EFEKTIVITAS PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA ANAK PRIA

TANGERANG

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Sosial Pada Konsentrasi Manajeman Publik

Program Ilmu Administrasi Negara

oleh :

Putri Pustika Sari

nim : 6661100812

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Serang, November 2014

ABSTRAK

Putri Pustika Sari. 6661100812. Efektivitas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

(PKBM) di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA anak pria Tangerang. Program

Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dosen

Pembimbing I Titi Stiawati, S.Sos., M.Si. Dosen Pembimbing II Riny

Handayani,. S.Si., M.Si.

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dibentuk untuk memberikan

pendidikan bagi mereka yang memiliki keterbatasan, tanpa terkecuali anak-

anak yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Tujuan penelitian

ini untuk mengetahui Efektivitas PKBM di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA

anak pria Tangerang. Penelitian ini menggunakan teori Menurut Shaun Tyson

dan Tony Jackson (2000:233-235). Metode yang digunakan adalah kualitatif

deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara,

observasi dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini adalah model

Prasetya Irawan. Hasil penelitian menunjukkan Efektivitas PKBM di Lembaga

Pemasyarakatan IIA anak pria Tangerang dapat dikatakan masih berjalan

kurang efektif hal ini disebabkan karena masalah tutor yang kurang tepat,

ketidakjelasan dalam pertanggungjawaban, ketergantungan terhadap

Pemerintah, kurangnya koordinasi, namun pencapaian tujuan sejauh ini sudah

baik. Saran yang dapat diberikan yaitu sistem perekruitan tutor disesuaikan

dengan standar tutor yang telah ditetapkan Pemerintah, disusun aturan yang

jelas mengenai pertanggungjawaban, pengelola harus memiliki inisiatif dalam

upaya pencarian bantuan dana dan perijinan Lembaga Pemasyarakatan IIA

anak pria Tangerang yang lebih fleksibel serta peningkatan koordinasi yang

terintegrasi dan berkelanjutan selain itu komunikasi juga harus ditingkatkan.

Kata Kunci: Efektivitas , PKBM

ii

ABSTRACT

Putri Pustika Sari. 6661100812. The effectiveness of community learning activity centers in Tangerang juvenile detention center. Departement of Public

Administration. Faculty of Social and Political Science. The 1st advisor: Titi

Stiawati, S.Sos 2ndadvisor : Riny Handayani,. S.Si., M.Si.

Community learning activity centers formed to provide education for those who

have a disability, Without exception children who undergo a punishment in

correctional institution. The purpose of this research is to find out the

effectiveness of pkbm in Tangerang juvenile detention center. This research

using theory according to Shaun Tyson and Tony Jackson (2000:233-235).

Methods used is qualitative descriptive. Data collection techniques that used

are interview observation and documentation. Data analysis in this research is

a model of Prasetya Irawan. The result showed the effectiveness of pkbm in

Tangerang juvenile detention center can be said to be still walks less effective

it is because of a tutor that is not exactly, obscurity in accountability,

dependence on the government and lack of coordination, but the achievement

of a goal so far have been good. Suggestion that is can be given are the system

recruitment of tutor adapted to the standard of a tutor that has been

determined by the government, drawn up clear rules about accountability,

administrator should have initiative in efforts to help fund the search and

permit of Tangerang juvenile detention center more flexible and improve the

coordination which are integrated and sustainable besides communication

must also be improved.

Keywords: Effectiveness, PKBM

iii

iv

v

vi

“ Lebih baik mati saat mencoba sukses daripada hidup terus dalam

kegagalan “

Be your self be success!!!

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orangtua saya terutama

ibu yang tak pernah lelah untuk memberikan waktu, uang, tenaga dan

doa yang tak pernah terputus, serta kakakku yang telah memberikan

dukungan dan doa, tak lupa untuk orang-orang di sekeliling saya yang

selalu memberikan suntikan semangat dan bimbingannya.

Terimakasih kalian yang terbaik…

vii

KATA PENGANTAR

Assalamu’allaikum Wr. Wb

Alhamdulillahi Robbil A’lamin, Puji syukur tak terkira penulis

panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya serta

pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi

besar Muhammad SAW. Tak lupa saya ucapkan terimakasih sebanyak-

banyaknya kepada orang tua serta seluruh keluarga saya yang telah

mencurahkan waktu dan tenaganya serta doa yang tak pernah terputus untuk

peneliti.

Penyusunan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat

untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Program studi Ilmu Administrasi

Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

dengan judul: ” Efektifitas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Di

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIa Anak Pria Tangerang”.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak akan berhasil dan selesai

tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini

dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. DR. Drs. H.Sholeh Hidayat, M.Pd., Rektor Universitas Sultan

Ageng Tirtayasa.

vii i

2. DR. Agus Sjafari, S.Sos, M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

3. Kandung Sapto N, S.Sos., M.Si.,Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

4. Mia Dwiana M., S.Sos., M.I.Kom.,Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

5. Ismanto, S.Sos., MM.,Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

6. Rahmawati, S.Sos., M.Si., Ketua Jurusan Administrasi Negara Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

7. Ipah Ema Jumiati, S.IP.,M.Si., Sekretaris Jurusan Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng

Tirtayasa.

8. Titi Stiawati, S.Sos., M.Si., Pembimbing I skripsi bagi penulis yang

senantiasa memberikan masukan yang bermanfaat dalam setiap

bimbingan.

9. Riny Handayani,. S.Si., M.Si., Pembimbing II skripsi bagi penulis yang

senantiasa memberikan kritik dan saran yang berguna bagi penulis

selama proses bimbingan.

10. Semua Dosen dan Staf Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang

membekali penulis dengan ilmu pengetahuan yang tak terhingga selama

perkuliahan.

ix

11. Kasi SKB dan Kesetaraan Dinas Pendidikan Kota Tangerang yang telah

memberikan data dan informasi.

12. Kasi Binapi , Kasubsi Bamaswat, Kepala PKBM Istimewa serta semua

staff Lapas Kelas IIA Tangerang yang telah memudahkan peneliti

melakukan observasi lapangan.

13. Penilik PLS Kota Tangerang yang telah membantu dalam memberikan

informasi yang dibutuhkan selama penelitian.

14. Kawan-kawan seperjuangan Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi

Negara angkatan 2010 Reguler kelas B yang tidak bisa disebutkan satu

persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan serta kerja

samanya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

15. Sahabat-sahabatku Lia, Anyi, Reni, Yuanita, Siska, Dwi, Fani dan

Wiwin yang telah memberikan suntikan semangat bagiku.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat

banyak kekurangan maka, kritik dan saran yang membangun sangat penulis

harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, baik

untuk penulis sendiri pada khususnya dan untuk para pembaca pada umumnya.

Serang, 11 Oktober 2014

Penulis

Putri Pustika Sari

x

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ....................................................................................... i

ABSTRAK ....................................................................................................... ii

ABSTRACT ....................................................................................................... iii

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS................................................. iv

LEMBAR PERSETUJUAN ............................................................................. v

LEMBAR PENGESAHAN ............................................................................. vi

MOTTO DAN PERSEMBAHAN .................................................................. vii

KATA PENGANTAR...................................................................................... viii

DAFTAR ISI .....................................................................................................xi

DAFTAR TABEL ............................................................................................ xvi

DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... xvi i

DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................xviii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah ....................................................................... 1

1.2 Identifikasi Masalah ........................................................................... 11

1.3 Batasan Masalah ................................................................................... 11

1.4 Rumusan Masalah................................................................................. 11

1.5 Tujuan Penelitian ................................................................................. 12

1.6 Manfaat Penelitian ............................................................................... 12

xi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA KERANGKA PEMIKIRAN DAN

ASUMSI DASAR PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka .................................................................................. 14

2.1.1 Pengertian Efektivitas .................................................................. 14

2.1.1.1 Kriteria Penilaian Efektivitas ..................................... 18

2.1.2 Pengertian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ........ 34

2.1.2.1 Ciri-ciri PKBM ............................................................. 34

2.1.2.2 Karakteristik PKBM ..................................................... 35

2.1.2.3 Kriteria Ideal PKBM .................................................... 36

2.1.2.4 Pengelolaan (PKBM) .................................................. 39

2.1.3.4.1 Persiapan ...................................................... 39

2.1.3.4.2 Pengorganisasian ......................................... 39

2.1.3.4.3 Pelaksanaan .................................................. 41

2.1.3.4.3.1 Standar Isi ..................................... 41

2.1.3.4.3.2 Standar Proses .............................. 42

2.1.3.4.3.3 Standar Kompetensi kelulusan ... 45

2.1.3.4.3.4 Standar Sarana dan Prasarana ..... 46

2.2 Penelitian Terdahulu ............................................................................... 47

2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian ............................................................. 51

2.4 Asumsi Dasar Penelitian ....................................................................... 53

xii

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Metodologi Penelitian ............................................. 54

3.2 Fokus Penelitian .................................................................................... 54

3.3 Lokasi Penelitian .................................................................................. 55

3.4 Variabel Penelitian ............................................................................... 55

3.4.1 Definisi Konsep .......................................................................... 55

3.4.1 Definisi Operasional .................................................................. 56

3.5 Instrumen Penelitian.............................................................................. 58

3.6 Informan Penelitian ............................................................................... 64

3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data ............................................... 66

3.8 Jadwal Penelitian .................................................................................. 68

BAB IV HASIL PENELITIAN ........................................................................... 69

4.1 Deskripsi Objek Penelitian .................................................................. 69

4.1.1 Deskripsi Wilayah Kota Tangerang ........................................... 69

4.1.2 Gambaran umum Dinas Pendidikan Kota Tangerang ............. 72

4.1.2.1. Visi dan Misi ..............................................................72

4.1.2.2. Tupoksi Organisasi ......................................................... 73

4.1.3. Gambaran umum UPTD Pendidikan Kota Tangerang ..........74

4.1.3.1. Tugas Pokok Dan Fungsi UPTD Kecamatan .............74

4.1.4. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA

Tangerang ..............................................................................75

4.1.4.1. Sejarah ........................................................................76

4.1.4.2. Dasar hukum ...............................................................76

xiii

4.1.4.3. Tugas pokok dan fungsi lembaga pemasyarakatan ....77

4.1.4.4. Visi dan Misi ..............................................................78

4.1.4.5. Moto dan Komitmen Pelayanan Motto ......................79

4.1.4.6. Sasaran lembaga pemasyarakatan ..............................79

4.1.4.7. Jenis Kamar Hunian ...................................................80

4.1.4.8. Program dan Kegiatan ................................................81

4.1.4.9. Struktur Organisasi Lapas Anak Pria Tangerang .......82

4.1.5. Gambaran Umum PKBM Istimewa ......................................83

4.2. Deskripsi Data ...............................................................................84

4.2.1. Deskripsi Data Penelitian ......................................................84

4.2.2. Daftar Informan Penelitian ...................................................85

4.3. Deskripsi Hasil Penelitian ............................................................87

4.3.1. Pengarahan ...........................................................................87

4.3.2. Delegasi ...............................................................................92

4.3.3. Pertanggungjawaban ............................................................94

4.3.4. Pengendalian ........................................................................96

4.3.5. Efisiensi ...............................................................................99

4.3.6. Koordinasi dan Peran Serta Lembaga Maupun Pihak Terkait

Pelaksanaan PPKBM Istimewa .........................................101

4.3.7. Adaptasi .............................................................................106

4.3.8. Sistem Sosial dan Hubungan Perorangan ..........................109

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian .......................................................112

4.4.1. Pengarahan .........................................................................113

xiv

4.4.2. Delegasi .............................................................................114

4.4.3. Pertanggungjawaban ...........................................................115

4.4.4. Pengendalian .......................................................................116

4.4.5. Efisiensi ..............................................................................116

4.4.6. Koordinasi dan Peran Serta Lembaga Maupun Pihak Terkait

Pelaksanaan PKBM Istimewa ........................................................117

4.4.7. Adaptasi ..............................................................................117

4.4.8. Sistem Sosial dan Hubungan Perorangan ...........................118

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .......................................................119

5.1 Kesimpulan ..................................................................................119

5.2 Saran ............................................................................................120

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... xviii

LAMPIRAN

xv

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data anak didik lembaga pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Anak

Pria Tangerang 2014 ............................................................................................. 3

Tabel 1.2 Daftar Pengelola dan Tutor di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA

Anak Pria Tangerang .................................................................................... 8

Tabel 2.1 Kriteria Efektifitas. ................................................................................. 30

Tabel 3.1 Pedoman Wawancara ............................................................................. 61

Tabel 3.2 Informan Peneitian ................................................................................. 65

Tabel 3.3 Jadwal Penelitian ................................................................................... 69

Tabel 4.1. Daftar Informan Penelitian ................................................................... 86

xvi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Unsur-unsur dari Efektivitas Organisasi ........................................ 24

Gambar 2.2. Kerangka Berpikir .............................................................................. 52

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Lapas Anak Pria Tangerang .......................... 82

xvii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat pengantar penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Provinsi Banten

Lampiran 2 : Surat pengantar penelitian dari Kantor Kesatuan Bangsa dan

Perlindungan Masyarakat Kota Tangerang

Lampiran 3 : Surat pengantar penelitian dari Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia RI kantor Wilayah Banten

Lampiran 4 : Pedoman wawancara

Lampiran 5 : Catatan lapangan

Lampiran 6 : Transkip data dan koding

Lampiran 7 : Kategorisasi data

Lampiran 8 : Member check

Lampiran 9 : Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang tentang

Petunjuk Penyaluran Bantuan Operasional Pendidikan Non

Formal Program Paket A, Paket B, Paket C Di Lingkungan

Dinas Pendidikan Kota Tangerang Tahun 2014

Lampiran 10 : Keputusan Kepala Badan Pelayanan Penanaman Modal dan

Perizinan Terpadu tentang izin menyelenggarakan PKBM

Lampiran 11 : Daftar nama PKBM di Kota Tangerang tahun 2014

Lampiran 12 : Daftar keadaan isi Lapas anak pria Kota Tangerang tahun 2014

Lampiran 13 : Daftar tutor PKBM Istimewa

Lampiran 14 : Daftar hadir bimbingan skripsi

Lampiran 15 : Daftar hadir menyaksikan sidang skripsi

xvii i

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu hak yang dimiliki setiap orang, sudah

semestinya pendidikan diperoleh tanpa perlu memandang usia, jenis kelamin, ras,

golongan ataupun agama tertentu. Hal tersebut diperkuat oleh Undang-undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) yang

menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan

ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan

satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan

serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur

dengan undang-undang. Pendidikan berperan aktif dalam meningkatkan

pembangunan bangsa.

Pendidikan pada dasarnya ditujukan untuk menyiapkan sumber daya

manusia demi menghadapi masa depan agar dapat hidup lebih sejahtera. Melalui

pendidikan yang berkualitas akan mampu menghasilkan sumber daya manusia

yang berkualitas, dengan memiliki sumber daya yang berkualitas tersebut maka

produktivitas negara akan meningkat, sehingga kesejahteraan bangsa pun akan

meningkat.

1

2

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan masa depan

bangsa karena menjadi generasi penerus cita-cita bangsa itu sendiri. Sehingga

sudah sepantasnya anak-anak mendapatkan perhatian serius dalam pemenuhan

hak mengenyam pendidikan. Hal tersebut juga berlaku dengan anak-anak yang

sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak (Lapas), hak

mendapatkan kesempatan dalam pendidikan tetap harus diberikan.

Dengan program pendidikan yang dijalankan di Lembaga Pemasyarakatan,

para anak didik lembaga pemasyarakatan mendapatkan ijazah setelah

menyelesaikan pendidikannya sehingga saat kembali ke masyarakat, mereka

mempunyai bekal pendidikan yang telah diterimanya. Hal tersebut tentu penting

agar kelak meski status mereka ialah mantan narapidana Lembaga

Pemasyarakatan Anak yang disebut dengan ex-Anak Didik Lembaga

Pemasyarakatan Anak (ex-Andikpas), mereka tetap dapat mendapatkan pekerjaan

dengan ijazah pendidikan yang diakui dan tidak berakhir menjadi pengangguran.

Pendidikan bagi Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Anak (Andikpas)

merupakan hal yang penting. Keberadaan mereka di Lembaga Pemasyarakatan

anak dan statusnya sebagai Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Anak

(Andikpas) tentu tidak menghapuskan hak-hak yang melekat pada diri mereka,

khususnya dalam hal pendidikan. Hal ini dimaksudkan agar meminimalisir adanya

pengangguran manakala mantan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Anak

kembali ke masyarakat kelak.

3

Salah satu Lembaga pemasyarakatan yang sudah menerapkan program

pendidikan di dalamnya adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria

Tangerang. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria Tangerang berlokasi

di Jalan Daan Mogot No.29 C Kota Tangerang, Banten.

Tabel 1.1 Data anak didik lembaga pemasyarakatan di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria Tangerang tanggal 26 Januari 2014

Tin

dak

P

idan

a

Ketertiban 8

Kesusilaan 2

Perjudian 1

Pembunuhan 15

Penganiayaan 1

Pencurian 18

Perampokan 24

Pemerasan 2

Penggelapan 2

Penipuan 1

Sajam/UU darurat 1

Usi

a 08-12 Tahun 1

13-15 Tahun 50

16-18 Tahun 167

Pen

did

ikan

SD 66

SMP 82

SMU/SMK 70

Agam

a Islam 208

Katolik 1

Protestan 8

Budha 1

Jumlah 218

Sumber: Data Anak Lembaga Pemasyarakatan Anak kelas IIA Tangerang, 2014

4

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah anak yang saat ini berada di dalam

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria Tangerang ialah sejumlah 218

anak. Usia anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan tersebut berkisar antara

8 sampai 18 tahun. Semua anak yang berada di dalamnya mendapatkan haknya,

terutama dalam bidang pendidikan. Sejumlah 66 anak mengenyam pendidikan

SD, untuk pendidikan SMP ialah sejumlah 82 anak, sedangkan 70 anak lainnya

mengenyam pendidikan SMU/SMK di Lembaga Pemasyarakatan tersebut.

Pendidikan di Lembaga pemasyarakatan tersebut terbagi dalam pendidikan

formal dan non-formal. Lembaga pemasyarakatan sebenarnya pada prinsipnya

melakukan pembinaan yang sifatnya pendidikan non-formal, namun karena

tuntutan akan pentingnya memberikan pendidikan pada anak meski tengah

menjalani masa tahanan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria

Tangerang juga menjalankan pendidikan formal di dalam Lapas.

Pendidikan formal yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA

Anak Pria Tangerang ialah pendidikan SD, SMP, dan SMK. Sedangkan untuk

pendidikan nonformal terdapat kejar paket A untuk SD, paket B untuk SMP dan

paket C untuk SMU. Materi yang didapat sama dengan sistem kejar paket yang

ada di luar Lembaga pemasyarakatan. Selain pendidikan tersebut, di dalam

Lembaga pemasyarakatan ini juga terdapat pelatihan berbagai keterampilan.

Mereka melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan, dalam hal ini Dinas

Pendidikan. Kerjasama yang dilakukan berkenaan dengan Pendidikan Luar

Sekolah ( PLS ).

5

Penyelenggaraan pendidikan non formal atau pendidikan luar sekolah

dimaksudkan untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat yang

tidak mungkin terlayani pendidikannya di jalur pendidikan formal. Salah satu

upaya yang telah dilakukan untuk mengembangkan program pendidikan di jalur

Pendidikan Luar Sekolah adalah terbentuknya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

(PKBM). PKBM adalah lembaga formal yang merupakan bentukan masyarakat

yang muncul atas ide masyarakat dan dikelola oleh masyarakat sebagai upaya

pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan. PKBM yang berada

di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria Tangerang dinamakan

PKBM Istimewa.

Keberadaan PKBM juga berfungsi sebagai wadah pemberdaya masyarakat

untuk membantu kelompok-kelompok masyarakat yang tergolong dalam ekonomi

menengah ke bawah dalam mendapatkan kesempatan yang sama dengan mereka

yang lebih mampu untuk memenuhi kebutuhan pendidikannya. PKBM dibentuk

dengan tujuan untuk memperluas kesempatan warga masyarakat khususnya yang

tidak mampu dan atau tidak mendapat kesempatan untuk meningkatkan

pengetahuan, keterampilan dan sikap mental yang diperlukan untuk

mengembangkan diri dan bekerja mencari nafkah pada jalur persekolahan dan

sejenis lainnya. ( Sumber: Pedoman Penyelenggaraan PKBM, Dinas Pendidikan

Provinsi Banten tahun 2012)

Program kejar paket A, B, dan C yang terdapat pada Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria Tangerang merupakan salah satu dari

6

program PKBM yang diterapkan pada Lembaga pemasyarakatan tersebut. Pada

dasarnya para anak-anak yang memiliki masa tahanan lebih dari 6 bulan

diwajibkan menjalankan pendidikan formal di dalam Lembaga pemasyarakat,

namun karena masa tahanan mereka tidak memungkinkan untuk melakukan ujian

nasional di luar Lembaga pemasyarakatan, maka mereka akan didaftarkan untuk

mengikuti kejar paket di dalam Lembaga pemasyarakatan. Apabila masa tahanan

mereka kurang dari 6 bulan biasanya mereka hanya mengikuti pelatihan

keterampilan.

Selain adanya program kejar paket, di dalam Lembaga Pemasyarakatan

Kelas IIA Anak Pria Tangerang terdapat Taman Bacaan Masyarakat (TBM).

Taman Bacaan Masyarakat ini juga merupakan program PKBM yang dijalankan

di Lembaga pemasyarakatan anak pria Tangerang. Secara formal Taman Bacaan

Masyarakat (TBM) merupakan lembaga atau wadah yang dibentuk oleh, dari dan

untuk masyarakat dengan menyediakan berbagai jenis bahan bacaan yang dapat

dijadikan informasi sekaligus sumber pengetahuan bagi masyarakat

(Sumber:Pedoman Penyelenggaraan PKBM, Dinas Pendidikan Provinsi Banten

tahun 2012), dalam hal ini bagi para anak didik lembaga pemasyarakatan.

Taman bacaan ini berbentuk perpustakaan yang terdapat di dalam

Lembaga pemasyarakatan. Perpustakaan tersebut biasa digunakan para anak didik

lembaga pemasyarakatan untuk menambah ilmu pengetahuan dan sekaligus untuk

menghabiskan waktu luang agar lebih bermanfaat. Buku-buku yang terdapat di

dalam TBM tersebut sebagian besar didapat dari perpustakaan nasional,

7

perpustakaan daerah dan dari sumbangan baik dari lembaga swasta maupun

masyarakat.

Pada observasi awal yang dilakukan peneliti, terdapat beberapa kendala

yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria Tangerang dalam

menjalankan program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), antara lain

sebagai berikut:

Pertama, kompetensi staff pengajar di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA

Anak Pria Tangerang kurang tepat. Guru merupakan ujung tombak dalam

pendidikan. Dengan adanya guru yang berkualitas dan dapat merangkul murid-

muridnya, tentu proses pendidikan akan berjalan dengan baik dan dapat

menghasilkan output yang baik pula. Namun keterbatasan jumlah guru yang

terdapat di Lembaga pemasyarakatan anak Tangerang, membuat staff di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria Tangerang tersebut harus secara bergantian

mengajar anak-anak meski mereka kebanyakan memiliki latar belakang

pendidikan yang tidak sesuai.

8

Tabel 1.3 Daftar Pengelola dan Tutor di Lembaga Pemasyarakatan Kelas

IIA Anak Pria Tangerang

No. Nama Tutor Kejar Paket Mata Pelajaran

1. A.Abdul.F B dan C Sejarah

2. Agus Nurhasan, S.Pd. A, B dan C Penjaskes

3. Deasy Nurhasanty S.Kep. B dan C Fisika dan Biologi

4. M. Wahidi, SH. B dan C Agama

5. Moh Suhendra A, B dan C Bahasa Indonesia dan Matematika

6. Neneng Sulastri A, B dan C Sosiologi dan Bahasa Inggris

7. Ni. Wayan E.S.IP B dan C PPKN

8. Pantesius, SH. A Sejarah

9. Rehulina Munthe B dan C Geografi dan Sejarah

10. Sino, S.IP A, B dan C Bahasa Indonesia

11. Sondang Pakpahan B dan C Budi Pekerti

12. Sutari, SH. A, B dan C Budi Pekerti

13. Suryaningsih, SE. A, B dan C PPKN, Kertangkes, Ekonomi dan TIK

Sumber : Data Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria Tangerang 2013

Berdasarkan tabel tersebut, jelas bahwa latar belakang pendidikan pengajar

di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria Tangerang umumnya tidak

sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan atau dengan kata lain bidang

kompetensi pengajar itu kurang tepat. Sistem perekruitan sampai penempatan staff

pengajar di Lembaga pemasyarakatan tersebut hanya berdasarkan pada minat dan

kemampuan staff pada bidang studi tersebut sekaligus hanya menyesuaikan

jadwal harian mereka saja. Hal tersebutlah yang membuat kompetensi pengajar

menjadi kurang tepat.

9

Bantuan guru dari luar Lembaga pemasyarakatan yang hanya berjumlah 2

orang dirasa sangatlah kurang. Guru bantuan itu pun hanya mengajar pelatihan

untuk SMK dikarenakan jadwal mengajarnya hanya dapat ditempatkan pada

pelatihan tersebut.

Kedua, kurang koordinasi baik antar penilik dengan PKBM Istimewa

maupun antar Dinas Pendidikan dengan penilik. Penilik merupakan tenaga

kependidikan yang bertugas melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan

pada satuan pendidikan nonformal. Penilik bertanggungjawab kepada Dinas

Pendidikan Kota ditempat tugaskannya. Tupoksi inti dari penilik ialah penjamin

mutu program pendidikan nonformal.

Kurangnya koodinasi antar penilik dengan PKBM terlihat dari tidak

adanya peranan penilik dalam pemantauan bantuan dana yang diajukan oleh

PKBM terhadap Dinas Pendidikan padahal menurut penuturan salah satu penilik,

seharusnya proposal bantuan dana yang hendak diajukan oleh PKBM semestinya

melewati penilik terlebih dahulu. namun sejauh ini menurut penilik, PKBM

umumnya mengajukan proposal tersebut langsung kepada Dinas Pendidikan.

Selain itu, kurangnya koordinasi juga terlihat dari adanya miss komunikasi

antar Dinas Pendidikan dan penilik. Salah satunya ialah adanya perbedaan

pernyataan terkait dengan pelaksanaan pemantauan yang dilakukan oleh penilik.

Menurut penuturan penilik, pemantauan dilakukan 4 kali dalam sebulan,

sedangkan menurut penuturan Kasi SKB dan Kesetaraan di Dinas Pendidikan

Kota Tangerang yakni Bapak Drs. Gumelar, ialah minimal 8 kali dalam sebulan.

1010

Ketiga, kurangnya pengawasan Dinas Pendidikan Kota Tangerang pada

PKBM di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria Tangerang. Kurangnya

pengawasan yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Tangerang terlihat dari

adanya manipulasi data, yakni ketidaksesuaian latar belakang pendidikan Kepala

PKBM di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria Tangerang. Saat peneliti

melakukan observasi awal ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria

Tangerang, diketahui bahwa latar belakang pendidikan Kepala PKBM ialah

Sarjana Hukum, namun saat peneliti melakukan observasi ke Dinas Pendidikan

Kota Tangerang, ditemukan kejanggalan data di Dinas Pendidikan, yakni proposal

bantuan pendanaan yang diajukan pengelola PKBM di Lembaga Pemasyarakatan

Kelas IIA Anak Pria Tangerang kepada Dinas Pendidikan Kota Tangerang tertera

latar belakang pendidikan Kepala PKBM ialah Sarjana Pendidikan.

Kejanggalan tersebut tentu menimbulkan pertanyaan karena Kasi SKB dan

Kesetaraan di Dinas Pendidikan Kota Tangerang yakni Bapak Drs. Gumelar

mengaku bahwa setiap proposal bantuan pendanaan selama ini selalu disurvei

terlebih dahulu. Sedangkan ini bukan pertama kalinya PKBM Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria Tangerang mengajukan proposal bantuan

pendanaan. Meski terlihat sepele namun latar belakang pendidikan yang sesuai

merupakan salah satu syarat standar pendidik.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria Tangerang dipilih peneliti

sebagai lokus penelitian dikarenakan Lembaga Pemasyarakatan tersebut

merupakan salah satu percontohan sekolah khusus. (Sumber: http://www.bpplsp-

1111

reg5.go.id/berita-49-id-tiga-lp-jadi-percontohan-sekolah-khusus.html)

Berdasarkan masalah-masalah tersebut terkait pelaksanaan PKBM membuat

peneliti tertarik sehingga layak diteliti lebih lanjut mengenai Efektifitas PKBM di

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria Tangerang.

1.2. Identifikasi Masalah

1. Kompetensi staff pengajar kurang tepat.

2. Kurang koordinasi baik antar penilik dengan PKBM Istimewa maupun antar

Dinas Pendidikan dengan penilik.

3. Kurangnya pengawasan Dinas Pendidikan Kota Tangerang.

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti membatasi masalah yang

akan diteliti pada efektifitas PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) di

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria Tangerang sebagai fokus

penelitian.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang peneliti temukan maka rumusan

masalahnya ialah bagaimana efektifitas program PKBM (Pusat Kegiatan Belajar

Masyarakat) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria Tangerang?

1212

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk lebih mengetahui dan menganalisis

tentang efektifitas PKBM ( Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ) di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria Tangerang.

1.6. Manfaat Penelitian

Tercapainya tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas, maka hasil

penelitian diharapkan dapat menghasilkan manfaat:

1. Bagi Penulis

a) Menambah pengetahuan penulis dalam bidang yang diteliti baik secara teori

maupun aplikasi.

b) Sebagai bahan referensi bagi peneliti-peneliti lain yang tertarik pada objek

yang sama.

c) Agar penulis lebih memahami tentang pelaksanaan program PKBM (Pusat

Kegiatan Belajar Masyarakat) yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan

Kelas IIA Anak Pria Tangerang dan mengetahui hambatan-hambatan yang

terjadi dalam pelaksanaannya, sehingga dapat membantu dalam memberikan

solusi berdasarkan ilmu pengetahuan yang peneliti pelajari pada masa

perkuliahaan.

2. Bagi Instansi.

a) Sebagai masukan untuk dapat membenahi sekaligus meningkatkan efektifitas

pelaksanaan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) yang berjalan di

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria Tangerang.

1313

3. Bagi Penelitian yang Akan Datang

a) Sebagai bahan referensi tugas bagi mahasiswa lainnya.

b) Bagi masyarakat, dalam hal ini para anak didik Lembaga pemasyarakatan yang

terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria Tangerang dapat

terpenuhi hak-haknya, khususnya dalam pemenuhan pendidikan secara

optimal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN

DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN

2.1. Tinjauan Pustaka

Menurut Sugiyono (2013:43), teori adalah seperangkat konsep, asumsi, dan

generalisasi yang dapat digunakan untuk mengungkapkan dan menjelaskan

perilaku dalam berbagai organisasi baik organisasi formal maupun organisasi

informal.

Berdasarkan definisi tersebut dapat dikemukakan ada empat kegunaan teori

didalam penelitian yaitu (Sugiyono, 2012:43)

1. Teori berkenaan dengan konsep, asumsi dan generalisasi yang logis.

2. Teori berfungsi untuk mengungkapkan, menjelaskan dan memprediksi perilaku

yang memiliki keteratruran.

3. Teori sebagai stimulant dan panduan untuk mengembangkan pengetahuan.

4. Teori sebagai pisau bedah untuk suatu penelitian.

2.1.1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian

dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas

selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang

sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (view

point) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat

dengan efisiensi. Seperti yang dikemukakan oleh H. Emerson dalam Soewarno

14

1515

Handayaningrat (1996:16) yang menyatakan bahwa: “Effectiveness is a measuring

in term of attaining prescribed goal or objectives (efektivitas adalah pengukuran

dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya).”

Menurut Soewarno Handayaningrat (1996:16), suatu tujuan atau sasaran

yang telah tercapai sesuai dengan rencana adalah efektif, tetapi belum tentu

efisien. Suatu pekerjaan Pemerintah sekalipun tidak efisien dalam arti input dan

output, tetapi tercapainya tujuan itu adalah efektif sebab mempunyai efek atau

pengaruh yang besar terhadap kepentingan masyarakat banyak, baik politik,

ekonomi, sosial dan sebagainya. Pada umumnya pekerjaan Pemerintah adalah

tidak efisien tetapi efektif sekalipun diusahakan juga adanya efisien dan efektif.

Menurut Kurniawan dalam bukunya Transformasi Pelayanan Publik

mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas adalah kemampuan

melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu

organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara

pelaksanaannya” (Kurniawan, 2005:109).

Menurut Supriyono (2000:29) Efektivitas merupakan hubungan antara

keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin

besar konstribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian

sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.

Efektivitas menurut Gibson (1996:25) adalah pencapaian sasaran yang

telah disepakati atau usaha bersama. Bagaimana organisasi dapat mencapai tujuan

dengan menggunakan sumber daya yang terdapat dalam organisasi tersebut.

1616

Efektivitas menurut Georgopualos dan Tannebaum (dalam Tangkilisan,

2005:139) yaitu:

“Efektivitas organisasi adalah tingkat sejauh mana suatu organisasi

merupakan sistem sosial dengan segala sumber daya dan sarana tertentu

yang tersedia memenuhi tujuan-tujuannya tanpa pemborosan dan

menghindari ketegangan yang tidak perlu di antara anggota-anggotanya.”

Efektifitas menurut Saxena (dalam Indrawijaya, 2010:176) yaitu :

“Efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target

(kualitas, kuantitas, waktu) telah dicapai. Makin besar target yang dicapai,

maka semakin tinggi tingkat efektifitas. Konsep ini orientasinya lebih

tertuju kepada keluaran. Masalah penggunaan masukan tidak menjadi isu

dalam konsep ini. Pada umumnya organisasi pemerintah (yang tidak

mencari laba) berorientasi ke pencapaian efektivitas.”

Sedangkan menurut Siagian (dalam Indrawijaya, 2010:175) efektiviitas

yaitu :

“Efektivitas adalah penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah

ditetapkan. Artinya apakah pelaksanaan suatu tugas dinilai baik atau tidak,

terutama menjawab pertanyaan bagaiman cara melaksanakannya, dan

berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu”

Epstein dalam dalam Indrawijaya, 2010:176 mengungkapkan :

“Bahwa beberapa petunjuk yang bermanfaat atas perbedaan yang

konseptual antara efektivitas dan efisien. Di dalam mengukur efisien,

pemerintah melihat ke dalam. Beberapa isu teknis yang relevan diajukan

dalam mengukur efisien, yang meliputi penetapan biaya dari semua

aktivitas, mutu dan kuantitas keluaran, dan kerumitan tentang beban kerja.

Pada sisi lain, untuk mengukur efektivitas, pemerintah melihat keluar.

Pengukuran efektivitas dapa dipandang dalam kaitan dengan kondisi-

kondisi masyarakat, melayani, kepuasan klien dan dampak yang tidak

diharapkan.

1717

Menurut Mahmudi (2013:86) efektivitas merupakan hubungan antara

output dengan tujuan. Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang

diharapkan dengan yang sesungguhnya dicapai. Semakin besar kontribusi output

terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau

kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada input dan efisiensi pada output atau proses,

maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program atau

kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang

diharapkan atau dikatakan spending wisely. Karena output yang dihasilkan

organisasi sektor publik lebih banyak bersifat output tidak berwujud (intangible)

yang tidak mudah untuk dikuantifikasi, maka pengukuran efektivitas sering

menghadapi kesulitan. Kesulitan dalam pengukuran efektivitas tersebut adalah

karena pencapaian hasil sering tidak bisa diketahui dalam jangka pendek, akan

tetapi jangka panjang setelah program berakhir, sehingga ukuran efektivitas

biasanya dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk pernyataan saja (judgement).

Berdasarkan pendapat para tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa

efektifitas ialah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya atau dengan

kata lain merupakan keberhasilan yang dicapai dalam suatu kegiatan atau proses

dalam suatu program.

1818

2.1.1.1. Kriteria Penilaian Efektivitas

Menurut Makmur (2011:7-9) efektivitas dapat diukur dengan melihat

unsur-unsur sebagai berikut :

1. Ketepatan penentuan waktu.

Sebagaimana kita maklumi bahwa waktu adalah sesuatu yang dapat

menentukan keberhasilan sesuatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah

organisasi. Demikian pula halnya akan sangat berakibat terhadap kegagalan

suatu aktifitas organisasi., penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan

efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Ketepatan penghitungan biaya.

Setiap pelaksanaan suatu kegiatan baik yang melekat pada

individu,kegiatan yang melekat pada organisasi maupun kegiatan yang melekat

kepada negara yang bersangkutan. Ketepatan dalam pemanfaatan biaya

terhadap suatu kegiatan, dalam arti bahwa tidak mengalami kekurangan sampai

kegiatan itu dapat diselesaikan. Demikian pula sebaliknya tidak mengalami

kelebihan pembiayaan sampai kegiatan tersebut dapat diselesaikan dengan baik

dan hasilnya memuaskan semua pihak yang terlibat pada kegiatan tersebut.

Ketepatan dalam menetapkan suatu satuan biaya merupakan bagian dari pada

efektivitas.

1919

3. Ketepatan dalam pengukuran.

Ketepatan ukuran yang digunakan dalam melaksanakan suatu kegiatan

atau tugas yang dipercayakan kepada kita adalah merupakan bagian dari

keefektivitasan. Hampir semua kegiatan di mana dalam pelaksanaannya tidak

sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan ketepatan

ukuran sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya sebenarnya merupakan

gambaran dari efektivitas kegiatan yang menjadi tanggung jawab manusia

dalam sebuah organisasi.

4. Ketepatan dalam menentukan pilihan.

Kesalahan dalam memilih suatu pekerjaan, metode, benda, sahabat,

pasangan, dan lain sebagainya berarti tindakan yang dilakukan itu gambaran

ketidakefektivan serta kemungkinan menciptakan penyesalan di kemudian hari.

Sebaliknya bahwa ketepatan mamilih suatu kebutuhan atau keinginan akan

memberikan kebahagiaan bagi manusia yang bersangkutan dalam perjalanan

kehidupannya. Dalam menentukan pilihan bukannlah suatu persoaalan yang

gampang dan bukanlah juga hanya tebakan tetapi melalui suatu proses,

sehingga kita dapat menemukan yang terbaik diantara yang baik.

5. Ketepatan berpikir.

Kelebihan manusia yang satu dengan manusia lainnya sangat tergantung

ketepatan berpikirnya, karena ketepatan berpikir dari berbagai aspek kehidupan

baik yang berkaitan dengan dirinya sendiri maupun pada alam semesta yang

senantiasa memberikan pengaruh yang sifatnya positif maupun negatif.

Ketepatan berpikir akan melahirkan keefektivan sehingga kesuksesan yang

2020

senantiasa diharapkan itu dalam melakukan suatu bentuk kerjasama dapat

memberikan hasil yang maksimal.

6. Ketepatan dalam melakukan perintah.

Keberhasilan aktifitas suatu organisasi sangat banyak dipengaruhi oleh

kemaampuan seorang pemimpin, salah satu tuntutan kemampuan memberikan

perintah yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan. Jika perintah yang

diberikan kepada bawahan yang tidak dapat dimengerti atau dipahami, maka

pelaksanaan perintah tersebut dapat dipastikan akan mengalami kesulitan dan

bahkan kegagalan dalam pelaksanaannya serta akhirnya akan merugikan

organisasi yang bersangkutan.

7. Ketepatan dalam menentukan tujuan.

Organisasi apa pun bentuknya akan selalu berusaha untuk mencapai tujuan

yang telah mereka sepakati sebelumnya dan biasanya senantiasa dituangkan

dalam sebuah dokumen secara tertulis yang sifatnya lebih stratejik, sehingga

menjadi pedoman atau sebagai rujukan dari pelaksanaan kegiatan sebuah

organisasi, baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun organisasi yang

dimiliki oleh masyarakat tertentu. Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan

sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi

kepada jangka panjang.

2121

8. Ketepatan-ketepatan sasaran.

Sajalan dengan apa yang kita sebutkan sebelumnya, bahwa tujuan lebih

berorientasi kepada jangka panjang dan sifatnya stratejik, sedangkan sasaran

lebih berorientasi kepada jangka pendek dan lebih bersifat operasional,

penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun

sasaran yang ditetapkan organisasi sesungguhnya sangat menentukan

keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang

ditetapkan itu kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan berbagai

kegiatan itu sendiri.

Menurut Shaun Tyson dan Tony Jackson (2000:233-235), jenis kriteria

efektivitas ialah sebagai berikut :

1. Pengarahan : Menetapkan tujuan, perencanaan jangka panjang dan jangka

pendek, merencanakan struktur organisasi yang tepat, dan memelihara

citra positif perusahaan. Dapat diukur atau ditunjukkan dengan tingkat

tujuan yang dicapai, adanya tinjauan strategi ke masa depan, keberhasilan

inovasi, profitabilitas dan sebagainya.

2. Delegasi : Motivasi dengan mendorong diambilnya keputusan yang

dipertimbangkan dengan baik yang mengarah kepada tindakan. Diukur

dan ditunjukkan dengan luasnya wewnang yang didelegasikan dan apakah

itu dianggap tepat oleh bawahan.

2222

3. Pertanggungjawaban : Pengertian yang jelas mengenai siapa yang

bertanggungjawab terhadap apa, tanpa ada kesenjangan diantara sejumlah

pertanggungjawaban. Diukur atau ditunjukkan dengan seberapa jauh

atasan memahami bahwa pertanggungjawaban dilaksanakan dalam rangka

mencapai tujuan.

4. Pengendalian : Mengawasi kinerja yang tidak sesuai dengan tujuan dan

standar. Diukur atau ditunjukkan dengan daftar tugas seperti penggunaan

sumber daya, banyaknya produksi yang ditolak, kualitas layanan dan

sebagainya. Mungkin juga melipui pengukuran terhadap perilaku atau

moral.

5. Efesiensi : Penggunaan optimum dari sumber daya dan pencapaian

terhadap tingkat output yang direncanakan dengan biaya minimum.

Diukur atau ditunjukkan dengan rasio input-output.

6. Koordinasi : Mengintegrasikan aktivitas dan kontribusi dari bagian-bagian

yang berlainan dalam perusahaan. Diukur atau ditunjukkan dengan

hubungan yang mendukung diantara unit-unit yang saling tergantung,

tingkat gangguan aliran aktivitas. Mungkin juga meliputi tingkat

persediaan, pengantaran dan sebagainya.

7. Adaptasi : kemampuan untuk menanggapi perubahan lingkungan,

kecakapan untuk membuat inovasi dan memecahkan masalah. Diukur atau

ditunjukkan dengan perubahan-perubahan dalam pangsa pasar dan laju

perkembangan produk baru yang berhasil. Mungkin juga meliputi solusi

2323

kreatif terhadap berbagai masalah ataupun perkembangan praktek-prektek

yang mengalami perbaikan.

8. Sistem sosial dan hubungan perorangan : Memelihara sistem sosial,

hubungan dan keadaan tenaga kerja. Diukur atau ditunjukkan dengan

laporan hasil kerja, survei perilaku, tingkat ketidakhadiran, pergantian

staff dan sebagainya.

Menurut Emitai (dalam Indrawijaya 2010:187) pendekatan pengukuran

efektivitas organisasi mencakup empat kriteria, yaitu :

1. Adaptasi, pada kriteria ini dipersoalkan kemampuan organisasi untuk

menyesuaikan diri dengan lingungannya.

2. Integrasi, yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi

untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi

dengan berbagai macam organisasi lainnya.

3. Motivasi, dalam kriteria ini dilakukan pengukuran mengenai keterikatan

dan hubungan antara pelaku organisasi dengan organisasinya dan

kelengkapan sarana bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

4. Produksi, yaitu usaha pengukuran efeektivitas organisasi dihubungkan

dengan jumlah dan mutu keluaran organisasi serta intensitas kegiatan

suatu organisasi.

Pandangan yang lebih meyakinkan sebagai hasil penelitian dikemukakan

Georgepoulos dan Tannenbaum (dalam Indrawijaya 2010:187-188), sebagai

berikut :

“A more defensible approach is offered by reseachers who construc a

measurement of effectiveness by using several element in the successful

organizational system. One study uses three basic elements : productivity

(or effeciency in economic sense), intra organizational stress (evidenced

by observed level, of tension and conflict), and flexibility (or the ability to

adjust tu external an internal change).”

Suatu pendekatan yang dapat lebih dipertanggungjawabkan, sebagaimana

yang diajukan oleh para peneliti adalah suatu cara pengukuran efektivitas

yang mepergunakan beberapa unsur yang biasa terdapat dalam kehidupan

organisasi yang berhasil. Hasil studi menunjukkan adanya penggunaan 3

2424

unsur, yaitu produktivitas (efisieni dalam arti ekonomi), tekanan stres

(dibuktikan dengan tingkat ketegangan dan konflik) dan fleksibilitas (atau

kemampuan untuk menyesuaikan diri sengan perubahan intern dan

ekstern).

Ducan (dalam Indrawijaya 2010:189) menggambarkan beberapa unsur

penting dalam efektivitas organisasi sebagai berikut :

Hasil

Organisasi

1. Efisiensi (jumlah dan

mutu dari hasil organisasi

berbanding dengan

masukan sumber)

2. Keseimbangan dalam

subsistem sosial dan

antarpersonal

3. Antisipasi dan persiapan

untuk menghadapi

perubahan

Efektivitas Organisasi

Gambar 2.1. Unsur-unsur dari Efektivitas Organisasi

Adapun kriteria untuk mengukur efektivitas suatu organisasi ada tiga

pendekatan yang dapat digunakan, seperti yang dikemukakan oleh Martani dan

Lubis (1987:55), yakni:

1. Pendekatan Sumber (resource approach) yakni mengukur efektivitas

dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi

untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang

sesuai dengan kebutuhan organisasi.

2. Pendekatan proses (process approach) adalah untuk melihat sejauh

mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses

internal atau mekanisme organisasi.

2525

3. Pendekatan sasaran (goals approach) dimana pusat perhatian pada

output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil

(output) yang sesuai dengan rencana.

Steers (dalam Indrawijaya 2010:188) mengembangkan model suatu proses

untuk menilai efektivitas organisasi yang mencakup tiga sudut pandang, yakni :

“Unsur atau dimensi pertama ialah optimasi tujuan yang akan dicapai,

yaitu bilabeberapa bagian dari tujuan itu mendapat perhatian dan alokasi

sumber daya yang lebih besar. Yang kedua ialah yang berkaitan dengan

interaksi antara organisasi dengan keadaan sekeliling. Yang ketiga ialah

penekanan pada aspek perilaku yang lebih memusatkan perhatian pada

pentingnya peranan perilaku manusia dalam proses pencapaian tujuan

organisasi dan dalam efektivitas suatu organisasi.“

Selanjutnya Strees dalam Tangkilisan (2005:141) mengemukakan 5 (lima)

kriteria dalam pengukuran efektivitas, yaitu:

1. Produktivitas

2. Kemampuan adaptasi kerja

3. Kepuasan kerja

4. Kemampuan berlaba

5. Pencarian sumber daya

Menurut Steers (1985:8) terdapat empat faktor yang mempengaruhi

efektivitas suatu organisasi, yaitu:

1. Karakteristik organisasi adalah hubungan yang sifatnya relatif tetap seperti

susunan sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi. Struktur

merupakan cara yang unik menempatkan manusia dalam rangka

menciptakan sebuah organisasi. Dalam struktur, manusia ditempatkan

sebagai bagian dari suatu hubungan yang relatif tetap yang akan

menentukan pola interaksi dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas.

2626

2. Karakteristik Lingkungan, mencakup dua aspek. Aspek pertama adalah

lingkungan ekstern yaitu lingkungan yang berada di luar batas organisasi

dan sangat berpengaruh terhadap organisasi, terutama dalam pembuatan

keputusan dan pengambilan tindakan. Aspek kedua adalah lingkungan

intern yang dikenal sebagai iklim organisasi yaitu lingkungan yang secara

keseluruhan dalam lingkungan organisasi.

3. Karakteristik Pekerja merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap

efektivitas. Di dalam diri setiap individu akan ditemukan banyak

perbedaan, akan tetapi kesadaran individu akan perbedaan itu sangat

penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Jadi apabila suatu

organisasi menginginkan keberhasilan, organisasi tersebut harus dapat

mengintegrasikan tujuan individu dengan tujuan organisasi.

4. Karakteristik Manajemen adalah strategi dan mekanisme kerja yang

dirancang untuk mengkondisikan semua hal yang di dalam organisasi

sehingga efektivitas tercapai. Kebijakan dan praktek manajemen

merupakan alat bagi pimpinan untuk mengarahkan setiap kegiatan guna

mencapai tujuan organisasi. Dalam melaksanakan kebijakan dan praktek

manajemen harus memperhatikan manusia, tidak hanya mementingkan

strategi dan mekanisme kerja saja. Mekanisme ini meliputi penyusunan

tujuan strategis, pencari-an dan pemanfaatan atas sumber daya, penciptaan

lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan

keputusan, serta adaptasi terhadap perubahan lingkungan inovasi

organisasi.

2727

Menurut Handoko (2003:103-105) beberapa kriteria berikut dapat

digunakan untuk menilai efektivitas, yaitu :

1. Kegunaan.

Agar berguna bagi manajemen dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya yang

lain, suatu rencana harus fleksibel, stabil, berkesinambungan dan sederhana.

Fleksibilitas adalah esensi bagi kesuksesan perencanaan stratejik. Rencana

hendaknya dapat melakukan penyesuaian secara tepat dan lancar terhadap

perubahan kondisi lingkungan tanpa kehilangan efektivitas. Rencana juga

memerlukan stabilitas, karena bila rencana terlalu sering berubah maka proses

dan peralatan pengoperasian menjadi tidak efektif. Disamping itu, perencanaan

perlu mempunyai kontinyuitas, agar perencanaan dapat berkesinambungan.

Akhirnya, semakin besar dan kompleks suatu organisasi dan lingkungannya,

diperlukan rencana-rencana yang lebih kompleks. Tetapi kadang-kadang

rencana menjadi terlalu kompleks dibanding yang seharusnya. Padahal

semakin kompleks rencana, semakin sulit diimplementasikan dan disampaikan,

jadi rencana yang sederhana perlu untuk memberikan cara pencapaian tujuan

dengan sedikit mungkin faktor-faktor, kekuatan-kekuatan, dan pengaruh-

pengaruh dalam situasi serta hubungan-hubungan antara mereka.

2. Ketepatan dan objektivitas.

Rencana-rencana harus dievaluasi untuk mengetahui apakah jelas, ringkas,

nyata dan akurat. Berbagai keputusan dan kegiatan menajemen lainnya hanya

efektif bila didasarkan atas informasi yang tepat. Pemikiran juga harus lebih

didasarkan atas pemikiran yang realistik dan fakta-fakta yang sebenarnya

2828

tentang persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran

dibanding sasaran pribadi pembuat rencana. Agar tercapai perencanaan

tersebut, proses penyusunannya harus didasarkan ata spemikiran yang objektif.

3. Ruang lingkup.

Perencanaan perlu memperhatikan prinsip-prinsip kelengkapan

(comprehensiveness), kepaduan (unity) dan konsistensi.

4. Efektivitas biaya.

Efektivitas biaya perencanaan dalam hal ini adalah menyangkut waktu,

usaha dan aliran emosional. Salah satu pedoman penting dalam perencanaan.

5. Akuntabilitas.

Terdapat dua aspek akuntabilitas perencanaan yaitu tanggungjawab atas

pelaksanaan perencanaan dan tanggungjawab atas implementasi rencana. Suatu

rencana haruslah mencakup keduanya.

6. Ketepatan waktu.

Para perencana harus membuat berbagai perencanaan. Berbagai perubahan

yang terjadi sangat cepat akan dapat menyebabkan rencana tidak tepat waktu

atau sesuai untuk berbagai perbedaan waktu.

2929

Menurut Handoko (2003:118-119) agar perumusan tujuan efektif, maka perlu

memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Proses perumusan tujuan hendaknya melibatkan individu-individu yang

bertanggungjawab terhadap pencapaian tujuan.

2. Manajer puncak atau pimpinan sebagai perumus tujuan umum, hendaknya

bertanggungjawab untuk menurunkan tujuan-tujuan pada tingkatan-tingkatan

lebih rendah.

3. Tujuan harus realistik, diselaraskan dengan lingkungan internal dan eksternal,

baik sekarang maupun di waktu yang akan datang.

4. Tujuan harus jelas, beralasan dan bersifat menantang para anggota organisasi.

5. Tujuan-tujuan umum hendaknya dinyatakan secara sederhana agar mudah

dipahami dan diingat oleh para pelaksana.

6. Tujuan bidang fungional organisasi harus kensisten dengan tujuan umum.

7. Manajemen harus selalu meninjau kembali tujuan yang telah ditetepkan dan

bila perlu merubah dan memperbaikinya sesuai dengan perkembangan

lingkungan.

Menurut Siagian (1986:32-34) efektivitas organisasi dapat diukur dari

berbagai hal berikut :

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai

2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan

3. Proses analisa dan perumusan kebijaksanaan yang mantap

4. Perencanaan yang matang

5. Penyusunan program yang tepat

3030

6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja

7. Pelaksanaan yang efektivitas dan efisien

8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik

Menurut Stephen P. Robbins yang diambil dari Jhon P. Campbell, kriteria

keefektifan organisasi ialah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Kriteria Efektifitas

No. Kriteria No. Kriteria

1. Keefektifan keseluruhan 16. Perencanaan dan penetapan tujuan

2. Produktivitas 17. Konsensus tentang tujuan

3. Efisien 18. Internalisasi tujuan organisasi

4. Laba 19. Keterampilan interpersonal manajerial

5. Kualitas 20. Keterampilan manajerial

6. Kecelakaan 21. Manajemen informasi dan komunikasi

7. Pertumbuhan 22. Kesiapan

8. Kemangkiran 23. Pemanfaatan lingkungan

9. Pergantian pegawai 24. Evaluasi pihak luar

10. Kepuasan kerja 25. Stabilitas

11. Motivasi 26. Nlai sumber daya manusia

12. Moral/semangat juang 27. Partisipasi dan pengaruh yang digunakan bersama

13. Kontrol 28. Penekanan pada pelatihan dan pengembangan

14. Konflik/solidaritas 29. Penekanan pada performa

15. Fleksibilitas/penyesuaian

Menurut Robins (1994:58) dalam bukunya “Teori Organisasi”

mengatakan mengenai pendekatan efektivitas organisasi , sebagai berikut:

a. Pendekatan Pencapaian Tujuan (goal attainment approach)

Pendekatan pencapaian tujuan mengasumsi bahwa organisasi adalah

kesatuan yang dibuat dengan sengaja, rasional, dan mencari tujuan.

Oleh karena itu, pencapaian tujuan yang berhasil menjadi sebuah

ukuran yang tepat tentang keefektifan. Namun demikian agar

pencapaian tujuan bisa menjadi ukuran yang sah dalam mengukur

3131

keefektifan organisasi, asumsi-asumsi lain juga harus diperhatikan.

Pertama, organisasi harus mempunyai tujuan akhir. Kedua, tujuan-

tujuan tersebut harus diidentifikasi dan ditetapkan dengan baik agar

dapat dimengerti. Ketiga, tujuan-tujuan tersebut harus sedikit saja agar

mudah dikelola. Keempat, harus ada consensus atau kesepakatan umum

mengenai tujuan-tujuan tersebut.

Beberapa permasalahan dalam pendekatan ini antara lain adalah :

1. Apa yang dinyatakan secara resmi oleh sebuah organisasi sebagai

suatu tujuan tidak selalu mencerminkan tujuan yang sebenarnya.

2. Tujuan jangkan pendek sering kali berbeda dengan tujuan jangka

panjangnya.

3. Organisasi yang memiliki tujuan majemuk akan menciptakan

kesulitan.

b. Pendekatan Sistem (system approach)

Pendekatan system terhadap efektifitas organisasi

mengimplikasikan bahwa organisasi terdiri dari sub-sub bagian yang

saling berhubungan. Jika salah satu sub bagian ini mempunyai performa

yang buruk, maka akan timbul dampak yang negative terhadap

performa keseluruhan system.

Keefektifan membutuhkan kesadaran dan interaksi yang berhasil

dengan konstituensi lingkungan. Manajemen tidak boleh gagal dalam

mempertahankan hubungan yang baik dengan para pelanggan,

3232

pemasok, lembaga pemerintahan, serikat buruh, dan konstituensi sejenis

yang mempunyai kekuatan untuk mengacaukan operasi organisasi yang

stabil.

Kekurangan yang paling menonjol dari pendekatan system adalah

hubungannya dengan pengukuran dan masalah apakah cara-cara itu

memang benar-benar penting. Keunggulan akhir dari pendekatan

system adalah kemampuannya untuk diaplikasikan jika tujuan akhir

sangat samara atau tidak dapat diukur.

c. Pendekatan Konstituen-Strategis (strategic-constituencies approach)

Pendekatan konstituensi - strategis memandang organisasi secara

berbeda. Organisasi diasumsikan sebagai arena politik tempat

kelompok-kelompok yang berkepentingan bersaing untuk mengen-

dalikan sumber daya. Dalam konteks ini, keefektifan organisasi

menjadi sebuah penilaian tentang sejauh mana keberhasilan sebuah

organisasi dalam memenuhi tuntutan konstituensi kritisnya yaitu pihak-

pihak yang menjadi tempat bergantung organisasi tersebut untuk

kelangsungan hidupnya di masa depan.

Kekurangan dari pendekatan ini adalah dalam praktik, tugas untuk

memisahkan konstituensi strategis dari lingkungan yang lebih besar

mudah untuk diucapkan, tetapi sukar untuk dilaksanakan. Karena

lingkungan berubah dengan cepat, apa yang kemarin kritis bagi

organisasi mungkin tidak lagi untuk hari ini. Dengan mengoperasikan

pendekatan konstituensi strategis, para manajer mengurangi

3333

kemungkinan bahwa mereka mungkin mengabaikan atau sangat

mengganggu sebuah kelompok yang kekuasaannya dapat menghambat

kegiatan-kegiatan sebuah organisasi secara nyata.

d. Pendekatan Nilai-nilai Bersaing (Competing-values approach)

Nilai-nilai bersaing secara nyata melangkah lebih jauh dari pada

hanya pengakuan tentang adanya pilihan yang beraneka ragam.

Pendekatan tersebut mengasumsikan tentang adanya pilihan yang

beraneka ragam. Pendekatan tersebut mengasumsikan bahwa berbagai

macam pilihan tersebut dapat dikonsolidasikan dan diorganisasi.

Pendekatan nilai-nilai bersaing mengatakan bahwa ada elemen umum

yang mendasari setiap daftar kriteria Efektifitas Organisasi yang

komprehensif dan bahwa elemen tersebut dapat dikombinasikan

sedemikian rupa sehingga menciptakan kumpulan dasar mengenahi

nilai-nilai bersaing. Masing-masing kumpulan tersebut lalu membentuk

sebuah model keefektifan yang unik.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pengukuran merupakan

penilaian dalam arti tercapainya sasaran yang telah ditentukan sebelumnya dengan

menggunakan sasaran yang tersedia. Jelasnya bila sasaran atau tujuan telah

tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya adalah efektif. Jadi, apabila

suatu tujuan atau sasaran itu tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan,

maka tidak efektif.

3434

2.1.2. Pengertian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan suatu wadah dari

berbagai kegiatan pembelajaran masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan

potensi untuk menggerakkan pembangunan di bidang pendidikan, sosial, ekonomi

dan budaya. PKBM dibentuk dengan tujuan untuk memperluas kesempatan warga

masyarakat khususnya yang tidak mampu dan atau tidak mendapatkan

kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental

yang diperlukan untuk mengembangkan diri dan bekerja mencari nafkah pada

jalur persekelohan dan sejenis lainnya.

Berdasarkan pengertian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa Pusat

Kegiatan Belajar Masyarakat ialah suatu lembaga yang berasal dari rakyat, oleh

rakyat dan untuk rakyat yang bertujuan merangkul masyarakat yang kurang

berkesempatan dalam mendapatkan pendidikan.

2.1.2.1. Ciri-ciri PKBM

Beberapa ciri-ciri berikut haruslah melekat pada sebuah PKBM :

1. Inisiatif pembentukan dari masyarakat.

2. Pengelolaan penyelenggaraan program dilakukan oleh masyarakat.

3. Perencanaan dan penetapan program bertitik tolak dari kebutuhan dan

pengalaman yang ada di masyarakat.

4. Penyelenggaraan program diutamakan mendayagunakan potensi dan sumber

daya masyarakat.

5. Pembiayaan diusahakan dari sumber yang ada di mayarakat dan atau stimulun

dari lembaga pemerintah atau lembaga lainnya.

3535

6. Tempat strategis dan sesuai dengan kesepakatan masyarakat.

7. Melibatkan lembaga pemerintah dan LSM sebagai mitra kerja dalam

penyelenggaraan program kegiatannya.

8. Memberikan layanan pendidikan baik individu maupun kelompok.

9. Terbuka untuk siapapun.

10. Memiliki pendamping

11. Tersedianya tempat dan sarana belajar.

2.1.2.2. Karakteristik PKBM

PKBM terbagi atas 3 karakteristik, sebagai berikut :

1. PKBM berbasis kelembagaan (intitution based), inisiatif pembentukan dan

pengelolaan PKBM dilakukan oleh lembaga pemerintah atau non pemerintah.

Semua sarana dan prasarana termasuk di dalamnya biaya, disediakan oleh

lembaga. Keterlibatan masyarakat hanya sebatas warga sasaran program dan

kegiatan layanan yang tersedia.

2. PKBM komprehensif, inisiatif pembentukan dari lembaga namun dalam

pengelolaannya dilakukan secara bersama dengan masyarakat sekitarnya. Salah

satu bentuk operasionalnya adalah PKBM berbasis kelembagaan

mengembangkan PKBM satellit. Manajemen penyelenggaraan PKBM satelit

dilaksanakan oleh masyarakat tetapi secara menajerial tetap terpusat PKBM

induknya.

3. PKBM berbasis masyarakat, inisiatif pembentukan dan pengelolaan

penyelenggaraannya dari dan oleh masyarakat. unsur diluar masyarakat

3636

(lembaga pemerintah atau non pemerintah) lebih berperan sebagai mitra dan

fasilisator.

2.1.2.3. Kriteria Ideal PKBM

Lembaga atau organisasi penyelanggara PKBM harus memiliki data

sebagai :

1. Identitas kelembagaan, yang meliputi :

a. Nama lembaga/organisasi

b. Alamat lembaga

c. Tanggal berdiri

d. Akte notaris

e. Ijin operasional yang masih berlaku

f. Rekening bank atas nama lembaga

g. NPWP atas nama lembaga

h. Data kepengurusan

i. Program yang diselenggarakan

j. NILEM

2. Sarana atau fasilitas :

a. Status lahan/bangunan, milik sendiri/atau sewa, hibah atau pinjam pakai

b. Data rincian bangunan yang dimiliki, seperti:

1) Ruang tamu

2) Ruang sekertariat

3) Ruang kamtor pengurus

4) Ruang belajar teori

3737

5) Ruang praktek keterampilan

6) Ruang bermain/berlajar

7) Ruang serba guna

8) Ruang usaha/produksi

9) Ruang perpustakaan/taman bacaan

10) Ruang penjaga/satpam

11) Ruang musolah/tempat ibadah

12) Ruang dapur

13) Toilet/MCK

14) Ruang lainnya

c. Sarana/fasilitas pembelajaran dan pelatihan, seperti:

1) Kursi tamu

2) Meja/kursi/lemari sekretariat

3) Meja/kurs/lemari kantor

4) Meja/kursi ruang belajar teori

5) Meja/kursi ruang keterampilan

6) Lemari/rak buku

7) Mesin tik manual

8) Komputer

9) Printer

10) Mesin faksimile/telepon

11) Alat keterampilan menjahit

12) Alat keterampilan memasak

3838

13) Papan tulis

14) Alat musik

15) Buku/modul/bahan belajar

16) Mobil operasional

3. Ketenagaan (SDM) yang dimiliki :

a. Pengurus/pengelola

b. Tenaga administrasi

c. Tenaga tutor

d. Tenaga pelatih/NST

4. Program-program yang dilaksanakan di PKBM antara lain :

a. Tempat Penitipan Anak (TPA)

b. Kelompok Bermain (Kober)

c. Taman Kanak-Kanak (TK)

d. Satuan PAUD sejenis (SPS)

e. Pendidikan keaksaraan

f. Pendidikan kesetaraan paket A

g. Pendidikan kesetaraan paket B

h. Pendidikan kesetaraan paket C

i. Kursus dan pelatihan

j. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

k. Pendidikan pemberdayaan perempuan

l. Bimbingan belajar dan konseling

3939

2.1.2.4. Pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

2.1.2.4.1. Persiapan

Dalam tahapan persiapan terdapat langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pengenalan Awal Kebutuhan Belajar

Pengumpulan data dasar tentang kebutuhan belajar masyarakat yang meliputi :

a. Data calon peserta didik

b. Data kebutuhan belajar

2. Rekruitmen Pendidik dan Pengelolaan Program

Rekruitmen Pendidik dan Pengelolaan Program meliputi :

a. Data calon pendidik

b. Data calon pengelola program

2.1.2.4.2. Pengorganisasian

Mengingat bahwa target sasaran program pembelajaran setiap kegiatan

berdasarkan pada pendanaan, baik yang disediakan oleh Pemerintah maupun

PKBM (masyarakat) melalui anggaran tertentu dalam setiap tahunnya, maka

dalam pelaksanaan kegiatan program PKBM harus dilakukan pengorganisasian

dalam hal :

1. Sasaran

Membentuk kelompok belajar haruslah sesuai dengan keadaan dan

kebutuhan peserta didik dengan ketentuan program seperti berikut :

a. Kelompok belajar keaksaraan untuk satu kelompok terdiri dari 10-30 warga

belajar

4040

b. Kelompok belajar paket A setara SD untuk satu kelompok terdiri dari 20-40

warga belajar (ideal)

c. Kelompok belajar paket B setara SMP untuk satu kelompok terdiri dari 20-

40 warga belajar (ideal)

d. Kelompok belajar paket C setara SMA untuk satu kelompok terdiri dari 20-

30 warga belajar (ideal)

e. Kelompok belajar untuk pendidikan anak usia dini, anak-anak

dikelompokkan sesuai dengan usia anak tersebut

f. Kelompok belajar usaha untuk satu kelompok terdiri dari 5-10 warga belajar

diampu oleh minimal 1 narasumber teknis yang disesuaikan dengan

keterampilannya

g. Kursus disesuaikan dengan kondisi warga belajar/peserta

h. Pelatihan-pelatihan menyesuaikan dengan materi pelatihan

2. Alat dan bahan serta administrasi pembelajaran

3. Pengurus PKBM

Dalam pengorganisasian pengurus PKBM haruslah menyusun hal-hal

sebagai berikut :

a. Struktur organisasi

Struktur organisasi badan pengurus PKBM disusun berdasarkan kebutuhan

dan potensi yang ada.

b. Tugas dan tanggungjawab

Penyusunan tugas dan tanggungjawab ialah berdasarkan fungsi masing-

masing pengurus.

4141

4. Pendanaan PKBM

2.1.2.4.3. Pelaksanaan

Pelaksanaan program Pendidikan Non-Formal (PNF) di PKBM, dapat

mempergunakan standar PKBM/ukuran yang dipergunakan sebagai patokan untuk

menentukan kinerja dan kualitas pelayanan. Standarisasi pelayanan PKBM secara

umum mengikuti kualifikasi yang diatur dalam UU Sisdiknas No 20 tahun 2003

yang mencakup :

1. Standar isi

2. Standar proses

3. Standar kompetensi kelulusan

4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan

5. Standar sarana dan prasarana

6. Standar pengelolaan

7. Standar pembiayaan

8. Standar penilaian

2.1.2.4.3.1. Standar Isi

Membangun pendidikan adalah membangun masa depan

bangsa dan tentunya membangun anak-anak bangsa. Ketika

pembangunan pendidikan itu dilakukan, salah satu dimensi yang harus

diperhatikan ialah kurikulum. Kurikulum berasal dari kata Curier

(pelari) dan Curere (tempat berpacu), dari istilah tersebut kurikulum

dapat disebut sebagai jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari start

ke finish untuk memperoleh medali. Dalam perkembangannya,

4242

kurikulum dimaknai sebagai semua pengalaman belajar yang dialami

oleh peserta didik dan mempengaruhi perkembangan pribadinya dan

atau potensi dirinya. Sedangkan menurut undang-undang no. 20 tahun

2003 tentang sistem pendidikan nasional, kurikulum ialah seperangkat

rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta

cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi

dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi kelulusan pada

jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Ruang lingkup materi

dirumuskan berdasarkan kriteria muatan wajib yang ditetapkan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan, dan

karakteristik satuan pendidikan dan program pendidikan. Sedangkan

tingkat kompetensi dirumuskan berdasarkan kriteria tingkat

perkembangan peserta didik, kualifikasi kompetensi Indonesia dan

penguasaan kompetensi yang berjenjang.

2.1.2.4.3.2. Standar Proses

Standar proses merupakan salah satu dari delapan standar

nasional pendidikan yang terdiri dari :

1. Silabus (Kursus dan Kesetaraan) atau Program Semester (Program

PAUD)

2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (Kursus dan Kesetaraan) atau

RKH (Program PAUD)

4343

3. Pelaksanan Pembelajaran

4. Penilaian Pembelajaran

5. Pengawasan

6. Evaluasi

7. Pelaporan

a. Silabus

Silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu

dan/atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup

standar kompetensi inti, kompetensi dasar, materi

pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian,

alokasi waktu dan sumber/bahan.alat belajar. Silabus adalah

penjabaran standar kompetensi dan ompetensi dasar ke dalam materi

pokok/pempelajaran, kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian

kompetensi untuk penilaian. Artinya silabus adala suatu rencana yang

mengatur kegiatan pembelajaran dan pengelolaan kelas serta penilaian

hasil belajar dari mata pelajaran.

b. RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran)

Merujuk pada Pemendikbud nomor 81A tahun 2013

tentang implementasi kurikulum (pedoman umum pembelajaran),

menyatakan bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana

pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok

atau tema tertentu yang mengacu pada silabus. Rencana pelaksanaan

pembelajaran mencakup hal sebagai berikut :

4444

1. Data Satuan Pendidikan, Mata Pelajaran Dan Level

2. Materi pokok

3. Alokasi waktu

4. Tujuan pembelajaan, Kompetensi Dasar dan Indikator

Pencapaian Kompetensi

5. Materi Pembelajaran dan Metode Pembelajaran

6. Penilaian

c. Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Pelaksanaan pembelajaran

meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup.

d. Penialaian Pembelajaran

Penilaian dilakukan oleh guru terhadap hasil pembelajaran

untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik, serta

digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar

dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian dilakukan secara

konsisten, sistematik dan terprogram dengan menggunakan tes dan

nontes dalam bentuk tertulis atau lisan, pengamatan kinerja,

pengukuran sikap, penilaian hasil karya dan penilaian diri.

e. Pengawasan

Dalam pegawasan terdapat pemantauan dan supervisi.

Keduannya dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan

penilaian hasil pembelajaran. Pemantauan dilakukan dengan cara

4545

diskusi kelompok terfokus, pengamatan, pencatatan, perekaman,

wawancara dan dokumentasi. Sedangkan supervisi pembelajaran

dilaksanakan dengan cara pemberian contoh, diskusi, pelatihan, dan

komunikasi.

f. Evaluasi

Evaluasi proses pembelajaran dilakukan untuk menentukan

kualitas pembelajaran secara keseluruhan, mencakup tahap

perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran

dan penilaian pembelajaran. Evaluasi proses pembelajaran

memusatkan pada keseluruhan kinerja guru dalam proses

pembelajaran.

g. Pelaporan

Pelaporan merupakan hasil pemantauan, supervisi dan

evaluasi proses pembelajaran yang dilaporkan kepada pemangku

kepentingan.

2.1.2.4.3.3. Standar Kompetensi Kelulusan

Berdasarkan PERMENDIKNAS No. 3 tahun 2013 tentang

kriteria kelulusan, peserta didik dinyatakan lulus dari satuan

pendidikan setelah:

a. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran;

b. Memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir

untuk seluruh mata pelajaran yang terdiri atas :

4646

1) kelompok mata pelajaran agama dan akhlak

mulia;

2) kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan

kepribadian;

3) kelompok mata pelajaran estetika; dan

4) kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan

kesehatan;

c. Lulus Ujian S/M/PK untuk kelompok mata pelajaran

ilmu pengetahuan dan teknologi; dan

d. Lulus UN.

Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C, dan

Program Paket C Kejuruan ditetapkan oleh setiap satuan pendidikan

yang bersangkutan dalam rapat dewan tutor bersama Pamong Belajar

pada SKB Pembina.

2.1.2.4.3.4. Standar Sarana Dan Prasarana

Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional

pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang

belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah , perpustakaan,

laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi, serta

sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses

pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan

komunikasi yang dibutuhkan dalam program tersebut.

4747

masalah

2.2. Penelitian Terdahuluan

Sebagai bahan referensi sekaligus rujukan bagi peneliti mengenai

penelitian terkait PKBM, maka peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu

yang pernah peneliti baca sebelumnya yang tentunya sejenis dengan penelitian ini.

Penelitian terdahulu ini dapat membantu dalam memecahkan masalah yang

terdapat dalam efektivitas PKBM di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Anak

Pria Tangerang. Meski lokusnya berbeda dan masalahnya tidak sama persis tapi

sangat membantu peneliti menemukan sumber-sumber pemecahan

penelitian ini.

Berikut merupakan penelitian terdahulu yang peneliti temukan tersebut :

Penelitian yang dilakukan oleh Ria Purnama, Universitas Sultan Ageng

Tirtayasa, tahun 2013 yang berjudul Implementasi Program Keaksaraan

Fungsional Dalam Pengentasan Buta Aksara Di Kecamatan Kasemen Kota

Serang. Program tersebut merupakan salah satu dari Program yang dimiliki oleh

PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat). Fokus dalam penelitian ini adalah

implementasi program keaksaraan fungsional dalam pengentasan buta aksara di

Kecamatan Kasemen Kota Serang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

implementasi program keaksaraan fungsional di Kecamatan Kasemen. Teori yang

digunakan dalam penelitian adalah teori implementasi dari Van Metter dan Van

Horn. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan teknik observasi

dan wawancara mendalam. Teknik analisis data penelitian menggunakan analisis

data Prasetya Irawan. Hasil penelitian bahwa implementasi program keaksaraan

fungsional belum optimal karena kurangnya koordinasi antara pihak Dinas

4848

Pendidikan Kota Serang yaitu bidang pendidikan non formal dan informal dengan

lembaga penyelenggara program keaksaraan fungsional, minimnya sumber daya

manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya waktu, serta tingkat ekonomi

masyarakat yang rendah dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya

pendidikan karena dipengaruhi budaya yang berkembang di masyarakat.

Penelitian yang kedua ialah penelitian yang dilakukan oleh Maria Adhiaty,

Universitas Negeri Semarang, tahun 2012 yang berjudul Manajemen Program

Kejar Paket C di PKBM Sarana Maju Kota Tegal. Tujuan penelitian ini untuk

mendiskripsikan dan menganalisis perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi

manajemen Program Kejar Paket C di PKBM Sarana Maju Kota Tegal. Penelitian

ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kasus, subyek penelitian

Penyelenggara, tutor, dan warga belajar. Jenis data yang digunakan adalah data

primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data pada dilakukan dengan tiga cara

yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan

beberapa hal sebagai berikut : 1) Perencanaan program berdasarkan kebutuhan

belajar masyarakat, 2) Pelaksanaan program dikelola seperti pendidikan formal

ditambah dengan praktek pendidikan keterampilan hidup, 3) Evaluasi program

meliputi evaluasi formatif, sumatif dan evaluasi akhir.

Penelitian terdahulu selanjutnya ialah yang dilakukan oleh Mirna Sari,

Universitas Negeri Surabaya pada tahun 2013, yang berjudul Analisis Manajemen

Pelaksanaan Program Keaksaraan Fungsional Di PKBM Kihajar Dewantoro Di

Desa Jegreg Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk.

Peneliti bertujuan untuk mendeskripsikan manajemen yang diterapkan dalam

4949

pelaksanaan program keaksaraan fungsional di PKBM Ki Hajar Dewantoro,

mendeskripsikan faktor apa saja yang mendukung manajemen dalam pelaksanaan

program keaksaraan fungsional di PKBM Ki Hajar Dewantoro, mendeskripsikan

faktor apa saja yang menghambat penerapan manajemen dalam penyelenggaraan

program keaksaraan fungsional di PKBM Ki Hajar Dewantoro, mendeskripsikan

manfaat dari penerapan manajemen tersebut dalam penyelenggaraan program

keaksaraan fungsional di PKBM Ki Hajar Dewantoro. Adapun faktor yang

mendukung dari manajeman penyelenggaraan program keaksaraan di PKBM

tersebut ialah antusiasme dari masyarakat sekitar, dukungan dari pemerintah

terkait serta adanya sarana dan prasarana yang terus dikembangkan sesuai dengan

kebutuhan belajar. Namun ada pula faktor yang menghambat manajemen tersebut

yakni kesibukan dari warga belajar dan kendala teknis seperti pemadaman listrik.

Penelitian berikutnya ialah penelitian yang dilakukan oleh Emy Zillaikah,

IKIP PGRI Semarang, 2013 dengan Tesis yang berjudul Manajemen

Penyelenggaraan Pendidikan Kejar Paket C (setara SMA) Di Pusat Kegiatan

Belajar Masyarakat (Studi Kasus PKBM Bina Harapan Bangsa Kecamatan

Semarang Timur Kota Semarang). Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui

manajemen penyelenggaraan pendidikan kejar paket C (setara SMA) di Pusat

Kegiatan Belajar Masyarakat Bina Harapan Bangsa Kecamatan Semarang Timur

kota Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik

pengumpulan data melalui dokumentasi, wawancara dan observasi dengan

tahapan pra lapangan, pekerjaan lapangan dan penyusunan laporan. Adapun

pengecekan keabsahan data melalui kredibility, transferability, dependability,

5050

konfirmability. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama fungsi

perencanaan penyelenggaraan pendidikan kejar paket C di PKBM Bina Harapan

Bangsa telah memenuhi standar, tetapi pada komponen renstra belum

dikembangkan antara lain isu, eksternal dan internal, tantangan, kenyataan, dan

analisis SWOT. Kedua fungsi pengorganisasian penyelenggaraan pendidikan

kejar paket C di PKBM Bina Harapan Bangsa telah memenuhi standar,

Pembagian tugas melalui rapat sekolah. Ketiga fungsi penggerakan

penyelenggaraan pendidikan kejar paket C di PKBM Bina Harapan Bangsa

telah dilakukan sesuai standar, tetapi dalam motivasi kepada tutor belum

dilakukan secara rutin. Keempat, fungsi pengawasan penyelenggaraan pendidikan

kejar paket C di PKBM Bina Harapan Bangsa telah memenuhi standar, namun

perbaikan hasil belajar siswa hanya berupa tugas.

Selanjutnya terdapat penelitian yang dilakukan oleh Deny Firman Sutisna,

Universitas Padjadjaran, 2012 yang berjudul Peranan Pusat Kegiatan Belajar

Masyarakat (PKBM) dalam menumbuhkan minat baca warga belajar. Inti

penelitian ini adalah mengenai peranan PKBM dalam menumbuhkembangkan

minat baca warga belajar Paket C setara SMA. Penelitian ini dilaksanakan si

PKBM Jembar Kabisa Dusun Selaawi Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong,

Kabupaten Sumedang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan

PKBM tersebut dalam menumbuhkan minat baca warga belajar. Permasalahan

dalam penelitian ini ialah terkait proses kegiatan belajar mengajar di PKBM

Jembar Kabisa, penunjang kegiatan belajar mengajar di PKBM Jembar Kabisa

dan pengelola kegiatan belajar mengajar di PKBM Jembar Kabisa. Kesimpulan

5151

dari hasil penelitian tersebut ialah bahwa PKBM Jembar Kabisa memiliki peranan

yang sangat penting dalam menumbuhkan minat baca warga belajar.

2.3. Kerangka Pemikiran Penelitian

Menurut Sugiyono (2008:60), kerangka berfikir adalah sintesa tentang

hubungan antar-variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah

dideskripsikan. Dan berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan, selanjutnya

dianalisis secara kritis dan sistematis sehingga menghasilkan sintesa tentang

hubungan antar-variabel yang diteliti. Berikut ini adalah kerangka berfikir yang

peneiti gunakan dalam penelitian.

5252

Gambar 2.1. kerangka berpikir

Efektivitas PKBM di Lembaga Pemasyarakatan

Kelas IIA Anak Pria Tangerang

Permasalahan

1. Kompetensi staff pengajar kurang tepat.

2. Kurang koordinasi baik antar penilik dengan PKBM Istimewa maupun

antar Dinas Pendidikan dengan penilik.

3. Kurangnya pengawasan Dinas Pendidikan Kota Tangerang.

Menurut Shaun Tyson dan Tony Jackson (2000:233-235), jenis kriteria

efektivitas ialah sebagai berikut :

1. Pengarahan

2. Delegasi

3. Pertanggungjawaban

4. Pengendalian

5. Efesiensi

6. Koordinasi

7. Adaptasi

8. Sistem sosial dan hubungan perorangan

Terwujudnya pelaksanaan PKBM di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas II A Anak Pria

Tangerang secara efektif

Sumber: Peneliti 2014

5353

2.4. Asumsi Dasar

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti, maka peneliti

dapat berasumsi bahwa efektivitas program PKBM di Lembaga Pemasyarakatan

Kelas IIA Anak Pria Tangerang ialah masih kurang efektif. Meskipun output

kelulusan sudah mencapai 100%, namun permasalahan yang saat ini timbul masih

belum dapat terpecahkan. Sehingga permasalahan tersebut haruslah dapat

dipecahkan agar pelaksanaan program PKBM di Lembaga Pemasyarakatan Kelas

IIA Anak Pria Tangerang menjadi lebih optimal dan efektif lagi.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Dalam penelitian mengenai efektivitas PKBM (Pusat Kegiatan Belajar

Masyarakat) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria Tangerang ini,

peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif

kualitatif sendiri ialah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena

tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik dan dengan cara

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang

alamiah dan dengan menggunakan metode ilmiah berupa wawancara dan

observasi.

3.2. Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif ini, penentuan fokus berdasarkan hasil studi

pendahuluan, pengalaman, dan referensi (Sugiyono, 2012:141). Dalam penelitian

ini peneliti akan membatasi ruang lingkup materi kajian penelitian yang akan

dilakukan yakni efektivitas PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) di

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria Tangerang.

54

5555

3.3. Lokasi Penelitian

Penelitian mengenai efektivitas PKBM (Pusat Kegiatan Belajar

Masyarakat) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria Tangerang, akan

dilakukan di beberapa tempat, yakni :

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria Tangerang sebagai salah

satu Lembaga Pemasyarakatan yang hingga kini menjalankan progam

PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)

2. Dinas Pendidikan Kota Tangerang sebagai kepanjangan tangan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang membantu dalam

penyelenggaraan pendidikan, salah satunya penyelenggaraan PKBM

(Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)

3.4. Variabel Penelitian

3.4. 1.Definisi Konsep

Definisi konseptual memberikan penjelasan tentang konsep dari

variabel yang akan diteliti menurut pendapat peneliti berdasarkan kerangka

teori yang digunakan. Konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini

adalah:

1. Efektivitas

Efektivitas adalah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya

atau dengan kata lain merupakan keberhasilan yang dicapai dalam suatu kegiatan

atau proses dalam suatu program.

5656

2. PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)

Suatu lembaga yang bertujuan untuk memperluas kesempatan warga

masyarakat khususnya yang tidak mampu dan atau tidak mendapatkan

kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental

yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

3.4.2. Definisi Operasional

Definisi operasional penelitian ini ialah Efektivitas PKBM di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria Tangerang. Karena peneliti menggunakan

metode penelitian kualitiatif, maka dalam penjelasan definisi operasional ini akan

dikemukakan fenomena-fenomena penelitian yang dikaitkan dengan konsep yang

digunakan yaitu kriteria efektivitas menurut Shaun Tyson dan Tony Jackson

(2000:233-235) yakni sebagai berikut :

1. Pengarahan yakni mengamati tingkat tujuan yang dicapai dalam

pelaksanaan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria Tangerang.

2. Delegasi yakni mengamati fenomena terkait luasnya wewenang yang

didelegasikan dan apakah itu dianggap tepat oleh bawahan dalam

pelaksanaan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria Tangerang.

3. Pertanggungjawaban yakni mengamati fenomena terkait seberapa jauh

atasan memahami bahwa pertanggungjawaban dilaksanakan dalam rangka

mencapai tujuan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria Tangerang.

5757

4. Pengendalian yakni mengamati daftar tugas seperti penggunaan sumber

daya juga meliputi pengukuran terhadap perilaku atau moral pelaksana

PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) di Lembaga Pemasyarakatan

Kelas IIA Anak Pria Tangerang.

5. Efesiensi yakni mengamati penggunaan optimum dari sumber daya dan

pencapaian terhadap tingkat output yang direncanakan dengan biaya

minimum dalam PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria Tangerang.

6. Koordinasi yakni mengamati hubungan yang mendukung diantara unit-

unit yang saling terintegrasi dalam pelaksanaan PKBM (Pusat Kegiatan

Belajar Masyarakat) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria

Tangerang.

7. Adaptasi yakni mengamati fenomena terkait kemampuan PKBM (Pusat

Kegiatan Belajar Masyarakat) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA

Anak Pria Tangerang untuk menanggapi perubahan lingkungan, membuat

inovasi dan memecahkan masalah.

8. Sistem sosial dan hubungan perorangan yakni mengamati fenomena terkait

sistem sosial, hubungan dan keadaan tenaga kerja PKBM (Pusat Kegiatan

Belajar Masyarakat) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria

Tangerang.

5858

3.5. Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dalam penelitian kualitatif,

instrumen penelitian merupakan peneliti itu sendiri. Menurut Nasution (dalam

Sugiyono, 2012:223) menyatakan yaitu:

”Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan

manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa,

segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus

penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil

yang diharapkan itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas

sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang

penelitian itu. Dalam keadaan yang tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada

pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang

dapat mencapainya”.

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan meliputi data primer

dan data sekunder. Adapun sumber data primer adalah data yang diperoleh atau

dikumpulkan peneliti langsung dari sumber data baik melalui proses wawancara

tatap muka antara peneliti dengan informan, maupun melalui observasi atau

pengamatan tidak berperanserta di tempat yang menjadi objek penelitian.

Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari studi dokumentasi dan studi

pustaka terkait dengan pelaksanaan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)

di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria Tangerang.

Adapun alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini,

khususnya dalam melakukan wawancara adalah:

1. Buku catatan: untuk mencatat pencatatan dengan sumber data.

2. Handphone: untuk merekam dan memotret/mengambil gambar semua

kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, karena jika hanya

5959

menggunakan buku catatan, peneliti sulit untuk mendapatkan

informasi yang telah diberikan oleh informan dan keabsahan suatu

penelitian.

Sementara itu, teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Studi Kepustakaan

Istilah studi kepustakaan digunakan dalam ragam istilah oleh para ahli,

diantaranya yang dikenal adalah: kajian pustaka, tinjauan pustaka,

kajian teoritis, dan tinjauan teoritis. Penggunaan istilah-istilah tersebut,

pada dasarnya merujuk pada upaya umum yang harus dilalui untuk

mendapatkan teori-teori yang relevan dengan topik penelitian. Oleh

karena itu studi kepustakaan meliputi proses umum seperti:

mengidentifikasi teori secara sistematis, penemuan pustaka, analis

dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan topik

penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan studi kepustakaan

melalui hasil penelitian sejenis yang pernah dilakukan, buku-buku,

maupun artikel atau yang memuat konsep atau teori yang dibutuhkan

terkait dengan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) di

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria Tangerang.

2. Observasi

Salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah

observasi atau dengan melakukan pengamatan. Pada penelitian ini,

peneliti menggunakan observasi tak berperanserta, karena dalam

6060

penelitian ini peneliti tidak terlibat untuk membantu pelaksanaan

PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria Tangerang. Peneliti hanya

melakukan pengamatan saja untuk mengetahui kondisi objek

penelitian.

3. Wawancara

Wawancara dalam penelitian kualitatif bersifat mendalam (indepth

interview). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara

semiterstuktur, dimana wawancara dilakukan secara bebas untuk

menggali informasi lebih dalam dan bersifat dinamis, namun tetap

terkait dengan pokok-pokok wawancara yang telah peneliti buat

terlebih dahulu dan tidak menyimpang dari konteks yang akan dibahas

dalam fokus penelitian.

Dalam sebuah wawancara tentu dibutuhkan suatu pedoman.

Pedoman wawancara digunakan peneliti dalam mencari data dari para

informan dan memudahkan peneliti dalam menggali sumber informan

untuk mendapatkan informasi. Adapun pedoman wawancara yang

telah disusun yaitu sebagai berikut :

6161

Tabel 3.1 Pedoman Wawancara

Dimensi Kisi-kisi pertanyaan Informan

Pengarahan a) Kejelasan ukuran dan tujuan PKBM (Pusat Kegiatan

Belajar Masyarakat) di Lembaga Pemasyarakatan

Kelas IIA Anak Pria Tangerang

b) Pencapaian tujuan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar

Masyarakat) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA

Anak Pria Tangerang

a) Kasubsi Bamaswat di

Lembaga Pemasyarakatan

Kelas IIA Anak Pria

Tangerang.

b) Kasi Pembinaan di

Lembaga Pemasyarakatan

Kelas IIA Anak Pria

Tangerang.

c) Kepala PKBM (Pusat

Kegiatan Belajar

Masyarakat) di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA

Anak Pria Tangerang.

d) Kasi SKB dan Kesetaraan

di Dinas Pendidikan Kota

Tangerang

e) Penilik PLS Kota

Tangerang

f) Staff pengajar di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA

Anak Pria Tangerang

Delegasi a) Struktur organisasi pelaksana PKBM (Pusat Kegiatan

Belajar Masyarakat) di Lembaga Pemasyarakatan

Kelas IIA Anak Pria Tangerang

b) Kesesuaian tenaga pengajar dalam pelaksanaan

PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) di

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria

Tangerang baik dari segi kuantitas maupun kualitas

a) Kasi Pembinaan di

Lembaga Pemasyarakatan

Kelas IIA Anak Pria

Tangerang.

b) Kepala PKBM (Pusat

Kegiatan Belajar

Masyarakat) di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA

Anak Pria Tangerang.

c) Staff pengajar di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA

Anak Pria Tangerang

d) Penilik PLS Kota

6262

Tangerang

Pertanggungjawaban a) Pemahaman atasan tentang tanggungjawabnya dalam

pelaksanaan PKBM

b) Sejauh mana pengelola PKBM melakukan

tanggungjawabnya

a) Kasubsi Bamaswat di

Lembaga Pemasyarakatan

Kelas IIA Anak Pria

Tangerang.

b) Kasi Pembinaan di

Lembaga Pemasyarakatan

Kelas IIA Anak Pria

Tangerang.

c) Kepala PKBM (Pusat

Kegiatan Belajar

Masyarakat) di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA

Anak Pria Tangerang.

d) Staff pengajar di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA

Anak Pria Tangerang

e) Penilik PLS Kota

Tangerang

Pengendalian a) Pengawasan kesesuaian pelaksanaan PKBM (Pusat

Kegiatan Belajar Masyarakat) di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria Tangerang

dengan standar yang telah ditetapkan Pemerintah

a) Kasi SKB dan Kesetaraan

di Dinas Pendidikan Kota

Tangerang

b) Kepala PKBM (Pusat

Kegiatan Belajar

Masyarakat) di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA

Anak Pria Tangerang.

c) Penilik PLS Kota

Tangerang

Efisiensi a) Sumber pendanaan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar

Masyarakat) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA

Anak Pria Tangerang

b) Kemampuan mengelola sumber daya yang ada

a) Kepala PKBM (Pusat

Kegiatan Belajar

Masyarakat) di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA

Anak Pria Tangerang

b) Kasi SKB dan Kesetaraan di

Dinas Pendidikan Kota

Tangerang

6363

Koordinasi a) Koordinasi antar lembaga atau pihak yang terkait

dengan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) di

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria

Tangerang

b) Peran serta lembaga atau pihak yang terkait dengan

PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) di

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria

Tangerang

a) Kasi Pembinaan di

Lembaga Pemasyarakatan

Kelas IIA Anak Pria

Tangerang.

b) Kepala PKBM (Pusat

Kegiatan Belajar

Masyarakat) di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA

Anak Pria Tangerang.

c) Kasi SKB dan Kesetaraan di

Dinas Pendidikan Kota

Tangerang

d) Penilik PLS Kota

Tangerang

Adaptasi a) Kemampuan memecahkan masalah penghambat

pelaksanaan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar

Masyarakat) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA

Anak Pria Tangerang

b) Kecakapan inovasi dalam mencari sumber pendanaan

untuk menunjang pelaksanaan PKBM (Pusat

Kegiatan Belajar Masyarakat) di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria Tangerang

a) Kasi Pembinaan di

Lembaga Pemasyarakatan

Kelas IIA Anak Pria

Tangerang.

b) Kepala PKBM (Pusat

Kegiatan Belajar

Masyarakat) di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA

Anak Pria Tangerang.

Sistem sosial dan

hubungan perorangan

a) Tingkat ketidakhadiran pelaksana PKBM (Pusat

Kegiatan Belajar Masyarakat) di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria Tangerang

b) Faktor intern yang menghambat pelaksanaan PKBM

(Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria Tangerang

c) Hubungan antarpersonal pelaksana, antara pelaksana

PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) dengan

anak didik dan antara peserta anak didik di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria

a) Kepala PKBM (Pusat

Kegiatan Belajar

Masyarakat) di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA

Anak Pria Tangerang.

b) Staff pengajar di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA

Anak Pria Tangerang

Sumber : Peneliti 2014

6464

4. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari

seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian,

sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan, kebijakan.

Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup,

sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya mislanya karya

seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi

dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan

wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2009:240).

3.6. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan informan penelitiannya dengan

teknik purposive yakni metode penetapan informan dengan berdasarkan informasi

yang dibutuhkan, artinya teknik pengambilan informan sumber data dengan

pertimbangan tertentu. Informan tersebut ditentukan dan ditetapkan tidak

berdasarkan pada jumlah yang dibutuhkan, melainkan berdasarkan pertimbangan

fungsi dan peran informasi sesuai fokus masalah penelitian (Moleong, 2004:217).

Pada penelitian ini, penentuan informan dibagi menjadi dua yaitu key informan

dan secondary informan. Key informan sebagai informan utama yang lebih

mengetahui situasi fokus penelitian, sedangkan secondary informan sebagai

informan penunjang dalam memberikan penambahan informasi.

6565

Berikut ini merupakan informan dalam penelitian efektivitas PKBM (Pusat

Kegiatan Belajar Masyarakat) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria

Tangerang :

Tabel 3.2 Informan Peneitian

No. Kategori informan Kode Informan Keterangan

1. Intansi

a) Kepala PKBM (Pusat Kegiatan Belajar

Masyarakat) di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria

Tangerang.

b) Kasi SKB dan Kesetaraan di Dinas

Pendidikan Kota Tangerang

c) Penilik PLS Kota Tangerang

d) Kasubsi Bamaswat di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria

Tangerang.

e) Kasi Pembinaan di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria

Tangerang

f) Staff pengajar di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria

Tangerang.

I1-1

I1-2

I1-3

I1-4

I1-5

I1-6

Key Informan

Key Informan

Key Informan

Secondary Informan

Secondary Informan

Secondary Informan

2. Masyarakat

a) Anak didik di Lembaga Pemasyarakatan

Kelas IIA Anak Pria Tangerang.

I2-1

Secondary Informan

Sumber : Peneliti 2014

6666

3.7. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengolahan dan

analisis data seperti yang dikemukakan oleh Irawan (2005:27), yakni sebagai

berikut :

1. Pengumpulan Data Mentah

Tahap ini peneliti mengumpulkan data mentah melalui wawancara,

observasi lapangan. Dalam tahap ini peneliti hanya mencatat data yang apa

adanya tanpa mencampurkannya dengan pikiran, komentar, dan sikap

peneliti itu sendiri.

2. Transkrip Data

Pada tahap ini peneliti merubah catatan data mentah ke bentuk

tertulis. Yang ditulis oleh peneliti pun harus apa adanya tanpa mencampur

adukkannya dengan pikiran peneliti.

3. Koding

Di tahap ini peneliti membaca ulang seluruh data yang telah

ditranskrip. Hal-hal penting di dalam transkrip dicatat dan diambil kata

kuncinya. Kemudian kata kunci ini nanti diberi kode.

4. Kategorisasi Data

Di tahap ini peneliti mulai menyederhanakan data dengan cara

mengikat konsep-konsep (kata-kata) kunci dalam satu besaran yang

dinamakan “kategori”.

6767

5. Penyimpulan Sementara

Di tahap ini peneliti dapat mengambil kesimpulan yang sifatnya

sementara.

6. Triangulasi

Triangulasi adalah proses check and recheck antara sumber data

dengan sumber data lainnya.

7. Penyimpulan Akhir

Kesimpulan akhir dapat diambil ketika peneliti telah merasa bahwa

data peneliti sudah jenuh dan setiap penambahan data baru hanya berarti

ketumpang tindihan.

Pengujian Keabsahan Data

Adapun untuk pengujian keabsahan datanya pada penelitian ini dilakukan

dengan dua cara, yaitu:

a. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan

data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu

(Sugiyono, 2009: 273). Terdapat tiga jenis triangulasi, yaitu triangulasi

sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Pengecekan dilakukan

dengan mengunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

b. Member check

Proses pengecekan data yang berasal dari pemberi data menurut Sugiyono

(2009: 276) Bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang berasal dari

pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh pemberi data, berarti

data tersebut valid sehingga semakin kredibel. Namun, jika data yang diperoleh

peneliti tidak disepakati oleh pemberi data, peneliti perlu melakukan diskusi

6868

dengan pemeberi data dan apabila terdapat perbedaan tajam setelah dilakukan

diskusi, peneliti harus mengubah temuannya dan menyesuaikannya dengan data

yang diberikan oleh peneliti. Pelaksanaan member check dapat dilakukan setelah

satu periode pengumpulan data selesai atau setelah mendapatkan suatu temuan

atau kesimpulan.

3.8. Jadwal Penelitian

Berikut merupakan jadwal penelitian efektivitas PKBM (Pusat Kegiatan

Belajar Masyarakat) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria

Tangerang:

Tabel 3.3 Jadwal Penelitian

No

.

Kegiatan

Waktu

Sept

2013 Okt

2013 Nov

2013 Des

2013 Jan

2014 Feb

2014 Mar

2014 Apr

2014 Mei

2014 Jun

2014 Jul

2014 Agt

2014 Sept

2014 Okt

2014

1 Pengajuan

Judul

2 Perizinan dan

Observasi

Awal

3 Penyusunan

Proposal

Skripsi

4 Seminar

Proposal

Skripsi

5 Observasi

Lapangan

6 Pengolahan Data

7 Penyusunan

Hasil

Penelitian

8 Sidang Skripsi

Sumber : Peneliti 2014

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian

Pada deskripsi objek penelitian ini akan dijelaskan mengenai lokasi

penelitian serta hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian, yakni sebagai

berikut :

4.1.1. Deskripsi wilayah Kota Tangerang

A. Kondisi Geografis Kota Tangerang

Kota Tangerang yang terbentuk pada tanggal 28 Februari 1993

berdasarkan Undang-undang No .2 Tahun 1993 tentang Pembentukan

Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, merupakan hasil pemekaran dari

Kabupaten Tangerang. Secara geografis Kota Tangerang terletak pada 106’36

– 106’42 Bujur Timur (BT) dan 6’6 – 6 Lintang Selatan (LS), dengan

luas wilayah 183,78 km² (termasuk luas Bandara Soekarno-Hatta sebesar

19,69 km²). Kota Tangerang memiliki letak strategis karena berada di

antara DKI Jakarta, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang.

Posisi strategis tersebut menjadikan perkembangan Kota Tangerang berjalan

pesat. Pada satu sisi, Kota Tangerang menjadi daerah limpahan dari

berbagai kegiatan dari DKI Jakarta, di sisi lain menjadi daerah kolektor

pengembangan wilayah Kabupaten Tangerang yang merupakan daerah dengan

sumber daya alam yang produktif. Pesatnya perkembangan Kota Tangerang

didukung pula dari tersedianya sistem jaringan transportasi terpadu dengan

69

7070

wilayah Jabodetabek, serta aksesibilitas dan konektivitas berskala nasional dan

internasional yang baik, yang tercermin dari keberadaan Bandara Internasional

Soekarno-Hatta, Pelabuhan Internasional Tanjung Priok, serta Pelabuhan

Bojonegara sebagai gerbang maupun outlet nasional. Kedudukan

geostrategis Kota Tangerang tersebut telah mendorong bertumbuhkembangnya

aktivitas industri, perdagangan dan jasa yang merupakan basis perekonomian

Kota Tangerang.

B. Sejarah Terbentuknya Kota Tangerang

Daerah muara sungai Cisadane yang sekarang diberi nama Teluk Naga

disebutkan dalam kitab sejarah Sunda yang berjudul “Tina Layang

Parahyang“ (Catatan dari Parahyangan). Kitab tersebut memuat cerita tentang

kedatangan orang Tionghoa untuk pertama kali ke Tangerang pada tahun

1407. Pada waktu itu pusat pemerintahan berada di sekitar pusat Kota

Tangerang saat ini. Kepala pemerintahan saat itu adalah Sanghyang

Anggalarang selaku wakil dari Sanghyang Banyak Citra dari Kerajaan

Parahyangan. Rombongan orang Tionghoa tersebut kemudian diberi sebidang

tanah di pantai Utara Jawa, sebelah Timur Sungai Cisadane, yang sekarang

disebut Kampung Teluk Naga.

Gelombang kedua kedatangan orang Tionghoa ke Tangerang

diperkirakan terjadi setelah peristiwa pembantaian orang Tionghoa di Batavia

tahun 1740. VOC yang berhasil memadamkan pemberontakan tersebut

mengirimkan orang-orang Tionghoa ke daerah Tangerang untuk bertani.

Belanda mendirikan pemukiman bagi orang Tionghoa berupa pondok-pondok

7171

yang sampai sekarang masih dikenal dengan nama Pondok Cabe, Pondok

Jagung, Pondok Aren, dan sebagainya. Di sekitar Tegal Pasir (Kali Pasir)

Belanda mendirikan perkampungan Tionghoa yang dikenal dengan nama

Petak Sembilan. Perkampungan ini kemudian berkembang menjadi pusat

perdagangan dan telah menjadi bagian dari Kota Tangerang. Daerah ini

terletak di sebelah Timur Sungai Cisadane, daerah Pasar Lama sekarang.

Kota Tangerang yang memiliki luas wilayah 17.729,794 hektar

dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang

Pembentukan Kota Tangerang. Sebelumnya Kota Tangerang merupakan

bagian dari wilayah Kabupaten Tangerang dengan status wilayah Kota

Administratif Tangerang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun

1981.

C. Keadaan Penduduk

Secara administratif, luas Kota Tangerang sekitar 18.378 Ha (termasuk

Kawasan Bandara International Soekarno Hatta 1.969 Ha), merupakan

wilayah dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 30 m dpl. Terbagi menjadi

13 Kecamatan, 104 Kelurahan yang terdiri dari 931 RW dan 4.587 RT.

Jumlah penduduk berdasarkan sensus BPS Provinsi Banten tahun 2010

sebanyak 1.798.601 Jiwa dengan pertumbuhan 1,81 %. Sebelah Utara,

Selatan dan Barat Kota Tangerang berbatasan dengan Kabupaten Tangerang

dan di wilayah timur berbatasan dengan DKI Jakarta.

7272

4.1.2. Gambaran umum Dinas Pendidikan Kota Tangerang

Dinas pendidikan merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah di bidang

pendidikan yang dipimpin oleh seorang kepala Dinas, yang berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas

Pendidikan Kota Tangerang berlokasi di Jl. KS.Tubun No.1, Gedung Cisadane

Lantai 1, Tangerang.

4.1.2.1. Visi dan Misi

Visi Dinas Pendidikan Kota Tangerang

" Terwujudnya Pendidikan Yang Merata Dan Bermutu Dengan

Melibatkan Stakeholder Menuju Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan

Berakhlakul Karimah "

Rumusan visi tersebut merupakan tuntutan dari visi Kota Tangerang yaitu :

“ Membangun Peradaban Baru Di Tengah Kota Industri, Perdagangan Dan

Jasa, Permukiman Serta Pendidikan Yang Akhlakul Karimah ”.

Misi Dinas Pendidikan Kota Tangerang

Dinas Pendidikan Kota Tangerang telah menetapkan 8 (delapan) misi yaitu :

1. Meningkatkan akses dan kemudahan layanan pendidikan bagi masyarakat.

2. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan mengurangi kesenjangan -

Layanan antar satuan pendidikan.

3. Melaksanakan dan mengembangkan sistem pendidikan nasional.

4. Mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang transparan,

partisipatif, dan akuntabilitas.

5. Mengembangkan jaringan kerjasama dengan mitra strategis dunia pendidikan.

7373

6. Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar (PBM) untuk menghasilkan

peserta didik yang mampu mengembangkan dirinya.

7. Menumbuhkan kemampuan peserta didik untuk dapat mengenali, beradaptasi,

dan berkontribusi pada lingkungan di sekitarnya.

8. Mengembangkan kegiatan dan pembiasaan yang mendorong munculnya jati

diri akhlakul karimah.

4.1.2.2. Tupoksi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2008 tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Tangerang dan

Perwal Nomor 23 Tahun 2008 Kota Tangerang tentang Oganisasi dan Tata

Kerja Dinas Pendidikan, Tugas Dinas Pendidikan Kota Tangerang merupakan

unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendidikan yang mempunyai tugas

pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan

berdasarkan azas otonomi serta melaksanakan tugas pembantuan yang

diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Untuk menjalankan Tugas Pokok

tesebut, Fungsi Dinas Pendidikan Kota Tangerang adalah :

1. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Pendidikan;

2. Penyelenggaraan Pembelajaran dan Kurikulum;

3. Perencanaan, Pengadaan serta Pemeliharaan Prasarana dan Sarana

Pendidikan;

4. Pemberdayaan Sekolah dan Pembinaan Ketenagaan Pendidikan;

5. Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah;

6. Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun;

7474

7. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal;

8. Penyelenggaraan Ketatausahaan di lingkungan Dinas.

4.1.3. Gambaran umum UPT Dinas Pendidikan Kota Tangerang

UPT Dinas Pendidikan adalah lembaga yang melaksanakan kebijakan

Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bidang pendidikan dan merupakan

perpanjangan tangan Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota dalam

mengimplementasikan peraturan dan kebijakan dalam pendidikan di tingkat

kecamatan. UPT Dinas Pendidikan Kota Tangerang berlokasi di Jalan Siswa

No.8, Alun-alun Ahmad Yani, Kecamatan Tangerang.

UPTD Pendidikan sebagai pelaksana progam penyelenggaraan pendidikan

di tingkat kecamatan merupakan pembina, pengembang, pemantau, penilai

koordinator dan penasihat penyelenggara pendidikan di tingkat sekolah baik

pendidikan formal maupun nonformal dalam upaya mewujudkan visi dan misi

Pemerintah Kota Tangerang dan harus mampu melaksanakan serta

menginformasikan kepala stakeholder pendidikan.

4.1.3.1. Tugas Pokok Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pendidikan

Kecamatan

Tugas Pokok Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan adalah

membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan

pemuda dan olahraga baik jalur sekolah maupun luar sekolah pada tingkatan

Kecamatan.

7575

Fungsi Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan, yaitu:

1. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembangunan pendidikan dasar dan

menengah dengan Dinas Pendidikan kabupaten maupun instansi terkait.

2. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembangunan Pendidikan Pemuda dan

Olahraga Non Formal dan Informal dengan Dinas Pendidikan kabupaten maupun

instansi terkait.

4.1.4. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA

Tangerang

Lembaga Pemasyarakatan Anak Kota Tangerang berlokasi di Jalan Daan

Mogot No.29 C Kota Tangerang, Banten. Lapas anak pria ini memiliki

kapasitas 220 orang anak. Usia anak didik pemasyarakatan adalah anak yang

berusia berkisar antara 12 sampai dengan 18 tahun. Rata-rata latar belakang

kejahatan yang dilakukan :

1. Penyalahgunaan narkoba

2. Pelanggaran asusila

3. Pencurian

4. Penganiayaan dan pelanggaran hukum lainnya

Petugas Lapas anak pria ini berjumlah 107 orang, terdiri dari 36 petugas

pengamanan, 63 orang staff yang diantaranya terdapat 2 orang Dokter Gigi, 5

orang perawat dan 1 orang psikolog.

7676

4.1.4.1. Sejarah

Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Kota Tangerang dibangun

Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1925 di atas tanah seluas 12.150

M² , dengan kapasitas hunian 220 anak. Secara historis sejak tahun 1934,

pengelolaan diserahkan kepada Pro Juventute untuk mengasingkan anak

keturunan Belanda yang berbuat nakal. Tahun 1945 berubah menjadi

Markas Resimen IV Tangerang, tahun 1957 sampai dengan tahun 1961

dikelola oleh jawatan kepenjaraan dan namanya diubah menjadi

Pendidikan Negara dan kemudian pada tahun 1964 diserahkan kepada

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan namanya diubah menjadi

Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Kota Tangerang.

4.1.4.2. Dasar hukum

Landasan hukum pelaksanaan tugas dalam menyelenggarakan

sistem pemasyarakatan adalah :

1. Pancasila

2. Undang-Undang Dasar 1945

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

7777

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional

10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan

KUHAP

12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan

dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan(WBP)

13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat-

Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP

14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama

Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan WBP

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-

Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Tanggung Jawab Perawatan

Tahanan

16. Di samping itu, terdapat peraturan dalam bentuk Keputusan , Instruksi

dan Surat Edaran

4.1.4.3. Tugas pokok dan fungsi lembaga pemasyarakatan

1. Tugas pokok :

Melaksanakan Sistem Pemasyarakatan Narapidana atau Anak Didik agar :

a. Anak Didik menyadari kesalahannya.

b. Memperbaiki diri kembali.

c. Tidak melanggar atau mengulangi tindak pidana lagi.

7878

2. Fungsi :

a. Melakukan pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan

b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil

latihan kerja

c. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian anak didik

d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib

e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga

f. Sebagai tempat penahanan bagi tersangka / terdakwa anak pria selama

proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan

dari Wilayah Hukum Tangerang

4.1.4.4. Visi dan Misi

Visi

Menjadi institusi terpercaya dalam memberikan pelayanan, perlindungan,

dan pendidikan anak didik Pemasyarakatan.

Misi

1. Mewujudkan sistem perlakuan kreatif yang menumbuhkan rasa aman,

nyaman dan layak anak.

2. Melaksanakan pelayanan pendidikan dan pembimbingan untuk

kepentingan terbaik bagi anak

3. Membangun karakter dengan mengembangkan sikap ketaqwaan,

kejujuran, dan kesantunan

4. Memberikan perlindungan dan pelayanan

5. Pemenuhan hak-hak anak

7979

4.1.4.5. Moto dan Komitmen Pelayanan

Motto

“MELINDUNGI DAN MELAYANI DENGAN HATI”

Komitmen Pelayanan

1. Kualitas

2. Keadilan

3. Peduli

4. Santun dan ramah

5. Tanggung jawab

4.1.4.6. Sasaran lembaga pemasyarakatan

1. Sasaran umum

a. Meningkatnya andik yang mengikuti pendidikan formal, non

formal dan informal.

b. Meningkatnya jumlah andik yang bebas melalui program PB,

CMB dan CB

c. Meningkatnya partisipasi andik dalam kegiatan bersama

dengan masyarakat (assimilasi/re-integrasi)

d. Meningkatnya derajat kesehatan andik

e. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jenis kegiatan pembinaan

yang dibutuhkan andik

f. Meningkatnya peran dan komitman pembina

g. Meningkatnya partisipasi dan peran serta aktif masyarakat dan

keluarga dalam pelaksanaan program pembinaan

8080

h. Meningkatnya sarana dan prasarana pembinaan

2. Sasaran khusus

a. Meningkatnya kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan

YME.

b. Meningkatnya kualitas intelektual

c. Meningkatnya kualitas profesional / keterampilan

d. Meningkatnya kualitas sikap dan perilaku

e. Meningkatkan kualitas kesehatan jasman

4.1.4.7. Jenis Kamar Hunian

Lapas Anak Pria Tangerang memiliki sembilan wisma ( kamar

hunian ) untuk andikpas, yaitu :

1. Wisma herba, untuk menempatkan anak didik yang menjalani Admisi

Orientasi

2. Wisma flamboyan, untuk menempatkan anak didik yang masih menunggu

keputusan pengadilan ( anak didik titipan pihak kepolisian maupun

kejaksaan )

3. Wisma Enau, untuk menempatkan anak didik yang menjalani pembinaan

kegiatan keterampilan kerja

4. Wisma delima, untuk menempatkan anak didik yang menjalani

pembinaan kegiatan keterampilan kerja

5. Wisma gaharu, wisma yang diperuntukkan bagi anak didik yang

menjelang bebas atau masa asimilasi, tinggal selama ± 2 bulan sebelum

kebebasan

8181

6. Wisma cemara, untuk menempatkan anak didik yang bersekolah di SMA

7. Wisma Belimbing, untuk menempatkan anak didik yang bersekolah

di SMP

8. Wisma akasia, untuk menempatkan anak didik yang bersekolah di SD

9. Wisma teratai, untuk menempatkan anak didik yang melakukan

pelanggaran tata tertib yang ada di Lapas.

Kamar hunian (wisma) anak didik lembaga pemasyarakatan memiliki

tujuh wisma berkapasitas 230 orang. Wisma yang dibangun memiliki dua tipe

yaitu wisma dengan kamar-kamar yang bersekat permanen seperti wisma

enau, flamboyan, delima dan cemara sedangkan wisma herba, gaharu,

belimbing dan akasia terdiri atas satu ruangan mirip aula tanpa sekat.

4.1.4.8. Program dan Kegiatan

1. Pendidikan : SD, SMP, Kejar Paket A, B, dan C

2. Pendidkan / Latihan Kerja : Pondok pesantren, rumah pintar, pramuka,

majalah dan komik curhat, maket rumah, modul SERU!, pelatihan

jurnalistik, sinematografi, komputer, desain grafis, menjahit, pengelasan,

perkebunan, perikanan, montir motor, sablon, kerajinan batok kelapa,

budidaya lele, steam motor, pijat refleksi, pelatihan service HP dan lain

sebagainya.

3. Olahraga : Badminton, volley ball, catur, tennis meja, sepak bola, senam,

sepak takraw dan futsal.

4. Kesenian : Drama, puisi, band, nasyid, musik kreatif dan marawis.

5. Kerohanian : Majelis Ta’lim dan kebaktian.

8282

6. Rekreasi : Perpustakaan, olahraga dan kesenian dari luar Lapas.

7. Kegiatan Sosial : Kunjungan keluarga, kunjungan sosial dari pihak luar,

kerja bakti dan pameran.

4.1.4.9. Struktur Organisasi Lapas Anak Pria Tangerang

KALAPAS

Heni Yowono

KASUBBAG TU

Agung Jayadi,SH.

KA KPLP KAUR KEPEG KEU

Yuleha,SH.

KAUR UMUM

Rahmat,SH.

REGU JAGA

Satgas P2U

SEKSI BINAPI

Rizal

SEKSI GIAT KERJA

Yatimah,S.IP,Msi.

SEKSI MINKAMTIB

Asmoro

SUBSI REG

Heri A,SH,MH.

SUBSI BIMKER HAKER

Totong S.

SUBSI KEAMANAN

Agus N,SPd

SUBSI BIMKESMAS

Sondang Pakpahan

SUBSI SARANA KERJA

Slamet, SH.

SUBSI LAPTIB

T. Purbayanto, SH.

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Lapas Anak Pria Tangerang

8383

4.1.5. Gambaran Umum PKBM Istimewa

PKBM Istimewa berlokasi di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak

Kelas IIA Tangerang yakni di Jalan Daan Mogot No. 29C Kecamatan Tangerang,

Kelurahan Sukaasih, Kota Tangerang. PKBM Istimewa telah berdiri sejak tahun

2003 dengan Nilem 36.2.07.4.1.0012. Luas tanah PKBM ini ialah 12.150 m²

sedangkan luas bangunannya ialah 3.714,6 m² dengan status tanah milik lembaga.

Kepala PKBM di PKBM ini ialah Sutari,S.H. dan sekretarisnya ialah Neneng

Sulastri S.Pd.

Dalam PKBM Istimewa terdapat beberapa program, yakni sebagai

berikut:

1. Program Paket A, ialah program yang memberikan pendidikan setara SD.

Peserta didik yakni Andikpas yang mengikuti program ini mempunyai latar

belakang dan variasi usia yang berbeda-beda. Pelaksanaan waktu belajar

daimulai dari hari senin sampai hari kamis pukul 08.00-11.00 WIB, dengan

tutor yang berasal dari Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Tangerang.

2. Program Paket B, ialah program yang memberikan pendidikan setara Sekolah

Menengah Pertama. Pelaksanaan waktu belajar daimulai dari hari senin

sampai hari kamis pukul 08.00-11.00 WIB, dengan tutor yang berasal dari

Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Tangerang.

3. Program Paket C, ialah program yang memberikan pendidikan setara Sekolah

Menengah Atas. Pelaksanaan waktu belajar daimulai dari hari senin sampai

hari kamis pukul 08.00-11.00 WIB, dengan tutor yang berasal dari Lembaga

Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Tangerang.

8484

4. Taman Bacaan Masyarakat (TBM), ialah sarana bagi masyarakat dalam hal ini

para penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Tangerang untuk

meningkatkan pengetahuan melalui membaca. Taman bacaan masyarakat

ialah semacam perpustakaan yang menyediakan buku-buku bacaan yang

bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan.

4.2. Deskripsi Data

4.2.1. Deskripsi Data Penelitian

Deskripsi data merupakan penjelasan mengenai data yang didapat

dari hasil penelitian. Data ini didapat dari hasil penelitian dengan

menggunakan teknik analisa data kualitatif. Dalam penelitian mengenai

efektifitas pusat kegiatan belajar masyarakat di Lembaga pemasyarakatan

kelas IIA anak pria Tangerang ini peneliti menggunakan teori Shaun

Tyson dan Tony Jackson (2000:233-235), jenis kriteria efektivitas yakni

Pengarahan, Delegasi, Pertanggungjawaban, Pengendalian, Efesiensi,

Koordinasi, Adaptasi dan Sistem sosial dan hubungan perorangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sehingga bersifat

deskriptif berbentuk kata dan kalimat yang berasal baik dari hasil

wawancara dengan informan penelitian, hasil observasi di lapangan,

catatan lapangan penelitian atau hasil dokumentasi lainnya yang relevan

dengan penelitian ini. Setelah melakukan pengumpulan data mentah,

kemudian catatan hasil wawancara dirubah kebentuk tertulis. Tahap

berikutnya ialah pembuatan koding, pada tahap ini membaca ulang seluruh

data yang sudah ditranskip. Setelah dianalisis kembali sehingga

8585

menemukan hal-hal penting yang perlu dicatat dengan mengambil kata

kuncinya, selanjutnya dikategorisasikan, pada tahap ini peneliti mulai

“menyederhanakan” data dengan cara “mengikat” konsep-konsep (kata-

kata) kunci dalam satu besaran yang di namakan “kategori”. Kemudian

setelahnya baru dapat ditarik kesimpulan sementara yang berdasarkan data

yang diperoleh selama penelitian

4.2.2. Daftar Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini ialah semua pihak yang terlibat

dalam pelaksanaan PKBM Istimewa di Lembaga Pemasyarakatan Anak

Kelas IIA Tangerang. Berikut ialah daftar informan yang dimaksud :

8686

Tabel 4.1

Daftar Informan Penelitian No. Kode Nama Usia Kelamin Keterangan

1.

I1-1

Hendro Tri Tjahjadi, S.H.

44 Thn

Laki-laki

Kasubsi Bamaswat di

Lembaga Pemasyarakatan

Kelas IIA Anak Pria

Tangerang

2.

I1-2

M. Rizal Fuadi, Amd. IP,

S.H. ,M.si, Msi

36 Thn

Laki-laki

Kasi Pembinaan di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA

Anak Pria Tangerang.

3.

I1-3

Sutari, SH.

47 Thn

Perempuan

Kepala PKBM (Pusat

Kegiatan Belajar Masyarakat)

di Lembaga Pemasyarakatan

Kelas IIA Anak Pria

Tangerang.

4.

I1-4

Drs. Gumelar

51 Thn

Laki-laki

Kasi SKB dan Kesetaraan di

Dinas Pendidikan Kota

Tangerang

5. I1-5

Purwanto, Spd.

55 Thn

Laki-laki

Penilik PLS Kota Tangerang

6. I1-6

Sumini

45 Thn

Perempuan

Staff pengajar di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA

Anak Pria Tangerang.

7. I1-6-1

Neneng Sulastri, Spd.

25 Thn

Perempuan

8. I2-1

Firman

19 Thn

Laki-laki

Anak didik di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA

Anak Pria Tangerang

9. I2-1-1

Fajri

17 Thn

Laki-laki

10. I2-1-2

Sigit

18 Thn

Laki-laki

(Sumber : Peneliti, 2014)

8787

4.3. Deskripsi Hasil Penelitian

Deskripsi hasil penelitian merupakan suatu data dan fakta yang peneliti

dapatkan langsung dari lapangan serta disesuaikan dengan teori yang peneliti

gunakan yaitu menggunakan teori jenis kriteria efektivitas menurut Shaun Tyson

dan Tony Jackson (2000:233-235), yakni sebagai berikut :

1. Pengarahan

2. Delegasi

3. Pertanggungjawaban

4. Pengendalian

5. Efesiensi

6. Koordinasi

7. Adaptasi

8. Sistem sosial dan hubungan perorangan

4.3.1. Pengarahan

Pengarahan dapat diukur dengan kejelasan tujuan dan pencapaian

tujuan PKBM Istimewa itu sendiri. Sebelum membahas tujuan didirikannya

PKBM Istimewa di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA anak pria

Tangerang, pertama-tama dimulai dengan tujuan dibentuknya PKBM itu

sendiri. Berdasarkan buku pedoman penyelenggaraan PKBM dari Dinas

Pendidikan Provinsi Banten, PKBM dibentuk dengan tujuan untuk

memperluas kesempatan warga masyarakat khususnya yang tidak mampu dan

atau tidak mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan,

8888

keterampilan dan sikap ,mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri

dan bekerja mencari nafkah pada jalur persekolahan dan sejenis lainnya. Hal

senada juga dikatakan oleh Kasi SKB dan Kesetaraan di Dinas Pendidikan

Kota Tangerang, Drs. Gumelar sebagai berikut : “ Tujuannya memberikan

pendidikan bagi mereka yang memiliki keterbatasan atau yang telah melewati

batas usia sekolah agar mendapatkan pengetahuan akademik dan

keterampilan yang diperlukan.” (wawancara pada 9 Juni 2014 pukul 16.19

WIB di Dinas Pendidikan Kota Tangerang)

Sedangkan tujuan didirikannya PKBM di dalam Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA anak pria Tangerang sendiri tidaklah berbeda

dengan tujuan PKBM yang seharusnya, seperti penuturan Kasi Pembinaan di

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria Tangerang, M. Rizal Fuadi,

Amd. IP, S.H. ,M.si, Msi sebagai berikut : “ Tujuan PKBM didirikan di sini

ialah memberikan pendidikan bagi mereka yang memiliki keterbatasan

khususnya dalam kebebasannya mengenyam pendidikan seperti yang

seharusnya.” (wawancara pada 12 Januari 2014 pukul 09.00 WIB di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA anak pria Tangerang)

Hal yang sama juga dikatakan oleh Kasubsi Bimaswat di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria Tangerang, Hendro Tri Tjahjadi, S.H.

sebagai berikut : “ Tujuan PKBM itu memberikan pendidikan bagi andikpas

yang tidak dapat mengenyam pendidikan diluar karena masa tahanan

mereka.” (wawancara pada 6 Januari 2014 pukul 09.00 WIB di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA anak pria Tangerang)

8989

Pernyataan yang sama juga dikatakan oleh Kepala PKBM Istimewa di

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria Tangerang, Sutari, S.H.

sebagai berikut :

“ Tujuan didirikannya PKBM disini itu untuk memberikan pendidikan

sebagaimana seharusnya didapatkan anak-anak yang memiliki haknya.

Dengan adanya PKBM di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA

Anak Pria Tangerang, diharapkan mereka kelak setelah keluar dari sini

memiliki ijazah dan keterampilan yang dibutuhkan.” (wawancara pada

23 Desember 2013 pukul 09.00 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Kelas

IIA anak pria Tangerang)

Berdasarkan penuturan-penuturan informan tersebut, tujuan dari

dirikannya PKBM khususnya yang terdapat di dalam Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria Tangerang ialah memberikan

pendidikan bagi anak Lapas yang memiliki keterbatasan dalam meneruskan

pendidikannya karena masa tahanan yang tidak memungkinkan mereka

menjalani pendidikan di luar selayaknya anak pada umumnya, agar kelak

saat mereka bebas dari hukuman dapat mempunyai ijazah pendidikan

akademik dan pengetahuan yang tentunya dibutuhkan dalam meraih

penghidupan yang layak.

Pencapaian tujuan PKBM yang dilaksanakan di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria Tangerang sejauh ini sudah dapat

dikatakan baik, hal ini sesuai dengan penuturan Kasi Pembinaan di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria Tangerang, M. Rizal Fuadi, Amd. IP,

S.H. ,M.si, Msi sebagai berikut : “ Sejauh ini pencapaian tujuan PKBM

sudah bagus dan berjalan dengan seharusnya hanya saja perlu ditingkatkan

9090

mutunya.” (wawancara pada 26 Januari 2014 pukul 11.00 WIB di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA anak pria Tangerang)

Hal yang sama juga dikatakan oleh Kasubsi Bimaswat di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria Tangerang, Hendro Tri Tjahjadi, S.H.

sebagai berikut : “Sudah baik pelaksanaannya, tingkat kelulusan juga

100%.” (wawancara pada 26 Januari 2014 pukul 10.00 WIB di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA anak pria Tangerang)

Pernyataan yang sama juga dikatakan oleh Kepala PKBM Istimewa

di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria Tangerang, Sutari, S.H.

sebagai berikut : “ Sejauh ini pencapaiannya bagus,tingkat kelulusan juga

sudah 100%.” (wawancara pada 26 Januari 2014 pukul 10.30 WIB di

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA anak pria Tangerang)

Pernyataan tersebut diperkuat lagi oleh penuturan Kasi SKB dan

Kesetaraan di Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Drs. Gumelar sebagai

beikut : “ PKBM di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria

Tangerang sudah baik, tingkat kelulusannya juga bagus. Tahun kemarin

juga tingkat kelulusan mencapai 100%.” (wawancara pada 9 Juni 2014

pukul 16.19 di Dinas Pendidikan Kota Tangerang)

Hal yang sama juga dikatakan oleh Penilik PLS Kecamatan

Tangerang, Kota Tangerang, Purwanto, Spd. Sebagai beikut : “ PKBM di

Tangerang khususnya di kecamatan tempat saya ditugaskan sejauh ini

berjalan lancar-lancar saja. PKBM Istimewa juga sudah bagus.”

9191

(wawancara pada 1 September 2014 pukul 13.49 di UPTD Pendidikan Kota

Tangerang)

Dengan tingkat kelulusan yang mencapai 100% menandakan

pendidikan di dalam PKBM Istimewa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas

IIA Anak Pria Tangerang sudah baik meski dengan semua keterbatasan

motorik anak didiknya, dimana anak didik di Lembaga Pemasyarakatan

Kelas IIA Anak Pria Tangerang tersebut diharuskan mengikuti standar

pendidikan yang disamakan dengan pendidikan diluar Lapas pada

umumnya, nyatanya tingkat kelulusan tetap bisa mencapai 100%.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan dari

dimensi pengarahan ini, pencapaian tujuan sudah dapat dikatakan baik. Hal

ini dapat dilihat dari tujuan awal dibentuknya PKBM itu sendiri sudah jelas

dan terwujud, selain itu output dari PKBM Istimewa yang terdapat di dalam

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria Tangerang juga sudah baik.

4.3.2. Delegasi

Delegasi dapat ditunjukkan salah satunya ialah dengan kesesuaian

tenaga pengajar dengan pelaksanaan PKBM ( Pusat Kegiatan Belajar

Masyarakat ) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria Tangerang

baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Tenaga pengajar dalam PKBM

biasa disebut dengan tutor. Dalam PKBM Istimewa yang terdapat di dalam

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria Tangerang, sumber daya

tutor memang dapat dikatakan kurang memadai, tutor yang mengajar

terpaksa merupakan petugas Lapas yang merangkap.

9292

Sistem perekruitannya pun tidak sesuai dengan latar belakang

pendidikannya. Berikut hasil wawancara oleh Kepala PKBM Istimewa di

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria Tangerang, Sutari, S.H. :

“Sistem perekruitan sampai penempatan staff pengajar di Lembaga

pemasyarakatan hanya berdasarkan pada minat dan kemampuan

staff pada bidang studi tersebut sekaligus hanya menyesuaikan

jadwal harian mereka saja.” ( wawancara pada 26 Januari 2014

pukul 10.30 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA anak pria

Tangerang )

Hal senada juga dikatakan oleh Kasi Pembinaan di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria Tangerang, M. Rizal Fuadi, Amd. IP,

S.H. ,M.si, Msi sebagai berikut: “ Kalau masalah perekruitan pegawai sih

disesuaikan dengan jadwalnya masing-masing tapi lebih lengkapnya

tanyakan pada Ibu Sutari, dia yang lebih mengerti. Dia itu kepala PKBM

disini.” ( wawancara pada 26 Januari 2014 pukul 10.00 WIB di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA anak pria Tangerang )

Pernyataan tersebut diperkuat dengan penuturan salah satu tutor yang

mengajar di PKBM Istimewa, Neneng Sulastri S.pd. sebagai berikut : “ Saya

sih dulu masuk dan mengajar disini murni karna mau pengabdian, jadi saya

mengajukan diri untuk mengajar lalu disambut baik pihak lapas. Sudah 5

tahun sejak saya pengabdian disini sampai sekarang ini.” ( wawancara pada

15 September 2014 pukul 10.30 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Kelas

IIA anak pria Tangerang )

9393

Sebenarnya sudah ada aturan yang mengatur bahwa pendidikan

seorang pendidik semestinya sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

Dalam PKBM sendiri menerapkan aturan bahwa tutor yang mengajar

program kejar paket itu latar belakang pendidikannya haruslah minimal

lebih tinggi dari program yang diajarnya, misalnya bila dia mengajar paket

A maka minimal dia sudah lulus SMP, bila dia mengajar paket B maka

minimal dia sudah lulus SMU begitu pula bagi mereka yang mengajar paket

C maka minimal sudah pernah mengenyam pendidikan perguruan tinggi.

Namun aturan itu menurut hasil wawancara dengan Pak Gumelar

selaku Kasi SKB dan Kesetaraan, sudah ada Surat Keputusan Walikota

tahun 2014 yang mengatur bahwa tenaga pengajar sekarang minimal sudah

harus S1, untuk tutor yang mengajar PKBM pun sudah harus berlatar

belakang pendidikan S1 dan sesuai dengan kompetensinya. Mengenai

masalah ketidaksesuaian latar belakang pendidikan tutor yang mengajar di

PKBM Istimewa yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Anak

Pria Tangerang, berikut merupakan tanggapan dari Kasi SKB dan

Kesetaraan di Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Drs. Gumelar :

“Iya memang tutor yang mengajar di PKBM Istimewa itu kurang

tepat latar belakang pendidikannya padahal sudah ada peraturan

yang mengatur kalau guru dalam hal PKBM disebut tutor itu

seharusnya ya latar belakang pendidikannya guru tapi sejauh yang

mengajar itu umumnya sudah S1 ya dimaklumin dan masih dapat

diterima. Lagipula kami juga tidak bisa menyediakan tutor khusus

untuk mengajar disana, itu bukan wewenang kami.” ( wawancara

pada 9 Juni 2014 pukul 16.19 di Dinas Pendidikan Kota Tangerang)

9494

Hal senada juga dikatakan oleh Penilik PLS Kecamatan Tangerang,

Kota Tangerang, Purwanto, Spd. Sebagai berikut :

“ Di peraturannya memang seharusnya kan linier ijazahnya itu, jadi

harus sesuai kompetensinya tapi masih di maklumim sejauh ini

karena keterbatasan di dalamnya juga. Kita kasih mereka Diklat

biasanya sebulan 3 hari supaya para tutor yang kompetensinya

kurang tepat itu setidaknya punya basic dalam mengajar jadi tidak

mengalami kendala dalam sistem mengajarnya. Memang menyalahi

aturan tapi sejauh mengajarnya bisa ya tidak masalah.” (wawancara

pada 15 September pukul 11.00 WIB di UPTD Pendidikan Kota

Tangerang)

Berdasarkan hasil wawancara kepada para informan tersebut,

dalam dimensi delegasi dapat disimpulkan bahwa memang ada

ketidaksesuaian latar belakang pendidikan tutor yang mengajar di PKBM

Istimewa, namun sejauh ini ada pemakluman dari Dinas Pendidikan Kota

Tangerang, mengingat adanya keterbatasan tenaga pengajar di dalamnya.

Selama pelaksanaan programnya dapat berjalan, hal tersebut diperbolehkan

meski menyalahi aturan yang seharusnya. Berdasarkan informasi yang

belum lama ini peneliti dapatkan dari Bapak Gumelar pun sudah ada rencana

dalam pembuatan peraturan khusus yang mengatur pendidikan di dalam

Lapas agar ada pengecualian dalam sistem pendidikannya.

4.3.3. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban ialah siapa yang bertanggungjawab terhadap apa,

tanpa ada kesenjangan diantara sejumlah pertanggungjawaban. Dimensi ini

dapat diukur atau ditunjukkan dengan seberapa jauh atasan memahami

bahwa pertanggungjawaban dilaksanakan dalam rangka mencapai

tujuan.dalam penelitian ini peneliti mencoba menganalisis bentuk

9595

pertanggungjawaban PKBM terhadap Dinas Pendidikan dan Penilik selaku

pengawas PLS terhadap Dinas Pendidikan.

Setiap PKBM diharuskan memberikan laporan pelaksanaan kegiatan

setiap bulannya terhadap Dinas Pendidikan Kota Tangerang, tidak terkecuali

PKBM yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria

Tangerang. Berikut merupakan hasil kutipan wawancara terhadap Kepala

PKBM Istimewa, Sutari S.H.mengenai ada tidaknya laporan yang dilakukan

PKBM tersebut kepada Dinas Pendidikan : “Ada, setiap sebulan

sekali.”(wawancara pada 22 September 2014 pukul 10.30 WIB di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA anak pria Tangerang)

Hal yang senada juga dikatakan Penilik PLS Kecamatan Tangerang,

Kota Tangerang, Purwanto, Spd. Sebagai berikut :

“Seharusnya PKBM itu laporan lewat penilik dulu tapi sejauh ini

langsung ke Dinas Pendidikan. Selain masalah laporan bulanan juga

seharusnya PKBM memberikan proposal melewati penilik terlebih

dahulu selanjutnya penilik akan mensurvei lalu memberikan

rekomendasi ke Dinas Pendidikan Kota Tangerang apakah lembaga

tersebut layak atau tidak diberikan bantuan namun sejauh ini itu tidak

berjalan. PKBM biasanya langsung ke Dinas Pendidikan Kota

Tangerang memberikan proposalnya tanpa melalui penilik.”

(wawancara pada 1 September 2014 pukul 13.49 WIB di UPTD

Pendidikan Kota Tangerang )

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan adanya

ketidakjelasan dalam pertanggungjawaban antara PKBM terhadap Penilik.

Berdasarkan penuturan penilik, seharusnya ada laporan bulanan yang

diserahkan melalui penilik terlebih dahulu namun sejauh ini langsung ke

Dinas Pendidikan terlebih lagi berkaitan dengan proposal bantuan dana.

9696

Dengan demikian dapat disimpulkan dalam dimensi pertanggungjawaban ini

ada ketidakjelasan tentang siapa yang bertanggungjawab terhadap siapa.

4.3.4. Pengendalian

Pengendalian terkait dengan pengawasan yang dilakukan pihak yang

berwenang terhadap PKBM Istimewa, dalam hal ini pihak yang berwenang

ialah Dinas Pendidikan baik tingkat Provinsi maupun Kota, Penilik PLS.

Dikarenakan letak PKBM itu sendiri, maka Peniliknya ialah daerah tugas

Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang. Pengawasan suatu program kegiatan

diperlukan agar terjaminnya kesesuaian pelaksanaannya dengan aturan dan

standar yang telah ditetapkan sebelumnya, tak terkecuali PKBM yang terdapat

di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria Tangerang. Berikut

merupakan hasil kutipan wawancara dengan Kepala PKBM Istimewa

mengenai pengawasan yang dilakukan pemerintah : “ Ada, setiap tiga bulan

sekali. Jadi percaturwulan. Tapi kalau ada ujian nasional juga ada

pengawasan.” (wawancara pada 15 September 2014 pukul 10.00 WIB di

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA anak pria Tangerang)

Hal yang sama juga dikatakan oleh Kasi SKB dan Kesetaraan di Dinas

Pendidikan Kota Tangerang, Drs. Gumelar sebagai berikut : “Iya ada.

Pengawas untuk PLS biasa disebut penilik.” (wawancara pada 15 September

2014 pukul 14.46 di Dinas Pendidikan Kota Tangerang)

9797

Demikian halnya penuturan dari Penilik PLS Kecamatan Tangerang,

Kota Tangerang, Purwanto, Spd. Sebagai berikut :

“ Pengawasan dilakukan seminggu sekali. Yah seharusnya memang

dijadwalkan secara teratur antar pengawasan tiap-tiap PKBM

tersebut tapi karena kurangnya tenaga pengawas jadi sejauh ini mana

yang terjangkau dan memungkinkan yang diawasi.” (wawancara pada

15 September 2014 pukul 11.00 WIB di UPTD Pendidikan Kota

Tangerang)

Berdasarkan penuturan para informan tersebut, fungsi pengawasan

yang dilakukan Pemerintah dalam hal ini yang dilakukan Penilik PLS Kota

Tangerang berjalan sebagaimana mestinya, namun setiap pengawasan

terutama yang berkaitan dengan program pemerintah tentu mempunyai

kendalanya masing-masing. Namun berdasarkan penuturan dari Kasi SKB dan

Kesetaraan di Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Drs. Gumelar pengawasan

sejaih ini tidak ada kendala, berikut hasil kutipan wawancaranya : “ Sejauh ini

belum ada kendala, pelaksanaan pemantauan berjalan lancar-lancar saja.”

(wawancara pada 9 Juni 2014 pukul 16.19 WIB di Dinas Pendidikan Kota

Tangerang)

Lain halnya dengan yang dikatakan oleh Penilik PLS Kecamatan

Tangerang, Kota Tangerang, Purwanto, Spd. mengenai kendala dalam

pengawasan yang dilakukannya. Berikut merupakan kutipan hasil

wawancaranya :

“ Bila dibandingkan dengan pengawas sekolah tugas penilik lebih

sulit dikarenakan kalo pengawas sekolah kan alamat dan urusan

administrasinya sudah jelas dan rinci, berbeda dengan penilik. PLS

khususnya PKBM biasanya alamatnya sulit dicari dan sistem

administrasinya juga umumnya masih belum teratur. Ditambah lagi

kurangnya tenaga penilik, jadi tugas saya tambah berat.” (wawancara

9898

pada 1 September 2014 pukul 13.49 di UPTD Pendidikan Kota

Tangerang)

Setelah mendengar penuturan tersebut peneliti tergelitik untuk

menanyakan jumlah penilik seKota Tangerang sejauh ini dan jawaban yang

diperoleh pun cukup mengejutkan. Pertama-tama peneliti mewawancarai dari

Kasi SKB dan Kesetaraan di Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Drs.

Gumelar, berikut hasil kutipan wawancaranya : “ Sekarang jumlah 15 orang

sekota Tangerang. Seharusnya memang perkecamatan itu 3 orang karena PLS

ada 3 bidang yakni PAUD, PKBM dan lembaga kursus.” (wawancara pada 9

Juni pukul 16.19 WIB di Dinas Pendidikan Kota Tangerang)

Hal yang senada juga dikatakan oleh Penilik PLS Kecamatan

Tangerang, Kota Tangerang, Purwanto, Spd. berikut kutipan hasil

wawancaranya:

“ Sejauh ini penilik se Kota Tangerang jumlahnya 15, tadinya ada 21

tapi ada yang sudah diangkat menjadi Kasi sehingga jumlahnya

berkurang. Itu pun di peraturan seharusnya berjumlah 3 orang tiap

kecamatan. Karena ada tiga bidang yang harus diawasi yakni PAUD,

PKBM dan kursus. Kecamatan yang ada di Tangerang 13 jadi

harusnya 39 penilik.” (wawancara pada 1 September pukul 13.49 WIB

di UPTD Pendidikan Kota Tangerang)

Berdasarkan penuturan tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah

penilik di Kota Tangerang sangat jauh jumlahnya dari yang seharusnya,

sehingga tugas Penilik menjadi lebih berat dikarenakan kekurangan tenaga

penilik tersebut. Dengan demikian dalam dimensi pengendalian dapat

disimpulkan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan Pemerintah dalam hal

9999

ini penilik telah berjalan namun terdapat kendala dalam keterbatasan tenaga

penilik.

4.3.5. Efisiensi

Efisiensi merupakan penggunaan optimum dari sumber daya dan

pencapaian terhadap tingkat output yang direncanakan dengan biaya minimum

dalam suatu pelaksanaan program kegiatan, dalam hal ini pelaksanaan PKBM.

Seperti kita ketahui sebelumnya, sumber pendanaan progam PKBM

sebenarnya tidak seharusnya bergantung pada Pemerintah. Dikarenakan

PKBM merupakan prakarsa dari masyarakat sehingga sudah sepantasnya

pengelola PKBM lebih mandiri dan agresif lagi dalam mencari sumber

pendanaan lain guna menyokong pelaksanaan kegiatannya dibandingkan

dengan lembaga pendidikan formal.

Namun sumber pendanaan PKBM Istimewa nyatanya masih

mengandalkan bantuan dari Pemerintah, seperti penuturan Kepala PKBM

Istimewa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria Tangerang, Sutari,

S.H. sebagai berikut :

“ Sejauh ini kami sangat bergantung pada bantuan Pemerintah jadi

untuk masalah pendanaan terutama menyangkut pembayaran tutor

masih kurang, kan bantuan ga rutin. Belum lagi jumlah bantuan

transport tutor yang dibatasi jadi bantuan itu dibagi-

bagi.”(wawancara pada 22 September 2014 pukul 10.30 di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA anak pria Tangerang)

Berdasarkan penuturan tersebut dapat disimpulkan bahwa sejauh ini

PKBM Istimewa masih sangat bergantung pada bantuan Pemerintah,

kesibukan pengelola PKBM yang merangkap sebagai petugas Lapas juga

100100100

membuat PKBM tersebut kurang dapat secara mendiri mencari link bantuan

dalam pendanaan. Padahal bantuan Pemerintah sifatnya bukan untuk

menyokong namun hanya sekedar membantu PKBM saja, seperti penuturan

dari Kasi SKB dan Kesetaraan di Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Drs.

Gumelar sebagai berikut :

“ Memang ada bantuan dari Pemerintah tapi sifatnya bukan untuk

menyokong sepenuhnya pelaksanaan PKBM, PKBM harus secara aktif

mencari sumber pandanaan lain. PKBM itu kan prakarsa masyarakat

jadi dananya ya ga bisa sepenuhnya mengandalkan dari Pemerintah.”

(wawancara pada 9 Juni 2014 pukul 16.19 WIB di Dinas Pendidikan

Kota Tangerang)

Ada upaya dalam mencari tambahan dalam pendanaan yang

dilakukan pengelola PKBM yaitu dengan menjual hasil keterampilan anak-

anak didik Lapas, berikut penuturan dari Kasi Pembinaan di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria Tangerang, M. Rizal Fuadi, Amd. IP,

S.H. ,M.si, Msi :

“Mengenai masalah kurangnya dana yang menyebabkan kurang

tersedianya tutor yang memadai itu, kami sudah mencoba

memanfaatkan keterampilan para anak didik Lapas untuk membuat

kerajinan dan menjualnya. ” (wawancara pada 26 Januari 2014 pukul

11.00 WIB di Dinas Pendidikan Kota Tangerang)

Namun menurut penuturan Kepala PKBM Istimewa di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria Tangerang, Sutari, S.H. hasil

penjualan kurang dapat diandalkan dalam membantu pendanaan, berikut

kutipan wawancaranya :

“ Memang ada pelatihan keterampilan disini bagi anak-anak, hasilnya

juga kami jual tapi hasilnya ya tidak banyak jadi kurang dapat

diandalkan. Lagian disini kan anak-anaknya juga keluar masuk nah

jadi kurang tetap sifatnya. ” (wawancara pada 22 September 2014

pukul 10.30 di Dinas Pendidikan Kota Tangerang)

101101101

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dengan demikian dalam

dimensi efisiensi dapat disimpulkan bahwa PKBM Istimewa masih

mengandalkan dana dari Pemerintah meski sudah ada upaya dalam

menambah pendanaan namun hasilnya tidak dapat diandalkan sepenuhnya

dalam menyokong pelaksanaan PKBM.

4.3.6. Koordinasi dan Peran Serta Lembaga Maupun Pihak Terkait

Pelaksanaan PKBM Istimewa

Dalam menjalankan suatu program terutama program yang dibuat

Pemerintah, tentu koordinasi sangat diperlukan. Tidak terkecuali dengan

PKBM Istimewa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria

Tangerang. Meski letaknya didalam Lapas, namun PKBM ini tetap

memerlukan koordinasi baik dengan pemerintah maupun pihak lain yang

dapat membantu pelaksanaan PKBM. Koordinasi sendiri dapat diwujudkan

melalui kerjasama maupun komunikasi yang baik antar pihak. Sejauh ini

PKBM Istimewa melaksanakan programnya dengan berkoordinasi dengan

Dinas Pendidikan Kota Tangerang dan penilik PKBM Kota Tangerang

dalam segi Pemerintah.

102102102

Berikut penuturan dari Kasi Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan

Kelas IIA Anak Pria Tangerang, M. Rizal Fuadi, Amd. IP, S.H. ,M.si, Msi

sebagai berikut:

“ Pemerintah pernah mengadakan pelatihan juga bagi para tutor

yang akan mengajar PKBM tapi tidak rutin dilakukan. Sedangkan

dalam hal pemberian bantuan dana memang PKBM Istimewa juga

merasakannya meskipun sifatnya juga tidak rutin. Selama ini yang

disayangkan dari pemerintah itu kurang adanya integrasi program

yang diberikan, jadi misalnya dalam memberikan suatu pelatihan

atau program biasanya kurang adanya keberlanjutan dalam

pelaksanaannya. Sehingga konsistensi dinas dalam memberikan

program dirasa kurang.” (wawancara pada 12 Januari 2014 pukul

09.00 WIB di Dinas Pendidikan Kota Tangerang)

Pernyataan yang tidak jauh berbeda juga dikatakan oleh Kepala PKBM

Istimewa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria Tangerang,

Sutari, S.H. sebagai berikut :

“Pemerintah memberikan bantuan dana meski sifatnya tidak rutin

dan ada pula pelatihan yang diadakan bagi tutor yang mengajar di

PKBM Istimewa ini. Sejauh ini ada pembinaan tutor,workshop tapi

selama ini belum rutin. Rencananya kedepannya akan rutin. Ada

juga bantuan ATK, buku paket, dan biaya transport untuk tutor

pertiga bulan juga dari Pemerintah.” (wawancara pada 26 Januari

2014 pukul 10.30 WIB di Dinas Pendidikan Kota Tangerang)

Sedangkan menurut penuturan Kasi SKB dan Kesetaraan di Dinas

Pendidikan Kota Tangerang, Drs. Gumelar sebagai berikut :

“Peran Pemerintah sejauh ini mengadakan pelatihan bagi para

tutor, ada juga bantuan dana yang diberikan pemerintah namun

tetap harus melewati prosedur dan persyaratan tertentu. Koordinasi

dari Dinas Pendidikan ke Lapas itu dalam pembelajaran seperti

kurikulum dan sebagianya, mengenai bantuan-bantuan, mengenai

manajerial dan kompetensi tutor, mengenai pendataan peserta ujian

serta pengawas baik pelaksanaan PKBM maupun Ujian Nasional

103103103

(UN). ” (wawancara pada 9 Juni 2014 pukul 16.19 WIB di Dinas

Pendidikan Kota Tangerang)

Hal yang sedikit berbeda dikatakan oleh Penilik PLS Kecamatan

Tangerang, Kota Tangerang, Purwanto, Spd. Sebagai berikut :

“Bentuk koordinasinya ya dalam bentuk laporan hasil pemantauan

ke Dinas Pendidikan Kota Tangerang. Kalau PKBM ya saya biasa

melakukan tinjauan ke sana tapi laporan PKBM sendiri biasanya

diserahkan lembaga langsung ke Dinas Pendidikan Kota Tangerang

tanpa melewati penilik lagi.” (wawancara pada 1 September 2014

pukul 13.49 WIB di UPTD Pendidikan Kota Tangerang)

Berdasarkan penuturan para informan tersebut diperoleh adanya

ketidakrutinan dalam hal bantuan dana yang diberikan Pemerintah kepada

PKBM Istimewa namun setelah peneliti melakukan wawancara kepada Kasi

SKB dan Kesetaraan di Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Drs. Gumelar

diperoleh informasi sebagai berikut :

“Hal tersebut dikarenakan adanya kuota dari Pemerintah terkait

pemberian bantuan dana terhadap PKBM, terlebih lagi jumlah

PKBM yang cukup banyak sehingga selain diseleksi secara ketat,

pemberian bantuan juga bergilir bagi mereka yang memenuhi

persyaratan.” (wawancara pada 9 Juni 2014 pukul 16.19 WIB di

Dinas Pendidikan Kota Tangerang)

Selain mengenai ketidakrutinan pemberian bantuan, dalam hal

pelatihan yang diadakan pemerintah bagi tutor yang mengajar di PKBM

juga dirasa kurang rutin pelaksanaannya dan integrasi program pendidikan

yang dilakukan Pemerintah juga kurang terintegritas dan sifatnya tidak

berkelanjutan, namun hal tersebut akan diperbaiki lagi dan kedepannya

direncanakan akan lebih rutin lagi. Belum lama ini pun saat peneliti hendak

104104104

menemui bapak Gumelar, ternyata belau sedang mengikuti diklat atau

pelatihan dan ternyata Kepala PKBM istimewa, Ibu Sutari pun

membenarkan adanya diklat tersebut, tepatnya pada tanggal 11 September

2014.

Dalam koordinasi selain berkaitan dengan bagaimana kerjasama antar

lembaga terkait dengan suatu program, juga berkaitan dengan sejauh mana

komunikasi yang baik tercipta antar lembaga tersebut. Adanya miss

komunikasi dapat menunjukkan adanya kurang koordinasi antar lembaga

tersebut. Adanya miss komunikasi terlihat dari adanya perbedaan

pernyataan dari hasil wawancara dengan Kasi SKB dan Kesetaraan di Dinas

Pendidikan Kota Tangerang, Drs. Gumelar diperoleh informasi sebagai

berikut : ”Pengawasan PKBM itu dilakukan dilakukan sebulan 8 kali.”

(wawancara pada 15 September 2014 pukul 14.46 di Dinas Pendidikan Kota

Tangerang)

Sedangkan berdasarkan penuturan dari Penilik PLS Kecamatan

Tangerang, Kota Tangerang, Purwanto, Spd. Sebagai berikut :

“ Pengawasan dilakukan seminggu sekali. Yah seharusnya memang

dijadwalkan secara teratur antar pengawasan tiap-tiap PKBM

tersebut tapi karena kurangnya tenaga pengawas jadi sejauh ini mana

yang terjangkau dan memungkinkan yang diawasi.” (wawancara pada

15 September 2014 pukul 11.00 WIB di UPTD Pendidikan Kota

Tangerang)

105105105

Berdasarkan hasil wawancara tersebut terlihat bahwa adanya

perbedaan pernyataan antara Kasi SKB dan Kesetaraan di Dinas Pendidikan

Kota Tangerang, Drs. Gumelar dengan Penilik PLS Kecamatan Tangerang,

Kota Tangerang, Purwanto, Spd. padahal keduanya saling terintegrasi dalam

pengawasan PKBM.

Pemerintah bukan satu-satunya yang terkait dalam pelaksanaan

PKBM Istimewa. PKBM Istimewa juga bekerjasama dengan pihak swasta

dan pihak lain seperti Perguruan Tinggi dan LSM ( Lembaga Swadaya

Masyarakat )

Berikut ialah kutipan wawancara dengan Kepala PKBM Istimewa

di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria Tangerang, Sutari, S.H. :

“Selain Pemerintah paling Perguruan Tinggi contohnya pengabdian

selama melakukan penelitian disini. Ada mahasiswa alumni Untirta

juga kemarin katanya mau pengabdian disini untuk bantu masalah

administratif tapi tidak ada kabar lagi sampai sekarang. Ada juga

bantuan dari swasta tapi udah lama sekali dan kurang berlanjut,

misalnya dari Telkom. Mereka ngasih fasilitas beberapa komputer

untuk anak-anak belajar. Ada juga Prudensial tapi mereka cuma

ngasih bimbingan konseling, pelatihan-pelatihan juga. Swasta

biasanya ngasihnya bukan dalam bentuk dana. ” (wawancara pada

22 September pukul 10.30 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Kelas

IIA Anak Pria Tangerang)

Sedikit berbeda dengan penuturan Kasi Pembinaan di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria Tangerang, M. Rizal Fuadi, Amd. IP,

S.H. ,M.si, Msi sebagai berikut: “ Selain Pemerintah, ada juga kerjasama

dengan swasta dalam bantuan dana, LSM dan Perguruan Tinggi juga suka

mengadakan pelatihan ” (wawancara pada 22 September 2014 pukul 13.00

WIB di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria Tangerang)

106106106

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa

tidak hanya Pemerintah yang berperan serta dalam pelaksanaan PKBM di

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria Tangerang, melainkan ada

pihak lain seperti LSM, Perguruan Tinggi dan pihak swasta. Dengan

demikian dalam dimensi koordinasi ini dapat disimpulkan bahwa sejauh ini

terdapat koordinasi antara PKBM Istimewa dengan Dinas Pendidikan Kota

Tangerang dan Penilik PLS namun sifatnya kurang terintegrasi dan

berkelanjutan meski kedepannya akan lebih ditingkatkan lagi. Selain

Pemerintah juga terdapat pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan PKBM

yakni LSM, Perguruan Tinggi dan pihak swasta.

4.3.7. Adaptasi

Adaptasi dapat diukur dengan sejauh mana PKBM dapat memecahkan

masalah yang menghambat pelaksanaan PKBM dan sejauh mana PKBM

dapat berinovasi dalam mencari sumber pendanaan untuk menunjang

pelaksanaan PKBM. Sejauh ini masalah yang dalam pelaksanaan PKBM

salah satunya dan yang paling dirasa menghambat kurang tersedianya tenaga

tutor yang memadai dan sesuai latar belakang pendidikannya.

Berikut hasil penuturan Kasi Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan

Kelas IIA Anak Pria Tangerang, M. Rizal Fuadi, Amd. IP, S.H. ,M.si, Msi :

“ Masalah yang hingga kini masih dialamin Pemasyarakatan Kelas IIA

Anak Pria Tangerang itu ya masalah kurangnya tutor. Jadi tutor disini

itu para sipir sendiri. Ada sih tenaga sukarela tapi jumlahnya dikit

sekali,tutor khusus juga cuma ada 2 itupun mengajar SMK. Kami

kurang dana untuk mengadakan tutor dari luar. Kalau masalah

fasilitas sarana prasarana sih sudah dapat dibilang memadai.”

107107107

(wawancara pada 22 September 2014 pukul 13.00 WIB di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria Tangerang)

Hal senada juga dikatakan oleh Kasubsi Bimaswat di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria Tangerang, Hendro Tri Tjahjadi, S.H.

sebagai berikut : “ Masalahnya kurang tutor terutama yang benar-benar

latar belakang pendidikannya itu guru. Disini tutornya ya para sipir kami

sendiri.” (wawancara pada 26 Januari 2014 pukul 10.00 WIB di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria Tangerang)

Pernyataan yang tidak berbeda juga dikatakan oleh Kepala PKBM

Istimewa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria Tangerang,

Sutari, S.H. sebagai berikut :

“Kurangnya tutor, disini kan tutornya para sipir jadi merangkap saja.

Saling bergantian kalo ada yang berhalangan. Ada sih tutor sukarela

tapi sedikit jumlahnya. Kurangnya sumberdaya finansial untuk

pengadaan tutor itu yang jadi penyebabnya.” (wawancara pada 23

Desember 2013 pukul 09.00 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Kelas

IIA Anak Pria Tangerang )

Menanggapi hal tersebut, Purawanto selaku Penilik PLS Kota

Tangerang mengatakan : “ Iya memang ada masalah tutor di Lembaga

Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Tangerang, yang mengajar ya sipir di sana

jadi tidak tepat. Mereka kurang dana untuk mengadakan tutor dari luar.” (

wawancara pada 1 September 2014 pukul 13.49 WIB di UPTD Pendidikan

Kota Tangerang)

108108108

Hal yang sedikit berbeda dikatakan oleh Kasi SKB dan Kesetaraan di

Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Drs. Gumelar sebagai berikut :

“Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria Tangerang

sekarang memang yang mengajar itu para sipir mereka sendiri

padahal sudah ada peraturan yang mengatakan tutor itu seharusnya

memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang

pendidikan yang diajarnya. Tapi karena keterbatasan dana ya mereka

tidak sanggup untuk harus mendatangkan tutor dari luar lapas. Selain

itu peraturan Lapas yang bisa dibilang ketat juga menghambat

pangadaan tutor, kan orang tidak bisa sembarangan keluar masuk

Lapas, ditambah lagi mindset orang-orang yang menganggap Lapas

itu tempat yang mengerikan jadi orang jarang pada mau.”

(wawancara pada 15 September 2014 pukul 14.46 WIB di Dinas

Pendidikan Kota Tangerang)

Namun berbeda dengan perkatakan Kepala PKBM Istimewa di

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria Tangerang, Sutari, S.H. yang

mengatakan hal sebagai berikut :

“Kami sangat terbuka kalau ada yang mau bantu-bantu ngajar disini

apalagi kalau emang dia mempunyai latar belakang pendidikan

keguruan, ada tutor disini yang gelarnya S.Pd juga mengajar disini

karena nanya-nanya di depan setelah dia tahu ada kekurangan tutor

jadi mau pengabdian disini, ya kami sambut dengan baik.”

(wawancara pada 22 September 2014 pukul 10.30 WIB di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria Tangerang )

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut, Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria Tangerang sebenarnya terbuka

dengan adanya bantuan dari luar terutama menyangkut tutor, mereka

menyambut baik terlebih lagi bila mereka yang benar-benar niat untuk

pengabdian. Masalah mengenai tutor sebenarnya salah satu penyebabnya

ialah adanya keterbatasan dalam dana yang dimiliki oleh PKBM Istimewa,

sehingga mereka tidak dapat mendatangkan tutor dari luar.

109109109

PKBM Istimewa kurang dapat memberikan honor bagi mereka

yang hendak mengajar di dalamnya. Seperti yang sebelumnya dibahas

mengenai kebergantungan PKBM akan adanya bantuan dari Pemerintah,

PKBM Istimewa dapat dikatakan kurang berupaya dalam mencari

tambahan dana selain dari bantuan Pemerintah.

Berikut merupakan hasil kutipan wawancara yang peneliti lakukan

dengan Kepala PKBM Istimewa, Sutari S.H. :

“Memang ada bantuan dari swasta tapi mereka selama ini kan

biasanya ga berbentuk bantuan dana. Saya mau nyari link bantuan

dana lain juga ga sempet, maklum saya disini merengkap jadi udah

ribet ngurusin disini. Kalau mau keluar harus jelas soalnya disini

perlu ijin, ga bisa sembarangan keluar masuk.” (wawancara pada 22

September 2014 pukul 10.30 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Kelas

IIA Anak Pria Tangerang)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dalam dimensi adaptasi dapat

disimpulkan bahwa pengelola PKBM, khususnya Kepala PKBM dapat

dikatakan kurang berupaya dalam memecahkan masalah, terutama dalam hal

masalah keterbatasan dana yang menyebabkan kekurangan tenaga pengajar.

Kesibukan pengelola sendiri dalam menjalankan tugasnya sebagai petugas

Lapas sekaligus pengelola PKBM membuatnya kesulitan dalam meluangkan

waktu dalam mencari sumber pandanaan lain.

4.3.8. Sistem Sosial dan Hubungan Perorangan

Sistem sosial dan hubungan perorangan sangat penting dalam

pelaksanaan program. Hal tersebut terkait dengan kondisi di dalam

lembaga penyelenggara program kegiatan, sehingga faktor intern yang

baik sangat dapat menunjang pelaksanaan program itu sendiri. Namun

110110110

setiap program umumnya mempunyai faktor penghambat yang berasal dari

internal lembaga, seperti yang dikemukakan oleh Kepala PKBM Istimewa

di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria Tangerang, Sutari, S.H.

sebagai berikut :

“ Standar pendidikan disini sama dengan pendidikan diluar,

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria Tangerang induk

sekolahnya SMU 2 Tangerang. Kurikulum itu sama saja seperti

pendidikan diluar Lapas padahal kemampuan motorik andikpas itu

rendah, malah bisa disetarakan anak SLB.” (wawancara pada 23

Desember 2013 pukul 09.00 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Kelas

IIA Anak Pria Tangerang)

Hal senada juga dikatakan oleh tutor yang mengajar di dalam

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria Tangerang, Sumini

sebagai berikut :

“ Anak-anak disini itu kemampuan motoriknya rendah jadi agak sulit

menangkap pelajarannya ditambah lagi tutor yang mengajar juga

kebanyakan bukan sesuai latar belakangnya jadi otomatis kurang dari

hati jadi tambah sulit.” (wawancara pada 23 Desember 2013 pukul

08.30 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria

Tangerang)

Selain Sumini, tutor lain yang mangajar namun berbeda dengan

Sumini yang memiliki latar belakang pendidikan yang tidak sesuai,

peneliti mewawancarai salah satu tutor yang memiliki latar belakang

pendidikan guru yakni Neneng Sulastri, S.pd. Penuturan beliau juga tidak

berbeda, yakni sebagai berikut :

“ Fasilitas pendidikan disini sudah baik bahkan kalau dibandingkan

dengan sekolah-sekolah diluar yang letaknya dipelosok Kabupaten,

jelas lebih baik disini, hanya saja disini anak didiknya kurang

beretika dan kemampuan motoriknya juga rendah. Maklum

kebanyakan disini terjerumus narkoba jadi kemampuan otaknya

menurun.“ (wawancara pada 15 September 2014 pukul 10.30 WIB di

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria Tangerang)

111111111

Berdasarkan hasil penuturan para informan tersebut dapat

disimpulkan bahwa di dalam PKBM Istimewa yang terdapat di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria Tangerang terdapat faktor internal

yang menghambat pelaksanaan PKBM yakni kemampuan motorik anak

didik Lapas yang dapat dikatakan rendah namun bila dilihat dari fasilitas

sudah dapat dikatakan memadai.

Selain mengenai kemampuan motorik anak Lapas, kondisi internal

pelaksanaan PKBM juga dapat dilihat dari segi tingkat ketidakhadiran

pelaksana, dikarenakan pelaksana atau pengelola PKBM merupakan

tenaga pengajar juga maka peneliti menyamakan absensinya, berikut

merupakan keterangan dari beberapa anak didik yang mengikuti program

PKBM di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria Tangerang.

Berikut merupakan kutipan wawancara dengan anak didik bernama

Firman : “Disini kan yang ngajar petugas sipir juga jadi mereka jarang

ga datang, kalo berhalangan juga paling diganti sama yang lain pokoknya

ga pernah ga ada yang ngajar.” (wawancara pada 22 September 2014

pukul 14.00 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria

Tangerang)

Hal yang sama juga dikatakan anak didik lain bernama Fajri

sebagai berikut : “Paling kalo ga ada juga suka diganti sama sipir lain,

sama aja kok sipir-sipir juga.” (wawancara pada 22 September 2014

pukul 14.00 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria

Tangerang)

112112112

Tidak berbeda dengan penuturan anak didik lain bernama Sigit

sebagai berikut : “Kalo disini mah gurunya jarang ada yang ga datang,

kan gurunya juga sipir-sipir juga.” (wawancara pada 22 September 2014

pukul 14.00 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria

Tangerang)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa

absensi tenaga pengajar sekaligus pengelola PKBM dapat dikatakan sudah

baik, seandainya ada ketidakhadiran pun biasanya digantikan oleh petugas

Lapas yang lain sehingga pelaksanaan PKBM dalam hal ini proses

pembelajaran tidak terganggu.

Sehingga dalam dimensi sistem sosial dan hubungan perorangan

dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor internal yang menghambat

pelaksanaan PKBM di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria

Tangerang yakni rendahnya kemampuan motorik anak didik Lapas namun

apabila dilihat dari segi absensi tenaga pengajar sekaligus pengelola

PKBM dapat dikatakan sudah baik.

4.4. Pembahasan Hasil Penelitian

Dalam pembahasan ini peneliti akan membahas tentang fokus

penelitian, dimana berdasarkan teori kriteria efektivitas menurut Shaun

Tyson dan Tony Jackson (2000:233-235). Terdapat 8 variabel dalam teori

criteria ini, yaitu: Pengarahan, Delegasi, Pertanggungjawaban,

Pengendalian, Efesiensi, Koordinasi, Adaptasi dan Sistem sosial dan

hubungan perorangan.. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh

113113113

peneliti mengenai Efektivitas PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)

di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria Tangerang., untuk

pelaksanaannya secara umum masih kurang efektif, meski outputnya baik

namun terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat

dilihat pada 8 dimensi kriteria efektivitas menurut Shaun Tyson dan Tony

Jackson tersebut.

4.4.1. Pengarahan

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan para informan,

tujuan dari dirikannya PKBM khususnya yang terdapat di dalam

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria Tangerang ialah

memberikan pendidikan bagi anak Lapas yang memiliki keterbatasan

dalam meneruskan pendidikannya karena masa tahanan yang tidak

memungkinkan mereka menjalani pendidikan di luar selayaknya

anak pada umumnya, agar kelak saat mereka bebas dari hukuman

dapat mempunyai ijazah pendidikan akademik dan pengetahuan yang

tentunya dibutuhkan dalam meraih penghidupan yang layak.

Pencapaian tujuan PKBM yang dilaksanakan di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria Tangerang sejauh ini sudah

dapat dikatakan baik, hal tersebut dapat dilihat dari output yakni

tingkat kelulusan yang mencapai 100%. Sehingga berdasarkan hasil

wawancara tersebut dapat disimpulkan dari dimensi pengarahan ini,

pencapaian tujuan sudah dapat dikatakan baik. Hal ini dapat dilihat

dari tujuan awal dibentuknya PKBM itu sendiri sudah jelas dan

114114114

terwujud, selain itu output dari PKBM Istimewa yang terdapat di

dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria Tangerang

juga sudah baik.

4.4.2. Delegasi

Delegasi dapat ditunjukkan salah satunya ialah dengan

kesesuaian tenaga pengajar dengan pelaksanaan PKBM ( Pusat

Kegiatan Belajar Masyarakat ) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas

IIA Anak Pria Tangerang baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Sumber daya tutor memang dapat dikatakan kurang memadai, tutor

yang mengajar terpaksa merupakan petugas Lapas yang merangkap.

Sistem perekruitannya pun tidak sesuai dengan latar belakang

pendidikannya, melainkan hanya berdasarkan minat dan kemampuan

staff sekaligus disesuaikan dengan jadwal harian petugas tersebut.

Sebenarnya sudah ada aturan yang mengatur bahwa pendidikan

seorang pendidik semestinya sesuai dengan latar belakang

pendidikannya, namun sejauh ini ada unsur pemakluman dari Dinas

Pendidikan Kota Tangerang dan Penilik PLS.

Berdasarkan hasil wawancara kepada para informan, dalam

dimensi delegasi dapat disimpulkan bahwa memang ada

ketidaksesuaian latar belakang pendidikan tutor yang mengajar di

PKBM Istimewa, namun sejauh ini ada pemakluman dari Dinas

Pendidikan Kota Tangerang, mengingat adanya keterbatasan tenaga

pengajar di dalamnya. Selama pelaksanaan programnya dapat

115115115

berjalan, hal tersebut diperbolehkan meski menyalahi aturan yang

seharusnya. Berdasarkan informasi yang belum lama ini peneliti

dapatkan dari Bapak Gumelar pun sudah ada rencana dalam

pembuatan peraturan khusus yang mengatur pendidikan di dalam

Lapas agar ada pengecualian dalam sistem pendidikannya.

4.4.3. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban ialah siapa yang bertanggungjawab

terhadap apa, tanpa ada kesenjangan diantara sejumlah

pertanggungjawaban. Dimensi ini dapat diukur atau ditunjukkan

dengan seberapa jauh atasan memahami bahwa pertanggungjawaban

dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan.dalam penelitian ini

peneliti mencoba menganalisis bentuk pertanggungjawaban PKBM

terhadap Dinas Pendidikan dan Penilik selaku pengawas PLS

terhadap Dinas Pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan dapat

disimpulkan adanya ketidakjelasan dalam pertanggungjawaban

antara PKBM terhadap Penilik. Berdasarkan penuturan penilik,

seharusnya ada laporan bulanan yang diserahkan melalui penilik

terlebih dahulu namun sejauh ini langsung ke Dinas Pendidikan

terlebih lagi berkaitan dengan proposal bantuan dana. Dengan

demikian dapat disimpulkan dalam dimensi pertanggungjawaban ini

ada ketidakjelasan tentang siapa yang bertanggungjawab terhadap

siapa.

116116116

4.4.4. Pengendalian

Pengendalian terkait dengan pengawasan yang dilakukan

pihak yang berwenang terhadap PKBM Istimewa. Dalam penelitian

mengenai PKBM Istimewa ini, fungsi pengawasan yang dilakukan

Pemerintah dalam hal ini yang dilakukan Penilik PLS Kota

Tangerang berjalan sebagaimana mestinya, namun setiap

pengawasan terutama yang berkaitan dengan program pemerintah

tentu mempunyai kendalanya masing-masing. Dalam pengawasan

PLS di Kota Tangerang khususnya PKBM, berdasarkan penuturan

Penilik PLS Kota Tangerang terdapat kendala dalam keterbatasan

tenaga penilik.

4.4.5. Efesiensi

Efisiensi merupakan penggunaan optimum dari sumber daya

dan pencapaian terhadap tingkat output yang direncanakan dengan

biaya minimum dalam suatu pelaksanaan program kegiatan, dalam

hal ini pelaksanaan PKBM. Berdasarkan hasil wawancara dengan

para informan, dapat disimpulkan bahwa PKBM Istimewa masih

mengandalkan dana dari Pemerintah meski sudah ada upaya dalam

menambah pendanaan namun hasilnya tidak dapat diandalkan

sepenuhnya dalam menyokong pelaksanaan PKBM.

117117117

4.4.6. Koordinasi dan Peran Serta Lembaga Maupun Pihak

Terkait Pelaksanaan PKBM Istimewa

Koordinasi sendiri dapat diwujudkan melalui kerjasama

maupun komunikasi yang baik antar pihak. Sejauh ini PKBM

Istimewa melaksanakan programnya dengan berkoordinasi dengan

Dinas Pendidikan Kota Tangerang dan penilik PKBM Kota

Tangerang dalam segi Pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara

dengan para informan, dapat disimpulkan bahwa sejauh ini terdapat

koordinasi dari segi kerjasama antara PKBM Istimewa dengan Dinas

Pendidikan Kota Tangerang dan Penilik PLS namun sifatnya kurang

terintegrasi dan berkelanjutan meski kedepannya akan lebih

ditingkatkan lagi, sedangkan dari segi komunikasi terdapat adanya

miss komunikasi antara Dinas Pendidikan Kota Tangerang dan

Penilik PLS. Selain Pemerintah juga terdapat pihak lain yang terlibat

dalam pelaksanaan PKBM yakni LSM, Perguruan Tinggi dan pihak

swasta.

4.4.7. Adaptasi

Adaptasi dapat diukur dengan sejauh mana PKBM dapat

memecahkan masalah yang menghambat pelaksanaan PKBM dan

sejauh mana PKBM dapat berinovasi dalam mencari sumber

pendanaan untuk menunjang pelaksanaan PKBM. Berdasarkan hasil

wawancara, dapat disimpulkan bahwa pengelola PKBM, khususnya

Kepala PKBM dapat dikatakan kurang berupaya dalam memecahkan

118118118

masalah, terutama dalam hal masalah keterbatasan dana yang

menyebabkan kekurangan tenaga pengajar. Kesibukan pengelola

sendiri dalam menjalankan tugasnya sebagai petugas Lapas sekaligus

pengelola PKBM membuatnya kesulitan dalam meluangkan waktu

dalam mencari sumber pandanaan lain.

4.4.8. Sistem sosial dan hubungan perorangan

Sistem sosial dan hubungan perorangan terkait dengan

kondisi di dalam lembaga penyelenggara program kegiatan, setiap

program umumnya mempunyai faktor penghambat yang berasal dari

internal lembaga, tidak terkecuali dalam PKBM Istimewa.

Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti, dapat disimpulkan

bahwa terdapat faktor internal yang menghambat pelaksanaan

PKBM di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria Tangerang

yakni rendahnya kemampuan motorik anak didik Lapas namun

apabila dilihat dari segi absensi tenaga pengajar sekaligus pengelola

PKBM dapat dikatakan sudah baik.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini yakni bagaimana efektivitas

PKBM di Lembaga Pemasyarakatan IIA anak pria Tangerang, maka kesimpulan dari

penelitian ini ialah pelaksanaan PKBM di Lembaga Pemasyarakatan IIA anak pria

Tangerang kurang efektif. Kesimpulan tersebut diperoleh dari adanya temuan-temuan

lapangan yang disesuaikan dengan teori yang digunakan. Berikut ialah masalah yang

menunjukkan bahwa PKBM di Lembaga Pemasyarakatan IIA anak pria Tangerang

kurang efektif ;

1. Ketidaksesuaian latar belakang pendidikan tutor di PKBM Istimewa yang

terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria Tangerang. Hal

ini dikarenakan sistem perekruitan tutor PKBM tidak disesuaikan dengan

latar belakang pendidikannya

2. Adanya ketidakjelasan dalam pertanggungjawaban antara PKBM terhadap

Penilik, dikarenakan belum adanya aturan jelas yang mengatur hal tersebut.

3. Ketergantungan PKBM Istimewa terhadap bantuan dana dari Pemerintah.

Hal ini terlihat dari kurang inisiatifnya pengelola dalam mencari sumber

bantuan dana selain Pemerintah.

122

120120120

4. Koordinasi antara PKBM Istimewa dengan Dinas Pendidikan Kota

Tangerang kurang terintegrasi dan berkelanjutan serta adanya miss

komunikasi antara Penilik PLS dengan Dinas Pendidikan Kota Tangerang.

Namun bila dilihat berdasarkan kejelasan tujuan dan pencapaian tujuannya,

sejauh ini PKBM Istimewa yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan IIA anak pria

Tangerang sudah baik, yakni bertujuan untuk memberikan pendidikan bagi anak

Lapas yang memiliki keterbatasan dalam meneruskan pendidikannya karena masa

tahanan yang tidak memungkinkan mereka menjalani pendidikan diluar selayaknya

anak pada umumnya. Sedangkan pencapaian tujuannya pun sudah sesuai dan

memiliki output tingkat kelulusan sebesar 100%.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran yang dapat diberikan oleh peneliti

ialah sebagai berikut :

1. Sistem perekruitan tutor disesuaikan dengan standar tutor yang telah

ditetapkan Pemerintah, yakni sesuai dengan latar belakang

pendidikannya.

2. Perlu dibuatnya aturan yang jelas terkait teknis dalam

pertanggungjawaban pihak PKBM terhadap penilik, agar tidak terjadi

kesimpangsiuran mengenai pertanggungjawaban.

121121121

3. Pengelola harus memiliki inisiatif dalam upaya pencarian bantuan dana,

misalnya dengan aktif mengajukan proposal kepada pihak lain yang

dapat memberikan bantuan dana. Lembaga Pemasyarakatan IIA anak

pria Tangerang pun sebaiknya lebih fleksibel dalam memberikan ijin

pengelola khususnya Kepala PKBM dalam akses keluar masuk Lapas

demi mencari sumber pendanaan lain.

4. Koordinasi harus lebih ditingkatkan lagi dari segi integrasi maupun

keberlanjutannya seta perlu adanya komunikasi lebih intens antar pihak

terkait pelaksanaan PKBM khususnya antara Dinas Pendidikan dengan

penilik PLS agar miss komunikasi dapat dihindari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Gibson, dkk. 1987. Organisasi : Perilaku, Struktur, Proses, Edisi Kelima, Jilid 1,

Alih Bahasa Djarkasih, Erlangga, Jakarta.

Handayaningrat, Soewarno. 1996. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan

Manajemen. PT Gunung Agung, Jakarta.

Handoko, Hani T. 2003. Manajemen. BPFE-YOGYAKARTA, Yogyakarta.

Ibrahim Indrawijaya, Adam. 2010. Teori, Perilaku dan Budaya Organisasi. PT

Refika Aditama, Bandung.

Irawan, Prasetya. 2005. Materi Pokok Metodologi Penelitian Administrasi.

Jakarta. Universitas Terbuka

Kurniawan, Agung. 2005. Transformasi Pelayanan Publik.:

PEMBARUAN, Yogyakarta.

Lubis, Hari. S.B. dan Martani Husaini. 1987. Teori Organisasi (Suatu Pendekatan

Makro), Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia,

Jakarta.

Mahmudi. 2013. Manajemen Kinerja Sektor Publik, Sekolah Tinggi Ilmu

Manajemen YKPN, Yogyakarta.

Makmur. 2011. Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan, PT Refika

Aditama, Jakarta.

Robbins, Stephen P. 1994. Teori Organisasi Struktur, Desain dan Aplikasi. Arcan,

Jakarta.

xviii

Siagian, Sondang P. 1986. Bunga Rampai Managemen Modern. PT Gunung

Agung, Jakarta.

Sugiyono, 2011.Memahami Penelitian Kualitatif. CV. Alfabeta, Bandung.

Supriyono. 2000. Sistem Pengendalian Manajemen. Erlangga, Jakarta.

Steers, M Richard. 1985. Efektivitas Organisasi. Erlangga, Jakarta.

Tangkilisan, Nogi Hessel. 2005. Manajemen Publik. PT. Gramedia Widiasarana

Indonesia, Jakarta.

Tyson, Shaun dan Tony Jackson. 2000. Perilaku Organisasi. Andi and Pearson

Education Asia Pte Ltd, Yogyakarta.

Dokumen

PERMENDIKNAS No. 3 tahun 2013 tentang kriteria kelulusan.

PERMENDIKNAS No. 3 TAHUN 2008 Tentang Standar Proses Pendidikan

Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, Dan Program Paket C.

Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Tentang Petunjuk Penyaluran

Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal Program Paket A, Paket B,

Paket C Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tangerang Tahun 2014

Keputusan Kepala Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

tentang izin menyelenggarakan PKBM

Pedoman Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Dinas

Pendidikan Provinsi Banten 2012

Pedoman Standar Isi, Standar Proses, Dan Standar Sarana Prasarana Dinas

Pendidikan Provinsi Banten 2013

xix

Artikel yang diedit dalam suatu buku

Campbelt, Jhon P. 1997. On the Nature of Organizational Effectiveness. Dalam

P.S. Goodman, J.M. Pehnings, and Associetes, ed, New perspectives on

Organizational Effectiveness. San Fransisco. Jassey Bass.

Sumber lain

jurnal.unpad.ac.id

library.ikippgrismg.ac.id/docfiles/fulltext/8fbf416f62de7cf0.pdf

journal.unnes.ac.id

xx

116116116

LAMPIRAN

117117117

5. 9 Juni 2014 16.19 Dinas

Pendidikan Kota

Tangerang

- Wawancara

- Data PKBM seKota

Tangerang

- Buku pedoman standar isi,

proses dan standar sarana

prasarana sesuai dengan

standar nasional pendidikan

- Buku profil lembaga

pendidikan kesetaraan

- Buku petunjuk pelaksanaan

kalender pendidikan

kesetaraan

Gumelar

6. 1 September

2014

13.49 UPTD

Pendidikan Kota

Tangerang

- Wawancara

- PPT hasil Diklat Penilik

seBanten

- Format laporan hasil

pengawasan PKBM

Purwanto

7. 15

September

2014

10.00 Lembaga

Pemasyarakatan

IIA anak pria

- Wawancara - Cross check hasil wawancara

- Member check

Sutari

10.30 Neneng

4. 26 Januari 10.00 Lembaga - Wawancara

2014 10.30 Pemasyarakatan IIA anak pria

- Wawancara - Data anak didik Lapas

Tangerang - Buku bantuan

11.00

penyelenggaraan (BOP)

Paket B

- Surat ijin penyelenggaraan

PKBM Istimewa

- Wawancara

CATATAN LAPANGAN

No. Tanggal Waktu Tempat Hasil Informan

1.

23

Desember

2013

08.30 Lembaga

Pemasyarakatan

IIA anak pria

Tangerang

- Wawancara - Daftar tutor yang mengajar

di PKBM - Buku pedoman

penyelenggaraan PKBM - Profil PKBM Istimewa

Sumini

09.00

Sutari

2. 6 Januari

2014

09.00 Lembaga

Pemasyarakatan

IIA anak pria

Tangerang

- Wawancara - Struktur organisasi Lapas

Hendro

3. 12 Januari

2014

09.00 Lembaga

Pemasyarakatan

IIA anak pria

Tangerang

- Wawancara M. Rizal

Hendro

Sutari

M. Rizal

118118118

Tangerang

11.00 UPTD

Pendidikan Kota

Tangerang

Purwanto

14.46 Dinas

Pendidikan Kota

Tangerang

Gumelar

8. 22

September

2014

10.30 Lembaga

Pemasyarakatan

IIA anak pria

Tangerang

- Cross check hasil wawancara - Member check

Sutari

11.00 Hendro

13.00 - Wawancara

- Member check

M. Rizal

14.00 Anak

didik

lapas

119119119

Keterangan : Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di Lembaga Pemasyarakatan

kelas IIA anak pria Tangerang pada 28 Januari 2014

120120120

121121121

Keterangan : Hasil kerajinan tangan anak-anak didik di Lembaga

Pemasyarakatan kelas IIA anak pria Tangerang pada 28 Januari 2014

Keterangan : Proses pembelajaran PKBM di Lembaga Pemasyarakatan kelas

IIA anak pria Tangerang pada 28 Januari 2014

122122122

Keterangan : Peneliti dengan Kepala PKBM di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA anak

pria Tangerang, Ibu Sutari pada 3 November 2014

Keterangan : Peneliti dengan Kasi Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA anak

pria Tangerang, M. Rizal Fuadi pada 3 November 2014

123123123

Keterangan : Peneliti dengan salah satu tutor PKBM di Lembaga Pemasyarakatan kelas

IIA anak pria Tangerang, Neneng Sulastri pada 3 November 2014

Keterangan : Peneliti dengan Kasubsi Bimaswat di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA

anak pria Tangerang, Hendro Tri Tjahjadi pada 3 November 2014

124124124

Keterangan : Peneliti dengan Kasubsi Bimaswat dan salah satu anak didik di Lembaga

Pemasyarakatan kelas IIA anak pria Tangerang pada 3 November 2014

Keterangan : Peneliti dengan Penilik PLS Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang,

Purwanto di UPTD Pendidikan Kota Tangerang pada pada 3 November 2014