoh Sekincau

Negosiasi PPA

13 RANTAU DEDAP, SUMSEL 106 220 8.86 ¢ USD IUP Telah TerbitPT. Supreme Energy Rantau Dedap

14 BATURADEN, JATENG 175 220 9.47¢ USD IUP Telah Terbit PT. Sejahtera Alam Energy Negosiasi PPA

15 GUCI, JATENG 79 55 9.09 ¢ USD IUP Telah Terbit PT. Spring Energi SentosaNegosiasi PPA,

ijin pinjam pakai lahan

16KALDERA DANAU BANTEN, BANTEN

115 110 8.39 ¢ USD IUP Telah Terbit PT. Sintesa Banten Geothermal Negosiasi PPA

17 BLAWAN - IJEN, JATIM 270 110 8.58 ¢ USD IUP Telah Terbit PT. Medco Cahaya Geothermal Negosiasi PPA

59


No. Nama WKP Panas BumiCad. Terduga

(MW)Renc. Peng. Harga per kWh Status Pemegang IUP Permasalahan

18 TELAGA NGEBEL, JATIM 120 165 7.55 ¢ USD IUP Telah Terbit PT. Bakrie Darmakarya Energi Negosiasi PPA

19 HU'U DAHA, NTB 65 20 9.65 ¢ USD IUP Telah Terbit PT. Pacific Geo Energy Negosiasi PPA

20 SEULAWAH AGAM, NAD 160 55 - Proses lelang - -

21 SUWAWA, GORONTALO 110 - - Gagal Lelang - Tidak ada yg daftar

22 GUNUNG TALANG, SUMBAR 36 - - Persiapan lelang - -

23 SONGA WAYAUA, MALUT 140 - - Persiapan lelang - -

24 SIPAHOLON RIA-RIA, SUMUT 75 - - Gagal Lelang -Penawaran harga di atas 9.7 ¢ USD

25 MARANA, SULTENG 36 - - Gagal Lelang -Penawaran harga di atas 9.7 ¢ USD

Tidak ada yg daftar, akan

WKP PANAS BUMI SETELAH UU NO. 27/2003



26 BUKIT KILI, SUMBAR 83 - - Gagal Lelang -Tidak ada yg daftar, akan

ditambah data

27 BONJOL, SUMBAR 200 - - Proses Lelang - -

28 DANAU RANAU, LAMPUNG & SUMSEL

210 - - Persiapan Lelang- -

29 MATALOKO, NTT 63 - - Persiapan Lelang - -

30 GN. CIREMAI, JABAR 150 - - Proses Lelang - -

31 GN. ENDUT, BANTEN 80 - - Persiapan Lelang - -

32 SIMBOLON SAMOSIR, SUMUT 155 - - Persiapan Lelang - -

33 WAY RATAI, LAMPUNG 105 - - Persiapan Lelang - -

34 CANDI UMBUL TELOMOYO, JATENG

72 - - Persiapan Lelang - -

35 BORA PULU, SUMUT 123 - - Persiapan Lelang - -

36 GN.LAWU,JATENG-JATIM 195 - - Persiapan Lelang - -

60


No. GWADev. Plan

(MW)Price per

kWhIUP Issued IUP Holder COD Target Status

Obstacles And Progress

1CISOLOK CISUKARAME, JABAR

40Rp.

630,00

19 Nopember

2009

PT. Jabar RekindGeothermal

2014 ExplorationPPA negotiation, forestry permit

2GN. TANGKUBAN PERAHU, JABAR

120Rp.

533,60

26 Nopember

2009

PT. TangkubanPerahuGeothermal Power


3GN. TAMPOMAS, JABAR

45Rp.

598,004 Nopember

2009PT. Wijaya KaryaJabar Power


PT. Bakrie

WKP PANAS BUMI HARGA TERLALU RENDAH



4TELAGA NGEBEL, JATIM

1657,55 ¢ USD

16 Juni 2011PT. Bakrie DarmakaryaEnergi


TOTAL 370

61


No. WKP Panas BumiPemegang IUP -

WKPLapangan PLTP Pengembang Potensi (MW)

Kap. Terpasang (MW)

1 Sibayak-Sinabung PT. PGE Sibayak PT. PGE 124 12

2 Cibeureum - Parabakti (Gn. Salak) PT. PGE Gn. Salak JOC - CGS, Ltd 952 377

3 Pengalengan PT. PGE Wayang Windu

JOC - Star Energy Geothermal Wayang Windu

400 227

Patuha PT. Geo Dipa Energi 706 -

4 Kamojang-Darajat PT. PGE Kamojang PT. PGE 855 200

Darajat JOC - CGI, Ltd 610 270

5 Dieng PT. PGE Dieng PT. Geo Dipa Energi 780 60

6 Lahendong-Tompaso PT. PGE Lahendong PT. PGE 358 80

7 Sibual-Buali PT. PGE Sarulla JOC – SOL 1146 -

8 Hululais - Tambang Sawah PT. PGE Hulu Lais PT. PGE 873 -

WKP PANAS BUMI EXISTING



8 Hululais - Tambang Sawah PT. PGE Hulu Lais PT. PGE 873 -

9 Lumut Balai PT. PGE Lumut Balai PT. PGE 1066 -

10 Sungaipenuh PT. PGE Sungai Penuh PT. PGE 208 -

11 Ulubelu PT. PGE Ulubelu PT. PGE 556 -

12 Karaha-Cakrabuana PT. PGE Karaha Bodas PT. PGE 725 -

13 Buyan Bratan (Bedugul) PT. PGE Bedugul JOC - Bali Energy, Ltd 276 -

14 Ulumbu PT. PLN (Persero) Ulumbu PT. PLN (Persero) 199 -

15 Tulehu PT. PLN (Persero) Tulehu PT. PLN (Persero) 100 -

16 Cibuni KJK Teknosa Cibuni KJK Teknosa 140 -

17 Iyang-Argopuro PT. PGE Iyang Argopuro PT. PGE 295 -

18 Kotamobagu PT. PGE Kotamobagu PT. PGE 410 -

19 Ciater PT. Wahana Sembada Sakti

Ciater PT. Wahana Sembada Sakti 90 -

TOTAL 10,869 1.226

62


No. GWADev. Plan

(MW)Price per

kWhIUP Issued IUP Holder COD Target Status Obstacles And Progress

1 JABOI, NAD 10 Rp. 170516 Februari

2010PT. Sabang Geothermal Energi

2014 ExplorationPPA negotiation, (power price exceed 9.7 cent USD /kWH)

2CISOLOK CISUKARAME, JABAR

50 Rp. 630,0019 Nopember

2009PT. Jabar Rekind Geothermal 2014 Exploration PPA negotiation, forestry permit

3GN. TANGKUBAN PERAHU, JABAR


2009PT. Tangkuban Perahu Geothermal Power

2015 Exploration PPA negotiation, forestry permit

4GN. TAMPOMAS, JABAR


2009PT. Wijaya Karya Jabar Power 2014 Exploration PPA negotiation, forestry permit

5GN. UNGARAN, JATENG

110 8.09 ¢ USD 29 Juli 2010 PT. Giri Indah Sejahtera 2015 Exploration PPA negotiation, forestry permit

6 SOKORIA, NTT 15 Rp. 1.250,69 26 April 2010PT. Sokoria Geothermal Indonesia


WKP PANAS BUMI DALAM TAHAP NEGOSIASI PPA



6 SOKORIA, NTT 15 Rp. 1.250,69 26 April 2010Indonesia


7 ATADEI, NTT 5 9.5 ¢ USD 10 Juli 2010 PT. Westindo Utama Karya 2014 Exploration PPA renegotiation

8 JAILOLO, MALUT 10 Rp. 1.727,5409 Desember

2009PT. Star Energy Geothermal Halmahera

2014 ExplorationPPA negotiation, (power price exceed 9.7 cent USD /kWH)

9SUOH SEKINCAU, LAMPUNG

220 6.9 ¢ USD06 Desember

2010PT. Chevron Geothermal Suoh Sekincau

2016 Exploration PPA negotiation

10 HU'U DAHA, NTB 20 9.65 ¢ USD 14 Juli 2010 PT. Pacific Geo Energy 2014 Exploration PPA negotiation, forestry permit

11KALDERA DANAU BANTEN, BANTEN

110 8.39 ¢ USD 2011PT. Synthesa Banten Geothermal


12BLAWAN - IJEN, JATIM

110 8,58 ¢ USD 25 Mei 2011PT. Medco Cahaya Geothermal


13TELAGA NGEBEL, JATIM

165 7,55 ¢ USD 16 Juni 2011 PT. Bakrie Darmakarya Energi 2015 Exploration PPA negotiation, forestry permit

14 GUCI, JATENG 55 9,09 ¢ USD 11 April 2011 PT. Spring Energy Sentosa 2015 Exploration PPA negotiation, forestry permit

TOTAL 1.055

63


TAHUN 2010 2015 2020 2025

SATUAN Juta SBM % Juta SBM % Juta SBM % Juta SBM %

Biofuel 1,5 0,1 15,9 1,0 35,6 1,7 83,1 3,0

Biomasa 8,9 0,8 15,7 1,0 47,8 2,2 145,9 5,2

Panas Bumi 23,6 2,1 39,6 2,5 107,0 5,0 121,7 4,4

Energi Air 32,4 2,9 40,6 2,6 63,1 3,0 81,7 2,9

Energi Surya 0,1 0,0 0,7 0,0 1,3 0,1 1,8 0,1




Energi Surya 0,1 0,0 0,7 0,0 1,3 0,1 1,8 0,1

CBM 0,0 0,0 3,7 0,2 73,3 3,4 124,6 4,5

Minyak 537,7 47,8 608,4 38,6 623,1 29,3 659,7 23,7

Gas 238,6 21,2 307,9 19,5 403,2 19,0 549,8 19,7

Batubara 281,4 25,0 543,5 34,5 771,4 36,3 1017,1 36,5

TOTAL 1.124 100 1.575,95 100 2.125,7 100 2.785,4 100


ET5,9%

EB0,0%

Minyak47,8%Gas

21,2%

Batubara25,0%

2010

ET12,0%

EB3,4%

Minyak29,3%

Gas19,0%

Batubara36,3%

2020




ET7,1%

EB0,2%

Minyak38,6%

Gas19,5%

Batubara34,5%

2015ET

15,6%

EB4,5%

Minyak23,7%

Gas19,7%

Batubara36,5%

2025


ET

KONSERVASI ENERGI PRIMER(15.6%)

Peraturan PresidenNo. 5/2006

15.6 %

2785Juta SBM

3200 Juta SBM

17%2419 Juta SBM 34.6%

3,1%

3298 Juta SBM

ARAH KEBIJAKAN ENERGI

4.5 % EB

Bussiness As Usual

Target Realistis2025



EBT

Gas

Batu Bara

Minyak

21.2%

25 %

47.8%

5.9%

ET

Gas

Batu Bara

Minyak

2010 2015 2020Target 2025

DIER

SIVIKA

SI EN

ERG

I

36.5%

23.7 %

19.7 %

1124Juta SBM

20%

30%

33%1649 Juta SBM

20,6%

41.7%

66

Note: • Efisiensi thermal Pembangkit Listrik Tenaga Air dan Panas Bumi sebesar 25%• 1 TOE = 7,33 SBM


2025

2010Biofuel

0,1%

Biomassa0,8%

Panas Bumi2,1%

Hidro2,9%

Surya0,0%

2020

Biofuel1,7%

Biomassa2,2%

Panas Bumi5,0%

Hidro 3,0%

Surya0,1%



20252015

Biofuel1,0%

Biomassa1,0%

Panas Bumi2,5%

Hidro2,6%

Surya0,0%

Biofuel19,1%

Biomassa 33,6%

Panas Bumi28,0%

Hidro18,8%

Surya0,4%


2025

TARGET REALISTIS PENGEMBANGAN ENERGI BARU TERBARUKAN

Biofuel3,0%

Biomassa 5,2%

Panas Bumi4,4%

Hidro2,9%

Surya0,1%

2010Biofuel

0,1%Biomassa

0,8%

Panas Bumi2,1%

Hidro2,9% Surya

0,0%CBM0,0%



0,1%CBM4,5%

Minyak23,7%

Gas19,7%

Batubara36,5%

0,0%

Minyak47,8%

Gas21,2%

Batubara25,0%


Jenis Bioenergi Satuan 2011 2015 2020 2025

Biofuel juta SBM 2,08 15,90 35,43 82,72

Biodiesel juta SBM 2,08 13,65 27,46 55,24

Bioethanol juta SBM - 1,32 5,28 22,77

Biooil juta SBM - 0,93 1,86 3,75




Biooil juta SBM - 0,93 1,86 3,75

BioAvtur juta SBM - - 0,83 0,97

Biogas juta SBM 0,01 0,03 0,11 0,39

Biomass juta SBM 8,95 15,66 47,80 145,87

TOTAL juta SBM 11,0 31,6 83,3 229,0

Catatan:• Merupakan Proyeksi Energi Primer• Satuan: Juta SBM (Setara Barel Minyak)• Share terhadap total energi primer tahun 2025 sebesar 8,2% dari 2785 Juta SBM

69


PROYEKSI PENGEMBANGAN HIDRO DAN SURYA 2012 - 2025

Jenis Energi Satuan 2012 2015 2020 2025

Hidro Juta SBM 45,96 55,85 86,79 112,44

Surya Juta SBM 0,07 0,73 1,32 1,83



Catatan:• Merupakan Proyeksi Energi Primer• Satuan: Juta SBM (Setara Barel Minyak)• Share terhadap total energi primer tahun 2025 sebesar % dari 2785 Juta SBM

70

TOTAL Juta SBM 46,03 56,59 88,11 114,27

Fishbone Analisis Bang Ebtke 2012-2025

Documents

Transcript of Fishbone Analisis Bang Ebtke 2012-2025