fdgdfhdf
-
Upload
myrabukitbatas -
Category
Documents
-
view
33 -
download
1
description
Transcript of fdgdfhdf
-
STRATEGI PENCAPAIAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) DI DAERAH
OlehDrs. Nyoto Suwignyo, MM
Kasubdit Urusan Pemerintahan Daerah I/5 Bidang PU, Perumahan dan Dukcapil
Ditjen Otonomi Daerah - Kemendagri
HP. 081 316 027 998Email [email protected]
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
-
PENDAHULUAN
1. Daerah mempunyai Kewajiban utk Melaksanakan UrusanPemerintahan wajib maupun pilihan;
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah al. diwujudkandlm dokumen perencanaan & anggaran pembangunandaerah;
3. Perencanaan dan anggaran Khusus utk urusan wajb ygberbasis pelayanan dasar, perlu mempedomani SPM ygditetapkan Pemerintah;
4. Pengintegrasian SPM dlm Dokumen perencanaanPembangunan Daerah adalah memastikan terbangunnyasinergitas antara dokumen rencana pencapaian targetSPM dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah.
-
SPM DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTHAN DAERAH
UU 32/2004
PP 38/2007 PP 65/2005
PP 8/2008 PP 58/2005
BAB IIIURUSAN
PEMERINTAHAN
BAB VIIPERENC, PEMB.
DAERAH
BAB VIIIKEUANGAN
DAERAH
Permendagri No 6/2007;
PermendagriNo 79/2007
Permendagri 54/2010 Permendagri 13/2006 Permendagri
21/2011
PP Nomor 3 Tahun 2007 (LPPD, LKPJ & ILPPD)PP Nomor 6 Tahun 2008 (EKPPD)
-
Pokok Bahasan
Metodologi penyusunan Dokumen Rencana Pencapaian SPM
Memahami URGENSI Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Metodologi Pengintegrasian SPM DalamDokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
KEBIJAKAN NASIONAL PERCEPATAN PENERAPAN SPM
-
Urgensi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
-
URGENSI SPM DALAM IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
Negara berkewajiban menjamin hak-haktertentu setiap warga, termasuk hak untukmemperoleh pelayanan dasar denganmutu atau standar tertentu.
Kewajiban negara tersebut diselenggarakanoleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
Pemerintah menetapkan SPM sebagaiinstrumen agar pelayanan dasar menjadiperhatian dan prioritas penyelenggaraanpemerintahan daerah.
-
DASAR HUKUM
PENETAPAN & PENERAPAN SPM
UU NOMOR 32 TAHUN 2004 (Pasal 11 ayat 4)
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG BERSIFATWAJIB YANG BERPEDOMAN PADA STANDAR PELAYANANMINIMAL DILAKSANAKAN SECARA BERTAHAP DAN DITETAPKANOLEH PEMERINTAH.
Menteri/Pimpinan LPNK menyusun & menetapkan SPM sesuaidgn urusan wajib;
PP 65/2005 Ttg Pedoman Penyusunan & Penerapan SPM
Pemda menerapkan SPM sesuai dgn ketentuan yg diatur dlmPeraturan Menteri;
SPM yg telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuanbagi Pemda utk menyusun perencanaan & penganggaranpenyelenggaraan Pemda
-
Urusan Pemerintahan
Urusan Concuret
Urusan Pilihan
Urusan Absolut
Urusan Wajib
Pelayanan Dasar NonPelayanan Dasar
Berpedoman pada SPM yg ditetapkan Pemerintah
Jenis Layanann, Indikator, Target , Nilai, Batas waktu, Juknis
Rencana Pencapaian Target SPM oleh Daerah
Batas Waktu dan Target pencapaian Nas & Daerah
Pengintegrasian SPM dlm Dok Perenc Daerah
Mekanisme Perencanaa Pembiayaan SPM
Sistem penyampaian informasi dan realisasi SPM
SPM DLM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
-
Urusan Pemerintahan
Urusan Wajib
Pelayanan Dasar
Standar Pelayanan Minimal
Ketentuan mengenai jenis danmutu pelayanan dasar yangmerupakan urusan wajib daerahyang berhak diperoleh setiapwarga secara minimal.
Posisi SPM dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Ruang lingkupnya mencakup: Jenis Pelayanan Dasar, Indikator dan Nilai, Batas Waktu Pencapaian, danPengorganisasian
Penyelenggaraan.
-
1. Pengaturan Batang Tubuh
2. Matrik SPM
3. Petunjuk Operasional SPM
4. Juknis Perencanaan Pembiayaan SPM
Maksud & Tujuan; Indikator SPM;Wewenang Penetapan & Pengorganisasian ; Pelaksanaan; Pelaporan & Monev; Pengembangan Kapasitas Jenis Pelayanan; Indikator; Nilai; Batas Waktu Pencapaian; Penanggungjawab Keterangan Pengertian;Definisi Operasional; Cara perhitungan; Sumber data; Target; Langkah Kegiatan Rencana Pencapaian SPM ; Pengintegrasian rencana pencaian SPM dlm
dokumen perencanaan & penganggaran; Mekanisme pembelanjaan & pembiayaan
penerapan & pencapaian SPM ; Sistem penyampaian Informasi renc. &
realisasi SPM
Struktur SPM
-
Kementerian/LPNK : Kementerian Perumahan Rakyat
Urusan Wajib : Perumahan
Daerah : Kabupaten/Kota
NoJenis Pelayanan
Dasar skala Kab/Kota
Standar Pelayanan Minimal Batas Waktu
Pencapaian
Satuan Kerja/Lembaga
Penanggung Jawab
Keterangan
Indikator Nilai
1 2 3 4 5 6 7
1. Rumah Layak Hunidan Terjangkau
1.Cakupanketersediaanrumah layak huni
100 % 2009 - 2025 Dinas perumahanatau Dinas yangmenangani bidangperumahan
Sesuai tataruang danperizinan
2.Cakupanlayanan rumahlayak huni yangterjangkau
70 % 2009 - 2025
2. Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum
3.CakupanLingkungan YangSehat dan Amanyang didukungdengan PSU
100% 2009 - 2025 Dinas perumahanatau Dinas yangmenangani bidangperumahan
Sesuai tataruang danperizinan
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT
-
Perkembangan Penetapan 15 BIDANG SPM
*) SPM diterapkan ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
No Bidang Tahun Penetapan
Jenis Pelayanan
Jumlah Indikator
Target Pencapaian
1 Kesehatan 2008 4 18 2015
2 Sosial*) 2008 4 7 2015
3 Lingk. Hidup*) 2008 4 4 2013
4 Pemdagri 2008/2012 3 11 2015
5 Permahan Rakyat*) 2008 2 3 2025
6 PP & PA*) 2010 5 8 2014
7 KB & KS 2010 3 9 2014
8 Pendidikan Dasar 2010 2 27 2014
9 PU & PR 2010 8 23 2014
10 Ktnagakerjaan*) 2010 5 8 2016
11 Kominfo 2010 2 6 2014
12 Kethanan Pangan*) 2010 4 7 2015
13 Kesenian*) 2010 2 7 2014
14 Perhubungan*) 2011 4 26 2014
15 PenanamanModal*) 2011 7 10 2014Jumlah 65 174
-
Manfaat SPM
1) Lebih terjaminnya penyediaan pelayanan publik ygdisediakan oleh pemda kpd masyarakat ;
2) Bermanfaat dlm menentukan jmlh anggaran yg dibthkanutk menyediakan pelayanan publik;
3) Menjadi landasan & dasar dlm menentukan anggaran kinerja& alokasi dlm penentuan perimbangan keuangan yg lebihadil & transparan;
4) Membantu penilaian kinerja kepala daerah scra lbh akurat& terukur shg mengurangi kesewenang-wenangan dlmmenilai kinerja pemda;
5) Menjadi alat bantu utk meningkatkan akuntabilitas pemdakpd masyarakat, krn masyarakat dpt melihat keterkaitanantara pembiayaan dgn pelayanan publik.
-
Kebijakan Nasional percepatan penerapan Standar Pelayanan
Minimal (SPM)
-
Tahapan Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Penyiapan Rencana Pencapaian SPM di daerah,
Mempersiapkan mekanisme pembelanjaan penerapan SPM dan perencanaan pembiayaan SPM di daerah
Pengintegrasian rencana SPM dalam dokumen perencanaan & penganggaran daerah
Penyampaian
informasi rencana
dan realisasi
pencapaian target
tahunan SPM
Penerapan SPM sedang memasuki tahapBIMTEK di 33 PROVINSI PADA 15 SPM
-
Penerapan SPM Dalam Kerangka Pembangunan Nasional
Menetapkan SPM sebagai bagian dari Prioritas Nasional Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola.
Menjadikan SPM sebagai upaya mewujudkanpenetapan dan penerapan sistem IndikatorKinerja Utama Pelayanan Publik yang selarasantara pemerintah pusat dan pemerintahdaerah
Penerapan SPM merupakan sasaran meningkatnyakinerja Implementasi Urusan Pemerintahan Daerah
-
TARGET PENERAPAN SPM (Sesuai RPJMN 2010-2014)
INDIKATOR TARGET
2010 2011 2012 2013 2014
Jumlah Standar Pelayanan
Minimal (SPM) yang telah
diterapkan oleh Daerah
5 SPM 10 SPM 15 SPM 15 SPM 15 SPM
Jumlah bidang SPM yang
dimonitor penerapannya15
SPM
Jumlah bidang SPM yang
dievaluasi penerapannya
15 SPM
-
Kebijakan Kemendagri Dlm MendorongPercepatan Penerapan SPM
SE Mendagri No. 100/1023/SJ,tanggal 26 Maret 2012
tentang
Percepatan Pelaksanaan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
di Daerah
-
54
3
2
1
Pokok Substansi SE Mendagri No 100/1023/SJ
Menginformasikan Kebijakan Penetapan 15 SPM oleh Pemerintah melalui K/L
Memastikan Daerah utk melaporkan perkembangan penerapan SPM pd Bulan Juli & Desember
Mendorong Daerah dlm mempersiapkan langkah-langkah percepatan penerapan SPM
Mendorong Daerah utk menetapkan Perkada ttg Rencana Aksi Pencapaian Penerapan SPM
Menjadikan SPM sebagai dasar dalam Penyusunan Perencanaan dan Anggaran Daerah
-
INFORMASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENERAPAN SPM
Menginformasikan berbagai Kebijakan yg mendasari urgensi penerbitan Surat Edaran PP No 65 Tahun 2005 RPJMN 2010-2014 Inpres No 1 Tahun 2010 ttg Rancana Aksi Percepatan
Pelaksanaan Pembangunan Nasional SE Mendagri Nomor 100/676/SJ, 7 Maret 2011
Menegaskan jumlah SPM yang telah ditetapkan dan yg harus diterapkan daerah: Provinsi sebanyak 9 SPM Kab/Kota sebanyak 15 SPM
ad.1
-
LAPORAN PERKEMBANGAN PERCEPATAN PENERAPAN SPM
Melaporkan Proses Percepatan Perkembangan pemahaman SPM di Daerah Proses Koordinasi di Daerah
Melaporkan out put Kebijakan yang telah ditetapkan Data base indikator SPM Profil Pelayanan Dasar SPM eksisting Rencana Aksi Penerapan SPM implementasi Rencana Aksi dalam Dokumen
Perencanaan dan angga
Kendala, Permasalahan dan Tindak Lanjut yang diperlukan
ad.2
-
Mekanisme Pelaporan SPM DI KAB/KOTA
BUPATI
MENDAGRI MELALUI
GUBERNUR
DITJEN OTDA KEMDAGRI
SEKJEN K/L Laporan 15 SPM Kab/Kota
-
Mekanisme Pelaporan SPM DI PROPINSI
GUBERNUR
MENDAGRI
DITJEN OTDA KEMDAGRI
SEKJEN K/L Laporan 9 SPM Provinsi Laporan Rekapitulasi 15 SPM
Kab/kota (hasil kajian, analisis dan evaluasi)
-
WAKTU PELAPORAN
SEMESTER I(sd BULAN JUNI)
Melaporkan kondisi aktual perkembangan proses penerapan SPM.
SEMESTER II (TAHUNAN -BULAN DESEMBER)
Melaporkan kinerja tahunan penerapan SPM yang akan dijadikan input penyusunan LPPDdan kebijakan nasional
Format:
Format: Permendagri
No 79 tahun 2007
-
langkah-langkah percepatan penerapan SPM di daerah
Sosialiasikan SPM kepada Stakeholders Jajaran DPRD
Seluruh jajaran SKPD terutama SKPD yg menangani SPM
Pemangku kepentingan lainnya
Membentuk TIM Percepatan Penerapan SPM Daerah
Mengoordinasikan SKPD utk menyiapkan perumusan target pencapaian tahunan penerapan SPM, sebagai lampiran RAD.
ad.3
-
PENGENDALIAN INTERNAL PERCEPATAN PENERAPAN SPM
Menyiapkan Rencana Aksi Daerah yang memuat:
- Hasil perhitungan dan target pencapaian SPM
- Program dan Kegiatan serta alokasi anggaran
Disesuaikan dengan kemampuan daerah dan batas waktu pencapaian nasional,
Menetapkan RAD dalam Peraturan Kepala Daerah sebagai wujud komitmen Kepala Daerah terhadap penyelenggaraan pelayanan urusan wajib kepada masyarakat.
Dijadikan acuan/ disinergikan dengan dokumen perencanaan dan anggaran tahunan.
Dimonitor dan dilaporkan Pelaksanaannya
ad.4
-
PENGINTEGRASIAN SPM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH
input bagi Penyusunan/Revisi RPJMD:
Mensinergikan proses penyusunannya
Mensinergikan indikator SPM dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah
Penyempurnaan Prioritas Kegiatan Tahunan terhadap RPJMD yang sedang berjalan
Memberikan penajaman kegiatan/program lebih berorientasi kepada pencapaian target SPM
ad.5
-
Metodologi penyusunan Dokumen Rencana Pencapaian SPM
-
DASAR ACUANAmanat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2007 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal,
yang menegaskan bahwa :
SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuanbagi pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan dan
penganggaraan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
Pemerintahan Daerah menyusun rencana pencapaian SPMyang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu
pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan
Menteri;
Rencana Pencapaian SPM dimaksud dituangkan dalam RPJMDdan Renstra SKPD
Target tahunan pencapaian SPM dimaksud dituangkan ke dalamRKPD, Renja SKPD, KUA, RKA-SKPD sesuai klasifikasi belanja
daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
-
Penyiapan Data Base
Kondisi awal tingkatpencapaian pelayanan dasar
Penyiapan Profil Pelayanan Dasar
Penyusunan Target pelayanan dasar yg akandicapai;
Merbandingkan antara status awal & target pencapaian
Perhitungan pembiayaan atas target pencapaian SPM,
Analisa standar belanja keg terkait SPM
satuan harga keg;
Denganmemperhatikankemamuan,potensi, kondisi,karakteristik,prioritas daerahdan komitmennasional
1 2
3
Proyeksi Target kebutuhan
4
DOKUMEN RENCANA AKSI
DAERAH DALAM
PENCAPAIAN SPM
5
-
31
Metodologi Penerapan SPM
1 Persiapan Penerapan SPM, dilakukan melalui langkah-langkah:a) Membentuk Tim Koordinasi Penerapan SPMb) Penyusunan program kerja Tim penerapan SPM di daerah c) pelaksanaan program kerja pada masing2 SKPD
2Data Base dan Profil Pelayanan Dasar, dilakukan melalui langkah-langkah:
DATA BASE
a) Menemukenali Indikator SPM dan Target Yang Harus Dicapai
(pengertian indikator kinerja SPM, Definisi Operasional, Cara Perhitungan,
Target capaian dan Batas waktu pencapaian)
b) Inventarisasi SK PD yang bertanggungjawab thd indikator
c) Penyiapan template data base
d) Pengumpulan dan pengolahan data dalam template data base
PROFIL PELAYANAN DASAR
b) Merumuskan profil pelayanan dasar
c) Analisis kondisi pencapaian SPM (status, permasalahan, faktor-faktor)
d) Verifikasi Profil Pelayanan Dasar
-
32
Metodologi Penerapan SPM dalam RPJMD
3 Penentuan Target Capaian SPM, dilakukan melalui langkah-langkah:a) Periksa realisasi capaian kinerja untuk setiap jenis indikator SPMb) Bandingkan terhadap target capaian SPM secara nasional dan seberapa
besar kesenjanganc) Periksa target capaiaan SPMd) Kaji permasalahan pencapaian kinerja pelayanane) Lakukan analisis kapasitas/kemampuan SKPD
4 Penyusunan Program dan Kegiatan Prioritas Pencapaian SPM, terdiri dari:a) Program dan kegiatan untuk Indikator SPM yang sudah memiliki pedoman
Teknisb) Program dan kegiatan untuk Indikator SPM yang belum memiliki pedoman
Teknis
5 Penghitungan Kebutuhan Pembiayaan SPM
6 Penyusunan Rencana Aksi penerapan pencapaian SPM
a) Program dan kegiatan untuk Indikator SPM yang sesuai perhitungan SKPDb) Program dan kegiatan untuk Indikator SPM yang sesuaii kapasitas
kemampuan daerah
c) Penetapan Rencana Aksi Daerah, setelah dipastikan program dan kegiatan pencapaian SPM sesuai dengan Dokumen Perencanaan dan Anggaran
-
Metodologi Pengintegrasian SPM Dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
-
34
Kedudukan Rencana Pencapaian SPM
penyusunan rencana lima tahunan pencapaian SPM di tingkat Pemerintah Daerah dituangkan dalam RPJMD dan Renstra SKPD (PP
No. 65 Tahun 2005)
-
36
Metodologi Penerapan SPM dalam RPJMD Kab/Kota
Persiapan Penyusunan
RPJMD
Analisis Gambaran Umum
Kondisi Daerah
Perumusan Permasalahan
Pembangun
Analisis Isu Strategis
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran
Strategi dan Kebijakan
Kebijakan Umum dan
Prog. PD
Indikasi Rencana Program Prioritas
Pembentukan Tim Koordinasi
Sosialisasi Penerapan SPM
Profil Pelayanan Dasar
Identifikasi permasalahan dan kesenjangan
Penentuan target capaian SPM
Perumusan program dan kegiatan
Penghitungan kebutuhan pembiayaan pencapaian SPM
Rencana Kerja Penerapan SPM masuk dalam Rencana Kerja Penyusunan RPJMD
Profil Pelayanan Dasar Pencapaian SPM menjadi bagian dari Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah
Program Prioritas (SPM) Indikator Program
(Outcome) Kebutuhan Pendanaan
(dalam 5 tahun)
1
2
3
4
5
-
37
INTEGRASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1. Dilakukan pada tahap penyusunan Rancangan Awal RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD, yaitu :a. perumusan permasalahan pembangunanb. penentuan pagu indikatif program/kegiatan.c. Penetapan Indikator Kinerja
2. Dijadikan sebagai salah Satu Kriteria Penentuan Urutan PrioritasProgram/Kegiatan dari Usulan Masyarakat dalam MusrenbangDesa dan Musrenbang Kecamatan, dengan kriteria sbb :
a. Kesesuaian dengan Ranwal RKPD;b. Dukungan pemenuhan hak dasar rakyat (SPM);c. Kontribusi pada pencapaian target prioritas
pembangunan kab/kotad. Dukungan nilai tambah, dst
-
1. Pendahuluan
2. Gambaran Umum Kondisi Daerah
3. Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan
4. Analisa Isuisu Strategis
5. Visi, Misi, Tujuan & Sasaran
6. Strategi & Arah Kebijakan
7. Kebijakan Umum & Program Pembangunan Daerah
8. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang DisertaiKebutuhan Pendanaan
9. Penetapan Indikator Kinerja Daerah
10. Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan
-
39
NoAspek/Fokus/Bidang
Urusan/ Indikator KinerjaPembangunan Daerah
Capaian kinerja
Standar
Interpretasi
belum tercapai ()(n-5) (n-4) (n-3) (n-2)
(n-1)**)
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Kesejahteraan dan PemerataanEkonomi
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandian
Pertumbuhan PDRB
Laju inflasi
PDRB per kapita
Dst.
Kesejahteraan Sosial
Pendidikan
Angka melek huruf
Angka rata-rata lama sekolah
Dst
Dst
Dst.
PELAYANAN UMUM
Pelayanan Urusan Wajib
Ketahanan pangan
Regulasi Ketahanan Pangan
Ketersediaan pangan utama
Tabel T.III.C.36. Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi DaerahTerhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)
Standar Berdsrkan SPM Nas
-
Perhitungan Pagu Program Prioritas pada (RPJMD)
Program OutcomeStandar Belanja(costing SPM)
Pagu Program SKPD
Program 1 ....
Keluaran 1 ...... Rp. .........
Rp. ......... SKPD 1Keluaran 2 ...... Rp. .........
Keluaran 3 ...... Rp. .........
Dst ...... Rp. .........
Program 2 ....
Keluaran 1 ...... Rp. .........
Rp. ......... SKPD 2Keluaran 2 ...... Rp. .........
Dst ...... Rp. .........
Program dst ... Dst ......
-
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertaiKebutuhan Pendanaan Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)
Kode
Bidang Urusan Pemerintahandan Program
Prioritas Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
Kondisi Kinerja pada
Awal RPJMD
(Tahun 0)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPDPenanggu
ng Jawa
b
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
Target Rp target Rp Target Rp target Rp target Rp target Rp
1 Urusan Wajib
1 01 Pendidikan
1 01 01 Program.........
1 01 02 Program.........
1 01 03 Dst .....
1 02 Kesehatan
1 02 01 Program.........
1 02 02 Dst .....
1 03 Dst .......
2 Urusan Pilihan
2 01 Pertanian
2 01 01 Program.........
2 01 02 Program.........
2 01 03 Dst .....
2 02 Dst .......
Masukan
Indikator yg
ada didlm
SPM
Nasional
Kondisi
berdsrkan Data
dasar Tahun 0
RPJMD
-
42
KESIMPULAN
1. Untuk pengintegrasian SPM dlm DokumenPerencanaan dan Anggaran, kpd setiap pejabat SKPDperlu memahami regulasi yg terkait dgn SPM danPerencanaan Pembangunan Daerah;
2. Keterkaitan Perencanaan SPM & PerencanaanPenganggaran akan berlanjut pada sampai ketingkatevaluasi penyelenggaraannya;
3. Daerah perlu membangun tata cara pengorganisasianpenyelenggaraan SPM lintas SKPD yg melibatkan unsursekretariat daerah, Bappeda, Inspektorat dan SKPDterkait;
4. Komunikasi dan koordinasi dg K/L perlu dibangun dlmrangka percepatan pencapaian SPM yg tlh ditetapkanoleh Menteri/Pimpinan Lembaga;
-
Saran & Informasi dapat disampaikan ke
-
NAMA Drs. Nyoto Suwignyo, MM.TEMPAT/TGL LAHIR TULUNG AGUNG, 28 Oktober 1965
PANGKAT/GOLONGAN PEMBINA TK I/IVb
NIP 19651028 199103 1 001
JABATAN
KEPALA SUB DIREKTORAT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH IBIDANG PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILDITJEN OTONOMI DAERAH, KEMENDAGRI
ALAMAT KANTOR JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO.7 JAKARTA PUSAT
NOMOR HP 081316027998
[email protected][email protected]
NOMOR NPWP 69.213.076.8-423.000
BIODATA NARASUMBER