BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Filsafat

Secara etimologis kata filsafat berasal dari bahasa Yunani “philein”

yang berarti cinta dan “sophia” yang berarti kebijaksanaan. Jadi, pengertian

filsafat menurut asal katanya berarti cinta akan kebijaksanaan, atau

mencintai kebenaran atau pengetahuan. Cinta dalam hal ini mempunyai arti

yang sangat luas, yang dapat dikemukakan sebagai keinginan yang

menggebu dan sunguh-sungguh terhadap sesuatu, sedangkan

kebijaksanaan dapat diiartikan sebagai kebenaran yang sejati.Dengan

demikian, filsafat secara sederhana dapat diartikan sebagai keinginan yang

sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran yang sejati.

Menurut Burhanudin Salam (1983), filsafat adalah system kebenaran

tentang segala sesuatu yang dipersoalkan sebagai hasil daripada berfikir

secara radikal, sistematis, dan universal.

Gunawan Setiardja (2002) mengemukakan filasafat adalah ilmu

pengetahuan mengenai segala sesuatu dengan meninjau sebab-sebab yang

terdalam dengan kekuatan budi manusia itu sendiri.

2.2 Landasan Filasafat Pancasila

Kekokohan suatu bangsa tergantung dari keyakinan bangsa tersebut

terhadap nilai-nilai luhur bangsanya.Bagi bangsa Indonesia nilai-nilai luhur

tersebut terkristalisasi dan terakumulasi dalam filsafat Pancasila yang

merupakan karya Bapak Bangsa (Founding Fathers) yang tidak

ternilai.Filsafat Pancasila merupakan renungan jiwa yang dalam,

berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan pengalaman yang luas

dirumuskan secara cermat dan seksama dalam hiarkhis yang harmonis

sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh.

1

1. Landasan Etimologis

Secara etimologis Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta yang

ditulis dalam huruf Dewa Nagri.Makna dari Pancasila ada 2(dua).

Pertama Panca artinya lima dan Syila (huruf i pendek) artinya batu sendi.

Jadi Pancasyila berarti berbatu sendi yang lima. Kedua Panca artinya

lima Syiila (huruf i panjang) artinya perbuatan yang senonoh/normatif.

Pancasyiila berarti lima perbuatan yang senonoh/normatif, perilaku yang

sesuai dengan norma kesusilaan. (Saidus Syahar 1975)

2. Landasan Historis

Secara historis Pancasila dikenal secara tertulis oleh Bangsa

Indonesia sejak abad ke XIV pada zaman Majapahit yang tertulis pada 2

(dua) buku yaitu Sutasoma dan Nagara Kertagama.

Buku Sutasoma yang ditulis oleh Mpu Tantular tercantum dalam

Panca Syiila Krama yang merupakan 5 (lima) pedoman yaitu:

Tidak boleh melakukan kekerasan

Tidak boleh mencuri

Tidak boleh dengki

Tidak boleh berbohong

Tidak boleh mabuk

Buku Negara Kertagama ditulis oleh Mpu Prapanca tercantum pada

sarga 53. Bait 2 (dua) sebagai berikut: Yatnang gegwani

Pancasyiilakertasangkara bhiseka karma.

Selama berabad-abad bangsa Indonesia tidak mendengar lagi kata

Pancasila, baru pada tanggal 1 (satu) Juni 1945 pada rapat Badan

Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) I,

yang berlangsung mulai 29 Mei-1 Juni 1945 kata Pancasila

digemakan kembali oleh Bung Karno untuk memenuhi permintaan

ketua BPUPKI dr. Rajiman Wedyodiningrat dasar Negara Indonesia

merdeka. Pancasila yang disampaikan Bung Karno sebagai berikut:

2

Kebangsaan Indonesia atau nasionalisme

Internasionalisme atau Perikemanusiaan

Mufakat atau Demokrasi

Kesejahteraan Sosial dan

Ketuhanan yang berkebudayaan

Pancasila menurut Bung Karno dapat diperas menjadi TRISILA,

yaitu: Sila pertama dan kedua menjadi Sosio Nasionalisme. Sila ketiga

dan keempat menjadi Sosio Demokrasi dan Ketuhanan.Trisila masih

bisa diperas menjadi EKASILA yaitu Gotong Royong. (Wedyodiningrat,

1947)

Pancasila rumusan Bung Karno dikaji anggota panitia lainnya dan

dirumuskan kembali pada tanggal 22 Juni 1945 yang dikenal sebagai

PIAGAM JAKARTA, oleh Muhammad Yamin disebut JAKARTA

CHARTER.

Sila-sila Pancasila dalam Piagam Jakarta:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syare’at Islam bagi

pemeluk-pemeluknya.

Menurut dasar

2. Perikemanusiaan yang adil dan beradab.

3. Persatuan Indonesia.

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan.

5. Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Piagam Jakarta ini dirumuskan dan ditanda tangani oleh 9

(Sembilan) orang yaitu: 1). Ir. Soekarno (Bung Karno); 2). Drs. Mohamad

Hatta (Bung Hatta); 3). Mr. A.A Maramis; 4). Abikoesno Tjokrosoejoso; 5).

Abdoel Kahar Moezakkir; 6). H. Agus Salim; 7). Mr. Achmad Soebarjo; 8).

Wachid Hasyim dan 9). Mr. Mohamad Yamin. (Ismaun, 1978; Kansil,

1986)

3

Pada waktu diundangkan UUD’45 tanggal 18 Agustus 1945

rumusan Pancasila berbeda dengan yang tercantum pada Piagam

Jakarta. Rumusan tersebut menjadi sebagai berikut:

1. Ketuhanan yang Maha Esa.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.

3. Persatuan Indonesia.

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat ebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan.

5. Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perumus Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan

UUD’45 menurut Prof. Dr. Sri Soemantri, S.H. LLM dalam ceramahnya

pada Pelatihan Nasional Dosen Mata Kuliah Pengembangan

Kepribadiann Pendidikan Pancasila di Yogyakarta (2002) adalah: 1). Drs.

Mohammad Hatta; 2). Abikoesno Tjokrosoeroso; 3) Kasman

Singodimedjo; 4). Wahid Hasjim dan 5). Mr. Mochammad Hasan.

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, pada bulan Dsember

1949 NKRI menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS), sebagai hasil

persetujuan pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Belanda

yang dikenal Konferensi Meja Bundar (KMB), RIS terdiri atas 16 negara

bagian. Usia RIS berakhir pada bulan Mei 1950 NKRI terbentuk kembali.

Mulai tahun 1950 sampai 1959 Indonesia menggunakan Undang-

Undang Dasar Sementara tahun 1950 (UUDS’50) dimana sifat

pemerintahannya Parlementer dan menganut demokrasi liberal.

Perubahan pemerintah maupun bentuk Negara tetap

mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara. Sifat Konsistensi

mempertahankan Pancasila mencerminkan kesadaran dari bangsa

Indonesia akan pentingnya Pancasila sebagai norma dasar/fundamental

norm/grund norm bagi kokohnya NKRI.

4

3. Landasan Yuridis

Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut : “…

maka disusunlah Kemerdekaan itu dalam suatu Undang – Undang Dasar

Negara Republik Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan

Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan

berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusian yang adil

dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan

mewujudkan suatu Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Kata “berdasarkan” tersebut secara jelas menyatakan bahwa

Pancasila yang terdiri atas lima sila merupakan dasar dari Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Kedudukan Pancasila sebagai dasar Negara ini merupakan

kedudukan yuridis formal oleh karena tertuang dalam kesatuan hukum

Negara, dalam hal ini UUD 1945 pada pembagian Pembukaan Alinea IV.

Dalam TAP MPR RI No,XVIII / MPR / ’98 dikukuhkan Pancasila sebagai

dasar Negara harus konsisten dalam kehidupan bernegara. Dalam TAP

MPR RI No.IV / MPR / ’99 diamanatkan agar visi bangsa Indonesia tetap

berlandaskan pada Pancasila.

Disepakati sebagai dasar Negara sebagaimana tertuang dalam

pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18

Agustus 1945.

4. Landasan Kultural

Pancasila yang bersumber dari nilai agama dan nilai budaya

bangsa Indonesia yang tercermin dari keyakinan akan Kemahakuasaan

Tuham YME dan kehidupan budaya berbagai suku bangsa Indonesia

yang saat kini masih terpelihara, seperti: Tiap upacara selalu memohon

perlindugan Tuhan YME, gotong royong, asas musyawarah mufakat.

Pada masyarakat Padang dalam perilakukehidupan

bermasyarakat erat terkait dengan nilai agama yang tercermin pada

5

konsep : “Adat basandi syara dan syara basandi kitabullah.” Yang berarti

hukum adat bersendikan syara dan syara bersendikan Al-Quran.

Pada masyarakat Sunda kegiatan kehidupan sudah seyogyanya

berpedoman pada 3 (tiga) aspek yang tidak terpisahkan yaitu:

Elmu tungtut, dunya siar, ibadah tetep lakonan (cairan ilmu, cairan

rizki/harta dan tetaplah beribadah pada Tuhan YME.Dalam azas

musyawarah mufakat/ demokrasi terungkap pada kehilangan kehormatan

dirinya (Win-win solution).Hal ini tercermin dari prinsip sebagai berikut.

Hade ku omong goreng ku omong (baik atau buruk

katakanlah).Namun harus cairan herang laukna benang (airnya bersih

ikannya tertangkap/win-win solution).

2.3 Filsafat Pancasila

Filsafat Pancasila merupakan satu kasatuan yang bulat dan utuh

yaitu:

1. Sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan organis

2. Sila-sila pancasila yang saling beridenpensi dan saling

mengkualifikasi dan

3. Sila-sila ancasila merupakan satu kesatuan majemuk tunggal.

Tersusun secara hiarkis piramidal (Notonagoro 1957)

Esensi sila-sila Pancasila menurut Notonagoro dalam Paulus

Wahana (1993) yaitu : Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Lebih jauh

dikemukakan bahwa rumusan Pancasila itu bersifat mutlak, tetap dan tidak

berubah.

a) Ketuhanan sebagai unsur hakiki dari Tuhan yang mencangkup

pengertian keberadaan dari Tuhan YME sebagai Sang Maha Pencipta

dari segala sesuatu yang ada ( Causa Prima)

b) Kemanusiaan sebagai unsur hakiki dari manusia, mencangkup

pengertian keberadaan manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha

Esayang memiliki kodrat sebagai makhluk rohani dan jasmani. Bersifat

6

sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang mandiri dan

tergantung pada Tuhan YME.

c) Persatuan, merupakan unsur hakiki dari satu, mengandung arti

keseluruhan yang utuh tak terbagi, yang terpisah dari lainnya.

d) Kerayatan, sebagai unsur hakiki dari rakyat, mengandung pengertian

kelompok manusia yang mendukung berdirinya negara.

e) Keadilan, sebagai unsur hakiki dari adil, memiliki pengertian

penghormatan terhadap hak yang bersangkutan.

Filsafat Pancasila merupakan sebagai filsafat theisme (berketuhanan).

Menurut Bahtiar (1996) filsafat theisme mempunyai 4 (empat) ciri yaitu :

a) Moral dapat diusut bersumber dari Tuhan YME.

b) Moral bersifat universal.

c) Manusia adalah ciptaan Tuhan YME, berkat karuniaNya menjadi

khalifah/pemimpin dimuka bumi.

d) Esensi kehidupan manusia.

Berasal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Hidup di dunia semata-mata hanya mengabdi pada Tuhan Yang

Maha Esa.

Akhir dari kehidupan di dunia kembali pada Tuhan Yang Maha

Esa.

2.4 Filsafat Pancasila sebagai Sumber Imajinasi

Filsafat bangsa merupakan landasan idiil bangsa tersebut menggapai

cita-citanya.Sumber imajinasi yang mengilhami anak bangsa dalam

meletakan dasar pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan.Sebagai

contoh kesuksesan bangsa Jepang berlandaskan pada semangat Bushido

yang terinspirasi oleh semangat ikan yang tidak mengenal menyerah dari

laut menuju hulu sungai melawan arus deras, bahkan air terjun, ada yang

mati dimangsa predator dalam rangka melanggengkan generasi berikutnya

untuk bertelur.

7

Pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi

selain menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dituntut pula kemampuan

berimajinasi, kreatif, dan kemampuan menyesuaikan diri dalam berbagai

kehidupan (adaptif).Filsafat pancasila telah memberikan inspirasi bagi

bangsa Indonesia mengembangkan gagasan-gagasannya sesuai bidang

ilmu yang ditekuninya.Sebagai contoh bagi anak bangsa yang berkecimpung

dalam bidang ekonomi, melahirkan ekonomi yang berparadigma Filsafat

Pancasila.

Ekonomi Pancasila terdiri atas 2 (dua) aliran.Pertama, aliran yuridis

formal yang dipelopori oleh Sri Ediswasono dan Potan Arif Harahap.Kedua,

aliran orientasi yang dipelopori oleh Emil Salim, Mubyarto, Sumitro

Djojohadikusumo, Yuyun Kartasasmita, dkk.Aliran yuridis formal

berlandaskan pada prinsif bahwa pembangunan ekonomi sudah seyogyanya

berpihak pada kepentingan rakyat yaitu pertumbuhan dan pemerataan yang

berlandaskan pada latar belakang jiwa pembukaan UUD’45 dan pasal 33

UUD’45 serta sebgai pelengkap pasal 23 (1), pasal 27 (2), pasal 34

UUD’45.Aliran orientasi bertitik tolak dari Pancasila sebagai ideology terbuka

dan menghubungkan sila-sila Pancasila dalam peri kehidupan

perekonomian.

Bunyi pasal 33 UUD 1945 sebagai berikut .

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas

kekeluargaan.

2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai

hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh

Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi

ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan

menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

8

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam

undang-undang.

Bunyi Pasal 23 (1) adalah sebagai berikut: “Anggaran pendapatan dan

belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan

Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah,

maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu”. Bunyi pasal 27 (2)

adalah sebagai berikut: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Bunyi Pasal 34 adalah sebagai

berikut: “Fakir miskin dan anak-anakyang terlantar dipelihara oleh Negara”.

Aliran orientasi politk bertolak dari Pancasila sebagai ideology terbuka

dan menghubungkan sila-sila Pancasila dalam perikehidupan dan

perekonomian.

Konsep-konsep tersebut menurut Anggito Abimanyu (2002) dapat

disimak sebagai berikut :

1. Emil Salim

Sila I → Mengenal etika moral dan agama.

Sila II → Nuansa ekonomi dalam menggalang hubungan ekonomi dan

perkembangan masyarakat

Sila III → Kesempatan ekonomi yang adil bagi semua.

Sila IV → Peran dan partisipasi aktif rakyat dalam pembangunan.

Sila V → Warna egalitarian dalam pembangunan.

2. Mubyarto

Sila I →Perekonomian digerakkan oleh unsur ekonomi sosial agama.

Sila II → Kehendak masyarakat untuk mewujudkan kemerataan sosial

sesuai asas kemanusiaan.

Sila III → Nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi.

Sila IV→ Koperasi sebagai soko guru perekonomian dan bentuk

kongkrit usaha bersama.

Sila V → Warna egalitarian dalam proses pembangunan.

3. Sumitro Djojohadikusumo

Sila I → Ikhtiar untuk senantiasa dekst dengan Tuhan YME.

9

Sila II →Pengurangan dan pemberantasan kemiskinan serta

pengangguran dalam perekonomian masyarakat.

Sila III → Kebutuhan ekonomi tidak bertentangan dengan semangat

Persatuan dan Kesatuan.

Sila IV → Peran dan partisipasi rakyat dalam pembangunan.

Sila V → Pemerataan pembagian hasil produksi antar golongan,

daerah, kota dan desa.

Universitas Padjajaran bekerja sama dengan Pemerintah

Provinsi Jawa Barat dan Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS),

dalam Simposium, Seminar dab Lokakarya Filsafat Pancasila th.

2005. Yuyun wirasasmita dkk. Menyampaikan konsep ekonomi

Pancasila sebagai berikut :

Sila I → Praktek dan perilaku ekonomi didasarkan atas nilai-nilai

etika dan moral agama.

Sila II → Upaya untuk mengurangi dan memberantas kemiskinan

serta pengangguran untuk menjamin hak dasar manusia.

Sila III → Memberikan kesempatan ekonomi secar adil bagi semua

tanpa memandang suku, agama, etnis, dan daerah.

Sila IV → Peran serta masyarakat dalam pembangunan didasarkan

pada demokrasi ekonomi dan politik.

Sila V → Perolehan hasil pembangunan sesuai dengan kontribusi

yang diberikan dengan mempertimbangkan aspek keadilan

2.5 Nilai-Nilai Pancasila sebagai Orientasi

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila Ketuhanan Yang maha Esa ini nilai-nilainya meliputi dan

menjiwai keempat sila lainnya.Dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa

terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah sebagai tujuan

manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.Oleh karena itu, segala

hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara

bahkan moral negara, moral penyelenggaraan negara, politik negara,

10

pemerintahan negara, hukum dan perundang-undangan negara,

kebebasan dan hak asasi warga negara harus dijiwai nilai-nilai Ketuhanan

Yang Maha Esa.

2. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila kemanusiaan yang adil dan beradab secara sistematis

didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, serta mendasari

dan menjiwai ketiga sila berikutnya.Sila kemanusiaan sebagai dasar

fundamental dalam kehidupan kenegaraan, kebangsaan dan

kemasyarakatan.Nilai kemanusiaan ini bersumber pada dasar filosofis

antropologisbahwa hakikat manusia adalah sususan kodrat rohani (jiwa)

dan raga, sifat kodrat individu dan makhluk sosial, kedudukan kodrat

makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha

Esa.

Dalam sila kemanusiaan terkandung nilai-nilai bahwa negara harus

menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai mahluk yang

beradab.Oleh karena itu dalam kehidupan kenegaraan terutama dalam

peraturan perundang-undangan negara harus mewujudkan tercapainya

tujuan ketinggian harkat dan martabat manusia, terutama hak-hak kodrat

manusia sebagai hak dasar (hak asasi) harus dijamin dalam peraturan

perundang-undangan negara.Kemanusiaan yang adil dan beradab

adalah mengandung nilai suatu kesadaran sikap moral dan tingkah laku

manusia yang didasarkan pada potensi budi nurani manusia dalam

hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan pada umumnya baik

terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia maupun terhadap

lingkungannya.Nilai kemanusiaan yang beradab adalah perwujudan nilai

kemanusiaan sebagai mahluk yang berbudaya, bermoral, dan beragama.

Dalam kehidupan kenegaraan harus senantiasa dilandasi oleh

moral kemanusiaan antara lain dalam kehidupan pemerintahan negara,

politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta

dalam kehidupan keagamaan. Oleh karena itu dalam kehidupan bersama

dalam negara harus dijiwai oleh moral kemanusiaan untuk saling

11

menghargai sekalipun terhadap suatu perbedaan karena hal itu

merupakan suatu bawaan kodrat manusia untuk saling menjaga

keharmonisan dalam kehidupan bersama.

Nilai kemanusiaan yang adil mengandung suatu makna bahwa

hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan beradab harus

berkodrat adil.Hal ini mengandung suatu pengertian bahwa hakikat

manusia harus adil dalam hubungan dengan diri sendiri, adil terhadap

manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap

lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Konsekuensinya nilai yang terkandung dalam kemanusiaan yang adil dan

beradab adalah menjungjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai

makhluk Tuhan Yang Maha Esa menjungjung tinggi hak asasi manusia,

manghargai atas kesamaan hak dan derajat tanpa membedakan suku,

ras, keturunan, status sosial maupun agama. Mengembangkan sikap

saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, tidak semena-mena

terhadap sesama manusia, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan

(Darmodiharjo, 1996).Demikianlah kemudian berikutnya nila-nilai tersebut

harus dijabarkan dalam segala aspek kehidupan negara termasuk juga

dalam GBHN sebagai realisasi pembangunan sosial.

3. Persatuan Indonesia

Nilai yang terkandung dalam sila Persatuan Indonesia tidak

dapat dipisahkan dengan keempat sila lainnya karena seluruh sila

erupakan suatu kesatuan yang bersifat sistematis. Sila Persatuan

Indonesia didasari dan dijiwai oleh Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan

Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab. Serta mendasari dan dijiwai sila

Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam

Permusyawaratan-Perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat

Indonesia.

12

Dalam sila Persatuan Indonesia terkandung nilai bahwa negara

adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis yaitu

sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.Negara merupakan suatu

persekutuan hidup bersama diantara elemen-elemen yang membantu

negara yang berupa suku, ras, kelompok, golongan, maupun kelompok

agama.Oleh karena itu, perbedaan adalah merupakan bawaan kodrat

manusia dan juga merupakan ciri khas elemen-elemen yang membentuk

negara.Konsekuensinya negara adalah beraneka ragam tetapi satu,

mengingatkan diri dalam suatu persatuan yang dilukiskan dalam suatu

seloka Bhineka Tunggal Ika.Perbedaan bukanlahuntuk diruncingkan

menjadi konflik dan permusuhan melainkan diarahkan pada suatu sintesa

yang saling menguntungkan yaitu persatuan dalam kehidupan bersama

untuk mewujudkan tujuan bersama.

Negara mengatasi segala paham golongan, etnis, suku, ras,

individu, maupun golongan agama.Mengatasi dalam arti memberikan

wahana atas tercapainya harkat dan martabat seluruh warganya.Negara

memberikan kebebasan atas individu, golongan, suku, ras, maupun

golongan agama untuk merealisasikan seluruh potensinya dalam

kehidupan bersama yang bersifat integral. Oleh karena itu, tujuan negara

dirumuskan untuk melindungi segenap warganya dan seluruh tumpah

darahnya, memajukan kesejahteraan umum (kesejahteraan seluruh

warganya), mencerdaskan kehidupan warganya, serta dalam kaitannya

dengan pergaulan dengan bangsa-bangsa lain di dunia untuk

mewujudkan suatu ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi

dan keadilan sosial.

Nilai Persatuan Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila

Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil Dan

Beradab.Hal ini terkandung nilai bahwa nasionalisme Indonesia adalah

nasionalisme religius.Yaitu nasionalisme yang bermoral Ketuhanan Yang

Maha Esa, nasionalisme yang humanistik, yang menjungjung tinggi

harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan.Oleh karena itu,

13

nilai-nilai nasionalisme ini harus tercermin dalam segala aspek

penyelenggaraan negara termasuk dalam era revormasi dewasa ini.

Proses revormasi tanpa berdasarkan pada moral ketuhanan,

kemanusiaan, dan memegang teguh persatuan dan kesatuan. Maka

bukan tidak mungkin akan membawa kehancuran bagi bangsa Indonesia

seperti halnya telah terbukti pada bangsa lain, misalnya Yugoslavia,

Srilangka, dan lain sebagainya.

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam

Permusyawaratan/Perwakilan.

Nilai yang terkandung dalam sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh

Hikmat Kebijaksaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan didasari oleh

sila Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

serta Persatuan Indonesia, dan mendasari serta menjiwai sila Keadilan

Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Nilai filosofis yang terkandung didalamnya adalah bahwa hakikat

negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk

individu dan makhluk sosial.Hakikat rakyat adalah merupakan

sekelompok manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang

bersatu yang bertujuan mewujudkan harkat dan martabat manusia dalam

suatu wilayah negara.Rakyat adalah merupakan subjek pendukung pokok

negara.Negara adalah dari oleh dan untuk rakyat, oleh karena itu rakyat

adalah merupakan asal mula kekuasaan negara.Sehingga dalam sila

kerakyatan terkandung nilai demokrasi yang secara mutlak harus

dilaksanakan dalam hidup negara, maka nilai-nilai demokrasi yang

terkandung dalam sila kedua adalah (1) adanya kebebasan yang harus

disertai dengan tanggung jawab baik terhadap masyarakat bangsa

maupun secara moral terhadap Tuhan yang Maha Esa. (2) menjunjung

tinggi harkat dan martabat kemanusiaan. (3) menjamin dan

memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam hidup bersama. (4)

mengakui atas perbedaan individu, kelompok, ras, suku, agama, karena

perbedaan adalah merupakan suatu bawaan kodrat manusia. (5)

14

mengakui adanya persamaan hak yang melekat pada setiap individu,

kelompok, ras, suku maupun agama. (6) mengarahkan perbedaan dalam

suatu kerjasama kemanusiaan yang beradab. (7) menjunjung tinggi asas

musyawarah sebagai moral kemanusian yang beradab. (8) mewujudkan

dan mendasarkan suatu keadilan dalam kehidupan sosial agar

tercapainya tujuan bersama.

Demikianlah nilai-nilai yang terkandung dalam sila Kerakyatan

yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam

Permusyawaratan/Perwakilan.Seterusnya nilai-nilai tersebut

dikongkritisasikan dalam kehidupan bersama yaitu kehidupan

kenegaraan baik menyangkut aspek moralitas kenegaraan, aspek politik,

maupun aspek hukum dan perundang-undangan.

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Nilai yang terkandung dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhan yang Maha Esa,

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, serta

Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalan

Permusyawaratan/Perwakilan. Dalam sila kelima tersebut terkandung

nilai-nilai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan dalam hidup

bersama.

15