[Files.indowebster.com]-Periodisasi Hukum Agraria Nasional
-
Upload
ditha-widyana -
Category
Documents
-
view
210 -
download
13
Transcript of [Files.indowebster.com]-Periodisasi Hukum Agraria Nasional
PERIODISASI HUKUM AGRARIA
NASIONAL
HUKUM AGRARIAA. PADA MASA PENJAJAHAN BELANDA
Pada masa penjajahan Belanda di Indoneia
berlaku Hukum agraria administratib yang
berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari
pemerintah jajahan.
Hukum agraria yang diterapkan di
Indonesia pada masa penjajahan
Belanda diatur dalam Agrarische Wet,
yaitu suatu undang-undang yang
dibuat di negeri Belanda pada tahun
1870.
TUJUAN AGRARISCHE WET
Tujuan Agrarische Wet adalah :
Untuk memberikan kemungkinan dan jaminan
kepada pemilik modal besar asing, agar dapat
berkembang di Indonesia.
Peraturan pelaksanaan Agrarische Wet :
Diatur dalam berbagai keputusan salah satu
diantaranya adalah Agrarische Besluit ; pasal 1
Agrarische Besluit tersebut terkenal dengan nama
Domein Verklaring (pernyataan domein)
DOMEIN VERKLARING
ISI DOMEIN VERKLARING
Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan di
dalam ayat 2 dan 3 Agrarische Wet maka
dipertahankanlah azas bahwa semua tanah yang pihak
lain tidak dapat membuktikan, bahwa tanah itu adalah
hak eigendomnya adalah domein Negara (tanah milik
Negara).
Boedi Harsono 1970 Cetakan Ke Tiga Sejarah Penysusunan, Isi dan pelakasanaannya HUKUM AGRARIA INDONESIA Penerbit
Djambatan hal : 38-39
LANJUTAN
Dengan berlakunya Agrarische Besluit
semua tanah yang bebas sama sekali daripada
hak-hak seseorang (baik yang berdasar atas
hukum adat asli Indonesia, maupun yang
berdasar atas hukum Barat) dianggap menjadi
“Vrijlandsdomein“ yaitu tanah-tanah yang
dimiliki dan dikuasai penuh oleh Negara.
VRIJLANDS DOMEIN
Bahwa pemerintah Belanda
berpegang pada pendirian bahwa :a). tanah-tanah yang menjadi
“Vrijlandsdomein“ karena dibebaskan dari
hak-hak milik Indonessia oleh suatu Departemen,
dianggap ada di bawah penguasaan
Departemen itu;
LANJUTAN
b). tanah-tanah “Vrijlandsdomein“ yang
penguasaannya tidak nyata-nyata
diserahkan kepada suatu Departemen,
dianggap ada dibawah penguasaan
Departemen B B.
R. Roestandi 1962 HKUM AGRARIA DALAM TEORI DAN PRAKTEK hal. 281
JENIS HAK-HAK ATAS TANAH
Pada masa penjajahan Belanda dikenal jenis
Hak-hak atas tanah antara lain :
1. Recht van Eigendom (R.v.E.)
2.Recht van Erfpacht (R.v.Erf.)
3.Recht van Opstal (R.v.O.) dll.
Alat bukti hak atas tanah menurut Hukum Barat
tersebut dinamakan : AKTA misalnya Akta
Eigendon, Akta Erfpacht dsb.
HUKUM AGRARIA ADAT
Pada masa penjajahan Belanda disamping
Hukum Agraria Barat berlaku Hukum Agraria
Adat bagi Orang-orang Pribumi.
Maka pada saat itu terjadi dualisme hukum
disamping Hukum Agraria Barat yang berlaku
bagi orang-orang Eropa, berlaku Hukum Adat
bagi orang-orang pribumi
JENIS HAK-HAK ATAS TANAHMENURUT HUKUM ADAT
Jenis hak-hak atas tanah menurut Hukum Adat
antara lain :
1. Hak perorangan
a. Hak Druwe
b. Hak Yasan
c. Hak Andarbeni
d. Pesini
Alat bukti hak atas tanah menurut Hukum Adat
tersebut dinamakan : Pethok, Girik, Pipil dan Kekitir
sesuai menurut lingkungan hukum adat masing-masing
daerah.
LANJUTAN2. Hak ulayat masyarakat hukum adat, adalah
kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh
masyarakat hukum adat tertentu, atas wilayah tertentu,
yang merupakan lingkungan para warganya untuk
mengambil manfaat dari sumberdaya alam termasuk
tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup
dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara
lahiriah dan batiniah turun tenurun dan tidak terputus
antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah
yang bersangkutan.
PMNA/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat
LANJUTAN2. Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di
atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat
hukum adat tertentu.
3. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok
orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya
sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum
karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas
dasar keturunan.
B. PERIODE PENJAJAHAN JEPANG
Pada masa penjajahan Jepang hampir tidak ada
perubahan yang berarti dalam mengatur soal
agraria, pada masa itu dikeluarkan peraturan
yang dinamakan Osamu Seirei no. 2 Tahun 1942
yaitu Peraturan pangkal bagi larangan
pemindahan atas benda-benda tetap.
CATATAN Pada masa penjajahan Jepang sering
dilakukan pembelian/“perampasan tanah
penduduk” untuk keperluan militer yang
kemudian akan menjadi masalah di belakang
hari.
PERIODE KEMERDEKAAN RI
C. PADA MASA PERIODE KEMERDEKAAN
RI
Setelah Indonesia Merdeka maka sumber
Hukum Agraria dituangkan dalam Pasal 33
ayat (3) UUD-1945 yang menyatakan :
Bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh
Negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat
LANJUTANBagi suatu Negara yang baru merdeka pada waktu
itu dikeluarkan peraturan yang berkaitan dengan
soal agraria antara lain :
1. PP. No. 8 Tahun 1953 tentang Tanah Negara
2. UU. No. 1 Tahun 1958 tentang Penghapusanh
Tanah Partikelir
3. UU. No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi
Perusahaan-perusahaan Belanda
LANJUTAN
4. UU. No. 3 Prp Tahun 1960 tentang
Penguasaan Benda Benda Tetap Milik
Perseorangan Warga Negara Belanda
5. Peraturan Presiden No. 4 Tahun 1960
tentang PUMPH (Panitia Urusan Mengenai
Pemulihan Hak)
PP. NO. 8 TAHUN 1953 TENTANG TANAH NEGARA
Dalam peraturan tersebut yang dimaksud dengan
tanah Negara ialah tanah yang dikuasai penuh
oleh Negara.
Berdasarkan penjelasan PP. No. 8 Tahun 1953
dinjatakan sebagai berikut :
LANJUTAN
Menurut “domeinverklaring” yang antara lain
dinyatakan di dalam pasal 1 “Agrarische Besluit”,
semua tanah yang bebas sama sekali daripada hak-
hak seseorang (baik yang berdasar atas hukum adat
asli Indonesia, maupun yang berdasar atas hukum
barat) dianggap sebagai “Vrij landsdomein” yaitu
tanah-tanah yang dimiliki dan dikuasai penuh oleh
Negara. Tanah-tanah demikian itulah yang di dalam
Peraturan Pemerintah ini disebut “ tanah Negara”.
LANJUTAN
Pasal 3 PP. No. 8 Tahun 1953 tersebut
menyatakan, Menteri Dalam Negeri berhak :
a. menyerahkan penguasaan itu kepada suatu
Kementerian, Jawatan atau Daerah Swatantra
untuk keperluan-keperluan bagi melaksanakan
kepentingannya sebagai dimaksud dalam pasal 4;
b. mengawasi agar tanah negara tersebut dalam
sub a dipergunakan sesuai dengan peruntukannya
dan bertindak menurut ketentuan sebagai dimaksud
dalam pasal 8;
UU. NO. 1 TAHUN 1958 TENTANG TANAH PARTIKELIR
1. Tanah Partikelir ialah tanah Hak Eigendom yang
luasnya lebih dari 10 (sepuluh) bau, tanah
“eigrndom” di atas mana pemiliknya sebelum Undang-
undang ini berlaku, mempunyai hak-hak pertuanan ;
2. Hak “pertuanan” ialah :
a. hak untuk mengangkat atau mengesahkan pemilihan
serta memperhentian kepala-kepala kampung atau
desa dan kepala-kepala umum, sebagai yang disebut
dalam pasal 2 dan 3 dari S. 1880 – 150 dan pasal 41
sampai dengan 43 dari S. 1912 – 422 ;
LANJUTAN
b. hak untuk menuntut kerja paksa atau
memungut uang pengganti kerja paksa dari
penduduk;
c. hak mengadakan pungutan-pungutan, baik yang
berupa uang, atau hasil tanah dari penduduk;
d. Hak untuk mendirikan pasar-pasar memungut
biaya pemakaian jalan dan penyeberangan dan
lain-lain
LANJUTAN
3.Di dalam hal suatu tanah partikekir tidak
diketahui siapa pemiliknya atau pemilinya tidak
diketahui tempat tinggalnya atau bertempat
tinggal di luar Indonesia dan tidak mempunyai
wakil yang berkuasa penuh di Indonesia, maka
Balai Harta Peninggalan karena jabatannya
bertindak sebagai wakil dari pemilik di dalam
semua hal yang bersangkutan dengan
pelaksanaan Undang-undang ini.
•
HARTA KEKAYAAN MUSUH
Harta kekayaan musuh berupa tanah yang
terkena ketentuan Perpres No. 4 Tahun 1960
adalah :
Tanah-tanah hak Barat harta kekayaan musuh
yang pemiliknya berkewarganeraan :
Jerman, Itali dan Jepang
Tanah-tanah tersebut termasuk tanah terlantar :
a.Terlantar secara yuridis artinya :
Bahwa pemilik tanah tersebut tidak diketahui
lagi dimana tempat tinggal mereka
LANJUTANb. Terlantar secara fisik artinya :
bahwa tanah tersebut tidak
digunakan/diusahakan sesuai dengan sifat,
keadaan dan tujuan diberikannya hak
tersebut.
Selanjutnya tanah-tanah tersebut oleh PUMPH
pengelolaannya diserahkan kepada Balai Harta
Peninggalan
PERIODE LAHIRNYA UUPA
D. LAHIRNYA UUPA
Pada tanggal 24 September 1960
diundangkan Hukum Agraria Nasional
dalam bentuk UU, No. 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria yang populer disebut UUPA
PENGERTIAN HUKUM AGRARIA
Dalam arti dan ruang lingkup yang luas itu maka
Hukum Agraria merupakan suatu kelompok dari
berbagai bidang hukum, yaitu Hukum Tanah,
Hukum Air, Hukum Pertambangan, Hukum
Perikanan dan Hukum yang mengatur
penguasaan ( unsur-unsur tertentu dari ) ruang
angkasa. Dengan demikian maka Hukum Agraria
tersebut dapat diartikan Hukum Agraria dalam
arti yang luas dan dalam arti sempit.
HUKUM AGRARIA DALAM ARTI LUAS
a. Hukum Agraria dalam arti luas
Adalah suatu kelompok berbagai bidang
hukum, yang mengatur hak-hak
penguasaan atas sumber-sumber alam,
yang merupakan lembaga-lembaga hukum
dan hubungan-hubungan hukum konkrit
dengan sumber-sumber alam.
LANJUTANb. Pengertian Hukum Tanah :
Hukum Tanah adalah keseluruhan
peraturan-peraturan hukum yang
mengatur hak-hak penguasaan atas tanah
yang merupakan lembaga-lembaga hukum
dan hubungan-hubungan hukum konkrit
dengan tanah.
BOEDI HARSONO 1978 BEBERAPA ANALISA TENTANG HUKUM AGRARIA BAGIAN I BACAAN WAJIB JURUSAN NOTARIAT FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA PENERBIT Kelompok Belajar ‘E S A’ hal : 3
TUJUAN UUPATujuan dibentuknya UUPA adalah :
a). meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan
hukum agraria nasional, yang akan merupakan alat untuk
membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi
Negara dan rakyat, terutama rakyat tani dalam rangka
masyarakat yang adil dan makmur;
b). meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan
kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan;
c). meletakkan dasar-dasar untuk memberikan
kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh
rakyat.