FINAL Perda RPJM 2011-2016 20 nop 2011jdih.grobogan.go.id/download.php?filename=PERDA NO 6 THN...
Transcript of FINAL Perda RPJM 2011-2016 20 nop 2011jdih.grobogan.go.id/download.php?filename=PERDA NO 6 THN...
i
BUPATI GROBOGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2011 - 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GROBOGAN,
Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan sesuai Pasal 19 ayat(1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentangSistem Perencanaan Pembangunan Nasional, makaperlu disusun Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016;
b. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalampelaksanaan pembangunan daerah guna mewujudkanvisi dan misi Kabupaten Grobogan, maka perlu disusunRencana Pembangunan Daerah dalam jangkamenenkgah yang menjadi acuan arah dan tujuanpembangunan yang akan dicapai dalam waktu 5 (lima)tahun mendatang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlumembentuk Peraturan Daerah tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016;
ii
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalamLingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung JawabKeuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan LembaranNegara Republlik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhirdengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat DanPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
iii
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentangPenanggulangan Bencana (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentangPenataan Ruang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 TentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentangKewenangan Pemerintah dan Pemerintah ProvinsiSebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentangPenyusunan Rencana Kerja Pemerintah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4405);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentangDana Perimbangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 137, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentangSistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentangPedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
iv
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 150, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentangPedoman Pembinaan dan PengawasanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentangLaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentangTata Cara Pengendalian dan Evaluasi PelaksanaanRencana Pembangunan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4663);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentangTata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4664);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentangLaporan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahKepada Pemerintah, Laporan Keterangan PertanggungJawaban Kepala Daerah Kepada Dewan PerwakilanRakyat Daerah, Dan Informasi LaporanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah KepadaMasyarakat (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4963);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi, dan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4737);
v
24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentangOrganisasi Perangkat Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentangPedoman Evaluasi Penyelenggaraan PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 19);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Nasional (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3776);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, danEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4817);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentangTata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang SertaKedudukan Keuangan Gubernur Sebagai WakilPemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
29. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentangPengesahan, Pengundangan dan PenyebarluasanPeraturan Perundang-undangan;
30. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah NasionalTahun 2010 - 2014;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8Tahun 2006 tentang Tata Cara PenyusunanPerencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006Nomor 8);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
vi
2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan LembaranDaerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun2008 Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah ProvinsiJawa Tengah Nomor 21);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang WilayahProvinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (LembaranDaerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa TengahNomor 28);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan RencanaPembangunan Daerah dan Pelaksanaan MusyawarahPerencanaan Pembangunan Daerah KabupatenGrobogan (Lembaran Daerah Kabupaten GroboganTahun 2005 Nomor 5 Seri E);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan KeuanganDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun2007 Nomor 3 Seri E);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Grobogan Tahun2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten GroboganTahun 2007 Nomor 5 Seri E).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
dan
BUPATI GROBOGAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANAPEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2011 - 2016
vii
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah.3. Bupati adalah Bupati Grobogan.4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014
yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah Rencana PembangunanJangka Menengah Nasional Republik Indonesia untuk periode 5 tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi JawaTengah Tahun yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi JawaTengah adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahProvinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2013.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Groboganyang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana PembangunanJangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan untuk periode 20 tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah KabupatenGrobogan yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun2011 - 2016.
8. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPDadalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Groboganyang disusun setiap tahun sekali.
BAB IIRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
Pasal 2
RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagailandasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakanpembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2011 sampai denganTahun 2016 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.
Pasal 3
Sistematika RPJMD disusun sebagai berikut:a. BAB I : Pendahuluan;b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;c. BAB III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta
Kerangka Pendanaan;d. BAB IV : Analisis Isu-lsu Strategis;
viii
e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;f. BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan;g. BAB VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah;h. BAB VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai
Kebutuhan Pendanaan;i. BAB IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah;j. BAB X : Kaidah Pelaksanaan dan Pedoman Transisi.
Pasal 4
RPJMD berikut matriknya sebagaimana tercantum dalam lampiranmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 5
RPJMD berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor11 tahun 2007 tentang RPJP Kabupaten Grobogan Tahun 2005-2025 danmemperhatikan Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang RPJMNTahun 2010-2014 serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4Tahun 2009 tentang RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2008-2013.
Pasal 6
(1) Program Pembangunan Daerah periode 2011-2016 dilaksanakansesuai RPJMD;
(2) RPJMD memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangkamenengah daerah.
Pasal 7
Penyusunan RPJMD menjadi pedoman bagi Satuan Kerja PerangkatDaerah dalam menyusun Rencana Strategis dan sebagai acuan bagiseluruh Pemangku Kepentingan di daerah dalam melaksanakan kegiatanpembangunan selama kurun waktu tahun 2011-2016.
Pasal 8
RPJMD wajib dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraanpembangunan daerah.
BAB IIIPENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 9
(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD
dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
ix
BAB IVKETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, RPJMD menjadi pedomanpenyusunan rencana pembangunan sampai dengan Tahun 2016 dandapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi sebagai pedoman penyusunanRKPD Tahun 2017 sebelum tersusunnya RPJMD Tahun 2016-2021 yangmemuat visi dan misi bupati terpilih.
BAB VKETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Pasal 12
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjangmengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam PeraturanBupati.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran DaerahKabupaten Grobogan.
Ditetapkan di PurwodadiPada tanggal 15 November 2011
BUPATI GROBOGAN,
BAMBANG PUDJIONODiundangkan di PurwodadiPada tanggal 15 November 2011
SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN GROBOGAN
SUTOMO HERU PRIANTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2011 NOMOR 3 SERI E
x
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGANNOMOR TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH(RPJMD)
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2011 - 2016
I. UMUM
Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah
dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, seluruh
Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota wajib
menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah berupa
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana
dimaksud di atas merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah.
Rencana Pembangunan Jangka Mengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 merupakan penjabaran dari
visi, misi dan program Bupati terpilih disusun sesuai dengan periode
waktu masa jabatan Bupati.
RPJMD Kabupaten Grobogan ini akan digunakan sebagai
pedoman dan rujukan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan
Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD), Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah, dan tolok ukur kinerja
Kepala Daerah.
xi
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1Cukup jelas
Pasal 2Cukup jelas
Pasal 3Cukup jelas
Pasal 4Cukup jelas
Pasal 5Cukup jelas
Pasal 6Ayat (1)Cukup jelas
Ayat (2)Cukup jelas
Pasal 7Cukup jelas
Pasal 8Cukup jelas
Pasal 9Ayat (1)Cukup jelas
Ayat (2)Cukup jelas
Pasal 10Cukup jelas
Pasal 11Cukup jelas
Pasal 12Cukup jelas
xii
LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAHKABUPATEN GROBOGANNOMOR TAHUN 2011
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2011 – 2016
ii
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ……………………………………………………………………..… ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang ……...……………………………………….……………… I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan ….………..……………………………….... I-4
1.3 . Hubungan Antar Dokumen ……………………………….…………...... I-7
1.4. Sistematika Penulisan ……………………………………….……….……. I-9
1.5. Maksud dan Tujuan …………..……………………..……….………….… I-9
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1. Aspek Geografi dan Demografi .…….………………………………… II-1
2.1.1. Kondisi Umum Daerah …………………………………………. II-1
2.1.2. Luas Wilayah …………………………………..……………….... II-2
2.1.3. Kondisi Demografi ……………………………………….……… II-6
2.1.4. Kondisi Sumber Daya Alam …………………………..……… II-13
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ………………………..…………… II-19
2.2.1. Angka Melek Huruf ………………………………………………. II-19
2.2.2. Angka Rata-rata Lama Sekolah ……………………..……… II-20
2.2.3. Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni.. II-20
2.2.4. Angka Pendidikan yang Ditamatkan ………………………. II-22
2.2.5. Angka Kelangsungan Hidup Bayi ……………………………. II-23
2.2.6. Angka Usia Harapan Hidup ……………………………………. II-24
2.3. Aspek Ekonomi………………………………………………………………… II-25
2.3.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ..…..………….. II-25
2.3.2. Struktur Perekonomian Daerah ……………………………… II-25
2.3.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita ….. II-26
2.3.4. Inflasi / Perkembangan Harga ………………….…………… II-27
2.3.5. Rasio Penduduk Miskin ………………………………………….. II-29
2.4. Aspek Pelayanan Umum …………………………………..………………. II-30
2.4.1. Pelayanan Urusan Wajib ……………………………………….. II-30
2.4.2. Pelayanan Urusan Pilihan ……………………………..………. II-53
iii
2.5. Aspek Daya Saing Daerah ……………………………………….……….. II-59
2.5.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ……………………. II-60
2.5.2. Fokus Infrastruktur ………………………………………………. II-64
2.5.3. Fokus Investasi ……………………………………………………. II-67
2.5.4. Fokus Sumber Daya Manusia ………………………………… II-69
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA
KERANGKA PENDANAAN
3.1 Kinerja Keuangan Tahun 2006-2010 …………………………………. III- 4
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan 2006-2010 …..…………........ III-13
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2006-2010 III-13
3.2.2 Arah Pengelolaan Belanja Daerah Tahun 2006-2010 .. III-14
3.2.3 Arah Pembiayaan Tahun 2006-2010 ….…………………… III-14
3.3. Kerangka Pendanaan Tahun 2011-2015 .………………………..... III-15
3.3.1. Arah Kebijakan Pendapatan ……………………………….... III-15
3.3.2. Arah Kebijakan Belanja …………………………………………. III-16
3.3.3. Arah Kebijakan Pembiayaan …………………………………. III-16
BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
4.1. Permasalahan Pembangunan ……………………………………………. IV-1
4.1.1. Pelayanan Urusan Wajib ....................………….………… IV-1
4.1.2. Pelayanan Urusan Pilihan ....................……………..…… IV-18
4.2. Isu-isu Strategis……………………………………………………………….. IV-23
4.2.1. Kondisi Lingkungan Nasional………………………………..… IV-23
4.2.2. Kondisi Lingkungan Regional Propinsi Jawa Tengah ... IV-33
4.2.3. Isu Strategis Kabupaten Grobogan……………………….…. IV-37
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
5.1 Visi ……………………………………………………………………….……….. V-1
5.2 Misi ………………………………………………………………………………… V-2
5.3 Tujuan dan Sasaran …………………………………………………………. V-3
iv
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
6.1. Strategi …………………………………………………………………………… VI-1
6.2. Arah Kebijakan ……………………………………………………..…………. VI-5
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
7.1. Kebijakan umum …………………………………………………………….. VII-1
7.2. Program Pembangunan ……………………………………………………. VII-2
7.2.1. Program Pada Setiap SKPD…………………………………….. VII-2
7.2.2. Program Per Urusan………………………………………………. VII-4
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG
DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
8.1. Indikasi Rencana Program Prioritas …………………..……………….. VIII-1
8.2. Kebutuhan Pendanaan ………………………………………………………. VIII-10
BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
9.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat………………………………………….. IX-1
9.2. Aspek Pelayanan Umum……………………………………………………. IX-2
9.3. Aspek Daya Saing Daerah………………………………………………….. IX-15
BAB X KAIDAH PELAKSANAAN DAN PEDOMAN TRANSISI
10.1. Kaidah Pelaksanaan .…………………………………………..…………….. X-1
10.2. Pedoman Transisi ……………………………………………..……………… X-2
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 I - 1
BAB IPENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat memberikan kewenangan yang
lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses,
mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan
pembangunan. Sementara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi pedoman
daerah dalam mengadakan perencanaan pembangunan untuk
menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana
Tahunan Daerah (RKPD) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara
negara dan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Grobogan merupakan suatu dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, mulai tahun
2011 sampai dengan tahun 2016, bersifat makro, memuat visi, misi, arah,
tahapan dan prioritas pembangunan jangka menengah daerah dengan
berpedoman pada RPJPD Kabupaten Grobogan Tahun 2005-2025 serta
memperhatikan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 dan
Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.
Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, RPJMD dapat
ditetapkan dengan Peraturan Daerah apabila substansi RPJMD terkait
dengan pendanaan penyelenggaraan pembangunan daerah, khususnya
yang terkait dengan sumber pendanaan APBD dipertanggungjawabkan
oleh Kepala Daerah kepada Lembaga Legislatif Daerah (DPRD). Sehingga
kepastian mengenai legal aspek dari dokumen RPJMD substansinya
merupakan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.
I - 2 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
Dengan ditetapkannnya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka dalam penyusunan
rencana pembangunan daerah baik RPJPD, RPJMD, maupun RKPD
berpedoman pada Peraturan Pemerintah dimaksud. Sesuai dengan Pasal
15 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah ini, RPJMD ditetapkan dengan
Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah
dilantik. Oleh karenanya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Dengan berpedoman pada Pasal 14 sampai dengan 19 Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, dalam menyusun Rancangan RPJMD, acuan
utama yang digunakan adalah rumusan Visi, Misi, dan Program Kepala
Daerah untuk dijabarkan ke dalam Strategi Pembangunan Daerah,
Kebijakan Umum, Program Prioritas Kepala Daerah dan Arah Kebijakan
Keuangan Daerah. Rancangan RPJMD tersebut dipedomani oleh Kepala
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyiapkan Rancangan
Rencana Strategis - Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya. Untuk selanjutnya Rancangan RPJMD
disusun menggunakan Rancangan RENSTRA-SKPD dan berpedoman pada
RPJPD Kabupaten Grobogan Tahun 2005-2025. Rancangan RPJMD
tersebut dijadikan bahan dalam pelaksanaan Musrenbang Jangka
Menengah Daerah, yang dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah
Kepala Daerah dilantik, dan hasil Musrenbang dijadikan dasar dalam
penyusunan rancangan akhir RPJMD.
Di samping itu, penyusunan RPJMD ini juga mengacu pada RPJP
Nasional, RPJM Nasional, dan berbagai kebijakan dan prioritas program
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 I - 3
pemerintah dan pemerintah provinsi. Tujuan merujuk semua dokumen
perencanaan dimaksud adalah untuk menjamin terciptanya sinergi
kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal antar tingkat
pemerintahan yang berbeda. RPJPD Kabupaten Grobogan merupakan
suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 20
(dua puluh) tahun, yaitu tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, yang
bersifat makro, memuat visi, misi, arah, tahapan, dan prioritas
pembangunan jangka panjang daerah dengan mengacu pada RPJP
Nasional dan RPJP Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025.
Selain itu, RPJMD ini disusun dengan memperhatikan statistik
regional dan lokal meliputi : bidang ekonomi, sosial budaya, pemerintahan
umum, tata ruang dan prasarana daerah. RPJMD ini berfungsi sebagai
dokumen publik yang merupakan pedoman perencanaan pembangunan 5
(lima) tahunan dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka proses
penyusunan RPJMD ini juga dilakukan melalui serangkaian forum
musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur
pelaku pembangunan daerah. Dengan pertimbangan tersebut, meskipun
RPJMD bermula dari rumusan visi, misi, arah kebijakan dan rencana
indikatif program pasangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih,
penyusunan RPJMD juga harus didasarkan pada hasil kesepakatan seluruh
unsur pelaku pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan
kebijakan dan program strategis nasional dan provinsi.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, proses perencanaan pembangunan
yang dianut mencakup 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian
perencanaan. Pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan politik,
pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, pendekatan atas-bawah
(top-down) dan pendekatan bawah-atas (bottom-up).
Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan bupati adalah
proses penyusunan rencana, karena rakyat menentukan pilihannya
berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-
I - 4 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
masing calon bupati. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah
penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan bupati terpilih
pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.
Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan
menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau
satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.
Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan
melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap
pembangunan. Keterlibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi
dan menciptakan rasa memiliki.
Sedangkan pendekatan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-
up) dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan, di
mana rencana hasil proses atas-bawah (top-down) dan bawah-atas
(bottom-up) diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di
tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa/ kelurahan.
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum
penyusunan RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 adalah
sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 I - 5
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana;
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
I - 6 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
21. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan;
28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2009-
2014;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Provinsi
Jawa Tengah;
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 I - 7
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2008-2013;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Tengah;
34. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2011 tentang
Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target Millenium
Development Goals Provinsi Jawa Tengah 2011 – 2016;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2005
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Grobogan;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Grobogan Tahun 2005-2025.
1.3 Hubungan Antar Dokumen
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 merupakan
penjabaran/ tahapan pelaksanaan RPJP Kabupaten Grobogan Tahun
2005-2025. RPJMD Kabupaten Grobogan merupakan penjabaran dari visi,
misi, dan program Kepala Daerah terpilih yang penyusunannya
berpedoman pada RPJP Kabupaten Grobogan dan memperhatikan RPJM
Nasional dan RPJP Provinsi, memuat arah kebijakan keuangan daerah,
strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah,
I - 8 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam
kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
Selanjutnya RPJMD Kabupaten Grobogan akan dijabarkan ke dalam
dokumen perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada Rencana Kerja
Pemerintah, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas
pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat. Hubungan RPJMD Kabupaten
Grobogan Tahun 2011-2016 dengan dokumen perencanaan lainnya secara
sistematis didiskripsikan dalam bentuk diagram alir seperti pada gambar
1.1 di bawah ini :
pedoman
pedoman diacu
pedoman dijabarkan
diacu diperhatikan diserasikan melalui
Musrenbang
pedoman dijabarkan
pedoman diacu
pedoman
Gambar 1.1 Hubungan Dokumen RPJMD dengan Dokumen PerencanaanLainnya
Renstra
KL
Renja
KL
RPJM
Nasional
RPJP
Nasional
RPJP
Daerah
RPJM
Daerah
RKP
RKP
Daerah
Renstra
SKPD
Renja
SKPD
Pemerintah
Pusat
Pemerintah
Daerah
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 I - 9
1.4 Sistematika
Dokumen RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 disusun
dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I Pendahuluan
BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah
BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka
Pendanaan
BAB IV Analisis Isu-isu Strategis
BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan
BAB VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan
Pendanaan
BAB IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah
BAB X Kaidah Pelaksanaan dan Pedoman Transisi
1.5 Maksud dan Tujuan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Grobogan disusun dengan maksud menyediakan sebuah
dokumen perencanaan komprehensif 5 (lima) tahunan, yang akan
digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis - Satuan
Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA-SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan, RPJMD ini adalah
bagian dari RPJPD Kabupaten Grobogan yang berkedudukan sebagai
dokumen perencanaan induk dengan wawasan waktu selama 20 (dua
puluh) tahun. Oleh karena itu, isi dan substansinya mencakup indikasi
I - 10 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
rencana program dan kerangka pendanaannya. Berdasarkan
pertimbangan ini, maka RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
disusun dengan tujuan untuk:
a. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah dalam
konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan
yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala
Daerah terpilih selama kurun waktu 5 (lima) tahun.
b. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah
Daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan
tahunan, yang akan disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan yang akan dibiayai
dari APBD Kabupaten Grobogan, APBD Provinsi, dan APBN, serta
sumber dana lainnya.
c. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah dan DPRD
untuk mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan
secara terpadu, terarah dan terukur.
d. Memberikan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi
kinerja tahunan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 II - 1
BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI
2.1.1. Kondisi Umum Daerah
Kabupaten Grobogan secara geografis terletak di antara
110°15’ BT - 111°25’ BT dan di antara 7°LS - 7°30’ LS. Dilihat dari
tata ruang Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Grobogan terletak di
antara dua pegunungan Kendeng yang membujur dari arah barat ke
timur. Kondisi topografi rata-rata adalah datar, terutama di bagian
tengah seluas 43.903,7 ha (22,22%) merupakan lahan landai dan
agak curam, sedangkan yang berada di sebelah utara dan selatan
berupa pegunungan kapur dan perbukitan yang membujur dari barat
ke timur (Pegunungan Kendeng Utara dan Kendeng Selatan).
Secara topografi Kabupaten Grobogan terbagi ke dalam tiga
kelompok yaitu: 1) Daerah dataran rendah, berada pada
ketinggian maksimal 50 mdpl dengan kelerengan antara 0 – 8%
yaitu: Kecamatan Gubug, Tegowanu, Godong, Purwodadi, Grobogan
bagian selatan dan Wirosari bagian selatan dengan luas keseluruhan
22,22% dari luas wilayah Kabupaten Grobogan; 2) Daerah
perbukitan, berada pada ketinggian antara 50 – 100 mdpl dengan
kelerengan 8 – 15%; yaitu: Kecamatan Klambu, Brati, Grobogan
sebelah utara, Tawangharjo sebelah utara, Wirosari sebelah utara,
Ngaringan, Kedungjati, Tanggungharjo, sebagian kecil wilayah
Karangrayung, Penawangan, Toroh, Geyer, Pulokulon, Kradenan dan
Gabus, dengan luas : 61,72% dari luas wilayah keseluruhan,
3) Daerah dataran tinggi, pada ketinggian 100 – 500
mdpl dengan kelerengan lebih dari 15% yaitu: Kecamatan
Kedungjati, Tanggungharjo, Gubug, Karangrayung, Geyer, Toroh,
II - 2 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-20162
Kradenan, Gabus, Klambu, Brati dan sebagian kecil Kecamatan
Grobogan, dengan luas sebesar 16,06%
Adapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut,
sebagaimana disajikan pada Gambar 2.1:
1. Sebelah Utara : Kabupaten Kudus, Pati dan Blora
2. Sebelah Timur : Kabupaten Blora
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Sragen, Ngawi, Boyolali dan
Semarang
4. Sebelah Barat : Kabupaten Semarang dan Demak
Gambar 2.1Peta Lokasi Kabupaten Grobogan di Jawa Tengah
2.1.2. Luas Wilayah
Luas wilayah Kabupaten Grobogan adalah 1.975,86 km2 dan
secara administratif Kabupaten Grobogan terdiri 273 desa dan 7
kelurahan yang tersebar dalam 19 kecamatan dengan ibukota
kabupaten di Purwodadi. Adapun persebaran luasan Kabupaten
Grobogan sebagaimana dalam Tabel 2.1 berikut:
PROVINSI
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 II - 3
Tabel 2.1Pembagian Wilayah Administrasi dan Luas Wilayah
No KecamatanJumlah
Desa/KelJumlah
Dusun/LingkLuas Wilayah
(Km2)
1 Kedungjati 12 76 130,34
2 Karangrayung 19 100 140,59
3 Penawangan 20 71 74,18
4 Toroh 16 118 119,31
5 Geyer 13 102 196,19
6 Pulokulon 13 112 133,65
7 Kradenan 14 79 107,74
8 Gabus 14 87 165,38
9 Ngaringan 12 78 116,72
10 Wirosari 14 85 154,30
11 Tawangharjo 10 58 83,60
12 Grobogan 12 52 104,56
13 Purwodadi 17 104 77,65
14 Brati 9 51 54,90
15 Klambu 9 44 46,56
16 Godong 28 86 86,78
17 Gubug 21 62 71,11
18 Tegowanu 18 54 51,67
19 Tanggungharjo 9 31 60,64
Jumlah 280 1.451 1.975,86
Sumber: Bag.Tata Pemerintahan Setda Kab. Grobogan Tahun 2010
Kecamatan dengan luasan terbesar adalah: Kecamatan
Geyer, dengan luas 196,19 km2 (9,9%), sedangkan yang terkecil
adalah Kecamatan Klambu, seluas: 46,56 km2 (2,2%). Wilayah
Kabupaten Grobogan sebagaimana tabel di atas seluas: 1.975,86
km2 atau 197.586,42 ha yang terdiri dari:
• Tanah Sawah : 63.955 ha
• Tanah Bukan Sawah : 133.631 ha
a. Tanah sawah seluas 63.955 ha terdiri dari:
1) Irigasi Teknis : 19.092 ha
2) Irigasi Setengah Teknis : 1.539 ha
3) Irigasi Sederhana : 9.306 ha
4) Tadah Hujan : 34.018 ha
II - 4 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-20164
b. Tanah bukan sawah seluas 133.631 ha terdiri dari:
1) Pekarangan/Bangunan : 28.530 ha
2) Tegalan/Kebun : 24.888 ha
3) Padang Gembala : - ha
4) Tambak/Kolam : 22 ha
5) Rawa : 15 ha
6) Hutan Negara : 68.632 ha
7) Hutan Rakyat : 4.307 ha
8) Perkebunan Negara : - ha
9) Lain-lain (Sungai, Jalan, Kuburan, dll) : 7.237 ha
Adapun kawasan lindung di wilayah Kabupaten Grobogan
terdiri dari:
a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan di bawahnya,
meliputi:
1) Kawasan yang mempunyai kelerengan di atas 40%, berada
di Kecamatan Grobogan, Brati, Tawangharjo dan Wirosari
dengan luas kawasan 448,50 ha.
2) Kawasan resapan air yang berada di 30 desa yang tersebar
di Kecamatan Tanggungharjo, Kedungjati, Karangrayung,
Penawangan, Toroh, Geyer, Pulokulon, Kradenan, Gabus,
Klambu dan Grobogan.
b. Kawasan Perlindungan setempat yang meliputi : Kawasan
Sempadan Sungai seluas 7.265 ha, Kawasan Sempadan Waduk
(Waduk Gambrengan, Sanggeh, Butak, Simo, Nglangon,
Kenteng) dengan luas total 149 ha, serta Kawasan Sempadan
Mata Air dengan luas total 1.382 ha.
c. Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya, yang meliputi: Kawasan
Bledug Kuwu seluas 168,75 ha, kawasan Mrapen seluas 12,56
ha, Kawasan Makam Ki Ageng Tarub seluas 12,56 ha, Kawasan
Makam Ki Ageng Selo seluas 12,56 ha, kawasan Gua Lawa dan
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 II - 5
Gua Macan seluas 12,56 ha, dan Kawasan Gua Urang seluas
12,56 ha.
Berdasarkan ketinggian dan kemiringan tanah, wilayah
Kabupaten Grobogan dapat dikelompokkan menjadi:
a. Daerah dataran rendah sampai dengan 50 meter di atas
permukaan laut rata-rata (mean sea level) dengan kemiringan
tanah antara 0 – 8%, meliputi 7 kecamatan, yaitu: Kecamatan
Gubug, Tegowanu, Godong, Purwodadi, Grobogan dan bagian
selatan Kecamatan Wirosari dengan luas wilayah 43.903,70 ha
atau 22,22% dari luas wilayah Kabupaten Grobogan.
b. Daerah perbukitan pada ketinggian antara 50 – 100 meter di
atas permukaan air laut dengan kemiringan tanah antara 8 –
15% dengan topografi berombak hingga bergelombang, meliputi
wilayah-wilayah kecamatan yang berada di sebelah utara,
seperti: Kecamatan Klambu, Brati, Grobogan, Tawangharjo,
Wirosari dan Ngaringan, serta wilayah-wilayah kecamatan yang
berada di sebelah selatan meliputi Kecamatan Kedungjati,
Tanggungharjo, dan sebagian kecil wilayah Kecamatan
Karangrayung, Penawangan, Toroh, Geyer, Pulokulon, Kradenan
dan Gabus dengan luas wilayah 121.950,33 ha atau 61,72% dari
wilayah Kabupaten Grobogan.
c. Daerah dataran tinggi pada ketinggian 100 – 500 meter di atas
permukaan air laut rata-rata dengan kemiringan tanah di atas
15% dengan topografi bergelombang hingga berbukit, meliputi
wilayah-wilayah kecamatan yang berada di sebelah selatan
seperti: Kecamatan Kedungjati, Tanggungharjo, Gubug,
Karangrayung, Geyer, Toroh, Kradenan dan Gabus, serta wilayah
kecamatan yang berada di sebelah utara, yaitu: Kecamatan
Grobogan dengan luas wilayah 31.732,39 ha atau 16,06% dari
luas Kabupaten Grobogan.
II - 6 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-20166
2.1.3. Kondisi Demografi
a. Laju Pertumbuhan, Sex Ratio dan Kepadatan Penduduk
Penduduk Kabupaten Grobogan terus mengalami
pertumbuhan, dari tahun 2006 sebanyak 1.378.461 jiwa, dengan
pertumbuhan sebesar 0,74% sampai dengan akhir tahun 2010
menjadi sebesar: 1.408.959 jiwa. Data tersebut menunjukkan bahwa
jumlah penduduk Kabupaten Grobogan selama 5 tahun terjadi
penambahan 30.498 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata 0,58%.
Dengan luas wilayah 1.975,865 km2, kepadatan penduduk
Kabupaten Grobogan pada tahun 2006 sebesar 698/km2. Angka
kepadatan penduduk ini sampai dengan akhir tahun 2010 mengalami
kenaikan menjadi sebesar 713/km2.
Sedangkan Sex Ratio Penduduk Kabupaten Grobogan tahun
2006 sampai dengan 2010 sebesar 98%, yang berarti setiap 100 jiwa
penduduk perempuan terdapat 98 jiwa penduduk laki-laki.
Untuk lebih jelas, data perkembangan penduduk Kabupaten
Grobogan tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, dapat dilihat
dalam tabel 2.2 berikut:
Tabel 2.2Perkembangan Jumlah Penduduk Tahun 2006 – 2010
No. Tahun
Jenis Kelamin
JumlahPeruba-
han
Pertum-
buhan
%
Kepadatan
Penduduk
(jiwa/km2)Laki-lakiPerem-
puan
1. 2006682.076 696.385 1.378.461 10.154 0,74 698
2. 2007686.520 700.529 1.387.049 8.588 0,62 702
3. 2008690.383 704.097 1.394.480 7.431 0,54 706
4. 2009695.290 709.080 1.404.770 10.290 0,74 711
5. 2010697.955 711.004 1.408.959 4.189 0,30 713
Sumber: Dispendukcapil dan BPS Kab. Grobogan Tahun 2010
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 II - 7
b. Jumlah Penduduk per Kecamatan
Jumlah penduduk terbanyak dari tahun 2006 sampai dengan
2010 terletak di Kecamatan Purwodadi, sedangkan kecamatan
dengan penduduk terendah adalah di Kecamatan Klambu. Lebih
jelasnya dapat dilihat dalam tabel 2.3 berikut:
Tabel 2.3
Jumlah Penduduk per Kecamatan Tahun 2006-2010
Sumber: Dispendukcapil dan BPS Kab. Grobogan Tahun 2010
c. Kepadatan Penduduk per Kecamatan
Angka kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk yang
mendiami tiap satuan luas wilayah (jiwa/km2). Secara spasial di
Kabupaten Grobogan mulai tahun 2006 sampai tahun 2010,
kecamatan yang mempunyai kepadatan tertinggi adalah Purwodadi,
II - 8 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-20168
sedangkan yang terendah adalah Kedungjati. Seperti yang terlihat
dalam tabel 2.4 di bawah ini:
Tabel 2.4Kepadatan Penduduk Tahun 2006-2010
No. KecamatanLuas
Wilayah
Kepadatan Penduduk
2006 2007 2008 2009 2010
1 Kedungjati 130,34 331 330 327 326 325
2 Karangrayung 140,59 688 692 693 696 699
3 Penawangan 74,19 854 862 868 875 881
4 Toroh 119,31 962 969 973 978 982
5 Geyer 196,19 361 361 356 357 359
6 Pulokulon 133,65 803 809 813 820 827
7 Kradenan107,74 768 773 776 784
788
8 Gabus 165,37 451 452 454 455 457
9 Ngaringan 116,72 562 566 570 575 578
10 Wirosari 154,30 575 581 587 590 592
11 Tawangharjo 83,60 617 617 619 623 624
12 Grobogan 104,56 649 653 654 657 660
13 Purwodadi 77,65 1.585 1.603 1.633 1.662 1.688
14 Brati 54,90 818 829 837 839 844
15 Klambu 46,56 731 738 744 753 761
16 Godong 86,79 980 989 997 1.008 1.016
17 Gubug 71,11 1.058 1.060 1.066 1.068 1.072
18 Tegowanu 51,67 942 948 960 970 980
19 Tanggungharjo 60,63 663 665 666 671 675
1.976 698 702 706 711 713
Sumber: Dispendukcapil dan BPS Kab. Grobogan Tahun 2010
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 II - 9
Lebih jelasnya tentang kepadatan penduduk secara spasial
dapat dilihat pada gambar 2.3 berikut:
Gambar 2.3Peta Kepadatan Penduduk Tahun 2006 – 2010
Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa
kepadatan penduduk di Kabupaten Grobogan termasuk dalam 2
kategori, yaitu: kepadatan tinggi dan rendah.
Yang termasuk kategori kepadatan penduduk tinggi antara
lain: Kecamatan Purwodadi, Brati, Klambu, Godong, Gubug,
Tegowanu, Penawangan, Toroh, Pulokulon dan Kradenan.
Sedangkan 9 kecamatan lainnya masuk dalam kategori kepadatan
rendah.
d. Struktur Usia Penduduk
Struktur penduduk berdasarkan usia pada tahun 2006-2009,
mengalami pembengkakan pada usia 10 sampai dengan 19 tahun.
II - 10 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-201610
Komposisi penduduk tersebut berubah dan menunjukkan:
bahwa tahun 2010 jumlah penduduk pada kelompok umur 20-24
tahun mempunyai jumlah penduduk terbesar, yaitu: 9,83%. Hal ini
dapat dilihat dalam tabel 2.5 di bawah:
Tabel 2.5Struktur Usia Penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2006-
2010
Sumber: BPS Kab. Grobogan Tahun 2010
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 II - 11
Untuk lebih jelasnya, secara grafis komposisi penduduk
Kabupaten Grobogan menurut kelompok umur tahun 2006 – 2010
dapat dilihat pada gambar 2.4 berikut:
Gambar. 2.4Grafik Struktur Penduduk Menurut Usia Tahun 2006-2010
Dilihat dari grafik 2.4 di atas, kelompok umur usia produktif
lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tidak
produktif. Apabila dilihat dari komposisi usia produktif yaitu 15 – 65
tahun dan usia tidak produktif (0–14 tahun dan 65 tahun ke atas)
maka dapat diketahui angka ketergantungan (dependency ratio).
Dari hasil olahan data dalam tabel 2.5 di atas, dapat
diketahui nilai Dependency Ratio sebesar 47, artinya: tiap 100 jiwa
penduduk usia produktif akan menanggung beban 47 jiwa penduduk
yang tidak produktif. Oleh karena itu, angka beban tanggungan di
Kabupaten Grobogan dikategorikan rendah.
II - 12 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-201612
e. Jenis Pekerjaan
Penduduk usia kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas.
Jenis pekerjaan penduduk di Kabupaten Grobogan pada tahun 2006
sampai dengan 2010 dominan pada jenis mata pencaharian
pertanian, diikuti perdagangan. Namun demikian, dalam kurun waktu
5 tahun lapangan pekerjaan di bidang pertanian cenderung
menurun, tetapi sebaliknya pada lapangan pekerjaan perdagangan
cenderung meningkat.
Berikut disajikan data mata pencaharian penduduk umur 15
tahun ke atas di Kabupaten Grobogan pada tahun 2006-2010,
sebagaimana tabel 2.6 sebagai berikut:
Tabel 2.6Komposisi Penduduk Kabupaten Grobogan Umur 15 Tahun ke Atas
Menurut Mata Pencaharian Tahun 2006 – 2010
Lapangan PekerjaanTahun
2006 2007 2008 2009 2010
Pertanian TanamanPangan
402.771 402.911 348.613 380.051 396.042
Perkebunan 4.480 4.292 4.084 5.319 5.543
Perikanan 451 1.451 673 753 785
Peternakan 7.177 7.877 7.448 8.332 8.683
Pertanian Lainnya 4.546 4.356 3.608 4.037 4.207
Industri Pengolahan 31.239 39.069 41.554 39.233 40.884
Perdagangan 105.820 119.188 123.106 124.609 129.852
Jasa 58.587 54.201 52.615 60746 63.302
Angkutan 32.188 32.473 34.524 34.387 35.834
Lainnya 67.701 53.821 45.812 63.233 65.894
TOTAL 714.960 719.639 660.037 720.700 751.025
Sumber: BPS Kab. Grobogan Tahun 2010
Sesuai data yang dihimpun Dinsosnakertrans Kabupaten
Grobogan, perkembangan angkatan kerja mulai tahun 2006 sampai
akhir tahun 2009 mencapai 964.300 orang, dengan penyerapan
lapangan kerja/penempatan tenaga 770.981 orang. Adapun
perkembangan angkatan kerja dan penyerapannya pada tahun 2006
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 II - 13
sampai akhir tahun 2010 di Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada
tabel berikut:
Tabel 2.7Perkembangan Angkatan Kerja dan Penyerapan serta Prediksi Jumlah
Penganggur (lebih dari 15 tahun ke atas) di Kabupaten Grobogan Tahun2006 – 2010
NO. TAHUN
JUMLAH
ANGKATAN
KERJA (Org)
JUMLAH
PENYERAPAN
(Org)
YANG
BELUM
TERSERAP
PREDIKSI
PENGANGGURAN
1. 2006 703.119 665.852 37.267 5,3
2. 2007 773.425 728.345 45.080 5,8
3. 2008 705.696 662.039 43.657 6,2
4. 2009 767.310 720.700 46.610 6,1
5. 2010 751.475 718.296 33.179 4,4
Sumber : Dinsosnakertrans Kab. Grobogan Tahun 2010.
2.1.4. Kondisi Sumberdaya Alam
Kondisi Topografi; Kabupaten Grobogan memiliki relief
daerah pegunungan kapur dan perbukitan serta dataran. Kabupaten
Grobogan merupakan kabupaten yang tiang penyangga ekonominya
berada pada sektor pertanian dan merupakan daerah lahan kering,
tandus, kritis dan cenderung sulit untuk mendapatkan air bersih.
Melihat kondisi yang termasuk daerah kering, maka jenis tanaman
yang cukup produktif untuk dikembangkan adalah padi, padi gogo,
jagung, ketela pohon, kedelai, kacang hijau, kacang tanah serta
palawija lainnya.
Jenis tanahnya dikelompokkan menjadi:
a. Tanah alluvial coklat kekelabuan, seluas 3.376 ha atau sebesar
1,71% dari luas wilayah kabupaten,
b. Tanah alluvial kelabu dan alluvial coklat kekelabuan, seluas
20.248 ha atau 10,25% luas kabupaten,
II - 14 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-201614
c. Tanah grumusol kelabu tua, seluas 66.748 ha atau 33,78% dari
luas kabupaten,
d. Tanah grumusol kelabu, seluas 39.013 ha atau 19,78% dari luas
kabupaten,
e. Asosiasi grumusol coklat kekelabuan dan grumusol kelabu tua
seluas 18.862 ha,
f. Kompleks regosol kelabu dan grumusol kelabu tua seluas 33.181
ha, dan
g. Kompleks mediteran coklat kemerahan dan lithosol luas 16.088
ha.
Sumberdaya alam sangat bermanfaat bagi kehidupan
makhluk hidup, seperti tumbuhan, hewan dan manusia. Kenyataan
yang ada sekarang ini, sumberdaya air di Kabupaten Grobogan pada
musim kemarau terjadi kekeringan yang cukup tinggi dan pada
musim penghujan sering terjadi banjir dan erosi. Berdasarkan
Perencanaan Mitigasi Bencana Kabupaten Grobogan tahun 2008,
wilayah Kabupaten Grobogan memiliki titik rawan bencana alam.
Keadaan iklimnya adalah: tropis dengan suhu rata-rata 29°C,
suhu minimum 20°C dan maksimum 36°C. Kabupaten Grobogan
yang terletak di antara daerah Pantai Utara bagian timur dan daerah
Bengawan Solo hulu mempunyai tipe iklim D yang memiliki 1 – 6
bulan kering dan 1 – 6 bulan basah. Kabupaten Grobogan
merupakan daerah yang paling kering di Provinsi Jawa Tengah.
Potensi Lahan Pertanian; Kabupaten Grobogan dengan
luas 197.586,420 ha, terbagi menjadi lahan sawah seluas: 63.928 ha
(31,77%) dan lahan kering seluas: 134.822 ha (68,23%). Lahan
sawah dikelompokkan berdasarkan penggunaan irigasinya menjadi
sawah irigasi teknis, ½ teknis, sederhana, irigasi desa/non PU, serta
sawah tadah hujan. Sedangkan lahan kering dikelompokkan menjadi
pekarangan/bangunan, tegal/kebun, hutan negara, dan lahan kering
lainnya yang disajikan dalam tabel berikut ini:
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 II - 15
Tabel 2.8Luas Areal Penggunaan Lahan di Kabupaten Grobogan Tahun 2010
No Jenis Penggunaan Lahan Luas (ha)
1 Lahan sawah 63.928
Irigasi teknis 18.351
Irigasi ½ teknis 1.646
Irigasi sederhana PU 8.005
Irigasi non PU 5.848
Irigasi tadah hujan 35.926
2 Lahan kering 134.822
Bangunan/pekarangan 28.809
Tegal/kebun 26.810
Pengembalaan/padang rumput 2
Ditanami pohon/hutan rakyat 2.882
Hutan negara 68.635
Rawa-rawa 15
Kolam/tebat/empang 23
Lain-lain 7.646
Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Grobogan 2010
Luas lahan sawah tersebut digunakan untuk usahatani
tanaman pangan dan tanaman hortikultura meliputi: padi, jagung,
kedelai, kacang hijau, cabe, dan lain sebagainya. Luas penggunaan
lahan untuk komoditas tersebut disajikan dalam tabel berikut:
Tabel 2.9Luas Penggunaan Lahan Sawah untuk Beberapa Komoditas
di Kabupaten Grobogan Tahun 2006 - 2010
Jenis KomoditasLuas Tanam (ha)
2006 2007 2008 2009 2010
1. Padi sawah 91,260 117,569 110,289 101,279 125,265
2. Padi gogo 2,831 2,647 1,504 4,298 8,609
3. Jagung95,339 116,303 133,386
135,985111,476
4. Kedelai22,590 18,962 24,352
25,19326,794
5. Kacang hijau24,865 23,560 19,718
21,09322,813
Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Grobogan Tahun2010
II - 16 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-201616
Dilihat dari luas tanamnya, komoditas padi sawah, padi
gogo, jagung, kedelai dan kacang hijau mempunyai luas tanam yang
berfluktuasi yang menunjukkan penurunan, kecuali kacang hijau.
Luas tanam terbesar untuk komoditas-komoditas di atas terjadi pada
tahun 2008, kecuali kacang hijau.
Sumberdaya lahan dan air merupakan sumberdaya yang
harus ada dalam setiap usahatani, khususnya tanaman pangan. Di
lain pihak, kualitas dan kuantitas sumberdaya lahan dan air
cenderung terus menurun dari tahun ke tahun sehingga berdampak
pada penurunan produksi komoditas pertanian.
Wilayah Kabupaten Grobogan termasuk ke dalam wilayah
Daerah Aliran Sungai Jratunseluna (Jragung, Tuntang, Serang, Lusi
dan Juwana) yang termasuk dalam Sub DAS Tuntang, Serang dan
Lusi hilir. Pada Sub DAS Tuntang, Serang dan Lusi hilir tersebut
sudah banyak dibangun bangunan irigasi, diantaranya: Waduk Butak,
Simo, Nglangon, Bendungan Kedungombo, Bendung Dumpil,
Sidorejo, Sedadi, Lanang, serta jaringan irigasinya.
Meskipun pendistribusian airnya belum optimal, namun
keberadaan waduk-waduk tersebut sangat berarti bagi daerah-
daerah yang berada di bawah aliran waduk. Secara keseluruhan,
sumber air yang digunakan untuk sistem jaringan irigasi mencapai
103 buah sumber yang meliputi 50 anak sungai, 6 waduk dan 48
sumber mata air. Hal ini merupakan potensi yang perlu dioptimalkan
dalam eksploitasi dengan diimbangi usaha perlindungan dan
pelestarian.
Luasan lahan sawah di Kabupaten Grobogan terbagi menjadi
dua bagian sesuai dengan irigasinya. Irigasi teknis yang lebih
mengandalkan air bendungan kebanyakan berada di Kecamatan
Godong, Gubug, Penawangan, Purwodadi dan Toroh. Sedangkan
lahan persawahan yang mengandalkan air hujan berada di
Kecamatan Tawangharjo, Ngaringan, Brati dan Pulokulon.
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 II - 17
Pada musim kemarau, debit air waduk Kedungombo dan
waduk-waduk lain menyusut sehingga tidak mengairi seluruh lahan
persawahan. Air irigasi hanya dapat mencapai saluran irigasi primer
dan sekunder. Saat musim kemarau, petani harus menyedot air dari
sungai atau menggunakan jasa buruh kocor. Kondisi kekurangan air
ini menyebabkan terjadinya kekeringan setiap tahun di Kabupaten
Grobogan sehingga banyak petani yang mengalami gagal panen.
Akibat kondisi air yang sudah kritis, Pemerintah melakukan buka
tutup penggiliran air. Pada musim kemarau, setiap setahun sekali
dilakukan pengeringan irigasi selama satu bulan penuh untuk
perbaikan sepanjang aliran irigasi,yaitu: pada bulan Agustus. Tabel
berikut ini berisi area persawahan yang terairi air irigasi dari Dinas
Pengairan:
Tabel 2.10Luas Areal Sawah di Kabupaten Grobogan Tahun 2010
NoJenis
Irigasi
Luas Areal (ha) Bangunan Utama (km)
Potensial
Yangbelum
terjaminfaktorairnya
Yangterjamin
faktor airnya
Primer Sekunder Tersier
1 Teknis 35.691,85 6.375 29.316,85 115,62 285,36 468,27
2 ½ Teknis 1.888,51 0 1.888,51 0 10,29 0
3 Sederhana 10.547,45 0 10.547,45 0 54,33 0
4 Tadah hujan 14.457,20 0 14.457,20 0 0 0
Jumlah 62.585,01 6.375 56.210,01 115,62 349,98 468,27
Sumber: Dinas Pengairan Kab. Grobogan Tahun 2010
Selain itu, untuk menjamin ketersediaan air di Kabupaten Grobogan
guna mendukung kegiatan petani, maka diperlukan sarana bangunan
yang dapat dijadikan sebagai alat penyimpan air. Jumlah kebutuhan
bangunan dan penyediaannya dapat dilihat pada tabel berikut:
II - 18 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-201618
Tabel 2.11Kebutuhan dan Penyediaan Sarana Penyimpan Air
di Kabupaten Grobogan Tahun 2010Jenis Kebutuhan Penyediaan
Sumur resapan 1.481 unit
Sumur gali bronjong 2.205 unit
Sumur gaji beton 1.475 unit
Sumur tanah dangkal 475unit 10 unit
Sumur tanah dalam 79 unit
Pompanisasi 79 unit
Embung 159 unit 3 unit
Dam parit 83 unit
RKTL 147 unit
KSMA 147 unit
Hutan desa 294 ha
Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Tahun 2010
Ketersediaan air juga berasal dari bendung-bendung yang
ada, baik bendung teknis maupun sederhana. Kemudian dari
bendung yang ada dialirkan melalui saluran pembawa, pembuang,
dan sebagainya. Dilihat dari tahun ke tahun, jumlah bendung yang
ada di Kabupaten Grobogan belum ada peningkatan jumlah. Hal
yang sama juga terlihat pada saluran induk yang meliputi saluran
pembawa, saluran pembuang, sampai saluran tunelnya. Demikian
halnya dengan jumlah kelompok P3A, kelompok P3A IPAIR dan P3A
PIK juga tidak mengalami peningkatan. Kemungkinan hal ini
disebabkan debit air sungai yang mengalir di daerah Grobogan
mengalami penurunan, pembiayaan untuk membangun bendungan
baru relatif mahal, biaya pemeliharaan bendungan juga relatif mahal,
atau kemungkinan sungai-sungai yang ada tidak bisa dijadikan
bendungan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 II - 19
Tabel 2.12
Jumlah Bangunan dan Jaringan Irigasi Kabupaten Grobogan
Tahun 2007 - 2010
Jumlah Bangunandan Jaringan Irigasi
Tahun
2007 2008 2009 2010
Jumlah Bendung (buah)
- Bendung teknis 111 111 111 111
- Bendung setengah
teknis
152 152 152 152
- Bendung sederhana 2.116 2.116 2.116 2.117
Saluran Induk (km)
- Sal. Pembawa 159,92 159,92 159,92 159,92
- Sal. Pembuang 4,66 4,66 4,66 4,68
- Sal. Pipa 26,75 26,75 26,75 26,90
- Sal. Sekunder 199,92 199,92 199,92 199,92
- Sal. Tersier 117,60 117,60 117,60 11.60
- Sal. Suplisi 3,69 3,69 3,69 3.69
- Sal. Gendong 28,69 28,69 28,69 28,69
- Sal. Tunnel 5,34 5,34 5,34 5.34
Kelembagaan P3A
(kelompok)
- Jumlah P3A 459 459 459 459
- Jumlah P3A IPAIR 159 159 159 159
- Jumlah P3A PIK 112 112 112 112
Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Grobogan Tahun
2010
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.2.1 Angka Melek Huruf
Peningkatan kualitas hidup manusia di bidang pendidikan
sebagai salah satu indikator pertama IPM, diukur dari capaian
kualitas pendidikan masyarakat berdasarkan angka melek huruf
bergerak fluktuatif dari 90,18 % pada tahun 2006 dan 2007, 90,45%
pada tahun 2008, 90,36 % pada tahun 2009 dan menjadi 90,82%
pada tahun 2010.
II - 20 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-201620
2.2.2 Angka Rata-Rata Lama Sekolah
Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Grobogan
mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2006, 2007 dan 2008
sebesar 6,60 tahun, tahun 2009 menjadi 6,76 tahun dan pada
tahun 2010 menjadi 6,78 tahun.
Berdasarkan data tingkat pendidikan di Kabupaten Grobogan
tahun 2006-2010, terbanyak pada tamatan SD atau sederajat
kemudian secara berurutan tidak atau belum pernah sekolah serta
tidak atau belum tamat SD, SLTP atau sederajat, tamatan SMU atau
sederajat, dan terakhir Akademi/Diploma, S1, S2, serta S3. Hal ini
dapat dilihat dari tabel 2.13 berikut:
Tabel 2.13Tingkat Pendidikan Penduduk Usia 5th+Kabupaten Grobogan Tahun 2006-2010
PENDIDIKANTAHUN
2006 2007 2008 2009 2010
Tidak /BelumTamat 484.541 460.009 443.253 421.973 421.961
Tamat SD 483.866 495.061 503.500 508.783 508.768
Tamat SLTP 180.825 195.138 205.584 224.201 224.194
Tamat SLTA 105.786 109.039 114.318 119.279 119.275
TamatAkademis/S1/S2/S3
19.863 24.634 25.886 27.640 28.641
TOTAL 1.274.881 1.283.881 1.292.541 1.301.840 1.332.286
Sumber: BPS Grobogan dan Dispendukcapil Tahun 2010
2.2.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi
Murni (APM)
Selanjutnya kinerja bidang pendidikan dapat dilihat secara
makro pada tabel 2.14 berikut ini:
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 II - 21
Tabel 2.14Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipas Murni (APM)
Kabupaten Grobogan Tahun 2006 – 2010
No.Indikator
Kinerja
Capaian Kinerja Indikatif
2006 2007 2008 2009 2010
1. APK SD 102,04 105,45 112,77 105,99 106,34
2. APM SD 94,61 95,21 94,7 94,64 94,8
3. APK SLTP 88,66 91,98 80,58 89,47 83,16
4. APM SLTP 81,6 84,22 64,75 65,91 69,27
5. APK SLTA 33,63 38,41 38,98 46,14 54,16
6. APM SLTA 25,41 27,9 33,73 36,84 35,18
Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Grobogan Tahun 2010
APK (Angka Partisipasi Kasar) SD merupakan angka dari hasil
pembagian antara Jumlah siswa usia 7-12 tahun di jenjang
SD/MI/Paket A dengan jumlah penduduk kelompok usia sekolah. APK
SD dari tahun 2006 sampai tahun 2009 bergerak fluktuatif dan tahun
2010 mencapai angka 106,34%.
APM (Angka Partisipasi Murni) SD merupakan angka dari
hasil pembagian antara Jumlah siswa usia 7-12 tahun di jenjang
SD/MI/Paket A dengan jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun.
APM SD dari tahun 2006 sampai tahun 2009 di kisaran angka 95%
dan tahun 2010 mencapai angka 96%.
APK (Angka Partisipasi Kasar) SMP merupakan angka dari
hasil pembagian antara Jumlah siswa usia 13-15 tahun di jenjang
SMP/MTs/Paket B dengan Jumlah penduduk kelompok usia sekolah.
APK SLTP dari tahun 2006 sampai tahun 2009 bergerak fluktuatif,
terakhir pada angka 83,16% di tahun 2010.
APM (Angka Partisipasi Murni) SMP merupakan angka dari
hasil pembagian antara Jumlah siswa usia 13-15 tahun di jenjang
SMP/MTs/Paket B dengan Jumlah penduduk kelompok usia 13-15
tahun. APM SLTP dari tahun 2006 sampai tahun 2010 mengalami
II - 22 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-201622
peningkatan, terakhir pada angka 89%. Gejala ini menunjukkan
bahwa pelajar lulusan SD lebih banyak melanjutkan ke sekolah SLTP.
APK (Angka Partisipasi Kasar) SMA merupakan angka dari
hasil pembagian antara Jumlah siswa usia 16-18 tahun di jenjang
SMA/SMK/MA/Paket C dengan Jumlah penduduk kelompok usia
sekolah. APK SLTA dari tahun 2006 sampai tahun 2009 bergerak
fluktuatif, terakhir pada angka 54,16% di tahun 2010.
APM (Angka Partisipasi Murni) SLTA merupakan angka dari
hasil pembagian antara jumlah siswa usia 16-18 tahun di jenjang
SMA/SMK/MA/Paket C dengan Jumlah penduduk kelompok usia 16-
18 tahun. APM SLTA dari tahun 2006 sampai tahun 2010 juga
mengalami peningkatan, dan pada tahun 2008 sebesar 30%. Gejala
ini menunjukkan bahwa pelajar lulusan SLTP semakin banyak
melanjutkan ke sekolah SLTA dibandingkan tahun - tahun
sebelumnya.
2.2.4 Angka Pendidikan yang Ditamatkan
Struktur penduduk Kabupaten Grobogan dilihat dari gambar
2.6 di bawah menunjukkan peningkatan komposisi untuk penduduk
yang lulus SLTA dan Perguruan Tinggi, hal ini akan memberikan
kontribusi terhadap angka HDI (Human Development Index).
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 II - 23
Distribusi Penduduk Berdasarkan Pendidikan
Tahun 2006 - 2010
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
Tidak /
Belum . . .
Tamat SD Tamat
SLTP
Tamat
SLTA
Tamat. . .
2006
2007
2008
2009
2010
Gambar 2.5Komposisi Tingkat Pendidikan Tahun 2006-2010
Angka Kelulusan (AL) SD/MI, tingkat capaian kinerja rata-
rata mencapai 99% atau sebesar 25.918 siswa. Angka Kelulusan (AL)
SMP/MTs, dengan tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar 90,4%
atau sebesar 17.540 siswa. Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA,
tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar 98,15% atau 7.995 siswa.
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs, dengan tingkat
capaian kinerja rata-rata sebesar 77,2% atau sebesar 17.610 siswa.
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA, tingkat
capaian kinerja sebesar 58,6% atau sebesar 10.687 siswa.
2.2.5 Angka Kelangsungan Hidup Bayi
Indikator pelayanan kesehatan dari aspek angka kematian
bayi lahir, serta prevalensi gizi dapat dilihat pada tabel 2.15 berikut:
II - 24 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-201624
Tabel 2.15Angka Kematian Ibu Melahirkan, Angka Kematian Bayi Lahirdan Prevalensi Gizi Kabupaten Grobogan Tahun 2006-2010
No. Indikator KinerjaCapaian Kinerja Indikatif
2006 2007 2008 2009 2010
1. AKB/1000 KH 8,79 12,75 9,9 10,74 15,42
2. AKI/100.000 KH 141,32 147,11 86,87 191,61 102,8
3. AKBAL/1000 KH 9,85 17,87 10,29 11,7 15,9
4. % BBLR 6,75 4,9 14,2 17,06 18,16
5. PREVALENSI 0,04 0,02 0,03 0,02 0,02
AKB : Angka Kematian BayiAKI : Angka Kematian Ibu (ibu hamil, ibu melahirkan, ibu
nifas)AKBAL : Angka Kematian BalitaBBLR : Berat Bayi Lahir RendahKH : Kelahiran Hidup (jumlah bayi lahir yang hidup)
Untuk angka kematian bayi (AKB) lahir pada kurun waktu
2006 sampai dengan 2008 masih cukup tinggi. Terakhir AKB
mencapai angka 15,42 ini berarti terdapat 16 bayi mati dari 1000
bayi yang lahir hidup.
Prevalensi gizi kurang pada anak balita pada tahun 2009
sebesar 0,02%, tahun 2008 sebesar 0,03%, dan 0,04% pada tahun
2006. Berarti dari tahun ke tahun terjadi penurunan. Hal tersebut
menunjukkan meningkatnya kualitas gizi anak balita.
2.2.6 Angka Usia Harapan Hidup
Angka Harapan Hidup, pada tahun 2006 terhitung sebesar
68,40 dan meningkat menjadi 69,42 pada tahun 2010, artinya bahwa
kenaikan usia lama hidup seseorang tersebut merupakan gambaran
kualitas hidup masyarakat yang dicapai melalui tingkat kesehatan
yang tinggi, asupan gizi yang baik serta perilaku hidup bersih dan
sehat dari masyarakat.
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 II - 25
‘2.3. Aspek Ekonomi
2.3.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Perkembangan perekonomian suatu daerah dapat diukur
dengan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
suatu daerah. Mengenai besarnya PDRB seperti data-data berikut
ini.
Tabel 2.16
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Grobogan Tahun 2006-2010
PDRB Tahun
2006
Tahun
2007
Tahun
2008
Tahun
2009
Tahun
2010
1 Atas dasar Harga
berlaku
13,61 13,40 13,75 11,17 12,75
2 Atas dasar Harga
Konstan
4,00 4,37 5,33 5,03 5,05
Sumber: BPS Kabupaten Grobogan Tahun 2010
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan selama tahun
2006-2010 menurut atas dasar harga Konstan terus menerus
meningkat dari tahun ke tahun.
2.3.2. Struktur Perekonomian Daerah
Selanjutnya struktur petrekonomian Kabupaten Grobogan
tahun 2006-2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.17
Struktur Perekonomian Kabupaten Grobogan
Tahun 2006 dan 2010 (%)
NO Sektor 2006 2010
01 Kelompok Sektor Primer (Agriculture) 44,62 45,82
02 Kelompok Sektor Sekunder(Manufacture) 9,94 10,86
03 Kelompok Sektor tersier (Service) 45,44 45,23
Sumber : BPS Kabupaten Grobogan tahun 2010
II - 26 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-201626
Struktur perekonomian Kabupaten Grobogan tahun 2006
merupakan perekonomian jasa karena kontribusi kelompok sektor
dominan dimiliki oleh kelompok sektor tersier.Namun pada tahun
2010 bergeser ke sektor pertanian.
2.3.3.PDRB Perkapita
PDRB per kapita merupakan salah satu indikator makro
ekonomi regional untuk melihat perkembangan perekonomian dan
tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Data-datanya
seperti berikut ini.
Tabel 2.18
PDRB dan PDRB Per Kapita Kabupaten Grobogan
ADHB dan ADHK Tahun 2006-2010
No Tahun
JumlahPendudukPertengahan Tahun
PDRB
(Rp.)
PDRB Perkapita
(Rp.)
HargaBerlaku
HargaKonstan
HargaBerlaku
HargaKonstan
1. 2006 1.374.353 4.019.470,49 2.682.467,18 3.924.627 1.951.804
2. 2007 1.383.003 4.558.277,14 2.799.700,55 3.295.927 2.024.363
3. 2008 1.391.203 5.185.205,33 2.948.793,80 3.727.138 2.119.600
4. 2009 1.399.683 5.764.639,16 3.097.093,25 4.118.532 2.212.710
5. 2010 1 408 312 6 499 594,27 3 253 398,56 4 615 166 2 310 140
Sumber : BPS Kabupaten Grobogan tahun 2010
Kecenderungan perkembangan yang meningkat PDRB Per
Kapita Kabupaten Grobogan selama tahun 2006 – 2010 ini dapat
digambarkan dalam suatu grafik sebagai berikut :
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 II - 27
Gambar 2.7.
Grafik Perkembangan Pendapatan Per kapitaTahun 2006-2010
2.3.4. Inflasi/ Perkembangan Harga
Pembangunan ekonomi suatu wilayah lebih kondusif jika
perkembangan harga dapat dikendalikan, atau adanya stabilitas
harga. Untuk mengukur perkembangan harga atau tingkat stabilitas
perekonomian suatu daerah digunakan indikator tingkat inflasi.
Tingkat inflasi di Kabupaten Grobogan pada tahun 2010 lebih
fluktuatif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tingkat inflasi
yang tertinggi selama tahun 2006 – 2010 terjadi pada tahun 2008
yaitu sampai lebih dari dua digit tepatnya sebesar 13,59 persen.
Sementara itu pada tahun 2010 tingkat inflasi hanya mencapai
angka sebesar 7,45 persen. Perkembangan gerakan inflasi yang
bersifat fluktuatif ini harus selalu diwaspadai oleh Pemerintah
Daerah dan harus dicari upaya-upaya untuk dapat mengendalikan
perkembangan harga yang kurang stabil tersebut. Perkembangan
data inflasi Kabupaten Grobogan dapat diperhatikan dalam tabel
berikut:
2006 2007 2008 2009 2010
Perkembangan Pendapatan per Kapita2006 - 2010
Harga Berlaku Harga Konstan
II - 28 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-201628
Tabel 2.19Tingkat Inflasi Kabupaten Grobogan Tahun 2006-2010
(Persen)
Tahun 2006 2007 2008 2009 2010
Inflasi 7,26 5,71 13,59 4,26 7,45
Sumber : BPS Kabupaten Grobogan Tahun 2010
Seiring dengan perkembangan harga/ inflasi di atas,
kemampuan daya beli masyarakat mengalami perbaikan. Hal itu
ditunjukkan dengan besarnya pengeluaran riil per kapita per tahun
yang cenderung meningkat. Jika dilihat dari kondisi kemampuan
daya beli masyarakat di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Gobogan
mengalami perbaikan peringkat yaitu dari urutan 35 menjadi 29.
Selanjutnya perkembangan angka inflasi itu dapat digambarkan
dalam grafik sebagai berikut:
Gambar 2.8.
Grafik Perkembangan Harga/ Inflasi Kabupaten Grobogan
Tahun 2006 – 2010 (Persen)
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 II - 29
2.3.5. Rasio Penduduk Miskin
Jumlah penduduk miskin pada tahun 2010 mengalami
penurunan baik secara absolut maupun secara persentase dari
jumlah total penduduk, apabila dibandingkan tahun 2008 dan 2009.
Demikian juga jumlah Rumah Tangga Miskin apabila dibandingkan
dengan tahun 2008 dan 2009 mengalami penurunan. Lebih jelas
dapat dilihat pada Tabel II.16 sebagai berikut.
Tabel 2.20
Perkembangan Penduduk Miskin Tahun 2007-2010
Uraian 2007 2008 2009 2010
Penduduk Miskin 348.704
(25,14%)
276.665
(19,84%)
262.411
(18,68%)
260.401
(18,48%)
Total Rumah
Tangga400.785 407.609 412.480 409.485
Total Penduduk 1.308.307 1.395.709 1.404.770 1.408.959
Sumber : Dinsosnakertrans Kab. Grobogan Tahun 2010 (diolah)
Indikator distribusi pendapatan masyarakat Kabupaten Grobogan
tahun 2006-2010 :
Sumber : BPS Kabupaten Grobogan
No. Indikator 2006 2007 2008 2009 2010 Interpretasi
1. Indeks Gini 0,2153 0,2194 0,2639 0,2331 0,2329*) Masuk dalamkategoriketimpanganrendah, karenamasih di atas batasketimpangan(<0,35)
2. Persentasependapatanyang diterimaoleh 40%pendudukyangberpendapatanrendah
27,59% 27,06% 26,21% 27,01% 26,94%*) Masuk dalamkategoriketimpanganrendah, karenamasih di atas batasketimpangan(>12%)
II - 30 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-201630
Berdasarkan indikator distribusi pendapatan masyarakat
sebagaimana tampak pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa
distribusi pendapatan masyarakat Kabupaten Grobogan berada
pada kategori ketimpangan rendah (low inequality) yang
ditunjukkan dari indikator sebagai berikut.
1. Angka Gini Ratio selama lima tahun berturut-turut selalu berada
di bawah angka 0,35.
2. Berdasarkan kriteria Bank Dunia, 40% penduduk
berpendapatan rendah dalam lima berturut-turut menerima
lebih dari 17% dari pendapatan total kabupaten yakni 27,59%,
27,06%, 26,21%, 27,01% dan 26,94%.
Namun yang perlu diwaspadai adalah adanya gejala menuju
ke arah timpang. Hal ini dibuktikan dengan kecenderungan naiknya
angka Gini Ratio dari tahun 2006 sampai 2009 dari 0,2153 menjadi
0,2194; 0,2639; 0,2331 dan turun kembali 0,2329. Untuk
persentase penerimaan pendapatan dari 40% penduduk
berpendapatan rendah dari 27,5% menjadi 27,06%, kemudian di
tahun 2009 tetap 27,01%, kemudian turun menjadi 26,94%.
2.4 Aspek Pelayanan Umum
2.4.1 Pelayanan Urusan Wajib
Anggaran yang dipergunakan dalam Penyelenggaraan
Urusan Wajib tahun anggaran 2006 - 2010 sebesar: Rp
1.642.051.635.813,- terealisasi sebesar: 85,86%. Adapun rincian dan
penjelasan dari pelaksanaan urusan wajib tersebut adalah sebagai
berikut:
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 II - 31
1. Urusan Pendidikan
Pelaksanaan Urusan Pendidikan selama 5 (lima) tahun
dibiayai anggaran sebesar: Rp 212.147.586.310,- terealisasi:
70,03%,- Adapun capaian Urusan Pendidikan, dapat dilihat dari
beberapa indikator sebagai berikut :
a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pesertanya meningkat dari
41.304 menjadi 46.178 anak.
b. Penduduk yang berusia di atas 15 tahun melek huruf (tidak buta
aksara), tingkat capaian kinerja meningkat dari 90,18% menjadi
91,2%.
c. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A, tingkat capaian
kinerja rata-rata sebesar 99% yang artinya hampir seluruh anak
usia SD telah sekolah.
d. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B, dengan tingkat
capaian kinerja Tahun 2007 sebesar 81% atau 48.466,
meningkat untuk tahun 2009 sebesar 83,46% atau sebesar
69.814.
e. Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C, tingkat
capaian kinerja meningkat dari 25% atau 17.965, menjadi
sebesar 45% atau 36.746 pada tahun 2009.
f. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI, tingkat capaian kinerja rata-
rata sebesar 0,05% atau sebesar 97 siswa.
g. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs, tingkat capaian kinerjanya
membaik dari 0,64% atau 474 menjadi 0,03% atau 19 anak.
h. Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA, dengan tingkat
capaian kinerja membaik dari 1,12% menjadi 0,08%, yaitu dari
282 anak turun menjadi 22 anak.
i. Angka Kelulusan (AL) SD/MI, tingkat capaian kinerja rata-rata
mencapai 99% atau sebesar 25.918 siswa.
II - 32 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-201632
j. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs, dengan tingkat capaian kinerja
rata-rata sebesar 90,4% atau sebesar 17.540 siswa.
k. Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA, tingkat capaian kinerja rata-
rata sebesar 98,15% atau 7.995 siswa.
l. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs, dengan tingkat
capaian kinerja rata-rata sebesar 77,2% atau sebesar 17.610
siswa.
m.Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA, tingkat
capaian kinerja sebesar 58,6% atau sebesar 10.687 siswa.
n. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV, tingkat capaian kinerja
meningkat dari 34% menjadi sebesar 47,82%, atau dari 4.117
guru menjadi 6.997 guru.
Capaian kinerja urusan sebagaimana telah disampaikan di
atas, ditempuh melalui capaian kinerja program-program yang
bersifat spesifik antara lain :
a. Meningkatkan sarana prasarana belajar pada PAUD/TK;
b. Menunjang/mendukung program nasional penuntasan wajib
belajar pendidikan dasar sembilan tahun melalui peningkatan
sarana prasarana maupun SDM Pendidikan;
c. Menunjang peningkatan sarana prasarana pendidikan, bantuan
operasional lembaga pendidikan dan mutu pendidikan di
tingkat pendidikan menengah (SMP/SMA/SMK);
d. Menunjang peningkatan mutu/kualitas/kesejahteraan Tenaga
Pendidik dan Tenaga Kependidikan (guru/tutor non formal)
e. Mendukung dan meningkatkan kualitas data pendidikan serta
kualitas guru;
2. Urusan Kesehatan
Pelaksanaan Urusan Kesehatan selama 5 (lima) tahun
dibiayai anggaran sebesar: Rp 234.469.963.020,- terealisasi:
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 II - 33
96,33%. Adapun capaian Urusan Kesehatan, dapat dilihat dari
beberapa indikator sebagai berikut :
a. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, tingkat capaian
kinerja meningkat dari 1.300 menjadi 4.838 komplikasi
kebidanan yang mendapat penanganan definitif.
b. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang
memiliki kompetensi kebidanan, dengan tingkat capaian kinerja
rata-rata sebesar 85% atau sebesar 20.426 ibu bersalin.
c. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI),
tingkat capaian kinerja rata-rata mencapai 74% atau sebesar
200 desa/kelurahan UCI dari total 280 desa/kelurahan.
d. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan, dengan tingkat
capaian kinerja rata-rata sebesar 100%, atau dari 19 balita gizi
buruk yang ditemukan kesemuanya mendapat perawatan.
e. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC
BTA, dengan tingkat capaian kinerja rata-rata mencapai 41%,
atau setiap tahunnya sebanyak 350 penderita TBC BTA yang
ditemukan dan diobati dari 1099 penderita yang diperkirakan.
f. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD,
tingkat capaian kinerja rata-rata mencapai 95%, atau sebanyak
633 penderita yang ditangani dari 651 penderita yang
ditemukan.
g. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat
miskin, tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar 47% atau
sebesar 257.978 kunjungan pasien masyarakat miskin dari total
masyarakat miskin sebesar 547.709.
h. Cakupan kunjungan bayi, tingkat capaian kinerja rata-rata
sebesar 96,3%, atau sebesar 20.074 bayi yang memperoleh
II - 34 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-201634
pelayanan standar dari rata-rata jumlah seluruh bayi lahir hidup
setiap tahunnya yaitu sebesar 20.904 bayi.
Capaian kinerja urusan sebagaimana telah disampaikan di
atas, ditempuh melalui capaian kinerja program-program yang
bersifat spesifik antara lain:
a. Menjamin ketersediaan kebutuhan obat untuk pelayanan
kesehatan demi meningkatkan mutu pelayanan dan
pengelolaan obat secara efektif dan efisien;
b. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
c. Meningkatan pengawasan dan penggunaan obat dan makanan;
d. Meningkatkan arus informasi kesehatan kepada masyarakat
dan peran aktif masyarakat pada bidang kesehatan;
e. Mendorong tercapainya penanganan kasus gizi buruk dan
dalam rangka kecepatan penanggulangan gizi buruk;
f. Mendorong pembangunan infrastruktur kesehatan dalam
rangka pengembangan lingkungan sehat;
g. Menekan atau mengurangi angka kesakitan oleh penyakit
menular maupun tidak menular;
h. Meningkatkan standarisasi pelayanan di Puskesmas;
i. Membantu pelayanan pasien yang tidak mampu/ miskin dalam
proses klaim pembayaran ataupun proses pelayanan
kesehatan;
j. Menunjang pelaksanaan Pelayanan Kesehatan baik secara
kualitas maupun kuantitas dalam pelayanan terhadap pasien;
k. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan (sanitasi) dan
peningkatan kualitas fasilitas Rumah Sakit;
l. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan bagi SDM
Kesehatan;
m. Menunjang pelaksanaan pelayanan kesehatan baik secara
kualitas maupun kuantitas dalam pelayanan terhadap pasien;
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 II - 35
n. Meningkatkan ketersediaan sistem informasi kesehatan yang
lebih cepat, akurat dan valid serta meningkatnya manajemen
data di bidang kesehatan;
3. Urusan Pekerjaan Umum
Pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum selama 5 (lima) tahun
dibiayai anggaran sebesar: Rp 581.612.260.950,- terealisasi:
86,40%, dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga, Dinas Pengairan,
Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan, Bagian
Pembangunan Setda, serta Bagian Pemerintahan Desa Setda.
Adapun capaian Urusan Pekerjaan Umum, dapat dilihat dari
beberapa indikator sebagai berikut :
a. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik, pada tahun 2006
sepanjang 265,8 Km menjadi 278 Km atau naik sebesar 4,6%.
b. Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik, meningkat dari 62,5%
menjadi 78,2% dari luas irigasi 48.127,81 hektar.
c. Rumah Tangga per Sanitasi, dengan tingkat capaian kinerja rata-
rata sebesar 72% yaitu sebesar 250.944 keluarga bersanitasi dari
jumlah rata-rata seluruh keluarga sebesar 352.821.
d. Pada tahun 2010 kondisi jalan baik 248,06 km,sedang 222,25 km
dan yang rusak ada 217,5 km dan yang rusak berat ada 195,25
km rusak berat.
Capaian kinerja urusan sebagaimana telah disampaikan di
atas, ditempuh melalui capaian kinerja program-program yang
bersifat spesifik antara lain :
a. Meningkatkan Pembangunan Jalan dan Jembatan agar
kondisinya menjadi lebih mantap baik dari segi kualitas
maupun umur bangunannya;
b. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur serta operasionalisasi
dan pemeliharaan saluran drainase;
II - 36 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-201636
c. Merehabilitasi dan memelihara Jalan dan Jembatan;
d. Membangun sistem database jalan dan jembatan;
e. Membangun dan merehabilitasi jaringan irigasi guna
meningkatkan suplai air irigasi untuk pertanian;
f. Mengembangkan pengelolaan dan konservasi sungai, danau
dan sumberdaya air lainnya untuk meningkatkan suplai air
irigasi dan meningkatkan kapasitas tampungan air di musim
kemarau guna menunjang pertanian;
g. Mengendalikan banjir guna mencegah dan mengurangi bahaya
banjir dan erosi sungai maupun avour;
h. Membangun infrastruktur pedesaan sebagai upaya
menyeimbangkan antara pembangunan yang ada di pedesaan
dengan di perkotaan, sekaligus guna meningkatkan sarana dan
prasarana pendukung aktifitas perekonomian masyarakat
pedesaan;
i. Melaksanakan penerbitan Ijin Usaha Jasa Konstruksi di
Kabupaten Grobogan;
j. Meningkatkan infrastruktur lingkungan pemukiman perkotaan;
4. Urusan Penataan Ruang
Pelaksanaan Urusan Penataan Ruang selama 5 (lima) tahun
dibiayai anggaran sebesar Rp. 1.334.550.000,-, terealisasi: 97,80%
dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan.
Adapun capaian Urusan Penataan Ruang, dapat dilihat dari
indikator Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber
HPL/HGB, dengan tingkat capaian kinerja mencapai 56,1% atau
sebesar 111.846,07 km2.
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 II - 37
Capaian kinerja urusan sebagaimana telah disampaikan di
atas, ditempuh melalui capaian kinerja program-program yang
bersifat spesifik antara lain :
a. Mengarahkan pembangunan kawasan agropolitan serta
terkendalinya pemanfaatan ruang di Kabupaten Grobogan;
b. Menyediakan landasan hukum mengenai pemanfaatan ruang di
Kabupaten Grobogan;
5. Urusan Perumahan
Pelaksanaan Urusan Perumahan selama 5 (lima) tahun
dibiayai anggaran sebesar Rp.9.509.463.250,-, terealisasi: 92,65%
dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan;
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan Bagian Umum
Setda Kabupaten Grobogan.
Adapun capaian Urusan Perumahan, dapat dilihat dari
indikator Rumah Tangga pengguna air bersih, dengan tingkat
capaian kinerja sebesar 50,09%, atau dari 358.714 rumah tangga,
179.366 diantaranya telah menggunakan air bersih.
Capaian kinerja urusan sebagaimana telah disampaikan di
atas, ditempuh melalui capaian kinerja program-program yang
bersifat spesifik antara lain :
a. Mengembangkan perumahan yang bebas kondisi kumuh;
b. Melaksanakan penyediaan infrastruktur air bersih dan sanitasi
dasar terutama bagi masyarakat miskin;
c. Melaksanakan penyediaan serta operasi dan pemeliharaan
sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran;
d. Meningkatkan pengelolaan pemakaman di Kabupaten Grobogan;
II - 38 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-201638
6. Urusan Perencanaan Pembangunan
Pelaksanaan Urusan Perencanaan Pembangunan selama 5
(lima) tahun dibiayai anggaran sebesar Rp. 26.324.330.675,-,
terealisasi: 95,38%, dilaksanakan oleh Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan
Kebersihan, dan Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten
Grobogan.
Adapun capaian Urusan Perencanaan Pembangunan, dapat
dilihat dari indikator Ketersediaan Dokumen Perencanaan RPJPD
dan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan
RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati, serta
Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD telah terakomodasi
100%.
Capaian kinerja urusan tersebut ditempuh melalui capaian
kinerja program-program yang bersifat spesifik antara lain :
a. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang
komprehensif sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah
sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik;
b. Menyediakan data/informasi sebagai bahan perencanaan
pembangunan;
c. Memfasilitasi kerjasama pembangunan dengan institusi
pemerintah maupun swasta;
d. Menyusun perencanaan pemanfaatan wilayah dan sumber
daya alam;
e. Mendorong penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi
untuk perencanaan pembangunan daerah;
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 II - 39
7. Urusan Perhubungan
Pelaksanaan Urusan Perhubungan selama 5 (lima) tahun
dibiayai anggaran sebesar Rp. 11.923.652.440,-, terealisasi:
94,83%, kegiatannya diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan,
Informasi dan Komunikasi.
Adapun capaian Urusan Perhubungan, dapat dilihat dari
indikator Rasio Angkutan Darat dengan Rasio Jumlah Penumpang
selama satu tahun, yaitu 1 angkutan untuk 2.061 penumpang.
Capaian kinerja urusan tersebut ditempuh melalui capaian
kinerja program-program yang bersifat spesifik antara lain :
a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
perhubungan;
b. Melaksanakan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan
Fasilitas LLAJ;
c. Mewujudkan peningkatan pelayanan angkutan darat;
d. Mewujudkan pembangunan Sarana Prasarana Perhubungan;
e. Meningkatkan pengendalian dan pengamanan terhadap
kegiatan lalu lintas;
8. Urusan Lingkungan Hidup
Pelaksanaan Urusan Lingkungan Hidup selama 5 (lima)
tahun dibiayai anggaran sebesar Rp. 20.615.932.220,- terealisasi:
96,30%, kegiatannya dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup,
Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan, serta Dinas
Kehutanan dan Perkebunan.
Adapun capaian Urusan Lingkungan Hidup, dapat dilihat dari
beberapa indikator sebagai berikut :
a. Penanganan sampah, tingkat capaian kinerjanya rata-rata
sebesar 71% atau 876,94 m3.
II - 40 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-201640
b. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal, tingkat
capaian kinerjanya mencapai rata-rata 52% atau 42
perusahaan dari 98 perusahaan wajib amdal yang ada.
c. Rasio jumlah kasus lingkungan yang telah ditangani mencapai
100% terhadap 10 kasus.
Capaian kinerja urusan tersebut ditempuh melalui capaian
kinerja program-program yang bersifat spesifik antara lain :
a. Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan
persampahan;
b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian
dampak lingkungan hidup;
c. Mempertahankan kondisi daerah lindung dengan upaya
konservasi dan memperbaiki daerah lindung yang rusak
dengan upaya rehabilitasi;
d. Melakukan rehabilitasi dan pemulihan cadangan Sumberdaya
Alam;
e. Menyediakan data dan informasi lingkungan hidup yang akurat,
f. Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau;
g. Meningkatkan keterampilan kader-kader pengelolaan
Lingkungan Hidup;
9. Urusan Pertanahan
Pelaksanaan Urusan Pertanahan selama 5 (lima) tahun
dibiayai anggaran sebesar Rp. 4.240.815.000,- terealisasi: 81,10%.
Dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan dan Bagian
Pemerintahan Desa Setda Grobogan.
Adapun capaian Urusan Pertanahan, dapat dilihat dari
beberapa indikator sebagai berikut :
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 II - 41
a. Luas lahan bersertifikat, tingkat capaian kinerjanya mencapai
70%, yaitu 138.311,89 Ha dari 197.586,42 Ha.
b. Penyelesaian Kasus Tanah Negara, tingkat capaian kinerjanya
mencapai 100%, atau telah menyelesaikan kasus sebanyak 392
bidang tanah.
c. Penyelesian Ijin Lokasi, tingkat capaian kinerja mencapai
86,36% atau 19 ijin dari 22 permohonan ijin yang ada.
Capaian kinerja urusan tersebut ditempuh melalui capaian
kinerja program-program yang bersifat spesifik antara lain :
a. Menata penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan
tanah;
b. Mendorong penyelesaian konflik-konflik pertanahan;
c. Mengembangkan pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
guna memberikan kepastian hukum dan informasi pertanahan.
10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
Pelaksanaan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil selama
5 (lima) tahun dibiayai anggaran sebesar Rp.17.247.413.500,-
terealisasi: 94,14%. Dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan
Perlindungan Masyarakat, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, serta Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
Adapun capaian Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut :
a. Kepemilikan KTP, tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar
87,85%, atau sebanyak 882.087 penduduk dari 1.009.772
penduduk.
b. Kepemilikan akta kelahiran, meningkat dari 20 menjadi 131 akta
per 1000 penduduk.
c. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK, telah dimulai pada Tahun
2008.
II - 42 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-201642
Capaian kinerja urusan tersebut ditempuh melalui capaian kinerja
program-program yang bersifat spesifik antara lain :
- Mewujudkan tertib administrasi Kependudukan melalui
implementasi sistem administrasi kependudukan, dan
penyelenggaraan administrasi kependudukan yang komprehensif.
11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak selama 5 (lima) tahun dibiayai anggaran sebesar
Rp.6.542.698.000,- terealisasi: 97,45%, dengan realisasi anggaran
dari tahun 2006 – 2010. Dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
Adapun capaian Urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai
berikut :
a. Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas, rata-rata
sebesar 75,8%.
b. Partisipasi angkatan kerja perempuan, meningkat dari 47,08%
menjadi sebesar 66,65%.
Capaian kinerja urusan tersebut ditempuh melalui capaian
kinerja program-program yang bersifat spesifik antara lain :
a. Meningkatkan keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak
dan perempuan;
b. Meningkatkan potensi berbasis gender dan anak di segala bidang
pembangunan;
c. Meningkatkan kepedulian pelayanan kualitas kehidupan berbasis
gender dan anak;
d. Meningkatkan penyusunan program pembangunan responsif
gender dan anak.
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 II - 43
12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Pelaksanaan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera selama 5 (lima) tahun dibiayai anggaran sebesar Rp
7.120.895.000,- terealisasi: 95,93%. Dilaksanakan oleh Badan
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana Kabupaten Grobogan.
Adapun capaian Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera, dapat dilihat dari indikator Prevalensi Peserta KB Aktif,
tingkat capaian kinerjanya rata-rata mencapai 76,47%, atau sebanyak
215.895 peserta program KB.
Capaian kinerja urusan tersebut ditempuh melalui capaian
kinerja program-program yang bersifat spesifik antara lain :
a. Meningkatkan pencapaian peserta KB baru dan aktif serta
mewujudkan kelancaran pembinaan KB;
b. Meningkatkan pemahaman remaja, konselor, pendidik sebaya
dalam kesehatan reproduksi;
c. Meningkatkan pelayanan kontrasepsi bagi peserta KB Baru;
d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR;
e. Meningkatkan pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi
dan penyalahgunaan narkoba;
f. Membina kader Bina Keluarga Balita (BKB) dan pembinaan
Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP);
13. Urusan Sosial
Pelaksanaan Urusan Sosial selama 5 (lima) tahun dibiayai
anggaran sebesar Rp. 7.083.632.000,- terealisasi: 94,84%.
Dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Adapun capaian Urusan Sosial, dapat dilihat dari beberapa
indikator sebagai berikut :
II - 44 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-201644
a. Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti
rehabilitasi, sebanyak 31 buah.
b. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, tingkat
capaian kinerja rata-rata mencapai 91,6%, atau dari 64.551
PMKS, 56.205 diantaranya telah tertangani.
c. PMKS yang memperoleh bantuan sosial, tingkat capaian kinerja
meningkat dari 46% menjadi 100%, atau dari 26 PMKS,
meningkat menjadi 31.
Capaian kinerja urusan tersebut ditempuh melalui capaian
kinerja program-program yang bersifat spesifik antara lain :
a. Meningkatkan Usaha Ekonomi Pedesaan dan meningkatkan
ketrampilan keluarga miskin serta tertanamnya nilai
kesetiakawanan terhadap korban bencana;
b. Meningkatkan kemandirian para penyandang cacat, serta untuk
mengurangi beban masyarakat bagi korban bencana alam dan
melindungi masyarakat dari bahaya bencana alam;
c. Meningkatnya kesadaran belajar, kedisiplinan, sikap, dan perilaku
anak/siswa;
d. Meningkatnya kesehatan masyarakat dan penyandang cacat
untuk menumbuhkan kepercayaan diri;
e. Meningkatnya kemandirian panti asuhan;
f. Meningkatnya produktivitas eks PGOT dan eks. Napi serta WTS;
g. Mendukung penanggulangan bencana dan penanganan
pengungsi terhadap korban bencana;
14. Urusan Ketenagakerjaan
Pelaksanaan Urusan Ketenagakerjaan selama 5 (lima) tahun
dibiayai anggaran sebesar Rp.5.741.425.000,- terealisasi: 98,04%,
yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Adapun capaian Urusan Ketenagakerjaan, dapat dilihat dari
indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, yang meningkat dari
63,5% menjadi 85% dari penduduk usia 15 tahun ke atas.
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 II - 45
Capaian kinerja urusan tersebut ditempuh melalui capaian
kinerja program-program yang bersifat spesifik antara lain :
a. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta
penyediaan data tenaga kerja yang akurat guna pengambilan
kebijakan bagi pemerintah;
b. Memberikan informasi kesempatan kerja bagi masyarakat serta
pemantauan bagi kinerja Lembaga Penyalur Tenaga Kerja;
c. Memberikan pembinaan dan perlindungan tenaga kerja.
15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Pelaksanaan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
selama 5 (lima) tahun dibiayai anggaran sebesar Rp.7.061.356.000,-,
terealisasi: 96,86%. Dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah.
Adapun capaian Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah,
dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut :
a. Koperasi aktif, meningkat dari 299 koperasi menjadi 346 koperasi.
b. Usaha Mikro dan Kecil sebanyak 22.185.
Capaian kinerja urusan tersebut ditempuh melalui capaian
kinerja program-program yang bersifat spesifik antara lain :
a. Memfasilitasi terselenggaranya lingkungan usaha yang efisien
secara ekonomi, sehat dalam persingan dan non diskriminatif bagi
kelangsungan dan peningkatan kinerja UMKM;
b. Mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan dan
meningkatkan daya saing UKM sehingga pengetahuan serta sikap
wirausaha semakin berkembang;
c. Mempermudah, memperlancar dan memperluas akses UMKM
kepada sumberdaya produktif agar mampu memanfaatkan
kesempatan yang terbuka dan potensi sumberdaya lokal;
d. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi agar
koperasi mampu tumbuh dan berkembang secara sehat sesuai
II - 46 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-201646
dengan jati dirinya menjadi wadah kepentingan bersama bagi
anggotanya.
16. Urusan Penanaman Modal
Pelaksanaan Urusan Penanaman Modal selama 5 (lima) tahun
dibiayai anggaran sebesar Rp. 1.245.420.000,- terealisasi: 90,51%.
Dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.
Adapun capaian Urusan Penanaman Modal, dapat dilihat dari
indikator Realisasi Penanaman Modal sampai tahun 2009 sebesar
Rp.115.956.435.723,-.
Capaian kinerja urusan tersebut ditempuh melalui capaian
kinerja program-program yang bersifat spesifik antara lain :
a. Meningkatkan pangsa pasar dan jaringan UKM, dan
meningkatkan sarana promosi produk unggulan;
b. Meningkatkan iklim investasi dan realisasi investasi;
c. Melakukan pembinaan managemen usaha mikro, kecil dan
menengah sebagai upaya peningkatan manajemen usaha.
17. Urusan Kebudayaan
Pelaksanaan Urusan Kebudayaan selama 5 (lima) tahun
dibiayai anggaran sebesar Rp. 1.936.000.000,- terealisasi: 99,75%.
Dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan
Pariwisata.
Adapun capaian Urusan Kebudayaan, dapat dilihat dari
beberapa indikator Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya,
sebanyak 33 kali serta pelestarian Benda, Situs dan Kawasan Cagar
Budaya.
Capaian kinerja urusan tersebut ditempuh melalui capaian
kinerja program-program yang bersifat spesifik antara lain :
a. Mengelola kekayaan budaya melalui konservasi benda cagar
budaya;
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 II - 47
b. Mengelola keragaman budaya melalui konservasi kegiatan
budaya, pentas/parade budaya, dan pendataan organisasi
kesenian.
18. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
Pelaksanaan Urusan Kepemudaan dan Olah Raga selama 5
(lima) tahun dibiayai anggaran sebesar Rp. 7.442.750.000,-
terealisasi: 98,06%. Dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga,
Kebudayaan dan Pariwisata.
Adapun capaian Urusan Kepemudaan dan Olah Raga, dapat
dilihat dari indikator Rasio Gelanggang Remaja dengan jumlah
penduduk, tingkat capaian kinerjanya meningkat dari 0,20% menjadi
0,28%.
Capaian kinerja urusan tersebut ditempuh melalui capaian
kinerja program-program yang bersifat spesifik antara lain :
a. Peningkatan dan pengembangan kinerja kegiatan bidang
Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
b. Peningkatan peran serta dalam kegiatan pembangunan;
c. Pengembangan semangat kewirausahaan dan produktivitas
pemuda di Kab. Grobogan;
d. Peningkatan kesadaran akan bahaya merokok, narkoba dan
HIV/AIDS di kalangan generasi muda;
e. Pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga guna mencetak
atlet-atlet berpotensi di tingkat lokal, regional dan nasional;
f. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang layak dan
memadai guna menciptakan atlet yang handal dan berprestasi;
19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Pelaksanaan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam
Negeri selama 5 (lima) tahun dibiayai anggaran sebesar
Rp.22.455.867.500,- terealisasi: 84,48%. Dilaksanakan oleh Badan
II - 48 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-201648
Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Dinas Sosial Tenaga
Kerja dan Transmigrasi, serta Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
Adapun capaian Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam
Negeri, dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu Kegiatan
pembinaan politik daerah sebanyak 22 kali dan pembinaan terhadap
LSM, Ormas dan OKP sebanyak 53 kali.
Capaian kinerja urusan tersebut ditempuh melalui capaian
kinerja program-program yang bersifat spesifik antara lain :
a. Meningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat untuk
menciptakan rasa keamanan dan kenyamanan di dalam kehidupan
bermasyarakat;
b. Menciptakan dan memantapkan keamanan dan ketertiban
masyarakat serta pencegahan tindak pidana kriminal;
c. Mengembangkan dan meningkatkan wawasan kebangsaan bagi
elemen–elemen masyarakat, meliputi tokoh masyarakat, tokoh
agama, tokoh pemuda dan pelajar;
d. Memberdayakan masyarakat dalam rangka menjaga ketertiban
dan keamanan;
e. Meningkatkan pendidikan politik masyarakat melalui pelaksanaan
Pemilihan Kepala Daerah/Pemilihan Legislatif/Pemilihan Presiden;
f. Melaksanakan pencegahan dini dan penanggulangan korban
bencana alam.
20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
Pelaksanaan Urusan ini selama 5 (lima) tahun dibiayai
anggaran sebesar Rp. 377.619.744.388,- terealisasi: 90,63%.
Adapun capaian Urusan ini, dapat dilihat dari beberapa
indikator sebagai berikut:
a. Sistim Informasi Manajemen Pemda, sebanyak 20 buah.
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 II - 49
b. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat, ada di Badan Pelayanan
Perijinan Terpadu.
Capaian kinerja urusan tersebut ditempuh melalui capaian
kinerja program-program yang bersifat spesifik antara lain :
a. Mewujudkan optimalisasi dan peningkatan pendapatan daerah;
b. Meningkatkan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah;
c. Meningkatkan sumberdaya dan kinerja aparatur pemerintah;
d. Meningkatkan pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah;
e. Meningkatkan sistem pengawasan internal & pengendalian
pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah, melalui peningkatan
kualitas dan profesionalisme bagi Aparat Pengawas Internal
Pemerintah (APIP);
f. Menangani pengaduan pelayanan masyarakat tentang
penyelenggaran pemerintahan;
g. Meningkatkan kerjasama antar Pemerintah Daerah
h. Meningkatkan penataan atau penyusunan peraturan perundang-
undangan dan pelayanan bantuan hukum.
i. Meningkatkan pembangunan daerah dan mengelola laporan
Kegiatan Pembangunan Daerah;
j. Meningkatkan ketatalaksanaan pemerintah daerah;
k. Menunjang terwujudnya Pertumbuhan Perekonomian Daerah;
l. Meningkatkan pelayanan dan sarana prasarana Perijinan Satu
Pintu;
m. Mewujudkan pelaksanaan Pemilu sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, tepat waktu dan sasaran guna sukses Pemilu di Kab.
Grobogan;
II - 50 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-201650
21. Urusan Ketahanan Pangan
Pelaksanaan Urusan Ketahanan Pangan selama 5 (lima) tahun
dibiayai anggaran sebesar Rp. 8.705.560.500,- terealisasi: 93,69%.
Dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Grobogan.
Adapun capaian Urusan Ketahanan Pangan, dapat dilihat dari
indikator Ketersediaan pangan utama, dengan memakai rumus
perhitungan rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun
dibagi jumlah penduduk dikalikan seribu, menghasilkan tingkat
ketersediaan pangan yang semula 572 Kg naik sebesar 27% menjadi
731 Kg.
Capaian kinerja urusan tersebut ditempuh melalui capaian
kinerja program-program yang bersifat spesifik antara lain :
- Menguatkan ketahanan pangan daerah dalam rangka
mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa selama
5 (lima) tahun dibiayai anggaran sebesar Rp.52.257.004.080,-
terealisasi: 98,73%. Dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan
Masyarakat, Bagian Pemerintahan Desa Setda dan Kelurahan se-
Kabupaten Grobogan.
Adapun capaian Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa,
dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut :
a. PKK aktif, mencapai 90,68%, atau sebanyak 58.950 dari jumlah
PKK sebanyak 65.012.
b. Posyandu aktif, mencapai 100%, atau sebanyak 1.618 Posyandu
Capaian kinerja urusan tersebut ditempuh melalui capaian
kinerja program-program yang bersifat spesifik antara lain :
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 II - 51
a. Memberdayakan masyarakat agar berperan aktif dalam
pembangunan dengan memanfaatkan teknologi dan ketrampilan
yang dimiliki;
b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat ekonomi lemah dan
menekan jumlah penduduk miskin melalui lembaga ekonomi
pedesaan;
c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
d. Meningkatkan ketrampilan dan terpenuhinya sumberdaya
manusia pada Pemerintah Desa;
e. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan desa
melalui pemberdayaan masyarakat berspektif gender;
f. Mengembangkan pembangunan desa dengan memperhatikan
potensi desa/kelurahan;
g. Mendorong pencapaian target pengentasan kemiskinan;
23. Urusan Statistik
Pelaksanaan Urusan Statistik selama 5 (lima) tahun dibiayai
anggaran sebesar Rp. 1.058.000.000,- terealisasi: 99,85%.
Dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
Adapun capaian Urusan Statistik, dapat dilihat dari beberapa
indikator, yaitu : Penyusunan Buku Kabupaten Dalam Angka, Buku
PDRB Kabupaten dan Buku Pemerataan Pendapatan yang selalu di
susun secara rutin dan tepat waktu.
Capaian kinerja urusan tersebut ditempuh melalui capaian
kinerja program-program yang bersifat spesifik antara lain :
- Meningkatkan penyediaan data-data statistik Kabupaten
Grobogan secara time series.
II - 52 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-201652
24. Urusan Kearsipan
Pelaksanaan Urusan Kearsipan selama 5 (lima) dibiayai
anggaran sebesar Rp. 4.593.396.500,- terealisasi: 79,09%.
Dilaksanakan oleh Kantor Arsip Daerah.
Adapun capaian Urusan Kearsipan, dapat dilihat dari indikator
Penerapan pengelolaan arsip secara baku, yang telah dilaksanakan
oleh semua SKPD.
Capaian kinerja urusan tersebut ditempuh melalui capaian
kinerja program-program yang bersifat spesifik antara lain :
a. Mewujudkan pelayanan data bagi masyarakat/pengguna, serta
meningkatnya pelayanan cetak daftar gaji dan penyajian data
kepegawaian.
b. Meningkatkan kinerja pengelolaan arsip di lingkungan satuan
kerja perangkat daerah;
25. Urusan Komunikasi dan Informatika
Pelaksanaan Urusan Komunikasi dan Informatika selama 5
(lima) dibiayai anggaran sebesar Rp. 9.450.261.100,- terealisasi:
91,36%. Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Informasi dan
Komunikasi; dan Sekretariat Daerah (Bagian Humas, Bagian Umum,
dan Bagian Pengolahan Data).
Adapun capaian Urusan Komunikasi dan Informatika, dapat
dilihat dari beberapa indikator, yaitu Publikasi Internet bagi
Pemerintah Kabupaten melalui Website milik resmi pemerintah
Kabupaten Grobogan, serta pameran/expo dilaksanakan sebanyak 34
kali.
Capaian kinerja urusan tersebut ditempuh melalui capaian
kinerja program-program yang bersifat spesifik antara lain :
a. Mengembangkan sistem informasi, telekomunikasi, memperlancar
publikasi untuk mengoptimalkan pengembangan sumberdaya
manusia, komunikasi dan media massa;
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 II - 53
b. Meningkatkan kualitas SDM para pelaku bidang komunikasi dan
informasi;
c. Meningkatkan penyebarluasan informasi pembangunan dan
potensi daerah;
d. Mengembangkan sarana komunikasi dan informasi yang
mendukung penyelenggaraan pemerintahan.
26. Urusan Perpustakaan
Pelaksanaan Urusan Perpustakaan selama 5 (lima) tahun
dibiayai anggaran sebesar Rp.2.204.177.500,- terealisasi: 95,31%.
Dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan Daerah.
Adapun capaian Urusan Perpustakaan, dapat dilihat dari
beberapa indikator, yaitu Koleksi Judul Buku Yang Tersedia Di
Perpustakaan Daerah, yang meningkat dari 14.018 judul menjadi
17.893 judul, dan total jumlah Pengunjung perpustakaan selama lima
tahun, sebanyak 78.660 pengunjung.
Capaian kinerja urusan tersebut ditempuh melalui capaian
kinerja program-program yang bersifat spesifik antara lain :
- Meningkatkan pengetahuan masyarakat, pembinaan perkembangan
pengelolaan perpustakaan umum, khusus, sekolah/masyarakat,
kenyamanan ruang perpustakaan, pendataan kembali bahan
pustaka/buku perpustakaan dan meningkatnya jumlah tenaga
trampil pengelola perpustakaan.
2.4.2 Pelayanan Urusan Pilihan
Anggaran yang dipergunakan dalam Penyelenggaraan Urusan
Pilihan selama 5 (lima) tahun anggaran 2006 - 2010 sebesar Rp.
122.043.872.591,- terealisasi: 94,71%. Selanjutnya rincian dan
penjelasan dari pelaksanaan urusan pilihan tersebut adalah sebagai
berikut :
II - 54 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-201654
1. Urusan Pertanian
Pelaksanaan Urusan Pertanian selama 5 (lima) tahun dibiayai
anggaran sebesar Rp. 60.460.423.350,- terealisasi: 96,48%.
Dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
Adapun capaian Urusan Pertanian, dapat dilihat dari beberapa
indikator sebagai berikut :
a. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya, naik
dari 5,96 ton/Ha menjadi 6,42 ton/Ha.
b. Kontribusi sektor pertanian sangat dominan terhadap PDRB
dibandingkan sektor lain, yaitu rata-rata mencapai 43% dari total
PDRB.
Capaian kinerja urusan tersebut ditempuh melalui capaian
kinerja program-program yang bersifat spesifik antara lain :
a. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani;
b. Meningkatkan penerapan teknologi petani serta diversifikasi dan
intensifikasi tanaman perkebunan;
c. Meningkatkan hasil produksi pertanian dan perkebunan;
d. Mencegah dan menanggulangi lebih dini gejala–gejala penyakit
hewan menular;
e. Meningkatkan populasi, produksi peternakan dan juga untuk
meningkatkan pendapatan petani peternak;
f. Meningkatkan populasi, produksi peternakan dan juga untuk
meningkatkan pendapatan petani peternak;
g. Meningkatkan sumberdaya masyarakat dan untuk meningkatkan
pemanfaatan limbah peternakan;
h. Meningkatkan penyediaan sarana prasarana usaha pertanian;
i. Meningkatkan pengembangan perencanaan dan informasi
pertanian;
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 II - 55
2. Urusan Kehutanan
Pelaksanaan Urusan Kehutanan selama 5 (lima) tahun dibiayai
anggaran sebesar Rp. 8.990.440.000,- terealisasi: 96,44%.
Dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
Adapun capaian Urusan Kehutanan, dapat dilihat dari indikator
Kerusakan Kawasan Hutan, yang menurun dari 12.540 ha menjadi
5.515 ha atau menurun menjadi 8,04%.
Capaian kinerja urusan tersebut ditempuh melalui capaian
kinerja program-program yang bersifat spesifik antara lain :
a. Mempertahankan kondisi daerah lindung dengan upaya
konservasi dan memperbaiki daerah lindung yang rusak dengan
upaya rehabilitasi baik secara vegetatif maupun sipil teknis;
b. Merehabilitasi hutan yang kritis dengan dengan pola
pemberdayaan masyarakat sekitar hutan;
c. Memberikan perlindungan dan konservasi wilayah hutan antara
lain dengan penataan regulasi.
d. Memanfaatkan kawasan hutan penghasil bahan industri.
3. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral
Pelaksanaan Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral selama
5 (lima) tahun dibiayai anggaran sebesar Rp. 2.304.650.000,-
terealisasi: 89,19%. Dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Pertambangan dan Energi.
Adapun capaian Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral,
dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut :
a. Pertambangan tanpa ijin yang ditertibkan, mengalami
peningkatan dari 75,25 Ha meningkat menjadi 76 Ha.
b. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB, rata-rata
mencapai 1,53%.
II - 56 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-201656
Capaian kinerja urusan tersebut ditempuh melalui capaian
kinerja program-program yang bersifat spesifik antara lain :
a. Mempertahankan kondisi daerah lindung dengan upaya
konservasi dan memperbaiki daerah lindung yang rusak dengan
upaya rehabilitasi baik secara;
b. Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi
Merusak Lingkungan;
c. Mengoptimalkan pengembangan dan pemanfaatan potensi energi
alternatif dengan pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya
(PLTS);
d. Memasyarakatkan energi minyak jarak dan sosialisasi program
desa mandiri energi (DME);
e. Mengoptimalkan pengembangan dan pemanfaatan Pelaksanaan
Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 Kg;
4. Urusan Pariwisata
Pelaksanaan Urusan Pariwisata selama 5 (lima) tahun dibiayai
anggaran sebesar Rp. 21.536.500.000,- terealisasi: 93,06%.
Dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan
Pariwisata.
Adapun capaian Urusan Pariwisata, dapat dilihat dari indikator
Kunjungan wisata, selama lima tahun mencapai 390.352 wisatawan.
Capaian kinerja urusan tersebut ditempuh melalui capaian
kinerja program-program yang bersifat spesifik antara lain :
a. Meningkatkan promosi di bidang pariwisata;
b. Meningkatkan sumberdaya kepariwisataan;
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 II - 57
5. Urusan Kelautan dan Perikanan
Pelaksanaan Urusan Kelautan dan Perikanan selama 5 (lima)
tahun dibiayai anggaran sebesar Rp. 2.567.356.700,- terealisasi:
98,01%. Dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan.
Adapun capaian Urusan Kelautan dan Perikanan, dapat dilihat
dari beberapa indikator sebagai berikut :
a. Produksi perikanan, mencapai 7,83% atau sebesar 665 ton dari
target sebesar 850 ton.
b. Konsumsi ikan, mencapai 84% dari target yang telah ditentukan
tiap tahunnya.
Capaian kinerja urusan tersebut ditempuh melalui capaian
kinerja program-program yang bersifat spesifik antara lain :
a. Meningkatkan populasi dan produksi perikanan serta
meningkatkan pendapatan petani ikan;
b. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
6. Urusan Perdagangan
Pelaksanaan Urusan Perdagangan selama 5 (lima) tahun
dibiayai anggaran sebesar Rp. 30.139.631.313,- terealisasi: 91,76%.
Dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan
dan Energi, serta Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Kabupaten Grobogan.
Adapun capaian Urusan Perdagangan, dapat dilihat dari
indikator Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB, rata-rata
menyumbang sebesar 19,1%.
Capaian kinerja urusan tersebut ditempuh melalui capaian
kinerja program-program yang bersifat spesifik antara lain :
- Meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada produsen agar
dalam memasarkan barang dagangannya sesuai ketentuan;
- Meningkatkan pengetahuan masyarakat atau konsumen mengenai
barang yang tidak memenuhi ketentuan;
II - 58 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-201658
- Memantau terpenuhinya kebutuhan BBM di wilayah Kabupaten
Grobogan; serta
- Meningkatkan pengawasan usaha perdagangan dan distribusi
pupuk;
- Mengembangkan database informasi potensi produk unggulan dan
pelaksanaan pameran serta promosi perdagangan.
- Memenuhi ketersediaan kebutuhan bahan pokok masyarakat,
kelancaran distribusi dan stabilitas harga,
- Mengembangkan, meningkatkan, membangun dan memperbaiki
SDM serta sarana prasarana Pasar Daerah
7. Urusan Industri
Pelaksanaan Urusan Industri selama 5 (lima) tahun dibiayai
anggaran sebesar Rp. 9.432.485.728,- terealisasi: 95,08%.
Dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan
dan Energi.
Adapun capaian Urusan Industri, dapat dilihat dari indikator
Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB, mencapai rata-rata sebesar
3,54% dan Pertumbuhan Industri, meningkat dari 0,34% menjadi
1,49%.
Capaian kinerja urusan tersebut ditempuh melalui capaian
kinerja program-program yang bersifat spesifik antara lain :
- Meningkatkan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi dalam
penerapan produk industri.
- Melakukan pembinaan industri kecil dan menengah, meningkatkan
SDM, menjalin kerjasama kemitraan IKM dengan swasta,
meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap produk Indonesia
dan fasilitasi pengujian laboratorium kadar tar dan nikotin rokok;
- Melakukan pembinaan teknologi industri, adanya transfer teknologi
tepat guna dan meningkatkan kemampuan produksi, dan
pengembangan SDM;
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 II - 59
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi rokok dengan
memberikan bantuan sarana dan prasarana produksi rokok;
- Meningkatkan pengembangan infrastruktur kelembagaan sentra,
penguatan kelembagaan serta tersedianya database
perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi.
8. Urusan Transmigrasi
Pelaksanaan Urusan Transmigrasi selama 5 (lima) tahun
dibiayai anggaran sebesar Rp.5.995.235.500,- terealisasi: 90,91%.
Dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Grobogan.
Adapun capaian Urusan Transmigrasi, dapat dilihat dari
indikator Transmigran Swakarsa, sebanyak 65 orang pada Tahun 2008
dan 2009.
Capaian kinerja urusan tersebut ditempuh melalui capaian
kinerja program-program yang bersifat spesifik antara lain :
a. Mengembangkan program transmigrasi dalam rangka peningkatan
taraf hidup masyarakat transmigran;
b. Menyiapkan sumber daya manusia bagi penduduk yang akan ikut
transmigrasi;
2.5. Aspek Daya Saing Daerah
Daya saing daerah merupakan kemampuan atau kekuatan
daerah dalam mendinamisasikan daerah dalam menghadapi
globalisasi ekonomi dan informasi. Untuk itu aspek daya saing daerah
merupakan potensi dan kondisi daerah unggulan yang perlu dibina
dan dikembangkan dalam menghadapi era pasar bebas. Aspek daya
saing daerah meliputi :
II - 60 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-201660
2.5.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
Distribusi pengeluaran untuk konsumsi makanan dan bukan
makanan berkaitan erat dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Di
Negara berkembang dengan tingkat gizi yang masih rendah,
pemenuhan kebutuhan makanan sebagai kebutuhan dasar untuk
hidup masih merupakan prioritas utama. Hal yang sama terjadi di
Propinsi Jawa Tengah dan juga Kabupaten Grobogan, baik di daerah
pedesaan maupun perkotaan. Semakin tinggi pengeluaran rumah
tangga untuk konsumsi non-pangan maka rumah tangga untuk non
pangan lebih diutamakan. Tahun 2010, sebesar 54,6 persen
pengeluaran per kapita di perkotaan digunakan untuk kebutuhan
makanan, sedangkan di pedesaan tercatat sebesar 49,80 persen
dibandingkan tahun 2008 (Evaluasi kemampuan pinjaman daerah
dalam memperkokoh struktur ekonomi Daerah). Dari gambaran data
tersebut tampak adanya peningkatan persentase pengeluaran untuk
konsumsi makanan, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Pada dua
masa tahun tersebut persentase pengeluaran untuk konsumsi
makanan di perkotaan dan pedesaan masing-masing hanya 49,8%
dan 54,6%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengeluaran
konsumsi non pangan per kapita di Kabupaten Grobogan maka tingkat
kesejahteraan masyarakat masih relatif rendah, dan kondisi di daerah
perkotaan lebih sejahtera dibandingkan di pedesaan.
Adapun beberapa indikator perekonomian di daerah yang
berperan dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan antara
lain adalah :
- Pertumbuhan PDRB
Untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan PDRB dalam lima tahun
yang lalu seperti tabel berikut ini :
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 II - 61
Tabel 2.21Pertumbuhan Sektor PDRB Kabupaten Grobogan ADHK tahun 2006-2010
No Lapangan Usaha 2006 2007 2008 2009 2010
1 Pertanian 4,40 3,60 5,67 4,93 5,2
2 Pertambangan &penggalian 7,24 5,52 4,94 6,01 6,58
3 Industri pengolahan 2,73 4,42 4,11 3,45 3,9
4 Listrik,Gas dan Air bersih 3,16 5,35 4,96 5,60 5,70
5 Bangunan 4,08 6,04 6,17 7,59 7,80
6 Perdagangan,Hotel danrestoran / warung makan
4,96 5,59 5,28 4,52 5,70
7 Angkutan dan komunikasi 5,37 4,88 3,60 5,57 6,20
8 Keuangan,persewaan dan Jasaperushaan
3,64 5,80 4,98 5,19 5,30
9 Jasa-jasa 2,06 3,49 5,14 5,15 5,67
Jumlah 4,00 4,37 5,33 5,03 5,2
Sumber: Studi Pajak Hotel dan Restoran DPPKAD tahun 2010
- Nilai Tukar Petani
Nilai Tukar Petani (NTP) dari segi teori ekonomi pembangunan
disusun dari 5 sub sektor pertanian.komponen penyusun NTP tersebut
adalah NTP sub sektor tanaman pangan, tanaman hortikultura,
tanaman perkebunan rakyat, peternakan dan perikanan. Nilai tukar
petani (PTP) Jawa Tengah bulan Desember 2010 mengalami
penurunan indeks sebesar 0,04 %, yaitu dari posisi Indeks 103,6 pada
bulan Nopember 2010 menjadi 103,12 pada bulan desember 2010.
Hal ini disebabkan kenaikan indeks harga yang diterima petani (IT)
sedikit lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan indeks yang
dibayar petani (ib). Indeks yang diterima petani mengalami kenaikan
0,77%,dari posisi 131,63 menjadi 132,64 pada bulan Desember 2010.
Sementara Ib mengalami perubahan dari posisi 127,59% pada bulan
Nopember 2010 menjadi 128,63 % pada bulan Desember 2010 atau
naik sebesar 0,81 %. Hal itu disebabkan komponen penyusunan NTP
mengalami kenaikan indeks. Sedangkan penurunan terjadi pada NTP
II - 62 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-201662
sub sektor hortikultura dan peternakan. NTP sub sektor tanaman
pangan (NTP-Pp) naik 0,14 %; NTP sub sektor TPR (NTP-Pr) naik
1,07%;NTP sub sektor perikanan (NTP-N) mengalami kenaikan
0,66%. Sedangkan NTP sub sektor hortikultura (NTP-H) mengalami
sedikit penurunan indeks sebesar 0,08 % dan NTP sub Sektor
peternakan (NTP-T) turun 1,82%. (Bi (2009) menyatakan turunnya
NTP disebabkan karena kondisi cuaca yang kurang baik ( kurang
menentu dan adanya hama wereng) dan berdampak pada hasil
pertanian dalam arti luas. Fenomena ini juga terjadi di Wilayah
Kabupaten Grobogan. Dengan kata lain kondisi yang ada di wilayah
Propinsi Jawa Tengah juga berdampak atau berimbas kepada kondisi
NTP di wilayah Kabupaten Grobogan. Untuk lebih jelasnya dapat
diikuti tabel berikut ini.
Tabel 2.22Indeks Harga yang Diterima Petani (IT), Indeks Harga yang
Dibayar Petani (IB) dan Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2007 – 2011
Tahun Indeks Harga Yang
diterima petani (IT)
Indeks harga
yang dibayar
Petani (IB)
Nilai Tukar Petani
(NTP)
2007 607,80 589,81 103,12
208 110,96 111,15 99,77
2009 115,87 117,43 98,66
2010 125,96 123,93 101,64
Januari-
2011
133,68 129,88 102,92
Februari-
2011
133,99 129,36 103,58
Sumber Data : BPS Propinsi Jawa Tengah 2010.
- Giro dan Deposito
Jumlah Giro dan Deposito di PT Bank BPD Jawa Tengah seperti tabel
berikut ini.
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 II - 63
Tabel 2.23
Jumlah Giro, Deposito yang ada di PT Bank BPD Jawa Tengah
di Kabupaten Grobogan Tahun 2006-2010
No JenisDana
2006 2007 2008 2009 2010
1 Giro (000Rp)
80.312.846 49.540.595 37.894.154 40.035.873 42.890.765
2 Deposito(000Rp)
46.021.136 36.664.081 46.134.368 16.114.942 22.886.985
Sumber : BPS Kabupaten Grobogan Tahun 2010
- Kredit yang Disalurkan Perbankan
Untuk mengetahui Jumlah Kredit atau dana yang disalurkan lewat BPD
Jawa Tengah Cabang Grobogan seperti tabel berikut ini:
Tabel 2.24
Jumlah Kredit yang Disalurkan lewat PT Bank BPD Jawa Tengah di
Kabupaten Grobogan tahun 2006-2010
No Jenis Kredit 2006 2007 2008 2009 2010
1 Investasi(000 Rp) 1.143.165 1.235.412 521.417 1.095.257 1.286.540
2 Modal kerja(000) 41.045.815 37.625.437 31.127.153 28.201.433 34.550.540
3 Kredit konsumsi
(000 Rp)
163.472.444 198.661.320 248.792.081 268.165.557 285.200.350
Sumber: BPS Kabupaten Grobogan 2010
- Rumah Makan dan Hotel
Kemudian untuk mengetahui jumlah warung makan/ rumah makan
dan hotel yang dapat memacu perkembangan daerah seperti tabel
berikut ini:
Tabel 2.25
Jumlah Warung makan dan Hotel di Kabupaten Grobogan Tahun 2006-2010
No Jenis sarana 2006 2007 2008 2009 2010
1 Warung makan / rumahmakan
200 202 198 204 180
2 Pajak Hotel 8 9 9 10 10
II - 64 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-201664
No Jenis sarana 2006 2007 2008 2009 2010
3 Pemasukan pajak warungmakan ( .000 Rp)
87.607 90.918 93.309 105.124 106.250
4 Pemasukan pajak hotel(.000 Rp)
70.076 80.317 81.495 79.070 82.340
Sumber : DPPKAD Kabupaten Grobogan tahun 2010
2.5.2 Fokus Insfrastruktur
Fokus Infrastruktur merupakan sarana dan prasarana dalam
menunjang dinamisasi ekonomi daerah. Adapun sarana dan prasarana
yang berperanan dalam mendinamisasikan ekonomi daerah adalah
sebagai berikut:
- Panjang Jalan
Tabel 2.186
Panjang Jalan Propinsi di Kabupaten Grobogan pada tahun 2006-2010
No Kondisi jalan 2006 2007 2008 2009 2010
1 Panjang Jalan (km) 211.845 211.845 211.845 156.456 157.535
2 Panjang ruas (Km) 211.845 211.845 211.845 157.607 157.535
3 Kondisi Mantap 209.295 208.545 208.670 67.898 67.770
4 Kondisi tidakmantap
2.550 3.300 3.175 8.176 89.765
Sumber: BPS Kabupaten Grobogan Tahun 2010
Tabel 2.187
Panjang Jalan Kabupaten Grobogan Menurut Kondisi Jalan
di Kabupaten Grobogan Dari tahun 2006-2010
No Kondisi Jalan 2006 2007 2008 2009 2010
1 Baik (km) 265.837 148.908 213.855 248.067 265.657
2 Sedang (Km) 219.003 220.165 168.521 222.259 238.657
3 Rusak (km) 234.750 315.792 272.290 217.518 202.567
4 Rusak
berat(km)
163.510 198.235 228.434 195.257 153.675
Sumber: BPS Kabupaten Grobogan Tahun 2010
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 II - 65
- Sarana Angkutan Barang dan Orang
Keberadaan sarana angkutan barang dan orang yang ada di
Kabupaten Grobogan seperti tabel berikut ini:
Tabel 2.188
Jumlah Kendaraan Bermotor dirinci menurut Jenis Kendaraannya
di Kabupaten Grobogan Pada Tahun 2006-2010
No Jenis kendaraan 2006 2007 2008 2009 2010
1 Bus 421 409 409 439 445
2 Truk 2.566 2.559 2.598 2.598 2.599
3 Pick Up &sejenisnya
2.542 2.516 2.535 2.535 2.560
4 Station Wargon 3.640 3.849 3.849 2.502 2.760
5 Mobil Dinas 185 186 186 247 250
6 Sepeda motor 103.104 118.182 128.455 128.455 166.426
Sumber: BPS Kabupaten Grobogan Tahun 2010
- Jumlah Giro, Deposito dan Kredit Yang Disalurkan Perbankan
Selanjutnya Jumlah Giro dan Deposito di PT Bank BPD Jawa Tengah
seperti tabel berikut ini.
Tabel 2.189
Jumlah Giro, Deposito yang ada di PT Bank BPD Jawa Tengah
di Kabupaten Grobogan Tahun 2006-2010
No JenisDana
2006 2007 2008 2009 2010
1 Giro (000Rp)
80.312.846 49.540.595 37.894.154 40.035.873 42.890.765
2 Deposito(000Rp)
46.021.136 36.664.081 46.134.368 16.114.942 22.886.985
Sumber: BPS Kabupaten Grobogan Tahun 2010
Untuk mengetahui Jumlah Kredit atau dana yang disalurkan lewat
BPD Jawa Tengah Cabang Grobogan seperti tabel berikut ini:
II - 66 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-201666
Tabel 2.190
Jumlah Kredit yang Disalurkan lewat PT Bank BPD Jawa Tengah di
Kabupaten Grobogan tahun 2006-2010
No Jenis Kredit 2006 2007 2008 2009 2010
1 Investasi(000 Rp) 1.143.165 1.235.412 521.417 1.095.257 1.286.540
2 Modal kerja(000) 41.045.815 37.625.437 31.127.153 28.201.433 34.550.540
3 Kredit konsumsi
(000 Rp)
163.472.444 198.661.320 248.792.081 268.165.557 285.200.350
Sumber: BPS Kabupaten Grobogan Tahun 2010
- Jumlah Warung Makan/ Rumah Makan dan Hotel
Kemudian untuk mengetahui jumlah warung makan/rumah
makan dan hotel yang dapat memacu perkembangan daerah
seperti tabel berikut ini:
Tabel 2.191
Jumlah Warung makan dan Hotel di Kabupaten Grobogan Tahun 2006-2010
No Jenis sarana 2006 2007 2008 2009 2010
1 Warung makan / rumahmakan
200 202 198 204 180
2 Pajak Hotel 8 9 9 10 10
3 Pemasukan pajak warungmakan (000Rp)
87.607 90.918 93.309 105.124 106.250
4 Pemasukan pajak hotel(000Rp)
70.076 80.317 81.495 79.070 82.340
Sumber: DPPKAD Kabupaten Grobogan Tahun 2010
- Jumlah Desa dan Pelanggan Listrik/PDAM, Jumlah
Perusahaan dan Pendapatan dari Benda Pos dan Wesel
Untuk mengetahui sejauhmana sarana listrik dan jumlah sarana
lainnya di Kabupaten Grobogan seperti tabel berikut ini.
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 II - 67
Tabel 2.193
Jumlah Pelanggan Listrik dan Pelanggan serta sarana lainnya
di Kabupaten Grobogan tahun 2006-2010
No Jenis Sarana 2006 2007 2008 2009 2010
1 Jumlah desa/kelurahanyang sudah kena aliranlistrik
280 280 280 280 280
2 Jumlah Pelanggan Listrik 215.271 237.091 244.055 257.176 265.324
3 Hidran umum dan airPDAM
126 116 115 110 112
4 Jumlah Pelanggan PDAM 15.080 15.487 16.125 16.485 16.756
5 Jumlah CV 55 24 190 108 113
6 Jumlah Perusahaanbesar yang memiliki SIUP
6 5 14 20 26
7 Pendapatan dari bendapos dengan satuan (000Rp)
529.357 234.625 207.491 600.97 576.845
8 Pendapatan dari wesel posDengan satuan (000Rp)
88.763 175.937 411.951 575.123 560.875
Sumber: Studi Pajak Hotel dan Restoran DPPKAD Tahun 2010
Untuk daerah strategis pembangunan di Kabupaten Groboganditetapkan sebagai berikut:1. Kawasan Strategis Pengembangan Kawasan Ekonomi;
Kawasan ini di Kabupaten Grobogan yang lebih dikenal dengan
“Pengembangan Kawasan agropolitan Kutosaringan” yang terletak di
Kecamatan Pulokulon, Toroh, Wirosari dan Kecamatan Penawangan.
2. Kawasan Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan
Hidup, terdiri dari Kawasan Karst di Kecamatan Brati, Grobogan,
Tawangharjo, Wirosari, Ngaringan, Tanggungharjo dan Karst di
pegunungan Kendeng Selatan.
2.5.3 Fokus Investasi
Berbicara investasi sangat dipengaruhi oleh kondisi stabilitas
keamanan, untuk itu dapat dilihat data-data berikut ini:
II - 68 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-201668
Tabel 2.194
Banyaknya perkara pidana dan kasus kriminalitas
di Kabupaten Grobogan tahun 2006 - 2010
No Jenis pelangaran 2006 2007 2008 2009 2010
1 Perkara yang masuk 238 248 247 257 269
2 Perkara yang telah diputuskan 236 250 260 239 272
3 Jumlah Tahanan (orang) 1.026 336 229 440 520
4 Jumlah Narapidana 879 410 319 349 370
5 Jumlah kasus demontrasidalam setiap tahun
12 10 8 15 25
Sumber: BPS Kabupaten Grobogan Tahun 2010
Catatan: Jenis-Jenis kejahatan yang paling dominan selama tahun 2010
antara lain:
1. Pencurian
2. Kesusilaan
3. Ketertiban Umum
4. Merusak barang
5. Penipuan
6. Ekonomi
7. Penganiayaan
8. Penculikan
9. Mengancam/ memeras
10. Perampokan
Selanjutnya mengenai proses perijinan daftar perusahaan
digambarkan sebagai berikut:
Tabel 2.195
Banyaknya perusahaan kecil yang memiliki SIUP, Tanda daftar perusahaan
dan Waktu perijinan di Kabupaten Grobogan tahun 2006-2010
No Jenis kegiatan 2006 2007 2008 2009 2010
1 Perusahaan kecil yangmemiliki SIUP
948 101 1.143 905 950
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 II - 69
2 PT yang memiliki TDP 2 4 33 19 28
3 Perorangan yangmemiliki TDP
1.339 101 1.269 1.010 1.012
4 Rata-rata waktupenyelesaian 1 jenisperijinan
3 hari 2 hari 1 hari 24 jam 12 jam
5 Jumlah Perda yangmendukungIklim usaha
5 6 5 6 7
Sumber: BPS Kabupaten Grobogan Tahun 2010
2.5.4 Fokus Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia merupakan potensi dan motor penggerak
pembangunan daerah. Untuk melihat sumber daya manusia dapat diikuti
data-data berikut ini :
Tabel 2.196
Jumlah Penduduk dan tingkat pendidikan penduduk dan angka
ketergantungan penduduk di Kabupaten Grobogan tahun 2006 -2010
NO Kondisi 2006 2007 2008 2009 2010
1 Jumlah Penduduk 1.378.461 1.387.049 1.394.480 1.404.770 1.408.959
2 Sex Ratio 97,9 98,0 98,1 98,1 98
3 Luas Daerah 1.975,86 1.975,86 1.975,86 1.975,86 1.975,86
4 Kepadatan penduduk 698 702 706 711 710
5 Dependency Ratio 52 51 50 47 47
Sumber : BPS Kabupaten Grobogan Tahun 2010
Catatan : Dependency Ratio 47, artinya setiap 100 penduduk produktif
masih menanggung 47 Jiwa penduduk yang belum produktif, sesuai
dengan kriteria masih tergolong angka dependency ratio rendah karena
masih di bawah 50.
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 III - 1
BAB III
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGANDAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk
segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila
penyelengggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber
penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan
perundang-undangan (money follow function).
Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk
menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah
dalam mendanai penyelengggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa
pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD dan laporan keuangan
daerah sekurang-kurangnya 5 tahun sebelumnya, dimana dalam dokumen RPJMD ini
adalah periode 2006 - 2010.
Hubungan antara dokumen perencanaan strategis dengan anggaran, dapat
dillihat dalam gambar berikut :
Gambar 3.1.Kerangka Hubungan Antara Kebijakan Keuangan Daerah/APBD
Dengan RKPD dan Visi, Misi, Strategi RPJMD
RPJMD
Visi, Misi, Strategi
RKPDI
RKPDII
RKPDIII
RKPDIV
RKPDV
Kebijakan Keuangan Daerah/APBD
III - 2 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana pengelolaan
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD dalam Peraturan
Daerah (Perda). Dalam hubungannya dengan RPJMD, APBD merupakan komitmen
politik penyelengggara pemerintahan daerah untuk mendanai strategi pembangunan
pada satuan program dan kegiatan selama kurun waktu 5 tahun.
Arah kebijakan keuangan daerah yang diambil oleh Kabupaten Grobogan
mengandung makna bahwa :
a. Arah belanja APBD Kabupaten Grobogan digunakan sepenuhnya untuk
mendukung kebijakan dan prioritas startegis jangka menengah, 5 tahunan ;
b. Untuk menjamin ketersediaan dana maka kebijakan pendapatan diarahkan untuk
mendapatkan berbagai sumber pendapatan yang substansial dan dengan jumlah
yang memadai.
Mengingat kebijakan masing-masing komponen APBD berbeda, maka
kebijakan keuangan daerah juga dirinci pada masing-masing komponen tersebut,
meliputi kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Adapun hubungan strategi
dengan arah kebijakan komponen APBD dapat dilihat dalam gambar berikut :
Gambar 3.2
Visi Misi Strategi
P 1
P 2
P 3
P 4
P 5
P 6
PENDAPATAN
BELANJA
PEMBIAYAAN
……. (-) …… ( = ) …….
Program/Kegiatan
A R A H K E B I J A K A N
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 III - 3
Kerangka Hubungan Antara Strategi dan Komponen APBDGambar di atas menunjukkan hubungan antara proses perencanaan kegiatan
dengan keuangan. Satuan terkecil dari perencanaan stategis adalah program dan
kegiatan. Melalui analisis belanja, standar pelayanan, dan standar harga atas
komponen belanja tiap kegiatan, dapat dihitung kebutuhan belanja. Dengan
demikian, arah kebijakan belanja Kabupaten Grobogan pada prinsipnya adalah agar
belanja dapat mendukung kebutuhan dana seluruh kegiatan. Belanja yang tidak
strategis dan tidak memiliki nilai tambah (no value added) diminimalisir.
Pada tahap berikutnya, untuk menutup semua kebutuhan belanja, APBD harus
mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapataannya. Semua potensi
pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu menutup seluruh kebutuhan
belanja. Kebijakan pendapatan diarahkan agar sumber-sumber pendapatan yang
mendukung APBD selama ini harus diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan
penerimaannya (intensifikasi), dan diupayakan sumber-sumber pendapatan baru
(ekstensifikasi) oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan .
Mengingat bahwa komponen anggaran menggunakan struktur surplus/defisit
maka atas selisih antara pendapatan dan belanja dihitung sebagai surplus/defisit
dan dialokasikan ke pembiayaan. Dalam hal suatu APBD mengalami defisit, maka
kebijakan pembiayaan mengupayakan sumber pemasukan kas untuk menutup defisit
tersebut (pembiayaan penerimaan). Sebaliknya, apabila APBD mengalami selisih
lebih, maka atas surplus tersebut akan dialokasikan dalam pembiayaan pengeluaran
pada pos-pos pembiayaan yang diperkenankan oleh peraturan.
Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang antara lain menyebutkan
bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab
dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, maka
III - 4 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang
bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD, dan selanjutnya APBD tersebut akan
dipakai sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan penerimaan dan
pengeluaran daerah yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan serta kemampuan keuangan daerah, oleh karena itu prinsip
pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah, struktur
pendapatan dan struktur belanja daerah.
3.1. Kinerja Keuangan Tahun 2006 -2010
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2006-2010 memberikan
gambaran tren yang positif dengan rata-rata kenaikan sebesar 13,34 %, walaupun
pada masa itu terjadi kenaikan harga BBM yang sempat mengguncangkan
perekonomian nasional dan membawa dampak yang signifikan pada perekonomian
secara makro. Namun dikarenakan perekonomian Kabupaten Grobogan berbasis
pada sektor pertanian yang merupakan sektor primer sehingga dampak kenaikan
harga BBM tidak begitu terasa.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Grobogan selama tahun 2006 –
2010 menunjukkan angka perkembangan yang cenderung meningkat dari tahun ke
tahun. Pada tahun 2006 nilai realisasi PAD mencapai Rp. 4.1921.570.931,- dan
meningkat terus dari tahun ke tahun sampai mencapai Rp. 78.364.888.399,- pada
tahun 2010. Demikian pula sumber pendapatan daerah yang berasal dari Dana
Perimbangan juga mengalami peningkatan terus menerus selama kurun waktu 2006
– 2010 yaitu dari sebesar Rp. 597.126.310.190,- pada tahun 2006 meningkat
menjadi sebesar Rp. 746.052.421.038,- pada tahun 2010. Namun demikian sumber
pendapatan daerah yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
cenderung berkembang fluktuatif selama tahun 2007 – 2010, dimana pada tahun
2007 mencapai nilai sebesar Rp. 65.826.437.772,- menurun selama dua tahun
berikutnya masing-masing menjadi Rp. 64.165.806.639,- pada tahun 2008 dan Rp.
52.971.292.647,- pada tahun 2009, sebelum kemudian meningkat sangat tajam pada
tahun 2010 menjadi sebesar Rp. 119.548.293.707,-.
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 III - 5
Gambaran perkembangan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan
tahun 2006 – 2010 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
III
-6
RP
JMD
Ka
bu
pa
ten
Gro
bo
ga
nT
ah
un
20
11
-20
16
Tab
el3
.1R
ealis
asiP
end
apat
anD
aera
hK
abu
pat
enG
rob
oga
nTa
hu
nA
ngg
aran
200
6s/
d2
010
NO
UR
AIA
NTA
HU
NA
NG
GA
RA
N
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
1.
PEN
DA
PA
TA
NA
SLID
AER
AH
41
.92
1.5
70
.93
15
3.4
58
.62
1.4
80
59
.92
4.8
49
.99
57
6.7
76
.41
8.0
78
78
.36
4.8
88
.39
9
Paj
akD
aera
h9
.38
7.1
15
.45
09
.43
1.4
71
.47
69
.16
4.0
95
.55
61
1.1
69
.30
1.7
32
15
.10
4.9
06
.05
9
Ret
rib
usi
Dae
rah
22
.45
7.9
20
.18
52
8.1
11
.71
9.4
13
29
.91
0.2
18
.73
44
5.1
07
.61
5.3
94
48
.71
2.8
00
.83
2
Has
ilP
enge
lola
anK
ekay
aan
Dae
rah
yan
gd
ipis
ahka
n2
.09
2.2
84
.97
32
.34
5.1
58
.14
72
.44
5.4
26
.70
52
.83
8.3
19
.15
62
.94
2.4
39
.03
2
Lain
-lai
nP
end
apat
anA
sliD
aera
hya
ng
sah
7.9
84
.25
0.3
23
13
.57
0.2
72
.44
41
7.4
05
.10
9.0
00
17
.66
1.1
81
.79
61
1.6
04
.74
2.4
76
2.
DA
NA
PER
IMB
AN
GA
N5
97
.12
6.3
10
.19
06
31
.22
0.5
14
.57
36
88
.98
6.1
55
.87
37
13
.12
9.5
81
.55
17
46
.05
2.4
21
.03
8
Bag
iHas
ilP
ajak
dan
Bu
kan
Paj
ak4
0.7
51
.67
1.3
56
57
.19
6.5
14
.57
35
3.9
44
.19
8.8
73
53
.91
8.2
90
.55
16
0.7
52
.83
8.0
38
Dan
aA
loka
siU
mu
m(D
AU
)5
12
.83
8.0
00
.00
05
63
.69
9.0
00
.00
06
15
.03
0.0
04
.00
06
14
.89
11
66
.00
06
17
.82
7.1
83
.00
0
Dan
aA
loka
siK
hu
sus
(DA
K)
13
.02
0.0
00
.00
01
0.3
25
.00
0.0
00
10
.32
5.0
00
.00
02
6.8
08
.00
0.0
00
67
.47
2.4
00
.00
0
Dan
aP
erim
ban
gan
dar
iPro
vin
si3
0.5
16
.63
8.8
34
-9
.68
6.9
53
.00
0-
-
3LA
IN-L
AIN
PEN
DA
PA
TA
ND
AER
AH
YA
NG
SAH
65
.82
6.4
37
.77
26
4.1
65
.80
6.6
39
52
.97
1.2
92
.64
71
19
.54
8.2
93
.70
7
Dan
aH
ibah
10
.00
0.0
00
.00
0-
--
Dan
aD
aru
rat
-1
4.3
00
.00
0.0
00
--
Dan
aP
enye
suai
and
anO
ton
om
iKh
usu
s2
5.6
41
.84
3.0
12
32
.16
7.3
22
.38
9-
37
.95
5.4
03
.70
7
Dan
ab
agiH
asil
paj
akd
ariP
rov.
10
.00
0.0
00
.00
0-
40
.74
7.9
92
.64
75
9.8
47
.06
0.0
00
Ban
tuan
Ke
uan
gan
dar
iPro
vin
si/P
emd
aLa
in2
0.1
84
.59
4.7
60
17
.69
8.4
84
.25
01
2.2
33
.30
0.0
00
21
.74
5.8
30
.00
0
JUM
LAH
63
9.0
47
.88
1.1
21
75
0.5
05
.57
3.8
25
81
3.0
76
.81
2.5
07
84
2.8
77
.29
2.3
00
94
3.9
65
.60
3.1
44
%K
enai
kan
Rea
lisas
iPen
dap
atan
Per
tah
un
-1
7,4
48
,34
3,8
71
1,9
9
Rat
a-ra
taK
enai
kan
20
06
–2
01
01
0,3
6
Sum
ber
:D
PP
KA
DK
ab.G
rob
oga
nTa
hu
n20
10
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 III - 7
Kontribusi PAD pada pembentukan Pendapatan Daerah secara keseluruhan
selama tahun 2006 – 2009 walaupun masih relatif kecil namun dari tahun ke tahun
cenderung meningkat, sebelum sedikit menurun pada tahun 2010. Pada tahun 2006
kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah baru mencapai 6,56 persen dan
meningkat menjadi 7,12 persen pada tahun 2007, kemudian meningkat lagi pada
tahun 2008 – 2009 dengan angka proporsi masing-masing sebesar 7,37 persen dan
9,11 persen. Pada tahun 2010 kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah ini
sedikit menurun menjadi sebesar 8,30 persen. Rasio PAD terhadap Pendapatan
Daerah ini menunjukkan rasio kemampuan keuangan daerah atau Derajat
Desentralisasi Fiskal (DDF) daerah.
Sumber pendapatan daerah yang berasal dari Dana Perimbangan selama
tahun 2006 – 2010 mendominasi walaupun perkembangannya berfluktuasi dan
cenderung menurun. Tahun 2006 kontribusi Dana Perimbangan terhadap
Pendapatan Daerah mencapai 93,44 persen dan menurun menjadi 84,11 persen
pada tahun 2007, kemudian meningkat lagi pada tahun 2008 menjadi sebesar 88,74
persen. Pada tahun 2009 kontribusi Dana Perimbangan kembali menurun menjadi
sebesar 84,61 persen dan pada tahun 2010 menurun lagi menjadi sebesar 79,03
persen.
Perkembangan PAD Kabupaten Grobogan selama tahun 2006 – 2010 tersebut
terutama didominasi oleh perkembangan penerimaan Retribusi Daerah yang selama
kurun waktu itu dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Pada tahun 2006 nilai
realisasi Retribusi Daerah mencapai Rp. 22.457.920.185,- dan meningkat terus
menerus masing-masing menjadi Rp. 28.111.719.413,- tahun 2007, Rp.
29.910.218.734,- tahun 2008, Rp. 45.107.615.394,- tahun 2009 dan Rp.
48.712.800.832,- pada tahun 2010.
Meskipun secara nominal mengalami peningkatan terus menerus, Retribusi
Daerah Kabupaten Grobogan memiliki kontribusi yang menurun selama tahun 2006 –
2008 terhadap total Pendapatan Daerah. Walaupun dua tahun terakhir yaitu tahun
2009 dan 2010 mengalami peningkatan lagi.
Pada tahun 2006 kontribusi retribusi daerah sebesar 53,37 persen dan
menurun pada tahun 2007 dan 2008 masing-masing menjadi sebesar 52,59 persen
dan 49,91 persen. Namun pada tahun 2009 dan 2010 meningkat lagi dengan angka
masing-masing menjadi sebesar 58,75 persen dan 62,16 persen.
III - 8 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai salah satu
komponen PAD yang memiliki kontribusi terkecil dan selama tahun 2006 – 2010 ada
kecenderungan menurun. Pada tahun 2006 kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang dipisahkan hanya mencapai 4,99 persen dan menurun menjadi 4,39
persen pada tahun 2007. Kemudian pada tahun 2008 dan 2009 kontribusi terus
menurun masing-masing menjadi sebesar 4,08 persen dan 3,70 persen, sebelum
kemudian sedikit meningkat lagi pada tahun 2010 menjadi sebesar 3,75 persen.
Kontribusi Pajak Daerah selama tahun 2006 – 2010 juga cenderung
mengalami penurunan terutama pada tahun 2006 – 2009. Kontribusi Pajak Daerah
pada tahun 2006 mencapai 22,39 persen dan menurun menjadi 17,64 persen pada
tahun 2007 serta menurun lagi menjadi 15,29 persen pada tahun 2008. Pada tahun
2009 kontribusi Pajak Daerah ini menurun lagi menjadi 14,55 persen sebelum
mengalami kenaikan lagi pada tahun 2010 menjadi sebesar 19,28 persen.
Kontribusi sumber PAD yang berasal dari Lain-lain PAD yang Sah selama
tahun 2006 – 2010 juga mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2006
kontribusi Lain-lain PAD yang Sah terhadap total PAD mencapai 19,05 persen dan
meningkat pada dua tahun kemudian menjadi 25,38 persen dan 29,04 persen.
Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2009 dan 2010 masing-masing menjadi
sebesar 23,00 persen dan 14,81 persen.
Secara total Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan pada tahun 2006
mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan fluktuatif dan rata-rata
pertumbuhannya mencapai 10,36 persen per tahun.
Pada sisi Belanja Daerah Kabupaten Grobogan, nampak bahwa perkembangan
Belanja Tidak Langsung Daerah cenderung lebih cepat dibandingkan laju
perkembangan Pendapatan Daerah. Selama tahun 2006 – 2010, pertumbuhan
Belanja Tidak Langsung Kabupaten Grobogan meningkat rata-rata sebesar 14,59
persen per tahun. Pada sisi lain perkembangan Belanja Langsung Daerah selama
kurun waktu yang sama mengalami peningkatan rata-rata sebesar 9,65 persen per
tahun, sehingga secara keseluruhan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan selama
tahun 2006 – 2010 meningkat rata-rata sebesar 12,27 persen per tahun.
Rincian perkembangan belanja daerah Kabupaten Grobogan pada tahun 2006
– 2010 adalah sebagai berikut:
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 III - 9
Tabel 3.2Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2006 s/d 2010
NO URAIANTAHUN
2006 2007 2008 2009 2010
I. BELANJA TIDAK LANGSUNG 373.634.780.907 419.787.946.791 508.440.114.095 555.190.632.467 642.416.058.857
1 Belanja Pegawai 323.627.037.000 372.017.122.881 447.885.987.549 486.853.346.004 553.408.923.631
2 Belanja Bunga - 82.115.035 641.661.259 3.955.243.628 2.261.205.632
3 Belanja Subsidi - - - - 31.425.159.609
4 Belanja Hibah 8.242.425.632 400.000.000 12.489.000.000 22.434.565.000 28.255.753.480
5 Belanja Bantuan Sosial 23.592.800.825 25.378.514.855 22.519.381.937 15.624.735.859 740.832.000
6 Belanja Bagi Hasil 17.810.017.100 799.956.100 740.737.100 740.832.000 26.160.548.141
7 Belanja Bantuan Keuangan - 20.667.156.894 24.138.326.250 23.683.296.420 163.636.364
8 Belanja Tidak Terduga 362.500.000 443.0810.025 25.020.000 1.898.613.555 -
Persentase Kenaikan Pertahun - 12,35 21,12 9,19 15,71
Rata-rata Kenaikan 14,59
II BELANJA LANGSUNG 208.530.931.162 319.906.379.419 362.211.946.229 258.149.064.414 259.722.699.159
1 Belanja Pegawai - 42.105.694.666 41.148.353.703 43.072.762.117 37.405.738.955
2 Belanja Barang dan Jasa 127.835.244.108 117.392.031.548 138.009.347.307 117.604.406.627 130.717.703.081
3 Belanja Modal 80.695.687.054 160.408.653.205 183.054.245.219 97.471.895.670 91.599.257.123
Persentase Kenaikan Pertahun - 53,41 13,22 (28,73) 0,61
Rata-rata Kenaikan 9,65
Jumlah 582.165.712.069 739.694.326.210 870.652.060.324 813.339.696.881 902.138.758.016
Persentase Kenaikan Pertahun - 27,06 17,70 (6,48) 10,92
Rata-rata Kenaikan 12,27
Sumber: DPPKAD Kab. Grobogan Tahun 2010
III - 10 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
Tabel 3.3Rasio Realisasi Pendapatan dengan Belanja Dalam Tahun Berjalan Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2006 s/d 2010
NO URAIANTAHUN
2006 2007 2008 2009 2010
1 Pendapatan 639.047.881.121 750.505.573.825 813.076.812.507 842.877.292.300 943.965.603.144
2 Belanja 582.165.712.069 739.694.326.210 870.652.060.324 813.339.696.881 902.138.758.016
Persentase Belanja terhadapPendapatan
91,10 98,56 107,08 96,50 95,57
Sumber: DPPKAD Kab. Grobogan Tahun 2010
Tabel 3.4Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2006 – 2010
URAIANTAHUN
2006 2007 2008 2009 2010
PENDAPATAN 639.047.881.121 750.505.573.825 813.076.812.507 843.180.476.379 943.965.603.144
BELANJA 582.165.712.069 739.694.326.210 870.652.060.324 813.339.696.881 902.138.758.016
SURPLUS/DEFISIT 56.882.169.052 10.811.247.615 57.575.247.817 29.840.779.498 902.138.758.016
Penerimaan Pembiayaan 8.582.531.374 68.313.553.308 140.105.609.213 92.454.014.781 65.472.509.071
Pengeluaran Pembiayaan 9.132.606.207 15.440.890.025 24.792.689.541 72.642.255.976 43.290.933.393
PEMBIAYAAN NETTO 550.074.833 52.872.663.283 115.312.919.672 19.811.758.805 22.181.575.678
Sisa Lebih PembiayaanAnggaran TahunBerkenaan
56.332.094.219 63.683.910.898 57.737.671.855 49.652.538.303 64.008.420.806
Sumber: DPPKAD Kab. Grobogan Tahun 2010
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 III - 11
Tabel 3.5Aset Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005 s/d 2010
URAIANTAHUN
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Aktiva Lancar 28.897.324.621,09 77.772.583.218,51 104.479.062.703,62 95.543.168.832,79 116.676.136.705,96 121.298.444.069,26
Investasi JangkaPanjang
7.139.556.338,92 9.527.726.903,00 16.946.457.414,11 24.252.363.713,48 22.211.305.126,32 22.152.527.426,32
Aktiva Tetap 2.220.783.433.943,00 2.349.807.580.646,05 2.535.557.614.934,05 1.652.236.028.628,31 1.710.446.378.216,28 1.902.579.591.635,38
Dana Cadangan - - - 1.000.000.000,00 -
Aktiva Lain 6.600.139.906,00 6.518.904.906,00 - 577.278.500,00 787.074.000,00 9.846.966.430,64
Total 2.263.420.454.809,01 2.443.626.795.673,56 2.656.983.135.051,78 1.772.608.839.674,58 1.851.120.894.048,56 2.055.877.529.561,60
Sumber: DPPKAD Kab. Grobogan Tahun 2010
Tabel 3.6Hutang / Kewajiban Kabupaten Grobogan Tahun 2006 s/d 2010
URAIANTAHUN
2006 2007 2008 2009 2010
Kewajiban Jangka Pendek 9.636.959.313,66 1.123.142.603,00 10.344.718.618,81 2.195.832.684,50 2.514.464.356,00
Kewajiban Jangka Panjang - - - - -
Total 9.636.959.313,66 1.123.142.603,00 10.344.718.618,81 2.195.832.684,50 2.514.464.356,00
Sumber: DPPKAD Kab. Grobogan Tahun 2010
III - 12 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
Tabel 3.7Ekuitas Dana Kabupaten Grobogan Tahun 2006 s/d 2010
URAIANTAHUN (Rp. 000)
2006 2007 2008 2009 2010
Dana Lancar 68.203.198.904,85 103.356.162.075,62 85.198.450.213,98 114.480.304.021,65 118.783.979.713,26
Dana Investasi 2.365.556.812.455,75 2.552.504.072.348,16 1.677.065.670.841,79 1.757.630.600.540,60 1.934.579.085.492,34
Dana Cadangan - - - 1.000.000.000,00 -
Total 2.434.057.411.360,60 2.655.860.234.423,78 1.762.264.121.055,77 1.873.110.904.562,25 2.053.363.065.205,60
Sumber: DPPKAD Kab. Grobogan Tahun 2010
Tabel 3.8Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana Kabupaten Grobogan Tahun 2006 s/d 2010
URAIANTAHUN (Rp. 000)
2006 2007 2008 2009 2010
Total Utang dan Ekuitas Dana 2.443.694.370.674,26 2.656.983.377.026,78 1.772.608.839.674,58 1.875.306.737.246,75 2.055.877.529.561,60
Sumber: DPPKAD Kab. Grobogan Tahun 2010
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 III - 13
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2006 - 2010
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2006 – 2010
Pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2006-
2010 diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah
menjadi sumber penghasilan Kas Daerah dengan tetap mengupayakan
sumber-sumber pendapatan yang baru. Sumber-sumber pendapatan daerah
meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain
Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
Sumber PAD berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba
Usaha Perusahaan Milik Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang
Sah. Dana perimbangan berasal dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak,
subsidi daerah otonom, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus
(DAK), bantuan pembangunan daerah, dan penerimaan lain-lain. Bagian lain-
lain penerimaan berasal dari lain-lain penerimaan yang sah dan lain-lain
penerimaan dari provinsi.
Untuk mendukung pembelanjaan daerah dalam rangka pelaksanaan
berbagai program dan kegiatan strategis berbagai upaya dilakukan untuk
mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru. Secara umum, upaya
peningkatan pendapatan daerah, lebih khusus diupayakan pada sumber PAD,
mengingat controlability-nya lebih tinggi dibanding sumber-sumber
pendapatan yang lain. Upaya yang dilakukan melliputi :
1) Intensifikasi dan ekstensifikasi
Dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan rendahnya tingkat
kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yang berada di wilayah Kabupaten
Grobogan. Indikator keberhasilan program ini adalah meningkatnya
pendapatan daerah dari sektor Pajak dan Retribusi Daerah dan PBB.
2) Koordinasi/sinkronisasi lintas sektoral
Dimaksudkan untuk mendukung intensifikasi dan ekstensifikasi dalam
mendukung peningkatan pendapatan pajak daerah dari aspek
pembangunan ekonomi. Program ini juga dimaksudkan untuk
memecahkan permasalahan atas rendahnya rasio elastitisitas pertumbuhan
ekonomi terhadap pertumbuhan pajak daerah. Indikator keberhasilan
III - 14 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
program ini berupa peningkatan pembangunan
3) Peningkatan Kualitas SDM Aparatur
Dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan atas keterbatasan kualitas
aparatur yang berhubungan dengan upaya penggalian dan pelayanan
penerimaan pendapatan daerah. Indikator keberhasilan program ini adalah
peningkatan kualitas SDM aparat dalam jangka pengelolaan pajak daerah
melalui penyelengggaraan pelatihan yang relevan.
3.2.2. Arah Pengelolaan Belanja Daerah Tahun 2006 – 2010
Suatu arah pengelolaan belanja daerah dimaksudkan untuk menjamin
agar seluruh kegiatan startegis dapat dibiayai oleh APBD. Belanja daerah
diarahkan untuk seefektif mungkin membiayai urusan penyelenggaraan
pemerintahan dan prioritas pembangunan yang dialokasikan sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi SKPD yang terformulasikan dalam program dan
kegiatan. Belanja diklasifikasikan menjadi belanja aparatur, belanja publik
serta belanja tidak langsung.
Pos belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja wajib
yang dikeluarkan seperti belanja pegawai, belanja bunga, belanja pokok
pinjaman, serta belanja barang dan jasa. Selisih antara belanja wajib yang
dikeluarkan merupakan dana yang dialokasikan sebagai pagu indikatif dari
masing-masing SKPD.
3.2.3. Arah Pembiayaan Tahun 2006 – 2010
Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah,
baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima
kembali, yang dalam pengangggaran pemerintah terutama dimaksudkan
untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan
pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi.
Sementara, pengeluaran pembiayaaan antara lain digunakan untuk
pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas
lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah.
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 III - 15
3.3. Kerangka Pendanaan Tahun 2011 – 2015
Keuangan daerah dalam bentuk PAD menjadi sangat strategis dan
menjadi isu sentral tersendiri apalagi kondisi kapasitas dan rasionalitas APBD
Kabupaten Grobogan dibandingkan dengan jumlah penduduk dan tugas-tugas
otonomi daerah masih sangat kecil.
3.3.1. Arah Kebijakan Pendapatan
Difokuskan pada upaya penggalian PAD walaupun tetap dengan penuh
kehati-hatian agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan membebani
UMKM dan masyarakat secara berlebihan. Selain itu perlu dilakukan upaya
peningkatan optimalisasi dana perimbangan termasuk bagi hasil dari propinsi
serta tidak kalah pentingnya adalah mengembangkan pendapatan dari sumber
pendapatan lain-lain yang sah termasuk hibah baik dari internal maupun
eksternal Kabupaten Grobogan.
Tahap perencanaan Pendapatan menjadi sangat penting karena
anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat
menggagalkan perencanaan yang sudah disusun. Oleh karena itu pengelolaan
pendapatan daerah harus dilakukan secara cermat, tepat dan hati–hati.
Pemerintah daerah dituntut untuk mampu menciptakan suatu perangkat yang
bukan hanya mampu menjamin seluruh pendapatan daerah dapat terkumpul
dan diterima di kas daerah tetapi mampu merumuskan kebijakan anggaran
pendapatan daerah mulai dari proses perencanaan. Perencanaan pendapatan
daerah merupakan proses yang paling krusial dalam penentuan besarnya
alokasi anggaran yang akan dimanfaatkan untuk membiayai program
kegiatan.
Oleh karenanya Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan senantiasa
berupaya memaksimalkan potensi yang ada disamping terus menggali potensi
yang selama ini belum tersentuh. Pemerintah daerah seringkali dihadapkan
dengan masalah tingginya kebutuhan fiskal daerah (fiscal needs) sementara
kapasitas fiskal daerah tidak mencukupi yang menyebabkan kesenjangan
fiskal (fiscal gap) sehingga diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan
kapasitas fiskal daerah baik jumlahnya maupun pengelolaannya. Disinilah
Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat menciptakan satu kebijakan
III - 16 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
perencanaan pendapatan yang mampu memberi peluang untuk menambah
volume penerimaan daerah dengan tetap memperhatikan keberpihakan pada
masyarakat terutama masyarakat kurang mampu.
3.3.2. Arah Kebijakan Belanja
Difokuskan pada belanja untuk membiayai urusan wajib dan urusan
pilihan serta pemberian stimulan maupun motivasi dalam pengembangan
UMKM, pengurangan pengangguran dan pengentasan kemiskinan serta
bantuan kepada orgaanisasi kemasyarakatan yang sinergi dengan program-
program pembangunan yang berdampak signifikan terhadap pencapaian visi
misi dan kebijakan pembangunan daerah.
Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan berupaya menetapkan target
capaian baik dalam kontek daerah, satuan kerja, dan kegiatan sejalan dengan
urusan yang menjadi kewenangannya. Selain itu diupayakan agar Belanja
Langsung mendapat porsi alokasi yang lebih besar dari Belanja Tidak
Langsung, dan Belanja Modal mendapat porsi alokasi yang lebih besar dari
Belanja Pegawai atau Belanja Barang dan Jasa
Hal yanng tidak kalah penting dalam mencukupi kebutuhan pendanaan
pembangunan daerah adalah dengan melakukan kemitraan dengan lembaga
pemerintah dan non pemerintah dalam bentuk sinergitas program dana
dekonsentrasi dan hibah/bantuan langsung kepada masyarakat.
3.3.3. Arah Kebijakan Pembiayaan
Pembiayaan daerah dipersiapkan untuk menganggarkan setiap
penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan
diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada
tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya
diikuti dengan terbitnya peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan
bahwa pengelolaan dan/atau pelaksanaan pembiayaan daerah dilakukan oleh
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 III - 17
Secara umum setiap pemerintahan kabupaten/kota pada waktu
menyusun rancangan APBD akan menganut "prakiraan maju" (forward
estimate) yaitu perhitungan kebutuhan dana untuk tahun angaran berikutnya
dibuat lebih besar daripada tahun berjalan agar kesinambungan program
dapat lebih terjamin pelaksanaannya. Biasanya hal ini akan mengakibatkan
dampak positif tehadap posisi keuangan pemerintah daerah karena adanya
sisa lebih perhitungan anggaran.
Dari sisi perencanaan penganggaran tingginya angka SiLPA dan
Pembiayaan Kegiatan Lanjutan dapat diartikan kurang matangnya
perencanaan baik dari sisi pendapatan dan/ atau belanja sehingga terjadi
Sisa Lebih Pembiayaan Penganggaran yang cukup besar dan/ atau kebijakan
belanja ketat yang berlebihan.
III -18 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
Tabel 3.9Proyeksi Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan
Tahun Anggaran 2011-2016
No Jenis PendapatanTahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A PENDAPATAN ASLI DAERAH 78.364.888.399 93.599.755.142 111.963.319.205 134.147.361.354 160.981.070.677 193.479.375.411 232.885.579.323
Realisasi Kenaikan 15.234.866.743 18.363.564.063 22.184.042.149 26.833.709.323 32.498.304.734 39.406.203.911 47.432.118.319
Rata-Rata per tahun 13,69 19,44 19,62 19,81 20,00 20,19 20,37
1 Pajak Daerah 15.104.906.059 17.172.767.698 19.534.023.257 22.229.718.466 25.308.534.474 28.826.420.766 32.847.706.463
Realisasi Kenaikan 2.067.861.639 2.361.255.559 2.695.695.209 3.078.816.008 3.517.886.292 4.021.285.697 4.598.678.905
Rata-Rata per tahun 13,69 13,75 13,80 13,85 13,90 13,95 14,00
2 Retribusi Daerah 48.712.800.832 59.717.022.540 73.213.069.634 89.795.829.906 110.179.483.295 135.245.315.744 166.081.247.734
Realisasi Kenaikan 11.004.221.708 13.496.047.094 16.582.760.272 20.383.653.389 25.065.832.450 30.835.931.990 37.949.565.107
Rata-Rata per tahun 22,59 22,60 22,65 22,70 22,75 22,80 22,85
3Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yangdipisahkan
2.942.439.032 3.207.847.033 3.499.761.113 3.819.989.254 4.171.428.266 4.557.285.380 4.981.112.921
Realisasi Kenaikan 265.408.001 291.914.080 320.228.142 351.439.011 385.857.115 423.827.540 465.734.058
Rata-Rata per tahun 9,02 9,10 9,15 9,20 9,25 9,30 9,35
4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 11.604.742.476 13.502.117.871 15.716.465.202 18.301.823.727 21.321.624.642 24.850.353.521 28.975.512.205
Realisasi Kenaikan 1.897.375.395 2.214.347.331 2.585.358.526 3.019.800.915 3.528.728.878 4.125.158.684 4.824.422.782
Rata-Rata per tahun 16,35 16,40 16,45 16,50 16,55 16,60 16,65
B DANA PERIMBANGAN 746.052.421.038 832.347.036.146 895.444.616.372 966.159.421.268 1.045.718.550.875 1.135.578.370.158 1.237.470.521.324
Realisasi Kenaikan 86.294.615.108 63.097.580.226 70.714.804.896 79.559.129.607 89.859.819.283 101.892.151.166 115.987.011.740
Rata-Rata per tahun 5,75 11,57 7,58 7,90 8,23 8,59 8,97
1 Dana Bagi hasil pajak/bukan Pajak 60.752.838.038 67.933.823.494 75.983.981.578 85.026.075.386 95.186.691.395 106.609.094.362 119.455.490.233
Realisasi Kenaikan 7.180.985.456 8.050.158.084 9.042.093.808 10.160.616.009 11.422.402.967 12.846.395.871 14.454.114.318
Rata-Rata per tahun 11,82 11,85 11,90 11,95 12,00 12,05 12,10
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 III -19
No Jenis PendapatanTahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 Dana Alokasi Umum 617.827.183.000 647.915.366.812 679.663.219.786 713.306.549.165 748.971.876.624 786.794.956.393 826.921.499.169
Realisasi Kenaikan 30.088.183.812 31.747.852.974 33.643.329.379 35.665.327.458 37.823.079.769 40.126.542.776 42.586.457.207
Rata-Rata per tahun 4,87 4,90 4,95 5,00 5,05 5,10 5,15
3 Dana Alokasi Khusus 67.472.400.000 116.497.845.840 139.797.415.008 167.826.796.717 201.559.982.857 242.174.319.403 291.093.531.922
Realisasi Kenaikan 49.025.445.840 23.299.569.168 28.029.381.709 33.733.186.140 40.614.336.546 48.919.212.519 58.946.440.214
Rata-Rata per tahun 72,660 20,00 20,05 20,10 20,15 20,20 20,25
CLAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANGSAH
119.548.293.707 131.207.379.790 144.074.788.417 158.279.661.832 173.968.032.773 191.302.580.085 210.464.600.518
Realisasi Kenaikan 11.659.086.083 12.867.408.628 14.204.873.414 15.688.370.941 17.334.547.312 19.162.020.433 21.191.621.859
Rata-Rata per tahun 26,43 9,75 9,81 9,86 9,91 9,96 10,02
1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Propinsi 59.847.060.000 65.831.766.000 72.447.858.483 79.765.092.190 87.861.249.047 96.823.096.450 106.747.463.836
Realisasi Kenaikan 5.984.706.000 6.616.092.483 7.317.233.707 8.096.156.857 8.961.847.403 9.924.367.386 10.994.988.775
Rata-Rata per tahun 10,00 10,05 10,10 10,15 10,20 10,25 10,30
2 Dana Penyesuian dan Otonomi Khusus 37.955.403.707 41.750.944.078 45.946.913.958 50.587.552.267 55.722.188.822 61.405.852.082 67.699.951.921
Realisasi Kenaikan 3.795.540.371 4.195.969.880 4.640.638.310 5.134.636.555 5.683.663.260 6.294.099.838 6.973.095.048
Rata-Rata per tahun 10,00 10,05 10,10 10,15 10,20 10,25 10,30
3Bantuan Keuangan Dari Propinsi ataupemda lainnya
21.745.830.000 23.624.669.712 25.680.015.977 27.927.017.375 30.384.594.904 33.073.631.553 36.017.184.761
Realisasi Kenaikan 1.878.839.712 2.055.346.265 2.247.001.398 2.457.577.529 2.689.036.649 2.943.553.208 3.223.538.036
Rata-Rata per tahun 8,64 8,70 8,75 8,80 8,85 8,90 8,95
TOTAL PENDAPATAN 943.965.603.144 1.057.154.171.078 1.151.482.723.995 1.258.586.444.455 1.380.667.654.326 1.520.360.325.654 1.680.820.701.164
Realisasi Kenaikan 113.188.567.934 94.328.552.917 107.103.720.460 122.081.209.871 139.692.671.329 160.460.375.510 184.610.751.918
Rata-Rata per tahun 10,36 11,99 8,92 9,30 9,70 10,12 10,55
Sumber: DPPKAD Kab. Grobogan Tahun 2010
III -20 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
Tabel 3.10Proyeksi Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Grobogan
Tahun Anggaran 2010-2016
No URAIANTahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 PENDAPATAN 943.965.603.144 1.057.154.171.078 1.151.482.723.995 1.258.586.444.455 1.380.667.654.326 1.520.360.325.654 1.680.820.701.164
2 TOTAL BELANJA = A + B 902.138.758.016 1.021.559.628.234 1.157.986.178.799 1.313.770.543.146 1.491.793.363.887 1.695.380.915.511 1.928.376.336.075
Kenaikan per tahun 119.420.870.218 136.426.550.565 155.784.364.347 178.022.820.741 203.587.551.623 232.995.420.565 266.846.236.964
Rata-rata kenaikan 12,27 13,24 13,35 13,45 13,55 13,65 13,74
DEFISIT 41.826.845.128 35.594.542.843 (6.503.454.804) (55.184.098.692) (111.125.709.562) (175.020.589.856) (247.555.634.911)
A BELANJA TIDAK LANGSUNG 642.416.058.857 736.825.633.146 845.632.986.188 970.962.914.255 1.115.390.587.365 1.281.902.465.501 1.473.963.519.514
Kenaikan per tahun 94.409.574.289 108.807.353.041 125.329.928.068 144.427.673.110 166.511.878.136 192.061.054.014 221.632.161.716
Rata-rata kenaikan 14,59 14,70 14,77 14,82 14,87 14,93 14,98
PROSENTIS TOTAL BELANJA 71,21 72,13 73,03 73,91 74,77 75,61 76,44
1 Belanja Pegawai (Gaji) 553.408.923.631 633.265.831.311 725.089.376.851 830.589.881.183 951.856.003.836 1.091.302.908.397 1.251.724.435.932
Kenaikan per tahun 79.856.907.680 91.823.545.540 105.500.504.332 121.266.122.653 139.446.904.562 160.421.527.534 184.629.354.300
Rata-rata kenaikan 14,43 14,50 14,55 14,60 14,65 14,70 14,75
2 Belanja Tidak Langsung Lainnya 89.007.135.226 103.559.801.835 120.543.609.336 140.373.033.072 163.534.583.529 190.599.557.103 222.239.083.582
Kenaikan per tahun 14.552.666.609 16.983.807.501 19.829.423.736 23.161.550.457 27.064.973.574 31.639.526.479 37.002.807.416
Rata-rata kenaikan 16,35 16,40 16,45 16,50 16,55 16,60 16,65
B BELANJA LANGSUNG 259.722.699.159 284.733.995.088 312.353.192.612 342.807.628.891 376.402.776.523 413.478.450.010 454.412.816.561
Kenaikan per tahun 25.011.295.929 27.619.197.524 30.454.436.280 33.595.147.631 37.075.673.487 40.934.366.551 45.214.075.248
Rata-rata kenaikan 9,63 9,70 9,75 9,80 9,85 9,90 9,95
PERSENTASE TOTAL BELANJA 28,79 27,87 26,97 26,09 25,23 24,39 23,56
PERSENTASE TOTAL BELANJA 28,79 27,87 26,97 26,09 25,23 24,39 23,56
Sumber: DPPKAD Kab. Grobogan Tahun 2010
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 IV - 1
BAB IV
ANALISIS ISU – ISU STRATEGIS
4.1. Permasalahan Pembangunan
Dalam mengungkap isu-isu strategis harus berangkat dari
permasalahan-permasalahan pembangunan di Kabupaten Grobogan
secara rinci sebagai berikut:
4.1.1. Pelayananan Urusan Wajib
a. Pendidikan
1. Masih rendahnya ketersedian sarana prasarana PAUD, TK, SD,
SLTP dan SLTA.
2. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pendidikan PAUD,
pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
3. Masih rendahnya keterjangkauan pelayanan PAUD, pendidikan
dasar dan pendidikan menengah.
4. Masih rendahnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.
5. Masih rendahnya kualitas manajemen penyelenggaraan
pelayanan pendidikan.
b. Kesehatan
1. Masih kurangnya pelayanan kesehatan dasar pada ibu
melahirkan dan bayi, hal ini dikarenakan sulitnya jangkauan
akses pelayanan kesehatan untuk ibu melahirkan,
keterlambatan mengambil keputusan oleh pihak keluarga,
terbatasnya bidan desa yang tinggal di desa binaannya,
pelayanan persalinan oleh bukan tenaga kesehatan.
2. Masih tingginya angka kesakitan pada penyakit menular dan
ada kecenderungan meningkatnya angka kesakitan pada
penyakit tidak menular. Hal ini disebabkan oleh masih
rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat, pola hidup sehat
serta lingkungan yang masih kurang baik.
IV - 2 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
3. Masih kurangnya mutu pelayanan kesehatan baik sarana,
prasarana maupun sumber daya kesehatan. Sarana dan
prasarana kesehatan baik rujukan, maupun dasar secara
kuantitas telah mencukupi namun secara kualitas belum
optimal. Sedangkan jumlah tenaga kesehatan dibandingkan
dengan jumlah penduduk masih kurang untuk kategori
tertentu.
4. Masih ditemukannya gizi buruk pada anak usia bawah lima
tahun atau balita.
5. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam penggunaan
obat rasional. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya
masyarakat yang membeli obat di luar resep dokter dan obat
generik.
6. Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat miskin masih belum
optimal.
c. Pekerjaan Umum
Jalan dan Jembatan
1. Masih belum memadainya pelayanan jaringan transportasi, hal
ini didasarkan atas kondisi jaringan jalan yang ada, dan masih
banyak yang mengalami kerusakan.
2. Belum terintegrasinya sistem informasi/ data base jalan/
jembatan dalam perencanaan pembangunan jalan /jembatan
dan pemanfaatan ruang kota. Hal ini dapat dilihat dengan
belum tersusunnya database secara terpadu sebagai
pendukung dalam perencanaan pembangunan.
Persampahan
1. Meningkatnya volume sampah akibat bertambahnya jumlah
penduduk.
2. Belum optimalnya pengangkutan sampah dari Tempat
Penampungan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir
(TPA).
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 IV - 3
3. Belum optimalnya kualitas pengelolaan TPA, hal ini
dikarenakan pengelolaan sampah yang ada masih
menggunakan sistem on-site / olah ditempat.
4. Kurangnya sarana dan prasarana persampahan di beberapa
kecamatan.
Sumber Daya Air
1. Belum optimalnya pengelolaan air permukaan yang
tertampung pada waduk atau embung, yang bisa
dipergunakan untuk kebutuhan air baku maupun air irigasi.
2. Tidak sempurnanya kondisi jaringan irigasi dan jaringan
pengairan lainnya untuk pemenuhan kebutuhan pengairan
sawah. Hal ini dapat diketahui angka kerusakan jaringan irigasi
primer, sekunder maupun tersier yang masih cukup tinggi dan
mengakibatkan kebocoran air irigasi.
3. Penyediaan dan pengelolaan air baku belum sesuai harapan,
sehingga IPAM belum bisa beroperasi sesuai dengan kapasitas
terpasang.
4. Belum optimalnya pemanfaatan potensi air tanah, dikarenakan
belum tersedianya peta potensi dan rencana pengembangan
air tanah.
5. PDAM masih terbatas dalam mengidentifikasi, memanfaatkan
dan mengkonversi sumber daya air yang tersedia.
Air Limbah
1. Meningkatnya volume air limbah cair baik dari industri maupun
domestik cukup besar, sementara unit pengolahan limbah cair
yang ada belum memadai.
2. Sistem sanitasi yang masih belum terpadu dalam perencanaan
induk sistem pengelolaan air limbah.
3. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sarana sanitasi di
wilayah Kabupaten Grobogan, dimana dilihat dari sebagian
besar masyarakat masih menggunakan teknik pengelolaan air
IV - 4 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
limbah secara on-site komunal pada lingkungan pemukiman
yang padat.
4. Belum adanya pembangunan sarana pengelolaan air limbah
dalam skala komunitas (kelompok masyarakat) melalui
pendekatan masyarakat.
Pembangunan Saluran Drainase
1. Belum optimalnya saluran/ drainase untuk mengatasi bencana
banjir baik di perkotaan maupun di pedesaan.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat di dalam memelihara saluran
drainase yang ada.
3. Kondisi saluran drainase baik kuantitas maupun kualitas belum
sesuai atau tidak sebanding dengan cakupan dan kondisi
wilayah.
4. Belum optimalnya keterpaduan perencanaan pembangunan
saluran drainase kota dengan perencanaan penataan ruang
kota.
5. Persebaran saluran drainase yang masih terbatas.
Perkotaan dan Pedesaan
1. Belum terwujudnya pembangunan jalan poros desa yang
memadai, di mana baru 2-3 ruas jalan desa per kecamatan per
tahun.
2. Penataan pembangunan lingkungan pemukiman penduduk
belum sesuai harapan.
3. Kurang terpadunya sistem perekonomian antara wilayah
pedesaan dan perkotaan.
d. Perumahan Rakyat
1. Masih adanya kualitas rumah yang kurang layak huni,
dikarenakan sebagian besar wilayah Kabupaten Grobogan
merupakan wilayah pedesaan yang didominasi karakter
masyarakat yang bermata pencaharian di bidang pertanian dan
perikanan.
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 IV - 5
2. Masih rendahnya upaya peningkatan kualitas pemukiman, hal
ini dilihat dari belum adanya kegiatan peningkatan kualitas
pemukiman yang ada dalam perencanaan pembangunan di
wilayah Kabupaten Grobogan.
3. Belum diterapkannya RP4D secara optimal.
4. Belum optimalnya penataan lingkungan pemukiman,
dikarenakan masih belum terlibatnya masyarakat dalam
penataan lingkungan permukiman dan belum dilakukannya
pengelolaan data base tentang bangunan gedung yang ada
baik sebagai hunian ataupun fungsi lainnya.
5. Masih kurangnya pembinaan teknis tentang bangunan dan
gedung, dikarenakan terbatasnya SDM pelaksana yang ada.
6. Belum adanya norma, standar, pedoman dan manual dalam
pencegahan bahaya kebakaran gedung.
7. Masih banyaknya rumah yang tidak layak huni di Kabupaten
Grobogan.
8. Masih banyak rumah yang belum menikmati listrik dan fasilitas
air bersih dari PDAM.
9. Belum terfasilitasinya warga miskin untuk memiliki rumah yang
sehat dan layak huni.
10.Belum seimbangnya pertumbuhan rumah tangga dengan
pertumbuhan pengadaan rumah.
11.Kurang adanya dorongan dari pemerintah kepada investor
bidang perumahan untuk menyediakan rumah bagi
masyarakat.
e. Penataan Ruang
1. Belum sinergisnya rencana tata ruang dengan dokumen
perencanaan pembangunan lainnya, dan belum tersusunnya
rencana tata ruang wilayah pada masing – masing kecamatan.
2. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam
pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya, dan belum
IV - 6 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
optimalnya upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran
pemanfaatan ruang dalam upaya pengendalian pemanfaatan
ruang.
f. Perencanaan Pembangunan
1. Terbatasnya ketersediaan data dan informasi penunjang
perencanaan pembangunan daerah.
2. Belum optimalnya perkembangan wilayah kecamatan yang
bersifat strategis dan wilayah cepat tumbuh.
3. Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan wilayah perkotaan.
4. Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan daerah bidang ekonomi.
5. Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan daerah, terutama perencanaan pembangunan
yang bersifat sektoral, spasial dan instansional.
6. Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan daerah bidang sosial budaya.
7. Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan daerah bidang prasarana wilayah dan sumber
daya alam sesuai dengan peraturan perundangan yang baru.
8. Belum optimalnya perencanaan pembangunan daerah rawan
bencana.
9. Belum optimalnya kerjasama yang bersifat sinergis antara
pemerintah kabupaten, baik dengan pemerintah daerah,
kalangan dunia usaha dalam rangka pemerataan
pengembangan wilayah Kabupaten Grobogan.
10.Masih terdapat kesenjangan perkembangan dan pertumbuhan
desa-desa di wilayah perbatasan, terutama prasarana dan
sarana dasar serta pelayanan publik.
11.Masih rendahnya kapasitas/ kemampuan sumber daya
manusia dalam perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 IV - 7
data yang belum optimal, belum optimalnya penelitian dan
pengembangan serta belum tersedianya Standar Operating
System perencanaan.
g. Perhubungan
1. Belum meratanya pengelolaan sarana dan prasarana serta
fasilitas perhubungan darat.
2. Belum optimalnya pemeliharaan sarana dan prasarana dan
fasilitas lalu lintas angkutan darat.
3. Belum optimalnya kualitas pelayanan angkutan darat. Hal ini
ditandai belum terciptanya keamanan dan kenyamanan bagi
penumpang.
4. Masih kurangnya fasilitas pengamanan lalu lintas dan
keterpaduan sistem jaringan jalan.
5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan uji
kelayakan jalan kendaraan bermotor.
6. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.
7. Masih rendahnya kualitas manajemen dan rekayasa
disebabkan kondisi jalan yang belum memadai.
h. Lingkungan Hidup
1. Meningkatnya kuantitas sampah domestik terutama sampah
plastik, tidak sebanding dengan kapasitas daya tampung
sarana pengelolaan dan pengolahan sampah.
2. Meningkatnya pencemaran air dan kerusakan lingkungan hidup
terutama di wilayah perkotaan disebabkan aktivitas industri,
pertambangan dan transportasi, rumah tangga (domestik).
3. Menurunnya kuantitas sumber daya air diakibatkan kerusakan
daerah resapan / tangkapan air.
4. Masih tingginya luasan lahan kritis dan rendahnya peran serta
masyarakat dalam upaya rehabilitasi dan pemulihan cadangan
sumber daya alam.
IV - 8 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
5. Masih rendahnya akses masyarakat terhadap informasi sumber
daya alam dan lingkungan hidup.
6. Meningkatnya bahan polutan yang berpotensi mencemari
lingkungan akibat penambahan jumlah kendaraan dan aktivitas
industri.
7. Meningkatnya pencemaran tanah akibat penggunaan bahan
kimia pada kegiatan pertanian.
8. Meningkatnya intensitas pemanasan global (global warming).
9. Terbatasnya luas ruang terbuka hijau terutama di wilayah
padat kendaraan bermotor dan padat pemukiman.
10.Belum dipahaminya pengelolaan lingkungan hidup oleh
masyarakat dan instansi pemerintah.
i. Pertanahan
1. Belum terwujudnya pembangunan sistem informasi
pendaftaran tanah. Hal ini dikarenakan belum berfungsinya
sistem informasi pendaftaran tanah sebagai basis data untuk
pengambilan kebijakan pembangunan di bidang pertanahan.
2. Belum terwujudnya penataan penguasaan dan kepemilikan
serta pemanfaatan tanah yang disebabkan oleh masih
rendahnya pemahaman terhadap peraturan pertanahan, masih
banyaknya bidang – bidang tanah yang belum didaftarkan/
disertifikatkan.
3. Masih dijumpainya konflik-konflik sengketa tanah.
j. Kependudukan dan Catatan Sipil
1. Sistem pengelolaan administrasi kependudukan dan catatan
sipil (SIAK) belum optimal sehingga belum dapat dimanfaatkan
untuk berbagai kepentingan. Hal ini dapat dilihat masih
dijumpainya inkonsistensi data kependudukan baik yang
dikeluarkan oleh BPS maupun Dinas Kependudukan dan Capil.
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 IV - 9
2. Kerjasama dan koordinasi pelaksanaan kebijakan administrasi
kependudukan dan catatan sipil belum berjalan sesuai
harapan.
3. Pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil belum
sepenuhnya terwujud sesuai harapan masyarakat. Masih
dijumpai penyelesaian administrasi kependudukan dan catatan
sipil tidak sesuai dengan target yang ditetapkan baik waktu
maupun biaya pengurusan administrasi kependudukan dan
catatan sipil.
4. Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia khususnya
bidang teknologi informasi, dan terbatasnya sarana dan
prasarana penunjang pelayanan administrasi kependudukan
dan catatan sipil.
5. Kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban terhadap tertib
administrasi kependudukan masih rendah, sehingga
mempengaruhi validitas data base kependudukan. Hal ini
dapat dilihat dari rendahnya kepemilikan KTP, akte kelahiran,
dan dokumen kependudukan/catatan sipil lainnya.
k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1. Masih kurangnya kesetaraan gender dalam pembangunan dan
berbagai kebijakan mengenai peningkatan kualitas anak dan
perempuan. Hal ini ditandai rendahnya presentase perempuan
dalam jabatan publik.
2. Masih kurangnya kelembagaan dalam pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak, baik Focal Point maupun
pelayanan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan
dan anak.
3. Masalah perlindungan terhadap perempuan dan anak dari
kekerasan, baik kekerasan dalam rumah tangga maupun
tempat-tempat umum. Kasus kekerasan terhadap perempuan
IV - 10 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
dan anak yang terjadi antara lain penelantaran anak, anak
nakal, anak berhadapan dengan hukum serta anak jalanan.
4. Masih tingginya kesenjangan antara laki- laki dan perempuan
dalam pelaksanaan pembangunan, terutama kesenjangan
perempuan dan laki-laki dalam bidang pendidikan, kesehatan,
ketenagakerjaan dan perbedaan upah.
l. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
1. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti
program keluarga berencana.
2. Masih kurangnya partisipasi laki – laki dalam kesertaan
program KB. Hal ini ditandai masih rendahnya presentase
pengguna alat kontrasepsi MOP dan Kondom.
3. Masih kurangnya tenaga penyuluh KB (PLKB) dan sarana
prasarana pelayanan KB.
4. Masih tingginya persentase keluarga pra-sejahtera dan
sejahtera I.
m. Sosial
1. Masih tingginya jumlah penyandang masalah kesejahteraan
sosial, terutama keluarga fakir miskin, keluarga berumah tidak
layak huni, lanjut usia terlantar, anak terlantar, penyandang
cacat dan wanita rawan sosial ekonomi.
2. Belum optimalnya pelayanan dan rehabilitisasi kesejahteraan
sosial, sehingga belum tertanganinya dengan baik
permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS).
3. Masih tingginya jumlah penduduk miskin disebabkan oleh
kurangnya koordinasi antar tim dalam program
penanggulangan kemiskinan.
4. Tingginya kerentanan mantan Penyandang Penyakit Sosial
untuk kembali pada perilaku yang kurang baik.
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 IV - 11
5. Masih rendahnya tingkat kesadaran dan partisipasi sosial
masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.
6. Masih perlunya kemitraan dengan dunia usaha (Corporate
Social Responsibility/CSR).
n. Ketenagakerjaan
1. Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Hal ini
terlihat dari tingkat ketrampilan tenaga kerja yang minim dan
pendidikan tenaga kerja yang masih rendah, rata-rata SMA ke
bawah.
2. Rendahnya peluang kesempatan kerja. Hal ini ditandai tidak
sebandingnya jumlah angkatan kerja dengan jumlah lapangan
kerja yang tersedia.
3. Belum optimalnya perlindungan terhadap tenaga kerja dalam
sistem hubungan industrial dan syarat-syarat kerja. Hal ini
ditandai masih banyaknya kasus-kasus hubungan industrial
yang terjadi.
4. Kurangnya informasi peluang kesempatan kerja bagi para
pencari kerja.
o. Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
1. Masih adanya usaha mikro, kecil dan menengah yang belum
berbadan hukum, sehingga menghambat pengembangan
usaha.
2. Belum tumbuhnya penciptaan wirausaha baru dan daya saing
UMKM. Hal ini disebabkan keberadaan lembaga
pengembangan usaha dan lembaga diklat belum memadai,
dan belum terbangunnya kemitraan usaha dengan perusahaan
besar.
3. Masih rendahnya akses UMKM terhadap sumber daya
produktif, terutama permodalan, bahan baku, teknologi,
sarana pemasaran dan informasi pasar.
IV - 12 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
4. Masih rendahnya kapasitas para pengelola Koperasi dan
UMKM. Hal ini ditandai sebagian besar SDM Koperasi dan
UMKM berpendidikan rendah dengan keahlian teknis,
kompetensi, kewirausahaan dan manajemen seadanya.
p. Penanaman Modal
1. Belum optimalnya promosi dan kerjasama antar instansi dalam
rangka menarik investasi dalam negeri maupun luar negeri.
2. Belum optimalnya pelayanan perijinan usaha, dukungan
regulasi dan kepastian hukum serta sarana prasarana
pendukung investasi daerah, di antaranya jaringan jalan,
jembatan, listrik, telekomunikasi, perbankan, dll.
q. Kebudayaan
1. Masih rendahnya pelestarian dan aktualisasi adat-istiadat dan
nilai-nilai budaya daerah. Hal ini disebabkan semakin
meningkatnya pengaruh budaya luar negeri.
2. Belum optimalnya upaya pelestarian benda purbakala dan
peninggalan sejarah sebagai asset budaya daerah.
3. Masih rendahnya inovasi dalam pengembangan seni dan
budaya daerah untuk mengangkat citra budaya daerah. Hal ini
disebabkan masih kurangnya apresiasi karya seni budaya
daerah.
4. Belum kuatnya kerjasama dan jalinan kemitraan antara
pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan
kekayaan budaya daerah.
r. Kepemudaan dan Olah Raga
1. Meningkatnya kerentanan pemuda terhadap budaya narkoba
dan pergaulan bebas. Hal ini disebabkan pengaruh budaya luar
dan teknologi informasi yang sangat pesat.
2. Belum optimalnya peran pemuda dalam kegiatan
pembangunan. Hal ini disebabkan kapasitas pemuda belum
sesuai harapan, sehingga keterlibatan pemuda dalam tahapan
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 IV - 13
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan masih
rendah, serta akses pemuda dalam setiap tahapan
pembangunan tersebut belum sepenuhya diwujudkan atau
belum sepenuhnya dilibatkan.
3. Belum optimalnya upaya menumbuhkan kewirausahaan di
kalangan pemuda. Hal ini dikarenakan kapasitas dan jiwa
kewirausahaan dikalangan generasi muda masih rendah dan
kegiatan-kegiatan usaha ekonomi produktif yang dilakukan
oleh generasi muda belum berkembang sesuai harapan.
4. Belum optimalnya prestasi dan pemasyarakatan olah raga. Hal
ini dikarenakan kegiatan kejuaraan untuk menggali bibit – bibit
atlet berprestasi masih kurang/ rendah, dan upaya untuk
mensosialisasikan gerakan pemasyarakatan olah raga belum
berjalan secara berkelanjutan.
5. Masih terbatasnya sarana prasarana olah raga. Hal ini dapat
dilihat dari perbandingan antara jumlah cabang olah raga
dengan fasilitas tidak seimbang, dan jumlah cabang olahraga
cukup besar sedangkan sarana dan prasarana masih terbatas.
s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik kepada
masyarakat untuk membentuk dan meningkatkan kesadaran
politik bagi warga Negara. Hal ini terlihat dari semakin
meningkatnya angka golput dalam beberapa pelaksanaan
pemilu.
2. Belum optimalnya pengembangan wawasan kebangsaan dan
jati diri bangsa dalam masyarakat, ditandai oleh kurangnya
pemahaman dasar negara, nasionalisme, hak dan kewajiban
warga Negara, kesadaran hukum dan penghargaan hak asasi
manusia.
IV - 14 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
3. Belum optimalnya peran organisasi kemayarakatan dalam
pengembangan wawasan kebangsaan, jati diri bangsa dan
nasionalisme.
4. Masih adanya gangguan keamanan, ketentraman dan
ketertiban umum, antara lain disebabkan oleh kurangnya
aparat kepolisian dan jumlah anggota linmas yang terlatih di
masing – masing desa dan kelurahan.
5. Belum optimalnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat
dalam meningkatkan ketertiban umum, penanggulangan
penyakit masyarakat dan ketentraman dalam masyarakat.
6. Belum optimalnya fungsi perlindungan masyarakat (Linmas)
dalam melaksanakan penanganan awal gangguan kamtibmas,
penyakit masyarakat (pekat) dan tanggap bencana.
7. Belum optimalnya upaya peningkatan kapasitas masyarakat
dalam rangka pengurangan resiko bencana.
t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
1. Belum optimalnya fungsi DPRD melaksanakan fungsi legislasi,
fungsi pengawasan dan fungsi penganggaran.
2. Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemerintahan belum
memenuhi aspirasi masyarakat secara optimal.
3. Belum optimalnya upaya intensifikasi sumber-sumber
pendapatan daerah, baik pajak, retribusi daerah, pinjaman
daerah sejalan dengan peraturan perundangan yang baru,
yang dapat menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan daerah.
4. Belum optimalnya pelaksanaan sistem pengawasan internal
untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan masih
kurangnya kapasitas tenaga pemeriksa dan aparat
pengawasan.
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 IV - 15
5. Belum optimalnya penyediaan sarana prasarana teknologi
informasi di satuan kerja perangkat daerah dan pemerintah
desa/ kelurahan yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan
publik yang efektif dan efisien.
6. Belum optimalnya kerjasama antar daerah dan kerjasama
dalam daerah dalam rangka peningkatan penanaman modal,
pelayanan publik, dan pengelolaan sumber daya alam.
7. Belum tersusunnya peraturan derah sesuai dengan kebutuhan
merespon perkembangan peraturan perundang-undangan
yang baru, dan masih ditemuinya beberapa peraturan yang
belum sinergis.
8. Tingkat profesionalisme atau kemampuan aparatur Pemda
yang masih perlu ditingkatkan, sarana dan prasarana yang
kurang menyebabkan pelayanan masyarakat/publik yang
transparan, responsif dan akuntabel belum dapat diwujudkan.
u. Ketahanan Pangan
1. Pertambahan penduduk yang semakin meningkat membawa
konsekuensi terhadap kebutuhan pangan yang semakin
meningkat pula.
2. Masih tingginya ketergantungan pada beras menyebabkan
tekanan terhadap peningkatan produksi beras semakin tinggi
pula.
3. Masih adanya kendala untuk mewujudkan ketahanan pangan
di tingkat rumah tangga.
4. Belum adanya data base potensi produk pangan.
5. Masih banyaknya angka kemiskinan yang berpotensi terjadinya
kerawanan pangan.
6. Kualitas pola konsumsi pangan masyarakat yang belum
beragam dan bergizi seimbang.
7. Belum optimalnya produktifitas dan mutu produk pangan.
IV - 16 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
v. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1. Lemahnya kapasitas masyarakat desa/kelurahan terhadap
pemanfaatan potensi sumber daya produktif dalam
pengembangan usaha ekonomi produktif relatif sedikit dan
belum mampu mengelola dan mengembangkan usaha secara
baik.
2. Belum optimalnya partisipasi masyarakat desa/kelurahan
dalam mendukung pembangunan di pedesaan.
3. Belum optimalnya fungsi kelembagaan dan sistem informasi
masyarakat baik sosial maupun ekonomi dalam menunjang
pemberdayaan masyarakat. Hal ini disebabkan masih
rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa/ kelurahan.
4. Masih rendahnya peran perempuan pada setiap tahapan
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil-hasil
pembangunan masih rendah. Hal ini disebabkan peran elit-elit
desa masih dominan dan akses perempuan dalam setiap
tahapan pembangunan belum sesuai harapan.
5. Kurangnya diversifikasi produk pangan di tingkat hulu.
w. Statistik
1. Belum terwujudnya sinkronisasi data untuk keperluan
perencanaan dan evaluasi pembangunan. Hal ini dapat
diketahui masih dijumpainya perbedaan data dari beberapa
sumber data, baik dari BPS maupun dari instansi terkait.
2. Belum tersedianya sistem informasi data yang cepat dan
akurat. Hal ini menjadi kendala dalam penyusunan dokumen
perencanaan pembangunan daerah dan dokumen lainnya.
x. Kearsipan
1. Belum terbangunnya sistem administrasi kearsipan yang
informatif dan handal, disebabkan belum adanya database
dan jaringan informasi kearsipan.
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 IV - 17
2. Belum optimalnya upaya penyelamatan dan pelestarian
dokumen/ arsip daerah, disebabkan terbatasnya SDM
pengelola kearsipan dan kapasitas SDM yang masih kurang
untuk melakukan pendataan dan pengolahan dokumen arsip.
3. Kurang optimalnya pemeliharaan terhadap dokumen/arsip
daerah dan sarana prasarana pengolahan dan penyimpanan
arsip daerah.
y. Komunikasi dan Informatika
1. Belum optimalnya penyelenggaraan komunikasi, informasi dan
media masa bagi masyarakat. Hal ini disebabkan kurangnya
pembinaan terhadap lembaga komunikasi masyarakat.
2. Belum terbangunnya sistem informasi manajemen pemerintah
daerah untuk penyebaran informasi pembangunan daerah.
Hal ini disebabkan keterbatasan sarana dan prasarana, serta
pengelolaan data dan informasi yang belum optimal.
3. Kurang memadainya kualitas SDM di bidang komunikasi dan
informatika karena minimnya ketrampilan dan keahlian dalam
hal penggunaan dan pengembangan teknologi informasi.
4. Kurang optimalnya penyebarluasan informasi dan
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini disebabkan
masih lemahnya sistem informasi manajemen dan belum
kuatnya jalinan kerjasama dengan media masa.
z. Perpustakaan
1. Masih rendahnya minat baca masyarakat yang disebabkan
oleh rendahnya budaya membaca masyarakat, dan
terbatasnya jumlah buku koleksi perpustakaan.
2. Belum optimalnya penyelenggaraan dan pelayanan
perpustakaan, disebabkan kurang memadainya sarana
prasarana perpustakaan dan minimnya tenaga pengelola
perpustakaan.
IV - 18 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
3. Belum terjangkaunya layanan perpustakaan di wilayah-wilayah
tertentu, disebabkan oleh terbatasnya jumlah armada
perpustakaan keliling dan perpustakaan masyarakat.
4.1.2.Pelayanan Urusan Pilihan
a. Pertanian
1. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan petani karena
kepemilikan sawah oleh petani rata-rata ¼ hektar.
2. Masih rendahnya kualitas SDM pertanian, perkebunan,
peternakan, dan perikanan.
3. Belum optimalnya peningkatan SDM kelembagaan kelompok
tani.
4. Belum optimalnya diversifikasi dan intensifikasi serta
pemanfaatan lahan pertanian dan pengembangan
hortikultura,buah-buahan dan sayuran.
5. Lemahnya permodalan usaha pertanian serta masih tingginya
bunga bank untuk usaha tani.
6. Tidak stabilnya stok pupuk, obat serta tingginya harga saprodi
pertanian.
7. Tidak stabilnya harga produksi pertanian dan rendahnya nilai
tukar produk pertanian serta masih rendahnya pemasaran hasil
pertanian.
8. Belum optimalnya pembinaan kepada petani peternak beserta
dukungan dana insentif dalam mengembangkan usaha
peternakannya.
9. Masih rendahnya pengawasan, pencegahan dan
penanggulangan penyakit ternak.
10.Masih rendahnya produksi hasil ternak, ditandai dengan
fluktuatifnya hasil produksi peternakan.
11.Masih belum optimalnya pemasaran hasil produksi peternakan.
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 IV - 19
12.Belum adanya laboratorium kesehatan hewan untuk mengatasi
penyebaran penyakit hewan.
13.Masih rendahnya kualitas dan kuantitas pakan ternak terutama
pada musim kemarau.
14.Masih banyak penyakit ternak terutama jenis hewan ternak
besar dan unggas.
15.Adanya impor sapi dengan dalih mencukupi kebutuhan daging
dalam negeri.
16.Belum optimalnya pengelolaan hasil-hasil produksi pertanian,
perkebunan, dan peternakan.
17.Belum optimalnya pelayanan inseminasi buatan pada sapi
ternak potong dan kambing, pos kesehatan hewan, rumah
potong hewan dalam pelayanan publik.
18.Belum optimalnya kualitas bibit ternak, terutama induk betina.
19.Belum optimalnya pengendalian pangan yang berasal dari
ternak yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).
20.Belum optimalnya penyebaran informasi pertanian
21.Belum optimalnya penyajian data statistik pertanian.
22.Belum optimalnya penyusunan program dan kegiatan
pertanian.
b. Kehutanan
1. Belum optimalnya peran penyuluh kehutanan dan masyarakat
sekitar hutan dalam pelestarian sumber daya hutan.
2. Belum optimalnya pemanfaatan kawasan hutan produksi untuk
meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat desa di sekitar
hutan.
3. Masih ditemuinya perusakan hutan yang dilakukan oleh
masyarakat desa di sekitar hutan. Hal ini disebabkan masih
kurangnya kesadaran masyarakat mengenai manfaat hutan
dan dampak yang ditimbulkan dari kerusakan hutan.
IV - 20 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
4. Belum optimalnya pelayanan ijin tebang dan ijin angkut hasil
hutan bagi masyarakat. Hal ini ditandai masih adanya
penebangan dan pengangkutan hasil hutan rakyat tanpa ijin.
5. Belum optimalnya pelayanan data dan informasi kehutanan
kepada masyarakat. Hal ini disebabkan belum adanya
pemetaan secara digital kehutanan dan belum terbangunnya
kesinambungan statistik kehutanan.
6. Masih banyaknya luas lahan kritis, disebabkan rendahnya
partisipasi masyarakat dalam pengembangan hutan rakyat.
Pengembangan hutan rakyat selama ini hanya berasal dari
program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan
(GNRHL).
7. Belum sinergisnya regulasi mengenai industri hasil hutan,
sehingga rentan terhadap pelanggaran dalam pengelolaan
industri hasil hutan.
8. Rendahnya infrastruktur pada kawasan sekitar hutan.
c. Energi dan Sumber Daya Mineral
1. Kurang optimalnya pengelolaan sumber daya mineral terkait
pertambangan, dan belum tersedianya data potensi
pertambangan yang akurat guna mendukung pemanfaatan
potensi secara bijak.
2. Masih terdapat pengelolaan usaha pertambangan yang bersifat
eksploitatif (PETI) dan merusak kelestarian lingkungan dan
sumber mata air alami. Hal ini disebabkan rendahnya
pemahaman masyarakat mengenai regulasi di bidang
pertambangan.
3. Belum adanya regulasi daerah yang mengatur tentang energi
sumber daya dan mineral khususnya pertambangan.
4. Masih terdapat sejumlah dusun dan rumah tangga yang belum
terlayani listrik, terutama di wilayah pedesaan dan wilayah
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 IV - 21
terpencil dan masih kurangnya pemanfaatan potensi energi
alternatif atau energi baru terbarukan.
5. Belum akuratnya data potensi geologi dan belum adanya data
mitigasi bencana geologi, sarana prasarana dan pengawasan
mitigasi bencana geologi.
6. Belum optimalnya pengelolaan potensi mineral (tambang dan
migas) oleh masyarakat Grobogan dan pemerintah Kabupaten
Grobogan.
d. Pariwisata
1. Masih rendahnya jumlah kunjungan wisata dan pendapatan
daerah dari obyek wisata.
2. Masih rendahnya daya saing destinasi pariwisata dibandingkan
destinasi wisata sejenis di kabupaten lain. Hal ini ditandai
masih banyaknya obyek wisata daerah yang belum dilengkapi
dengan daya tarik wisata dan sarana prasarana yang
memadai.
3. Belum kuatnya jalinan kemitraan antara pemerintah daerah
dengan dunia usaha dan masyarakat dalam pengembangan
pariwisata.
e. Perikanan
1. Masih terbatasnya kapasitas produksi perikanan budidaya dan
benih ikan. Hal ini disebabkan terbatasnya sarana dan
prasarana, ketersediaan air, belum beragamnya jenis
komoditas perikanan yang dibudidayakan dan tingginya
ketergantungan pada pakan ikan buatan pabrik.
2. Masih rendahnya produksi perikanan tangkap di perairan
umum disebabkan masih keterbatasan alat penangkapan ikan.
3. Keterbatasan sumber daya air dalam pembudidayaan ikan air
tawar.
IV - 22 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
f. Perdagangan
1. Belum optimalnya pelaksanaan perlindungan konsumen dan
pengawasan produk makanan yang telah kadaluwarsa.
2. Masih terbatasnya volume dan nilai realisasi ekspor. Hal ini
disebabkan lemahnya daya saing produk dalam hal mutu,
desain dan merk dagang produk lokal, dan belum kuatnya
jaringan eksportir.
3. Belum optimalnya ketersediaan dan distribusi bahan
kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang layak dan
terjangkau di seluruh wilayah, dan belum terintegrasinya pasar
lokal.
4. Meningkatnya jumlah pedagang kaki lima dan asongan yang
mengganggu ketertiban dan kenyamanan jalan raya. Hal ini
disebabkan rendahnya kesadaran pedagang kaki lima dan
kurang tertatanya kawasan perdagangan kaki lima.
5. Munculnya masalah sosial sebagai akibat dari banyaknya pasar
swalayan/pasar modern, dan keberadaan pasar tradisional dan
toko kelontong yang sudah ada kurang mendapat
perlindungan.
6. Tingginya biaya ekonomi sebagai akibat dari masih rendahnya
infrastruktur penunjang yang telah menyebabkan turunnya
daya saing produk.
7. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung perdagangan.
8. Berlakunya AFTA 2010 yang mempengaruhi persaingan
produk- produk perdagangan antar Negara.
g. Industri
1. Masih rendahnya kapasitas iptek sistem produksi yang ditandai
belum berkembangnya inovasi sistem produksi sehingga belum
mampu mengoptimalkan kualitas produk industri.
2. Masih banyaknya industri kecil dan menengah yang belum
memiliki ijin usaha dan terbatasnya akses industri kecil dan
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 IV - 23
menengah terhadap permodalan. Hal ini menyebabkan banyak
industri kecil dan menengah yang kurang berkembang.
3. Masih rendahnya daya saing produk industri dibandingkan
produk luar negeri dan daerah lain. Hal ini disebabkan
kemampuan teknologi industri masih rendah dan belum
adanya standarisasi mutu produk industri.
4. Belum optimalnya industri yang dapat menunjang pemasaran
produk industri kecil dan menengah.
5. Kurang berkembangnya sentra-sentra industri daerah. Hal ini
disebabkan akses transportasi yang belum memadai dan
belum tertatanya informasi sentra industri.
6. Terbatasnya bahan baku industri.
7. Rendahnya kualitas SDM.
h. Ketransmigrasian
1. Masih rendahnya pemberangkatan transmigran dari Kabupaten
Grobogan ke lokasi penempatan transmigrasi.
2. Semakin menurunnya minat masyarakat untuk bertransmigrasi
ke luar pulau Jawa.
4.2 Isu-isu Strategis
4.2.1 Kondisi Lingkungan Nasional
Kondisi lingkungan nasional yang dapat terkait dengan
Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:
1. Tingginya Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran
Angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia dari tahun
ke tahun terus mengalami penurunan. Hal ini sangat ironis di
mana Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang
memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, selain di
bidang pertanian dan kelautan. Beberapa penyebab tingginya
angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia ialah karena
kualitas sumber daya manusia yang masih rendah dan
IV - 24 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
kesempatan kerja bagi rakyat miskin sangat kecil. Hal tersebut
dapat kita lihat terutama di daerah pedesaan, banyak sekali rakyat
miskin yang tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan
pekerjaan.
Di lain pihak merosotnya pengangguran di Indonesia
disebabkan pula dengan banyaknya pihak swasta yang
mengirimkan barang ke luar negeri seperti, beras, tekstil, bahkan
gas, dll. Itu mengurangi tingkat para pekerja, yang seharusnya
mereka layak mendapatkan pekerjaan karena itu merupakan
produk lokal.
Tingginya angka kemiskinan dan angka pengangguran
merupakan permasalahan serius yang dihadapi oleh pemerintah
baik pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten/kota dan
daerah provinsi, termasuk Pemerintah Kabupaten Grobogan.
2. Terjadinya Krisis Energi Nasional
Indonesia merupakan negeri yang kaya sumber daya alam
(energi) dan beraneka ragam jenisnya. Akan tetapi kekayaan alam
tersebut kurang dikelola dengan baik, sehingga kekayaan alam ini
tidak bisa dinikmati secara murah atau gratis oleh rakyat
Indonesia yang sebagian besar miskin. Munculnya kelangkaan
serta tiadanya jaminan ketersediaan pasokan minyak dan gas
(migas) di negeri sendiri merupakan kenyataan paradoks dari
sebuah negeri yang kaya sumber energi. Hal ini antara lain
disebabkan tingginya ketimpangan antara produksi dan konsumsi
energi nasional.
Berdasarkan laporan Kementerian ESDM tahun 2009 rata-rata
produksi minyak bumi dan kondesat sebesar 963.269 barel per
hari (bph). Sedangkan laporan BP Migas produksi minyak secara
nasional pada tahun 2010 hanya naik pada kisaran 965.000 bph.
Artinya terdapat angka kenaikan hanya 1.731 bph. Sementara
kebutuhan konsumsi energi nasional sekitar 1.400.000 bph.
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 IV - 25
Artinya terdapat selisih cukup tajam antara tingkat produksi yang
ideal dengan kebutuhan. Selain itu pesatnya pembangunan di
bidang teknologi, industri, dan informasi memicu peningkatan
kebutuhan masyarakat akan energi.
3. Tuntutan Perwujudan Good and Clean Governance yang
Semakin Kuat
Menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa
merupakan salah satu agenda penting dalam pembangunan
daerah. Hal tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan tata
pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan
rakyat Indonesia, di antaranya : keterbukaan, akuntabilitas,
efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan
membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin
kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Untuk itu
diperlukan langkah-langkah kebijakan yang terarah pada
perubahan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan, kualitas
sumber daya aparatur, dan sistem pengawasan dan pemeriksaan
yang efektif.
Masih tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang,
banyaknya praktek KKN, dan masih lemahnya pengawasan
terhadap kinerja aparatur negara merupakan cerminan dari
kondisi kinerja birokrasi yang masih jauh dari harapan. Banyaknya
permasalahan birokrasi tersebut belum sepenuhnya teratasi baik
dari sisi internal maupun eksternal. Dari sisi internal, berbagai
faktor seperti demokrasi, desentralisasi dan internal birokrasi itu
sendiri, masih berdampak pada tingkat kompleksitas
permasalahan dan dalam upaya mencari solusi lima tahun ke
depan. Sedangkan dari sisi eksternal, faktor globalisasi dan
revolusi teknologi informasi juga akan kuat berpengaruh terhadap
pencarian alternatif-alternatif kebijakan dalam bidang aparatur
IV - 26 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
negara. Untuk itu, dibutuhkan suatu upaya yang lebih
komprehensif dan terintegrasi dalam mendorong peningkatan
kinerja birokrasi aparatur negara dalam menciptakan
pemerintahan yang bersih dan akuntabel yang merupakan
amanah reformasi dan tuntutan rakyat.
4. Penurunan Kualitas Lingkungan dan Peningkatan
Frekuensi serta Intensitas Bencana Alam
Penurunan kualitas lingkungan akibat perusakan hutan dan
pencemaran lingkungan akibat usaha dan/atau kegiatan,
merupakan isu penting yang harus disikapi dengan program-
program pembangunan yang berkesinambungan.
Meningkatnya frekuensi kejadian berbagai jenis bencana
alam dengan skala dan intensitasnya mengharuskan pemerintah
menyusun rencana aksi yang sistematis dan konkrit mulai dari pra
bencana, pada saat tanggap darurat dan pada pasca terjadinya
bencana (rehabilitasi-rekonstruksi). Hal ini disebabkan setiap
bencana menimbulkan permasalahan kemanusiaan yang serius
serta dampak sosial bagi masyarakat yang tidak dapat dinilai
dengan materi. Bencana yang umumnya terjadi dalam waktu
singkat menghancurkan hasil pembangunan yang telah dirintis
dan diperjuangkan dalam waktu yang lama. Selain menimbulkan
korban jiwa, bencana menghancurkan perumahan, area pertanian
dan perkebunan, infrastruktur perekonomian, infrastruktur publik,
komunikasi dan transportasi, instalasi pengadaan air dan energi,
serta bidang-bidang penting dan strategis lainnya. Bencana
meluluh lantahkan seluruh aspek kehidupan manusia.
Tidak dapat dipungkiri bahwa tidak hanya pemerintah namun
dialami pula oleh hampir semua Pemerintah Daerah di Provinsi
Jawa Tengah, mengalami permasalahan terbatasnya sumber dana
pembangunan dibandingkan dengan kebutuhan yang demikian
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 IV - 27
besar untuk memecahkan permasalahan yang dirasakan oleh
daerah-daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif
kecil, sehingga proporsi belanja daerah didominasi oleh
pengeluaran untuk belanja pegawai dan belanja tidak langsung.
Dengan demikian alokasi belanja langsung sangat kecil. Untuk itu
partisipasi segenap lapisan masyarakat sangat dibutuhkan.
5. Ancaman Stabilitas Keamanan dan Ketentraman
Masyarakat
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi
berbagai bentuk gangguan keamanan. Disamping gangguan
keamanan dalam bentuk kejahatan yang bersifat konvensional
dan yang menyangkut kekayaan negara, seperti: keuangan
negara (korupsi), kekayaan hasil laut (illegal fishing) dan hasil
hutan (illegal lodging) kita harus menghadapi kejahatan lintas
negara (transnational crimes). Lebih dari itu bangsa kita juga
mengalami keamanan yang cukup mengganggu sendi-sendi
kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam bentuk peledakan
bom (teror), kerusuhan masa, konflik sosial dan gerakan
separatis/pemberontakan bersenjata.
Menghadapi kondisi tersebut, pembangunan di bidang
keamanan dan ketertiban masyarakat menghadapi tantangan
yang cukup berat terutama dalam hal menghadapi ancaman
stabilitas serta tuntutan perubahan dan dinamika perkembangan
masyarakat yang begitu cepat seiring dengan perubahan sosial
politik yang membawa implikasi pada segala bidang kehidupan
berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Tantangan lainnya
yang dihadapi adalah mengurangi potensi konflik kepentingan dan
pengaruh negatif arus globalisasi yang penuh keterbukaan,
sehingga penanaman wawasan kebangsaan dan kesadaran bela
negara perlu lebih ditingkatkan, serta dipahami oleh seluruh
IV - 28 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
komponen masyarakat secara lebih efektif dengan tetap berada
dalam rambu hukum.
6. Penanggulangan Bahaya Narkoba
Kasus penyalahgunaan narkoba berbeda tahun ini meningkat
pesat. Kota-kota besar di Indonesia sudah merupakan pasar
peredaran narkoba. Keadaan ini sungguh sangat memprihatinkan
dan mengkhawatirkan, apalagi para pelakunya sebagian besar
adalah generasi muda yang diharapkan menjadi pewaris dan
penerus perjuangan bangsa di masa depan. Secara yuridis,
instrumen hukum yang mengaturnya baik berupa peraturan
perundang-undangan maupun konvensi yang sudah diratifikasi,
sebenarnya sudah jauh dari cukup sebagian dasar pemberantasan
dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Tetapi dalam
praktek penegakan hukumnya masih terkesan tidak sungguh-
sungguh, karena seringkali pelaku hanya dihukum ringan.
Mengingat peredaran narkoba sekarang ini sudah begitu
merebak, maka baik pemerintah, aparat penegak hukum, dan
seluruh elemen masyarat bersama-sama berusaha dalam
menanggulangi bahasa narkoba.
7. Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
Permasalahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
merupakan persoalan nasional yang harus diprioritaskan
penanganannya. KKN telah merusak sendi-sendi kehidupan
masyarakat dan menambah kesengsaraan rakyat Indonesia. Sejak
berlangsungnya era reformasi, upaya pemberantasan KKN
berlangsung semakin gencar. Langkah ini sudah menjadi
komitmen seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah sendiri juga
telah menegaskan komitmennya dalam rangka memberantas
korupsi melalui Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi. Akan tetapi, ironisnya
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 IV - 29
walaupun usaha-usaha pemberantasannya sudah dilakukan lebih
dari empat dekade, praktek-praktek korupsi tersebut tetap
berlangsung, bahkan ada kecenderungan modus operandinya
lebih canggih dan terorganisir, sehingga makin mempersulit
penanggulangannya. Untuk mencegah dan menanggulangi korupsi
maka dibutuhkan suatu komitmen dari seluruh strata dalam
struktur organisasi, dimulai dari pimpinan tertinggi, pimpinan
menengah, pimpinan terendah sampai staf atau pegawai bawahan
untuk tidak melakukan tindakan tidak terpuji yaitu KKN.
8. Penurunan Hambatan Perdagangan Antar Daerah
Pada era globalisasi, kompetisi perdagangan semakin ketat,
tidak hanya di lingkup internasional akan tetapi dalam lingkup
nasional. Salah satu pemikiran dalam konsep perdagangan bebas
adalah menempatkan kekuatan mekanisme pasar untuk
mendapatkan keuntungan ekonomi secara optimal. Meskipun
menimbulkan banyak polemik, tetapi tidak sedikit masyarakat
yang meyakini keunggulan mekanisme pasar bebas dapat
memajukan dan membangun suatu area/kawasan melalui bentuk
kesepakatan-kesepakatan regional.
Untuk mengantisipasi adanya perdagangan bebas ini,
pemerintah terus berupaya menahan laju pengaruh globalisasi
dan menjaga daya saing produk Indonesia sehingga mampu
bersaing dengan produk luar negeri, diawali dengan penghapusan
hambatan dalam perdagangan, baik yang berasal dari intervensi
pemerintah maupun perilaku persaingan yang tidak sehat dari
pengusaha sendiri. Berbagai hambatan pokok perdagangan yang
dihadapi para pelaku usaha antara lain kondisi infrastruktur
Indonesia yang kurang memadai menciptakan high cost economy
yang berimplikasi pada penurunan daya saing produk, banyaknya
pungutan yang membebani aktivitas perdagangan pengusaha, dan
IV - 30 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
bahaya kesulitan untuk memperoleh perijinan akan menyebabkan
kendala dalam perdagangan.
9. Keadilan dan Kesetaraan Gender
Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) merupakan isu yang
penting dan sudah menjadi komitmen bangsa-bangsa di dunia
termasuk Indonesia sehingga seluruh negara menjadi terikat dan
harus melaksanakan komitmen tersebut. Kenyataannya dalam
beberapa aspek pembangunan, perempuan kurang dapat
berperan aktif. Hal ini disebabkan karena kondisi dan posisi yang
kurang menguntungkan dibanding laki-laki, seperti peluang dan
kesempatan yang terbatas dalam mengakses dan mengontrol
sumberdaya pembangunan, sistem upah yang merugikan, tingkat
kesehatan dan pendidikan yang rendah, sehingga manfaat
pembangunan kurang diterima kaum perempuan.
Berbagai upaya pembangunan nasional yang selama ini
diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia,
baik perempuan maupun laki-laki ternyata belum dapat
memberikan manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki.
Bahkan belum cukup efektif memperkecil kesenjangan yang ada.
Hal ini menunjukkan bahwa hak-hak perempuan memperoleh
manfaat secara optimal belum terpenuhi sehingga pembangunan
nasional belum mencapai hasil yang optimal, karena masih belum
memanfaatkan kapasitas sumber daya manusia secara penuh.
Faktor penyebab kesenjangan gender yaitu tata nilai sosial
budaya masyarakat, umumnya lebih mengutamakan laki-laki
daripada perempuan (budaya patriarki), peraturan perundang-
undangan masih berpihak pada salah satu jenis kelamin dan
dengan kata lain belum mencerminkan kesetaraan gender,
penafsiran ajaran agama yang kurang komprehensif atau
cenderung tekstual kurang kontekstual, cenderung dipahami
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 IV - 31
parsial kurang holistik; kemampuan, kemauan dan kesiapan
sendiri untuk merubah keadaan secara konsisten dan konsekuen,
rendahnya pemahaman para pengambil keputusan di eksekutif,
yudikatif, legislatif terhadap arti, tujuan, dan arah pembangunan
yang responsif gender. Adanya kesenjangan pada kondisi dan
posisi laki-laki dan perempuan menyebabkan perempuan belum
dapat menjadi mitra kerja aktif laki-laki dalam mengatasi masalah-
masalah sosial, ekonomi dan politik yang diarahkan pada
pemerataan pembangunan. Selain itu rendahnya kualitas
perempuan turut mempengaruhi kualitas generasi penerusnya,
mengingat mereka mempunyai peran reproduksi yang sangat
berperan dalam mengembangkan sumber daya manusia masa
depan.
Ada dua indikator untuk mengukur kesenjangan antara
penduduk perempuan dan penduduk laki-laki. Dua indikator yaitu
angka Indeks Pembangunan Manusia (Human Development
Index/HDI) yang merupakan indeks komposit dari komponen
pendidikan, kesehatan dan ekonomi; dan Gender-related
Development Index (GDI). Menurut HDR 2005, Indonesia berada
pada peringkat HDI ke-110 dari 170 negara di dunia, dengan
indeks sebesar 0,697, sedangkan untuk GDI menduduki peringkat
87 dari 140 negara di dunia, dengan indeks sebsar 0,691.
Perbedaan angka HDI dan GDI merupakan indikasi adanya
kesenjangan gender.
Ukuran lain yang dapat menunjukkan tingkat keberhasilan
pembangunan pemberdayaan perempuan adalah Gender
Empowerment Measurement (GEM). Angka indeks ini dihitung dari
partisipasi perempuan di bidang ekonomi, politik dan pengambilan
keputusan. Angka GEM Indonesia pada tahun 2005 kurang lebih
0,458, yang berarti peran perempuan dalam bidang ekonomi,
politik dan pengambilan keputusan kurang dari separuh dari peran
IV - 32 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
laki-laki. Di bidang politik, meskipun Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2003 tentang Pemilu mengamanatkan keterwakilan 30
persen perempuan dalam pencalonan anggota legislatif, namun
hasil Pemilu 2004 masih menunjukkan rendahnya keterwakilan
perempuan di lembaga legislatif. Menurut Komisi Pemilihan Umum
(2005) keterwakilan perempuan di DPR adalah 11,6 persen dan di
DPD sebesar 19,8 persen. Sementara itu, rendahnya keterlibatan
perempuan dalam jabatan publik juga dapat lihat dari persentase
perempuan PNS yang menjabat sebagai Eselon I, II, dan III,
yaitu: masing-masing 9,6 persen; 6,7 persen; 13,5 persen.
10. Kesejahteraan dan Perlindungan Anak
Kesejahteraan dan perlindungan anak, baik dilingkup
regional maupun nasional menunjukkan situasi dan kondisi anak
yang belum sepenuhnya memperoleh hak-haknya secara utuh.
Artinya masih banyak anak yang kurang mendapatkan layanan
kesehatan, pendidikan, perlindungan, terdeskriminasi hak
suaranya baik dilingkungan keluarga maupun lingkungan
sekitarnya. Masih cukup banyak anak yang kurang gizi ataupun
mengidap beberapa penyakit karena dampak lingkungan yang
kurang sehat atau anak-anak yang tidak mampu mengakses
layanan kesehatan dasar. Di Indonesia masih terdapat anak
dengan status gizi buruk yang dijumpai disejumlah daerah, anak
terlantar korban KDRT maupun penurunan tingkat sosial ekonomi
orang tua yang jumlahnya cukup signifikan, masih tinggi kasus
kematian bayi dan balita, meningkatnya jumlah anak nakal dan
anak jalanan, banyaknya anak-anak yang terpaksa bekerja atau
pekerja anak, banyaknya anak yang terlibat dalam pelanggaran
hukum atau anak yang berkonflik hukum, jumlah anak yang
memiliki akte kelahiran, serta meningkatnya jumlah anak yang
dilacurkan dan korban trafficking dan lain sebagainya.
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 IV - 33
Maka dari itu pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 3
Tahun 2010 tentang Pembangunan Yang Berkeadilan,
Kesejahteraan Sosial Anak termasuk dalam Skala Prioritas
Pembangunan Nasional, yang Mengacu pada Agenda Gerakan
Nasional Perlindungan Anak.
Tujuan peningkatan kesejahteraan sosial anak dimaksudkan
untuk menjamin terpenuhinya hak-hak agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan
harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan
dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia
yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.
4.2.2 Kondisi Lingkungan Regional Provinsi Jawa Tengah
Kondisi lingkungan regional yang dapat terkait dengan
Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:
1. Tingginya Jumlah Penduduk Miskin
Persoalan mendesak yang dihadapi oleh Provinsi Jawa
Tengah adalah tingginya jumlah penduduk miskin, yaitu sebesar
6.667.200 orang (16,56%) pada tahun 2010. Pada tahun 2009
jumlah penduduk miskin, yaitu 17,72%. Dengan demikian,
selama dua tahun jumlah penduduk miskin berkurang 1,2%.
2. Tingginya Jumlah Penganggur
Jumlah penganggur di Jawa Tengah relatif tinggi, yaitu
sebesar 103,12% pada tahun 2010; jumlah ini jauh lebih tinggi
jika dibandingkan tahun 2009 sebesar 100,03%. Jumlah
penganggur ini cenderung bertambah sejalan dengan
meningkatnya jumlah angkatan kerja yang mencari pekerjaan
dan terjadinya PHK akibat ancaman terjadinya krisis keuangan
global.
IV - 34 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
3. Tingginya Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non-Pertanian
Permasalahan yang masih terjadi di Jawa Tengah adalah
tingginya angka alih fungsi lahan pertanian ke pertanian lebih
kurang sebesar 2% per tahun. Akibat adanya alih fungsi lahan ini
adalah berkurangnya total produksi pertanian yang berakibat
lanjutan pada berkurangnya ketersediaan pangan.
4. Belum Meratanya Pelayanan Kesehatan Dasar
Jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat yang
diprogramkan oleh pemerintah (pusat) belum menjangkau seluruh
keluarga miskin yang ada di Jawa Tengah. Sementara ada
keterbatasan kemampuan anggaran daerah untuk dapat memenuhi
seluruh kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat miskin.
5. Masih Rendahnya Realisasi Penanaman Modal
Penanaman modal merupakan salah satu solusi bagi
terjadinya pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja
untuk mengurangi tingginya angka pengangguran. Perkembangan
realisasi investasi untuk PMDN turun dari tahun 2010 sebesar
12.070,31 trilyun menjadi 9.348,93 milyar rupiah tahun 2009 untuk
PMDN, dan untuk PMA turun realisasi investasi dari 385,79 milyar
rupiah menjadi 10.686,63 milyar rupiah tahun 2010. Sementara itu
dari persetujuan hingga ke realisasi investasi tahun 2009
menunjukkan peningkatan, yaitu dari persetujuan sebesar 83,82
trilyun rupiah menjadi 95.079,31 trilyun rupiah. Namun tahun 2010
mengalami penurunan, yaitu dari persetujuan 1,19 trilyun rupiah
yang terealisasi hanya 348,93 milyar rupiah untuk PMDN, dan
untuk PMA pada tahun 2009 terjadi penurunan persetujuan
investasi dari 385,79 milyar rupiah menjadi 142,39 milyar rupiah,
dan tahun 2010 turun dari 317,17 milyar rupiah menjadi 106,63
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 IV - 35
6. Masih Rendahnya Akses Usaha Kecil dan Mikro Terhadap
Permodalan Usaha dan Pasar Ekspor
UMKM adalah basis perekonomian yang cukup tangguh di
Jawa Tengah. Kontribusi UMKM bagi penyerapan tenaga kerja
selama 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup
tajam, hampir mencapai 40,59 %. Sementara itu, jumlah aset
UMKM sebesar 4.192 trilyun rupiah pada tahun 2005 menjadi 6.106
trilyun rupiah pada tahun 2010 atau meningkat sampai 45,65 %.
Sayangnya prestasi ini tidak diimbangi dengan pelayanan
permodalan yang diberikan oleh pemerintah. Beberapa UMKM
khususnya yang ditangani perempuan pengusaha bahkan sulit
memperoleh akses permodalan. Selain itu pasar ekspor juga sulit
untuk ditembus karena selain kualitas produk yang kalah bersaing,
juga akses menuju tempat tujuan ekspor belum sepenuhnya mudah
terjangkau.
7. Belum Optimalnya Penyelengaraan Tata Kepemerintahan
Yang Amanah (Good Governance)
Tuntutan untuk mewujudkan good governance sudah menjadi
salah satu isu penting di Indonesia sejak beberapa tahun lalu,
didahului oleh krisis finansial yang terjadi pada tahun 1997-1998
yang meluas menjadi krisis multidimensi. Krisis tersebut telah
mendorong arus balik yang menuntut perbaikan atau reformasi
dalam penyelenggaraan negara termasuk birokrasi
pemerintahannya. Salah satu penyebab terjadinya krisis
multidimensi yang dialami tersebut adalah karena buruknya atau
salah kelola dalam penyelenggaraan tata kepemerintahan (poor
governance), diindikasikan oleh beberapa hal, antara lain: (1)
dominasi kekuasaan oleh satu pihak terhadap pihak-pihak lainnya,
sehingga pengawasan menjadi sulit dilakukan; (2) terjadinya
tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); dan (3) rendahnya
kinerja aparatur termasuk dalam pelayanan kepada publik atau
IV - 36 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
masyarakat di berbagai bidang. Pihak-pihak lainnya, sehingga
pengawasan menjadi sulit dilakukan; (2) terjadinya tindakan
korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); dan (3) rendahnya kinerja
aparatur termasuk dalam pelayanan kepada publik atau masyarakat
di berbagai bidang. Pihak-pihak yang dituntut untuk melakukan
reformasi tidak hanya negara saja (legislatif, yudikatif, dan
eksekutif) tetapi juga dunia usaha/swasta (corporates) dan
masyarakat luas (civil society). Secara umum, tuntutan reformasi
berupa penciptaan good corporate governance di sektor dunia
usaha atau swasta, penciptaan good public governance dalam
penyelenggaraan pemerintah negara, dan pembentukan good civil
society atau masyarakat luas yang mampu mendukung
terwujudnya good governance.
8. Bencana Alam
Berbagai macam bencana alam terjadi setiap tahun di Jawa
Tengah, baik banjir, kekeringan, tanah longsor, bencana gunung
berapi, kebakaran hutan terjadi di Jawa Tengah. Telah disusun
Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana maka
diharapkan pengurangan resiko bencana dapat diantisipasi
sebelumnya (mitigasi) bencana.
9. Masalah Penegakan Hukum
Kesadaran hukum masyarakat masih rendah, demikian halnya
penegakan hukum belum sebagaimana yang diharapkan. Beberapa
kasus korupsi banyak yang belum ditindaklanjuti, bahkan kasus
yang telah lama hingga tahun 2008 belum memperoleh
penanganan yang serius. Jawa Tengah adalah barometer dalam hal
ketenteraman dan keamanan yang kondusif, namun dalam hal
penegakan hukum masih perlu ditingkatkan.
10. Belum Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender
Dua indikator perwujudan keadilan dan kesetaraan gender
adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indek
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 IV - 37
Pemberdayaan Gender (IDG). IPG Jawa Tengah sejak tahun 2008
hingga tahun 2009 meningkat sebesar 1 poin, yaitu dari 64,6
menjadi 65,03; sedangkan IDG tahun 2008 sebesar 59,8 meningkat
menjadi 59,96 pada tahun 2010, atau naik sebesar 0,16. Meskipun
demikian, peningkatan ini lebih rendah dibandingkan provinsi lain.
Saat ini IDG Jawa Tengah menduduki ranking 11 dari 33 provinsi di
Indonesia. Ketidakberhasilan terwujudnya kesetaraan dan keadilan
gender juga dapat dilihat dari tingginya angka tindak kekerasan
terhadap perempuan dan anak.
4.2.3. Isu –isu Strategis Kabupaten Grobogan
Isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten
Grobogan adalah sebagai berikut:
1. Kurangnya Ketersediaan Air
Pada musim kemarau Kabupaten Grobogan selalu
kekurangan air sehingga lahan pertanian tidak bisa berfungsi
optimal. Kawasan yang paling ekstrim mengalami kekeringan
menurut data tahun 2009/2010, meliputi Kecamatan Toroh,
Kecamatan Geyer, Kecamatan Pulokulon, Kecamatan Klambu,
Kecamatan Brati dan Kecamatan Kedungjati. Selain itu
kekeringan yang terjadi pada musim kemarau menyebabkan
daya dukung peternakan dan perikanan menjadi tidak optimal.
Pada saat kemarau banyak embung dan waduk ada yang
kering. Jumlah embung pada tahun 2008 sebanyak 78 buah.
Jumlah tersebut belum mencukupi untuk mengatasi
kekeringan di Kabupaten Grobogan.
2. Rusaknya Infrastruktur Perhubungan dan Transportasi
Sampai dengan tahun 2009 kondisi jalan dalam kondisi
baik di Kabupaten Grobogan masih terbatas. Pada tahun 2009
panjang jalan berkondisi baik sepanjang 248,06 km , jalan
berkondisi sedang sebesar 222,25km, kondisi rusak ringan
IV - 38 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
sebesar 217,51 km dan sisanya kondisi rusak berat 195,25
km. Sarana prasarana penunjang transportasi yang ada di
Kabupaten Grobogan jumlahnya juga masih terbatas, antara
lain rambu-rambu lalu lintas sebanyak 267 buah, marka jalan
sebanyak 30 buah, dan alat pemberi isyarat lalu lintas
sebanyak 10 buah. Kondisi ini menjadi angka kecelakaan lalu
lintas masih tinggi, yaitu sebanyak 90 transportasi seperti
terminal, halte dalam kondisi kurang baik dan kurang terawat.
Armada angkutan banyak yang tidak masuk terminal dan
berhenti pada di luar halte yang telah disediakan.
3. Tingginya Angka Kemiskinan dan Pengangguran
Pada tahun 2009 Rumah tangga miskin sebesar
159.496 (38,3%) dan tahun 2010 turun sedikit menjadi
(37,6%) di Kabupaten Grobogan.
Pada tahun 2008 penduduk miskin (makro) sebesar
276.665 (19,48%) dan pada tahun 2009 jumlah penduduk
miskin (makro) 274.913 atau 19,57%) dan tahun 2010 turun
sedikit menjadi 18,4%.
Terwujudnya PAP program penanggulangan kemiskinan
perkotaan ( P2KP) tahun 2008 ada 57,tahun 2009 ada 65 dan
pada tahun 2010 sebanyak 73 PAP. Pemberian tambahan
makanan anak sekolah (PMTAS) tahun 2008 sebesar 1.526
dan tahun 2009 turun menjadi 891 dan tahun 2010 naik
menjadi 1.030. Selanjutnya pemugaran perumahan penduduk
miskin pada tahun 2008 ada 500 rumah dan tahun 2009 turun
menjadi 140 rumah dan tahun 2010 tetap jumlahnya
sebanyak 140 rumah.
4. Rendahnya Investasi
Investasi di Kabupaten Grobogan pada tahun 2009
adalah sebesar Rp 49.963.132.000,- untuk Penanaman Modal
Dalam Negeri. Rendahnya investasi diakibatkan oleh
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 IV - 39
kurangnya promosi investasi dan rendahnya daya tarik
investasi di Kabupaten Grobogan. Kabupaten Grobogan belum
memiliki sarana promosi investasi yang memadai sehingga
informasi tentang investasi di Kabupaten Grobogan belum
sepenuhnya diketahui oleh investor.
5. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Clean Goverment
dan Good Governance
Semangat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih
dan berwibawa belum memperoleh hasil optimal. Perwujudan
pemerintahan yang bersih dan amanah perlu didukung oleh
komitmen semua unsur pemerintahan. Tata pemerintahan
yang baik, yaitu transparan dan akuntabel masih belum
optimal. Masih banyak temuan yang terjadi pada saat
pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Grobogan.
6. Belum Optimalnya Pengelolaan SDA Beserta Hasilnya
Pengelolaan sumberdaya alam yang selama ini dilakukan
belum optimal. Antara lain masih tingginya jumlah
Penambangan Tanpa Ijin (PETI). Output dan nilai tambah
produk pertambangan dan penggalian masih relatif dilihat dari
proporsi sektor pertambangan dan penggalian terhadap total
PDRB Atas Dasar harga Konstan 2000. Selain itu pengelolaan
SDA belum memperhatikan aspek kelestarian lingkungan,
sehingga terjadi kerusakan lingkungan pada kawasan-kawasan
pertambangan.
7. Belum Optimalnya Produktivitas Pertanian dan
Pemasaran Produk Pertanian dalam Arti Luas
Pertanian di Kabupaten Grobogan memberikan kontribusi
terbesar terhadap PDRB, namun demikian produktivitas
pertanian belum optimal, terutama untuk tanaman pangan
dan hortikultura. Selain itu pemasaran terhadap produk
pertanian juga hanya lingkup regional saja. Bahkan untuk
IV - 40 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
komoditas tertentu hanya dipasarkan di Kabupaten Grobogan
saja. Kurang optimalnya produktivitas pertanian antara lain
disebabkan oleh belum optimalnya ketersediaan pupuk dan
sarana produksi pertanian.
8. Belum Optimalnya Pemerataan Akses Pelayanan
Pendidikan dan Mutu Pendidikan Baik Formal Maupun
Non Formal
Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan SD/MI pada
tahun 2009 sebesar 94,64% dan tahun 2010 naik sedikit
menjadi 94,80%, APM SMP tahun 2009 sebesar 65,91 % dan
tahun 2010 naik menjadi 69,27%.dan APM SMA tahun 2009
sebesar 36,84 % dan tahun 2010 turun menjadi 35,18%. Hal
tersebut menunjukkan bahwa akses pendidikan dasar dan
menengah belum merata. Sedangkan angka kelulusan untuk
jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA juga menunjukkan
capaian yang cukup tinggi pada tahun 2009 dan tahun 2010.
9. Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Kesehatan
Dasar dan Rujukan Khususnya untuk Penduduk Miskin
Kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas masih belum
optimal. Tingkat ketersediaan obat-obatan dan tenaga medis
masih relatif rendah di tingkat Puskesmas. Puskesmas Rawat
Inap di Kabupaten Grobogan jumlahnya masih sedikit.
Demikian juga pelayanan RSUD Kabupaten Grobogan untuk
pelayanan rawat inap kelas III masih belum optimal. Terutama
ketersediaan peralatan kesehatan belum memadai. Selain itu,
biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin juga
dirasakan masih tinggi, sehingga masih memberatkan.
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 IV - 41
10. Belum Optimalnya Pelestarian Alam dan Lingkungan
Hidup
Pelestarian lingkungan hidup belum dilaksanakan secara
optimal terbukti masih banyaknya kasus pencemaran
lingkungan dan juga kasus perusakan lingkungan oleh orang-
orang yang tidak bertanggung jawab. Penambangan liar
(Penambangan Tanpa Ijin) masih banyak dijumpai di
Kabupaten Grobogan yang cenderung merusak lingkungan.
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 V – 1
BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
5.1 Visi
Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Kabupaten
Grobogan pada saat ini, dan terkait dengan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2005 -
2025 maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2013, maka untuk
pembangunan Kabupaten Grobogan pada periode lima tahun ke
depan (tahun 2011 - 2016), disusun visi sebagai berikut:
Visi : “Terwujudnya Kabupaten Grobogan sebagai daerah
industri dan perdagangan yang berbasis pertanian,
untuk mencapai masyarakat yang sehat, cerdas dan
lebih sejahtera.”
Dengan penjelasan sebagai berikut:
a. Kabupaten Grobogan sebagai daerah industri dan perdagangan
yang berbasis pertanian mengandung pengertian bahwa
Kabupaten Grobogan diupayakan agar memiliki kemajuan pesat
dan keunggulan di bidang industri pengolahan produk pertanian
yang dihasilkan oleh daerah Grobogan itu sendiri dan diupayakan
pula menjadi daerah penghasil komoditas perdagangan dari hasil
pertanian tersebut.
b. Adapun yang dimaksud masyarakat yang sehat adalah
masyarakat yang memiliki ketangguhan jiwa dan raga yang
sehat dan kuat.
c. Sedangkan yang dimaksud masyarakat Grobogan yang cerdas
adalah masyarakat yang mampu menguasai ilmu pengetahuan
dan teknologi (IPTEK) serta mampu memanfaatkannya secara
cepat dan tepat, guna mengatasi setiap permasalahan
V – 2 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
pembangunan pada khususnya dan permasalahan kehidupan
pada umumnya.
d. Yang dimaksud masyarakat yang lebih sejahtera adalah bahwa
diupayakan agar tercapai ketercukupan kebutuhan masyarakat
baik kebutuhan lahir (sandang, pangan, papan) maupun
kebutuhan bathin (agama, pendidikan, kesehatan, rasa aman
dan tenteram).
5.2 Misi
Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan
dilakukan adalah sebagai berikut:
a. Memantapkan pembangunan infrastruktur yang mendukung
pengembangan daerah, seperti jalan, jembatan, pengairan,
pusat-pusat perdagangan dan perindustrian rakyat, pusat-pusat
pendidikan, dan pusat-pusat pembinaan kesehatan serta
infrastruktur strategis lainnya.
b. Memantapkan pembangunan di bidang pendidikan untuk
mendorong peningkatan kualitas sumberdaya manusia agar
memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik.
c. Memantapkan pembangunan di bidang kesehatan untuk
mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja
secara lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih
panjang.
d. Memantapkan pembangunan ekonomi dengan mendorong
semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang
pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata.
e. Memantapkan upaya penciptaan tata kelola pemerintahan yang
baik (good governance) berdasarkan demokratisasi,
transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender
dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 V – 3
f. Memantapkan upaya pelestarian sumberdaya alam dan
mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang mampu memenuhi
kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan
perekonomian.
5.3 Tujuan dan Sasaran
a. Untuk mencapai misi 1, maka tujuan dan sasaran pembangunan
tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut:
1) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana-
prasarana ekonomi, dengan sasaran antara lain:
(a) Meningkatnya ketersediaan sarana-prasarana transportasi.
(b) Meningkatnya ketersediaan sarana-prasarana pertanian
dalam arti luas.
(c) Meningkatnya ketersediaan sarana - prasarana
perdagangan.
(d) Meningkatnya ketersediaan sarana - prasarana
pengembangan industri.
(e) Meningkatnya ketersediaan sarana-prasarana pariwisata.
2) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana-
prasarana pelayanan kesehatan dengan sasaran antara lain:
(a) Meningkatnya ketersediaan pusat-pusat pelayanan
kesehatan.
(b) Meningkatnya ketersediaan alat-alat pelayanan kesehatan.
3) Meningkatnya pembangunan dan pemeliharaan sarana-
prasarana pembangunan pendidikan dengan sasaran antara
lain:
(a) Meningkatnya ketersediaan pusat-pusat kegiatan
pendidikan.
(b) Meningkatnya ketersediaan sarana penunjang kegiatan
pendidikan.
V – 4 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
4) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana-
prasarana bidang pemerintahan dengan sasaran antara lain:
(a) Meningkatnya ketersediaan gedung-gedung perkantoran
beserta peralatannya bagi kegiatan pemerintahan hingga
pedesaan.
b. Untuk mencapai misi 2, maka tujuan dan sasaran yang akan
dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1) Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat dengan sasaran
antara lain:
(a) Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15
tahun ke atas.
(b) Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15
tahun ke atas.
(c) Meningkatnya APM dan APK pendidikan SD sampai
dengan SLTA.
2) Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan dengan
sasaran antara lain:
(a) Meningkatnya tingkat kebekerjaan lulusan pendidikan
kejuruan.
(b) Meningkatnya perolehan jenjang akuditasi bagi satuan-
satuan pendidikan baik di negeri maupun swasta pada
jenjang SD - SLTA dan lembaga pendidikan non formal.
3) Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi guru, dan tenaga
kependidikan dengan sasaran antara lain sebagai berikut:
(a) Meningkatnya prosentase guru yang memenuhi kualifikasi
S1/ D4.
(b) Meningkatnya prosentase guru yang telah bersertifikasi.
(c) Meningkatnya kapasitas tenaga kependidikan dalam
pengelolaan dan penjaminan mutu pendidikan.
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 V – 5
4) Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai
bidang pembangunan dengan sasaran antara lain sebagai
berikut:
(a) Meningkatnya revitalisasi organisasi kepemudaan dan
pramuka.
(b) Meningkatnya penguasaan teknologi, jiwa kewirausahaan
dan kreativitas pemuda.
5) Meningkatkan budaya dan prestasi olah raga pada masyarakat
dengan sasaran sebagai berikut:
(a) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olah
raga.
(b) Meningkatnya prestasi olah raga di tingkat daerah,
provinsi, maupun nasional.
c. Untuk mencapai misi 3, maka tujuan dan sasaran yang akan
dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1) Meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat dengan
sasaran antara lain:
(a) Meningkatnya umur harapan hidup masyarakat.
(b) Menurunnya angka kematian ibu melahirkan per 100.000
kelahiran hidup.
(c) Menurunnya angka kematian bayi per 1.000 kelahiran
hidup.
(d) Menurunnya prevalensi kekurangan gizi pada anak balita.
2) Meningkatkan optimalisasi kesehatan para pekerja/ pegawai/
aparat dan masyarakat dengan sasaran antara lain:
(a) Semakin minimalnya prosentase absensi para pekerja/
pegawai/ aparat yang disebabkan gangguan kesehatan.
(b) Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular.
V – 6 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
d. Untuk mencapai misi 4, maka tujuan dan sasarannya adalah
sebagai berikut:
1) Meningkatkan produksi pertanian dalam arti luas, dengan
sasaran antara lain sebagai berikut:
(a) Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan dan
hortikultura.
(b) Meningkatnya produksi perkebunan, kehutanan,
peternakan, dan perikanan.
2) Meningkatkan pemasaran hasil produksi pertanian dalam arti
luas dengan sasaran antara lain sebagai berikut:
(a) Meningkatnya aset pemasaran hasil produksi tanaman
pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan
dan perikanan.
3) Meningkatkan upaya pemberdayaan para penyuluh pertanian
dalam arti luas dengan sasaran antara lain:
(a) Meningkatnya peran penyuluh pertanian dalam upaya
peningkatan produksi pertanian.
(b) Meningkatnya keberhasilan pencegahan dan
penanggulangan hama serta penyakit tanaman.
4) Meningkatkan penguasaan keterampilan dan pembinaan para
pelaku usaha industri, perdagangan, dan pariwisata dengan
sasaran antara lain sebagai berikut:
(a) Meningkatnya ketrampilan usaha industri dan
berkembangnya usaha industri.
(b) Meningkatnya dan berkembangnya usaha perdagangan
masyarakat.
(c) Meningkatnya usaha di sektor pariwisata.
(d) Meningkatkan dan berkembangnya kelembagaan koperasi
sebagai wadah aktifitas ekonomi masyarakat.
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 V – 7
e. Untuk mencapai misi 5, maka ditetapkan tujuan dan sasaran
sebagai berikut:
1) Meningkatkan pelayanan bidang pemerintahan kepada
masyarakat dengan sasaran antara lain:
(a) Meningkatnya penataan administrasi kependudukan.
(b) Meningkatnya pencapaian kesetaraan gender,
pemberdayaan perempuan, kualitas perlindungan anak
dan pelayanan program keluarga berencana.
(c) Meningkatnya aktifitas pembinaan pendidikan politik
masyarakat.
(d) Dalam perencanaan pembangunan daerah di berbagai
aspek dengan mempertimbangkan kesetaraan gender.
2) Meningkatkan kualitas demokratisasi di daerah dengan
sasaran antara lain:
(a) Meningkatnya iklim politik yang kondusif bagi
berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak
politik rakyat yang semakin seimbang dengan peningkatan
kepatuhan terhadap hukum.
(b) Meningkatnya keberhasilan menyelenggarakan pemilu
2014 yang demokratis, rahasia dengan tingkat partisipasi
rakyat yang optimal.
3) Meningkatkan iklim transparansi dan rasa keadilan serta
ketertiban masyarakat dengan sasaran antara lain:
(1) Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi.
(2) Meningkatnya kepatuhan semua pihak terhadap tegaknya
hukum yang berlaku.
(3) Meningkatnya kepercayaan dan penghormatan publik
kepada aparat dan lembaga penegak hukum.
f. Untuk mencapai misi 6, maka tujuan dan sasaran yang akan
dilaksanakan adalah sebagai berikut:
V – 8 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
1) Meningkatkan pengendalian perencanaan dan perusakan
lingkungan hidup dengan sasaran sebagai berikut:
(a) Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap
pelestarian lingkungan.
(b) Meningkatnya kegiatan analisis dampak lingkungan
(AMDAL) terhadap adanya berbagai jenis limbah dan
pencemaran lingkungan.
(c) Terciptanya keserasian antara kawasan lindung dan
kawasan budidaya
2) Meningkatkan upaya perlindungan dan konservasi sumberdaya
alam dengan sasaran sebagai berikut:
(a) Meningkatnya upaya reboisasi.
(b) Meningkatnya ketersediaan air tanah/sumber air.
(c) Meningkatnya upaya pencegahan dan penanggulangan
bencana alam.
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011 – 2016 V-9
5.4. Tabel Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
TABEL KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
Visi : “Terwujudnya Kabupaten Grobogan sebagai daerah industri dan perdagangan yang berbasis pertanian,
untuk mencapai masyarakat yang sehat, cerdas dan lebih sejahtera.”
Misi Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Misi 1: Memantapkan
pembangunan
insfrastruktur
yang
mendukung
pengembang-
an daerah.
1) Meningkatkan
pembangunan
sarana- prasarana
ekonomi.
1) Meningkatnya ketersediaan sarana-
prasarana transportasi.
2) Meningkatnya ketersediaan sarana-
prasarana pertanian dalam arti luas.
3) Meningkatnya ketersediaan sarana-
prasarana perdagangan.
4) Meningkatnya ketersediaan sarana-
prasarana pengembangan industri.
5) Meningkatnya ketersediaan sarana-
prasarana pariwisata.
1) Meningkatkan pembangunan
sarpras ekonomi.
2) Meningkatkan pembangunan
dan pemeliharaan sarpras
pembinaan keselamatan.
3) Meningkatkan pembangunan
dan pemerintahan sarpras
pendidikan.
4) Meningkatkan pembangunan
dan pemeliharaan sarpras
bidang pemerintahan.
1) Meningkatkan kualitas dan
kuantitas jalan dan jembatan.
2) Meningkatkan sarana- prasarana
ekonomi pertanian dalam arti
luas, perdagangan, industri &
pariwisata.
3) Meningkatkan sarana- prasarana
kesehatan.
4) Meningkatkan sarana- prasarana
pendidikan.
5) Meningkatkan sarana- prasarana
bidang pemerintahan.2) Meningkatkan
pembangunan dan
pemeliharaan
sarana-prasarana
pelayanan
kesehatan.
1) Meningkatnya ketersediaan pusat -
pusat pembinaan kesehatan.
2) Meningkatnya ketersediaan alat-
alat pelayanan kesehatan.
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011 – 2016 V-10
Misi Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
3) Meningkatkan
pembangunan dan
pemeliharaan
sarana-prasarana
pembangunan
pendidikan.
4) Meningkatkan
pembangunan dan
pemeliharaan
sarana- prasarana
bidang
pemerintahan.
1) Meningkatnya ketersediaan pusat -
pusat kegiatan pendidikan.
2) Meningkatnya ketersediaan sarana
penunjang kegiatan pendidikan.
1) Meningkatnya ketersediaan
gedung-gedung perkantoran
beserta peralatannya bagi kegiatan
pemerintahan hingga pedesaan.
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011 – 2016 V-11
Misi Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Misi 2: Memantapkan
pembangunan
di bidang
pendidikan
untuk
mendorong
peningkatan
kualitas
sumberdaya
manusia agar
memiliki
kecerdasan
dan daya
saing yang
lebih baik.
1) Meningkatkan
taraf pendidikan
masyarakat.
1) Meningkatnya rata-rata lama
sekolah penduduk berusia 15 tahun
ke atas.
2) Menurunnya angka buta aksara
penduduk berusia 15 tahun ke atas.
3) Meningkatnya APM dan APK
pendidikan SD sampai dengan
SLTA.
1) Meningkatkan akses
pemerataan dan kualitas
pendidikan pada semua
jenjang pendidikan formal
termasuk pendidikan non
formal.
2) Meningkatkan fasilitas bantuan
biaya operasional satuan
pendidikan pada semua
jenjang pendidikan.
3) Meningkatkan peran serta
masyarakat dan pihak swasta
bagi pembiayaan peningkatan
mutu dan pengawasan
pendidikan.
1) Meningkatkan penyelenggaraan
pendidikan merata di setiap
jenjang pendidikan.
2) Meningkatkan kualitas proses
pendidikan dan produk lulusan
pendidikan.
3) Meningkatkan partisipasi dan
peran serta aktif masyarakat
dalam bidang pendidikan,
pembinaan pemuda dan olah raga.
2) Meningkatkan
kualitas dan
relevansi
pendidikan.
1) Meningkatnya tingkat kebekerjaan
lulusan pendidikan kejuruan.
2) Meningkatnya perolehan jenjang
akreditasi bagi satuan-satuan
pendidikan baik di negeri maupun
swasta pada jenjang
SD–SLTA dan lembaga pendidikan
non formal.
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011 – 2016 V-12
Misi Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
3) Meningkatkan
kualifikasi dan
kompetensi guru
dan tenaga
kependidikan.
4) Meningkatkan
partisipasi dan
peran aktif
pemuda di
berbagai bidang
pembangunan.
5) Meningkatkan
budaya dan
prestasi olah raga
pada masyarakat.
1) Meningkatnya prosentase guru
yang memenuhi kualifikasi S1/ D4.
2) Meningkatnya prosentase guru
yang telah tersertifikasi.
3) Meningkatnya kapasitas tenaga
kependidikan dalam pengelolaan
dan penjaminan mutu pendidikan.
1) Meningkatnya revitalisasi organisasi
kepemudaan dan pramuka.
2) Meningkatnya penguasaan
teknologi, jiwa kewirausahaan dan
kreativitas pemuda.
1) Meningkatnya partisipasi
masyarakat dlm keg. olah raga.
2) Meningkatnya prestasi olah raga di
tingkat daerah, provinsi, maupun
nasional.
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011 – 2016 V-13
Misi Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Misi 3: Memantapkan
pembangunan
di bidang
kesehatan
untuk
mendorong
peningkatan
derajat
kesehatan
masyarakat
agar dapat
bekerja secara
lebih optimal
dan memiliki
harapan hidup
yang lebih
panjang.
1) Meningkatkan
derajat
kesehatan dan
gizi masyarakat.
2) Meningkatkan
optimalisasi
kesehatan para
pekerja /
pegawai /
aparat dan
masyarakat
dalam
melakukan
tugas pekerjaan
mereka.
1) Meningkatnya umur harapan hidup
masyarakat.
2) Menurunnya angka kematian ibu
melahirkan per 100.000 kelahiran
hidup.
3) Menurunnya angka kematian bayi
per 1.000 kelahiran hidup.
4) Menurunnya prevalensi kekurangan
gizi pada anak balita.
1) Semakin minimalnya prosentase
absensi para pekerja/ pegawai/
aparat yang disebabkan gangguan
kesehatan.
2) Menurunnya angka kesakitan akibat
penyakit menular.
1) Meningkatkan cakupan
pelayanan kesehatan dasar dan
rujukan khususnya bagi
penduduk miskin melalui
sistem jaminan kesehatan.
2) Meningkatkan kualitas SDM
tenaga kesehatan.
3) Meningkatkan usaha promotif
dan pencegahan penyakit.
4) Meningkatkan peran serta dan
pemberdayaan masyarakat.
1) Meningkatkan upaya pelayanan
kesehatan secara profesional dan
berkualitas.
2) Meningkatkan kualitas dan
kuantitas tenaga kesehatan baik
tenaga medis dan paramedis.
3) Meningkatkan standar pelayanan
minimal dan SDP di setiap sarana
kesehatan.
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011 – 2016 V-14
Misi Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Misi 4: Memantapkan
pembangunan
ekonomi
dengan
mendorong
semakin
tumbuh dan
berkembang-
nya
pembangunan
di bidang
pertanian
dalam arti
luas, industri,
perdagangan,
dan
pariwisata.
1) Meningkatkan
produksi
pertanian dalam
arti luas.
1) Meningkatnya produksi pertanian
tanaman pangan dan hortikultura.
2) Meningkatnya produksi
perkebunan, kehutanan,
peternakan, dan perikanan.
1) Meningkatkan ketrampilan
SDM petani dalam arti luas
dalam upaya peningkatan
produksi.
2) Meningkatkan pendampingan
petani untuk menjadi mitra
usaha dengan pelaku
perdagangan.
3) Meningkatkan kerjasama
pemerintah daerah dengan
para investor guna
pengembangan industri dan
pariwisata di Kabupaten
Grobogan.
4) Mengoptimalkan jaringan
suplai dan distribusi pupuk
dan saprodi pertanian yang
telah ada.
5) Meningkatkan peran pasar
tradisional dan jejaring
kemitraan serta promosi dan
akses pemasaran bagi petani.
6) Meningkatkan penyediaan
sarana produksi alsintan
1) Meningkatkan produktivitas dan
pemasaran produk unggulan.
2) Meningkatkan kemampuan
pengelolaan bahan, teknik
budidaya, pengolahan pasca
panen, dan pemasaran serta
kemitraan.
3) Revitalisasi peran penyuluh
pertanian.
4) Meningkatkan penyediaan pupuk
dan sarana produksi pertanian.
5) Meningkatkan pengawasan
peredaran dan kelancaran
distribusi pupuk dan pestisida.
2) Menguatkan kelembagaan
pertanian, koperasi, dan
kelembagaan ekonomi lainnya
yang berbasis ekonomi
masyarakat.
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011 – 2016 V-15
Misi Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
2) Meningkatkan
pemasaran hasil
produksi
pertanian dalam
arti luas.
3) Meningkatkan
upaya
pemberdayaan
para penyuluh
pertanian dalam
arti luas.
4) Meningkatkan
penguasaan
keterampilan
dan pembinaan
para pelaku
usaha industri,
perdagangan
dan pariwisata.
1) Meningkatnya aset pemasaran hasil
produksi tanaman pangan,
hortikultura, perkebunan,
kehutanan, peternakan dan
perikanan.
1) Meningkatnya peran penyuluh
pertanian dalam upaya peningkatan
produksi pertanian.
2) Meningkatnya keberhasilan
pencegahan dan penanggulangan
hama serta penyakit tanaman.
1) Meningkatnya ketrampilan usaha
industri dan berkembangnya usaha
industri.
2) Meningkatnya dan berkembangnya
usaha perdagangan masyarakat.
3) Meningkatnya usaha di sektor
pariwisata.
4) Meningkatnya dan berkembangnya
kelembagaan koperasi sebagai
sarana irigrasi melalui
pompanisasi, pengembangan
sumur usaha tani dan
pemberdayaan P3A.
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011 – 2016 V-16
Misi Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Misi 5: Memantapkan
upaya pencip-
taan tata
kelola
pemerintahan
yang baik
(good
governance)
berdasarkan
demokratisa-
si, transparan-
si, mental spi-
ritual, pene-
gakan hukum,
berkeadilan,
kesetaraan
gender dan
mengutama-
kan pelayanan
kepada
masyarakat.
1) Meningkatkan
pelayanan
bidang
pemerintahan
kepada
masyarakat.
2) Meningkatkan
kualitas proses
demokratisasi
di daerah.
wadah aktifitas ekonomi
masyarakat.
1) Meningkatnya penataan
administrasi kependudukan.
2) Meningkatnya kualitas pelayanan
program keluarga berencana.
3) Meningkatnya aktivitas pembinaan
pendidikan politik masyarakat.
4) Meningkatkan kesetaraan gender
1) Meningkatnya iklim politik yang
kondusif bagi berkembangnya
kualitas kebebasan sipil dan hak-
hak politik rakyat yang semakin
seimbang dengan peningkatan
1) Meningkatkan kualitas SDM
aparatur Pemerintah Daerah
dan etos kerja birokrasi.
2) Meningkatkan kesempatan
dan peran serta secara aktif
pengawasan oleh masyarakat
(control public).
3) Meningkatkan transparansi
dan akuntabilitas dalam
perencanaan pembangunan
dan penyelenggaraan
pemerintahan termasuk
pengelolaan keuangan.
4) Meningkatkan
pengarusutamaan gender
(PUG) dalam pembangunan
1) Meningkatkan kualitas SDM
aparatur pemerintahan sesuai
kompetensi yang dibutuhkan.
2) Meningkatkan akuntabilitas dan
transparansi dalam
penyelenggaraan pemerintahan.
3) Meningkatkan tata pemerintahan
di tingkat desa.
4) Meningkatkan kualitas pelayanan
publik di berbagai bidang
pelayanan.
5) Meningkatkan kualitas
penyelenggaraan pemerintahan
secara demokratis.
6) Meningkatkan kesetaraan dan
keadilan jender dalam
pembangunan
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011 – 2016 V-17
Misi Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
kepatuhan terhadap hukum.
2) Meningkatnya keberhasilan
menyelenggarakan pemilu 2014
yang demokratis, rahasia dengan
tingkat partisipasi rakyat yang
optimal.
1) Meningkatkan aktifitas
keagamaan.
2) Meningkatkan pengamalan
ajaran agama.
1) Meningkatkan toleransi dan
rasa saling menghormati.
1) Meningkatkan pemahaman agama
secara benar.
2) Meningkatkan aktifitas
pengamalan agama di masyarakat.
1) Meningkatkan forum dialog.
3) Meningkatkaniklim transparansidan rasa keadilanserta ketertibanmasyarakat.
4) Meningkatkanketaqwaanberagama danmenjalankannyadalam kehidupan.
5) Meningkatkantoleransi dan rasasaling meng-hormati antarpemeluk agama.
1) Meningkatnya layanan informasi
dan komunikasi.
2) Meningkatnya kepatuhan semua
pihak terhadap tegaknya hukum
yang berlaku.
3) Meningkatnya kepercayaan dan
penghormatan publik kepada
aparat dan lembaga penegak
hukum.
1) Meningkatnya aktifitas keagamaan.
2) Meningkatnya pengamalan ajaran
agama.
1) Meningkatnya rasa saling meng-
hormati antar pemeluk agama.
2) Meningkatnya kesadaran masya-
rakat thd pelestarian lingkungan.
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011 – 2016 V-18
Misi Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Misi6:Memantapkan
upaya
pelestarian
sumberdaya
alam dan
lingkungan
hidup.
1) Meningkatkan
pengendalian
pencemaran dan
pengrusakan
lingkungan hidup.
1) Meningkatnya kesadaran
masyarakat terhadap pelestarian
lingkungan.
2) Meningkatkan kegiatan analisis
dampak lingkungan (AMDAL)
terhadap adanya berbagai jenis
limbah dan pencemaran
lingkungan.
3) Terciptanya keserasian antara
kawasan lindung dan kawasan
budidaya.
1) Meningkatkan kesadaran
masyarakat akan pentingnya
pelestarian lingkungan dan
sumberdaya alam.
2) Mengoptimalkan peran serta
masyarakat terutama
organisasi masyarakat peduli
lingkungan.
3) Pengembangan wilayah
strategis dan cepat tumbuh
untuk memacu pertumbuhan
di seluruh wilayah sesuai
dengan kharakteristik masing-
masing wilayah.
1) Meningkatkan pengawasan dan
pengendalian pencemaran
lingkungan hidup.
2) Meningkatkan kelestarian
lingkungan hidup dan konservasi
sumberdaya alam.
3) Mewujudkan kondisi wilayah
kabupaten Grobogan yang lebih
hijau (dominasi vegetasi) dan
tersedianya sumber daya air yang
lebih baik.
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VI - 1
BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
6.1. Strategi
Strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan pembangunan daerah
dirinci setiap misi dan tujuan sebagai berikut:
Misi 1: Memantapkan pembangunan insfrastruktur yang mendukung
pengembangan daerah dengan tujuan:
1. Meningkatkan pembangunan sarana-prasarana ekonomi.
2. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana-
prasarana pembinaan kesehatan.
3. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana-
prasarana pembangunan pendidikan.
4. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana-
prasarana bidang pemerintahan.
Strategi untuk mencapai misi kesatu dan tujuan-tujuan diatas
adalah:
1. Meningkatkan peran serta masyarakat atau swadaya
masyarakat.
2. Meningkatkan peran serta pihak ketiga melalui peran
pemilik modal (investor) untuk menanamkan modalnya
dalam pembangunan insfrastruktur.
3. Meningkatkan penyediaan dana dari pemerintah.
Misi 2: Memantapkan pembangunan di bidang pendidikan untuk
mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar
memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik dengan
tujuan- tujuan sebagai berikut:
1. Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan.
VI - 2 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
3. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi guru dan tenaga
kependidikan.
4. Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda di
berbagai bidang pembangunan.
5. Meningkatkan budaya dan prestasi olah raga pada
masyarakat.
Strategi untuk mencapai misi kedua dengan tujuan-tujuan di
atas adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan akses pemerataan dan kualitas pendidikan
pada semua jenjang pendidikan formal termasuk
pendidikan non formal.
2. Meningkatkan fasilitas bantuan biaya operasional satuan
pendidikan pada semua jenjang pendidikan.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pihak swasta
bagi pembiayaan peningkatan mutu dan pengawasan
pendidikan.
Misi 3: Memantapkan pembangunan di bidang kesehatan untuk
mendorong peningkatan derajat kesehatan masyarakat agar
dapat bekerja secara lebih optimal dan memiliki harapan hidup
yang lebih panjang dengan tujuan-tujuan sebagai berikut:
1. Meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat.
2. Meningkatkan optimalisasi kesehatan para
pekerja/pegawai/ aparat dan masyarakat dalam melakukan
tugas pekerjaan mereka.
Strategi untuk mencapai misi ketiga dengan tujuan-tujuan di
atas adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dasar dan
rujukan khususnya bagi penduduk miskin melalui sistem
jaminan kesehatan.
2. Meningkatkan kualitas SDM tenaga kesehatan.
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VI - 3
3. Meningkatkan usaha promotif dan pencegahan penyakit.
4. Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat.
Misi 4: Memantapkan pembangunan ekonomi dengan mendorong
semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang
pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan, dan
pariwisata dengan tujuan:
1. Meningkatkan produksi pertanian dalam arti luas.
2. Meningkatkan pemasaran hasil produksi pertanian dalam
arti luas.
3. Meningkatkan upaya pemberdayaan para penyuluh
pertanian dalam arti luas.
4. Meningkatkan penguasaan keterampilan dan pembinaan
para pelaku usaha industri, perdagangan dan pariwisata.
Strategi untuk mencapai misi keempat dengan tujuan-tujuan
di atas adalah:
1. Meningkatkan ketrampilan SDM petani dalam arti luas
dalam upaya peningkatan produksi.
2. Meningkatkan pendampingan petani untuk menjadi mitra
usaha dengan pelaku perdagangan.
3. Meningkatkan kerjasama pemerintah daerah dengan para
investor guna pengembangan industri dan pariwisata di
Kabupaten Grobogan.
4. Mengoptimalkan jaringan suplai dan distribusi pupuk dan
saprodi pertanian yang telah ada.
5. Meningkatkan peran pasar tradisional dan jejaring
kemitraan serta promosi dan akses pemasaran bagi petani.
6. Meningkatkan penyediaan sarana produksi alat mesin
pertanian, sarana irigrasi melalui pompanisasi,
pengembangan sumur usaha tani dan pemberdayaan P3A.
VI - 4 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
Misi 5: Memantapkan upaya penciptaan tata kelola pemerintahan
yang baik (good governance) berdasarkan demokratisasi,
transparansi, mental spiritual, penegakan hukum, berkeadilan,
kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada
masyarakat dengan tujuan-tujuan sebagai berikut:
1. Meningkatkan pelayanan bidang pemerintahan kepada
masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas proses demokratisasi di daerah.
3. Meningkatkan iklim transparansi dan rasa keadilan serta
ketertiban masyarakat.
4. Meningkatkan ketaqwaan beragama dan menjalankan
dalam kehidupan.
Strategi untuk mencapai misi kelima dengan tujuan-tujuan di
atas adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur Pemerintah Daerah
dan etos kerja birokrasi.
2. Meningkatkan kesempatan dan peran serta secara aktif
pengawasan oleh masyarakat (control public).
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam
perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan
pemerintahan termasuk pengelolaan kenangan.
4. Meningkatkan pengamalan ajaran agama yang dianut dan
saling menghormati antar pemeluk agama.
Misi 6: Memantapkan upaya pelestarian sumber daya alam dan
lingkungan hidup dengan tujuan-tujuan sebagai berikut:
1. Meningkatkan pengendalian pencemaran dan pengrusakan
lingkungan hidup.
2. Meningkatkan upaya perlindungan dan konservasi sumber
daya alam.
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VI - 5
Strategi untuk mencapai misi keenam dengan tujuan-tujuan
di atas adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya
pelestarian lingkungan dan sumber daya alam.
2. Mengoptimalkan peran serta masyarakat terutama
organisasi masyarakat peduli lingkungan.
3. Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk
memacu pertumbuhan di seluruh wilayah sesuai dengan
karakteristik masing-masing wilayah.
6.2 Arah Kebijakan
Berdasarkan pada misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta
strategi yang ditempuh, maka arah kebijakan yang dituju secara lebih rinci
adalah sebagai berikut:
Misi 1 : Memantapkan pembangunan insfrastruktur yang mendukung
pengembangan daerah dengan empat tujuan tersebut di
depan, maka arah kebijakan yang akan dituju adalah:
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan.
2. Meningkatkan sarana-prasarana ekonomi pertanian dalam
arti luas, perdagangan, industri dan pariwisata.
3. Meningkatkan sarana-prasarana kesehatan.
4. Meningkatkan sarana-prasarana pendidikan.
5. Meningkatkan sarana-prasarana bidang pemerintahan.
Misi 2 : Memantapkan pembangunan di bidang pendidikan untuk
mendorong peningkatan kualitas SDM agar memilki kesehatan
dan daya saing yang lebih baik dengan lima tujuan diatas,
maka arah kebijakan yang akan dituju adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan merata di
setiap jenjang pendidikan.
VI - 6 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
2. Meningkatkan kualitas proses pendidikan dan produk
lulusan pendidikan.
3. Meningkatkan partisipasi dan peran serta aktif masyarakat
dalam bidang pendidikan, pembinaan pemuda dan olah
raga.
Misi 3 : Memantapkan pembangunan di bidang kesehatan untuk
mendorong peningkatan derajat kesehatan masyarakat agar
dapat bekerja secara lebih optimal dan memiliki harapan hidup
yang lebih panjang dengan dua tujuan diatas, maka arah
kebijakan yang akan dituju adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan secara
profesional dan berkualitas.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan
baik tenaga medis dan paramedis.
3. Meningkatkan standar pelayanan minimal dan SDP di
setiap sarana kesehatan.
Misi 4 : Memantapkan pembangunan ekonomi dengan mendorong
semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang
pertanian dalam arti luas, perdagangan, industri, dan
pariwisata dengan empat tujuan di depan, maka arah
kebijakan yang perlu ditempuh adalah:
1. Meningkatkan produktivitas dan pemasaran produk
unggulan.
2. Meningkatkan kemampuan pengelolaan bahan, teknik
budidaya, pengolahan pasca panen, dan pemasaran serta
kemitraan.
3. Revitalisasi peran penyuluh pertanian.
4. Meningkatkan penyediaan pupuk dan sarana produksi
pertanian.
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VI - 7
5. Meningkatkan pengawasan peredaran dan kelancaran
distribusi pupuk dan pestisida.
6. Menguatkan kelembagaan pertanian, koperasi, dan
kelembagaan ekonomi lainnya yang berbasis ekonomi
masyarakat.
Misi 5 : Memantapkan upaya penciptaan tata kelola pemerintahan
yang baik (good governance) berdasarkan demokratisasi,
transparansi, mental spiritual, penegakan hukum, berkeadilan,
kesetaran gender dan pengutamaan pelayanan kepada
masyarakat dengan tiga tujuan di depan, maka arah kebijakan
yang akan dituju adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintahan sesuai
kompetensi yang dibutuhkan.
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam
penyelenggaraan pemerintahan.
3. Meningkatkan tata pemerintahan di tingkat desa.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai
bidang pelayanan.
5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan
secara demokratis.
6. Meningkatkan pengamalan ajaran agama yang dianut dan
saling menghormati antar pemeluknya.
7. Meningkatkan percepatan pelaksanaan pengarusutamaan
gender dalam pembangunan.
Misi 6 : Memantapkan upaya pelestarian sumber daya alam dan
lingkungan hidup dengan dua tujuan diatas, maka arah
kebijakan yang akan dituju adalah sebagai berikut:
(1) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pencemaran
lingkungan hidup.
VI - 8 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
(2) Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan konservasi
sumber daya alam.
(3) Mewujudkan kondisi wilayah Kabupaten Grobogan yang
lebih hijau (dominasi vegetasi) dan tersedianya sumber
daya air yang lebih baik.
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VII - 1
BAB VII
KEBIJAKAN UMUM DANPROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
7.1 Kebijakan Umum
Untuk mempermudah pelaksanaan pembangunan daerah
dalam kurun waktu 5 tahun (tahun 2011-2016), maka pembangunan
Kabupaten Grobogan dibagi menjadi dua tahap pembangunan, yaitu
tahap kelanjutan peningkatan kualitas pelayanan publik (tahun 2011-
2013), dan tahap peningkatan perwujudan masyarakat Grobogan yang
sejahtera lahir dan batin (tahun 2014-2016).
A. Tahapan Kelanjutan Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik (Tahun 2011-2013)
Tahap ini merupakan kelanjutan peningkatan kualitas
pelayanan publik, program-program yang telah disusun dengan visi
dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Grobogan
tahun 2011-2016 serta percepatan peningkatan kualitas
sumberdaya manusia. Kebijakan prioritas pembangunan pada
tahap ini adalah agar terwujud percepatan kesejahteraan
masyarakat Grobogan sebagai berikut:
1. Reformasi birokrasi.
2. Peningkatan jalan potensial ekonomi.
3. Peningkatan potensi ekonomi lokal.
4. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
5. Peningkatan pendidikan terjangkau sampai tingkat SLTA.
6. Pemerataan pembangunan infrastruktur khususnya kepentingan
umum.
7. Peningkatan penyediaan tempat distribusi barang dan jasa.
8. Peningkatan pengelolaan sumberdaya alam.
9. Peningkatan promosi untuk menarik investor di bidang industri
VII - 2 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
dan perdagangan yang terkait dengan produksi pertanian.
10. Mempermudah perijinan dan memfasilitasi bagi investor yang
bergerak di bidang industri dan perdagangan yang terkait
dengan produksi pertanian dalam arti luas.
B. Tahapan Perwujudan Masyarakat Grobogan Sejahtera
(Tahun 2014-2016)
Pada tahap ini lebih menekankan pada peningkatan
kemampuan masyarakat Grobogan dalam upaya memiliki daya
saing serta kesiapan pengelolaan hasil-hasil produksi pertanian dan
sumberdaya alam. Kebijakan prioritas pembangunan pada tahap
perwujudan masyarakat Grobogan sejahtera lahir dan batin adalah
sebagai berikut:
1. Penguatan pengelolaan potensi ekonomi lokal.
2. Peningkatan ketrampilan dan kewirausahaan.
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
4. Peningkatan pemerataan pembangunan.
5. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
6. Peningkatan kerukunan antara umat beragama dan
kesetiakawanan sosial.
7. Peningkatan program pro-rakyat (penanggulangan kemiskinan)
dan program keadilan untuk semua.
8. Peningkatan kesadaran hukum.
9. Peningkatan kesadaran berdemokrasi dan berpolitik.
10. Perintisan dan pengembangan industri dan perdagangan yang
terkait dengan pertanian dalam arti luas.
7.2 Program Pembangunan
7.2.1. Program pada Setiap SKPD
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan
indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Penyediaan jasa surat-menyurat.
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VII - 3
2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik.
3) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
4) Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS.
5) Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah.
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,
dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Pemeliharaan rutin/ berkala alat rumah tangga.
2) Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor.
3) Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor dan listrik.
4) Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional.
5) Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional.
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan indikasi
kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Pengadaan mesin/kartu absensi.
2) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
3) Pengadaan pakaian kerja lapangan.
d. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS, dengan
indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Pemulangan pegawai yang pensiun.
2) Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan
tugas.
3) Pemindahan tugas PNS.
e. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,
dengan indikasi kegiatan sebagai berikut:
1) Pendidikan dan pelatihan formal.
2) Sosialisasi peraturan perundang-undangan.
3) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-
undangan.
f. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan indikasi kegiatan
antara lain sebagai berikut:
VII - 4 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD.
2) Penyusunan laporan keuangan semesteran.
3) Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran.
4) Penyusunan laporan keuangan akhir tahun.
g. Program Peningkatan Kelancaran Pelayanan dan
Administrasi Umum, dengan indikasi kegiatan antara lain
sebagai berikut:
1) Penyediaan honorarium tenaga kontrak daerah.
2) Penyediaan jasa pelayanan medis.
3) Penyediaan honorarium tenaga pengamanan, kebersihan,
sopir, dan tenaga lepas lainnya.
7.2.2. Program per Urusan
7.2.2.1. Pelayanan Urusan Wajib
1. Pendidikan
Arah kebijakan di bidang pendidikan ini antara lain peningkatan
kemampuan akademik dan profesionalisme serta kesejahteraan
tenaga kependidikan.
a. Program Pendidikan Anak Usia Dini, dengan indikasi
kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Pengembangan sarana dan prasarana PAUD formal.
2) Penyiapan akreditasi TK.
3) Pembangunan gedung sekolah.
4) Penambahan ruang kelas.
b. Program Pendidikan Dasar, dengan indikasi kegiatan
antara lain sebagai berikut:
1) Pembangunan gedung sekolah.
2) Penambahan ruang kelas sekolah.
3) Penambahan ruang guru sekolah.
4) Pembangunan sarana dan prasarana sekolah.
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VII - 5
5) Pengadaan perlengkapan, mebelair dan sarana mobilitas
sekolah.
c. Program Pendidikan Menengah, dengan indikasi kegiatan
antara lain sebagai berikut:
1) Pembangunan gedung sekolah.
2) Penambahan ruang kelas sekolah.
3) Penambahan ruang guru sekolah.
4) Pembangunan sarana dan prasarana sekolah.
5) Pengadaan perlengkapan, mebelair dan sarana mobilitas
sekolah.
d. Program Pendidikan Non Formal, dengan indikasi kegiatan
sebagai berikut:
1) Pemberdayaan tenaga pendidikan non formal.
2) Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal.
3) Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan.
4) Pengembangan pendidikan keaksaraan.
5) Pengembangan pendidikan kecakapan hidup.
e. Program Pendidikan Luar Biasa, dengan indikasi kegiatan
sebagai berikut:
1) Pembangunan gedung sekolah.
2) Penambahan ruang kelas sekolah.
3) Penambahan ruang guru sekolah.
4) Pembangunan sarana dan prasarana sekolah.
5) Pengadaan perlengkapan, mebelair dan sarana mobilitas
sekolah.
f. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai
berikut:
1) Pelaksanaan sertifikasi tenaga pendidikan.
2) Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga
kependidikan.
VII - 6 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
3) Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar
kompetensi.
4) Pembinaan kelompok kerja guru (KKG).
g. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, dengan
indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan.
2) Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang
pendidikan.
3) Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efisiensi dan
efektifitas penggunaan dana dekonsentrasi dan tugas
pembantuan.
4) Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah
bidang pendidikan.
h. Program Pendidikan Moral Berkelanjutan, dengan
indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Fasiltasi pembinaan nasionalisme dan karakter bangsa.
2) Pelaksanaan kurikulum tentang Pancasila dan etika bangsa
sejak dari SD sampai Perguruan Tinggi.
i. Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan
Gender dalam Pembangunan, dengan indikasi kegiatan
antara lain sebagai berikut:
1) Pengarusutamaan gender bidang pendidikan.
2. Kesehatan
Arah kebijakan di bidang kesehatan ini antara lain pemberdayaan
individu, keluarga dan masyarakat agar mampu menumbuhkan
perilaku hidup sehat dan upaya kesehatan secara mandiri.
a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, dengan indikasi
kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan.
2) Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan.
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VII - 7
3) Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan
kesehatan terutama untuk penduduk miskin.
b. Program Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat,
dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.
1) Pelayanan dengan program Jamkesmas dan Jamkesda.
2) Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan.
3) Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana puskesmas
pembantu.
4) Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit
menular dan wabah.
5) Perbaikan gizi masyarakat.
c. Program Pengawasan Obat dan Makanan, dengan indikasi
kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Pembinaan dan pengawasan peredaran obat komunitas dan
klinik.
2) Pembinaan dan pengawasan obat tradisional.
3) Pembinaan dan pengawasan kosalkes.
4) Pembinaan dan pengawasan makanan dan minuman.
d. Program Peningkatan keselamatan Ibu Melahirkan dan
Anak, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dan keluarga kurang
mampu.
2) Perawatan secara berkala bagi ibu hamil dan keluarga
kurang mampu.
3) Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang
mampu.
e. Program Perbaikan Gizi Masyarakat, dengan indikasi
kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi.
2) Pemberian tambahan makanan dan vitamin.
VII - 8 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
3) Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia, gizi
buruk, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang
vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya.
4) Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar
gizi.
f. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai
berikut:
1) Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup
sehat.
2) Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat.
3) Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan.
4) Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan.
5) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
g. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak
Balita, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Penyuluhan kesehatan anak balita.
2) Imunisasi bagi anak balita.
3) Rekruitmen tenaga pelayanan perawatan kesehatan anak
balita.
4) Pelatihan pendidikan perawatan anak balita.
5) Pembangunan sarana dan prasarana khusus pelayanan anak
balita.
h. Program Pengembangan Lingkungan Sehat, dengan
indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Pengkajian pengembangan lingkungan sehat.
2) Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat.
3) Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat.
4) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
i. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit,
dengan indikasi kegiatan sebagai berikut:
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VII - 9
1) Penyemprotan/fogging sarang nyamuk.
2) Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging.
3) Pengadaan vaksin penyakit menular.
4) Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah.
5) Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit
menular.
j. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, dengan
indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Penyusunan standar pelayanan kesehatan.
2) Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan.
3) Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar
pelayanan kesehatan.
4) Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan.
k. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, dengan
indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Pelayanan operasi katarak.
2) Pelayanan kesehatan THT.
3) Pelayanan operasi bibir sumbing.
4) Pelayanan sunatan masal.
5) Penanggulangan ISPA.
l. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan,
dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat.
2) Kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit
menular.
3) Kemitraan pengelolaan limbah rumah sakit.
4) Kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan.
m. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan
Jaringannya, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai
berikut:
VII - 10 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
1) Pembangunan puskesmas pembantu.
2) Pengadaan puskesmas keliling.
3) Pembangunan posyandu.
4) Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas, puskesmas
pembantu dan puskesmas keliling, dan posyandu.
5) Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap.
n. Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai
berikut:
1) Perbaikan dan peningkatan prasarana fisik rumah sakit.
2) Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit.
3) Pembangunan gudang obat/apotik.
4) Penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP,
Kelas I, II, dan III).
5) Pengembangan ruang-ruang penunjang rumah sakit.
6) Rehabilitasi ruang-ruang penunjang rumah sakit.
o. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit.
2) Pemeliharaan rutin/berkala ruang poliklinik rumah sakit.
3) Pemeliharaan rutin/berkala gudang obat/apotik.
4) Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap rumah sakit
(VVIP, VIP, Kelas I, II, dan III)
5) Pemeliharaan rutin/berkala ruang-ruang penunjang rumah
sakit.
p. Program Peningkatan Kapasitas SDM, dengan indikasi
kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Pendidikan dan pelatihan non formal.
2) Peningkatan ketrampilan di bidang teknis medis.
3) Peningkatan ketrampilan di bidang manajerial.
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VII - 11
- RSUD Dr. Soedjati S. (BLUD), dengan indikasi kegiatan antara
lain sebagai berikut:
a. Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat, dengan
indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan rumah sakit.
b. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai
berikut:
1) Penyediaan jasa promosi kesehatan.
2) Penyediaan jasa farmasi dan jasa pelayanan.
c. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit
menular.
d. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, dengan
indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan.
e. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, dengan
indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Penyediaan jasa penguburan pasien tidak mampu, klaim
pembayaran darah dan alat kesehatan.
f. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-
paru/ Rumah Sakit Mata, dengan indikasi kegiatan antara lain
sebagai berikut:
1) Pengadaan obat-obatan rumah sakit.
2) Pengadaan meubelair rumah sakit.
3) Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur,
ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain).
4) Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit.
VII - 12 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
g. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/
Rumah Sakit Mata, dengan indikasi kegiatan antara lain
sebagai berikut:
1) Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit.
2) Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah
rumah sakit.
3) Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit.
4) Pemeliharaan rutin/berkala instalasi air bersih.
3. Pekerjaan Umum
Kebijakan ini menekankan pada pemenuhan kebutuhan akan
adanya perumahan bagi segenap masyarakat terutama bagi
masyarakat ekonomi lemah dan peningkatan sarana dan
prasarana di perumahan dan kepentingan umum.
- Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, dengan
indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Pembangunan jalan.
2) Pembangunan jembatan.
b. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-
gorong, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong.
c. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat
Tumbuh, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut:
1) Pembangunan/peningkatan infrastruktur.
- Dinas Bina Marga
a. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan, dengan indikasi
kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Evaluasi dan monitoring.
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VII - 13
2) Pra survei dan peningkatan jalan dan jembatan.
b. Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong, dengan
indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Pembangunan turap/ talud/ bronjong.
c. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan.
d. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Talud/ Bronjong,
dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong.
2) Rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong.
3) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
e. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan, dengan
indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Inspeksi kondisi jalan.
2) Inspeksi kondisi jembatan.
3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
f. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan, dengan
indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat.
2) Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat.
3) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
g. Program Pembangunan Sistem Informasi/Database
Jalan dan Jembatan, dengan indikasi kegiatan antara lain
sebagai berikut:
1) Penyusunan sistem informasi/database jalan.
2) Penyusunan sistem informasi/database jembatan.
3) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
h. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kebinamargaan, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai
berikut:
VII - 14 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
1) Pengadaan alat-alat berat.
2) Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat
berat.
3) Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat.
4) Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan
bengkel alat-alat berat.
i. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan, dengan
indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Pembangunan jalan dan jembatan desa.
2) Pembangunan jalan poros desa.
- Dinas Pengairan
a. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, dengan
indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi.
2) Pembangunan reservoir/embung.
3) Perencanaan pembangunan irigasi.
4) Pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan irigasi desa.
b. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku, dengan
indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran
pembawa.
2) Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa.
3) Pemeliharaan prasarana pengambilan dan saluran pembawa.
4) Pembangunan sumur-sumur air tanah.
5) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air.
c. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi
Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya, dengan
indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VII - 15
1) Pembangunan embung, dan bangunan penampung air
lainnya.
2) Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan
penampung air lainnya.
3) Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan
danau.
4) Studi potensi sumber daya air dan sumberdaya lainnya.
d. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum
dan Air Limbah, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai
berikut:
1) Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi
masyarakat berpenghasilan rendah.
2) Penyediaan prasarana dan sarana air limbah.
3) Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air
limbah.
4) Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah.
5) Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum.
e. Program Pengendalian Banjir, dengan indikasi kegiatan
antara lain sebagai berikut:
1) Pembangunan reservoir pengendali banjir.
2) Rehabilitasi dan pemeliharaan reservoir pengendali banjir.
3) Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai.
4) Pengembangan pengelolaan daerah rawa dalam rangka
pengendalian banjir.
5) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan
banjir.
f. Program Pengaturan Jasa Konstruksi, dengan indikasi
kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Verifikasi ijin usaha jasa konstruksi.
2) Pembinaan forum pengadaan.
VII - 16 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
g. Program Pembangunan Sistem Informasi / Database
Pengairan dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai
berikut:
1) Penyusunan bank data pengairan.
2) Penyusunan master plan program pengembangan sumber
daya air secara bertahap.
3) Penyusunan neraca air.
4) Penyusunan data konservasi sumber daya air.
h. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, dengan
indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Penerapan MOU/ Nota Kesepakatan tentang kewenangan
pengelolaan sarana dan prasarana sumber daya air dan
jaringan irigasi sebagai penjabaran tugas pembantuan.
4. Perumahan Rakyat
Penekanan kebijakan di urusan perumahan ini pemenuhan
kebutuhan rumah yang layak sehat dan aman serta bersemi.
a. Program Pengembangan Perumahan, dengan indikasi
kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan.
2) Penyusunan norma, standar, pedoman dan manual (NSPM).
3) Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan.
4) Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang
perumahan.
b. Program Lingkungan Sehat, dengan indikasi kegiatan
antara lain sebagai berikut:
1) Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan tentang pembangunan perumahan.
2) Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama
bagi masyarakat miskin.
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VII - 17
3) Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat
perumahan.
4) Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan.
c. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan, dengan
indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Fasilitas pemberian kredit mikro untuk pembangunan dan
perbaikan perumahan.
2) Fasilitas pembangunan prasarana dan sarana dasar
pemukiman berbasis masyarakat.
3) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian
lingkungan perumahan.
4) Peningkatan sistem pemberian kredit pemilikan rumah.
d. Program Perbaikan Perumahan akibat bencana alam/sosial,
dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana
alam.
2) Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana
sosial.
3) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
e. Program Pengelolaan Areal Pemakaman, dengan indikasi
kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur dan
manual pengelolaan areal pemakaman.
2) Pengumpulan dan analisis data base jumlah jiwa yang
meninggal.
3) Koordinasi pengelolaan areal pemakaman.
4) Koordinasi penataan areal pemakaman.
f. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan
Bahaya Kebakaran, dengan indikasi kegiatan antara lain
sebagai berikut:
1) Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran.
VII - 18 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
5. Penataan Ruang
Penekanan kebijakan dalam urusan ini meningkatkan
perencanaan tata ruang dan kawasan daerah.
a. Program Perencanaan Tata Ruang, dengan indikasi
kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata
ruang.
2) Penetapan kebijakan RDTRK, RTRK, dan RTBL.
3) Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana
tata ruang.
4) Penyusunan rencana tata ruang wilayah.
5) Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan.
b. Program Pemanfaatan Ruang, dengan indikasi kegiatan
antara lain sebagai berikut:
1) Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang.
2) Penyusunan norma, standar, dan kriteria pemanfaatan
ruang.
3) Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang.
4) Fasilitas peningkatan peran serta masyarakat dalam
pemanfaatan ruang.
5) Survei dan pemetaan.
c. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dengan
indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Penyusunan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang.
2) Penyusunan prosedur dan manual pengendalian
pemanfaatan ruang.
3) Fasilitas peningkatan peran serta masyarakat dalam
pengendalian pemanfaatan ruang.
4) Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
5) Pengawasan pemanfaatan ruang.
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VII - 19
d. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH),
dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Penyusunan kebijakan, norma, standar prosedur dan manual
pengelolaan RTH.
2) Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual
pengelolaan RTH.
3) Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH.
4) Penataan dan Penyusunan program pengembangan RTH.
5) ruang terbuka hijau.
6. Perencanaan Pembangunan
Penekanan kebijakan disini adalah membuat perencanaaan
pembangunan yang realistis dan capable.
a. Program Pengembangan Data/Informasi, dengan indikasi
kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capai
target kinerja program dan kegiatan.
2) Penyusunan dan pengumpulan data/konfirmasi kebutuhan
penyusunan dokumen perencanaan.
3) Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan
pembangunan kawasan rawan bencana.
b. Program Kerjasama Pembangunan, dengan indikasi
kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan.
2) Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah.
3) Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga.
4) Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah.
c. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan, dengan
indikasi kegiatan anatara lain sebagai berikut:
1) Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah.
VII - 20 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
2) Sosialisasi kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan
perbatasan antar daerah.
3) Koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan.
4) Penyusunan perencanaan pengembangan perbatasan.
d. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis
dan Cepat Tumbuh, dengan indikasi kegiatan antara lain
sebagai berikut:
1) Sosialisasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan
wilayah strategis dan cepat tumbuh.
2) Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategis
dan cepat tumbuh.
3) Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis
dan cepat tumbuh.
4) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
e. Program Perencanaan Pengembangan Kota - Kota
Menengah dan Besar, dengan indikasi kegiatan antara lain
sebagai berikut:
1) Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah
perkotaan.
2) Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi
perkotaan.
3) Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana
alam/sosial.
4) Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat
pertumbuhan ekonomi.
5) Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri.
f. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan indikasi
kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana.
2) Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah.
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VII - 21
3) Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan
daerah.
4) Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah.
g. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan
indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan
program dan kebijakan layanan publik.
2) Penyusunan rancangan RKPD.
3) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD.
4) Koordinasi penyusunan laporan keterangan
pertanggungjawaban.
5) Penyusunan RKT, Renstra dan penetapan kinerja setda
Grobogan.
h. Program Perencanaan Sosial dan Budaya, dengan indikasi
kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan.
2) Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan.
3) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya.
4) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
h. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi,
dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Peningkatan koordinasi ekuinda, informasi dan distribusi
komoditas strategis.
2) Penunjang koordinasi dan promosi potensi daerah.
j. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber
Daya Alam, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai
berikut:
1) Koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhubungan
daerah.
VII - 22 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
2) Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber
daya alam dan lingkungan hidup.
3) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
k. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan
Bencana, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Koordinasi penyusunan profil daerah rawan bencana.
2) Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana.
3) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
7. Perhubungan
Arah kebijakan disini antara lain mengembangkan sarana dan
prasarana transportasi, sehingga dapat menjangkau seluruh
wilayah.
a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai
berikut:
1) Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas
perhubungan.
2) Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang
perhubungan.
3) Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas
perhubungan.
4) Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan.
5) Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat.
b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan
Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan, dengan indikasi
kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan
bermotor.
2) Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian
kendaraan bermotor.
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VII - 23
3) Rehabilitasi/pemeliharaan rambu lalu lintas.
c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, dengan
indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan
keselamatan penumpang.
2) Peningkatan disiplin masyarakat pengguna angkutan.
3) Temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan
keselamatan penumpang.
4) Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan
penumpang.
5) Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan
raya.
d. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas,
dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Pembangunan gedung terminal.
2) Pembangunan halte bus.
3) Pengadaan rambu-rambu lalu lintas, traffic light dan marka
jalan.
e. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian
Kendaraan Bermotor, dengan indikasi kegiatan antara lain
sebagai berikut:
1) Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor.
2) Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor.
3) Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor.
8. Lingkungan hidup
Penekanan kebijaksanaan disini antara lain meningkatkan
kualitas lingkungan hidup yang selaras, serasi dan seimbang
sesuai daya dukung lingkungannya.
VII - 24 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai
berikut:
1) Koordinasi penilaian kota sehat/Adipura.
2) Pemantauan kualitas lingkungan dan penataan kawasan
Kars.
3) Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan
hidup.
4) Koordinasi penertiban kegiatan pertambangan tanpa ijin
(PETI).
b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya
Alam, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan
sumber-sumber air.
2) Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan.
3) Pengendalian dampak perubahan iklim.
4) Pengendalian kerusakan hutan dan lahan.
5) Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber
air.
c. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber
Daya Alam, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai
berikut:
1) Perencanaan dan penyusunan program pembangunan
pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup.
2) Koordinasi rehabilitasi hutan dan lahan.
3) Pengembangan kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan.
d. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA
dan LH, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang
lingkungan.
2) Pengembangan data dan informasi lingkungan.
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VII - 25
3) Penyusunan data sumber daya alam dan neraca sumber
daya hutan (NSDH) nasional dan daerah.
4) Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah.
5) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
e. Program Peningkatan Pengendalian Polusi, dengan
indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Pengujian emisi kendaraan bermotor.
2) Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri.
3) Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair.
4) Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang
menimbulkan polusi.
5) Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran.
f. Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa
Lingkungan, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai
berikut:
1) Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan
konservasi.
2) Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
‘g. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai
berikut:
1) Pengelolaan TPA persampahan.
i. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH),
dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Pengelolaan tanaman penghijauan.
j. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai
berikut:
1) Penyusunan kebijakan pengelolaan sampah.
2) Bimbingan teknis persampahan.
VII - 26 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
9. Pertanahan
Penekanan kebijakannya yaitu peningkatan penataan pertanahan
yang legal dan tertib administrasi dan normatif.
a. Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah,
dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Penyusunan sistem pendaftaran tanah.
2) Sosialisasi sistem pendaftaran tanah.
b. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan
dan Pemanfaatan Tanah, dengan indikasi kegiatan antara
lain sebagai berikut:
1) Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan
pemanfaatan tanah.
2) Penyuluhan hukum pertanahan.
c. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan,
dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan.
10. Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kebijakan ini mempunyai sasaran antara lain untuk
mengendalikan pertumbuhan penduduk dan kualitas penduduk
serta tertib administrasi.
a. Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan
indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu.
2) Pelatihan tenaga pengelola SIAK.
3) Implementasi sistem administrasi kependudukan
(membangun, updating, dan pemeliharaan).
4) Pembentukan dan penataan sistem koneksi (inter phase
tahap awal) NIK.
5) Pelaksanaan KTP elektronik (e-KTP)
6) Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan.
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VII - 27
11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kebijakan ini mempunyai sasaran untuk mewujudkan kesetaraan
dan keadilan gender dan perlindungan kepada anak.
a. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas
Anak dan Perempuan, dengan indikasi kegiatan antara lain
sebagai berikut:
1) Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan
di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
2) Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi
perempuan di bidang politik dan jabatan publik.
3) Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan
gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
4) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
5) Pelaksanaan penetapan Kebijakan Kabupaten, Kecamatan,
Desa atau Kelurahan layak anak.
b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan
Gender dan Anak, dengan indikasi kegiatan antara lain
sebagai berikut:
1) Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan.
2) Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu
pemberdayaan perempuan (P2TP2).
3) Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang
berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak.
4) Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang
kesetaraan dan keadilan gender (KKG).
5) Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan
anak.
c. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan
Perempuan, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai
berikut:
VII - 28 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
1) Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan daerah.
2) Pelatihan bagi pelatih SDM pelayanan dan pendamping
korban KDRT.
3) Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan.
4) Sosialisasi dan advokasi kebijakan penghapusan buta aksara
perempuan (PBAP).
5) Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja
perempuan.
d. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan
Gender dalam Pembangunan, dengan indikasi kegiatan
antara lain sebagai berikut:
1) Pembinaan organisasi perempuan.
2) Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan
kesetaraan gender.
3) Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun
keluarga sejahtera.
4) Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan.
5) Pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan.
e. Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan
Gender dan Anak, dengan indikasi kegiatan antara lain
sebagai berikut:
1) Workshop peningkatan peran perempuan dalam
pengambilan keputusan.
2) Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender.
3) Advokasi pengarusutamaan hak-hak anak.
4) Advokasi pencegahan dan penanganan perdagangan orang.
12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Penekanan kebijakan disini meningkatkan kepedulian dan
partisipasi masyarakat dalam upaya pemberdayaan keluarga,
sehingga mewujudkan keluarga yang berkualitas.
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VII - 29
a. Program Keluarga Berencana, dengan indikasi kegiatan
antara lain sebagai berikut:
1) Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga
miskin.
2) Pelayanan KIE.
3) Peningkatan perlindungan hak reproduksi individu.
4) Promosi pelayanan KHIBA.
b. Program Kesehatan Reproduksi Remaja, dengan indikasi
antara lain kegiatan sebagai berikut:
1) Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja
(KRR).
2) Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat.
c. Program Pelayanan Kontrasepsi, dengan indikasi kegiatan
antara lain sebagai berikut:
1) Pelayanan konseling KB.
2) Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB.
3) Pengadaan alat kontrasepsi.
4) Pelayanan KB medis operasi.
d. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam
Pelayanan KB/KR yang Mandiri, dengan indikasi kegiatan
antara lain sebagai berikut:
1) Fasilitasi pembentukan kelompok peduli masyarakat peduli
KB.
e. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak melalui
Kelompok Kegiatan di Masyarakat, dengan indikasi
kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok
kegiatan di masyarakat.
VII - 30 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
f. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan
Konseling KRR, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai
berikut:
1) Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR.
2) Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan
kelompok sebaya di luar sekolah.
g. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS
termasuk HIV/AIDS, dengan indikasi kegiatan antara lain
sebagai berikut:
1) Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah.
h. Program Pengembangan Bahan Informasi tentang
Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak,
dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan
pembentukan tumbuh kembang anak.
i. Program Pengembangan Model Operasional BKB-
Posyandu-PADU, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai
berikut:
1) Pengkajian pengembangan model operasional BKB-
Posyandu-PADU.
j. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina
Keluarga, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di
kecamatan.
13. Sosial
Kebijakan di urusan ini diarahkan meningkatkan kesejahteraan
dan pemberdayaan penyandang eks penyakit kronis dan cacat.
a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat
Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VII - 31
Sosial (PMKS) Lainnya, dengan indikasi kegiatan antara lain
sebagai berikut:
1) Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan
pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.
2) Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin.
3) Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin.
4) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi
keluarga miskin.
5) Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah
kesejahteraan social.
b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan
prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia.
2) Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban
eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak.
3) Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
4) Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak
terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal.
5) Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk
bagi korban bencana.
c. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo, dengan
indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo.
2) Rehabilitasi sedang/berat bangunan panti asuhan/jompo.
3) Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti
asuhan/jompo.
4) Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo.
VII - 32 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
d. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial
(Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial
Lainnya, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks
penyandang penyakit sosial.
2) Pembangunan pusat bimbingan/ konseling bagi eks
penyandang penyakit sosial.
3) Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks
penyandang penyakit sosial.
4) Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial.
e. Program Pemberdayaan dan Rehabilitasi Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial, dengan indikasi kegiatan antara lain
sebagai berikut:
1) Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha.
2) Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha
kesejahteraan sosial masyarakat.
3) Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat.
4) Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial.
5) Pemberdayaan karang taruna.
f. Program Pembinaan Anak Terlantar, dengan indikasi
kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Pembinaan anak jalanan dan anak potensial dari keluarga
kurang mampu.
g. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan
Trauma, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Penanganan penyandang cacat.
2) Pemberdayaan tim advokasi difabel (penyandang cacat).
h. Program Pencegahan Dini Penanggulangan Bencana
Alam, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Penyediaan bahan bantuan bencana alam.
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VII - 33
14. Ketenagakerjaan
Sasaran kebijakan ini antara lain tersusunnya perencanaan tenaga
kerja dan informasi ketenagakerjaan secara cepat dan tepat.
a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga
Kerja, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Penyusunan database tenaga kerja daerah.
2) Pembangunan balai latihan kerja.
3) Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi
pencari kerja.
4) Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan
instruktur BLK.
5) Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan keterampilan
kerja.
b. Program Peningkatan dan Perluasan Kesempatan
Kerja, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Penyusunan informasi bursa tenaga kerja.
2) Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja.
3) Kerjasama pendidikan dan pelatihan.
4) Penyiapan tenaga kerja siap pakai.
5) Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan
kewirausahaan.
6) Pengembangan kewirausahaan.
c. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan, dengan indikasi kegiatan antara lain
sebagai berikut:
1) Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga
kerja.
2) Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan
hubungan industrial.
3) Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan
hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
VII - 34 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
4) Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang
ketenagakerjaan.
5) Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan
hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.
15. Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
Penekanan kebijakan antara lain untuk pengembangan sistem
ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar dan
penataan kelembagaan.
a. Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro Kecil dan
Menengah yang Kondusif, dengan indikasi kegiatan antara
lain sebagai berikut:
1) Penyusunan kebijakan tentang usaha mikro kecil dan
menengah.
2) Sosialisasi kebijakan tentang usaha mikro kecil menengah.
3) Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha mikro kecil
dan menengah.
4) Pendirian unit penanganan pengaduan.
5) Pengkajian dampak regulasi/kebijakan nasional.
b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Berbasis
Sumber Daya Lokal, dengan indikasi kegiatan antara lain
sebagai berikut:
1) Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis.
2) Memfasilitasi peningkatan kemitraan investasi usaha, mikro
kecil dan menengah dengan perusahaan asing.
3) Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha
mikro, kecil dan menengah.
4) Peningkatan kerjasama di bidang HAKI.
5) Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi.
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VII - 35
c. Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah, dengan indikasi kegiatan antara
lain sebagai berikut:
1) Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan.
2) Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk usaha
mikro, kecil menengah dan koperasi.
3) Koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro,
kecil, dan menengah.
4) Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi
usaha mikro, kecil menengah.
d. Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi
dan UMKM, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai
berikut:
1) Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program
pembangunan koperasi.
2) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan
perkoperasian.
3) Pengembangan sistem informasi perencanaan
pengembangan perkoperasian.
4) Sosialisasi prinsip-prinsip koperasi dan pemahaman koperasi
5) Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi
berprestasi.
16. Penanaman Modal
Penekanan kebijakan ini antara lain peningkatan dan
pendayagunaan investasi pemerintah daerah yang semakin
kompleks dan merata.
a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Investasi, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Peningkatan fasilitas terwujudnya kerjasama strategis antara
usaha besar dan usaha kecil menengah.
VII - 36 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
2) Pengembangan potensi unggulan daerah.
3) Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan kawasan
produksi daerah tertinggal (P2KPDT).
4) Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan
investasi PMDN/ PMA.
5) Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman
modal.
b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi
Investasi, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut:
1) Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas
infrastruktur.
2) Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi
3) Penyusunan cetak biru (blueprint) pengembangan
penanaman modal.
4) Pengembangan sistem informasi penanaman modal.
5) Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah.
6) Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan
pelayanan penanaman modal.
c. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan
Prasarana Daerah, dengan indikasi kegiatan antara lain
sebagai berikut:
1) Kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi.
2) Pengembangan penanaman modal.
d. Program Pengembangan Diversifikasi Usaha dan Pening
katan Daya Saing, dengan indikasi kegiatan antara lain
sebagai berikut:
1) Pengembangan kualitas usaha, sarana prasarana dan
permodalan, koperasi di wilayah pedesaan.
e. Program Pengembangan Permodalan dan Jaringan
Kemitraan Usaha, dengan kegiatan antara lain sebagai
berikut:
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VII - 37
1) Peningkatan dan pengembangan permodalan, lingkage
Usaha Jaringan, Pengusaha, Anggota Koperasi simpan
pinjam seperti (KSP/USP).
2) Kredit usaha rakyat bagi peningkatan akses permodalan
rakyat.
17. Kebudayaan
Kebijakan urusan kebudayaan diarahkan untuk
pengembangan dan pengelolaan kekayaan/ keanekaragaman
budaya.
a. Program Pengembangan Nilai Budaya, dengan indikasi
kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah.
2) Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah.
3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program
pengembangan nilai budaya.
4) Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang
budaya.
b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, dengan indikasi
kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan
budaya.
2) Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka.
3) Pelestarian bangunan cagar budaya.
4) Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal
daerah.
5) Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah.
6) Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan
sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air.
VII - 38 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
7) Pengembangan database sistem informasi sejarah
purbakala.
c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya, dengan
indikasi:
1) Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah.
2) Penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan.
3) Penyelenggaraan dialog kebudayaan.
4) Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah.
5) Pembinaan penghayatan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
d. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan
Kekayaan Budaya, dengan indikasi kegiatan antara lain
sebagai berikut:
1) Fasilitasi pengembangan kemitraan dengan LSM dan
perusahaan swasta.
2) Fasilitasi pembentukan kemitraan usaha profesi antar
daerah.
3) Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar
daerah.
4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
18. Kepemudaan dan Olah Raga
Sasaran kebijakan ini antara lain mengembangkan sarana dan
prasarana olah raga dan pembinaan kepemudaan kearah
kemandirian dan trampil serta inovatif.
a. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan
Pemuda, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Pendataan potensi kepemudaan.
2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
pemuda.
3) Pembinaan kepemudaan.
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VII - 39
b. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, dengan
indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Pembinaan organisasi kepemudaan.
2) Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan.
3) Pembinaan Organisasi kepemudaan.
c. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan
Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda, dengan
indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda.
2) Pelatihan keterampilan bagi pemuda.
3) Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP).
d. Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, dengan
indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi
pemuda.
e. Program Peningkatan Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olah raga, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai
berikut:
1) Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam
olah raga.
2) Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga
unggulan daerah.
3) Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat.
4) Pembinaan SDM Olah Raga.
f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga,
dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah
dan masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana
olahraga.
2) Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga.
VII - 40 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
3) Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan
prasarana olahraga.
g. Program Pengembangan Kebijakan Manajemen Olah
Raga, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan.
2) Pengembangan sistem sertifikasi dan standarisasi profesi.
3) Pengembangan perencanaan olah raga terpadu.
4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan
olahraga.
j. Program Kerjasama dan Pengembangan Kepemudaan,
dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Perintisan dan pengembangan kampung pemuda.
19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Kebijakan disini antara lain meningkatkan rasa persatuan dan
menjaga stabilitas politik yang tangguh dan dinamis serta taat
hukum, sehingga dapat menjaga ikim usaha yang kondusif.
a. Program Pendidikan Politik Masyarakat dan Pembinaan
Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan indikasi kegiatan
antara lain sebagai berikut:
1) Penyuluhan kepada masyarakat.
2) Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik.
3) Koordinasi forum-forum diskusi politik.
4) Penyusunan data base partai politik.
5) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
6) Dukungan penyelenggaraan Pemilu.
b. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan
indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan
beragama.
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VII - 41
2) Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan
masyarakat.
3) Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur
budaya bangsa.
c. Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan
Tindak Kriminal, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai
berikut:
1) Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi
pamong praja.
2) Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam
teknik pencegahan tindak kejahatan.
3) Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong
praja dengan TNI/ POLRI dan Kejaksaan.
4) Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan
siskamswakarsa di daerah.
5) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
d. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan
Kebangsaan, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai
berikut:
1) Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum
keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan
kebangsaan.
2) Seminar, talk show dan diskusi peningkatan wawasan
kebangsaan.
3) Pentas seni dan budaya, festival dan lomba karya-cipta
dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan.
e. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga
Ketertiban dan Keamanan, dengan indikasi kegiatan antara
lain sebagai berikut:
1) Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat.
VII - 42 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
f. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan, dengan indikasi kegiatan lain sebagai berikut:
1) Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan
kenyamanan lingkungan.
2) Pembangunan pos jaga/ ronda.
3) Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan
lingkungan.
4) Pengendalian kebisingan dan gangguan dan kegiatan
masyarakat.
5) Pengendalian keamanan lingkungan.
g. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit
Masyarakat (pekat), dengan indikasi kegiatan antara lain
sebagai berikut:
1) Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman
keras dan narkoba.
2) Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi.
3) Penyuluhan pencegahan peredaran uang palsu.
4) Penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme.
h. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban
Bencana Alam, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai
berikut:
1) Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana.
2) Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi
penduduk dari ancaman/korban bencana alam.
3) Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari
ancaman/korban bencana alam.
4) Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat
penampungan sementara.
5) Penanganan dan evaluasi korban bencana alam.
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VII - 43
i. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan
Bahaya Kebakaran, dengan indikasi kegiatan antara lain
sebagai berikut:
1) Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual
pencegahan bahaya kebakaran.
2) Sosialisasi norma, standar, pedoman, dan manual
pencegahan bahaya kebakaran.
3) Koordinasi perijinan pemanfaatan gedung.
4) Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kabakaran.
5) Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan
kebakaran.
20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
Sasaran kebijakan ini antara lain meningkatkan kinerja aparatur
yang tangguh dan profesional, jujur dan adil serta transparan.
a. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dengan indikasi kegiatan antara
lain sebagai berikut:
1) Pembahasan rancangan peraturan daerah.
2) Dengar pendapat/dialog dan koordinasi dengan pejabat
pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama.
3) Rapat-rapat alat kelengkapan dewan.
4) Rapat-rapat paripurna.
5) Kegiatan reses.
b. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan indikasi kegiatan
antara lain sebagai berikut:
1) Dialog/ audiensi dengan tokoh masyarakat, pimpinan/
anggota organisasi sosial kemasyarakatan.
VII - 44 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
2) Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/
lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri.
3) Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah.
4) Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah.
c. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah, dengan indikasi kegiatan antara lain
sebagai berikut:
1) Penyusunan analisis standar belanja.
2) Penyusunan standar satuan harga.
3) Penyusunan kebijakan akutansi pemerintah daerah.
4) Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan
daerah.
d. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Kabupaten/Kota, dengan indikasi kegiatan antara
lain sebagai berikut:
1) Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD
kabupaten/kota.
2) Evaluasi rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran
APBD kabupaten/kota.
3) Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah
dan retribusi daerah kabupaten/kota.
4) Penyusunan standar evaluasi rancangan peraturan daerah
tentang APBD kabupaten/kota.
5) Asistensi penyusunan rancangan regulasi pengelolaan
keuangan daerah kabupaten/kota.
e. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai
berikut:
1) Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB desa.
2) Evaluasi rancangan peraturan desa tentang pendapatan
desa.
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VII - 45
3) Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa.
4) Koordinasi fasilitasi dan supervisi program APBD desa.
f. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, dengan
indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala.
2) Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah
daerah.
3) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan kepala
daerah.
4) Penanganan kasus pada wilayah pemerintah di bawahnya.
g. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, dengan indikasi
kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan.
2) Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas
kinerja.
h. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Informasi, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai
berikut:
1) Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik.
2) Penilaian pelaksanaan pelayanan publik.
3) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
i. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah
Daerah, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam
penyediaan pelayanan publik.
2) Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah
pada bidang ekonomi.
VII - 46 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
3) Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah bidang
hukum.
j. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan,
dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-
undangan.
2) Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-
undangan.
3) Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan.
4) Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan.
k. Program Pendidikan Kedinasan, dengan indikasi kegiatan
antara lain sebagai berikut:
1) Pendidikan dan pelatihan teknis.
2) Pendidikan penjenjangan struktural.
3) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan.
4) Pembuatan buku petunjuk teknis/ petunjuk pelaksanaan.
i. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur,
dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah.
2) Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah.
3) Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS
daerah.
4) Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah.
m. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Daerah, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Penyusunan rencana pembinaan karir PNS.
2) Seleksi penerimaan CPNS.
3) Penempatan PNS.
4) Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis
PNS.
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VII - 47
5) Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian
daerah.
n. Program Kelembagaan Perangkat Daerah, dengan Indikasi
kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Penyusunan pedoman umum perangkat daerah.
2) Pembentukan perangkat daerah.
3) Penyusunan pedoman teknis perangkat daerah.
4) Pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah.
5) Penerapan dan pengendalian organisasi perangkat daerah.
o. Program Ketatalaksanaan Perangkat Daerah, dengan
indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Penyusunan pedoman tata naskah dinas.
2) Penyusunan pedoman pakaian dinas.
3) Penyusunan pedoman tata ruang kantor.
4) Penyusunan buku daftar nama dan alamat pejabat.
p. Program Pendayagunaan Aparatur Daerah, dengan
indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Penyelenggaraan rapat koordinasi pendayagunaan aparatur
daerah.
2) Publikasi/sosialisasi kebijakan pendayagunaan aparatur
daerah.
3) Penyusunan kebijakan bidang pendayagunaan aparatur
daerah.
4) Fasilitasi/koordinasi peningkatan sumber daya aparatur.
5) Koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Instruksi
Presiden Nomor 5 Tahun 2004.
q. Program Koordinasi Bidang Administrasi Pembangunan,
dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Fasilitasi kerjasama dan koordinasi dengan dunia usaha
lembaga jasa konstruksi.
2) Penyusunan pedoman pelaksanaan APB.
VII - 48 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
3) Pembuatan bank data kegiatan pembangunan daerah.
4) Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan
pelaksanaan pembangunan daerah.
r. Program Pelayanan dan Perijinan Terpadu, dengan
indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Penyusunan sistem informasi dan dokumen perijinan.
2) Sosialisasi pelayanan dan perijinan terpadu.
3) Penyusunan rancangan peraturan perijinan.
4) Penyusunan penetapan perijinan.
s. Program Koordinasi Terpadu Bidang Perekonomian,
dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Koordinasi kegiatan dana bagi hasil cukai tembakau
(DBHCHT).
2) Kesiapan ketersediaan kelompok usaha ekonomi produktif.
3) Fasilitasi penguatan ekonomi sektor riil.
4) Fasilitasi penguatan dan penataan manajemen perusahaan
milik daerah.
t. Program Koordinasi Bidang Tata Pemerintahan, dengan
indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD).
2) Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ).
3) Koordinasi pelelangan pengelolaan tanah eks bengkok/bondo
desa/kelurahan.
4) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
u. Program Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa, dengan
indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Fasilitasi dan koordinasi bidang pemerintahan desa.
2) Sosialisasi kepada aparatur pemerintah desa dan BPD.
3) Sosialisasi peraturan mengenai pemerintahan desa.
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VII - 49
4) Inventarisasi kekayaan desa.
v. Program Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat,
dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Koordinasi dan konsultasi penanganan masalah sosial.
2) Koordinasi dan konsultasi keolahragaan, kepemudaan dan
pemberdayaan perempuan.
3) Koordinasi dan konsultasi dengan tokoh masyarakat, tokoh
agama dan ulama.
4) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
w. Program Koordinasi Bidang Kehumasan, dengan indikasi
kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Fasilitasi analisis berita dan pengelolaan pendapat umum.
2) Pelayanan kehumasan bagi kepala daerah.
3) Penyerbarluasan informasi melalui media massa.
4) Penerbitan majalah/jurnal/buletin/leaflet/brosur/poster.
x. Program Penyelenggaraan Keprotokolan Daerah, dengan
indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Penyelenggaraan upacara rutin berkala dan hari besar
nasional.
2) Penyelengaraan keprotokolan dan pelayanan kedinasan
kepala daerah.
y. Program Sandi dan Telekomunikasi, dengan indikasi
kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Pengadaan peralatan dan perlengkapan sandi dan
telekomunikasi.
2) Peningkatan dan pengembangan SDM sandi dan
telekomunikasi.
z. Program Koordinasi dan Pelayanan pada Kecamatan,
dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan
dan desa.
VII - 50 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
2) Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum di wilayah kecamatan.
3) Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan di wilayah kecamatan.
4) Koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di
wilayah kecamatan.
aa. Program Koordinasi dan Pelayanan pada Kelurahan,
dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan.
2) Pelayanan kepada masyarakat di wilayah kelurahan.
3) Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di
wilayah kelurahan.
4) Koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di
wilayah kelurahan.
5) Pembinaan lembaga kemasyarakatan di wilayah kelurahan.
bb. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Sumber-sumber Pendapatan Daerah, dengan indikasi
kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Penatausahaan SKPD, SKRD, dan optimalisasi peran mantri
pajak dan UPTD.
cc. Program Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah,
dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Pendataan pajak dan retribusi daerah.
2) Pensertifikatan tanah dan pengadaan papan nama kodifikasi.
3) Pelatihan SDM aplikasi monitoring PBB.
dd. Penatalaksanaan Pemerintahan Daerah, dengan indikasi
kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Penyusunan Penetapan Kinerja, Renja, Renstra dan LAKIP
DPPKAD.
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VII - 51
- Inspektorat
a. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan indikasi kegiatan
antara lain sebagai berikut:
1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD.
b. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, dengan
indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala.
2. Inventarisasi temuan pengawasan.
c. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, dengan indikasi
kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan.
21. Ketahanan Pangan
Kebijakan ini antara lain menjaga stabilitas harga pangan dan
pengawasan distribusi pangan agar sesuai dengan ketentuan dan
aspek legalitas.
a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan, dengan indikasi
kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Penanganan daerah rawan pangan.
2) Penyusunan database potensi produk pangan.
3) Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan.
4) Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan
pangan.
a. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dengan
indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Penyusunan data base ketahanan pangan.
VII - 52 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
2) Penyusunan pola pangan harapan (PPH)
b. Program Pengembangan Ketersediaaan Pangan dan
Penanganan Kerawanan Pangan, dengan indikasi kegiatan
antara lain sebagai berikut:
1) Pengembangan desa mandiri pangan.
2) Pengembangan lumbung pangan masyarakat.
c. Program Pengembangan Sistem Distribusi dan Harga
Pangan, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat.
2) Penunjangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat
(LDPM).
3) Pemantauan dan Analisa Harga Pangan Pokok.
e. Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi
Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar,
dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Peningkatan percepatan penganekaragaman konsumsi
pangan.
2) Peningkatan mutu dan keamanan pangan.
f. Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan
Kerawananpangan, dengan indikasi kegiatan antara lain:
1) Penanganan keluarga rawan pangan pasca bencana.
2) Pengembangan cadangan pangan masyarakat.
g. Pengembangan Sistem Distribusi dan Harga Pangan,
dengan indikasi kegiatan antara lain:
1) Penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat.
2) Pemantauan dan analisa harga pangan pokok.
h. Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi, dengan
indikasi kegiatan antara lain:
1) Pengembangan kreasi pangan olahan.
2) Penyuluhan sumber pangan alternatif.
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VII - 53
22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kebijakan antara lain untuk meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam pembangunan dan memotivasi agar mampu
berswasembada dan mandiri dalam melaksanakan pembangunan
secara berkelanjutan.
a. Program Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan, dengan
indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat
pedesaan.
2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan
masyarakat.
3) Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa.
4) Peningkatan kinerja tim koordinasi penanggulangan
kemiskinan (TKPK).
b. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
Membangun Desa, dengan indikasi kegiatan antara lain
sebagai berikut:
1) Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa.
2) Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa.
3) Pemberian stimulan pembangunan desa.
4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
c. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah
Desa, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang
pembangunan kawasan pedesaan.
2) Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang
pengelolaan keuangan desa.
3) Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang
manajemen pemerintah desa.
4) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
VII - 54 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
5) Pembekalan anggota BPD.
d. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan,
dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Pelatihan perempuan di pedesaan dalam bidang usaha
ekonomi produktif.
e. Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat dan
Lembaga Ekonomi Pedesaan, dengan indikasi kegiatan
antara lain sebagai berikut:
1) Pelatihan ketrampilan budidaya tanaman.
2) Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa.
3) Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan.
4) Pelatihan ketrampilan usaha pertanian dan peternakan.
5) Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di
pedesaan.
6) Pengembangan lembaga ekonomi.
f. Program Pengembangan Data, dengan indikasi kegiatan
antara lain sebagai berikut:
1) Pendataan profil desa dan kelurahan.
g. Program Pengentasan Kemiskinan, dengan indikasi kegiatan
sebagaiberikut:
1) Unit pengaduan masyarakat dan pemantauan (UPMP) beras
miskin.
2) Penunjangan administrasi pemugaran perumahan penduduk
miskin.
3) Pelatihan kader posyandu menuju sistem informasi posyandu
(SIP).
23. Statistik
Kebijakan ini menekankan pada peningkatan kesediaan data yang
canggih dan aktual serta dapat mudah diakses secara cepat dan
tepat.
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VII - 55
a. Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik
Daerah, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah.
2) Pengelolaan, updating dan analisis data statistik daerah.
3) Penyusunan dan pengumpulan data PDRB.
4) Pengolahan, updating dan analisis data PDRB.
24. Kearsipan
Penekanan kebijakan ini antara lain untuk menyiapkan kegiatan
Kearsipan dan penyimpanan secara bertanggung jawab secara
normatif dan aman.
a. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan,
dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Pembangunan database informasi kearsipan.
2) Pengumpulan data.
3) Pengklasifikasian data.
4) Penyusunan sistem katalog data.
5) Pengadaan sarana penyimpanan.
b. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip
Daerah, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip.
2) Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah.
3) Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk
informatika.
4) Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data.
c. Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan
Prasarana Kearsipan, dengan indikasi kegiatan antara lain
sebagai berikut:
1) Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan
penyimpanan arsip.
2) Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah.
VII - 56 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data.
d. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi,
dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Penyusun dan penerbitan naskah sumber arsip.
2) Penyediaan sarana layanan informasi arsip.
3) Sosialisasi/penyusunan kearsipan dilingkungan instansi
pemerintah/ swasta.
e. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip
Daerah, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Penyempurnaan otomasi arsip aktif dan in-aktif.
f. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi,
dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Pelatihan arsip in-aktif bagi TU SMP/SMU/SMK Negeri/swasta
se-Kab. Grobogan.
2) Pameran Ketrampilan.
25. Komunikasi dan Informatika
Penekanan arah kebijakan ini antara lain peningkatan kualitas
Informasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan
Media Massa, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai
berikut:
1) Fasilitasi penyempurnaan peraturan perundangan penyiaran
dan KMIP.
2) Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan
informasi.
3) Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan
informasi.
4) Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi.
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VII - 57
b. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi
dan Informasi, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai
berikut:
1) Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi.
c. Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan
Informasi, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai
berikut:
1) Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi.
d. Kerjasama Informasi dan Media Massa, dengan indikasi
kegiatan sebagai berikut:
1) Penyebarluasan informasi pembangunan daerah.
2) Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah
daerah.
3) Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi
masyarakat.
4) Sosialisasi ketentuan mengenai Cukai Tembakau.
e. Program Penguatan Kelembagaan dalam Pengelolaan
Komunikasi dan Informasi Daerah, dengan indikasi
kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) koordinasi kehumasan daerah Kabupaten Grobogan.
2) Koordinasi bidang komunikasi dan informasi antar lintas
SKPD, lintas instansi vertikal di daerah, BUMD, dan swasta
lokal di Kabupaten Grobogan.
3) Penguatan sinergitas dan kemitraan pemerintah dan media
massa.
4) Pengelolan komunikasi dan informasi dalam menangani
situasi krisis.
5) Penataan perpustakaan dan pengembangan perpustakaan
elektronik.
VII - 58 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
f. Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur pada
SKPD yang Menangani Urusan Bidang Komunikasi dan
Informasi di Daerah, dengan indikasi kegiatan antara lain
sebagai berikut:
1) Lokakarya aparatur kehumasan Kabupaten Grobogan dalam
rangka publikasi kebijakan strategi pemerintah.
2) Asistensi bimbingan teknis bidang manajemen komunikasi
publik.
3) Asistensi bimbingan teknis bidang teknik jurnalistik.
4) Asistensi bimbingan teknis bidang analisis media.
5) Asistensi bimbingan teknis bidang komunikasi organisasi.
g. Program Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan
Informatika Daerah, dengan indikasi kegiatan antara lain
sebagai berikut:
1) Penyusunan standar dokumentasi dan publikasi isu-isu
strategis daerah.
2) Penyusunan standar kompetensi bidang kehumasan.
3) Penyediaan dan pendayagunaan teknologi informasi dan
komunikasi.
4) Pelayanan informasi aktual media massa cetak dan
elektronik.
26. Perpustakaan
Penekanan arah kebijakan ini antara lain mengembangkan sarana
dan prasarana perpustakaan serta meningkatkan kualitas
pelayanan kepada masyarakat pembaca.
a. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai
berikut:
1) Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk
mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar.
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VII - 59
2) Pengembangan minat dan budaya baca.
3) Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan
umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan
perpustakaan masyarakat.
b. Program Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Pustaka,
dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Pendataan karya cetak dan karya rekam.
2) Serah dan simpan karya cetak dan karya rekam.
3) Pelestarian karya cetak dan karya rekam.
7.2.2.2 Pelayanan Urusan Pilihan
1. Pertanian
Penekanan kebijakan disini antara lain mengembangkan agribisnis
untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing usaha dan produk
pertanian.
a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, dengan
indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Pelatihan petani dan pelaku agribisnis.
2) Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis.
3) Peningkatan kemampuan lembaga petani.
4) Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani dan
kelompok tani.
5) Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktifitas
lahan tidur.
b. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan, dengan indikasi
kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi
pertanian/ perkebunan.
VII - 60 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
2) Fasilitasi kerjasama regional/nasional/internasional
penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan
komplementer.
3) Pembangunan sarana dan prasarana pasar
kecamatan/perdesaan produksi hasil pertanian/perkebunan.
4) Pembangunan pusat-pusat etalase/eksebisi/promosi atas hasil
produksi pertanian/perkebunan.
c. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/
Perkebunan/ Peternakan, dengan indikasi kegiatan antara
lain sebagai berikut:
1) Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/
perkebunan tepat guna.
2) Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/
perkebunan tepat guna.
3) Pemeliharaan rutin /berkala sarana dan prasarana teknologi
pertanian /perkebunan tepat guna.
4) Penyuluhan penerapan teknologi pertanian perkebunan tepat
guna.
d. Program Pemberdayaan Penyuluh Lapangan, dengan
indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/
perkebunan.
2) Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/
perkebunan.
3) Penyuluh dan pendamping bagi pertanian /perkebunan.
4) Bantuan operasional pos penyuluh desa.
d. Program Peningkatan Produksi Pertanian, Perkebunan
dan Peternakan untuk Mencapai Swasembada
Berkelanjutan, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai
berikut:
1) Penyuluhan peningkatan produksi pertanian /perkebunan.
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VII - 61
2) Penyediaan sarana produksi pertanian dan perkebunan.
3) Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan.
f. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak,
dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Pendataan masalah peternakan.
2) Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular
ternak.
3) Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik.
4) Pengawasan perdagangan ternak antar daerah.
g. Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, dengan indikasi
kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak.
2) Pembibitan dan perawatan ternak.
3) Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat.
4) Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan
kepada masyarakat.
h. Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan, dengan
indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat
guna.
2) Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat
guna.
3) Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi
peternakan tepat guna.
i. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan,
dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi
peternakan.
2) Fasilitasi kerjasama regional/nasional/internasional
penyediaan hasil produksi peternakan komplementer.
VII - 62 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
3) Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil
peternakan.
4) Pembangunan pusat-pusat etalase/eksebisi/promosi atas
hasil produksi peternakan.
j. Program Pengembangan Jaringan Irigasi, dengan indikasi
kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Rehabilitasi jaringan irigasi di tingkat usahatani.
2) Rehabilitasi jaringan irigasi desa.
3) Pengembangan irigasi partisipatif.
4) Pengembangan irigasi tanah dangkal.
k. Program Pengembangan Pertanian Organik dan
Pengembangan Agribisnis, dengan indikasi kegiatan antara
lain sebagai berikut:
1) Pengembangan rumah kompos.
2) Pengadaan soil test kit.
3) Pelatihan untuk petugas dan petani.
4) Kegiatan penanganan panen,pasca panen dan pemasaran
tanaman pangan dan hortikultura.
l. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani,
dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Peningkatan kapasitas kelembagaan pos penyuluhan desa
(Posluhdes), Balai penyuluhan dan badan pelaksana
penyuluhan (Bapeluh).
2) Peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok tani (Poktan)
dan gabungan kelompok tani (Gapoktan).
3) Peningkatan pemberdayaan kontak tani nelayan andalan
(KTNA), Asosiasi petani.
4) Peningkatan kapasitas organisasi penyuluh swadaya,
swakarsa dan swasta.
5) Peningkatan kapasitas penyuluh swadaya swakarsa dan
swasta.
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VII - 63
m. Program Penyediaan Sarana Produksi Pertanian, dengan
indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Fasilitasi pelatihan dan penyediaan alat mesin hand tractor.
2) Penyediaan pompa air, cultivator, hand sprayer, power
sprayer.
3) Penyediaan alat pasca panen: terpal, pedal threser.
n. Program Pencegahan dan Penanggulangan Hama dan
Penyakit Pertanian/ Perkebunan, dengan indikasi kegiatan
antara lain sebagai berikut:
1) Pengelolaan sekolah lapang iklim.
2) Pengelolaan sekolah lapang pengendalian hama penyakit
(SLPHP).
3) Pengawasan pestisida.
4) Pengawasan jalur benih antar lapang (JABAL).
5) Peningkatan pemberdayaan petugas pengendali organisme.
p. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri
Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian, dengan
indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Pengembangan pemasaran domestik.
2. Kehutanan
Kebijakan urusan ini antara lain peningkatan kualitas produk kehu
tanan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.
a. Program Rehabilitasi dan Peningkatan Sumber Daya
Hutan dan Lahan, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai
berikut:
1) Pembentukan kesatuan pengelolaan hutan produksi.
2) Pengembangan hutan tanaman.
3) Pengembangan hasil hutan non kayu.
4) Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan.
VII - 64 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya
Alam dan Hutan, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai
berikut:
1) Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
2) Sosialisasi pencegahan dan dampak kebakaran hutan dan
lahan.
3) Bimbingan teknis pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
4) Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
c. Program Pelayanan Publik Urusan Kehutanan, dengan
indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Sosialisasi peraturan perundang-undangan mengenai
penatausahaan kayu.
2) Pelayanan pemberian ijin tebang dan ijin angkut kayu
rakyat/milik pribadi.
3) Pelayanan pemeriksaan dan pengesahan hasil hutan.
d. Program Pengembangan Sistem Informasi Geografi
Kehutanan, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai
berikut:
1) Pembuatan peta-peta tematik kehutanan secara digital.
2) Penyusunan data dan statistik kehutanan.
e. Program Pemanfaatan Kawasan Hutan Industri, dengan
indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Pertanian tanaman palawija, padi gogorancah.
f. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dengan indikasi
kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan
hutan.
2) Pembuatan bibit /benih tanaman kehutanan.
3) Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan
wisata.
4) Pemeliharaan kawasan hutan industri dan hutan wisata.
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VII - 65
g. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil
Hutan, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Penyusunan peraturan daerah mengenai pengelolaan
industri hasil hutan.
2) Sosialisasi peraturan daerah mengenai pengelolaan industri
hasil hutan.
3) Pengawasan dan penertiban pelaksanaan peraturan daerah
mengenai pengelolaan industri hasil hutan.
4) Perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil hutan
5) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
h. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan,
dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Pengembangan hutan masyarakat adat.
2) Pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat.
3) Perencanaan RHL.
i. Program Pelayanan Publik Urusan Kehutanan, dengan
indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Sosialisasi peraturan perundang-undangan mengenai
penatausahaan kayu.
2) Pelayanan pemberian ijin tebang dan ijin angkut kayu
rakyat/milik pribadi.
3) Pelayanan pemeriksaan dan pengesahan hasil hutan
j. Program Pengendalian Kebakaran Hutan, dengan indikasi
kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Pengadaan alat pemadam kebakaran hutan.
2) Pemetaan kawasan rawan kebakaran hutan.
3) Koordinasi pengendalian kebakaran hutan.
4) Penyusunan norma, standar, prosedur dan manual
pengendalian kebakaran hutan.
5) Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan.
VII - 66 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
3. Energi dan Sumber Daya Mineral
Penekanan kebijakan ini antara lain untuk meningkatkan
pengelolaan dan pengawasan sumber daya alam dan mencari
energi alternatif yang mungkin dapat dikembangkan.
a. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang
Pertambangan, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai
berikut:
1) Penyusunan regulasi mengenai kegiatan penambangan
bahan galian C.
2) Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan
galian C.
3) Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan
galian C.
4) Koordinasi dan pendataan tentang hasil reproduksi dibidang
pertambangan.
5) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan
galian C.
b. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat
yang Berpotensi Merusak Lingkungan, dengan indikasi
kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat.
2) Monitoring, evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan
lingkungan akibat pertambangan rakyat.
3) Penyebaran peta daerah rawan bencana alam geologi.
c. Program Peningkatan Pelayanan Usaha Pertambangan,
dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Pembinaan dan pengawasan usaha di minyak dan gas hulu
dan hilir.
d. Program Peningkatan Regulasi Energi Sumber Daya dan
Mineral, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Regulasi pertambangan umum.
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VII - 67
e. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan dan Migas, dengan indikasi antara lain
kegiatan sebagai berikut:
1) Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan.
2) Pembinaan dan pengembangan tenaga listrik pedesaan.
3) Inventarisasi jaringan listrik pedesaan.
4) Pemeliharaan penerangan jaringan listrik (PJU).
5) Pengawasan keselamatan kerja dan pengendalian usaha
kelistrikan.
f. Program Pengelolaan dan Pengembangan Potensi dan
Teknologi Geologi, dengan indikasi kegiatan antara lain
sebagai berikut:
1) Pembangunan sumur bor di daerah rawan kekeringan.
2) Pembangunan sumur pantau dan ABT.
3) Pemetaan cekungan air tanah (CAT).
4) Monitoring, pengawasan dan pelaporan bidang geologi.
4. Pariwisata
Kebijakan dalam urusan ini antara lain mengembangkan
potensi Pariwisata berdasarkan konsep pengembangan wilayah
pariwisata yang konseptual dan terkait dengan wilayah lain.
a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, dengan
indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Analisis pasar untuk promosi dan pemasaran objek
pariwisata.
2) Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam
pemasaran pariwisata.
3) Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata.
4) Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata.
b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, dengan
indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
VII - 68 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
1) Pengembangan objek pariwisata unggulan.
2) Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata.
3) Pengembangan jenis paket wisata unggulan.
4) Pelaksanaan koordinasi pembangunan obyek pariwisata
dengan lembaga/dunia usaha.
c. Program Pengembangan Kemitraan, dengan indikasi
kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Pengembangan dan penguatan informasi dan database.
2) Pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan
pariwisata.
3) Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata
bekerjasama dengan lembaga lainnya.
4) Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku
industri pariwisata dan budaya.
5. Perikanan
Penekanan kebijakan ini antara lain memanfaatkan sumber-sumber
air dan perairan umum untuk budidaya perikanan.
a. Program Pengembangan Budidaya Perikanan, dengan
indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Pengembangan bibit ikan unggul.
2) Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan.
3) Pembinaan dan pengembangan perikanan.
4) Penjajakan teknologi perikanan.
b. Program Pengembangan Perikanan Tangkap, dengan
indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap.
2) Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan
tangkap.
3) Pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap.
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VII - 69
c. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan,
dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Kajian sistem penyuluhan perikanan.
2) Penyuluhan penerapan teknologi tepat guna perikanan.
3) Promosi hasil perikanan.
4) Pelatihan petani ikan.
d. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran
Produksi Perikanan, dengan indikasi kegiatan antara lain
sebagai berikut:
1) Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi
perikanan.
6. Perdagangan
Penekanan kebijakan ini antara lain pengembangan jaringan
kemitraan berusaha, juga permodalan di bidang perdagangan
untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
a. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai
berikut:
1) Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga
perlindungan konsumen.
2) Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan
pengaduan konsumen.
3) Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa.
4) Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemeteorologian
daerah.
b. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor,
dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan
industry.
VII - 70 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
2) Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan dalam
negeri.
3) Sosialiasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen
ekspor dan impor.
4) Pengembangan database informasi potensi unggulan.
c. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam
Negeri, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan
pelaksanaan operasional.
2) Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha.
3) Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk.
4) Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan.
d. Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan,
dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan.
2) Penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan
asongan.
3) Penataan tempat berusaha bagi-pedagang kakilima dan
asongan.
7. Perindustrian
Kebijakan ini antara lain untuk pengembangan strategi pemasaran
dan pengembangan industri dalam menghadapi globalisasi dan
persaingan yang sangat ketat.
a. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produk,
dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Koordinasi modal ventura bagi industri berbasis teknologi.
2) Pelayanan pengembangan modal ventura dan incubator.
3) Pengembangan infrastruktur kelembagaan standarisasi.
4) Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi,
pengujian dan kualitas.
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VII - 71
b. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah,
dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Fasilitasi bagi industri kecil menengah terbadap pemanfaatan
sumber daya.
2) Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat
jaringan klaster industri.
3) Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang
industri kecil dan menengah.
c. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri,
dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Pembinaan kemampuan teknologi industri.
2) Pengembangan dan pelayanan teknologi industri.
3) Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing
industri manufaktur.
4) Peluasan penerapan standar produksi industri manufaktur.
d. Program Penataan Struktur Industri, dengan indikasi
kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Kebijakan keterkaitan industri hulu-hilir.
2) Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri.
3) Pembinaan keterkaitan produk hulu hilir.
e. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri
Potensial, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Pembangunan akses transportasi sentra-sentra industri
potensial.
2) Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat.
f. Program Peningkatan SDM, Pelatihan dan Bantuan
Peralatan Industri, dengan kegiatan antara lain:
1) Kegiatan peningkatan ketrampilan pengembangan SDM
industri kecil dan menengah aneka industri di Grobogan.
VII - 72 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
8. Transmigrasi
Penekanan kebijakan ini antara lain pengembangan program-
program dan kegiatan transmigrasi yang lebih riel dan produktif
sehingga dapat meningkatkan para transmigran.
a. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi, dengan
indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Penguatan SDM Pemerintah Daerah dan masyarakat
transmigrasi di kawasan transmigrasi di perbatasan.
2) Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan
antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan
transmigrasi.
3) Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial
ekonomi di kawasan transmigrasi.
4) Penyediaan lembaga keuangan daerah yang membantu
modal usaha di kawasan transmigrasi.
5) Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan
transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM.
b. Program Transmigrasi Regional, dengan indikasi kegiatan
antara lain sebagai berikut:
1) Penyuluhan transmigrasi regional.
2) Pelatihan transmigrasi regional.
Untuk mengetahui bagaimana hubungan antara sasaran, arah
kebijakan, indikator kinerja dan program-program pembangunan seperti
tabel berikut ini:
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VII - 73
7.3. Matriks Hubungan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan di Kabupaten Grobogan
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GROBOGAN1. URUSAN PENDIDIKAN
NO. SASARAN ARAH KEBIJAKANINDIKATOR
KINERJA
CAPAIAN KINERJA PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
BIDANGURUSAN
SKPDKONDISIAWAL
KONDISIAKHIR
1. Meratanya kesempatanmemperoleh pendidikan anakusia dini
Perluasan dan pemerataankesempatan memperolehpendidikan anak usia dini
Jumlah sekolahpendidikan anak usiadini
200 260 Pendidikan anak usiadini
Pendidikan DinasPendidikan
2. Tuntasnya wajib belajarpendidikan dasar 9 tahun
Penuntasan wajib belajarpendidikan dasar 9 tahun
APK SMP/MTs 113,28 116,8 Wajib belajarpendidikan dasar 9tahun
Pendidikan DinasPendidikan
3. Meningkatnya kualitaspendidikan menengah
Peningkatan kualitas pendidikanmenengah keatas
APK SMA / SMK / MA 34,51 50,6 Peningkatanpendidikan menengah
Pendidikan DinasPendidikan
4. Berdayanya lembagapendidikan non formal
Pemberdayaan lembagapendidikan non formal
Jumlah pendidikannon formal
47 58 Pendidikan non formal Pendidikan DinasPendidikan
5. Meningkatkan pendidikan luarbiasa
Peningkatan pendidikan luarbiasa
Berkembangnyaforum masyarakatpeduli bangsa
1 3 Pendidikan luar biasa Pendidikan DinasPendidikan
6. Meningkatnya kualitaspendidikan
Peningkatan kualitas pendidikandan tenaga kependidikan
Rata – rata lamasekolah
6,15 5,2 Peningkatan mutupendidik dan tenagakependidikan
Pendidikan DinasPendidikan
7. Meningkatnya manajemenpendidikan
Meningkatnya pelayananpendidikan
Penerapan sisteminformasi manajemenpendidikan
3 6 Manajemen pelayananpendidikan
Pendidikan DinasPendidikan
8. Meningkatnya pembinaanpemuda dan olahraga
Meningkatnya pembinaanpemuda dan keolahragaan
Pembinaan organisasikepemudaan
2 4 Peningkatanpembinaan pemudadan keolahragaan
Pendidikan DinasPendidikan
VII - 74 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GROBOGAN2. URUSAN KESEHATAN
a.Dinas Kesehatan
NO. SASARAN ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJACAPAIAN KINERJA
PROGRAMPEMBANGUNAN DAERAH
BIDANGURUSAN
SKPDKONDISIAWAL
KONDISIAKHIR
1. Terjaminnya ketersediaanpemerataan danketerjangkauan obat danperbekalan kesehatan
Menjamin ketersediaanpemerataan dan keterjangkauanobat dan perbekalan kesehatan
Pengadaan obat danperbekalan kesehatan
Cukup Sangat cukupdanterdistribusilancar
Program obat danperbekalan kesehatan
Kesehatan DINKES
2. Berdaya individu keluarga danmasyarakat
Pemberdayaan individu,keluarga dan masyarakat agarmampu menumbuhkanperlakuan hidup sehat
Revitalisasi kesehatanmasyarakat
Jalan Adanyaregulasikesehatanmasyarakat
Program upaya kesehatanmasyarakat
Kesehatan DINKES
3. Terjaminnya keselamatan ibumelahirkan dan anak
Peningkatan keselamatan ibumelahirkan dan anak
AKB ( /1000 KH )AKI (/100000 KH)
8,1213
2,4215
Program peningkatankeselamatan ibu melahirkandan anak
Kesehatan DINKES
4. Meningkatkan status gizikeluarga dan masyarakat
Peningkatan perbaikan statusgizi keluarga dan masyarakat
- TB Paru- Angka kesakitan DBD- Prevalensi gizi buruk
13,57 %3,40 %
0,13 %
8,2 %1,20 %
0,9 %
Program perbaikan gizimasyarakat
Kesehatan DINKES
5. Berdayanya masyarakatdalam menangani kesehatan
Peningkatan penyuluhankesehatan dan pemberdayaanmasyarakat
Jumlah posyandu 1606 1700(paripurna)
Program peningkatanpenyuluhan dan promosikesehatan danpemberdayaan masyarakat
Kesehatan DINKES
6. Meningkatnya kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM danpelayanan anak balita
- Dokter ahli dalam- Dokter mata- Dokter kandungan- Dokter gigi
82714
1241020
Program peningkatankualitas SDM dan pelayanankesehatan anak balita
Kesehatan DINKES
7. Meningkatnya lingkungansehat
Meningkatkan lingkungan sehat Denplat lingkungansehat
8 12 Program pengembanganlingkungan sehat
Kesehatan DINKES
8. Menurunnya kasus penyakitmenular
Penurunan kasus penyakitmenular
Konsumsi garamyodiumABK
67,12 %
10,62/1000KH
63,39 %
8/1000 KH
Program pencegahan danpenanggulangan penyakitmenular
Kesehatan DINKES
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VII - 75
9. Adanya standarisasipelayanan kesehatanpenduduk miskin
Meningkatkan kesehatanpenduduk miskin
Penyusunan standaranalisis belanjapelayanan kesehatan
Belum Sudah disusun Program standarisasipelayanan kesehatanpenduduk miskin
Kesehatan DINKES
10. Meningkatnya pelayanankesehatan penduduk miskin
Peningkatan pelayanankesehatan penduduk miskin
- Desa vokasi- Target penemuan TB
Paru- Prevalensi malaria
140 desa31,1
0,078
210 desa40,8
0,035
Program pelayanankesehatan penduduk miskin
Kesehatan DINKES
11. Meningkatnya kemitraanpelayanan kesehatan
Meningkatkan kemitraanpelayanan kesehatan
Angka kesakitan 50,36 per100.000penduduk
21,45 per100.000penduduk
Program kemitraanpeningkatan pelayanankesehatan
Kesehatan DINKES
12. Meningkatnya sarana danprasarana kesehatan dipuskesmas
Peningkatan dan perbaikansarana dan prasaranapuskesmas dan jaringannya
Kegiatan DAK bidangkesehatan
Terprogram Meningkat Program peningkatan danperbaikan sarana danprasarana puskesmas /puskesmas pembantu danjaringannya
Kesehatan DINKES
13. Meningkatnya sarana danprasarana di Rumah Sakit
Peningkatan sarana danprasarana di Rumah Sakit
- Pembangunangudang obat
- Pembangunan ruangrawat
Terprogram
Terprogram
Meningkat
Meningkat
Program pengadaan saranadan prasarana rumah sakit
Kesehatan DINKES
14. Meningkatnya pengawasanobat
Peningkatan pengawasan obatdan makanan
-Lancarnya distribusiObat dan makanan
12 kali 20 kali Program pengawasan obatdan makanan
Kesehatan DINKES
15. Mengoptimalkannya sumberdaya yang ada
Pendayagunaan SDM yang ada -kinerja dankedisiplinannyameningkat
Kinerja jalan Meningkatnya kinerja
Program peningkatankapasitas SDA
Kesehatan DINKES
16 Ketersediaan biayaoperasional dan pemeliharaanRS
Meningkatkan biayapemeiharaan RS
Terpenuhinya danakesehatan di RS
Terprogram Meningkat Program peningkatan saranadan prasarana RS
kesehatan RSD
VII - 76 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GROBOGANb. RSUD Dr. SOEDJATI S. (BLUD)
NO. SASARAN ARAH KEBIJAKANINDIKATOR
KINERJA
CAPAIAN KINERJA PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
BIDANGURUSAN
SKPDKONDISIAWAL
KONDISIAKHIR
1. Meningkatnya standarpelayanan minimal kepadamasyarakat
Meningkatkan standar pelayananminimal kepada masyarakat
Mantapnya standarPelayanan kepadamasyarakat
Adapelayanan
Mantapnyapelayanan
Program upayakesehatan masyarakat
Kesehatan RSUD Dr.Soedjati S.
2. Meningkatnya pelayananKesehatan kepada masyarkat
Meningkatkan upaya pelayanankesehatan kepadaMasyarakat.
Mantapnya promosiPelayanan kepadamasyarakat
terprogram meningkat Program promosikesehatan danpemberdayaanmasyarakat
Kesehatan RSUD Dr.Soedjati S.
3. Mengoptimalkannya pelayanankesehatan kepada masyarakat
Meningkatkan upaya pelayanankepada masyarakat
Meningkatnya derajatkesehatanmasyarakat
terprogram Regulasi Program pencegahandan penanggulanganpenyakit menular
Kesehatan RSUD Dr.Soedjati S.
4. Mengembangkan standarisasipelayanan masyarakat
Tersusunnya standarisasi pelayanan kesehatan kepadamasyarakat
Evaluasi danpengembanganstandar
1 kali 3 kali Program standarisasipelayanan kesehatan
Kesehatan RSUD Dr.Soedjati S.
5. Meningkatkan peran sertamasyarakat dalam mengobatipenduduk miskin
Meningkatkan optimalisasiPelayanan kesehatan
Lancarnya pelayanankesehatan kepadapenduduk miskin
berjalan Sangatlancar
Program pelayanankesehatan pendudukmiskin
Kesehatan RSUD Dr.Soedjati S.
6. Meningkatnya pelayanankesehatan kepada masyarakat.
Meningkatkan upaya pelayanankesehatan secara profesional danberkualitas
Lancarnyapemeliharaan rutinberbagai peralatanmedis.
Peralatancukup
meningkat Program pengadaan,peningkatan saranadan prasarana rumahsakit/rumah sakit jiwa /rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
Kesehatan RSUD Dr.Soedjati S.
7. Meningkatkan upayapelayanan kesehatan kepadamasyarakat
Meningkatnya sarana danprasarana kesehatan
Semakin meningkatkan pelayanankesehatan kepadamasyarakat
cukup Sangatmemadai
Program pe-meliharaan sarprasrumah sakit /rumahsakit jiwa/rumah sakitparu-parurumah sakit mata
Kesehatan RSUD Dr.Soedjati S.
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VII - 77
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GROBOGAN3. URUSAN PEKERJAAN UMUM
NO. SASARAN ARAH KEBIJAKANINDIKATOR
KINERJA
CAPAIAN KINERJA PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
BIDANGURUSAN
SKPDKONDISIAWAL
KONDISIAKHIR
A. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan1. Meningkatnya
pembangunan prasaranafasilitas perhubungan
Meningkatnyapembangunan prasaranafasilitas perhubungan
Pembangunan jalandan jembatan
Meningkat Meningkat terus Programpembangunanprasarana fasilitasperhubungan
PU Dinas Cipta karya
2. Meningkatnyapembangunan salurandrainase
Meningkatkanpembangunan salurandrainase
Pembangunansaluran drainase
45 % 65 % Programpembangunan salurandrainase
PU Dinas Cipta karya
3. Mewujudkan kondisiwilayah yang lebih hijau
Terwujudnya wilayah yanglebih hijau
Terarahnyapembangunandaerah sesuaiRTRW
35 % 65% Programpengembanganwilayah strategis dancepat tumbuh
PU Dinas Cipta karya
B. Dinas Bina Marga1. Meningkatkan kualitas dan
kuantitas pembangunanjalan
Meningkatnya kualitas dankuantitas pem-bangunanjalan
Meningkatnyakualitas jalan
45% 60% Program peningkatanJalan dan Jembatan
PU Dinas Bina Marga
2. Meningkatnyapembangunan talud /bronjong
Meningkatkanpembangunan talud /bronjong
Pembangunan turap/ talud
25 % 40 % Programpembangunan turap /talud / bronjong
PU Dinas Bina Marga
3. Meningkatnyapemeliharaan jalan danjembatan
Meningkatkan pemeliharaanjalan dan jembatan
Pemeliharaan jalandan jembatan
48 % 60 % Program pemeliharaanjalan dan jembatan
PU Dinas Bina Marga
4. Meningkatnya inspeksikondisi jalan dan jembatan
Meningkatkan inspeksikondisi jalan dan jembatan
Panjang jalan 213,8 km 345,6 km Program inspeksikondisi jalan danjembatan
PU Dinas Bina Marga
5. Meningkatnya tanggapdarurat jalan dan jembatan
Meningkatkan tanggapdarurat jalan dan jembatan
Panjang jalan danjembatan
272,2 km 382,4 km Program tanggapdarurat jalan danjembatan
PU Dinas Bina Marga
VII - 78 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
6. Meningkatnyapembangunan sisteminformasi / data base jalandan jembatan
Meningkatkanpembangunan sisteminformasi / data base jalandan jembatan
Kondisi tanggapdarurat
173,4 km 274,5 km Programpembangunan sisteminformasi
PU Dinas Bina Marga
7. Meningkatnya sarana danprasarana kebina-margaan
Meningkatkan sarana danprasarana kebina margaan
Pemeliharaan alat –alat berat
18 29 Program peningkatansarana dan prasaranakebina margaan
PU Dinas Bina Marga
8. Meningkatkan sarana-prasarana ekonomi daerahdi pedesaan
Meningkatnya sarana –prasarana ekonomi daerahdi pedesaan
-Semakin lancarnyaperekonomiandaerah
terprogram Meningkat Programpembangunaninsfrastrukturpedesaan
PU Dinas Bina Marga
C. Dinas Pengairan1. Meningkatnya pengelolaan
jaringan irigasiMeningkatkan pengelolaanjaringan irigasi
Pemeliharanjaringan irigasi
200 km 250 km Programpengembangan danpengelolaan jaringanirigasi
PU Dinas Pengairan
2. Tersedianya pengelolaanair baku
Penyediaan danpengelolaan air baku
Pembangunansumur air tanah
20 35 Program penyediaandan pengolahan airbaku
PU Dinas Pengairan
3. Meningkatnya konservasisungai danau dan sumberdaya air
Peningkatan konservasisungai danau dan sumberdaya air
Pembangunanembung
3 9 Programpengembangankonservasi sungaidanau dan sumberdaya air
PU Dinas Pengairan
4. Berkembangnya kinerjapengelolaan air minumdan air limbah
Mengembangkan kinerjapengelolaan air minum danair limbah
Pembinaan teknikpengolahan airlimbah
5 9 Programpengembangan kinerjapengelolaan air minumdan air limbah
PU Dinas Pengairan
5. Terkendalinya banjir Pengendalian banjir Reservoirpengendalian banjir
20 28 Program pengendalianbanjir
PU Dinas Pengairan
6. Tercapainyapengembangan wilayahstrategis dan cepattumbuh
Memacu pengembanganwilayah strategis dan cepattumbuh
Peningkataninfrastruktur
6 % Meningkat Programpengembanganwilayah strategis dancepat tumbuh
PU Dinas Pengairan
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VII - 79
7. Meningkatnyapembangunan infrastrukturpedesaan
Meningkatkanpembangunan infrastrukturpedesaan
Sarana danprasarana air bersihpedesaan
3 % Meningkat Programpembangunaninfrastruktur pedesaan
PU Dinas Pengairan
8. Meningkatnyapembangunan jalan danjembatan
Meningkatkanpembangunan jalan danjembatan
Pembangunan jalanlingkunganpermukiman
4 % Meningkat Programpembangunan jalanlingkungan
PU Dinas Pengairan
9. Meningkatkan kualitasjasa konstruksi
Meningkatnya kualitasJasa konstruksi
Meningkatnyakualitas jalan
terprogram Regulasi Pengaturan jasakonstruksi
PU Dinas Pengairan
10 Ditetapkan MOU antarapengelola sarana danprasarana dengan jaringanirigasi
Ditetapkannya MOUantara pengelola saranadengan jaringan irigasi
Adanya MOU 1 kali 2 kali Programpengembanganjaringan irigasi, rawa,dan jaringan lainnya.
PU Dinas Pengairan
VII - 80 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GROBOGAN4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT
NO. SASARAN ARAH KEBIJAKANINDIKATOR
KINERJA
CAPAIAN KINERJA PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
BIDANGURUSAN
SKPDKONDISIAWAL
KONDISIAKHIR
1. Berkembangnyaperumahan
Tercukupinya kebutuhanperumahan
Pengembangansarana danprasarana rumahsederhana
187 256 Programpengembanganperumahan
Perumahan Dinas CiptakaryaTRK
2. Terwujudnya lingkunganyang sehat
Mewujudkan lingkunganyang sehat
- Pengawasankualitaslingkungan yangsehat
- Pelayanan airbersih
18 unit
16 %
45 unit
26 %
Program lingkungansehat
Perumahan Dinas CiptakaryaTRK
3. Terberdayanya komunitasperumahan
Pemberdayaan komunitasperumahan
Sistem pemberiankredit pemilikanrumah
38 unit 80 unit Programpemberdayaankomunitas perumahan
Perumahan Dinas CiptakaryaTRK
4. Meningkatnya penataanperumahan
Peningkatan penataanperumahan
Stimulasi rehabilitasirumah akibatbencana alam
85 unit 112 unit Program perbaikandan penataanperumahan
Perumahan Dinas CiptakaryaTRK
5. Meningkatnya pengelolaanareal pemakaman
Peningkatan pengelolaanareal pemakaman
Penataan arealpemakaman
5 unit 18 unit Program pengelolaanareal pemakaman
Perumahan Dinas CiptakaryaTRK
6. Meningkatnya pelayananumum
Meningkatkan pelayananumum
Lancarnyapembayaranretribusi kebersihan
Program Meningkat Program pelayananumum
Perumahan Dinas CiptakaryaTRK
7. Meningkatkan ketrampi lanpenanganan bahayakebakaran
Meningkatnya ketrampilanSDM yangMenangani bahayakebakaran
Seringnya dilaku-kan deklat
3 kali 7 kali Program peningkatankesiagaan danpencegahan bahayakebakaran
Perumahan Dinas CiptakaryaTRK
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VII - 81
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GROBOGAN5. URUSAN PENATAAN RUANG
NO. SASARAN ARAH KEBIJAKANINDIKATOR
KINERJA
CAPAIAN KINERJA PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
BIDANGURUSAN
SKPDKONDISIAWAL
KONDISIAKHIR
1. Berkembangnya kinerjapengelolaan persampahan
Mengembangkan kinerjapengelolaan persampahan
Manajemenpengelolaanpersampahan
Terprogram Meningkat Programpengembangan kinerjapengelolaanpersampahan
Tata Ruang Bappeda
2. Meningkatnyaperencanaan tata ruang
Meningkatkan perencanaantata ruang
Penetapankebijakan RTRK
3 kecamatan 10 kecamatan Program perencanaantata ruang
Tata Ruang Bappeda
3. Meningkatnyapemanfaatan ruang
Meningkatkan pemanfaatanruang
Standar dan criteriapemanfaatan ruang
Terprogram Rugulasi Program pemanfaatanruang
Tata Ruang Bappeda
4. Terkendalinyapemanfaatan ruang
Pengendalian pemanfaatanruang
Pengawasanpemanfaatan ruang
Terprogram Regulasi Program pengendalianpemanfaatan ruang
Tata Ruang Bappeda
5. Meningkatnya pengelolaanruang terbuka hijau
Meningkatkan pengelolaanruang terbuka hijau
Penataan ruangterbuka hijau
4 unit 9 unit Program pengelolaanruang terbuka hijau
Tata Ruang Bappeda
VII - 82 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GROBOGAN6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NO. SASARAN ARAH KEBIJAKANINDIKATOR
KINERJA
CAPAIAN KINERJA PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
BIDANGURUSAN
SKPDKONDISIAWAL
KONDISIAKHIR
1. Tertatanyapengembangan data
Pengembangan data Analisa data 2 unit 8 unit Programpengembangan data /informasi
PerencanaanPembangunan
Bappeda
2. Meningkatnya kerjasamapembangunan
Meningkatkan kerjasamapembangunan
Kerjasamapembangunan antardaerah
3 unit 6 unit Program kerjasamapembangunan
PerencanaanPembangunan
Bappeda
3. Meningkatnyapengembangan wilayahperbatasan
Meningkatkanpengembangan wilayahperbatasan
Penetapan rencanatata ruangperbatasan
1 unit 5 unit Programpengembanganwilayah perbatasan
PerencanaanPembangunan
Bappeda
4. Berkembangnya wilayahstrategis dan cepattumbuh
Meningkatkanpengembangan wilayahstrategis dan cepat tumbuh
Penetapan rencanatata ruang wilayahstrategis
2 unit 12 unit Program perencanaanpengembanganwilayah strategis dancepat tumbuh
PerencanaanPembangunan
Bappeda
5. Terencananyapengembangan kota - kota
Meningkatkan perencanaanpengembangan kota - kota
Koordinasiperencanaan kota -kota
Program Regulasi Program perencanaanpengembangan kota –kota
PerencanaanPembangunan
Bappeda
6. Meningkatnya kapasitaskelembagaanperencanaanpembangunan daerah
Meningkatkan kapasitaskelembagaan perencanaanpembangunan daerah
Bintek perencanaanpembangunandaerah
1 kegiatan Peningkatan Program peningkatankapasitaskelembagaanperencanaanpembangunan daerah
PerencanaanPembangunan
Bappeda
7. Meningkatnyaperencanaanpembangunan ekonomi
Meningkatkan perencanaanpembangunan ekonomi
Penyusunanlaporan kinerjapemda
2 kali 4 kali Program perencanaanpembangunanekonomi
PerencanaanPembangunan
Bappeda
8. Meningkatnyaperencanaan sosial danbudaya
Meningkatkan perencanaansosial dan budaya
Perencanaanpembangunanbidang sosial danbudaya
2 kali 6 kali Program perencanaansosial dan budaya
PerencanaanPembangunan
Bappeda
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VII - 83
9. Meningkatnyaperencanaanpembangunan daerah
Meningkatkan perencanaanpembangunan daerah
Monitoring evaluasidan pelaporan
1 kali 4 kali Program perencanaanpembangunan daerah
PerencanaanPembangunan
Bappeda
10. Meningkatnyaperencanaan prasaranawilayah dan sumber dayaalam
Meningkatkan perencanaanprasarana wilayah dansumber daya alam
Penyusunanmasterplanprasaranaperhubungandaerah
1 kali Meningkat Program perencanaanprasarana wilayah dansumber daya alam
PerencanaanPembangunan
Bappeda
11. Meningkatnyaperencanaanpembangunan daerahrawan bencana
Meningkatkan perencanaanpembangunan daerahrawan bencana
Penyusunanmasterplan rawanbencana alam
1 kali Regulasi Program perencanaanprasarana wilayah dansumber daya alam
PerencanaanPembangunan
Bappeda
12. Meningkatnya pelayananadministrasi perkantoran
Meningkatkan pelayananadministrasi perkantoran
Penyediaan alattulis kantor
5 unit 15 unit Program pelayananadministrasiperkantoran
PerencanaanPembangunan
Bappeda
13. Meningkatnya sarana danprasarana aparatur
Meningkatkan sarana danprasarana aparatur
Peralatan gedungkantor
3 unit 10 unit Program peningkatansarana dan prasaranaaparatur
PerencanaanPembangunan
Bappeda
14. Meningkatnya disiplinaparatur
Meningkatkan disiplinaparatur
Pengadaan pakaiankhusus hari – haritertentu
Program Regulasi Program peningkatandisiplin aparatur
PerencanaanPembangunan
Bappeda
15. Meningkatnya kapasitassumber daya aparatur
Meningkatkan kapasitassumber daya aparatur
Diklat SDM Program Regulasi Program peningkatankapasitas sumber dayaaparatur
PerencanaanPembangunan
Bappeda
16. Meningkatnyapengembangan sistempelaporan capaian kinerjadan keuangan
Meningkatkanpengembangan sistempelaporan capaian kinerjadan keuangan
Laporan akuntansitahunan
Tepat waktu Tepat waktu program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaiankinerja dan keuangan
PerencanaanPembangunan
Bappeda
17. Meningkatnyapengembanganpengelolaan keuangandaerah
Meningkatkanpengembanganpengelolaan keuangandaerah
Penyusunan APBD Tepat waktu Tepat waktu Program peningkatandan pengembanganpengelolaan keuangandaerah
PerencanaanPembangunan
Bappeda
18. Perencanaan tata ruang Meningkatkan perencanaantata ruang
Koordinasipenataan ruang
Terprogram Regulasi Program perencanaantata ruang
PerencanaanPembangunan
Bappeda
VII - 84 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GROBOGAN7. URUSAN PERHUBUNGAN
NO. SASARAN ARAH KEBIJAKANINDIKATOR
KINERJA
CAPAIAN KINERJA PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
BIDANGURUSAN
SKPDKONDISIAWAL
KONDISIAKHIR
1. Meningkatnyapembangunan prasaranadan fasilitas perhubungan
Meningkatkanpembangunan prasaranadan fasilitas perhubungan
Penambahanprasaranaperhubungan
terprogram Meningkat Programpembangunanprasarana dan fasilitasperhubungan
Perhubungan Dishub Infokom
2. Meningkatnya rehabilitasidan pemeliharaanprasarana fasilitas LLAJ
Meningkatkan rehabilitasidan pemeliharaanprasarana fasilitas LLAJ
Perlengkapanprasarana jembatantumbang
Terprogram Regulasi Program rehabilitasidan pemeliharaanprasarana dan fasilitasLLAJ
Perhubungan Dishub Infokom
3. Meningkatnya pelayananangkutan
Meningkatkan pelayananangkutan
Temu wicaradengan pengelolaangkutan umum
4 kali 8 kali Program peningkatanpelayanan angkutan
Perhubungan Dishub Infokom
4. Meningkatnyapengamanan lalu lintas
Meningkatkan pengamananlalu lintas
Pengadaan rambuRambu lalu lintasdan marka jalan
3 kali 8 kali Program peningkatandan pengamanan lalulintas
Perhubungan Dishub Infokom
5. Peningkatan kelayakanpengoperasian kendaraanbermotor
Meningkatkan kelayakanpengoperasian kendaraanbermotor
Pelaksanaan ujipetik kendaraanbermotor
6 kali 10 kali Program peningkatankelayakanpengoperasiankendaraan bermotor
Perhubungan Dishub Infokom
6. Berkembangnyakomunikasi, informasi danmedia massa
Mengembangkankomunikasi, informasi danmedia massa
Pembuatan majalahGema Bersemi
12 kali 12 kali Programpengembangankomunikasi, informasidan media massa
Perhubungan Dishub Infokom
7. Terwujudnya kerjasamainformasi dengan mediamassa
Mewujudkan kerjasamainformasi dengan mediamassa
Dialog interaktif diTV
3 kali 6 kali Program kerja samainformasi denganmedia massa
Perhubungan Dishub Infokom
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VII - 85
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GROBOGAN8. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
NO. SASARAN ARAH KEBIJAKANINDIKATOR
KINERJA
CAPAIAN KINERJA PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
BIDANGURUSAN
SKPDKONDISIAWAL
KONDISIAKHIR
1. Terkendalinyapencemaran danperusakan lingkungan
Pengendalian pencemarandan perusakan lingkungan
Kajian dampaklingkungan
4 kali 10 kali Program pengendalianpencemaran danperusakan lingkungan
LingkunganHidup
Badan LH
2. Perlindungan dankonservasi sumber dayaalam
Meningkatkan perlindungandan konservasi sumberdaya alam
Peningkatanpengelolaankawasan konservasi
4 kali 6 kali Programperlingdungan dankonservasi sumberdaya alam
LingkunganHidup
Badan LH
3. Meningkatnya rehabilitasidan pemulihan cadanganSDA
Meningkatkan rehabilitasidan pemulihan cadanganSDA
Rehabilitasi hutandan lahan
30 40 Program rehabilitasidan pemulihancadangan SDA
LingkunganHidup
Badan LH
4. Meningkatnya kualitas danakses informasi SDA danLH
Meningkatkan kualitas danakses informasi SDA danLH
Penguatan jejaringinformasilingkungan pusatdan daerah
6 10 Program peningkatankualitas dan aksesinformasi SDA dan LH
LingkunganHidup
Badan LH
5. Peningkatan pengendalianpolusi
Meningkatkan pengendalianpolusi
Pengujian emisikendaraan bermotor
10 12 Program peningkatanpengendalian polusi
LingkunganHidup
Badan LH
6. Berkembangnyaekowisata dan jasalingkungan
Pengembangan ekowisatadan jasa lingkungan
Pengembanganekowisata dikawasan konservasi
2 kali 4 kali Programpengembanganekowisata dan jasalingkungan
LingkunganHidup
Badan LH
7. Pengelolaan ruangterbuka hijau
Meningkatkan pengelolaanruang terbuka hijau
Penataan ruangterbuka hijau
2 kali 6 kali Program pengelolaanruang terbuka hijau
LingkunganHidup
Badan LH
8. Meningkatkan kelestarianlingkungan hidup
Mengurangi pencemaranlingkungan hidup
Lancaranyapembuangan smpahsampai TPA
Terprogramdengan baik
Regulasiantisipatif
Programpengembangan kinerjapengelolaanpersampahan
LingkunganHidup
Badan LH
VII - 86 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GROBOGAN9. URUSAN PERTANAHAN
NO. SASARAN ARAH KEBIJAKANINDIKATOR
KINERJA
CAPAIAN KINERJA PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
BIDANGURUSAN
SKPDKONDISIAWAL
KONDISI AKHIR
1. Meningkatnyapembangunan sistempendaftaran tanah
Meningkatkan pembangunansistem pendaftaran tanah
Regulasi sistempendaftaran tanah
Terprogram Regulasi Programpembangunan sistempendaftaran tanah
Pertanahan Bag Tapem
2. Meningkatnya penataankepemilikan tanah
Meningkatkan penataankepemilikan tanah
-Penyuluhan hukumpertanahan
-Program Prona
12 kali
Program
14 kali
Regulasi
Program penataan,pemilikan, penggunaandan pemanfaatantanah
Pertanahan Bag Tapem
3. Terselesaikannya konflik –konflik pertanahan
Menyelesaikan dengan cepatbila ada konflik – konflikpertanahan
Ada konflik – konflikpertanahan
Segeradiselesaikan
Tidak ada konflikpertanahan
Program penyelesaiankonflik – konflikpertanahan
Pertanahan Bag Tapem
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VII - 87
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GROBOGAN10. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
NO. SASARAN ARAH KEBIJAKANINDIKATOR
KINERJA
CAPAIAN KINERJA PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
BIDANGURUSAN
SKPDKONDISIAWAL
KONDISI AKHIR
1. Tertatanya administrasikependudukan dengan baik
Menata administrasikependudukan
Pelatihan tenagapengelola SIAK
Cukup SDM terampildan professional
Program penataanadministrasikependudukan
Kependudukandan capil
DispendukCapil
2. Peningkatan kualitas sisteminformasi data keluargamiskin
Meningkatnya kualitas sisteminformasi data keluarga miskin
Adanya datapenduduk miskinyang lebih sahih
2 kali 4 kali Program peningkatankualitas sisteminformasi data keluargamiskin
Kependudukandan capil
DispendukCapil
3. Terberdayanya UKP bagipenduduk miskin
Pemberdayaan UKP bagipenduduk miskin agar lebihcepat meningkatkankesejahteraannya
Ketrampilanteknologi tepat gunabagi anggota UKP
4 kali 6 kali danbantuan modalusaha
Program UKP(UsahaKelompok Produktif)bagi penduduk miskin
Kependudukandan capil
DispendukCapil
4. Meningkatnya SDM yangmenangani kependudukan
Peningkatan SDM yangmenangani kependudukan
Pelatihan registrasibagi pamong desa
3 kali 4 kali denganpendampingan
Program peningkatanSDM yang menanganikependudukan
Kependudukandan capil
DispendukCapil
5. Terberdayanya peningkatankesejahteraan pendudukusia lanjut
Pemberdayaan kesejahteraanpenduduk usia lanjut
Pembinaan kepadapenduduk usia lanjutyang tidak mampu diluar panti
3 kali 6 kali Programpemberdayaan danpeningkatankesejahteraanpenduduk usia lanjut
Kependudukandan capil
DispendukCapil
6. Meningkatkan disiplinaparatur
Peningkatan disiplin aparatur Ketaatan jam kerja Terprogram Terprogramdengan absenelektronik
Program peningkatandisiplin aparatur
Kependudukandan capil
DispendukCapil
VII - 88 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GROBOGAN11. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
NO. SASARAN ARAH KEBIJAKANINDIKATOR
KINERJA
CAPAIAN KINERJA PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
BIDANGURUSAN
SKPDKONDISIAWAL
KONDISIAKHIR
1. Meningkatnya kualitas anakdan perempuan
Peningkatan kualitas anak danperempuan
Kesetaraan genderdan perlindungananak
2 kali 4 kali Program keserasiankebijakan peningkatankualitas anak danperempuan
Perempuan danperlindungananak
BP3AKB
2. Penguatan kelembagaanpengarusutamaan gender dananak
Meningkatkan penguatankelembagaan pengarusutamaangender dan anak
Pemberdayaanperempuan dan anak
6 obyek 8 obyek Program penguatankelembagaanpengarusutamaangender dan anak
Perempuan danperlindungananak
BP3AKB
3. Peningkatan kualitas hidupdan perlindungan perempuan
Meningkatkan kualitas hidup danperlindungan perempuan
Penyusunan profilperlindunganperempuan dan lansiaserta cacat
Terprogram Regulasi Program peningkatankualitas hidup danperlindunganperempuan
Perempuan danperlindungananak
BP3AKB
4. Peningkatan peran serta dankesetaraan gender dalampembangunan
Meningkatkan peran sertakesetaraan gender dalampembangunan
Pelatihan kesetaraangender
2 kali 6 kali Program peningkatanperan serta genderdalam pembangunan
Perempuan danperlindungananak
BP3AKB
5. Penguatan kelembagaanpengarusutamaan gender dananak
Meningkatnya kelembagaanpengarusutamaan gender dananak
Pemberdayaanlembaga yangberbasis gender
6 8 Program penguatankelembagaanpengarusutamaangender dan anak
Perempuan danperlindungananak
BP3AKB
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VII - 89
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GROBOGAN12. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
NO. SASARAN ARAH KEBIJAKANINDIKATOR
KINERJA
CAPAIAN KINERJA PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
BIDANGURUSAN
SKPDKONDISIAWAL
KONDISIAKHIR
1. Peningkatan program KB Meningkatnya program KB Pengadaan saranamobilitas dan KBkeliling
10 14 Program KB KB BP3AKB
2. Peningkatan kesehatanreproduksi remaja
Meningkatnya kesehatanreproduksi remaja
Program kesehatanReproduksi remaja
KB BP3AKB
3. Peningkatan pelayanankontrasepsi
Meningkatnya pelayanankontrasepsi
Pelayanan KB medisoperasi
165 230 Program pelayanankontrasepsi
KB BP3AKB
4. Peningkatan pembinaan peranserta masyarakat dalampelayanan KB mandiri
Meningkatnya pembinaan peranserta masyarakat dalampelayanan KB mandiri
Pembentukankelompok pedulimasyarakat peduli KBmandiri
4 8 Program pembinaanperan serta masyarakatdalam pelayanan KBmandiri
KB BP3AKB
5. Peningkatan promosikesehatan ibu, bayi dan anakmelalui kelompok kegiatan dimasyarakat
Meningkatnya promosi kesehatanibu, bayi dan anak melaluikelompok kegiatan di masyarakat
Penyuluhan KIAkepada kelompoksasaran
12 kali 16 kali Program promosikesehatan ibu, bayi dananak melalui kelompokkegiatan di masyarakat
KB BP3AKB
6. Pengembangan pusatpelayanan informasi dankonseling KRR
Meningkatnya pengembanganpusat pelayanan informasi dankonseling KRR
Pendirian pusatlayanan konselingKRR
1 tempat 4 tempat Programpengembangan pusatpelayanan informasidan konseling KRR
KB BP3AKB
7. Peningkatan penanggulangannarkoba, PMS dan HIV/AIDS
Meningkatnya penanggulangannarkoba, PMS dan HIV/AIDS
Penyuluhanpenanggulangannarkoba, PMS danHIV/AIDS
6 kali 12 kali Program peningkatanpenanggulangannarkoba, PMS danHIV/AIDS
KB BP3AKB
8. Pengembangan bahaninformasi tentang pengasuhandan pembinaan tumbuhkembang anak
Meningkatnya pengasuhan danpembinaan tumbuh kembanganak
Pengumpulan data /bahan pembentukantumbuh kembanganak
6 kali 12 kali Programpengembangan bahaninformasi tentangpengasuhan danpembinaan tumbuhkembang anak
KB BP3AKB
VII - 90 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
9. Pengembangan modeloperasional BKB-posyandu-padu
Meningkatnya pengembanganmodel operasional BKB-posyandu-padu
Pengkajianpengembangan modeloperasional BKB-posyandu-padu
1 kali 2 kali Programpengembangan modeloperasional BKB-posyandu-padu
KB BP3AKB
10. Penyiapan tenaga pendampingkelompok bina keluarga
Meningkatnya penyiapan tenagapendamping kelompok binakeluarga
Pendampingankelompok binakeluarga
6 15 Program penyiapantenaga pendampingkelompok bina keluarga
KB BP3AKB
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VII - 91
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GROBOGAN13. URUSAN SOSIAL
NO. SASARAN ARAH KEBIJAKANINDIKATOR
KINERJA
CAPAIAN KINERJA PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
BIDANGURUSAN
SKPDKONDISIAWAL
KONDISIAKHIR
1. Terberdayanya fakirmiskin, komunitas adatterpencil (KAT) danpenyandang masalahkesejahteraan sosial
Pemberdayaan fakir miskin,KAT dan PMKS
Pelatihanketrampilan bagipenyandangmasalahkesejahteraan sosial
3 kali 6 kali Programpemberdayaan fakirmiskin, KAT danPMKS
Sosial Dinsosnakertrans
2. Pelayanan dan rehabilitasikesejahteraan sosial
Meningkatnya pelayananrehabilitasi kesejahteraansosial
Pembentukan pusatinformasipenyandang cacatdan trauma center
1 tempat 2 tempat Program pelayanandan rehabilitasikesejahteraan sosial
Sosial Dinsosnakertrans
3. Pembinaan panti asuhan /panti jompo
Meningkatnya pembinaanpanti asuhan / panti jompo
Peningkatanketrampilan tenagapelatih dan pendidik
3 kali 6 kali Program pembinaanpanti asuhan / pantijompo
Sosial Dinsosnakertrans
4. Terberdayanyakelembagaankesejahteraan sosial
Meningkatnyapemberdayaankelembagaan kesos
Pemberdayaankarang taruna
4 kali 8 kali Programpemberdayaankelembagaan kesos
Sosial Dinsosnakertrans
5. Meningkatkan pembinaan penyakit masyarakat
Meningkatnya pembinaantenaga yang mengelolaPenyakit masyarakat
Terbinanya danteratasinya parapenyakit sosialseperti gelandangandan PSK.
6 kali 9 kali Program pembinaaneks penyandangpenyakit sosial (eksnarapidana, PSK,narkoba, dan lainnya)
Sosial Dinsosnakertrans
6. Meningkatkan Pembinaan anak terlantar
Meningkatnya pembinaananak terlantar
Meningkatnyafrekuensipembinaan
6 kali 10 kali Program pembinaananak terlantar
Sosial Dinsosnakertrans
7. Berkurangnya jumlahpenyakit masyarakat
Penurunan penyakitmasyarakat
Menurunnya jumlahpenyakitmasyarakat
120 80 Program pembinaanpara penyandangcacat dan trauma
Sosial Dinsosnakertrans
8. Meningkatkan upayaperlindungan dankonservasi SDA
Meningkatnya sumberdayaalam
Pencegahan dankesiapan bila adabencana alam
4 8 Program pencegahandini penanggulanganbencana alam
Sosial Dinsosnakertrans
VII - 92 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GROBOGAN14. URUSAN KETENAGAKERJAAN
NO. SASARAN ARAH KEBIJAKANINDIKATOR
KINERJA
CAPAIAN KINERJA PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
BIDANGURUSAN
SKPDKONDISIAWAL
KONDISIAKHIR
1. Peningkatan kualitas danproduktivitas tenaga kerja
Meningkatnya kualitas danproduktivitas tenaga kerja
Pelatihanketrampilan bagipencari kerja
6 kali 12 kali Program peningkatankualitas dan produktivitastenaga kerja
Tenaga Kerja Dinsosnakertrans
2. Peningkatan kesempatankerja
Meningkatnya kesempatankerja
- Penyebarluasaninformasi bursatenaga kerja
- Tingkatpengangguranterbuka (TPT)
70 kali
6,07 %
90 kali
4,2 %
Program peningkatankesempatan kerja
Tenaga Kerja Dinsosnakertrans
3. Perlindunganpengembangan lembagaketenaga kerjaan
Meningkatkanpengembangan lembagaketenaga kerjaan
Pemantauan kinerjalembaga penyalurtenaga kerja
6 kali 15 kali Program perlindunganpengembangan lembagaketenaga kerjaan
Tenaga Kerja Dinsosnakertrans
4. Pelatihan danpeningkatan produktivitastenaga kerja
Meningkatkan pelatihan danproduktivitas tenaga kerja
Akreditasi lembagapelatihan
12 buah 16 buah Program pelatihan danpeningkatanproduktivitas tenagakerja
Tenaga Kerja Dinsosnakertrans
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VII - 93
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GROBOGAN15. URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
NO. SASARAN ARAH KEBIJAKANINDIKATOR
KINERJA
CAPAIAN KINERJA PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
BIDANGURUSAN
SKPDKONDISIAWAL
KONDISIAKHIR
1. Menciptakan iklim usahakecil menengah yangkondusif
Mengupayakan penciptaaniklim usaha kecil menengahyang kondusif
Pendirian unitpenangananpengaduan masalahkoperasi
3 tempat 8 tempat Program penciptaan iklimusaha kecil menengahyang kondusif
Koperasi UsahaKecil danMenengah
Dinas KoperasiUsaha Mikro Kecildan Menengah
2. Berkembangnyakewirausahaan dankeunggulan kompetitifusaha kecil menengah
Mengembangkannyakewirausahaan dankeunggulan kompetitifusaha kecil menengah
Pelatihankewirausahaan
4 kali 8 kali Program pengembangankewirausahaan dankeunggulan kompetitifusaha kecil menengah
Koperasi UsahaKecil danMenengah
Dinas KoperasiUsaha Mikro Kecildan Menengah
3. Pengembangan sistemmendukung bagi usahamikro kecil menengah
Meningkatnya sistemmendukung bagi usahamikro kecil menengah
Peningkatanjaringan kerja samaantar lembagatentang promosiproduk
4 lembaga 9 lembaga Program pengembangansistem pendukung bagiusaha mikro kecil danmenengah
Koperasi UsahaKecil danMenengah
Dinas KoperasiUsaha Mikro Kecildan Menengah
4. Peningkatan kualitaskelembagaan koperasi
Meningkatnya kualitaskelembagaan koperasi
Sosialisasi prinsip –prinsip pemahamankoperasi
6 kali 8 kali Program peningkatankualitas kelembagaankoperasi
Koperasi UsahaKecil danMenengah
Dinas KoperasiUsaha Mikro Kecildan Menengah
VII - 94 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GROBOGAN16. URUSAN PENANAMAN MODAL
NO. SASARAN ARAH KEBIJAKANINDIKATOR
KINERJA
CAPAIAN KINERJA PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
BIDANGURUSAN
SKPDKONDISIAWAL
KONDISIAKHIR
1. Meningkatkan promosidan kerja sama industri
Meningkatkan promosi dankerja sama investasi
Penyelenggaraanpameran investasi
1 kali 2 kali Program peningkatanpromosi dan kerja samainvestasi
Penanamanmodal
BPPT
2. Peningkatan ikliminvestasi dan realisasiinvestasi
Meningkatkan ikliminvestasi dan realisasiinvestasi
Penyusunanmasterplanpengembanganpenanaman modal
1 kali Regulasimasterplan
Program peningkataniklim investasi danrealisasi investasi
Penanamanmodal
BPPT
3. Penyiapan potensi sumberdaya sarana danprasarana daerah
Meningkatkan potensisumber daya sarana danprasarana daerah
Kajian potensisumber daya yangterkait denganinvestasi
1 kali Regulasi potensiinvestansi
Program penyiapanpotensi sumber dayasarana dan prasaranadaerah
Penanamanmodal
BPPT
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VII - 95
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GROBOGAN17. URUSAN KEBUDAYAAN
NO. SASARAN ARAH KEBIJAKANINDIKATOR
KINERJA
CAPAIAN KINERJA PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
BIDANGURUSAN
SKPDKONDISIAWAL
KONDISIAKHIR
1. Pengembangan nilaibudaya
Meningkatnyapengembangan nilai budaya
Pelestarian danaktualisasi adatbudaya daerah
2 kali 3 kali Program pengembangannilai budaya
Kebudayaan Dinas Pemuda,Olahraga danKebudayaan danPariwisata
2. Pengelolaan kekayaanbudaya
Meningkatnya pengelolaankekayaan budaya
Sosialisasipengelolaankekayaan budayalokal daerah
3 kali 6 kali Program pengelolaankekayaan budaya
Kebudayaan Dinas Pemuda,Olahraga danKebudayaan danPariwisata
3. Pengelolaan keragamanbudaya
Meningkatnya pengelolaankeragaman budaya
Festival budayadaerah
2 kali 3 kali Program pengelolaankeragaman budaya
Kebudayaan Dinas Pemuda,Olahraga danKebudayaan danPariwisata
4. Pengembangan kerjasama pengelolaankekayaan budaya
Meningkatnyapengembangan kerja samapengelolaan kekayaanbudaya
Membangunkemitraanpengelolaankebudayaan antardaerah
3 badan 5 badan Program pengembangankerja sama pengelolaankekayaan budaya
Kebudayaan Dinas Pemuda,Olahraga danKebudayaan danPariwisata
VII - 96 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GROBOGAN18. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
NO. SASARAN ARAH KEBIJAKANINDIKATOR
KINERJA
CAPAIAN KINERJA PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
BIDANGURUSAN
SKPDKONDISIAWAL
KONDISIAKHIR
1. Pengembangan dankeserasian kebijakanpemuda
Meningkatnya pengembangandan keserasian kebijakanpemuda
Pelatihankewirausahaan bagipemuda putussekolah
4 kali 6 kali Program pengembangandan keserasian kebijakanpemuda
Kepemudaan danOlah Raga
Dinas Pemuda,Olahraga danKebudayaan danPariwisata
2. Peningkatan peran sertakepemudaan
Meningkatnya peran sertakepemudaan
Lomba kreasi dankarya tulis ilmiah dikalangan pemuda
2 kali 4 kali Program peningkatan peranserta kepemudaan
Kepemudaan danOlah Raga
Dinas Pemuda,Olahraga danKebudayaan danPariwisata
3. Peningkatan upayapenumbuhan kewirausahaandan kecakapan hiduppemuda
Meningkatnya upayapenumbuhan kewirausahaandan kecakapan hidup pemuda
Pelatihan ketrampilanelektronik bagianggota usahapemuda produktif
3 kali 5 kali dan bantuanmodal usaha
Program peningkatan upayapenumbuhankewirausahaan dankecakapan hidup pemuda
Kepemudaan danOlah Raga
Dinas Pemuda,Olahraga danKebudayaan danPariwisata
4. Pencegahanpenyalahgunaan narkoba
Meningkatnya pencegahanpenyalahgunaan narkoba
Penyuluhan bahayanarkoba bagi pemuda
4 kali 6 kali Program pencegahanpenyalahgunaan narkoba
Kepemudaan danOlah Raga
Dinas Pemuda,Olahraga danKebudayaan danPariwisata
5. Peningkatan sarana danprasarana olah raga
Meningkatnya sarana danprasarana olah raga
Pemanfaatan IPTEKdalam pengembangansarpras olah raga
2 tempat 4 tempat Program peningkatansarana dan prasarana olahraga
Kepemudaan danOlah Raga
Dinas Pemuda,Olahraga danKebudayaan danPariwisata
6. Pengembangan kebijakanmanajemen olahraga
Meningkatnya kebijakanmanajemen organisasi olahraga
Pembinaanmanajemenorganisasi olah raga
Terprogram Regulasi Program pengembangankebijakan manajemenolahraga
Kepemudaan danOlah Raga
Dinas Pemuda,Olahraga danKebudayaan danPariwisata
7 Meningkatkan peran sertamasyarakat dalamOlah raga
Meningkatnya peran sertaaktif masyarakat dalampengembangan Olah Ragadan pemuda
Terselenggaranyapekan OR tingkatKabupaten
1 kali 2 kali Program peningkatanpembinaan danpemasyarakatan olahraga
Kepemudaan danOlah Raga
Dinas Pemuda,Olahraga danKebudayaan danPariwisata
8 Meningkatkan pengembangan kerjasamakepemudaan
Meningkatnya kerja samapembinaan kepemudaan
Frekuensi pembinaan kepemudaan
4 kali 6 kali Program kerjasama danpengembangankepemudaan
Kepemudaan danOlah Raga
Dinas Pemuda,Olahraga danKebudayaan danPariwisata
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VII - 97
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GROBOGAN19. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
NO. SASARAN ARAH KEBIJAKANINDIKATOR
KINERJA
CAPAIAN KINERJA PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
BIDANGURUSAN
SKPDKONDISIAWAL
KONDISIAKHIR
1. Pendidikan politikmasyarakat
Meningkatkan pendidikanpolitik masyarakat
Penyusunan database partai politik
Terprogram (1 kali )
Regulasinormatif
Program pendidikanpolitik masyarakat
KesatuanBangsa danPolitik dalamNegeri
Badan KesatuanBangsa danPerlindunganMasyarakat
2. Pengembangan wawasankebangsaan
Meningkatkanpengembangan wawasankebangsaan
Peningkatankesadaranmasyarakat akannilai – nilai luhurbudaya bangsa
Terprogram Regulasi( normatif )
Program pengembanganwawasan kebangsaan
KesatuanBangsa danPolitik dalamNegeri
Badan KesatuanBangsa danPerlindunganMasyarakat
3. Pemeliharaankomtrantibmas danpencegahan tindakkriminal
Meningkatnya pemeliharaankamtibmas
Pelaksanaansiskamswakarsa didaerah
30 kali 45 kali Program pemeliharaankamtibmas
KesatuanBangsa danPolitik dalamNegeri
Badan KesatuanBangsa danPerlindunganMasyarakat
4. Kemitraan pengembanganwawasan kebangsaan
Meningkatnya kemitraanpengembangan wawasankebangsaan
Pentas seni danbudaya dalamupaya peningkatanwawasankebangsaan
2 kali 4 kali Program kemitraanpengembangan wawasankebangsaan
KesatuanBangsa danPolitik dalamNegeri
Badan KesatuanBangsa danPerlindunganMasyarakat
5. Terberdayanyamasyarakat untukmenjaga ketertiban dankeamanan
Pemberdayaan masyarakatuntuk menjaga ketertibandan keamanan
Pengaktifan satuankeamananlingkungan
Setiap desa Setiap desaharus aktif
Program pemberdayaanmasyarakat untukmenjaga katertiban dankeamanan
KesatuanBangsa danPolitik dalamNegeri
Badan KesatuanBangsa danPerlindunganMasyarakat
6. Peningkatan keamanandan kenyamananlingkungan
Meningkatnya keamanandan kenyamananlingkungan
Pengendaliankeamananlingkungan
200 280( tiap desa aktif )
Program peningkatankeamanan dankenyamanan lingkungan
KesatuanBangsa danPolitik dalamNegeri
Badan KesatuanBangsa danPerlindunganMasyarakat
7. Meningkatkan stabilitaskeamanan sosial yangmantap
MeningkatnyaIPOLEKSOSBUD yangmantap
Menurunya tingkatkonflik dankriminalitas
4 kali 2 kali Program peningkatankeamanan dankenyamanan lingkungan
Keamanan Satpol PP
VII - 98 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
8. Pemberantasan penyakitmasyarakat
Meningkatnyapemberatasan penyakitmasyarakat
Penyuluhanpencegahan praktekperjudian, aksipremanisme danpaktek prostitusi
10 kali 20 kali Program peningkatanpemberantasan penyakitmasyarakat
KesatuanBangsa danPolitik dalamNegeri
Badan KesatuanBangsa danPerlindunganMasyarakat
9. Pencegahan dini danpenanggulangan korbanbencana
Meningkatnya pencegahandini dan penanggulangankorban bencana alam
Penyebarluasaninformasi potensibencana alam
4 kali 6 kali Program pencegahandini dan penanggulangankorban bencana alam
KesatuanBangsa danPolitik dalamNegeri
Badan KesatuanBangsa danPerlindunganMasyarakat
10. Peningkatan kesiagaandan pencegahan bahayakebakaran
Meningkatnya kesiagaandan pencegahan bahayakebakaran
Penyuluhanpencegahan bahayakebakaran
2 kali 6 kali Program peningkatankesiagaan danpencegahan bahayakebakaran
KesatuanBangsa danPolitik dalamNegeri
Badan KesatuanBangsa danPerlindunganMasyarakat
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VII - 99
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GROBOGAN20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
NO. SASARAN ARAH KEBIJAKANINDIKATOR
KINERJA
CAPAIAN KINERJA PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
BIDANGURUSAN
SKPDKONDISI AWAL KONDISI AKHIR
1. Peningkatan kapasitaslembaga dewanperwakilan rakyatdaerah
Menigkatnya kapasitaslembaga DPRD
Peningkatankapasitas pimpinandan anggota DPRD
30 50 Program peningkatankapasitas lembagaDPRD
OtonomiDaerah
Set. DPRD
2. Peningkatan pelayanankedinasan kepaladaerah atau wakilkepala daerah
Meningkatkan pelayanankedinasan kepala daerahdan wakil kepala daerah
Rapat koordinasipejabat pemerintahdaerah
12 kali 16 kali Program peningkatanpelayanan kedinasankepala daerah atauwakil kepala daerah
OtonomiDaerah
Set. DPRD
3. Peningkatan danpengembanganpengelolaan keuangandaerah
Meningkatnyapeningkatan danpengembanganpengelolaan keuangandaerah
Penyusunanrancangan perdatentang APBD
3 bulan 3 – 4 bulan Program peningkatandan pengembanganpengelolaan keuangandaerah
AdministrasiKeuanganDaerah
DPPKAD
4. Pembinaan danfasilitasi pengelolaankeuangan
Meningkatkanpengelolaan keuangandaerah
Rancangan regulasipengelolaankeuangan daerah
3 bulan 4 bulan Program pembinaandan fasilitasipengelolaan keuangan
AdministrasiKeuanganDaerah
DPPKAD
5. Pembinaan danfasilitasi pengelolaankeuangan desa
Meningkatkanpembinaan dan fasilitasipengelolaan keuangandaerah
Evaluasi rancanganperaturan desatentang APBDesa,Perubahan APBDesadan PerhitunganAPBDesa
3 5 Program pembinaandan fasilitasipengelolaan keuangandesa
AdministrasiKeuanganDaerah
DPPKAD
6. Peningkatan sistempengawasan internal
Meningkatnya sistempengawasan internal
Tindak lanjut hasiltemuan pengawasan
6 10 Programm peningkatansistem pengawasaninternal
AdministrasiKeuanganDaerah
DPPKAD
8. Optimalisasipemanfaatan teknologiinformasi
Meningkatnyaoptimalisasipemanfaatan teknologiinformasi
Penyusunan sisteminformasi terhadaplayanan publik
Terprogram Regulasi Program optimalisasipemanfaatan teknologiinformasi
AdministrasiKeuanganDaerah
DPPKAD
VII - 100 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
9. Peningkatan kerja samaantar daerah
Meningkatnya kerjasama antar pemerintahdaerah
Kerja sama dalampelayanan publik
2 kali 4 kali Program peningkatankerja sama antarpemerintah daerah
PemerintahanUmum
Setda
10. Penataan peraturanperundang-undangan
Meningkatnya peraturanperundang-undangan
Sosialisasi peraturanperundang –undangan
6 kali 10 kali Program penataanperaturan perundang –undangan
PemerintahanUmum
Setda
11. Pendidikan kedinasan Meningkatnyapendidikan kedinasan
Pendidikanpenjenjanganstruktural
4 orang 6 orang Program pendidikankedinasan
PemerintahanUmum
Setda
12. Peningkatan kapasitassumber daya aparatur
Meningkatnya kapasitassumber daya aparatur
Pelatihan pra jabatanbagi calon PNSdaerah
200 orang 250 orang Program peningkatankapasitas sumber dayaaparatur
PemerintahanUmum
BKD
13. Pembinaan danpengembanganaparatur daerah
Meningkatnyapengembangan aparaturdaerah
Analisis jabatan PNS 250 orang 300 orang Program pembinaandan pengembanganaparatur daerah
PemerintahanUmum
BKD
14. Kelembagaanperangkat daerah
Meningkatnyakelembagaan perangkatdaerah
Penyusunanpedoman teknisperangkat daerah
Terprogram Regulasi Program kelembagaanperangkat daerah
Kepegawaian BKD
15. Ketatalaksanaanperangkat daerah
Meningkatnya perangkatdaerah
Penyusunananstandar pelayananpublik
1 kali Terprogram denganregulasi
Programketatalaksanaanperangkat daerah
Kepegawaian BKD
16. Pendayagunaanaparatur daerah
Meningkatnya aparaturdaerah
Sosialisasi kebijakanPAN daerah
1 kali Regulasi Programpendayagunaanaparatur daerah
Kepegawaian BKD
17. Koordinasi bidangadministrasipembangunan
Meningkatnya koordinasibidang administrasipembangunan
Pembuatan pedomanpelaksanaan APBD
Terprogram Regulasi Program koordinasibidang administrasipembangunan
Kepegawaian BKD
19. Koordinasi terpadubidang perekonomian
Meningkatnya koordinasiterpadu bidangperekonomian
Penguatan ekonomisektor riil
23 % 46 % Program koordinasiterpadu bidangperekonomian
AdministrasiKeuanganDaerah
Setda
20. Koordinasi bidang tatapemerintahan
Meningkatnya koordinasibidang tatapemerintahan
Koordinasipenyusunan LKPJ
1 kali 1 kali tepat waktu Program koordinasibidang tatapemerintahan
PemerintahanUmum
Setda
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VII - 101
21. Koordinasi bidangpemerintahan desa
Meningkatnya koordinasibidang pemerintahandesa
Inventaris kekayaandesa
Terprogram tiaptahun
Terprogram tiaptahun( Regulasi )
Program koordinasibidang pemerintahandesa
PemerintahanUmum
Setda
22. Koordinasikesejahteraan rakyat
Meningkatnya koordinasibidang kesejahteraanrakyat
Koordinasipenanganan masalahsosial
4 kali 8 kali Program koordinasibidang kesejahteraanrakyat
PemerintahanUmum
Setda
23. Koordinasi bidangkehumasan
Meningkatnya koordinasibidang kehumasan
Penerbitan buletin 12 kali 12 kali Program koordinasibidang kehumasan
PemerintahanUmum
Setda
24. Penyelenggaraankeprotokolan daerah
Meningkatnyapenyelenggaraankeprotokolan daerah
Penyelenggaraankeprotokolan
30 kali 45 kali Programpenyelenggaraankeprotokolan daerah
PemerintahanUmum
Setda
25. Terberdayanya sandidan telekomunikasi
Pemberdayaan sandidan telekomunikasi
Perlengkapan sandi 25 50 Program sandi dantelekomunikasi
Sandi Setda
26. Koordinasi danpelayanan padakecamatan
Meningkatkan koordinasidan pelayanan padakecamatan
Pembinaanpenyelenggaraanpemerintahan dikecamatan dan desa
30 30( Regulasi )
Program koordinasidan pelayanan padakecamatan
Pemerintahan Setda
27. Koordinasi danpelayanan padakelurahan
Meningkatnya koordinasidan pelayanan padakelurahan
Pembinaan lembagakemasyarakatan diwilayah kelurahan
15 kali 20 kali Program koordinasidan pelayanan padakelurahan
Pemerintahan Setda
28. Meningkatkan saranadan prasarana ekonomidaerah
Meningkatnya saranadan prasarana ekonomidaerah
Mantapnya angkainflasi
7,45 5,7 Program peningkatandan pengembanganpengelolaan sumber-sumber pendapatandaerah
Pemerintahan Setda
29. Meningkatkan saranadan prasarana ekonomidaerah
Meningkatnya saranadan prasarana ekonomidaerah
Realisasi pendapatanDaerah
943.965.603.144 12.943.966.533.155 Program pengembangan potensipendapatan daerah
Pemerintahan Setda
30. Meningkatkan kualitasaparatur
Meningkatnya kualitasAparatur daerah
Perkembangan nilaiIPM
70,60 78,9 Penatalaksanaanpemerintah daerah
Pemerintahan Setda
31. Meningkatkan perandan pengawasankepada masyarakat
Meningkatnya peran danpengawasan kepadamasyarakat
Lancarnya pelaksanaotonomi daerah
terprogram regulasi Program pelayananadministrasi perkantoran
Sekretariat Inspektorat
VII - 102 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
32. Meningkatkan kualitasPelayanan kepadamasyarakat
Meningkatnya kualitaspelayanan aparatur
Meningkatnya saranadan prasarana
cukup Sangat cukup Program peningkatansarana dan prasaranaaparatur
Sekretariat Inspektorat
33. Meningkatkan kapasitassumber daya aparatur
Meningkatnya kapasitassumber daya aparatur
Lancarnya tugaspokok SKPD
berjalan Meningkatnya kinerja Program peningkatankapasitas sumber dayaaparatur
Sekretariat Inspektorat
34. Meningkatkan laporancapaian kinerja
Meningkatnya laporancapaian kinerja
Meningkatnyacapaian LAKIP
90 % 98% Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaiankinerja dan keuangan
Sekretariat Inspektorat
35. Meningkatkan kualitasproses demokratisasi
Meningkatnya kualitasproses demokratisasi
Meningkatnya sistempengawasan 80% 90%
Program peningkatansistem pengawasaninternal danpengendalianpelaksanaan kebijakanKDH
SekretariatInspektorat
36. Meningkatkan kualitasProfesionalisme bagipengawas
Meningkatnya kualitasProfesionalisme bagipengawas
Meningkatkan iklimtransparansidan rasa keadilan
terprogram regulasi Program peningkatanprofesionalisme tenagapemeriksa dan aparaturpengawasan
Sekretariat Inspektorat
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VII - 103
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GROBOGAN21. URUSAN K ETAHANAN PANGAN
NO. SASARAN ARAH KEBIJAKANINDIKATOR
KINERJA
CAPAIAN KINERJA PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
BIDANGURUSAN
SKPDKONDISIAWAL
KONDISIAKHIR
1. Peningkatan ketahananpangan
Meningkatnya ketahananpangan dan kemandirianpangan
- Ketersediaanenergi dan protein per kapita
- Penguatan cadangan pangan
- Ketersediaaninformasi pasokan harga danakses pangan
-stabilitas hargaPangan-Peningkatan skorpolapangan harapan-pembinaan /pengngawasan kea-manan pangan
Ketersediaanenergi 1991,4KetersediaanProtein 61,7
Ada
Stabil
78,9
1 kali
Ketersediaanenergi 2000
Ketersediaanpangan 63
ada
stabil
95,8
5 kali
Program peningkatandiversifikasi pangan
KetahananPangan
Badan KetahananPangan
2. Mengembangkanpendekatan sistemagriibisnis
Mengembangkan sistemagribisnis
Peningkatan polakemitraan
6 buah 8 buah Program pengembanganagribisnis
KetahananPangan
Badan KetahananPangan
3. Peningkatan kesadaranmasyarakat akan mutudan keamanan pangan
Meningkatnya kesadaranmasyarakat akan mutu dankeamanan pangan
Pengembanganprogram lokal
25 buah 35 buah Program swadayapangan
KetahananPangan
Badan KetahananPangan
4. Mantapnya perencanaan pembangunanekonomi
Memantapnya perencanaan pembangunan ekonomi
Atas dasar hargakonstanAtas dasar hargaberlaku
5,03
11,17
7,2
13,2
Program perencanaanpembangunan ekonomi
KetahananPangan
Badan KetahananPangan
VII - 104 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GROBOGAN22. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
NO. SASARAN ARAH KEBIJAKANINDIKATOR
KINERJA
CAPAIAN KINERJA PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
BIDANGURUSAN
SKPDKONDISIAWAL
KONDISIAKHIR
1. Peningkatanpemberdayaanmasyarakat pedesaan
Meningkatnya keberdayaanmasyarakat pedesaan
Koordinasipenangulangankemiskinan( jumlah pendudukmiskin)
18,68 % 13,8 % Program peningkatankeberdayaan masyarakatpedesaan
PemberdayaanMasyarakat Desa
BadanPemberdayaanMasyarakat
2. Peningkatan partisipasimasyarakat dalammembangun
Meningkatnya partisipasimasyarakat dalammembangun
PelaksanaanMusrenbangda
1 kali 1 kali Program peningkatanpartisipasi masyarakatdalam membangun
PemberdayaanMasyarakat Desa
BadanPemberdayaanMasyarakat
3. Peningkatan kapasitasaparatur pemerintah desa
Meningkatnya kapasitasaparatur pemerintah desa
Deklat pamongdesa di bidangkeuangan desa
1 kali 4 kali Program peningkatankapasitas aparaturpemerintah desa
PemberdayaanMasyarakat Desa
BadanPemberdayaanMasyarakat
4. Peningkatan peranperempuan di desa
Meningkatkan peranperempuan di desa
Pelatihan peranwanita dalam usahaekonomi produktif
2 kali 4 kali Program peningkatanperan perempuan didesa
PemberdayaanMasyarakat Desa
BadanPemberdayaanMasyarakat
5. Pengembangan lembagaekonomi pedesaan
Mengembangkan lembagaekonomi pedesaan
Pelatihanketrampilanbudidaya tanaman
2 kali 6 kali Program pengembanganlembaga ekonomipedesaan
PemberdayaanMasyarakat Desa
BadanPemberdayaanMasyarakat
6. Memantapkan pendata-an tentang pember-dayaan masyarakat desa
Meningkatnya pendataantentang pemberdayaanmasyarakat desa
Adanya bank datayang lebih lengkap
terprogram Regulasi yanginovatif
Program pengembangandata
PMD BadanPemberdayaanMasyarakat
7. Menurunnya jumlahpenduduk miskin
Meningkatnya upaya-upayapenurunan kemiskinan
Menurunnyapenduduk miskin
18,11% 15,3% Program pengentasankemiskinan
PMD BadanPemberdayaanMasyarakat
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VII - 105
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GROBOGAN23. URUSAN STATISTIK
NO. SASARAN ARAH KEBIJAKANINDIKATOR
KINERJA
CAPAIAN KINERJA PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
BIDANGURUSAN
SKPDKONDISIAWAL
KONDISIAKHIR
1. Pengembangan data /informasi / statistik daerah
Meningkatnyapengembangan data /informasi
Pengumpulan datagrobogan dalamangka
1 kali 1 kali Program pengembangandata / informasi
Statistik BPS
VII - 106 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GROBOGAN24. URUSAN KEARSIPAN
NO. SASARAN ARAH KEBIJAKANINDIKATOR
KINERJA
CAPAIAN KINERJA PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
BIDANGURUSAN
SKPDKONDISIAWAL
KONDISIAKHIR
1. Perbaikan sistemadministrasi kearsipan
Meningkatnya perbaikansistem administrasikearsipan
Membuat data basetentang kearsipan
1 kali Regulasi Program perbaikansistem administrasikearsipan
Kearsipan Kantor ArsipDaerah
2. Penyelamatan danpelestarian dokumen
Meningkatnyapenyelamatan danpelestarian dokumen
Penataan kearsipan Terprogram Regulasi Program penyelamatandan pelestarian arsipdaerah
Kearsipan Kantor ArsipDaerah
3. Pemeliharaan rutin /berkala
Meningkatnya pemeliharaanrutin / berkala
Pelaporan kondisisituasi data
50 60 Program pemeliharaanrutin / berkala
Kearsipan Kantor ArsipDaerah
4. Peningkatan kualitaspelayanan informasi
Meningkatnya kualitaspelayanan informasi
Penerbitan naskahsumber arsip
40 50 Program peningkatankualitas pelayananinformasi
Kearsipan Kantor ArsipDaerah
5. Penyelamatan danpelestarian dokumen
Meningkatnyapenyelamatan danpelestarian dokumen
BINTEK tentangkearsipan
2 kali 4 kali Program penyelamatandan pelestariandokumen/arsip daerah
Kearsipan Kantor ArsipDaerah
6. Peningkatan kualitasPelayanan informasi
Meningkatnya kualitasPelayanan informasi
Talk show tentangkualitas pelayanan informasi
2 kali 3 kali Program peningkatankualitas pelayananinformasi
Kearsipan Kantor ArsipDaerah
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VII - 107
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GROBOGAN25. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI
NO. SASARAN ARAH KEBIJAKANINDIKATOR
KINERJA
CAPAIAN KINERJA PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
BIDANGURUSAN
SKPDKONDISIAWAL
KONDISIAKHIR
1. Pengembangankomunikasi informasi danmedia massa
Meningkatnyapengembangan komunikasiinformasi dan media massa
Pengadaan alatstudio dankomunikasi
3 buah 6 buah Program pengembangankomunikasi informasi danmedia masa
Komunikasi Setda
2. Pengkajian penelitianbidang komunikasi daninformasi
Melaksanakan penelitian dibidang komunikasi daninformasi
Kajian komunikasidan informasi
1 kali 1 kali Program kajian tentangkomunikasi dan informasi
Komunikasi Setda
3. Peningkatan SDM bidangkomunikasi dan informasi
Meningkatkan SDM bidangkomunikasi dan informasi
Pelatihan SDMdalam bidangkomunikasi danjurnalistik
1 kali 2 kali Program peningkatanSDM yang menanganikomunikasi dan informasi
Komunikasi Setda
4. Kerja sama dengan pihakmedia massa
Meningkatnya kerja samadengan media massa
Penyebaraninformasipembangunan
80 kali 100 kali Program kerja samadengan media massa
Komunikasi Setda
5. Penguatan kelembagaandalam pengelolaankomunikasi dan informasidaerah
Menguatnya kelembagaandalam komunikasi daninformasi
Pendayagunaanmedia centerdaerah
40 60 Program penguatankelembagaan dalamkomunikasi dan informasi
Komunikasi Setda
6. Peningkatan tata laksanakomunikasi daninformatika daerah
Meningkatnya tata laksanakomunikasi dan informatikadaerah
Kompetensi bidangkehumasan
4 kali 6 kali Program peningkatantata laksana komunikasidan informatika daerah
Komunikasi Setda
VII - 108 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GROBOGAN26. URUSAN PERPUSTAKAAN
NO. SASARAN ARAH KEBIJAKANINDIKATOR
KINERJA
CAPAIAN KINERJA PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
BIDANGURUSAN
SKPDKONDISIAWAL
KONDISIAKHIR
1. Pengembangan budayabaca dan pembinaanperpustakaan
Meningkatnyapengembangan budayabaca dan pembinaanperpustakaan
Penyuluhanprogram budayabaca
Terprogram Regulasi Program pengembanganbudaya baca danpembinaan perpustakaan
Perpustakaan KantorPerpustakaanDaerah
2. Penyelamatan danpelestarian koleksipustaka
Penyelamatan koleksipustaka
Pendataan karyacetak dan karyarekam
2 kali 4 kali Program penyelamatandan pelestarian koleksipustaka
Perpustakaan KantorPerpustakaanDaerah
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VII - 109
7.2.2.2. Urusan PilihanKEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GROBOGAN
1. URUSAN PERTANIAN
NO. SASARAN ARAH KEBIJAKANINDIKATOR
KINERJA
CAPAIAN KINERJA PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
BIDANGURUSAN
SKPDKONDISIAWAL
KONDISIAKHIR
1. Peningkatankesejahteraan petani
Meningkatnyakesejahteraan petani
Pelatihan petanitentang agribisnis
4 kali 8 kali Program peningkatankesejahteraan petani
Pertanian Distanhort
2. Peningkatan pemasaranhasil produksi pertanian
Meningkatnya pemasaranhasil produksi pertanian
Pemeliharaanproduksi pertanian
63,56kwintal/ha
75,8 kwintal/ha Program peningkatanpemasaran hasilproduksi pertanian
Pertanian Distanhort
3. Peningkatan penerapanteknologi pertanian
Meningkatnya penerapanteknologi pertanian
Pelatihanpenerapan teknologipertanian
4 kali 6 kali Program peningkatanpenerapan teknologipertanian
Pertanian Distanhort
4. Terberdayanya penyuluhpertanian lapangan
Terberdayanya penyuluhlapangan
Pengembangandesa wisata agro
3 obyek 6 obyek Program pembudayaanpenyuluh lapangan
Pertanian Distanhort
5. Peningkatan produkpertanian
Meningkatnya produkpertanian
Peningkatanproduksi jagung
60,63kwintal/ha
73,4 kwintal/ha Program peningkatanproduksi pertanian
Pertanian Distanhort
6. Penanggulangan penyakitternak
Meningkatkanpenanggulangan penyakitternak
Pengawasanperdagangan ternakantar daerah
10 kali 20 kali Programpenanggulanganpenyakit ternak
Pertanian Distanhort
7. Peningkatan produksihasil peternakan
Meningkatnya produksihasil peternakan
Pendistribusian bibitternak kepadamasyarakat
Sapi yangkeluar tahun2009 =11.988 ekor
12.500 ekor sapi Program peningkatanproduksi hasilpeternakan
Pertanian Distanhort
8. Penerapan teknologipeternakan
Meningkatnya penerapanteknologi peternakan
Pelatihan teknologipeternakanteknologi tepat guna
12 kali 16 kali Program penerapanteknologi peternakan
Pertanian Distanhort
9. Peningkatan pemasaranhasil produksi peternakan
Meningkatnya pemasaranhasil produksi peternakan
Hasil produksipeternakanmasyarakat
- Sapi potong137.322ekor
- Kambing105.252ekor
145.455 ekor
110.450 ekor
Program peningkatanpemasaran hasilproduksi peternakan
Pertanian Distanhort
VII - 110 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
10. Pengembangan jaringanirigasi
Meningkatnyapengembangan jaringanirigasi
Pengembanganirigasi tanahdangkal
36 km 45 km Program pengembanganjaringan irigasi
Pertanian Distanhort
11. Pengembangan pertanianorganik
Meningkatnyapengembangan pertanianorganik
Pengembanganrumah kompos
12 obyek 18 obyek Program pengembanganpertanian organik
Pertanian Distanhort
12. Peningkatan kapasitaskelembagaan petani
Meningkatkan kapasitaskelembagaan petani
Pemberdayaankelembagaankelompok tani
1793 1801 Program peningkatankapasitas kelembagaanpetani
Pertanian Distanhort
13. Penyediaan saranaproduksi pertanian
Meningkatnya penyediaansarana produksi pertanian
Penyediaan alatpasca panen pedalthreser
87 98 Program penyediaansarana produksipertanian
Pertanian Distanhort
14. Pencegahan danpenanggulangan hama
Meningkatnya pencegahandan penanggulangan hama
Pengawasan JalurBenih Antar Lapang(JABAL)
27 45 Program pencegahandan penanggulanganhama
Pertanian Distanhort
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VII - 111
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GROBOGAN2. URUSAN KEHUTANAN
NO. SASARAN ARAH KEBIJAKANINDIKATOR
KINERJA
CAPAIAN KINERJA PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
BIDANGURUSAN
SKPDKONDISIAWAL
KONDISIAKHIR
1. Pemanfaatan potensisumber daya hutan
Meningkatnya pemanfaatanpotensi sumber daya hutan
Optimalisasi polahutan rakyat
187 ha 201 ha Program pemanfaatanpotensi sumber dayahutan
Kehutanan Dinas Kehutanandan Perkebunan
2. Perlindungan dankonservasi sumber dayahutan
Meningkatkan perlindungandan konservasi sumberdaya hutan
Penyuluhankesadaranmasyarakatmengenai dampakkerusakan hutan
2 kali 6 kali Program perlindungandan konservasi sumberdaya hutan
Kehutanan Dinas Kehutanandan Perkebunan
3. Pelayanan publik urusankehutanan
Meningkatkan pelayananpublik pelayanan kehutanan
Pengesahan hasilhutan
2,3 % 4,6 % Program pelayananpublik urusan kehutanan
Kehutanan Dinas Kehutanandan Perkebunan
4. Pengembangan sisteminformasi geografikehutanan
Meningkatnyapengembangan sisteminformasi geografi
Penyusunan datadan statistickehutanan
4,6 % 8,7 % Program pengembangansistem informasi geografi
Kehutanan Dinas Kehutanandan Perkebunan
5. Pemanfaatan kawasanhutan industri
Meningkatnya pemanfaatankawasan hutan industri
Pertanian tanamangogolancah
1,04 % 2,8 % Program pemanfaatankawasan hutan industry
Kehutanan Dinas Kehutanandan Perkebunan
6. Rehabilitasi hutan danlahan
Meningkatnya rehabilitasihutan dan lahan
Pembuatan bibit /benih tanamankehutanan
1 ha 2 ha Program peningkatanrehabilitasi hutan danlahan
Kehutanan Dinas Kehutanandan Perkebunan
7. Pembinaan danpenertiban industri hasilhutan
Meningkatnya pembinaandan penertiban industri hasilhutan
Pengelolaaanindustri hasil hutan
Terprogram Regulasi Program peningkatanpembinaan danpenertiban industri hasilhutan
Kehutanan Dinas Kehutanandan Perkebunan
VII - 112 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
8. Perencanaan danpengembangan hutan
Meningkatnya perencanaandan pengembangan hutan
Pendampingankelompok usahaperhutani rakyat
70 kelompokusaha
80 kelompokusaha
Program perencanaandan pengembanganhutan
Kehutanan Dinas Kehutanandan Perkebunan
9. Pelayanan publik urusankehutanan
Meningkatnya pelayananpublik urusan kehutanan
Sosialisasiperaturan UUmengenaipenatausahaankayu
4 kali 8 kali Program peningkatanpelayanan publik urusankehutanan
Kehutanan Dinas Kehutanandan Perkebunan
10. Pengendalian kebakaranhutan
Meningkatnya pengendaliankebakaran hutan
Pemeliharaan alatpemadamkebakaran hutan
3 6 Program pengendaliankebakaran hutan
Kehutanan Dinas Kehutanandan Perkebunan
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VII - 113
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GROBOGAN3. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA ALAM
NO. SASARAN ARAH KEBIJAKANINDIKATOR
KINERJA
CAPAIAN KINERJA PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
BIDANGURUSAN
SKPDKONDISIAWAL
KONDISIAKHIR
1. Pembinaan danpengawasan bidangpertambangan
Meningkatnya pembinaandan pengawasan bidangpertambangan
Sosialisasi regulasibahan galian C
2 kali 4 kali Program pembinaan danpengawasan bidangpertambangan
Energi danSumber DayaMineral
Disperindagtamben
2. Pengawasan danpenertiban kegiatanrakyat yang berpotensimerusak lingkungan
Meningkatnyapengawasan danpenertiban kegiatan rakyatyang berpotensi merusaklingkungan
Penyebaran petadaerah rawanbencana alamgeologi
4 kali 8 kali Program peningkatanpengawasan danpenertiban kegiatanyang merusaklingkungan
Energi danSumber DayaMineral
Disperindagtamben
3. Peningkatan pelayananusaha pertambangan
Meningkatnya pelayananusaha pertambangan
Pembinaanpenambang liar
6 kali 8 kali Program peningkatanpelayanan usahapertambangan
Energi danSumber DayaMineral
Disperindagtamben
4. Peningkatan regulasienergi sumber daya danmineral
Meningkatnya regulasienergi sumber daya danmineral
Regulasipertambanganumum
1 kali Regulasi Program pembinaan danpengembangan bidangketenaga listrikan
Energi danSumber DayaMineral
Disperindagtamben
5. Pengelolaan danpengembangan potensidan teknologi geologi
Meningkatnya pengelolaandan pengembanganpotensi dan teknologigeologi
Pemetaancekungan air tanah
2 obyek 4 obyek Program pengelolaandan pengembanganpotensi dan teknologigeologi
Energi danSumber DayaMineral
Disperindagtamben
6. Upaya perlindungan dankonservasi alam
Meningkatnya upayaperlindungan koservasialam
Rasio jumlah kasussumber daya alam
10 kasus 5 kasus Program peningkatanregulasi energi sumberdaya dan mineral
Energi danSumber DayaMineral
Disperindagtamben
VII - 114 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GROBOGAN4. URUSAN PARIWISATA
NO. SASARAN ARAH KEBIJAKANINDIKATOR
KINERJA
CAPAIAN KINERJA PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
BIDANGURUSAN
SKPDKONDISIAWAL
KONDISIAKHIR
1. Pengembanganpemasaran pariwisata
Meningkatnyapengembangan pemasaranpariwisata
Pelatihan pemanduwisata terpadu
2 kali 4 kali Program pengembanganpemasaran pariwisata
Pariwisata Dinas Olahraga,Pemuda danKebudayaan danPariwisata
2. Pengembangan destinasipariwisata
Meningkatnyapengembangan destinasipariwisata
Membuat paketwisata unggulan
2 paket 4 paket Program pengembangandestinasi pariwisata
Pariwisata Dinas Olahraga,Pemuda danKebudayaan danPariwisata
3. Pengembangan kemitraan Meningkatnyapengembangan kemitraan
Pembinaan sektorpendukungpariwisata
2 obyek 4 obyek Program pengembangankemitraan
Pariwisata Dinas Olahraga,Pemuda danKebudayaan danPariwisata
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VII - 115
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GROBOGAN5. URUSAN PERIKANAN
NO. SASARAN ARAH KEBIJAKANINDIKATOR
KINERJA
CAPAIAN KINERJA PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
BIDANGURUSAN
SKPDKONDISIAWAL
KONDISIAKHIR
1. Pengembangan budidayaperikanan
Meningkatnyapengembangan budidayaperikanan
Pengembanganbibit ikan unggul
3 obyek 6 obyek Program pengembanganbudidaya perikanan
Perikanan Dinas Peternakandan Perikanan
2. Pengembangan perikanantangkap
Meningkatnyapengembangan perikanantangkap
Pengembanganlembaga usahaperdaganganperikanan tangkap
3 obyek 6 obyek Program pengembanganperikanan tangkap
Perikanan Dinas Peternakandan Perikanan
3. Pengembangan sistempenyuluhan perikanan
Meningkatnya sistempenyuluhan perikanan
Promosi hasilperikanan
2 kali 4 kali Program pengembangansistem penyuluhanperikanan
Perikanan Dinas Peternakandan Perikanan
4. Optimalisasi pengelolaandan pemasaran perikanan
Meningkatnya optimalisasipengelolaan dan pemasaranperikanan
Pemasaran produkperikanan
3 lembaga 4 lembaga Program optimalisasipengelolaan danpemasaran perikanan
Perikanan Dinas Peternakandan Perikanan
VII - 116 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GROBOGAN6. URUSAN PERDAGANGAN
NO. SASARAN ARAH KEBIJAKANINDIKATOR
KINERJA
CAPAIAN KINERJA PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
BIDANGURUSAN
SKPDKONDISIAWAL
KONDISIAKHIR
1. Perlindungan konsumendan pengamananperdagangan
Meningkatnyaperlindungan konsumendan pengamananperdagangan
Peningkatanpengawasanperedaran barangdan jasa
20 kali 25 kali Program perlindungankonsumen danpengamananperdagangan
Perdagangan Disperindagtamben
2. Peningkatan danpengembangan ekspor
Meningkatnya peningkatandan pengembanganekspor
Membangunjejaring denganeksportir
4 obyek 8 obyek Program peningkatandan pengembanganekspor
Perdagangan Disperindagtamben
3. Peningkatan efisiensiperdagangan dalamnegeri
Meningkatnya peningkatanefisiensi perdagangandalam negeri
Kelembagaan kerjasama kemitraan
20 mitra 25 mitra Program peningkatanefisiensi perdagangandalam negeri
Perdagangan Disperindagtamben
4. Pembinaan pedagangkeliling dan asongan
Meningkatnya pembinaanpedagang keliling danasongan
Penyuluhan disiplinpedagang kelilingdan asongan
6 kali 12 kali Program pembinaanpedagang keliling danasongan
Perdagangan Disperindagtamben
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VII - 117
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GROBOGAN7. URUSAN PERINDUSTRIAN
NO. SASARAN ARAH KEBIJAKANINDIKATOR
KINERJA
CAPAIAN KINERJA PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
BIDANGURUSAN
SKPDKONDISIAWAL
KONDISIAKHIR
1. Peningkatan kapasitasIPTEK sistem produksi
Meningkatnya peningkatankapasitas IPTEK sistemproduksi
Pengembangansistem inovasiteknologi industri
8 obyek 12 obyek Program peningkatankapasitas IPTEK sistemproduksi
Perindustrian Disperindagtamben
2. Pengembangan industrikecil dan menengah
Meningkatnyapengembangan industrikecil dan menengah
Pemberian fasilitaskemudahan izinusaha industri kecildan menengah
Terprogram Regulasi Program pengembanganindustri kecil danmenengah
Perindustrian Disperindagtamben
3. Peningkatan kemampuanteknologi industri
Meningkatnya peningkatankemampuan teknologiindustri
Pembinaankemampuanteknologi industri
8 obyek 12 obyek Program peningkatankemampuan teknologiindustri
Perindustrian Disperindagtamben
4. Penataan strukturindustri
Meningkatnya penataanstruktur industri
Pembinaanketerkaitan produkhulu – hilir
6 obyek 10 obyek Program penataanstruktur industri
Perindustrian Disperindagtamben
5. Pengembangan sentra –sentra industri potensial
Meningkatnyapengembangan sentra –sentra industri potensial
Penyediaan saranainformasi yangdapat diaksesmasyarakat
1 obyekTerprogram
2 obyekRegulasi
Program pengembangansentra – sentra industripotensial
Perindustrian Disperindagtamben
VII - 118 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GROBOGAN8. URUSAN TRANSMIGRASI
NO. SASARAN ARAH KEBIJAKANINDIKATOR
KINERJA
CAPAIAN KINERJA PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
BIDANGURUSAN
SKPDKONDISIAWAL
KONDISIAKHIR
1. Pengembangan wilayahtransmigrasi
Meningkatnyapengembangan wilayahtransmigrasi
Kerja sama antarwilayah, antarpelaku dan antarsektor dalamrangkapengembangankawasantransmigrasi
3 obyekTerprogram
4 obyekRegulasi
Program pengembanganwilayah transmigrasi
Transmigrasi Dinsosnakertrans
2. Transmigrasi regional Meningkatnya transmigrasiregional
Penyuluhantransmigrasiregional
4 kali 8 kali Program transmigrasiregional
Transmigrasi Dinsosnakertrans
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VIII - 1
BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITASDAN KEBUTUHAN PENDANAAN
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun 2011 - 2016 membutuhkan kerangka sistematis
yang berisi indikasi rencana prioritas program dan kegiatan-kegiatan yang
mendesak untuk dilakukan. Oleh karena itu perlu disusun indikasi rencana
program prioritas dan perkiraan dana yang dibutuhkan untuk mewujudkan
program tersebut selama lima tahun ke depan. Indikasi rencana program
prioritas dan kebutuhan pendanaan diuraikan sebagai berikut:
8.1. Indikasi Rencana Program Prioritas
A. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang mendukung
Perekonomian Daerah
1. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana
Prasarana Jalan/ Jembatan
a. Pembangunan jalan dan jembatan.
b. Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan
jembatan.
2. Program Pengembangan, Pemeliharaan Sarana Prasarana
Jaringan Irigasi
a. Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong.
b. Pembangunan irigasi.
c. Pembangunan waduk, dam dan tandon air.
3. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
a. Peningkatan pelayanan air bersih.
b. Perluasan jaringan air baku.
4. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
a. Pembangunan jalan dan jembatan desa.
VIII - 2 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
b. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan.
c. Pembangunan jalan poros desa.
5. Program Pengembangan, Pemeliharaan dan Konservasi
Sumber Daya Air
a. Perlindungan kawasan konservasi.
b. Pembudayaan gerakan bersih sungai dan drainase.
6. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana
Prasarana Keciptakaryaan
Penanganan kota Purwodadi yang bersih, hijau dan tertib melalui
perbaikan dan peningkatan kebersihan fasilitas umum antara lain:
Pasar Purwodadi;
Revitalisasi alun-alun;
Terminal bus;
Trotoar;
Tempat ibadah;
Revitalisasi simpang lima;
Penataan PKL;
Penghijauan dan pengadaan ruang terbuka hijau;
Pelestarian bangunan cagar budaya.
7. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perdagangan Rakyat
a. Revitalisasi pasar-pasar tradisional/ desa.
b. Pemberdayaan dan penataan Pedagang Kaki Lima secara
humanis.
B. Pengembangan Pendidikan Bermutu dan Terjangkau sampai
Tingkat SLTA
1. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
a. Pembangunan Gedung Sekolah.
b. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini.
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VIII - 3
2. Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
a. Penyediaan dana Pengembangan Sekolah SD dan SMP.
b. Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa.
3. Program Pendidikan Menengah
a. Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM).
b. Penyediaan Beasiswa bagi keluarga tidak mampu.
c. Pembinaan minat bakat dan prestasi siswa tingkat SMA dan
Pemuda.
4. Program Peningkatan Pendidikan Non Formal dan Luar
Biasa
a. Pengembangan pendidikan berbagai kursus ketrampilan.
b. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan luar biasa.
c. Pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan yang
berbasis agama.
5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
a. Peningkatan pelatihan proses belajar mengajar dan
penambahan kurikulum pendidikan moral atau pendidikan
karakter bangsa.
b. Peningkatan dana bantuan pendidikan bagi pendidik yang
belum memenuhi kualifikasi sebagai tenaga pendidik.
6. Program Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga
a. Pengembangan sport centre.
b. Peningkatan fasilitas olah raga profesional.
7. Program Peningkatan Pembinaan Pemuda dan
Keolahragaan
a. Pembinaan prestasi atlit jangka panjang berbagai cabang
olah raga.
b. Memperbanyak lomba-lomba berbagai cabang olah raga
untuk memacu tumbuhnya kader-kader atlit tingkat regional.
VIII - 4 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
c. Memperbanyak berbagai jenis lomba yang berkaitan dengan
mutu dan moralitas intelektual pemuda.
8. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana
Prasarana Pendidikan
a. Perbaikan dan pembangunan gedung sekolah, baik untuk TK,
SD/MI, SLTP/MTs, SMU/ SMK/ MA.
b. Penambahan sarana dan sarana sekolah yang urgen belum
tersedia.
C. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat
1. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan
Anak
a. Penyuluhan kesehatan bagi Ibu hamil dari keluarga kurang
mampu.
b. Perawatan secara berkala Ibu hamil bagi keluarga kurang
mampu.
c. Pertolongan persalinan bagi Ibu dari keluarga kurang mampu.
2. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penduduk
Miskin
a. Pelayanan kesehatan dasar gratis di puskesmas.
b. Pelayanan kesehatan rujukan bagi penduduk miskin sampai
kelas III di RSUD.
3. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
a. Pemberian tambahan makanan dan vitamin.
b. Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia, gang-
guan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan
kekurangan zat gizi mikro lainnya.
c. Pemberdayaan masyarakat untuk mencapai keluarga sadar gizi.
4. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VIII - 5
a. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk.
b. Pelayanan pencegahan dan penaggulangan penyakit menular.
c. Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik.
5. Program Peningkatan Penyuluhan dan Promosi Kesehatan
Masyarakat
a. Penyusunan standar pelayanan kesehatan.
b. Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan.
6. Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana
dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan
Jaringannya
a. Peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas rawat inap.
b. Penguatan kesadaran gerakan hidup sehat.
7. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Tenaga
Kesehatan
a. Peningkatan pelatihan/ bintek kinerja bagi SDM bidang
kesehatan.
b. Pemberian bantuan dana bagi aparatur kesehatan yang
melakukan studi lanjut ke jenjang yang paralel.
D. Pemantapan Pembangunan Ekonomi dengan Mendorong
Semakin Tumbuh dan Berkembangnya Pembangunan di
Bidang Pertanian dalam Arti Luas
1. Program Peningkatan Penyediaan Sarana Prasarana
Produksi Pertanian dalam Arti Luas
a. Peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana pertanian
dalam arti luas.
b. Penyediaan sarana produksi pertanian dalam arti luas.
c. Pengembangan sarana bibit unggul pertanian dalam arti luas.
2. Program Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman
Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan
dan Perikanan
VIII - 6 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
a. Peningkatan produksi pertanian dalam arti luas.
b. Pembibitan dan perawatan bibit unggul pertanian dalam arti
luas.
c. Pengembangan agrobisnis pertanian dalam arti luas.
3. Program Pencegahan dan Penanggulangan Hama dan
Penyakit secara Terpadu
a. Penyuluhan dan pendampingan petani dalam menangani hama
tanaman dan pelaku agrobisnis.
b. Peningkatan pencegahan penyakit hama tanaman (wereng).
4. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian
dalam Arti Luas
a. Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi pertanian
dalam arti luas.
b. Meningkatkan kemitraan pemasaran produk pertanian.
5. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Produktivitas
serta Pembukaan Lapangan Kerja
a. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi serta
meningkatkan daya saing daerah.
b. Jaminan kepastian hukum berusaha.
c. Penyederhanaan perijinan dan upaya lebih untuk menarik
investor.
d. Pengembangan perekonomian lokal.
6. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
a. Pengembangan klaster bisnis.
b. Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri
kecil dan menengah.
c. Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro, kecil dan
menengah.
7. Program Peningkatan Ketrampilan dan Pembinaan Pelaku
Usaha Industri Perdagangan dan Pariwisata
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VIII - 7
a. Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap
pemanfaatan sumber daya.
b. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat
jaringan klaster industri dan perdagangan.
c. Peningkatan pelatihan bagi pemandu wisata.
8. Program Peningkatan Promosi Produksi Industri,
Perdagangan dan Pariwisata
a. Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri dan
perdagangan.
b. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri.
c. Pengembangan promosi jaringan pariwisata.
9. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian dalam Arti
Luas
a. Evaluasi kinerja para PPL PNS dan THL.
b. Peningkatan bintek tentang penanganan hama penyakit
tanaman.
10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata
a. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana ke obyek-
obyek wisata.
b. Eksploitasi terhadap obyek-obyek wisata agar lebih menarik.
11. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga
Kerja
a. Pelatihan kewirausahaan bagi pencari kerja.
b. Pelatihan ketrampilan penggunaan teknologi komunikasi yang
lebih canggih untuk meningkatkan kualitas produktivitas tenaga
kerja.
E. Pemantapan Upaya Penciptaan Tata Kelola Pemerintahan
yang Baik
1. Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Kapasitas
Aparatur
VIII - 8 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
a. Penambahan peralatan teknologi komunikasi dan komputer
untuk pengolah data.
b. Menambah perangkat lunak (software) program olah data
untuk meningkatkan kinerja aparatur.
c. Mengadakan reformasi birokrasi.
d. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat oleh birokrasi.
e. Meningkatkan disiplin, semangat kerja dan ketaatan pada
peraturan perundangan bagi aparatur pemerintah dengan
menerapkan sanksi yang tegas.
f. Meningkatkan profesionalisme aparatur sehingga tercipta
Pemda yang bersih, transparan, akuntabel dan demokratis.
2. Program Penataan Administrasi Kependudukan
a. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan.
b. Peningkatan program komputer untuk olah data
kependudukan.
3. Program Pelayanan Keluarga Berencana
a. Peningkatan kegiatan KB mandiri.
b. Pengembangan kelembagaan KB dalam bidang sosial
ekonomi.
4. Program Pengembangan Nilai-nilai Budaya
a. Revitalisasi kebudayaan dan kesenian lokal.
b. Pengembangan pusat wisata religi, kuliner dan kerajinan khas
Grobogan.
5. Program Peningkatan Politik Masyarakat
a. Revitalisasi pusat informasi dan pelayanan pengaduan
masyarakat.
b. Memantapkan stabilitas sosial politik yang ada di masyarakat.
c. Koordinasi forum-forum diskusi publik.
d. Peningkatan kapasitas kelembagaan DPRD.
e. Peningkatan pelayanan fungsi DPRD.
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VIII - 9
6. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangun-
an Daerah
a. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Musrenbangda.
b. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah di berbagai
aspek mempertimbangkan aspek gender.
7. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
a. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala.
b. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan.
8. Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan
Daerah
a. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan
daerah.
b. Peningkatan bintek tentang regulasi pengelolaan keuangan
daerah.
9. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan
daerah.
b. Peningkatan tingkat swadaya masyarakat.
c. Pemberian penghargaan kepada warga masyarakat yang
berprestasi.
F. Pemantapan Upaya Pelestarian Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
1. Program Pengelolaan Persampahan
a. Menambah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.
b. Meningkatkan manajemen pengelolaan persampahan.
2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan
a. Pemantauan kualitas lingkungan.
VIII - 10 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan
lingkungan hidup.
3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya
Alam
a. Pengendalian kerusakan hutan dan lahan.
b. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumberdaya
alam.
c. Peningkatan pelaksanaan reboisasi hutan.
8.2. Kebutuhan Pendanaan
Dalam rangka mencapai program prioritas dalam pencapaian visi
dan misi RPJMD dibutuhkan alokasi dana bagi kegiatan-kegiatan dalam
program tersebut. Kebutuhan dana untuk mencapai program prioritas
tersebut adalah sebagai berikut:
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VIII - 11
Tabel 3.1Indikasi Rencana Program yang Disertai Kebutuhan Prediksi Pendanaan
Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016
Program PrioritasIndikatorKinerja
Program
KondisiKinerja Awal
RPJMD(2010)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaPada Akhir RPJMD
2016SKPD
Penang-gung jawab
2011 2012 2013 2014 2015
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
A. Perbaikan danpembangunaninfrstruktur yangmendukungperekonomiandaerah
1. Programpembangunan jalandan jembatan
Panjangjalan (km)
883,10 km
a) Pembangunan jalan Panjangjalan yangakandibangun
45 km/th 45km/th
17.380 50 km/th 25.000 52 km/th 30.000 55 km/th 40.000 60 km/th 50.000 70km/th
60.000 Dinas BinaMarga
b) Pembangunan jembatan
Pembangunan jembatanyang akandibangun
100 m/th 100m/th 1.000 110 m/th 1.100 120 m/th 1.200 1.300m/th
1.300 1.400m/th
1.400 1.500m/th
1.500 Dinas BinaMarga
2. Programpembangunansarana prasaranajaringan irigasi
Persentasesaluranirigasikondisi baik(%)
30 33 36,3 39,93 43,92 48,32 53,15
a) Pembangunansaluran drainase /gorong-gorong
lokasi 40 42 2.000 48 3.000 50 5.000 55 6.000 58 6.000 60 7.000 DinasCiptakaryaTRK
b) Pembangunan irigasi(waduk, dam dantandon air)
buah 111 113 1.000 115 2.000 117 3.000 120 3.000 125 4.000 128 5.000DinasPengairan
3. Programpenyediaan danpengolahan airbaku
Persentasepengolahanair bakukondisi baik(%)
40 42 45,5 47,5 50 52,50 55,60
Persentaseembung
50 52,5 60 67,8 69,78 70,2 75 300 DinasPengairan
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VIII - 12
Program PrioritasIndikatorKinerja
Program
KondisiKinerja Awal
RPJMD(2010)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaPada Akhir RPJMD
2016SKPD
Penang-gung jawab
2011 2012 2013 2014 2015
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
kondisi baik(%)
a) Peningkatanpelayanan air bersih
2.000 2.500 3.000 3.500 5.000 5.000 DinasCiptakaryaTRK
b) perluasan jaringan airbaku
% pengguna 3.000 4.000 4.000 5.000 6.000 6.000 DinasPengairan
4. Programpembangunaninfrastrukturpedesaan
Persentaserumahtangga (KK)yangmenggunakan air bersih(%)
61,59 62 3.000 64 3.500 66 4.000 68 4.500 70 5.000 72 5.000
a) Pembangunan jalandan jembatan desa
200 400 600 800 800 900 Dinas Bina
Marga
b) Pembangunansarana danprasarana air bersihpedesaan
Sebagianbesar masihmakadam
300 3 50 400 500 600 650 DinasCiptakaryaTRK
c) Pembangunan jalanporos desa
PerubahandariKricak keaspal
Persentaseyg diaspalmeningkat
40 km 400 50 km 450 55 km 500 50km 600 55 km 700 60km 700 Dinas BinaMarga
5. Programpemeliharaankonservasi sumberdaya air
Masalahalamiah
a) Perlindungankawasan konservasi
200 250 300 350 400 450 Dishutbun
b) Pembudayaangerakan bersihsungai dan drainase
Masihalamiah
100 150 175 200 250 300 Dishutbun
6. Programpemeliharaansarana prasaranakeciptakaryaan
Persentasesarana baik(%)
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VIII - 13
Program PrioritasIndikatorKinerja
Program
KondisiKinerja Awal
RPJMD(2010)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaPada Akhir RPJMD
2016SKPD
Penang-gung jawab
2011 2012 2013 2014 2015
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
Penanganan kotaPurwodadi yangbersih, hijau dantertib melaluiperbaikan danpeningkatankebersihan fasilitasumum, antara lain:
a) Pengembanganpusat-pusat ekonomibaru
200 250 280 300 350 400 DinasCiptakaryaTRK ,Bappedadan BLH
b) Optimalisasi danrevitalisasi terminal
300 350 400 500 550 600 DPU,Dishubinfokom
7. Programpemeliharaansarana prasaranaperdagangan rakyat
a) Revitalisasi pasartradisional
400 500 550 600 650 700 Disperindagtamben
b) Penataan PKLsecara harmonis
120 120 100 125 150 160 175 180 200 200 300 250 400 Disperindagtamben danSatpol PP
Jumlah PrioritasUrusan PU
38.398 67.000 78.280 91.450 111.300 127.250
B.PengembanganPendidikan bermutudan terjangkausampai SLTA.
1. Program PAUD % TK/RAmemilikisarana danprasaranabelajar /bermain
45,5 47,5 100 50 120 54 125 60 125 60 130 65 140
a)Pembangunan saranadan prasarana/gedungsekolah
Regulasi 500 550 850 1.000 1.000 1.500 DinasPendidikan
b)Penyelenggaraanpendidikan anak usiadini
200 250 450 500 800 900 DinasPendidikan
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VIII - 14
Program PrioritasIndikatorKinerja
Program
KondisiKinerja Awal
RPJMD(2010)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaPada Akhir RPJMD
2016SKPD
Penang-gung jawab
2011 2012 2013 2014 2015
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
2. ProgramPendidikan Dasar
% APMSD/MI
87,89 89 92 94 96 98 200
a)Pembinaan biayaoperasional sekolahkepada siswa SD danSMP
500 550 600 800 900 900 DinasPendidikan
b)Pembinaan minat,bakat dan kreatifitassiswa
300 350 400 400 450 500 DinasPendidikan
3. ProgramPendidikanMenengah
% APMSMA/SMK/MA
42,6 43 44 47 48 50 52
a)Penyediaan bantuanoperasionalmanajemen mutu(BOMM)
3.500 3.800 3.900 4.000 4.500 5.000 Dinas
Pendidikan
b)Penyediaan beasiswabagi keluarga tidakmampu
800 900 1.000 1.300 1.400 1.500 Dinas
Pendidikan
c) Pembinaan minatbakat dan prestasisiswa tingkat SMA danpemuda
250 300 350 400 500 550 Dinas
Pendidikan
4. ProgramPeningkatanPendidikan non-Formal dan LuarBiasa
a)Peningkatan kursusketrampilan
31 31 80 33 35 37 200 40 200 45 250 Dinas
Pendidikan
b)Peningkatan saranadan prasaranapendidikan luar biasa
c) Pengembangan danpeningkatan mutupendidikan yangberbasis agama
25
120
70 27
150
80 30
200
90 35
250
110 40
250
150 45
300
200
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VIII - 15
Program PrioritasIndikatorKinerja
Program
KondisiKinerja Awal
RPJMD(2010)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaPada Akhir RPJMD
2016SKPD
Penang-gung jawab
2011 2012 2013 2014 2015
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
5. ProgramPeningkatan Mutudan TenagaKependidikan
a)Bintek proses belajardan mengajar
Frekuensipelaksanaan
Minimal 1 kali 1 100 1 120 2x 180 2x 200 2x 200 2x 200 Dinas
Pendidikan
b)Bantuan studi lanjutbagi guru
100 150 200 200 250 300 Dinas
Pendidikan
6. ProgramPeningkatan Saranadan PrasaranaOlahraga
a)Pengembangan sportcenter
300 300 300 200 Disporabud
par
b)Peningkatan fasilitasolahraga profesional
150 200 250 250 250 250 Disporabud
par
7. ProgramPeningkatanPembinaan Pemudadan Keolahragaan
a) Pembinaan prestasiatlit jangka panjang
Teratur dankontinyu
200 250 250 200 250 250 Disporabud
par
b) Memperbanyaklomba olahraga
Teratur 200 250 250 200 200 250 Disporabud
par
c) Memperbanyaklomba yang berkaitandengan peningkatanmutu moralitas danintelektual pemuda
Teratur 200 250 250 200 200 250 Disporabud
par
8. ProgramPembangunan danPemeliharaanSarana PrasaranaPendidikan
a. Perbaikan dan 6.000 6.500 7.000 7.500 8.000 9.000 Dinas
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VIII - 16
Program PrioritasIndikatorKinerja
Program
KondisiKinerja Awal
RPJMD(2010)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaPada Akhir RPJMD
2016SKPD
Penang-gung jawab
2011 2012 2013 2014 2015
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
pembangunan gedungsekolah TK, SD/MI,SLTP/MTs,SMU/SMK/MA
Pendidikan
b. Penambahan saranadan prasarana sekolahyang urgen belumtersedia
3.000 3.500 4.000 4.500 4.750 5.000 DinasPendidikan
Jumlah PrioritasUrusan Pendidikan
16.670 18.570 20.645 22.335 24.580 27.240
C. PeningkatanKualitas PelayananKesehatanMasyarakat
1. Program peningkatankeselamatan ibumelahirkan dan anak
Angkakematian ibu(per 100.000KH)
102,8 100,6 98,6 95,7 95,8 90,8 89,2
a) Penyuluhankesehatan bagi ibuhamil dari keluargakurang mampu
250 250 300 350 350 350 Dinkes
b) Perawatan secaraberkala bagi ibuhamil bagi keluargakurang mampu
200 200 300 300 300 350 Dinkes
c) Pertolonganpersalinan bagi ibudari keluarga kurangmampu
100 125 150 150 150 200 Dinkes
2. Programpeningkatanpelayanankesehatanpenduduk miskin
Cakupanpelayanankesehatanrujukanpasienmasyarakatmiskin (%)
80 90,6 100 100 100 100 100 Dinkes,RSUD
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VIII - 17
Program PrioritasIndikatorKinerja
Program
KondisiKinerja Awal
RPJMD(2010)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaPada Akhir RPJMD
2016SKPD
Penang-gung jawab
2011 2012 2013 2014 2015
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
Cakupanpelayanankesehatanrujukanpasienmasyarakatmiskin (%)
100 100 100 100 100 100 100 Dinkes,RSUD
a) Pelayanan kesehatandasar gratis diPuskesmas
300 300 300 400 450 450 Dinkes
b) Pelayanan kesehatanrujukan bagipenduduk miskinsampai kelas 3 dibadan rumah sakitGrobogan(Jamkesda)
100 150 150 200 200 300 Dinkes,RSUD
3. Program perbaikangizi masyarakat
Persentasegizi buruk(%)
0,25 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05
a) Pemberian tambahanmakanan dan vitamin
80 90 100 100 120 150 Dinkes,Bapermas
b) Penanggulangankurang energi protein(KEP), anemia gizibesi, gangguanakibat kurang yodium(GAKY), kurangvitamin A dankekurangan zat gizimikro lainnya
150 180 200 200 230 250 Dinkes
c) Pemberdayaanmasyarakat untukpencapaian keluargasadar gizi
100 150 150 150 200 200 Dinkes
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VIII - 18
Program PrioritasIndikatorKinerja
Program
KondisiKinerja Awal
RPJMD(2010)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaPada Akhir RPJMD
2016SKPD
Penang-gung jawab
2011 2012 2013 2014 2015
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
4. Programpencegahan danpenanggulanganpenyakit menular
CakupanpenemuandanpenangananpenderitapenyakitDBD (%)
100 100 100 100 100 100 100
CakupanpenemuandanpenangananpenderitapenyakitTBC BTA(%)
33,14 35 45 50 60 65 70 Dinkes
a) Penyemprotan /fogging sarangnyamuk
250 300 310 330 340 350 360 Dinkes
b) Pelayananpencegahan danpenanggulanganpenyakit menular
150 170 180 190 200 220 Dinkes
c) Pencegahanpenularan penyakitendemik/epidemik
150 45 100 110 120 130 140 150 Dinkes
5. Programpeningkatanpenyuluhan danpromosi kesehatanmasyarakat
Standarpelayanankesehatan(%)
100 100 100 100 100 100 100
a) Penyusunan standarpelayanan kesehatan
70 80 80 90 100 100 Dinkes
b) Penyusunan standaranalisis belanjapelayanan kesehatandan promosikesehatan.
90 100 110 115 120 130 Dinkes
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VIII - 19
Program PrioritasIndikatorKinerja
Program
KondisiKinerja Awal
RPJMD(2010)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaPada Akhir RPJMD
2016SKPD
Penang-gung jawab
2011 2012 2013 2014 2015
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
6. Programpengabdian,peningkatan danperbaikan saranadan prasaranapuskesmas /puskesmaspembantu danjaringannya
Jumlahpuskesmasrawat inap
7 7 7 7 7 8 9
a) Peningkatanpuskesmas menjadipuskesmas rawatinap
100 120 130 180 200 200 Dinkes
b) Penguatankesadaran gerakanhidup sehat
Meningkatnyaderajatkesehatan
80 80 100 125 150 200 Dinkes
7. Programpeningkatankualitas sumberdaya tenagakesehatan
a) Bintek kinerja bagiSDM bidangkesehatan
Belumterkoordinirdengan baik
1 kali 70 1 kali 80 2 kali 120 2 kali 180 2 kali 200 2 kali 200 Dinkes
b) Bantuan studi lanjutbagi aparaturkesehatan ke jenjangyang paralel
Belumterkoordinirdengan baik
Regulasi 100 150 200 250 300 350 Dinkes
Jumlah PrioritasUrusan Kesehatan
2.340 2.645 2.920 3.550 3.735 4.160
D. Memantapkanperkembanganekonomi
1. Programpeningkatan saranaprasarana pertaniandalam arti luas
a) Pemeliharaan sarana Persentase 100 150 200 300 350 400
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VIII - 20
Program PrioritasIndikatorKinerja
Program
KondisiKinerja Awal
RPJMD(2010)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaPada Akhir RPJMD
2016SKPD
Penang-gung jawab
2011 2012 2013 2014 2015
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
prasarana pertanian yang baik Distanhortb) Penyediaan sarana
dan prasaranapertanian
Persentaseyang baik
8 10 200 12 125 15 150 20 200 25 250 30 300 Distanhort
c) Pengembangansarana bibit unggulpertanian
Persentaseyangproduktif
4 unit 5 80 6 100 10 150 12 200 15 200 18 250 Distanhort
2. Programpeningkatanproduksi pertaniandalam arti luas
Persentaseproduktif5,96 ton/ha
6,42 ton/ha
a) Peningkatan produksipertanian
696.110 ton 700.200ton
710.100ton
712.200ton
720.250ton
726.350ton
730.500ton
Disnakkan
b) Perawatan bibitunggul pertanian
Persentaseyang hidup
80 100 150 150 200 200 Disnakkan
c) Pengembanganagrobisnis pertaniandalam arti luas
Diseminasilancar
100 150 200 250 250 300 Disnakkan
3. Programpencegahan danpenanggulanganhama dan penyakitsecara terpadu
a) Pendampinganpetani dalammenangani hamatanaman dan pelakuagrobisnis
Persentaseyangberjalan
37 obyek 40 150 42 180 45 200 49 250 55 300 60 350 Distanhort
b) Pencegahan penyakithama tanaman(wereng)
Penyerangansporadis
Tersebar 200 250 300 300 300 350 Distanhort
4. Programpeningkatanpemasaran hasilproduksi pertanian
a) Distribusi pemasaranhasil produksipertanian
Lewatkelompoktani
200 250 300 300 300 350 Distanhort
b) Meningkatkan Belum 100 150 200 250 300 350 Distanhort
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VIII - 21
Program PrioritasIndikatorKinerja
Program
KondisiKinerja Awal
RPJMD(2010)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaPada Akhir RPJMD
2016SKPD
Penang-gung jawab
2011 2012 2013 2014 2015
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
kemitraan pemasaranproduk pertanian
semua lewatkoperasidankelompok
5. Programpeningkatan ikliminvestasi danlapangan kerja bagimasyarakat
a) Peningkatan promosidan kerja samainvestasi
Persentaseyangberjalan
Regulasi 200 250 250 300 300 250 BPPT
b) Jaminan kepastianhukum berusaha
Jaminannormatif
Regulasi 80 100 120 150 150 BPPT
c) Penyederhanaanperijinan
Jaminannormatif
Regulasi 100 80 100 150 BPPT
d) Pengembanganperekonomian lokal
Iklim usahapositif
Regulasi 80 100 100 100 BPPTSetdaBappeda
6. Programmeningkatkankualitaskelembagaankoperasi
a) Pengembanganklaster bisnis
Persentaseyangberjalan
80 100 150 150 DinkopUMKM
b) Pembinaan industrirumah tangga
Persentaseyangberjalan
80 80 100 82 150 85 150 85 150 85 150 87 200 DinkopUMKM
c) Promosi usaha mikro Belumterorganisasidengan baik
40 40 80 40 100 42 100 42 200 DinkopUMKM
7. Peningkatanketrampilan pelakuusaha industri,perdagangan danpariwisata
Persentaseyangberjalan
Regulasi
a) Fasilitasi industri Belum Regulasi 80 100 150 Disperindag
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VIII - 22
Program PrioritasIndikatorKinerja
Program
KondisiKinerja Awal
RPJMD(2010)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaPada Akhir RPJMD
2016SKPD
Penang-gung jawab
2011 2012 2013 2014 2015
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
dalam memanfaatkansumber daya
terorganisasidengan baik
tam
b) Pembinaan industrimemperkuat jaringanklaster industri
100 100 100 200 Disperindagtam
c) Pelatihan bagipemandu wisata
Persentaseyang jalan
Regulasi 100 100 100 100 Dispora-budpar
8. Peningkatanpromosi produksiindustri,perdagangan danpariwisata
a) Penyediaan saranadan prasarana klasterindustri danperdagangan
80 100 100 125 150 150 Disperindag
tamben
b) Peningkatan efisiensiperdagangan dalamnegeri
80 100 100 125 150 150 Disperindag
tamben
c) Promosi jaringanwisata
Regulasi 80 80 100 200 Dispora-budpar
9. Programpemberdayaanpenyuluh pertaniandalam arti luas
a) Evolusi kinerja PPLdan THL
Jumlahnyamenurunyang THL
Regulasi 124 100 120 100 150 100 150 Distanhort
b) Bintek penangananhama tanaman
Insidential Regulasi 124 100 120 125 100 100 100 100 150 Distanhort
10. Programpeningkatan saranadan prasaranapariwisata
a) Pembangunansarana di obyek –
Persentaseyang
200 300 300 300 300 Dispora-
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VIII - 23
Program PrioritasIndikatorKinerja
Program
KondisiKinerja Awal
RPJMD(2010)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaPada Akhir RPJMD
2016SKPD
Penang-gung jawab
2011 2012 2013 2014 2015
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
obyek wisata berjalan baik budpar
b) Eksploitasi terhadapobyek – obyek wisata
Persentasekurangmenarik
Regulasi 200 200 250 300 300 250 Dispora-
budpar
11. Programpeningkatankualitas danproduktivitastenaga kerja
a) Pelatihankewirausahaan
Kurangberjalan
Regulasi 100 125 150 150 200 250 Dinsos-nakertrans
b) Pelatihan IPTEKuntuk produktivitaskerja
Kurangberjalan
Regulasi 125 150 150 150 200 Dinsos-nakertrans
Jumlah PrioritasUrusan Ekonomi
3.175 3.615 3.820 4.550 4.555 6.000
E. Memantapkanupaya penciptaantata kelolapemerintah yangbaik
1.Program peningkatansarana dan prasaranadan kapasitasaparatur
a) Penambahanperalatanpengolahan data
Jumlah yangada terbatas
Terbatas 150 150 200 200 Setda
b) Menambah softwareuntuk meningkatkankinerja
Jumlah yangada terbatas
Terbatas 200 150 200 200 SKPD
c) Mengadakanreformasi birokrasi
SKPD
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VIII - 24
Program PrioritasIndikatorKinerja
Program
KondisiKinerja Awal
RPJMD(2010)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaPada Akhir RPJMD
2016SKPD
Penang-gung jawab
2011 2012 2013 2014 2015
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
d) Meningkatkanpelayanan kepadamasyarakat olehbirokrasi
SKPD
e) Meningkatkan disiplin,semangat kerja danketaatan padaperaturanperundangan bagiaparatur pemerintahdengan menerapkansanksi yang tegas
SKPD
f) Meningkatkanprofesionalismeaparatur, sehinggatercipta Pemda yangbersih, transparan,akuntabel dandemokratis
SKPD
2. Program penataanadministrasikependudukan
a) Peningkatanpelayanan publik
Cukup lancar 100 125 150 200 Dispenduk-
capil
b) Menambah computeruntuk mengolah datakependudukan
80 100 100 150 150 Dispenduk-capil
3. Programpeningkatan KB
PersentaseKK yang ikutKB
Regulasi
a) Meningkatnya KBmandiri
120 150 150 150 BP3AKB
b) Perkembangankelembagaan KBdalam bidang sosialekonomi
120 150 150 200 200 250 BP3AKB
4. Programpengembangan
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VIII - 25
Program PrioritasIndikatorKinerja
Program
KondisiKinerja Awal
RPJMD(2010)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaPada Akhir RPJMD
2016SKPD
Penang-gung jawab
2011 2012 2013 2014 2015
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
nilai – nilai budaya
a) Revitalisasikebudayaan dankesenian lokal
Normatif Dinamis 100 100 100 150 200 Dispora-budpar
b) Pengembanganpusat wisata religi,kuliner dan kerajinankhas Grobogan
Belum adaarahpengembangan kesana
Regulasi 500 700 800 800 900 900 Dispora-budpar
5. Programpeningkatan politikmasyarakat
a) Revitalisasi pusatinformasi danpelayananpengaduanmasyarakat
Belumoptimal
100 125 150 150 150 200 Setda
b) Memantapkanstabilitas sosial politikyang ada dimasyarakat
Stabil Stabil 70 70 80 80 100 Setda
6. Programpeningkatan mutuperencanaanpembangunandaerah
a) Meningkatkankualitas pelaksanaanMusrenbangda
Berjalansetiap tahun
Program rutin 1 150 1 150 1 150 1 200 1 200 1 200 Bappeda
b) Dalam perencanaanpembangunandaerah di berbagaiaspek denganmempertimbangkanaspek gender
Normatif Regulasi 80 150 150 200 Bappeda
7. Program peningkatan
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VIII - 26
Program PrioritasIndikatorKinerja
Program
KondisiKinerja Awal
RPJMD(2010)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaPada Akhir RPJMD
2016SKPD
Penang-gung jawab
2011 2012 2013 2014 2015
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
system pengawasaninternal danpengendalianpelaksanaankebijakan kepaladaerah
a) Pelaksanaanpengawasan internalsecara berkala
Kondisikondusif
650 700 720 750 780 800 900 Inspektorat
b) Tindak lanjut hasiltemuan pengawasan
100 110 120 130 140 150 Inspektorat
8. Program peningkatandan pengembanganpengelolaankeuangan daerah
Pendapatanasli daerah(milyarrupiah)
76,7 78,7 80,2 80,9 82,2 85,9 88,2
a) Intensifikasi danekstensifikasisumber-sumberpendapatan daerah
190 200 220 250 280 300 320 DPPKAD
b) Bintek regulasipengelolaankeuangan daerah
100 120 150 150 150 200 DPPKAD
9. Programpeningkatanpemberdayaanmasyarakat
a) Memacu peningkatanperan sertamasyarakat dalampembangunandaerah
Persentaseketerlibatanmasyarakat
80 100 120 130 150 Bapermas
b) Peningkatan tingkatswadaya masyarakat
Adakecenderungan naik
100 120 140 140 150 150 Bapermas
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VIII - 27
Program PrioritasIndikatorKinerja
Program
KondisiKinerja Awal
RPJMD(2010)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaPada Akhir RPJMD
2016SKPD
Penang-gung jawab
2011 2012 2013 2014 2015
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
c) Pemberianpenghargaan kepadawarga masyarakatyang berprestasi
Bapermas
Jumlah prioritasurusan Tata KelolaPemerintah-an yangbaik
3.050 3.110 3.260 3.530 3.850 4.820
F. Pemantapan upayapelestarian SDA danLH
1. Programpengelolaaanpersampahan
a) Menambah saranadan prasaranapengelolaan sampah
Terprogram Sudah jalan 100 100 130 150 150 150 DinasCiptakaryaTRK
b) Meningkatkanmanajemenpengelolaanpersampahan
Pemberdayaanmasyarakat
80 100 100 100 100 150 DinasCiptakaryaTRK
2. Programpengendalianpencemaran danperusakanlingkungan hidup
Pelayananpencegahanpencemaranair (%)
80 90 90 95 95 100 100 100 110 120 200 130 250 BLH
Pelayananinformasistatuskerusakanlahandan/atautanah untukproduksibiomasa
100 100 80 100 80 100 90 100 95 100 100 100 120 BLH
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 VIII - 28
Program PrioritasIndikatorKinerja
Program
KondisiKinerja Awal
RPJMD(2010)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaPada Akhir RPJMD
2016SKPD
Penang-gung jawab
2011 2012 2013 2014 2015
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
TargetJutaRp.
Pelayananpencegahanpencemaranudara darisumber tdkbergerak
100 100 100 100 120 100 150 100 150 100 150 100 200 BLH
a) Pemantauan kualitaslingkungan dan terciptanya keserasianantara kawasan lindung dan kawasanbudidaya
80 90 100 120 120 150 200 250 Bappeda
b) Peningkatan pengelolaan lingkungan per-tambangan danmewujudkanKabupatenGrobogan yang lebihhijau (dominasi vegetasi)
70 80 100 100 110 120 150 200 Bappeda
3. Programperlindungan dankonservasi sumberdaya alam
a) Pengendaliankerusakan hutan danlahan
Lahan kritis 450 450 500 600 700 750 800 800 Dishutbun
b) Pengendalian danpengawasanpemanfaatan sumberdaya alam
Lahan kritis 500 350 400 450 500 500 Dishutbun
c) Peningkatanpelaksanaanreboisasi hutan
Dishutbun
Jumlah dana untukupaya pelestarian SDA
1.450 1.665 1.900 2.075 2.120 2.620
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011 - 2016 IX - 1
BAB IXPENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
Indikator-indikator yang ditetapkan dalam rangka melakukan evaluasi
pelaksanaan pembangunan Kabupaten Grobogan dalam kurun waktu tahun 2011-
2016 adalah sebagai berikut :
9.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
1. Pertumbuhan PDRB ADHK (Pertumbuhan Ekonomi) (%)
2. Laju Inflasi (%)
3. PDRB per Kapita ADHB (Ribu Rupiah)
4. Indeks Gini
5. Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional) ADHK
6. Persentase Penduduk di bawah Garis Kemiskinan (%)
7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
B. Fokus Kesejahteraan Sosial
1. Daya Beli Masyarakat (Ribu Rupiah)
2. Angka Melek Huruf (%)
3. Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)
4. Angka Harapan Hidup (Tahun)
5. Angka Partisipasi Kasar (%) : PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA
6. Angka Partisipasi Murni (%) : SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA
7. Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH)
8. Angka Kematian Bayi (per 1000 KH)
9. Angka Kematian Balita (per 1000 KH)
10. Persentase Penduduk yang Memiliki Lahan (%)
11. Rasio Penduduk (Angkatan Kerja) yang Bekerja (%)
C. Fokus Seni Budaya dan Olahraga
1. Jumlah Group Kesenian
2. Jumlah Group Olahraga
IX - 2 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011 - 2016
9.2 Aspek Pelayanan Umum
A. Pelayanan Urusan Wajib
1. Pendidikan
a. Persentase anak usia 4-6 tahun mengikuti program PAUD dan
TK/RA
b. Persentase TK/RA memiliki sarana dan prasarana belajar/bermain
c. Persentase TK/RA menerapkan manajemen sekolah berbasis
sekolah sesuai dengan manual yang ditetapkan oleh menteri
d. Persentase APM SD/MI
e. Persentase APM SMP/MTs
f. Persentase Angka Putus Sekolah SD
g. Persentase ruang kelas SD/MI sesuai standar
h. Persentase SD/MI memiliki laboratorium IPA dan computer
i. Persentase SD/MI memiliki perpustakaan sesuai standar
j. Persentase SMP/MTs memiliki laboratorium IPA dan computer
k. Persentase SMP/MTs memiliki perpustakaan sesuai standar
l. Persentase Angka Kelulusan UASBN
m. Persentase lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs
n. Persentase Angka Putus Sekolah SMP/MTs
o. Persentase Angka Kelulusan Ujian Nasional SMP/MTs
p. Persentase lulusan SMP/MTs melanjutkan ke SMA/MA/Kejuruan
q. Persentase APM SMA/SMK/MA
r. Persentase Angka Putus Sekolah
s. Persentase kelulusan UN SMA/SMK/MA
t. Persentase lulusan SMK diterima di dunia kerja sesuai dengan
keahliannya
u. Persentase penduduk usia 15-44 tahun bisa membaca dan menulis
v. Jumlah orang buta aksara dalam kelompok usia 15-44 tahun
w. Tersedianya data dasar keaksaraan yang diperbarui secara terus-
menerus
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011 - 2016 IX - 3
x. Persentase penduduk usia sekolah yang belum sekolah di SD/MI,
SMP/MTs dan SMA/SMK/MA menjadi peserta didik program paket A,
B dan C
y. Persentase tutor program paket A, B dan C memiliki kualifikasi
sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan
z. Persentase pusat kegiatan belajar masyarakat memiliki sarana dan
prasarana minimal sesuai dengan standar teknis pembelajaran
aa. Tersedianya data dasar kesetaraan SD/MI, SMP/MTs dan
SMA/SMK/MA yang diperbarui secara terus menerus
bb. Prosentase penduduk putus sekolah, pengangguran dan dari
keluarga pra sejahtera menjadi peserta didik dalam kursus-
kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang
cc. Prosentase lembaga kursus memiliki ijin operasional dari
pemerintah atau pemerintah daerah
dd. Persentase lembaga kursus dan lembaga pelatihan terakreditasi
ee. Persentase lulusan kursus, pelatihan, magang, kelompok belajar
usaha dapat memasuki dunia kerja
ff. Persentase tenaga pendidik, instruktur atau penguji praktek
kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang memiliki
kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan
gg. Persentase lembaga kursus/pelatihan/kelompok belajar
usaha/magang memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai
dengan standar teknis yang ditetapkan
hh. Tersedianya data dasar kursus/pelatihan/kelompok belajar
usaha/magang yang diperbarui secara terus menerus
ii. Persentase penduduk difable menjadi peserta didik SLB
jj. Persentase angka kelulusan SLB
kk. Persentase guru SLB memiliki kualifikasi sesuai dengan standar
kompetensi yang ditetapkan
IX - 4 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011 - 2016
ll. Persentase SLB memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai
dengan standar teknis pembelajaran
mm. Tersedianya data dasar pendidikan khusus yang diperbarui secara
terus menerus
nn. Persentase guru yang layak mendidik TK/RA dengan kualifikasi
sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional
oo. Persentase guru SD yang sertifikasi
pp. Persentase guru SD/MI layak mengajar
qq. Persentase guru SMP/MTs memiliki kualifikasi sesuai dengan
kompetensi yang ditetapkan
rr. Persentase guru SMP/MTs yang bersertifikasi
ss. Persentase guru SMA/SMK/MA yang bersertifikasi
tt. Persentase guru SMA/SMK/MA layak mengajar
uu. Persentase lembaga PAUD memiliki tata kelola dan citra yang baik
vv. Persentase SD/MI menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
ww.Persentase SMP/MTs menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah
(MBS)
xx. Persentase SMA/SMK/MA melaksanakan program MBS dengan baik
yy. Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001-2000/sekolah
RSBI (unit)
2. Kesehatan
a. Cakupan kunjungan ibu hamil K4
b. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)
c. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang
memiliki kompetensi kebidanan (%)
d. Cakupan pelayanan nifas (%)
e. Cakupan neonates dengan komplikasi yang ditangani (%)
f. Cakupan kunjungan bayi (%)
g. Cakupan desa/kelurahan Universsal Child Immunization (UCI) (%)
h. Cakupan pelayanan anak balita (%)
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011 - 2016 IX - 5
i. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24
bulan keluarga miskin
j. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (%)
k. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat (%)
l. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA
(%)
m. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)
n. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
(%)
o. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan
sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota (%)
p. Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan
penyelidikan epidemiologi < 24 jam (%)
q. Cakupan Desa Siaga Aktif (%)
r. Persentase Rumah Tangga Bersanitasi (%)
s. Persentase Rumah Tangga pengguna air bersih (%)
t. Persentase gizi buruk (%)
u. Angka Kematian Ibu (per 10.000 KH)
v. Angka Kematian Bayi (per 1000 KH)
w. Angka Kematian Balita (per 1000 KH)
3. Pekerjaan Umum
a. Panjang jalan (km)
b. Persentase panjang jalan kondisi baik (%)
c. Persentase panjang jalan permukaan beraspal (%)
d. Persentase jembatan kondisi baik (%)
e. Persentase saluran drainase/gorong-gorong kondisi baik (%)
f. Persentase panjang saluran irigasi kondisi baik (%)
g. Persentase embung kondisi baik (%)
h. Persentase waduk kondisi baik (%)
IX - 6 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011 - 2016
4. Perumahan Rakyat
a. Cakupan lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang
didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU)
b. Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)
c. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (%)
d. Jumlah rumah korban bencana alam yang terehabilitasi (%)
e. Jumlah pemakaman yang terpelihara dengan baik (unit)
5. Penataan Ruang
a. Jumlah dokumen penataan ruang kecamatan (buah)
b. Jumlah kasus pelanggaran tata ruang (kasus)
c. Jumlah bangunan ber-IMB (unit)
6. Perencanaan Pembangunan
a. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan wilayah strategis dan
cepat tumbuh (buah)
b. Jumlah dokumen perencanaan kota (buah)
c. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi (buah)
d. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya (buah)
e. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah (buah)
f. Ketersediaan dokumen perencanaan prasarana wilayah dan
sumberdaya alam (buah)
g. Jumlah dokumen pengendalian evaluasi monitoring
7. Perhubungan
a. Jumlah penumpang semua moda angkutan umum dalam setahun
(orang)
b. Persentase sarana prasarana LLAJ dalam kondisi baik (%)
c. Persentase kendaraan wajib uji yang telah dilakukan uji kendaraan
(%)
d. Persentase kendaraan yang layak jalan (%)
e. Jumlah kasus kecelakaan lalu lintas (kasus)
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011 - 2016 IX - 7
8. Lingkungan Hidup
a. Persentase sampah yang terangkut (%)
b. Pelayanan pencegahan pencemaran air (%)
c. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya
dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup (%)
d. Luas lahan kritis (ha)
e. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk
produksi biomassa (%)
f. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak
bergerak (%)
g. Persentase luas RTH (taman dan makam) terhadap luas wilayah
(%)
9. Pertanahan
a. Jumlah permohonan persertifikatan tanah ke Pemkab (ha)
b. Persentase luas lahan bersertifikat (%)
c. Jumlah kasus/konflik sengketa tanah milik negara yang
terselesaikan (%)
10. Kependudukan dan Catatan Sipil
a. Jumlah tempat perekaman data kependudukan kecamatan yang
terhubung dengan jaringan SIAK (kecamatan)
b. Persentase kepemilikan akta kelahiran (%)
c. Persentase kepemilikan KTP bagi wajib KTP (%)
d. Persentase kepemilikan KK bagi setiap keluarga (%).
11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
a. Persentase perempuan dalam eksekutif (PNS) (%)
b. Persentase perempuan dalam lembaga legislatif (%)
c. Jumlah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan
Anak (P2TP2A) di tingkat kecamatan dan kabupaten (unit)
d. Jumlah Focal Point yang terbentuk (unit)
IX - 8 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011 - 2016
e. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang
mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di
dalam unit pelayanan terpadu (%)
f. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang
mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di
Puskesmas mampu tatlaksana KTP/A dan PPT/PKT di RS (%)
g. Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas
rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban
kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu (%)
h. Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas
bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban
kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu (%)
i. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan
putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap
perempuan dan anak (%)
j. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang
mendapatkan layanan bantuan hukum (%)
k. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban
kekerasan (%)
l. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak
korban kekerasan (%)
m. Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga (kasus)
n. Presentase pemahaman tentang gender dan persoalannya
o. Presentase pengarustamaan gender yang telah dilakukan
p. Cakupan penerapan PPRG dan ARG lintas sektor
q. Cakupan pemetaan data pilah sebagai data pembuka wawasan
issue gender (siga)
r. Presentase peningkatan kualitas hidup perempuan di berbagai
bidang pembangunan
s. Presentase akses perempuan dalam pekerjaan
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011 - 2016 IX - 9
t. Cakupan pelaksanaan pengembangan kabupaten, kecamatan,
desa/kelurahan layak anak (%)
u. Cakupan pengarustamaan hak anak dan bidang perlindungan anak
(%)
v. Cakupan anak berhadapan hukum yang mendapat
perlindungan/restoratif justice (%)
12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
a. Cakupan pasangan usia subur yang istrinya di bawah usia 20 tahun
(%)
b. Cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif (%)
(SDKI)
c. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed) (%)
d. Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan
Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (%)
e. Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi
permintaan masyarakat (%)
f. Ratio Petugas Pembantu Pembina KB Kelurahan/Desa (PPKBD)
(orang/desa)
g. Ratio Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB
h. Jumlah PIK-KRR aktif (buah)
i. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)
j. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap
desa/kelurahan
k. Remaja yang menjadi anggota BKR (%)
l. Lansia yang menjadi anggota BKL (%)
13. Sosial
a. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk
pemenuhan kebutuhan dasar (%)
IX - 10 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011 - 2016
b. Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial
melalui Kelompok Usaha Ekonomi Bersama (KUBE) atau kelompok
sosial ekonomi sejenisnya (%)
c. Persentase panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana
pelayanan kesejahteraan sosial (%)
d. Persentase wahana kesejahteraan sosial yang menyediakan sarana
dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%)
e. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama
masa tanggap darurat (%)
f. Persentase korban bencana yang dievakuasi menggunakan sarana
prasarana tanggap darurat (%)
g. Persentase penyandang cacat mental fisik dan mental serta lanjut
usia tidak potensial yang telah menerima bantuan sosial (%)
14. Ketenagakerjaan
a. Persentase peserta pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja yang
diterima kerja (%)
b. Rasio penduduk (angkatan kerja) yang bekerja (%)
c. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)
d. Tingkat pengangguran terbuka (%)
e. Persentase penempatan tenaga kerja dibandingkan penawaran
tenaga kerja (%)
f. Persentase kasus perselisihan tenaga kerja yang terselesaikan (%)
g. Jumlah tenaga kerja yang memperoleh jaminan sosial tenaga kerja
(Jamsostek) (%)
h. Rasio UMK terhadap KHL (%)
i. Jumlah MOU antar daerah kerjasama transmigrasi
j. Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi
(KK)
k. Jumlah calon transmigran (KK)
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011 - 2016 IX - 11
15. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
a. Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (unit)
b. Persentase UMKM yang telah berbadan hukum (memiliki ijin usaha)
(unit)
c. Persentase usaha mikro, kecil dan menengah yang dapat
mengakses kredit/pembiayaan bank (unit)
d. Persentase koperasi aktif (%)
16. Penanaman Modal
a. Nilai realisasi investasi PMA (US $)
b. Nilai realisasi investasi PMDN (milyar rupiah)
c. Persentase realisasi investasi PMDN dari perijinan investasi yang
disetujui
d. Rata-rata waktu penyelesaian 1 jenis perijinan
17. Kebudayaan
a. Jumlah pengiriman pementasan seni daerah di luar daerah (kali)
b. Jumlah kelompok seni daerah (kelompok)
c. Persentase benda purbakala dan peninggalan sejarah yang ditandai
sebagai benda cagar budaya (%)
d. Jumlah mitra dalam pengelolaan kekayaan budaya (%)
18. Kepemudaan dan Olah Raga
a. Jumlah pemuda berprestasi (orang)
b. Persentase organisasi kepemudaan yang telah dibina (%)
c. Jumlah Kelompok Pemuda Produktif (KUPP) (kelompok)
d. Jumlah atlet yang memperoleh medali pada PORDA Jawa Tengah
(orang)
19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
a. Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu (%)
b. Jumlah kasus tindak kriminalitas (kasus)
c. Jumlah Linmas (orang)
d. Jumlah relawan bencana kabupaten (orang)
IX - 12 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011 - 2016
20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
a. Persentase pelaksanaan fungsi DPRD : Fungsi Legislasi,
Pengawasan dan Penganggaran
b. Jumlah Perda yang ditetapkan (buah)
c. Persentase pelaksanaan kegiatan kedinasan kepala daerah (%)
d. Waktu penyelesaian buku APBD murni (bulan)
e. Status audit keuangan daerah
f. Persentase tenaga pemeriksa yang professional (%)
g. Jumlah jenis pelayanan secara online (jenis)
h. Jumlah MoU kerjasama antar pemerintah daerah (buah)
i. Persentase keberhasilan pendidikan kedinasan terhadap
peningkatan kinerja PNS (%)
j. Persentase keberhasilan peningkatan kapasitas aparatur terhadap
peningkatan kinerja PNS (%)
21. Ketahanan Pangan
a. Ketersediaan energi dan protein per kapita
b. Penguatan cadangan pangan
c. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah
d. Stabilitas harga dan pasokan pangan
e. Skor pola pangan harapan (PPH)
f. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
g. Penanganan daerah rawan pangan
h. Jumlah lumbung pangan
i. Jumlah Desa Mandiri Pangan
22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
a. Jumlah kelembagaan masyarakat/organisasi masyarakat pedesaan
yang dibina (unit)
b. Jumlah desa/kelurahan yang telah terjangkau program PNPM
Mandiri (desa/kel)
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011 - 2016 IX - 13
c. Rata-rata persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam
pembangunan desa (stimulant) (%)
d. Persentase PKK aktif (%)
e. Persentase Posyandu aktif (%)
23. Statistik
a. Jumlah dokumen statistik dasar sesuai dengan kebutuhan
perencanaan pembangunan (buah)
b. Persentase SKPD yang memiliki buku profil/statistik SKPD (%)
24. Kearsipan
a. Persentase arsip yang terolah dengan baik (%)
b. Persentase SKPD yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara
baku
c. Persentase arsip (tekstual dan non tekstual) yang tersimpan
dengan baik
25. Komunikasi dan Informatika
a. Jumlah lembaga komunikasi masyarakat (radio) yang aktif
b. Jumlah warung internet (unit)
c. Jumlah SKPD yang memiliki SDM berkeahlian teknologi informasi
d. Jumlah SKPD yang telah memiliki jaringan internet
e. Jumlah website/blog resmi SKPD yang aktif
26. Perpustakaan
a. Jumlah perpustakaan (unit)
b. Jumlah pengunjung perpustakaan daerah (pengunjung)
c. Jumlah buku koleksi perpustakaan daerah
B. Pelayanan Urusan Kewenangan Pilihan
1. Pertanian
a. Nilai Tukar Petani
b. Produksi pertanian tanaman pangan utama : padi, jagung, kedelai
dan kacang hijau
IX - 14 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011 - 2016
c. Produksi pertanian tanaman hortikultura utama : mangga, cabe
merah, melon dan semangka
d. Populasi produksi komoditas perkebunan utama : kelapa dan tebu
rakyat
e. Populasi produksi komoditas peternakan utama : sapi potong dan
kambing
f. Penyuluh Pertanian
- Penyuluh Pertanian
- Penyuluh Peternakan
- TPH
g. Jumlah kelompok tani (kelas) : pemula, lanjut, madya dan utama
2. Kehutanan
a. Jumlah produksi hasil hutan kayu
b. Jumlah produksi hasil hutan non kayu
c. Luas hutan rakyat (ha)
d. Persentase hutan dan lahan kritis terehabilitasi (%)
e. Persentase kerusakan kawasan hutan (%)
f. Jumlah kasus kejahatan bidang kehutanan (pencurian kayu,
pembalakan liar, dsb)
3. Energi dan Sumberdaya Mineral
a. Persentase lokasi penambangan yang masih dalam kondisi baik
b. Jumlah Penambangan Tanpa Ijin (PETI)
c. Persentase rumah yang menggunakan listrik (%)
d. Jumlah perusahaan memiliki SIPD
4. Pariwisata
a. Jumlah kunjungan wisata (orang)
b. Jumlah objek wisata yang telah dikembangkan (unit)
c. Jumlah pengeluaran belanja wisatawan : nusantara dan
mancanegara
d. Jumlah kelompok sadar wisata (orang)
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011 - 2016 IX - 15
e. Jumlah restoran dan rumah makan (unit)
f. Jumlah penginapan / hotel (unit)
5. Perikanan
a. Jumlah produksi perikanan budidaya (kg)
b. Tingkat konsumsi ikan masyarakat (kg/kapita)
6. Perdagangan
a. Jumlah kasus peredaran barang ilegal dan tidak memenuhi standar
b. Nilai ekspor (US $)
c. Jumlah pasar tradisional kondisi baik
d. Jumlah pedagang kaki lima yang telah dibina
7. Perindustrian
a. Nilai produksi industri besar/sedang (ribu rupiah)
b. Nilai produksi industri kecil (ribu rupiah)
c. Nilai produksi industri rumah tangga (ribu rupiah)
d. Persentase industri yang telah menggunakan teknologi dalam
proses produksi (%)
e. Persentase industri yang telah memiliki ijin usaha (%)
f. Jumlah cluster industri yang telah berkembang (buah)
g. Jumlah sentra industri yang telah berkembang (buah)
8. Transmigrasi
a. Jumlah MoU antar daerah kerjasama transmigrasi (buah)
b. Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi
(KK)
c. Jumlah calon transmigran (KK)
9.3 Aspek Daya Saing Daerah
1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
a. Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita (rupiah)
b. Nilai tukar petani
IX - 16 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011 - 2016
2. Fokus Infrastruktur
a. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (km)
b. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum (orang)
c. Luas wilayah (ha)
d. Luas wilayah produktif (ha)
e. Luas wilayah industri (ribu ha)
f. Luas wilayah kebanjiran (ribu ha)
g. Luas wilayah kekeringan (ribu ha)
h. Luas wilayah perkotaan (ribu ha)
i. Jenis dan jumlah bank dan cabang (unit)
j. Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang (unit)
k. Jumlah restoran dan rumah makan (unit)
l. Jumlah penginapan/hotel (unit)
m. Persentase rumah tangga (KK) yang menggunakan air bersih (%)
n. Ketersediaan daya listrik/daya listrik terpasang (Mwatt)
o. Jumlah kebutuhan listrik (Mwatt)
p. Persentase rumah yang menggunakan listrik (%)
q. Jumlah penduduk yang menggunakan handphone (orang)
3. Fokus Investasi
a. Jumlah kasus kriminalitas
b. Jumlah kasus demonstrasi dalam 1 tahun
c. Rata-rata waktu penyelesaian 1 jenis perijinan
d. Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha (buah)
4. Fokus Sumberdaya Manusia
a. Dependency Ratio (%)
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011 - 2016 IX - 17
Tabel 9.1Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
No Uraian
KondisiKinerja
pada AwalPeriode
Target Capaian Setiap Tahun
KondisiKinerja
pada AkhirPeriodeRPJMD
SKPDPenanggung
Jawab
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
IAspek KesejahteraanMasyarakat
AFokus Kesejahteraan danPemerataan Ekonomi
1Pertumbuhan PDRB ADHK(Pertumbuhan Ekonomi) (%)
5,00-5,505,30-5,80
5,60-6,10
5,70-6205,80-6,30
5,90-6,40
5,95-6,50 Bappeda
2 Laju Inflasi (%) 4-9 4-9 4-9 4-9 4-9 4-10 4-10 Bappeda
3PDRB per Kapita ADHB (RibuRupiah)
5.825 5.943 6.531 6.972 7.237 7.785 7.896 Bappeda
4 Indeks Gini 0,32 0,30 0,28 0,27 0,26 0,25 0,23 Bappeda
5Indeks Williamson (IndeksKetimpangan Regional)ADHK
0,22 0,22 0,21 0,20 0,20 0,19 0,17 Bappeda
6Persentase Penduduk dibawah Garis Kemiskinan (%)
17,00 16,50 16,00 15,50 15,00 14,50 12,85 Bappeda
7Indeks PembangunanManusia (IPM)
70,90 71,32 71,89 72,40 72,90 73,50 65,25 Bappeda
BFokus KesejahteraanSosial
1Daya Beli Masyarakat (RibuRupiah)
750 800 850 900 950 1.000 1.200 Bappeda
2 Angka Melek Huruf (%) 85 88 91 94 97 100 120 Dsdik
3Rata-rata Lama Sekolah(Tahun)
6,4 6,6 6,8 6,8 6,9 6,9 6,9 Disdik
4Angka Harapan Hidup(Tahun)
72,00 72,50 73,00 73,50 74,00 74,50 75,6 Dinkes
5 Angka Partisipasi Kasar (%)
PAUD (%) 33,00 41,00 49,00 57,00 65,00 70,00 71,4 Disdik
SD/MI (%) 97,8 98,67 98,8 100,5 101,5 102,7 103,2 Disdik
SMP/MTs (%) 83,16 84,6 86,5 87,9 88,6 88,90 90,2 Disdik
SMA/SMK/MA (%) 54,16 55,6 56,8 57,5 56,8 57,9 60,6 Disdik
6 Angka Partisipasi Murni
SD/MI (%) 94,8 95 95,3 95,8 95,9 98,2 98,8 Disdik
SMP/MTs (%) 69 75 81 87 91 98 99,5 Disdik
SMA/SMK/MA (%) 40 44 48 52 56 60 61,2 Disdik
7Angka Kematian Ibu (per100.000 KH)
102,8 103,7 104,6 105,6 105,8 106,20 107,6 Dinkes
8Angka Kematian Bayi (per1000 KH)
15,42 14,2 13,8 13,1 12,8 12,5 11,8 Dinkes
9Angka Kematian Balita (per1000 KH)
15,9 15,9 14,8 14,,3 13,6 13,2 12,8 Dinkes
10Persentase Penduduk yangMemiliki Lahan (%)
26 28 30 32 34 36 36 Bappeda
11Rasio Penduduk (AngkatanKerja) yang Bekerja (%)
93,78 94,00 94,25 94,50 94,75 95 95,2 Disnakertransos
CFokus Seni Budaya danOlahraga
1 Jumlah Group Kesenian 1.253 1.278 1.303 1.329 1.356 1.383 1.385 Disbudparpora
2 Jumlah Group Olahraga 340 361 384 408 433 460 462 Disbudparpora
IX - 18 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011 - 2016
No Uraian
KondisiKinerja
pada AwalPeriode
Target Capaian Setiap Tahun
KondisiKinerja
pada AkhirPeriodeRPJMD
SKPDPenanggung
Jawab
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
II Aspek Pelayanan Umum
A Pelayanan Urusan Wajib
1 Pendidikan
a% anak usia 4-6 tahunmengikuti program PAUDdan TK/RA
33 41 49 57 65 70 71 Disdik
b% TK/RA memiliki saranadan prasaranabelajar/bermain
40 42 44 46 48 50 51 Disdik
c
% TK/RA menerapkanmanajemen sekolah berbasissekolah sesuai denganmanual yang ditetapkan olehmenteri
50 55 60 65 70 74 75 Disdik
d % APM SD/MI 94,8 95 95,3 95,8 95,9 98,2 98,8 Disdik
e % APM SMP/MTs 69,27 70,4 71,2 72,5 73,4 75,2 75,8 Disdik
f % Angka Putus Sekolah SD 0,20 0,17 0,12 0,09 0,04 0.04 0,03 Disdik
g% ruang kelas SD/MI sesuaistandar
42 58 60 62 64 66 67 Disdik
h% SD/MI memilikilaboratorium IPA dankomputer
0 3 7 11 15 18 19 Disdik
i% SD/MI memilikiperpustakaan sesuai standar
34 40 45 50 55 60 65 Disdik
j% SMP/MTs memilikilaboratorium IPA dankomputer
51 54 58 62 66 70 72 Disdik
k% SMP/MTs memilikiperpustakaan sesuai standar
67 75 80 85 90 95 98 Disdik
l % Angka Kelulusan UASBN 100 100 100 100 100 100 100 Disdik
m% lulusan SD/MImelanjutkan ke SMP/MTs
98,9 98,7 98,09 99,9 99,4 99,7 99,8 Disdik
n% Angka Putus SekolahSMP/MTs
0,45 0,37 0,29 0,21 0,13 0,05 0,07 Disdik
o% Angka Kelulusan UjianNasional SMP/MTs
99,75 99,80 99,85 99,9 99,92 99,95 98,8 Disdik
p% lulusan SMP/MTsmelanjutkan keSMA/MA/Kejuruan
85 86 87 88 89 90 92 Disdik
q % APM SMA/SMK/MA 35,18 35,9 36,8 37,8 39,8 40,4 42,6 Disdik
r % Angka Putus Sekolah 0,60 0,51 0,42 0,33 0,24 0,15 0,14 Disdik
s% kelulusan UNSMA/SMK/MA
95,5 95,5 96,1 96,5 97 97,5 98,2 Disdik
t% lulusan SMK diterima didunia kerja sesuai dengankeahliannya
5 8 11 14 17 20 18 Disdik
u% penduduk usia 15-44tahun bisa membaca danmenulis
85 88 91 94 97 100 100 Disdik
vJumlah orang buta aksaradalam kelompok usia 15-44tahun
2.855 2.284 1.713 1.142 571 0 Disdik
wTersedianya data dasarkeaksaraan yang diperbaruisecara terus menerus
1 1 1 1 1 1 1 Disdik
x
% penduduk usia sekolahyang belum sekolah diSD/MI, SMP/MTs danSMA/SMK/MA menjadi
50 55 60 65 70 75 76 Disdik
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011 - 2016 IX - 19
No Uraian
KondisiKinerja
pada AwalPeriode
Target Capaian Setiap Tahun
KondisiKinerja
pada AkhirPeriodeRPJMD
SKPDPenanggung
Jawab
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
peserta didik program paketA, B dan C
y
% tutor program paket A, Bdan C memiliki kualifikasisesuai dengan standarkompetensi yang ditetapkan
50 55 60 65 70 75 78 Disdik
z
% pusat kegiatan belajarmasyarakat memiliki saranadan prasarana minimalsesuai dengan standar teknispembelajaran
76 77 78 79 79,5 80 85 Disdik
aa
Tersedianya data dasarkesetaraan SD/MI, SMP/MTsdan SMA/SMK/MA yangdiperbarui secara terusmenerus
1 1 1 1 1 1 1 Disdik
bb
% penduduk putus sekolah,pengangguran dan darikeluarga pra sejahteramenjadi peserta didik dalamkursus-kursus/pelatihan/kelompokbelajar usaha/magang
6 10 15 20 25 30 34 Disdik
cc
% lembaga kursus memilikiijin operasional daripemerintah atau pemerintahdaerah
83 86 89 90 92 94 95 Disdik
dd% lembaga kursus danlembaga pelatihanterakreditasi
5 8 11 13 16 20 24 Disdik
ee
% lulusan kursus, pelatihan,magang, kelompok belajarusaha dapat memasukidunia kerja
28 31 34 38 41 45 44 Disdik
ff
% tenaga pendidik,instruktur atau pengujipraktekkursus/pelatihan/kelompokbelajar usaha/magangmemiliki kualifikasi sesuaidengan standar kompetensiyang dipersyaratkan
40 45 50 55 60 65 66 Disdik
gg
% lembagakursus/pelatihan/kelompokbelajar usaha/magangmemiliki sarana danprasarana minimal sesuaidengan standar teknis yangditetapkan
52 54 56 58 60 62 64 Disdik
hh
Tersedianya data dasarkursus/pelatihan/kelompokbelajar usaha/magang yangdiperbarui secara terusmenerus
1 1 1 1 1 1 1 Disdik
ii% penduduk difable menjadipeserta didik SLB 10 11 12 13 14 15 16 Disdik
jj% angka kelulusan SLB
97,5 98 98,5 99 99,5 99,6 99,8 Disdik
IX - 20 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011 - 2016
No Uraian
KondisiKinerja
pada AwalPeriode
Target Capaian Setiap Tahun
KondisiKinerja
pada AkhirPeriodeRPJMD
SKPDPenanggung
Jawab
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
kk
% guru SLB memilikikualifikasi sesuai denganstandar kompetensi yangditetapkan
45 52 59 66 73 80 85 Disdik
ll
& SLB memiliki sarana danprasarana minimal sesuaidengan standar teknispembelajaran
60 62 63 65 67 70 72 Disdik
mm
Tersedianya data dasarpendidikan khusus yangdiperbarui secara terusmenerus
1 1 1 1 1 1 1 Disdik
nn
% guru yang layak mendidikTK/RA dengan kualifikasisesuai dengan standarkompetensi yang ditetapkansecara nasional
32 34 36 38 40 42 44 Disdik
oo % guru SD yang sertifikasi 25 32 50 60 75 100 100 Disdik
pp% guru SD/MI layakmengajar
67 70 75 80 85 90 95 Disdik
qq% guru SMP/MTs memilikikualifikasi sesuai dengankompetensi yang ditetapkan
90,5 91 91,5 92 92,5 93 94 Disdik
rr% guru SMP/MTs yangbersertifikasi
23 24 25 26 27 38 46 Disdik
ss% guru SMA/SMK/MA yangbersertifikasi
44 45 46 47 48 49 55 Disdik
tt% guru SMA/SMK/MA layakmengajar
90 92 94 96 98 100 100 Disdik
uu% lembaga PAUD memilikitata kelola dan citra yangbaik
20 25 30 35 40 45 60 Disdik
vv% SD/MI menerapkanManajemen Berbasis Sekolah(MBS)
100 100 100 100 100 100 100 Disdik
ww
% SMP/MTs menerapkanManajemen Berbasis Sekolah(MBS)
100 100 100 100 100 100 100 Disdik
xx% SMA/SMK/MAmelaksanakan program MBSdengan baik
100 100 100 100 100 100 100 Disdik
yy
Penerapan SistemManajemen Mutu (SMM) ISO9001-2000/sekolah RSBI(unit)
33 67 100 100 100 100 100 Disdik
2 Kesehatan
aCakupan kunjungan ibuhamil K4
89,12 95 95 95 95 95 98 Dinkes
bCakupan komplikasikebidanan yang ditangani(%)
77 80 85 90 95 100 100 Dinkes
c
Cakupan pertolonganpersalinan oleh tenagakesehatan yang memilikikompetensi kebidanan (%)
90,40 90 92 95 97 100 100 Dinkes
dCakupan pelayanan nifas(%)
68,62 95 95 95 100 100 100 Dinkes
eCakupan neonates dengankomplikasi yg ditangani (%)
40,12 90 90 90 90 90 95 Dinkes
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011 - 2016 IX - 21
No Uraian
KondisiKinerja
pada AwalPeriode
Target Capaian Setiap Tahun
KondisiKinerja
pada AkhirPeriodeRPJMD
SKPDPenanggung
Jawab
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
fCakupan kunjungan bayi(%) 90,43 90 90 90 90 90 92 Dinkes
gCakupan desa/kelurahanUniverssal ChildImmunization (UCI) (%)
80 90 95 95 100 100 100 Dinkes
hCakupan pelayanan anakbalita (%)
55 65 75 90 95 95 Dinkes
i
Cakupan pemberianmakanan pendamping ASIpada anak usia 6-24 bulankeluarga miskin
28,33 42,66 56,99 71,32 85,65 86,6 88,8 Dinkes
jCakupan balita gizi burukmendapat perawatan (%)
100 100 100 100 100 100 100 Dinkes
kCakupan penjaringankesehatan siswa SD dansetingkat (%)
80 87 93 95 100 100 100 Dinkes
lCakupan penemuan danpenanganan penderitapenyakit TBC BTA (%)
35 45 50 60 65 70 72 Dinkes
mCakupan penemuan danpenanganan penderitapenyakit DBD (%)
100 100 100 100 100 100 100 Dinkes
nCakupan pelayanankesehatan rujukan pasienmasyarakat miskin (%)
100 100 100 100 100 100 100 Dinkes
o
Cakupan pelayanan gawatdarurat level 1 yang harusdiberikan sarana kesehatan(RS) di Kab/Kota (%)
100 100 100 100 100 100 100 Dinkes
p
Cakupan desa/kelurahanmengalami KLB yangdilakukan penyelidikanepidemiologi < 24 jam (%)
100 100 100 100 100 100 100 Dinkes
qCakupan Desa Siaga Aktif(%)
30 40 50 60 70 80 90 Dinkes
rPersentase Rumah TanggaBersanitasi (%)
76 77 78 79 80 80 84 Dinkes
sPersentase Rumah Tanggapengguna air bersih (%)
65 69 73 76 81 85 86 Dinkes
t Persentase gizi buruk (%) 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,06 Dinkes
3 Pekerjaan Umum
a Panjang jalan (km) 883,10 883,10 883,10 883,10 883,10 883,10 882,20 Dinas Bina Marga
bPersentase panjang jalankondisi baik (%)
18,84 22,60 27,12 32,55 39,06 42,96 42,98 Dinas Bina Marga
cPersentase panjang jalanpermukaan beraspal (%)
47,25 49,61 52,09 54,70 57,43 60,30 61,58 Dinas Bina Marga
dPersentase jembatan kondisibaik (%)
60,79 63,83 67,02 70,37 73,89 77,58 77,59 Dinas Bina Marga
ePersentase salurandrainase/gorong-gorongkondisi baik (%)
33 36,3 39,93 43,92 48,32 53,15 55,6Dinas Cipta Karya
TRK
fPersentase panjang saluranirigasi kondisi baik (%)
42 44,10 46,31 48,62 51,05 53,60 53,80 Dinas Pengairan
gPersentase embung kondisibaik (%)
52,5 55,13 57,88 60,78 63,81 67 75 Dinas Pengairan
h Persentase waduk kondisi 52,5 55,13 57,88 60,78 63,81 67 67,9 Dinas Pengairan
IX - 22 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011 - 2016
No Uraian
KondisiKinerja
pada AwalPeriode
Target Capaian Setiap Tahun
KondisiKinerja
pada AkhirPeriodeRPJMD
SKPDPenanggung
Jawab
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
baik (%)
4 Perumahan Rakyat
a
Cakupan lingkunganperumahan yang sehat danaman yang didukung denganprasarana, sarana danutilitas (PSU)
50 55 60 65 70 80 82,5Dinas Cipta Karya
TRK
bCakupan ketersediaanrumah layak huni (%)
65 68 71 74 77 80 876,8Dinas Cipta Karya
TRK
cCakupan layanan rumahlayak huni yang terjangkau(%)
49,17 51,34 53,51 55,68 57,85 60 61,2Dinas Cipta Karya
TRK
dJumlah rumah korbanbencana alam yangterehabilitasi (%)
100 100 100 100 100 100 100Dinas Cipta Karya
TRK
eJumlah pemakaman yangterpelihara dengan baik(unit)
15 18 20 24 26 35 36Dinas Cipta Karya
TRK
5 Penataan Ruang
aJumlah dokumen penataanruang kecamatan (buah)
3 3 3 3 3 3 3 Bappeda
bJumlah kasus pelanggarantata ruang (kasus)
0 0 1 2 1 .20 3Dinas Cipta Karya
TRK
cJumlah bangunan ber-IMB(unit)
350 425 450 500 525 550 670Dinas Cipta Karya
TRK
6PerencanaanPembangunan
a
Jumlah dokumenperencanaan pembangunanwilayah strategis dan cepattumbuh (buah)
2 2 3 2 2 2 4 Bappeda
bJumlah dokumenperencanaan kota (buah)
1 2 1 1 1 2 3 Bappeda
cJumlah dokumenperencanaan pembangunanekonomi (buah)
1 1 2 2 2 3 4 Bappeda
dJumlah dokumenperencanaan pembangunansosial budaya (buah)
2 3 2 2 3 3 43 Bappeda
eJumlah dokumenperencanaan pembangunandaerah (buah)
3 7 6 5 5 8 9 Bappeda
f
Ketersediaan dokumenperencanaan prasaranawilayah dan sumberdayaalam (buah)
1 2 1 1 1 1 2 Bappeda
gJumlah dokumenpengendalian evaluasimonitoring
7 7 7 7 7 8 9 Bappeda
7 Perhubungan
aJumlah penumpang semuamoda angkutan umumdalam setahun (orang)
1.747.500 1.834.875 1.926.619 2.022.950 2.124.097 2.230.302 2.240.300 Dishubinfokom
bPersentase sarana prasaranaLLAJ dalam kondisi baik (%)
63 67 71 74 77 80 89 Dishubinfokom
c Persentase kendaraan wajib 95 96 97 98 99 100 100 Dishubinfokom
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011 - 2016 IX - 23
No Uraian
KondisiKinerja
pada AwalPeriode
Target Capaian Setiap Tahun
KondisiKinerja
pada AkhirPeriodeRPJMD
SKPDPenanggung
Jawab
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
uji yang telah dilakukan ujikendaraan (%)
dPersentase kendaraan yanglayak jalan (%)
95 96 97 98 95 100 98 Dishubinfokom
eJumlah kasus kecelakaanlalu lintas (kasus)
391 332 282 240 204 173 206 Dishubinfokom
8 Lingkungan Hidup
aPersentase sampah yangterangkut (%)
5,75 6,5 7,25 8 8,75 9,5 10,5Dinas Cipta Karya
TRK
bPelayanan pencegahanpencemaran air (%)
40 60 80 100 20 40 45 BLH
c
Pelayanan tindak lanjutpengaduan masyarakatakibat adanya dugaanpencemaran dan/atauperusakan lingkungan hidup(%)
40 60 80 100 20 40 48 BLH
d Luas lahan kritis (ha) 650 2.375 1.937 860 837,90 832,69 Dishutbun
e
Pelayanan informasi statuskerusakan lahan dan/atautanah untuk produksibiomassa (%)
100 100 100 100 100 100 100 Dishutbun
fPelayanan pencegahanpencemaran udara darisumber tidak bergerak (%)
40 60 80 100 20 40 45 BLH
gPersentase luas RTH (tamandan makam) terhadap luaswilayah (%)
3,29 4,63 5,97 7,31 8,65 10 12 BLH
9 Pertanahan
aJumlah permohonanpersertifikatan tanah kePemkab (ha)
273.048 290.741 309.581 329.642 351.003 373.748 375745 DPPTR
bPersentase luas lahanbersertifikat (%)
62,73 66,18 69,63 73,08 76,53 80,00 83.200 DPPTR
cJumlah kasus/konfliksengketa tanah milik negarayang terselesaikan (%)
100 100 100 100 100 100 100 DPPTR
10Kependudukan danCatatan Sipil
a
Jumlah tempat perekamandata kependudukankecamatan yang terhubungdengan jaringan SIAK(kecamatan)
16 19 19 19 19 19 20,6 Dispendukcapil
bPersentase kepemilikan aktakelahiran (%)
51,13 56 60 63 67 70 78 Dispendukcapil
cPersentase kepemilikan KTPbagi wajib KTP (%)
77 84 88 92 95 95 98 Dispendukcapil
dPersentase kepemilikan KKbagi setiap keluarga diKabupaten Grobogan (%)
95 96 97 98 80 90 100 Dispendukcapil
11PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak
a Persentase perempuan 43,33 44,66 45,99 47,32 48,69 50 60 BP3AKB
IX - 24 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011 - 2016
No Uraian
KondisiKinerja
pada AwalPeriode
Target Capaian Setiap Tahun
KondisiKinerja
pada AkhirPeriodeRPJMD
SKPDPenanggung
Jawab
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
dalam eksekutif (PNS) (%)
bPersentase perempuandalam lembaga legislatif (%)
24 24 24 24 24 35 35 BP3AKB
c
Jumlah Pusat PelayananTerpadu PemberdayaanPerempuan dan Anak(P2TP2A) di tingkatkecamatan dan kabupaten(unit)
1 5 9 12 15 17 25 BP3AKB
dJumlah Focal Point yangterbentuk (unit)
46 46 46 46 46 46 50 BP3AKB
e
Cakupan perempuan dananak korban kekerasan yangmendapatkan penangananpengaduan oleh petugasterlatih di dalam unitpelayanan terpadu (%)
100 100 100 100 100 100 100 BP3AKB
f
Cakupan perempuan dananak korban kekerasan yangmendapatkan layanankesehatan oleh tenagakesehatan terlatih diPuskesmas mamputatlaksana KTP/A danPPT/PKT di RS (%)
100 100 100 100 100 100 100 BP3AKB
g
Cakupan layanan rehabilitasisosial yang diberikan olehpetugas rehabilitasi sosialterlatih bagi perempuan dananak korban kekerasan didalam unit pelayananterpadu (%)
75 75 75 75 75 75 80 BP3AKB
h
Cakupan layanan bimbinganrohani yang diberikan olehpetugas bimbingan rohaniterlatih bagi perempuan dananak korban kekerasan didalam unit pelayananterpadu (%)
50 55 60 65 70 75 85 BP3AKB
i
Cakupan penegakan hukumdari tingkat penyidikansampai dengan putusanpengadilan atas kasus-kasuskekerasan terhadapperempuan dan anak (%)
50 55 62 68 74 80 85 BP3AKB
j
Cakupan perempuan dananak korban kekerasan yangmendapatkan layananbantuan hukum (%)
30 34 38 42 46 50 BP3AKB
k
Cakupan layananpemulangan bagiperempuan dan anak korbankekerasan (%)
30 34 38 42 46 50 58 BP3AKB
l
Cakupan layanan reintegrasisosial bagi perempuan dananak korban kekerasan (%)
60 68 76 84 92 100 220 BP3AKB
mJumlah kasus kekerasandalam rumah tangga (kasus)
6 0 0 0 0 0 2 BP3AKB
n Presentase pemahaman 25 29 33 37 42 50 60 -sda-
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011 - 2016 IX - 25
No Uraian
KondisiKinerja
pada AwalPeriode
Target Capaian Setiap Tahun
KondisiKinerja
pada AkhirPeriodeRPJMD
SKPDPenanggung
Jawab
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
tentang Gender danpersoalannya
oPresentase pengarustamaanGender yang telah dilakukan
30 34 45 51 56 60 80 -sda-
pCakupan penerapan PPRGdan ARG lintas sektor
25 40 55 75 40 100 100 -sda-
qCakupan pemetaan datapilah sebagai data pembukawawasan issue gender (siga)
30 40 50 60 65 75 80 -sda-
r
Presentase peningkatankualitas hidup perempuan diberbagai bidangpembangunan
20 25 30 30 20 40 60 -sda-
sPresentase aksesperempuan dalam pekerjaan
20 23 30 35 45 50 60 -sda-
t
Cakupan pelaksanaanpengembangan kabupaten,kecamatan, desa/kelurahanlayak anak (%)
40 50 70 80 95 100 90 -sda-
uCakupan pengarustamaanhak anak dan bidangperlindungan anak (%)
40 50 70 80 90 100 100 -sda-
v
Cakupan anak berhadapanhukum yang mendapatperlindungan / restoratifjustice (%)
70 85 90 100 100 100 100 -sda-
12Keluarga Berencana danKeluarga Sejahtera
aCakupan pasangan usiasubur yang istrinya di bawahusia 20 tahun (%)
50 38,37 26,74 15,11 3,5 2 1,8 BP3AKB
bCakupan sasaran pasanganusia subur menjadi pesertaKB aktif (%) (SDKI)
77,95 79,36 80,77 82,18 83,59 85 70 BP3AKB
cCakupan PUS yang inginber-KB tidak terpenuhi(unmetneed) (%)
10,56 9,17 7,78 6,39 5 3,61 2,8 BP3AKB
d
Cakupan PUS peserta KBanggota Usaha PeningkatanPendapatan KeluargaSejahtera (UPPKS) yang ber-KB (%)
50 59,25 68,5 77,75 87 96,25 92,5 BP3AKB
e
Cakupan penyediaan alatdan obat kontrasepsi untukmemenuhi permintaanmasyarakat (%)
30 30 30 30 30 30 35 BP3AKB
fRatio Petugas PembantuPembina KB Kelurahan/Desa(PPKBD) (orang/desa)
1 1 1 1 1 1 1 BP3AKB
gRatio Penyuluh KB/PetugasLapangan KB
1 per 5 desa1 per 4
desa1 per 4
desa1 per 3
desa1 per 3
desa1 per 2
desa1 per 2 desa BP3AKB
h Jumlah PIK-KRR aktif (buah) 90,74 92,59 94,44 96,29 98,14 100 97,5 BP3AKB
iCakupan anggota BinaKeluarga Balita (BKB) ber-KB(%)
50 55 60 65 70 72 65 BP3AKB
j
Cakupan penyediaaninformasi data mikrokeluarga di setiapdesa/kelurahan
100 100 100 100 100 100 100 BP3AKB
IX - 26 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011 - 2016
No Uraian
KondisiKinerja
pada AwalPeriode
Target Capaian Setiap Tahun
KondisiKinerja
pada AkhirPeriodeRPJMD
SKPDPenanggung
Jawab
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
kRemaja yang menjadianggota BKR (%)
72 75 80 80 85 90 85 BP3AKB
lLansia yang menjadianggota BKL (%)
57 60 65 70 80 90 86 BP3AKB
13 Sosial
a
Persentase PMKS yangmemperoleh bantuan sosialuntuk pemenuhankebutuhan dasar (%)
50 56 62 68 74 80 75 Dinsosnakertrans
b
Persentase PMKS yangmenerima programpemberdayaan sosial melaluiKelompok Usaha EkonomiBersama (KUBE) ataukelompok sosial ekonomisejenisnya (%)
50 56 62 68 74 80 78 Dinsosnakertrans
c
Persentase panti sosial yangmenyediakan sarana danprasarana pelayanankesejahteraan sosial (%)
50 56 62 68 74 80 80 Dinsosnakertrans
d
Persentase wahanakesejahteraan sosial yangmenyediakan sarana danprasarana pelayanankesejahteraan sosial (%)
10 20 30 40 50 60 70 Dinsosnakertrans
e
Persentase korban bencanayang menerima bantuansosial selama masa tanggapdarurat (%)
80 80 80 80 80 80 80 Dinsosnakertrans
f
Persentase korban bencanayang dievakuasimenggunakan saranaprasarana tanggap darurat(%)
80 80 80 80 80 80 80 Dinsosnakertrans
g
Persentase penyandangcacat mental fisik danmental serta lanjut usia tidakpotensial yang telahmenerima bantuan sosial(%)
30 32 34 36 38 40 50 Dinsosnakertrans
14 Ketenagakerjaan
a
Persentase peserta pelatihanketrampilan bagi pencarikerja yang diterima kerja(%)
75 80 80 85 85 90 85 Dinsosnakertrans
bRasio penduduk (angkatankerja) yang bekerja (%)
93,78 94 94,25 94,50 94,75 95 90 Dinsosnakertrans
cTingkat Partisipasi AngkatanKerja (%)
83,5 84,8 86,1 87,4 88,7 90 85 Dinsosnakertrans
dTingkat pengangguranterbuka (%)
13 12,5 12 11,5 11 10 10 Dinsosnakertrans
ePersentase penempatantenaga kerja dibandingkanpenawaran tenaga kerja (%)
29,08 31,16 33,24 35,32 37,34 39,49 40 Dinsosnakertrans
fPersentase kasusperselisihan tenaga kerjayang terselesaikan (%)
80 84 88 92 96 100 90 Dinsosnakertrans
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011 - 2016 IX - 27
No Uraian
KondisiKinerja
pada AwalPeriode
Target Capaian Setiap Tahun
KondisiKinerja
pada AkhirPeriodeRPJMD
SKPDPenanggung
Jawab
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
g
Jumlah tenaga kerja yangmemperoleh jaminan sosialtenaga kerja (Jamsostek)(%)
10 15 20 25 30 35 40 Dinsosnakertrans
hRasio UMK terhadap KHL(%)
84,93 88,71 90,21 91,71 93,21 94,71 95 Dinsosnakertrans
i.Jumlah MOU antar daerahkerjasama transmigrasi
4 5 5 5 5 6 Dinsosnakertrans
j.Jumlah transmigran yangdiberangkatkan ke lokasitransmigrasi (KK)
50 60 60 65 65 70 75 Dinsosnakertrans
k.Jumlah calon transmigran(KK)
120 150 175 175 180 200 189 Dinsosnakertrans
15Koperasi dan Usaha Kecildan Menengah
aJumlah Usaha Mikro, Kecildan Menengah (unit)
22.309 24.400 26.900 29.300 31.600 33.800 33.850Disperindagkop &
UMKM
bPersentase UMKM yang telahberbadan hokum (memilikiijin usaha) (unit)
15,49 19,12 22,75 26,38 11,86 30 28Disperindagkop &
UMKM
c
Persentase usaha mikro,kecil dan menengah yangdapat mengakseskredit/pembiayaan bank(unit)
84 85 86 87 88 90 90Disperindagkop &
UMKM
dPersentase koperasi aktif(%)
83,59 84 85.15 87.5 88.2 100 100Disperindagkop &
UMKM
16 Penanaman Modal
aNilai realisasi investasi PMA(US $)
1.866.677 2.133.354 2.400.031 2.666.708 2.933.385 3.200.000 3.800.000Kantor
Penanaman Modal
bNilai realisasi investasi PMDN(milyar rupiah)
58,29 66,62 74,95 83,28 91,61 99,92 99,60Kantor
Penanaman Modal
cPersentase realisasi investasiPMDN dari perijinaninvestasi yang disetujui (%)
80 84 88 92 96 100 100Kantor
Penanaman Modal
dRata-rata waktupenyelesaian 1 jenisperijinan
10 jam 8 jam 6 jam 5 jam 4 jam 3 jam 3 jam BPPT
17 Kebudayaan
aJumlah pengirimanpementasan seni daerah diluar daerah (kali)
3 4 5 6 7 8 8 Disbudparpora
bJumlah kelompok senidaerah (kelompok)
596 614 625 645 670 700 700 Disbudparpora
c
Persentase benda purbakaladan peninggalan sejarahyang ditandai sebagai bendacagar budaya (%)
59 63 68 73 76 90 90 Disbudparpora
dJumlah mitra dalampengelolaan kekayaanbudaya (%)
3 4 5 5 6 7 7 Disbudparpora
18Kepemudaan dan OlahRaga
aJumlah pemuda berprestasi(orang) 72 77 82 88 94 100 95 Disbudparpora
IX - 28 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011 - 2016
No Uraian
KondisiKinerja
pada AwalPeriode
Target Capaian Setiap Tahun
KondisiKinerja
pada AkhirPeriodeRPJMD
SKPDPenanggung
Jawab
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
bPersentase organisasikepemudaan yang telahdibina (%)
36,1 38,6 41,3 44,2 47,3 50,6 45 Disbudparpora
cJumlah Kelompok PemudaProduktif (KUPP) (kelompok)
54 62 71 82 95 109 100 Disbudparpora
d
Jumlah atlet yangmemperoleh medali padaPORDA Jawa Tengah(orang)
62,7 69,0 75,9 115 91,8 101,0 95 Disbudparpora
19Kesatuan Bangsa danPolitik Dalam Negeri
aTingkat partisipasi pemilihdalam pemilu (%)
67,6 - 53,85 74,85 - 70,55 71Kantor
Kesbanglinmas
bJumlah kasus tindakkriminalitas (kasus)
269 231 194 156 118 80 85 S
c Jumlah Linmas (orang) 9.485 9.577 9.665 9.866 9.974 10.168 10.050Kantor
Kesbanglinmas
dJumlah relawan bencanakabupaten (orang)
230 243 256 270 285 301 260Kantor
Kesbanglinmas
20
Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum,Administrasi KeuanganDaerah, PerangkatDaerah, Kepegawaiandan Persandian
a
Persentase pelaksanaanfungsi DPRD :- Fungsi Legislasi- Fungsi Pengawasan- Fungsi Penganggaran
87100100
93100100
93100100
93100100
93100100
93100100
939090
Sekretariat DPRD
bJumlah Perda yangditetapkan (buah)
15 15 15 15 15 15 18 Sekretariat DPRD
cPersentase pelaksanaankegiatan kedinasan kepaladaerah (%)
100 100 100 100 100 100 100 Sekretariat DPRD
dWaktu penyelesaian bukuAPBD murni (bulan)
Pebruari Pebruari Januari JanuariDesemb
erDesemb
erDesember DPPKAD
eStatus audit keuangandaerah
Wajardengan
pengecualian
Wajardengan
pengecualian
Wajardengan
pengecuali
an
Wajardengan
pengecuali
an
Wajartanpa
pengecuali
an
Wajartanpa
pengecuali
an
Wajartanpapengecua
lianDPPKAD
fPersentase tenagapemeriksa yang professional(%)
100 100 100 100 100 100 100Kantor
Inspektorat
gJumlah jenis pelayanansecara online (jenis)
0 2 4 6 8 10 10 BPPT
hJumlah MoU kerjasamaantar pemerintah daerah(buah)
4 4 5 6 7 8 8 Bappeda
iPersentase keberhasilanpendidikan kedinasanterhadap peningkatankinerja PNS (%)
75 80 85 90 95 100 90 BKD
Persentase keberhasilanpeningkatan kapasitas
75 80 85 90 95 100 100 BKD
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011 - 2016 IX - 29
No Uraian
KondisiKinerja
pada AwalPeriode
Target Capaian Setiap Tahun
KondisiKinerja
pada AkhirPeriodeRPJMD
SKPDPenanggung
Jawab
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
j aparatur terhadappeningkatan kinerja PNS (%)
21 Ketahanan Pangan
aKetersediaan energy danprotein per kapita
75 78 80 89 90 95 80Kantor Ketahanan
Pangan
b Penguatan cadangan pangan 35 40 45 54 60 65 65Kantor Ketahanan
Pangan
cKetersediaan informasipasokan, harga dan aksespangan di daerah
65 70 80 85 90 95 95Kantor Ketahanan
Pangan
dStabilitas harga dan pasokanpangan (ton)
70 75 80 85 90 95 95Kantor Ketahanan
Pangan
eSkor pola pangan harapan(PPH)
78,9 83,1 87,3 89 90 95 95Kantor Ketahanan
Pangan
fPengawasan dan pembinaankeamanan pangan (ton)
60 65 70 75 80 85 80Kantor Ketahanan
Pangan
gPenanganan daerah rawanpangan (lokasi)
50 54 56 58 60 65 70Kantor Ketahanan
Pangan
h Jumlah lumbung pangan 60 65 68 70 73 75 80 -sda-
i Jumlah desa mandiri 6 7 8 10 12 13 15 -sda-
22PemberdayaanMasyarakat dan Desa
a
Jumlah kelembagaanmasyarakat/organisasimasyarakat pedesaan yangdibina (unit)
214 230 247 264 280 295 290 BPMD
bJumlah desa/kelurahan yangtelah terjangkau programPNPM Mandiri (desa/kel)
267 283 300 317 333 295 290 BPMD
c
Rata-rata persentase tingkatpartisipasi masyarakat dalampembangunan desa(stimulant) (%)
25 30 35 40 45 50 50 BPMD
d Persentase PKK aktif (%) 94,53 95,62 96,71 97,8 98,89 100 100 BPMD
ePersentase Posyandu aktif(%)
97,3 97,84 98,38 98,92 99,46 100 90 BPMD
23 Statistik
a
Jumlah dokumen statistikdasar sesuai dengankebutuhan perencanaanpembangunan (buah)
5 5 5 5 5 5 5 Bappeda
bPersentase SKPD yangmemiliki buku profil/statistikSKPD (%)
50 60 70 80 90 100 100 Bappeda
24 Kearsipan
aPersentase arsip yangterolah dengan baik (%)
50 56 59 61 65 68 70Kantor Perpus
dan Arsip
bPersentase SKPD yang telahmenerapkan pengelolaanarsip secara baku (%)
12 24 37 49 61 73 70Kantor Perpus
dan Arsip
cPersentase arsip (tekstualdan non tekstual) yangtersimpan dengan baik
55 58 60 65 70 75 75Kantor Perpus
dan Arsip
IX - 30 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011 - 2016
No Uraian
KondisiKinerja
pada AwalPeriode
Target Capaian Setiap Tahun
KondisiKinerja
pada AkhirPeriodeRPJMD
SKPDPenanggung
Jawab
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
25Komunikasi danInformatika
aJumlah lembaga komunikasimasyarakat (radio) yangaktif
45 65 85 105 125 140 140 Dishubinfokom
bJumlah warung internet(unit)
102 113 124 136 150 165 170 Dishubinfokom
cJumlah SKPD yang memilikiSDM berkeahlian teknologiinformasi
18 30 40 50 58 58 60 Dishubinfokom
dJumlah SKPD yang telahmemiliki jaringan internet
35 50 58 58 58 58 60 Dishubinfokom
eJumlah website/blog resmiSKPD yang aktif
50 58 58 58 58 58 60 Dishubinfokom
26 Perpustakaan
a Jumlah perpustakaan (unit) 261 268 276 284 290 298 300Kantor Perpus
dan Arsip
bJumlah pengunjungperpustakaan daerah(pengunjung)
139.255 152.415 166.818 182.583 199.837 218.721Kantor Perpus
dan Arsip
cJumlah buku koleksiperpustakaan daerah
33. 855 34.855 35.855 36.855 37.855 38.855Kantor Perpus
dan Arsip
BPelayanan UrusanKewenangan Pilihan
1 Pertanian
a Nilai Tukar Petani 125,96 1126,8 1129,7 130,8 134,6 138,8 140,6 Bappeda
b
Produksi pertanian tanamanpangan utama :- Padi- Jagung- Kedelai- Kacang Hijau
670.377715.11176.73824.079
677.080722.26277.50524.319
683.850729.48478.28024.562
690.688736.77879.06224.807
697.594744.14579.85225.055
704.569751.58680.65025.305
708.454
752.656
81.89826.608 Dinpertan TPH
c
Produksi pertanian tanamanhortikultura utama :- Mangga- Cabe Merah- Melon- Semangka
13.4721.0156.335
16.219
13.7411.0356.462
16.543
14.0171.0566.591
16.874
14.2971.0776.723
17.212
14.5831.0946.857
17.556
14.8741.1166.995
17.907
149891675754318654
Dinpertan TPH
d
Populasi produksi komoditasperkebunan utama :- Kelapa- Tebu rakyat
2.180111,126
2.3051.280
2.3701.408
2.4351.548,8
2.5001.703,6
26001808
28751952
Dinpertan TPH
e
Populasi produksi komoditaspeternakan utama :- Sapi potong- Kambing 196.778
105.750198.746106.808
200.734107.876
202.741108.954
204.768110.044
206.816111.144
218.885124.256
Disnakkan
fPenyuluh Pertanian- Penyuluh Pertanian 90 105 120 135 150 165
1168
Distan dan Ph
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011 - 2016 IX - 31
No Uraian
KondisiKinerja
pada AwalPeriode
Target Capaian Setiap Tahun
KondisiKinerja
pada AkhirPeriodeRPJMD
SKPDPenanggung
Jawab
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- Penyuluh Peternakan- TPH
2351
3151
3951
4751
5551
6451
7060
g
Jumlah Kelompok Tani(kelas)- Pemula- Lanjut- Madya- Utama
Jumlah
39486034868
1.670
38180341274
1.670
37474547081
1.670
35070053288
1.670
34063860092
1.670
32058566897
1.670
330594565981684
Dinpertan PH
2 Kehutanan
aJumlah produksi hasil hutankayu
84.930 85.100 85.270 85.440 85.611 85.782 86,875 Dishutbun
bJumlah produksi hasil hutannon kayu
2.913 2.919 2.924 2.930 2.936 2.942 3176 Dishutbun
c Luas hutan rakyat (ha) 16.275 16.425 16.825 17.250 17.775 17885 18005 Dishutbun
dPersentase hutan dan lahankritis terehabilitasi (%)
15,45 17,36 19,27 21,18 23,09 25,12 25,86 Dishutbun
ePersentase kerusakankawasan hutan (%)
5,27 4,22 3,17 2,12 1,07 1,05 1,03 Dishutbun
f
Jumlah kasus kejahatanbidang kehutanan(pencurian kayu,pembalakan liar, dsb)
114 97 82 70 60 51 50 Dishutbun
3Energi dan SumberdayaMineral
aPersentase lokasipenambangan yang masihdalam kondisi baik
100 100 100 100 100 100 100 Distamben
bJumlah Penambangan TanpaIjin (PETI)
255 242 230 218 207 197 158 Distamben
cPersentase rumah yangmenggunakan listrik (%)
71 73 75 77 79 80 80 Distamben
dJumlah perusahaan memilikiSIPD
12 14 16 18 20 22 23 Distamben
4 Pariwisata
aJumlah kunjungan wisata(orang)
75.439 77.702 80.034 82.435 84.908 87.455 87.488 Disbudparpora
bJumlah objek wisata yangtelah dikembangkan (unit)
1 2 2 2 3 3 3 Disbudparpora
c
Jumlah pengeluaran belanjawisatawan :- Wisatawan Nusantara
(Rupiah)- Wisatawan Mancanegara
(US $)
125
59.000
130
62.000
135
65.000
140
68.000
145
71.000
150
75.000
155
75.122
Disbudparpora
dJumlah kelompok sadarwisata (orang)
1 2 2 2 3 3 3 Disbudparpora
eJumlah restoran dan rumahmakan (unit)
37 38 40 42 43 45 47 Disbudparpora
f Jumlah penginapan/hotel 9 9 9 10 10 10 10 Disbudparpora
5 Perikanan
aJumlah produksi perikananbudidaya (kg)
1.093.341 1.202.675 1.322.942 1.455.236 1.600.760 1.760.836 1.766.675 Disnakkan
b Tingkat konsumsi ikan 10,65 11,18 11,74 12,33 12,94 13,59 13,80 Disnakkan
IX - 32 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011 - 2016
No Uraian
KondisiKinerja
pada AwalPeriode
Target Capaian Setiap Tahun
KondisiKinerja
pada AkhirPeriodeRPJMD
SKPDPenanggung
Jawab
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
masyarakat (kg/kapita)
6 Perdagangan
aJumlah kasus peredaranbarang ilegal dan tidakmemenuhi standar
0 0 0 0 0 0 0Disperindag &
UMKM
b Nilai ekspor (US $) 3.680.458 3.864.481 4.057.705 4.260.590 4.473.620 4.697.301 4789.500Disperindag &
UMKM
cJumlah pasar tradisionalkondisi baik
8 9 10 11 12 13 13Disperindag &
UMKM
dJumlah pedagang kaki limayang telah dibina
100 120 140 160 180 200 208Disperindag &
UMKM
7 Perindustrian
aNilai produksi industribesar/sedang (ribu rupiah)
306.658.360 310.951.577315.304.89
9319.719.16
8324.195.23
6328.733.96
9328855.435
Disperindag &UMKM
bNilai produksi industri kecil(ribu rupiah)
141.603.118 157.292.743174.720.77
9194.079.84
2215.583.88
8239.470.58
3240.540.654
Disperindag &UMKM
cNilai produksi industri rumahtangga (ribu rupiah)
344.412.515 360.703.227377.764.49
0395.632.75
0414.346.17
9433.944.75
4454,865 336
Disperindag &UMKM
d
Persentase industri yangtelah menggunakanteknologi dalam prosesproduksi (%)
43,33 48,66 53,99 59,32 64,65 70 70Disperindag &
UMKM
ePersentase industri yangtelah memiliki ijin usaha
50 55 60 65 70 75 80Disperindag &
UMKM
fJumlah cluster industri yangtelah berkembang (buah)
5 6 6 7 7 8 8Disperindag &
UMKM
gJumlah sentra industri yangtelah berkembang (buah)
22 22 23 23 24 24Disperindag &
UMKM
8 Transmigrasi
aJumlah MoU antar daerahkerjasama transmigrasi(buah)
3 3 4 4 5 5 6 Disnakertransos
bJumlah transmigran yangdiberangkatkan ke lokasitransmigrasi (KK)
20 43 50 57 63 70 76 Disnakertransos
cJumlah calon transmigran(KK)
50 60 70 80 90 100 90 Disnakertransos
III
Aspek Daya SaingDaerah
1Fokus KemampuanEkonomi Daerah
aPengeluaran konsumsi nonpangan per kapita (rupiah)
464.610 469.256 473.948 478.688 483.475 488.309 489.806 Bappeda
b Nilai tukar petani 100 100,5 101 101,5 102 103 114 Bappeda
2 Fokus Infrastruktur
aRasio panjang jalan perjumlah kendaraan (km)
0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 Dinas Bina Marga
bJumlah orang/barang yangterangkut angkutan umum(orang)
1.747.500 1.834.875 1.926.619 2.022.950 2.124.097 2.230.302 2465.500 Dishubinfokom
c Luas wilayah (ha) 182.058,8 182.058,8 182.058,8 182.058,8 182.058,8 182.058,8 182.065,9 Bappeda
d Luas wilayah produktif (ha) 40,83 40,83 40,83 40,83 40,83 40,83 41,85 Bappeda
eLuas wilayah industri (ribuha)
3 3 3 3 3 3 3 Bappeda
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011 - 2016 IX - 33
No Uraian
KondisiKinerja
pada AwalPeriode
Target Capaian Setiap Tahun
KondisiKinerja
pada AkhirPeriodeRPJMD
SKPDPenanggung
Jawab
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
fLuas wilayah kebanjiran(ribu ha)
2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,85 Bappeda
gLuas wilayah kekeringan(ribu ha)
0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,45 Bappeda
hLuas wilayah perkotaan (ribuha)
3 3 3 3 3 3 3 Bappeda
iJenis dan jumlah bank dancabang (unit)
29 30 31 32 33 34 35Bagian
PerekonomianSetda
jJenis dan jumlahperusahaan asuransi dancabang (unit)
5 6 6 7 7 8 8Bagian
PerekonomianSetda
kJumlah restoran dan rumahmakan (unit)
37 38 40 42 43 45 46 Disbudparpora
lJumlah penginapan/hotel(unit)
30 31 32 33 34 35 36 Disbudparpora
mPersentase rumah tangga(KK) yang menggunakan airbersih (%)
62 64 66 68 70 72 74 Dinkes
n
Ketersediaan dayalistrik/daya listrik terpasang(Mwatt)
58 61 64 67 70 73 75 Distamben
oJumlah kebutuhan listrik(Mwatt)
9 10 11 12 13 14 15 Distamben
pPersentase rumah yangmenggunakan listrik (%)
71 73 75 77 79 80 85 Distamben
qJumlah penduduk yangmenggunakan handphone(orang)
11.256 12.256 13.256 14.256 15.256 16.256 16.268 Dishubinfokom
3 Fokus Investasi
a Jumlah kasus kriminalitas 292 256 219 184 148 112 108 Satpol PP
bJumlah kasus demonstrasidalam 1 tahun
2 2 1 1 1 1 1Kantor
Kesbanglinmas
cRata-rata waktupenyelesaian 1 jenisperijinan
10 jam 8 jam 6 jam 5 jam 4 jam 3 jam 4 jam BPPT
dJumlah Perda yangmendukung iklim usaha(buah)
2 3 3 4 4 5 5 BPPT
4Fokus SumberdayaManusia
a Dependency Ratio (%) 42,71 43,4 44,09 44,78 45,47 46,16 47,26 Dinsosnakertrans
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011 - 2016 X - 1
BAB X
KAIDAH PELAKSANAAN DAN PEDOMAN TRANSISI
10.1 Kaidah Pelaksanaan
Keterbukaan dan kebertanggungjawaban merupakan kunci sukses
pembangunan, baik jangka pendek, menengah, dan panjang, mengingat
dengan terciptanya keterbukaan maka efisiensi, efektivitas, akurasi dan
akuntabilitas pembangunan sejak dari perencanaan, pelaksanaan, sampai
dengan pertanggungjawaban akan dapat terwujud.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Grobogan Tahun 2011 – 2016 diharapkan sebagai acuan perwujudan
visi, misi dan program–program pembangunan Kepala Daerah pilihan
langsung rakyat. Penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Grobogan ini
mengacu pada RPJP dan RPJM Nasional, RPJPD dan RPJMD Provinsi Jawa
Tengah, dengan tujuan agar tercipta integrasi, sinkronisasi dan sinergi
baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah
maupun antar pusat dan daerah.
Kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Grobogan tahun 2011-2016
antara lain adalah bahwa dokumen RPJMD ini menjadi pedoman dalam
penyusunan RKPD dan Renstra-SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Grobogan dalam periode yang sama. Di samping itu, RPJMD ini
akan menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) Bupati Grobogan di
akhir periode masa jabatan dan menjadi dasar bagi DPRD dan anggota
masyarakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
pembangunan daerah.
X - 2 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011 - 2016
Namun demikian, keberhasilan pembangunan di Kabupaten
Grobogan sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh lapisan
masyarakat serta sikap, mental, etika, tekad dan semangat dan ketaatan
para penyelenggara pemerintah daerah.
Keberhasilan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Grobogan dalam mewujudkan visi ”Terwujudnya Kabupaten
Grobogan sebagai daerah industri dan perdagangan yang
berbasis pertanian, untuk mencapai masyarakat yang
sehat,cerdas dan lebih sejahtera”, perlu didukung oleh (1) Komitmen
dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis, (2) konsistensi
kebijakan pemerintah daerah (3) Keberpihakan pembangunan kepada
rakyat, dan (4) Peran serta aktif segenap pemangku kepentingan dalam
pembangunan Kabupaten Grobogan serta (5) menjaga keseimbangan
pembangunan dan menjaga kesinambungan rencana pembangunan
daerah.
10.2 Pedoman Transisi
Sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
bahwa RPJMD ditetapkan paling lambat 6 ( enam) bulan setelah pasangan
Bupati-Wakil Bupati dilantik. Untuk menjaga kesinambungan
pembangunan dan mengisi kekosongan perencanaan pembangunan,
maka RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 ini dapat digunakan
sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD dan RAPBD tahun 2017 yang
merupakan tahun pertama di bawah kepemimpinan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah terpilih periode berikutnya (tahun 2016-2021) hasil
pemilihan umum kepala daerah (Pilkada ) tahun 2016.
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011 - 2016 X - 3
Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk
bagi seluruh masyarakat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan
pembangunan daerah di Kabupaten Grobogan.