FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET …/Kajian... · persidangan yang memberi petunjuk...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

KAJIAN PENGGUNAAN ALAT BUKTI PETUNJUK OLEH

PENUNTUT UMUM DALAM PROSES PEMBUKTIAN YANG

DIGUNAKAN HAKIM SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN

MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK PIDANA

PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK

DI BAWAH UMUR

(STUDI KASUS DALAM PUTUSAN NO.10/Pid.B/2011/PN.Bi)

Penulisan Hukum

( Skripsi )

Disusun dan Diajukan Untuk

Melengkapi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1

dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta

Oleh

HENDY SETYA NUGRAHA

E1107161

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2011


commit to user

ii


commit to user

iii


commit to user

iv

PERNYATAAN

Nama : HENDY SETYA NUGRAHA

NIM : E1107161

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:

KAJIAN PENGGUNAAN ALAT BUKTI PETUNJUK OLEH PENUNTUT

UMUM DALAM PROSES PEMBUKTIAN YANG DIGUNAKAN HAKIM

SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN MENJATUHKAN PUTUSAN

TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI BAWAH

UMUR (STUDI KASUS DALAM PUTUSAN NO.10/Pid.B/2011/PN.Bi)

adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan

hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia

menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan

gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 12 Desember 2011

Yang membuat pernyataan

HENDY SETYA NUGRAHA

NIM. E1107161


commit to user

v

ABSTRAK

Hendy Setya Nugraha. E1107161. 2011. KAJIAN PENGGUNAAN ALAT BUKTI PETUNJUK OLEH PENUNTUT UMUM DALAM PROSES PEMBUKTIAN YANG DIGUNAKAN HAKIM SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS DALAM PUTUSAN NO.10/Pid.B/2011/PN.Bi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana penggunaan alat bukti petunjuk oleh penuntut umum dalam proses pembuktian yang digunakan hakim sebagai dasar pertimbangan menjatuhkan putusan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur dalam putusan No.10/Pid.B/2011/PN.Bi dan apa alasan hakim menggunakan alat bukti petunjuk sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur dalam putusan No.10/Pid.B/2011/PN.Bi

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan Undang-Undang. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer berupa Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Putusan Pengadilan Nomor :10/Pid.B/2011/PN.Bi. Sumber bahan hukum sekunder berupa buku-buku, karya ilmiah, makalah, artikel, sumber dari internet yang terkait, dan sumber bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum. Teknis analisis bahan hukum adalah dengan menggunakan analisis deduksi yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum terhadap permasalahan kongkret yang dihadapi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan yaitu pertama penggunaan alat bukti petunjuk diperoleh dari keterangan saksi di depan persidangan yang memberi petunjuk terjadinya tindak pidana perkosaan, keterangan surat yaitu visum et repertum yang menyebutkan korban benar-benar telah disetubuhi, dan keterangan terdakwa sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan, kedua mengenai alasan hakim menggunakan alat bukti petunjuk sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Kata Kunci: Alat Bukti Petunjuk, Pembuktian, Tindak Pidana Persetubuhan


commit to user

vi

ABSTRACT

Hendy Setya Nugraha. E1107161. 2011. THE STUDY OF HINT EVIDENCE DEVICE USING BY GENERAL PROSECUTOR IN AUTHENTICATION PROCESS USED BY THE JUDGE AS THE BASIS OF JUDGMENT TO PASS THE DECISION OF COPULATION CRIMINAL ACT TOWARD CHILD IN UNDER AGE (CASE STUDY ON THE VERDICT NUMBER 10/Pid.B/2011/PN.Bi) Faculty of Law Sebelas Maret University of Surakarta. The purpose of this study is to know how is the using of hint evidence device using by general prosecutor in authentication process used by the judge as the basis of judgment to pass the decision of copulation criminal act toward child in under age in verdict number 10/Pid.B/2011/PN.Bi and what is the judge motive in passing the decision of copulation criminal act toward child in under age in verdict number 10/Pid.B/2011/PN.Bi. This study is normative law study which has characteristic of perspective, by using case and law approach. The law matter type which used is primer law matter source in the form of Republic of Indonesia constitution 1945, law number 23 in the year of 2002 about child protection, criminal law book (KUHP), the court decision number: 10/Pid.B/2011/PN.Bi. the secondary law matter source in the form of books, scholarly paper, working paper, article, relevance source from internet, and tertiary law matter source in the form of Indonesian Big Dictionary or in Indonesia it is called Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), law dictionary. Technique for analyzing the law matter by using deduction analisis is drawing the conclusion from the general thing toward concrete problems. Based on the result of the research and the discussion, there are two conclusions, they are: the using of hint evidence device is gotten from witness explanation in the front of assembly which give the hint of ravishment criminal act, letter information about visum et repertum which mention the victim has been copulated, and the accused explanation as the copulation criminal act agent, and second is about the judge motive. The judge uses the hint evidence device as the basis of the judgment in passing the decision of copulation criminal act toward the child in under age. Key words: hint evidence device, authentication, copulation criminal act.


commit to user

vii

MOTTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari

suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada

(Q.S Alam Nasyrah: 6-8)

Jika Allah menolong kamu,maka kamu tak ada orang yang dapat mengalahkan,dan jika Allah

membiarkan (tidak memberikan pertolongan),maka siapakah yang dapat menolong kamu

selain Allah ? Karena itu,hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal

(QS.Ali Imron : 160)

, kamu tidak pantas

untuk sukses

(Charles Barkley)

bukan dengan memperbaiki apa yang sudah terjadi melainkan menggapai ke arah

apa yang belum terjadi

(Kahlil Gibran)


commit to user

viii

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan sebagai wujud syukur, cinta, dan terima kasih

kepada :

1. Allah SWT Sang Pencipta Alam Semesta atas segala karunia, rahmat, dan nikmat yang

telah diberikan-Nya.

2. Nabi Muhammad S AW Rasulku, sebagai Uswatun Hasanah yang telah memberi suri

teladan bagi umatnya.

3. Ayahanda Nunus Setiyadi, S.H. dan ibunda Ninung Sri Swarni yang telah memberikan

kasih sayang yang tiada duanya kepada penulis.

4. Kakakku Hanif Setya Nugraha dan Adikku Eviana Setyadi

5. Seseorang yang telah setia mendampingiku, terima kasih telah melukiskan pelangi yang

indah di hidupku

6. Sahabat-sahabatku yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini dan juga untuk

kekompakan selama ini

7. Seluruh keluarga besarku atas perhatian dan dukungannya.


commit to user

ix

KATA PENGANTAR

` Segala puji dan syukur hanya milik Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan

berupa ilmu pengetahuan dan ijin-Nya, akhirnya penulis berhasil menyelesaikan

penulisan hukum dengan judul KAJIAN PENGGUNAAN ALAT BUKTI

PETUNJUK OLEH PENUNTUT UMUM DALAM PROSES

PEMBUKTIAN YANG DIGUNAKAN HAKIM SEBAGAI DASAR

PERTIMBANGAN MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK PIDANA

PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI

KASUS DALAM PUTUSAN NO.10/Pid.B/2011/PN.Bi) Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret. ini tepat sesuai waktu yang telah direncanakan.

Penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat untuk

memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas

Sebelas Maret Surakarta.. Tentunya selama penyusunan penulisan hukum ini,

maupun selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas

Maret, tidak sedikit bantuan yang penulis terima baik berupa materiil maupun

imateriil dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini ijinkan penulis menghaturkan

terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Prof. Dr. Hartiwiningsih. S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan ijin dan kesempatan

kepada penulis untuk dapat melaksanakan Penulisan Hukum ini.

2. Bapak Dr. Hari Purwadi, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I yang telah

membantu dalam pemberian ijin dilakukannya penulisan ini.

3. Ibu T.H. Kusunaryatun, S.H. selaku Pembimbing Akademik Penulis yang

membantu penulis dengan memberikan nasehat-nasehat dan selalu

memberikan arahan dalam kegiatan kuliah.

4. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Acara.


commit to user

x

5. Bapak Bambang Santoso, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I Penulisan

Hukum penulis. Terima kasih atas kesabaran dalam membimbing dan

mengarahkan sehingga penulisan hukum (skripsi) ini dapat terselesaikan

dengan baik dan tepat waktu.

6. Bapak Muhammad Rustamaji, S.H., M.H. selaku Pembimbing II Penulisan

Hukum penulis serta yang telah membantu penulis dalam menyusun judul

penulisan hukum ini. Terima kasih atas kesabaran dalam membimbing dan

mengarahkan sehingga penulisan hukum (skripsi) ini dapat terselesaikan

dengan baik dan tepat waktu.

7. Bapak Harjono Pusponegoro, S.H., M.H. selaku Ketua Program

Nonreguler Fakultas Hukum UNS.

8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

atas segala dedikasinya yang telah membekali penulis dengan berbagai

ilmu pengetahuan selama masa kuliah terhadap seluruh mahasiswa

termasuk Penulis selama Penulis menempuh studi di Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

9. Seluruh Pimpinan serta staf Administrasi dan seluruh karyawan Fakultas

Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah banyak membantu segala

kepentingan Penulis selama Penulis menempuh studi di Fakultas Hukum

UNS Surakarta atas semua kemudahan, fasilitas serta kesempatan-

kesempatan yang telah diberikan.

10. Ayahanda Nunus Setyadi, S.H. dan Ibunda Ninung Sri Swarni yang

menjadi sumber inspirasi, kebanggaan dan pengabdian diri penulis. Terima

i kekuatan dan bekal

dalam menjalankan kehidupan ini, serta segenap pengertian, dukungan dan

kepercayaan yang telah engkau berikan.

11. Kakakku Hanif Setya Nugraha dan adikku Eviana Setyadi yang

memberikan dorongan atau semangat selama penulisan ini.


commit to user

xi

12. Seseorang yang telah setia mendampingiku, terima kasih telah melukiskan

pelangi yang indah di hidupku

13. Om Koco beserta keluarga yang selalu memotivasi dan memberikan

dukungan kepada penulis

14. Keluarga Besar penulis yang telah memberikan perhatian dan dukungan

baik moril maupun materiil kepada penulis.

15. Sahabat-sahabatku (Hengky, Adit, Herlan, Angga, Misbhakul, Dior, Restu,

Sinung, Andika Roma, Hendra, Latif, Andi dll). Terima kasih atas setiap

waktu yang kita habiskan bersama, dan semua pihak yang membantu

dalam penulisan hukum. Terima kasih untuk persahabatan kita selama ini,

terima kasih untuk bantuan, semangat, serta dukungan kalian. Semoga

Persahabatan ini tidak lekang oleh jarak dan waktu.

16. Totok, M.Bud, Gembul, Penyu, Pete,

Dysan, Arez Blandonk, Kodok, Pak Lus, Bang Thuz dll. Terima kasih

telah memberikan tawa dan canda selama penulis berada di rumah sehat.

17. Teman-teman angkatan 2007 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta yang tidak bisa disebutkan satu per-satu, tanpa kalian kuliahku

selama di Fakultas Hukum UNS tidak akan berwarna.

Penulis sadari bahwa Penulisan Hukum ini sangat jauh dari sempurna.

oleh sebab itu penulis sangat terbuka akan segala sumbang saran serta kritik yang

bersifat membangun dalam Penulisan Hukum ini dan kedepannya sangat

diperlukan dari para pembaca akan penulis terima dengan senang hati. Semoga

penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama untuk

penulisan, kalangan akademisi, praktisi serta masyarakat umum.

Surakarta, Desember 2011


commit to user

xii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ........................................................................................ i

HALAMAN PERSETUJUAN ......................................................................... ii

HALAMAN PENGESAHAN .......................................................................... iii

HALAMAN PERNYATAAN ......................................................................... iv

ABSTRAK ...................................................................................................... v

ABSTRACT ..................................................................................................... vi

HALAMAN MOTTO ...................................................................................... vii

HALAMAN PERSEMBAHAN ...................................................................... viii

KATA PENGANTAR ..................................................................................... ix

DAFTAR ISI .................................................................................................... xii

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ......................................................................... 1

B. Rumusan Masalah .................................................................... 5

C. Tujuan Penelitian ..................................................................... 5

D. Manfaat Penelitian ................................................................... 6

E. Metode Penelitian..................................................................... 7

F. Sistematika Penulisan Hukum ................................................. 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori......................................................................... 13

1. Tinjauan Tentang Alat Bukti Dan Sistem Pembuktian ...... 13

Hendy Setya Nugraha

E1107161


commit to user

xiii

a. ............................................................................... Alat

Bukti ............................................................................. 13

b. Sistem Pembuktian ....................................................... 18

c. Alat Bukti Petunjuk ...................................................... 20

2. Tinjauan Mengenai Tugas Dan Wewenang Penuntut

Umum.................................................................................. 23

a. Pengertian Penuntut Umum ......................................... 23

b. Tugas Dan Wewenang Penuntut Umum ...................... 24

3. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim .......................... 25

a. Pengertian Hakim ......................................................... 25

b. Pengertian Putusan ....................................................... 26

c. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan ............................ 30

4. T

injauan Mengenai Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap

Anak Di Bawah Umur........................................ 31

a. Pengertian Tindak Pidana ............................................ 31

b. Pengertian Persetubuhan .............................................. 32

c. Pengertian Anak Di Bawah Umur ............................... 34

B. Kerangka Pemikiran ................................................................. 38

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian ........................................................................ 40

1. Deskripsi Kasus .................................................................. 40

2. Identitas Terdakwa ............................................................. 41

3. Dakwaan Penuntut Umum ................................................. 42

4. Tuntutan Penuntut Umum .................................................. 53

5. Putusan Hakim ................................................................... 54

B. Pembahasan .............................................................................. 55

1. ..................................................................................... A

nalisis Penggunaan Alat Bukti Petunjuk Oleh Penuntut

Umum Dalam Proses Pembuktian Yang Digunakan Hakim

Sebagai Dasar Pertimbangan Menjatuhkan Putusan Tindak


commit to user

xiv

Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur

Dalam Putusan No.10/Pid.B/2011/PN.Bi. ........................... 55

2. ..................................................................................... A

nalisis Alasan Hakim Menggunakan Alat Bukti Petunjuk

Sebagai Dasar Pertimbangan Dalam Menjatuhkan Putusan

Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah

Umur Dalam Putuan No.10/Pid.B/2011/PN.Bi ................... 63

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan ................................................................................... 66

B. Saran-Saran............................................................................... 67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


commit to user

xv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skematik Kerangka Pemikiran ....................................................... 38

Gambar 2. Skematik Penggunaan Alat Bukti Petunjuk..................................... 57


commit to user

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu institusi penegak hukum yang mempunyai kedudukan yang

sentral dan peranan strategis adalah Kejaksaan. Kejaksaan menjadi filter antara

proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan. Keberadaan Penuntut

Umum yang mempunyai kewenangan dalam penuntutan dan Jaksa dalam

pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap serta

wewenang lain berdasarkan undang-undang diharapkan mampu menjalankan

tugasnya secara profesional dan berdedikasi menciptakan keadilan dalam

penegakan hukum.

Salah satu kasus tindak pidana yang cukup menarik perhatian penulis

adalah kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang

diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Boyolali dalam Putusan Nomor

10/Pid.B/2011/PN.Bi dengan Terdakwa Amir Nur Aprianto Bin Slamet Partoyo,

dalam putusan tersebut terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal

81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

dan Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Kejahatan di bawah umur. Dan dalam

hal ini Hakim Menyatakan bahwa yang terbukti adalah Pasal 81 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan

bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya dan orang lain

dan diancam dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

Mencermati terhadap tindak pidana yang dibahas di atas, tindak pidana

membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya dan orang lain merupakan

bentuk baru dari kejahatan persetubuhan, dengan berlakunya Undang-Undang

Perlindungan Anak yakni seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun

mendapat pengaturan lebih khusus yakni dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal yang maju dari ketentuan Pasal


commit to user

2

81 ayat (1) gaja

melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan

-Undang Nomor 23 Tahun

2002, apabila korban adalah anak di bawah umur maka persetubuhan yang

dilakukan dengan cara tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk

dikonstruksikan sama dengan persetubuhan yang dilakukan dengan memaksa.

Melalui hukum acara pidana ini, maka bagi setiap individu yang

melakukan penyimpangan atau pelanggaran hukum, khususnya hukum pidana,

selanjutnya dapat diproses dalam suatu acara pemeriksaan di pengadilan, karena

menurut hukum acara pidana untuk membuktikan bersalah tidaknya seorang

terdakwa haruslah melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan (Darwan

Prinst,1998: 132). Dan untuk membuktikan benar tidaknya terdakwa melakukan

perbuatan yang didakwakan diperlukan adanya suatu pembuktian

Pembuktian memegang peranan yang sangat penting. Pada hakekatnya

pembuktian dimulai sejak diketahui adanya peristiwa hukum. Namun tidak semua

peristiwa hukum terdapat unsur-unsur pidana. Apabila terdapat unsur tindak

pidana (bukti permulaan telah terjadi tindak pidana) maka barulah proses tersebut

dimulai dengan mengadakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan

dan upaya hukum. Hukum acara pidana menganggap bahwa pembuktian

merupakan bagian yang sangat penting untuk menentukan nasib seorang

terdakwa. Bersalah atau tidaknya sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan

ditentukan dalam proses pembuktian.

Pembuktian merupakan hal yang penting dalam proses beracara dalam

persidangan, karena pembuktian memuat ketentuan yang berisi penggarisan dan

pedoman tata cara yang di benarkan undang-undang untuk membuktikan

kesalahan yang di dakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan

ketentuan yang mengatur tentang dibenarkan undang-undang dan yang boleh

dipergunakan oleh hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Sehubungan

dengan hal tersebut, maka para hakim harus selalu berhati-hati, cermat, dan

matang dalam menilai serta mempertimbangkan masalah pembuktian. Hakim

harus menilai sampai dimana batas minimum kekuatan pembuktian dari setiap


commit to user

3

alat bukti yang disebut dalam pasal 184 KUHAP (M. Yahya Harahap, 2008:

273).

Sementara itu, hakim mempunyai kebebasan tersendiri dalam memberikan

hukuman terhadap setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap pelaku tindak

pidana. Meskipun tindak pidananya sama, bukan berarti hukuman yang akan

diterima sama pula. Hal demikian dikarenakan hakim mempunyai keyakinan dan

pendapat yang berbeda-beda. Apabila dalam suatu kasus yang diajukan di

persidangan dan hakim tidak menemukan hukumnya dalam peraturan perundang-

undangan, maka hakim wajib mencari hukumnya sendiri. Hakim tidak boleh

mencari-cari kasus agar diselesaikan dipersidangan karena hakim harus bersikap

pasif dalam hal ini.

Keyakinan hakim dimaksud dapat dicermati pada Pasal 183 KUHAP

berbunyi sebagai berikut;

apabila sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang benar-benar

Menurut Oemar Seno Aji, sebagai seorang hakim dalam memberikan

putusan kemungkinan di pengaruhi oleh beberapa hal, seperti pengaruh dari faktor

agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, moral, dan sebagainya. Oleh karena itu

dapat dimungkinkan adanya perbedaan putusan atas kasus yang sama. Pada

dasarnya hal tersebut lebih di sebabkan oleh adanya perbedaan cara pandang

sehingga mempengaruhi pertimbangan hakim dalam meberikan putusan (Oemar

Seno Aji, 1984: 12).

Dalam menjatuhkan pidana terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan

oleh pelaku tindak pidana, hakim harus berpegang minimal pada dua alat bukti

yang sah, hakim memeroleh keyakinan bahwa perbuatan itu benar-benar terjadi.

Hal tersebut juga di sampaikan oleh Karim Nasution yang mengatakan bahwa jika

hakim atas dasar alat-alat bukti yang sah telah yakin bahwa menurut pengalaman

dan keadaan telah dapat diterima, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi

dan terdakwa dalam hal tersebut bersalah, maka terdapatlah bukti yang sempurna,

yaitu bukti yang sah dan meyakinkan (Nasution Karim, 1975: 71).


commit to user

4

Oleh sebab itu dapat dipahami betapa pentingnya alat bukti dalam

persidangan untuk menentukan apakah seseorang itu dapat di jatuhi hukuman atau

bebas dari apa yang di tuduhkan kepadanya. Dalam setiap perkara atau tindak

pidana yang di ajukan ke pengadilan harus di sertai alat bukti yang sah. Alat bukti

adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan perbuatan, yang

mengkondisikan dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan

pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran suatu tindak

pidana yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh

terdakwa (Hari Sasongko & Lili Rosita, 2003: 11).

Alat-alat yang dapat di jadikan bukti dalam suatu perkara atau tindak

pidana yang di ajukan di persidangan telah di atur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu

: 1) Keterangan saksi 2) Keterangan ahli 3) Surat 4) Petunjuk 5) Keterangan

terdakwa 1) KUHAP memberi

yang kerena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun

dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak

pidana dan

Alat bukti petunjuk baru benar-benar digunakan penuntut umum sebagai

dasar pembuatan tuntutan apabila batas minimum pembuktian belum tercapai.

Apabila dalam beberapa alat bukti yang di hadirkan dalam persidangan kurang

memenuhi persyaratan untuk membuktikan kesalahan terdakwa maka untuk

memperkuatnya digunakan alat bukti petunjuk. Biasanya pembuktian dalam

perkara persetubuhan adalah salah satu dari beberapa perkara yang menggunakan

alat bukti petunjuk dalam pembuktiannya. Di dalam pembuktian kasus-kasus

persetubuhan, penuntut umum sering mengalami kesulitan karena tidak ada saksi

selain pelaku dan korban persetubuhan itu sendiri, meskipun demikian upaya

pembuktian oleh penuntut umum berkaitan dengan korban persetubuhan harus

tetap diikuti dengan bukti-bukti terdapatnya tanda-tanda kekerasan, seperti luka

pada bagian tubuh tertentu dari korban atau justru dari pelaku.


commit to user

5

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan di atas, maka Penulis

tertarik untuk menyusun penulisan hukum dengan judul KAJIAN

PENGGUNAAN ALAT BUKTI PETUNJUK OLEH PENUNTUT UMUM

DALAM PROSES PEMBUKTIAN YANG DIGUNAKAN HAKIM

SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN MENJATUHKAN PUTUSAN

TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI BAWAH

UMUR (STUDI KASUS DALAM PUTUSAN NOMOR 10/Pid.B/2011/PN.Bi)

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dibuat dengan tujuan untuk memecahkan masalah pokok

yang timbul secara jelas dan sistematis. Perumusan masalah dimaksudkan untuk

lebih menegaskan masalah yang akan diteliti, sehingga dapat ditentukan suatu

pemecahan masalah yang tepat dan mencapai tujuan atau sasaran yang

dikehendaki.

Rumusan masalah juga dibuat untuk mempermudah langkah masalah

penulis dalam menyusun bahan hukum. Adapun rumusan masalah dalam

penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penggunaan alat bukti petunjuk oleh penuntut umum dalam proses

pembuktian yang digunakan hakim sebagai dasar pertimbangan menjatuhkan

putusan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur dalam putusan

No.10/Pid.B/2011/PN.Bi?

2. Apa yang menjadi alasan Hakim menggunakan alat bukti petunjuk sebagai

dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan tindak pidana persetubuhan

terhadap anak di bawah umur dalam putusan No.10/Pid.B/2011/PN.Bi?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas yang

hendak dicapai. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai

dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam

penelitian ini adalah:

1. Tujuan Obyektif


commit to user

6

a. Untuk mengetahui penggunaan alat bukti petunjuk oleh penuntut

umum dalam proses pembuktian yang digunakan hakim sebagai dasar

pertimbangan menjatuhkan putusan tindak pidana persetubuhan

terhadap anak di bawah umur (studi kasus dalam putusan

No.10/Pid.B/2011/PN.Bi)

b. Untuk mengetahui alasan Hakim menggunakan alat bukti petunjuk

sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan tindak pidana

persetubuhan terhadap anak di bawah umur (studi kasus dalam putusan

No.10/Pid.B/2011/PN.Bi)?

2. Tujuan Subyektif

a. Untuk memperoleh bahan hukum dan informasi sebagai bahan utama

dalam menyusun karya ilmiah untuk memenuhi persyaratan yang

diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum

pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

b. Untuk menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan

pengalaman penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan

praktek lapangan hukum yang sangat berarti bagi penulis.

D. Manfaat Peneliぼan

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan

kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang

didapat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

a. Untuk memberi sumbangan pikiran dalam mengembangkan ilmu

pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

b. Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh selama

menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas

Maret Surakarta serta memberikan landasan untuk penelitian lebih

lanjut.


commit to user

7

2. Manfaat Praktis

a. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan

mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai

bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang

terkait dengan masalah yang diteliti.

c. Memberikan sebuah jawaban atas suatu permasalahan yang telah

diteliti.

E. Metode Penelitian

Metodelogis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis

berarti berdasarkan sistem, dan konsisten berarti tidak ada hal-hal yang

bertentangan dengan kerangka tertentu.

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum,

prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, guna menjawab isu yang

di hadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2006:35). Penelitian dapat dipercaya

kebenarannya apabila disusun dengan menggunakan suatu metode yang tepat

untuk memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang

bersangkutan.

Oleh karena itu, dalam suatu penelitian diperlukan suatu metode tertentu.

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum secara umum dapat dikategorikan menjadi penelitian

doktrinal dan penelitian non doktrinal. Dalam penelitian ini, penulis

menggunakan jenis penelitian doktrinal atau disebut juga penelitian hukum

normatif. Penelitian doktrinal adalah suatu penelitian hukum yang bersifat

preskriptif bukan deskriptif sebagaimana ilmu sosial dan ilmu alam (Peter

Mahmud Marzuki, 2006 : 33)

2. Sifat Penelitian

Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat

preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum


commit to user

8

mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai, keadilan, validitas aturan hukum,

konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan

ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-

rambu dalam melaksanakan aturan hukum (Peter Mahmud Marzuki

2006:22).

Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu dimaksudkan untuk

memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan.

Argumentasi disini dilakukan untuk memberikan perspektif atau penelitian

mengenai benar atau salah menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa

hukum dari hasil penelitian.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan

pendekatan tersebut, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai

aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah

pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan historis

(historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach),

pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conseptual

approach) (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 93).

Dari beberapa pendekatan tersebut, penelitian ini menggunakan

pendekatan kasus (case approach) yakni Kasus Persetubuhan terhadap

Anak di Bawah Umur dalam Putusan Pengadilan Negeri Boyolali No.

10/Pid.B/2011/PN.Bi. Peneliti memilih pendekatan kasus, karena menurut

penulis yang perlu dipahami dalam dalam menggunakan pendekatan kasus

ini adalah Ratio decidendi yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh

hakim untuk sampai kepada putusannya.

4. Jenis Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum adalah suatu keterangan atau fakta dari obyek yang

diteliti. Berkaitan dengan jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis

yang merupakan penelitian normatif, maka jenis bahan hukum yang


commit to user

9

digunakan dalam penelitian ini adalah jenis bahan hukum sekunder. Bahan

hukum sekunder didapat dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang

diperoleh secara tidak langsung, yaitu melalui bahan hukum yang

diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan yang terdiri dari dokumen-

dokumen, buku-buku literatur, himpunan peraturan perundang-undangan

yang saat ini berlaku, hasil penelitian yang berwujud laporan, bahan-bahan

dari internet maupun bentuk-bentuk lain yang berkaitan dengan masalah

penelitian.

5. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Sumber bahan hukum adalah tempat dimana penelitian ini

diperoleh. Sumber bahan dalam penelitian ini adalah sumber bahan

sekunder, yaitu tempat dimana diperoleh bahan sekunder yang digunakan

dalam penelitian ini, meliputi.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang bersifat autoritatif artinya

mempunyai otoritas (Peter Mahmud Marzuki, 2010: 141). Bahan-bahan

hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan

hakim. Yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian hukum ini

adalah:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindugan Anak

5) Putusan Pengadilan Boyolali dalam Putusan Kasus

No.10/Pid.B/2011/PN.Bi)

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang

bukan merupakan merupakan dokumen-dokumen resmi (Peter Mahmud

Marzuki, 2005: 141). Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari


commit to user

10

data yang akan digunakan di dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks

yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, artikel, internet, dan

sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Bahan hukum

Berdasarkan jenis penelitian yang merupakan penelitian normatif

maka untuk memeperoleh bahan hukum yang mendukung, kegiatan

pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan studi

kepustakaan (library research), yang mana studi pustaka ini dilaksanakan

dengan membaca dan mempelajari buku-buku literatur, surat kabar,

majalah, internet, peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang

terkait dengan permasalahan yang sesuai dengan dasar penyusunan

penulisan hukum ini.

6. Teknik Analisa Bahan hukum

Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan

metode deduksi. Dalam hal ini metode deduksi berpangkal dari pengajuan

premis mayor kemudian diajukan premis minor, dari kedua premis ini

kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion (Peter Mahmud

Marzuki, 2005:47). Sehingga dalam hal ini yang merupakan premis mayor

adalah aturan hukum ( Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

sedangkan premis minornya adalah fakta hukum (Putusan Pengadilan No.

10/Pid.B/2011/PN.Bi) dari kedua hal tersebut kemudian dapat ditarik suatu

konklusi guna mendapatkan jawaban atas rumusan masalah bagaimana

Penggunaan Alat Bukti Petunjuk oleh Penuntut Umum dalam Proses

Pembuktian yang digunakan Hakim sebagai Dasar Pertimbangan

menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak di

Bawah Umur.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk lebih mempermudah dalam melakukan pembahasan,

penganalisaan, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis

menyusun sistematika penulisan hukum ini sebagai berikut :


commit to user

11

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah,

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab yang kedua ini memuat dua sub bab, yaitu kerangka

teori dan kerangka pemikiran. Dalam kerangka teori penulis

uraikan tinjauan tentang pembuktian yang terdiri dari pengertian

dan tujuan pembuktian, sistem pembuktian, alat bukti dan

kekuatan pembuktian, tinjauan tentang pengertian penuntut

umum, tugas dan wewenang penuntut umum, tinjauan umum

tentang putusan hakim

serta tinjauan tentang tentang tindak pidana persetubuhan yang

terdiri dari pengertian tindak pidana, pengertian persetubuhan

dan mengenai anak di bawah umur.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis membahas dan menjawab permasalahan

yang telah ditentukan sebelumnya yaitu bagaimanakah

penggunaan alat bukti petunjuk oleh penuntut umum dalam

proses pembuktian yang digunakan hakim sebagai dasar

pertimbangan menjatuhkan putusan tindak pidana persetubuhan

terhadap anak di bawah umur (studi kasus dalam putusan

No.10/Pid.B/2011/PN.Bi) dan apa yang menjadi alasan hakim

dalam menggunakan alat bukti petunjuk sebagai dasar

pertimbangan dalam menjatuhkan putusan tindak pidana

persetubuhan terhadap anak di bawah umur (studi kasus dalam

putusan No.10/Pid.B/2011/PN.Bi)?

BAB IV : PENUTUP

Merupakan penutup yang menguraikan secara singkat tentang

kesimpulan akhir dari pembahasan dan jawaban atas rumusan


commit to user

12

permasalahan, dan diakhiri dengan saran-saran yang

didasarkan atas hasil keseluruhan penelitian

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


commit to user

13

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

a. Tinjauan Umum tentang Alat Bukti dan Sistem Pembuktian

1) Alat Bukti

Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai apa

yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1), adalah :

a) Keterangan saksi

Pengertian keterangan saksi terdapat pada Pasal 1 angka 27

KUHAP disebutkan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat

bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi

mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat

sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari

pengetahuanya itu. Sedangkan pengertian dari saksi seperti yang

telah disebutkan dalam Pasal 1 angk

yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan,

penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia

Pada umumnya alat bukti keterangan saksi merupakan alat

bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Hampir semua

pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan

keterangan saksi. Sekurang-kurangnya disamping pembuktian

dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian

dengan alat bukti keterangan saksi (M. Yahya Harahap, 2008: 286).

Dalam Pasal 185 ayat (5) KUHAP dinyatakan bahwa baik

pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja,

bukan merupakan keterangan saksi (Andi Hamzah, 2008: 260). Nilai

kekuatan pembuktian keterangan saksi tidak hanya dilihat dari unsur

pengucapan sumpah atau janji saja. Ada syarat yang harus melekat

pada keterangan itu supaya dapat mempunyai nilai sebagai alat bukti


commit to user

14

yang sah, mengenai sampai sejauh mana kekuatan pembuktian alat

pembuktian keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah, maupun

nilai kekuatan pembuktian keterangaan saksi dapat diikuti penjelasan

sebagai berikut:

(1) Mempunyai kekuatan pembuktian bebas;

(2) Nilai kekuatan pembuktianya tergantung pada penilaian hakim

(M. Yahya Harahap, 2008: 294-295).

Alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang bebas yang

tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

tidak menentukan sama sekali, tidak mengikat hakim. hakim bebas

menilai kekuatan atau kebenaran yang melekat pada keterangan itu,

dan dapat menerima atau menyingkirkannya.

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi. Kekecualian

menjadi saksi tercantum dalam Pasal 186 KUHAP berikut (Andi

Hamzah, 2008: 260-261).

(1) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke

bawah tersebut sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang

bersama-sama jadi terdakwa,

(2) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama saudara ibu atau

saudara bapak juga mereka mempunyai hubungan karena

perkawinan dan anak-anak terdakwa sampai derajat ketiga;

(3) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang

bersama-sama sebagai terdakwa.

b) Keterangan Ahli

Dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP telah disebutkan bahwa

keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang

memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk

membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan

pemeriksaan. Keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi,

tetapi sulit pula dibedakan dengan tegas. Di dalam peranannya

seorang ahli merangkap pula sebagai saksi. Isi keterangan seorang


commit to user

15

saksi dan ahli berbeda, keterangan seorang saksi mengenai apa yang

dialami saksi itu sendiri sedangkan keterangan seorang ahli ialah

mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada

dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal itu (Andi Hamzah,

2008: 274).

KUHAP membedakan keterangan seorang ahli dipersidangan

Mengenai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan ahli

pada prinsipnya yaitu tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian

yang mengikat dan menentukan. Dengan demikian nilai kekuatan

pembuktian keterangan ahli sama halnya dengan nilai kekuatan

pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan saksi.

c) Surat

Alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP. Menurut

ketentuan itu, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah

menurut undang-undang ialah (M. Yahya Harahap, 2008: 306),

yaitu:

(1) Surat yang dibuat atas sumpah jabatan;

(2) Atau surat yang dikaitkan dengan sumpah.

Kemudian dalam Pasal tersebut juga merinci mengenai bentuk-

bentuk alat bukti surat yang terdiri atas 4 (empat) ayat (Andi

Hamzah, 2008: 275), yaitu:

(1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh

pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya,

yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang

didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan

alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;

(2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang

termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya


commit to user

16

dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau

sesuatu keadaan;

(3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat

berdasarkan keahlianya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang

diminta secara resmi;

(4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya

dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Dalam hukum acara pidana sama sekali tidak mengatur

ketentuan yang khusus tentang nilai kekuatan pembuktian surat.

d) Petunjuk

Alat bukti petunjuk diatur dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP

yang memberikan definisi petunjuk adalah sebagai berikut:

adaan, yang karena

persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun

dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi

ayat (2) KUHAP menjelaskan bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh

dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

Dalam Pasal 188 ayat (3) KUHAP mengatakan bahwa

penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap

keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana,

setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan

keseksamaan berdasarkan hati nuraninya (Andi Hamzah, 2008: 277).

Adapun mengenai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk serupa

sifat dan kekuatannya dengan alat bukti lain, yaitu hanya mempunyai

317)


commit to user

17

e) Keterangan terdakwa

Pengertian keterangan terdakwa tercantum dalam Pasal 189

yang terdakwa nyatakan di persidangan tentang perbuatan yang ia

Penempatan alat bukti terdakwa pada urutan terakhir dalam

Pasal 184 ayat (1) KUHAP, merupakan salah satu alasan yang

dipergunakan untuk menempatkan proses pemeriksaan keterangan

terdakwa dilakukan belakangan sesudah pemeriksaan keterangan

saksi. Berdasarkan pada ketentuan pada Pasal 189 ayat (4) KUHAP

untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang

didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti

Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya

sendiri. Keterangan terdakwa saja seperti yang disebut diatas, tidak

cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan

yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat

bukti yang lain (C.S.T. Kansil, 1993: 237).

Jadi, menurut ketentuan pada Pasal 189 ayat (4) KUHAP

tersebut, bahwa keterangan seluruhnya dari terdakwa di muka hakim

untuk menjadi bukti yang sempurna harus disertai dengan

keterangan yang jelas tentang keadaan-keadaan, dimana peristiwa

pidana diperbuat, keterangan mana semua atau sebagian harus cocok

dengan keterangan si korban atau dengan bukti-bukti yang lain.

Meskipun tidak disebutkan dalam undang-undang, bahwa suatu

keterangan terdakwa hanya berharga apabila pengakuan itu

mengenai hal-hal yang terdakwa alami sendiri, seperti halnya dengan

kesaksiannya.


commit to user

18

2) Sistem Pembuktian

Beberapa teori sistem pembuktian pidana antara lain :

a) Conviction in time

Dalam teori sistem pembuktian conviction-intime menentukan

salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh

penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan

keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan

menyimpulkan keyakinanya, tidak menjadi masalah dalam sistem

ini. Keyakinan boleh disimpulkan dan diambil hakim dari alat-alat

bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga melalui

hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim dan langsung

menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa.

Hakim di dalam menjatuhkan putusan tidak terikat dengan alat

bukti yang ada. dari mana hakim menyimpulkan putusannya tidak

menjadi masalah. Ia hanya boleh menyimpulkan dari alat bukti yang

ada di dalam persidangan atau mengabaikan alat bukti yang ada di

persidangan (Hari Sasangka & Lili Rosita, 2003: 14).

Sistem ini diakui memang mengandung banyak kelemahan.

Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa

semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa di dukung alat bukti

yang cukup. Di dalam putusan hakim terkandung didalamnya suatu

kepercayaan yang terlalu besar kepada ketetapan kesan-kesan

perseorangan belaka dari seorang hakim. Sehingga pengawasan

terhadap putusan-putusan hakim seperti ini adalah sukar untuk

dilakukan oleh karena Badan Pengawas tidak mengetahui

pertimbangan-pertimbangan hakim yang melahirkan pendapat hakim

kearah putusan.

b) Conviction-raisonnee

Dalam teori conviction-raisonnee ini, keyakinan hakim tetap

memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya


commit to user

19

seorang terdakwa. Akan tetapi dalam sistem pembuktian ini, faktor

keyakinan hakim dibatasi. Dalam teori ini keyakinan hakim harus

didukung alasan-alasan dan suatu kesimpulan yang logis, yang tidak

didasarkan kepada undang-undang akan tetapi ketentuan-ketentuan

menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri

tentang pelaksanaan pembuktian yang dipergunakan hakim.

c) Pembuktian menurut undang-undang secara positif (Positief

wettelijk Stelsel)

Pembuktian menurut undang-undang secara positif adalah

merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem

pembuktian menurut keyakinan atau conviction intime. Dalam sistem

pembuktian ini keyakinan hakim tidak berperan menentukan salah

tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian

dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.

Sistem pembuktian ini benar-benar menuntut hakim suatu

kewajiban mencari dan menemukan kebenaran salah tidaknya

terdakwa sesuai dengan tatacara pembuktian dengan alat-alat bukti

yang ditentukan undang-undang. Dari semula pemeriksaan perkara,

hakim harus mengesampingkan faktor-faktor keyakinanya. Hakim

semata-mata berdiri tegak pada nilai pembuktian objektif tanpa

mencampuradukkan hasil pembuktian yang diperoleh dipersidangan

dengan unsur subyektif keyakinanya.

d) Pembuktian undang-undang secara Negatif (Negatief Wettelijk

Stelsel)

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif

merupakan teori antar sistem pembuktian menurut undang-undang

secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau

conviction in time. Sistem pembuktian menurut undang-undang

secara negatif merupakan suatu sistem keseimbangan antara kedua

sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrim. Dari

keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut undang-undang


commit to user

20

secara negatif menggabungkan ke dalam dirinya secara terpadu

sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif.

Di dalam sistem pembuktian ini untuk menentukan seseorang

terdakwa dinyatakan bersalah, apabila kesalahan yang didakwakan

kepadanya dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah menurut

Undang-Undang sekaligus keterbuktian kesalahan tadi dibarengi

pula dengan keyakinan hakim. Dalam menentukan salah atau

tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian Undang-

Undang secara negatif, terdapat dua komponen antara lain:

(1) Pembuktian harus dilakukan menurut ketentuan cara dan dengan

alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.

(2) Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas ketentuan

cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-

Undang.

Sistem Pembuktian menurut undang-undang secara negatif,

merupakan sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP (Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana), ketentuan itu diperjelas

dalam Pasal 183 KUHAP yang didalamnya mengandung maksud,

yaitu:

(1) Putusan pidana oleh hakim harus berdasarkan sekurang-

kurangnya dua alat bukti yang sah.

(2) Harus ada keyakinan hakim telah terjadinya tindak pidana,

bahwa terdakwa yang bersalah.

3) Alat Bukti Petunjuk

Alat Bukti petunjuk merupakan salah satu dari kelima alat bukti

yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP,

sedangkan untuk pengaturan lebih lanjut diatur dalam Pasal 188

KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut:

a) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keaadan, yang karena

persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun


commit to user

21

dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi

suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

b) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat

diperoleh dari: (1) Keterangan saksi; (2) Surat; (3) Keterangan

terdakwa.

c) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari surat petunjuk dalam setiap

keadan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana,

setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan

keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Apabila diperhatikan bahwa Pasal 188 ayat (1) KUHAP tersebut

mengandung maksud bahwa tidak ada kepastian yang mutlak bagi

terdakwa yang benar-benar telah bersalah melakukan perbuatan

sebagaimana yang didakwakan. Oleh karena itu perbuatan, kejadian atau

keadaan baru dianggap sebagai petunjuk apabila ada persesuaaian baik

antara satu dengan yang lain, maupun tindak pidana itu sendiri, yang

menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelaku

tindak pidana tersebut. Dengan alat bukti petunjuk dapat dinilai

mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah, selain itu alat bukti

petunjuk baru mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah apabila

ada persesuaian yang diperoleh dari keterangan saksi, surat dan

keterangan terdakwa sebagaimana pada Pasal 188 ayat (2) KUHAP.

Dalam menilai kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk, seorang

penuntut umum harus bersikap hati-hati dan teliti serta melakukan secara

cermat. Begitu pula dengan hakim, seorang hakim harus bersikap arif dan

bijaksana dalam menilai pembuktian, agar tidak terjadi anggapan bahwa

petunjuk itu merupakan pendapat pribadi maupun sangkaan atau rekaan

belaka.

Peranan alat bukti petunjuk sebagai pemegang kunci dapat tidaknya

terdakwa dijatuhi hukuman tidak dapat diabaikan dari alat-alat bukti lain,

misalnya alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat maupun dengan alat

bukti keterangan terdakwa. Oleh karena itu harus diperhatikan pula


commit to user

22

aturan-aturan atau dasar hukum dari keterangan saksi seperti yang

tercantum dalam Pasal 185 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut:

a) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di

sidang pengadilan.

b) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan

bahwa terdakwa bersalah terhadap ketentuan yang didakwakan

kepadanya.

c) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku

apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

d) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu

kejadian atau keaadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti

yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan

lainya sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu

kejadian atau keadaan tertentu.

e) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran

saja, bukan merupakan keterangan saksi.

f) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus

dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

(1) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya;

(2) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;

(3) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi

keterangan yang tertentu;

(4) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada

umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu

dipercaya.

g) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu

dengan yang lainya tidak merupakan alat bukti, namun apabila

keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah

dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah yang lain.

Di dalam Pasal 187 KUHAP, juga diatur mengenai alat bukti surat

sebagai pendukung alat bukti petunjuk yang sudah ada, antara lain:


commit to user

23

a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat boleh

pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang

memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar,

dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang

jelas dan tegas tentang keterangan itu;

b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan

atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk

dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang

diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasar

keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu hal atau sesuatu

keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;

d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi

dari alat pembuktian yang lain.

Sedangkan mengenai keterangan terdakwa sebagai pendamping alat

bukti petunjuk diatur dalam Pasal 189 KUHAP, yang berbunyi antara

lain:

a) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan dalam

sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui

sendiri atau ia alami sendiri.

b) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan

untuk membantu menemukan bukti disidang, asalkan keterangan itu

didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hak

yang didakwakan kepadanya.

c) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya

sendiri.

d) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia

bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya,

melainkan harus disertai sebagai alat bukti yang lain.


commit to user

24

b. Tinjauan Mengenai Tugas dan Wewenang Penuntut Umum

1) Pengertian Penuntut umum

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh

Undang-Undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta

wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Adapun

berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, penuntutan adalah

tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan

Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang yang diatur

dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan

diputus oleh Hakim di sidang pengadilan. Jaksa juga merupakan pejabat

fungsional yang mempunyai sifat keahlian secara teknis di dalam

organisasi Kejaksaan yang karena fungsinya tersebut memungkinkan

kelancaran pelaksanaan tugasnya.

Sedangkan penuntut umum sendiri menurut Pasal 13 KUHAP

adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini (KUHAP)

untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

2) Tugas dan Wewenang Penuntut Umum

Dalam Pasal 14 KUHAP diatur mengenai tugas dan wewenang

penuntut umum, antara lain:

a) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik

atau penyidik pembantu;

b) Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan

dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4),

dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan

dari penyidik;


commit to user

25

c) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan

lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya

dilimpahkan oleh penyidik;

d) Membuat surat dakwaan;

e) Melimpahkan perkara ke pengadilan;

f) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan

hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan,

baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada

sidang yang telah ditentukan;

g) Melakukan penuntutan;

h) Menutup perkara demi kepentingan hukum;

i) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab

sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-Undang ini;

j) Melaksanakan penetapan hakim.

c. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

1) Pengertian Hakim

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh

undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHAP). Adapun

tugas- tugas hakim diantaranya adalah :

a) Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap

perkara yang diajukan kepadanya.

b) Memberikan keterangan pertimbangan dan nasehat-nasehat tentang

soal-soal hukum kepada lembaga negara apabila diminta.

c) Sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti

dan memahami nilai-nilai hukum dalam masyarakat.

Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang hakim adalah :

a) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b) Jujur;

c) Merdeka;

d) Berani mengambil keputusan; dan


commit to user

26

e) Bebas dari pengaruh baik dari luar ataupun dari dalam.

Dalam menjalankan tugasnya, hakim memiliki kemerdekaan yang

dijamin dalam Udang-Undang. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14

Tahun 1970 me

kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi

2) Pengertian Putusan

Definisi putusan seperti yang disebutkan dalam KUHAP adalah

yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas daripada segala

tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-

undang

Indonesia dalam bukunya yang berjudul Peristilahan Hukum dalam

kesimpulan dari suatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan

semasak-m

Definisi lain dari putusan menurut kamus hukum adalah hasil suatu

pemeriksaan dari suatu perkara. Untuk dapat dilaksanakannya suatu

putusan, maka putusan terebut harus sah memenuhi unsur atau syarat

yang ditentukan.

3) Jenis putusan

Putusan hakim dibagi menjadi tiga macam, yakni:

a) Putusan bebas (Vryspraak)

Di dalam suatu persidangan pengadilan, seorang terdakwa

dibebaskan apabila ternyata perbuatannya yang tersebut dalam surat

dakwaan seluruhnya atau sebagian tidak terbukti, secara sah dan

meyakinkan ketiadaan terbukti ini ada dua macam:

(1) Ketiadaan alat bukti yang oleh undang-undang ditetapkan

sebagai minimum, yaitu adanya hanya pengakuan terdakwa

saja, tanpa dikuatkan oleh alat-alat bukti yang lain.


commit to user

27

(2) Minimum yang ditetapkan oleh undang-undang telah terpenuhi

yaitu adanya dua orang saksi atau lebih, akan tetapi hakim

tidak yakin akan kesalahan terdakwa ( M. Prodjomidjojo, 1982

: 130).

b) Putusan lepas (Van rechtvervolging)

Apabila suatu perbuatan yang dalam surat dakwaan itu

terbukti, tetapi tidak merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran

maka terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum. Hal ini

akan terjadi jika :

(1) Adanya kekeliruan dalam surat dakwaan, yakni apa yang

didakwakan tidak cocok dengan salah satu penyebutannya oleh

hukum pidana dari perbuatan yang diancam dengan hukuman

pidana

(2) Adanya hal-hal yang khusus, yang mengakibatkan terdakwa

tidak dijatuhi hukuman pidana menurut Pasal dalam KUHP,

yakni sakit karena jiwa (Pasal 44 KUHP), atau karena

menjalankan perintah jabatan (Pasal 51 KUHP).

(M.Prodjohamidjojo, 1982: 31)

c) Putusan pemidanaan (Veroldeling)

Seorang hakim akan menjatuhkan putusan-putusannya

apabila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dianggap

terbukti dan merupakan kejahatan tindak pidana (Pasal 193 ayat (1)

KUHAP). Akan tetapi jika putusan ini dikenakan pada anak berumur

16 tahun atau belum kawin, hakim masih punya leluasa untuk

memilih hukumnya. Menurut Pasal 45 KUHP, hakim leluasa untuk

memilih antara tiga macam tindakan terdakwa, yaitu :

(1) Menyerahkan terdakwa kembali

kepada orang tua atau wali.

(2) Memerintahkan terdakwa diserahkan

kepada pemerintah agar dipelihara, dalam tempat pendidikan

sampai berumur 18 tahun.


commit to user

28

(3) Menjatuhkan suatu hukuman pidana

kepada terdakwa.

Putusan hakim dapat dieksekusi bila putusan tersebut telah

mempunyai kekuatan hukum tetap, yang telah diterima oleh para

pihak yang bersangkutan. Putusan yang berupa penghukuman

terdakwa dapat berupa pidana seperti yang diatur dalam Pasal 10

KUHP, yaitu :

(1) Pidana Pokok, terdiri atas, a) Pidana

mati b) Pidana penjara c) Kurungan d) Denda

(2) Pidana Tambahan, terdiri atas, a)

Pencabutan hak-hak tertentu b) Perampasan barang-barang

tertentu c) Pengumuman putusan hakim.

Suatu putusan diberikan untuk memberikan pidana terhadap

seorang pelaku tindak pidana. Tujuan dari pidana dari waktu ke

waktu mengalami perkembangan. Dimulai dari yang paling tua

tujuan pidana adalah pembalasan (revenge). Pidana dijatuhkan atau

diberikan untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik

masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau yang menjadi

korban kejahatan.

Tujuan berikutnya adalah untuk penghapusan dosa

(evpiation) atau retribusi (retribution) yaitu melepaskan pelanggar

hukum dari perbuatan jahat atau menciptakan balans antara yang hak

dan batil. Tujuan yang dipandang sebagai tujuan yang berlaku

sekarang ialah variasi dari bentuk : penjeraan (deterrent), baik

ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka

yang mempunyai potensi menjadi jahat ; perlindungan kepada

masyarakat dari perbuatan jahat ; perbaikan atau reformasi kepada

penjahat.

Tujuan terakhir inilah yang menjadi tujuan paling populer

karena bukan saja bertujuan memperbaiki kondisi pemenjeraan tetapi


commit to user

29

juga mencari alternatif lain yang bukan bersifat pidana dalam

membina pelanggar hukum.

Tentang maksud penjatuhan pidana terdapat beberapa teori

yang mengemukakan mengapa suatu kejahatan dikenakan suatu

pidana antara lain :

(1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena seseorang

telah melakukan suatu tindak pidana. Pidana harus ada sebagai

suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan tindak

(Muladi, Barda

Nawawi A, 1998 :10-11).

(2) Teori Relatif

Menurut teori ini pidana dijatuhkan bukan semata-mata

untuk memberikan tuntutan absolut dari keadilan. Menurut

hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan

1998 :16). Dasar

pembenar adanya pidana menurut teori ini terletak pada

tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang melakukan

kejahatan seperti dalam teori absolut tetapi supaya orang

jangan melakukan kejahatan.

Harus ada tujuan yang lebih jauh daripada hanya

menjatuhkan pidana saja. Dengan demikian, teori ini juga

disebut dengan teori tujuan (doel-theorien). Tujuan ini harus

diarahkan untuk mencegah agar kejahatan yang dilakukan

tidak terulang lagi (prevensi).

Prevensi ada dua macam, yaitu prevensi khusus dan

prevensi umum. Dalam prevensi umum pidana dijatuhkan agar

orang tidak melakukan kejahatan yang sama. Dalam prevensi


commit to user

30

khusus, pidana dijatuhkan agar pelaku dari kejahatan tersebut

tidak mengulangi lagi perbuatannya.

(3) Teori Gabungan

Teori ini merupakan gabungan dari kedua teori yaitu

teori absolut dan teori relatif. Teori ini mendasarkan pidana

sebagai pembalasan dan mempertahankan tata tertib dalam

masyarakat yang diterapkan dengan cara pembinaan dengan

menitik beratkan pada salah satu unsur, tanpa menghilangkan

unsur lain maupun menitikberatkan pada semua unsur yang

ada.

terdapat perselisihan paham, tetapi mengenai faedah atau

Chazawi, 2002 :158). Teori ini tidak hanya sebagai

pembalasan atau prevensi, tetapi juga memperbaiki pelaku

kejahatan.

4) Pertimbangan Hakim dalam Putusan

Pertimbangan hakim dalam suatu putusan yang mengandung

penghukuman terdakwa, harus ditujukan kepada hal terbuktinya suatu

peristiwa pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Oleh sebab itu,

suatu tindak pidana selalu terdiri dari beberapa bagian yang merupakan

syarat perbuatan tersebut dapat dipidana, sehingga tiap-tiap bagian

tersebut harus ditinjau apakah perbuatan tersebut dapat dianggap nyata

telah terjadi. Hakim juga mempunyai pertimbangan-pertimbangan untuk

meringankan maupun memberatkan terdakwa.

Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan untuk meringankan

maupun memberatkan terdakwa. Fakta-fakta yang meringankan

merupakan refleksi sifat yang baik dari terdakwa dan fakta-fakta yang

memberatkan dinilai sebagai sifat yang jahat dari terdakwa.


commit to user

31

d. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di

Bawah Umur

1) Pengertian Mengenai Tindak Pidana

Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian tindak pidana adalah

-norma dalam 3 (tiga) bidang hukum lain, yaitu

hukum Perbahan Hukum, Hukum Ketata-negaraan dan Hukum Tata-

Usaha-Pemerintahan, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi

rjono Prodjodikoro, 2002: 1).

Menurut P.A.F. Lamintang (1997: 185), tindak pidana itu sebagai

suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja

ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat

dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang

telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang

larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu,

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh undang-undang

dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pidana pada barang siapa

yang melanggar larangan tersebut. Wadah tindak pidana ialah undang-

undang, baik berbentuk kodifikasi yakni KUHP dan di luar kodifikasi,

tersebar luas dalam berbagai peraturan perundang-undangan (Adami

Chazawi, 2002: 67).

Dalam kamus hukum tindak pidana merupakan setiap perbuatan

yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang

disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Suatu perbuatan agar dapat disebut sebagai tindak pidana harus

memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:


commit to user

32

a) Perbuatan yang dilarang;

b) Akibat dari perbuatan itu menjadi dasar alasan mengapa perbuatan

tersebut dilarang (dalam rumusan undang-undang);

c) Bersifat melanggar Hukum.

Pada pemutusan pemidanaanya kejahatan dipidana lebih berat

dibandingkan dengan pelanggaran. Prinsipnya suatu tindak pidana

terdapat sifat yang sama yakni wederrechtelijkheid (sifat melanggar

hukum), sehingga dapat dikatakan suatu tindak pidana tidak akan ada

tanpa adanya sifat yang melanggar hukum.

Kriteria untuk membedakan suatu golongan tindak pidana dengan

golongan tindak pidana lain terdapat pada kriterianya untuk membedakan

hal tersebut. KUHP membagi tindak pidana ke dalam 2 (dua) golongan

yaitu pelanggaran dan kejahatan. Hal ini disebabkan keduanya bersifat

kuantitatif yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan pidana lebih

berat dibandingkan dengan pelanggaran (Wirjono Prodjodikoro, 2002: 8).

2) Pengertian Persetubuhan

Yang disebut persetubuhan (coitus) adalah perpaduan antara 2

kelamin yang berlawanan jenisnya untuk memenuhi kebutuhan biologik,

yaitu kebutuhan seksual. Persetubuhan yang lengkap terdiri atas penetrasi

penis kedalam vagina, gesekan-gesekan penis terhadap vagina dan

ejakulasi. Menurut kalangan ahli hukum suatu persetubuhan tidak harus

diahkiri dengan ejakulasi. Bahkan penetrasi yang ringan, yaitu masuknya

kepala zakar diantara kedua bibir luar, sudah dapat dianggap sebagai

tindakan persetubuhan.

Persetubuhan sendiri dibedakan menjadi dua macam, yaitu

persetubuhan yang dilakukan secara legal dan persetubuhan yang

dilakukan secara tak legal. Persetubuhan terhadap wanita dianggap legal

jika wanita itu sudah cukup umur, tidak dalam ikatan perkawinan dengan

laki-laki lain dan dilakukan dengan izinnya atau persetujuannya.

Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, seorang wanita dianggap

cukup umur dalam soal persetubuhan jika ia sudah genap berumur 15


commit to user

33

tahun. Pada umur tersebut ia sudah dianggap mampu memahami resiko-

resikonya dan oleh karenanya ia dapat menentukan sendiri apakah ia

akan menyetujui suatu persetubuhan atau tidak. Namun persetubuhan

persetubuhan dari seorang wanita yang tidak sehat akalnya tidak

dianggap syah, meskipun wanita itu sudah berumur 15 tahun. Ikatan

perkawinan dapat dianggap sebagai persetujuan atau izin bagi suami

untuk melakukan persetubuhan dengan istrinya. Jika persetubuhan

dilakukan dengan tidak mengindahkan prinsip-prinsip di atas maka

persetubuhan tersebut dianggap tak legal dan dapat dipidana.

Berdasarkan KUHP, persetubuhan tak legal terdiri atas

persetubuhan tak legal yang dilakukan didalam perkawinan dan

persetubuhan yang dilakukan diluar perkawinan. Yang dimaksud

persetubuhan tak legal yang dilakukan didalam perkawinan disini adalah

persetubuhan yang dilakukan terhadap istrinya sendiri yang belum cukup

umur dan persetubuhan tersebut telah menimbulkan luka-luka. Acaman

hukumannya berdasarkan pasal 288 KUHP ialah penjara selamalamanya

4 tahun, jika mengakibatkan luka berat maka anacaman hukumannya 8

tahun dan jika mengakibatkan mati ancaman hukumannya 12 tahun.

Sedangkan persetubuhan tak legal yang dilakukan diluar

perkawinan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki

dengan wanita yang bukan istrinya. Dengan kata lain antara laki-laki dan

wanita yang melakukan persetubuhan itu tidak berada dalam ikatan

perkawinan. Perbuatan ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu :

a) Persetubuhan yang dilakukan atas persetujuan atau izin dari wanita

yang disetubuhi, misalnya persetubuhan dengan wanita yang belum

cukup umur dan perzinahan.

b) Persetubuhan yang dilakukan tanpa persetujuan atau izin dari wanita

yang disetubuhi, misalnya perkosaan dan persetubuhan dengan

wanita yang tidak berdaya.

Yang dimaksud dengan persetubuhan dengan wanita yang belum

cukup umur ialah persetubuhan dengan wanita bukan istrinya yang


commit to user

34

umurnya belum genap 15 tahun. Berdasarkan pasal 287 KUHP, jika

umur wanita itu belum genap 12 tahun termasuk delik biasa dan jika

umurnya sudah genap 12 tahun tetapi belum genap 15 tahun termasuk

delik aduan. Sedangkan yang dimaksud persetubuhan dengan wanita

tidak berdaya sebagaimana diuraikan dalam pasal 286 KUHP ialah

persetubuhan dengan wanita bukan istrinya yang keadaan kesehatan

jiwanya tidak memungkinkan wanita itu dapat diminta persetujuannya

ataupun izinnya. Wanita tak sadar, gila, atau idiot tidak mungkin dapat

diminta persetujuan ataupun izinnya untuk disetubuhi, kalaupun ia

memberikan persetujuan ataupun izinnya maka persetujuan tersebut

harus dianggap tidak syah, begitu juga wanita yang pingsan, dengan

catatan pingsannya itu bukan karena perbuatan laki-laki yang

menyetubuhinya, namun jika pingsannya itu akibat perbuatan laki-laki itu

maka tindak pidana tersebut termasuk pemerkosaan, bukan persetubuhan

dengan wanita yang tidak berdaya.

Sedangkan jika secara substansial ditinjau dari sudut pandang usia

korban persetubuhan itu sendiri dapat mengerucut dengan adanya Pasal

81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak yang perumusanya antara lain:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat,

serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan

denganya atau dengan orang lain, dipidana 15 tahun dan paling singkat 3

(tiga tahun).

3) Pengertian Mengenai Anak Di Bawah Umur

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena adalah

potensi dan yang menentukan masa depan suatu bangsa karena maju

mundurnya sebuah bangsa tergantung oleh moralitas anak yang kelak

nantinya akan berperan menentukan sejarah bangsa di masa yang akan

datang. Sebelum membahas lebih jauh mengenai anak, penulis akan

menyajikan pengertian anak itu sendiri. Di dalam hukum positif kita

terdapat keanekaragaman batasan usia anak, sebagai akibat tiap-tiap


commit to user

35

peraturan perundang-undangan memiliki kriteria mengenai apa yang

dimaksud dengan anak dibawah umur antara lain:

a) Anak menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak dan Peradilan Anak

Pengertian anak menurut Undang-Undang No. 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak dan Peradilan Anak diatur dalam

Pasal 1 ayat (1) adalah orang yang belum mencapai 18 tahun dan

belum pernah kawin. Ketentuan tersebut membatasi diri khususnya

dalam perkara anak nakal saja, tanpa membedakan jenis kelamin

antara laki-laki dan perempuan dengan umur dibatasi secara minimal

dan maksimal dengan perkecualian anak belum pernah kawin.

Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa anak nakal

yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8

(delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum

pernah kawin.

Batasan umur dalam kedua ketentuan diatas, menunjukkan

bahwa yang disebut anak yang dapat diperkarakan secara pidana

dibatasi ketika berumur antara 8 (delapan) tahun sampai 18 tahun.

Apabila di bawah umur 18 tahun tetapi sudah kawin maka harus

dianggap sudah dewasa bukan di kategorikan sebagai anak lagi.

Dengan demikian tidak diproses berdasarkan Undang-Undang

Perlindungan anak dan Peradilan Anak, akan tetapi berdasarkan

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHAP (Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

b) Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pengertian anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP) terdapat dalam Pasal 45 KUHP yang memberi

definisi anak adalah anak yang belum mencapai usia 16 tahun

melakukan tindak pidana maka hakim dapat memerintahkan supaya

anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau

pemeliharanya tanpa dikenai sanksi pidana apapun.


commit to user

36

Sedangkan seseorang yang telah berusia 18 tahun dan telah

melakukan tindak pidana dapat dikenai pemidanaan sesuai dengan

Pasal 47 KUHP yaitu hakim dapat menjatuhkan pidana maksimal

dikurangi sepertiga tahun, apabila perbuatan tersebut merupakan

kejahatan yang diancam dengan hukuman mati atau seumur hidup

maka dijatuhi hukuman penjara paling lama 15 tahun.

c) Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pengertian anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata diatur dalam Pasal 330 ayat (1) yang menyebutkan bahwa

anak di bawah umur adalah anak yang belum mencapai umur 21

(dua puluh satu) tahun. Kecuali dalam rentang 21 (dua puluh satu)

tahun telah melakukan pernikahan dan melakukan pendewasaan

(Pasal 419 KUHPerdata) yang menyatakan dengan pendewasaan

dengan diberikan hak tertentu. Apabila seseorang yang belum

mencapai 21 (dua puluh satu) tahun melakukan perceraian sampai

batas usia tersebut tidak mempengaruhi terhadap perubahan status

kedewasaannya (Pasal 330 ayat (20) KUHPerdata) dalam hal sebagai

saksi dimuka pengadilan dimana dalam Pasal 1912 merumuskan

bahwa: orang yang belum genap mencapai usia 15 tahun, begitu pula

orang-orang yang belum dewasa atau orang yang berada di bawah

pengampuan, dungu, sakit ingatan atau mata gelap, ataupun selama

masa bergantung, atas perintah hakim telah dimasukkan dalam

tahanan tidak dapat diterima sebagai saksi

Meskipun demikian dalam hal-hal tertentu hakim dapat

dengan leluasa untuk mendengarkan orang-orang yang belum

dewasa atau orang yang dibawah pengampuan yang kadang-kadang

dapat berpikir sehat, tanpa suatu penyumpahan dapat dijadikan

pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara.

d) Anak menurut Undang Undang Perkawinan

Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun


commit to user

37

hanya di ijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan

belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan

mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin dari

e) Anak menurut Hukum Adat

Pengertian anak menurut hukum adat seseorang anak adalah

orang yang masih dalam tanggungan orang tua, sedangkan seseorang

dapat dikatakan dewasa apabila o

yang berarti orang tersebut sudah mampu bekerja untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya, misalnya sudah dapat bekerja untuk memenuhi

kebutuhannya sendiri.

f) Anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997, Tentang

Kesejahteraan Anak

Pengertian anak menurut Undang-Undang No.4 Tahun 1997

diatur dalam Pasal 1 butir 2 yang menjelaskan bahwa anak adalah

seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan

sebelumnya belum pernah kawin. Mengapa usia 21 (dua puluh satu)

tahun dijadikan bahan pertimbangan, hal tersebut mencakup 3 (tiga)

hal, yaitu:

(1) Kepentingan usaha sosial;

(2) Tahap kematangan sosial;

(3) Kematangan Pribadi dan mental seorang anak


commit to user

38

B. Kerangka Pemikiran

Tindak Pidana Persetubuhan

NO.10/PID.B/2011/PN.Bi

Korban Anak

Di Bawah Umur

Pembuktian

Petunjuk

Alasan Hakim dalam

penggunaan Alat Bukti

Petunjuk

Dakwaan

Alat Bukti Yang Sah

Pengunaan Alat Bukti

Petunjuk Dalam Pembuktian

PUTUSAN


commit to user

39

Gambar. 1 . Skematik Kerangka Pemikiran

Penjelasan:

Dalam melakukan suatu tindak pidana persetubuhan terhadap korbannya

adalah anak di bawah umur dapat dijerat dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mana dalam

pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa membujuk anak melakukan

persetubuhan dengannya dan orang lain adalah bagian inti (unsur esensial)

dari delik percobaan yang dilakukan oleh anak di sinilah peran dari Penuntut

Umum dituntut untuk dapat membuat dakwaan dan dapat membuktikan

dakwaannya tersebut di persidangan. Penuntut Umum harus berusaha

membuktikan tindak pidana yang dilakukan terdakwa di muka sidang

pengadilan dengan alat bukti yang telah disiapkan secara lengkap di dalam

berita acara yang telah dilimpahkan. Dalam usaha penuntut umum

meyakinkan hakim atas terbuktinya surat dakwaan perlu juga memperhatikan

di dalam sidang harus teliti dan cermat dalam usaha menemukan bukti

perbuatan atau akibat dari perbuatan terdakwa, data dan fakta dari hasil sidang

yang menentukan adanya tindak pidana harus dicatat, harus dapat menilai alat

bukti yang memenuhi syarat yang sah dan alat bukti yang tidak dapat

digunakan karena tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti.

Sehingga dengan demikian penulis akan mengkaji mengenai bagaimana

penggunaan alat bukti petunjuk oleh penuntut umum dalam proses pembuktian

yang digunakan hakim sebagai dasar pertimbangan menjatuhkan putusan

tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur dalam putusan

No.10/Pid.B/2011/PN.Bi dan Alasan hakim menggunakan alat bukti

petunjuk sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan tindak

pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur dalam putusan

No.10/Pid.B/2011/PN.Bi


commit to user

40

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Kasus

Pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 sekira pukul 14.15 WIB

bertempat di rumah saksi Heri Susanto Bin Parmin (dalam berkas tersendiri)

di Dukuh Ketaon Rt.06/Rw 01, Desa Ketaon, Kecamatan Banyudono,

Kabupaten Boyolali telah terjadi tindak pidana yaitu dengan sengaja

melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak

bernama Meika Dwi Anjaswari untuk melakukan persetubuhan dengannya

atau orang lain, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut

serta melakukan perbuatan, yakni dilakukan perbuatan atau cara-cara antara

lain sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 sekira pukul 14.00

terdakwa Amir bersama teman-temanya merencanakan untuk mencari

perempuan dan telah sepakat kalau nanti dapat akan dibawa ke rumah saksi

Heri Susanto, sebelum berangkat menjemput perempuan tersebut mereka

pesta miras terlebih dahulu di lapangan Desa Ketaon Kecamatan Banyudono

Boyolali, dan ternyata perempuan yang dijemput tersebut mantan pacar

terdakwa sendiri. Kemudian terdakwa Amir sms ke saksi korban Meika untuk

ketemuan, namun oleh saksi korban awalnya tidak mau karena terdakwa

sudah menunggu di sebelah timur rumah saksi korban maka saksi korban

menemui terdakwa dan kemudian dibujuk oleh terdakwa.

Setelah berada di rumah saksi Heri Susanto yaitu di dalam kamar,

saksi korban Meika minta dipulangkan namun tiba-tiba terdakwa langsung

mendorong saksi korban ke atas kasur selanjutnya tangan kanan terdakwa

memegangi kedua tangan saksi korban sedangkan tangan kiri terdakwa

melucuti pakaian saksi korban hingga bugil lalu terdakwa menindih badan

saksi korban sambil menciumi bibir dan payudara serta meremas-remas


commit to user

41

payudara saksi korban, sambil memasukkan jari telunjuk ke dalam kemaluan

korban sambil terus menciumi saksi korban, setelah kemaluan terdakwa

tegang kemudian langsung dimasukkan ke dalam kemaluan saksi korban,

kemudian menggerakkan badannya maju-mundur hingga klimaks/sampai

puncak kenikmatan, terdakwa mengeluarkan spermanya keluar kelamin saksi

korban yaitu dimuntahkan ke perut saksi korban.

Setelah itu saksi korban mau keluar kamar dengan maksud mencari

terdakwa untuk mengantarkan pulang namun tiba-tiba Joko yang berbadan

besar (DPO) masuk ke dalam kamar yang di tempati saksi korban dengan

menawarkan minuman yang di taruh di botol aqua dan saksi korban mengira

bahwa minuman tersebut air biasa kemudian saksi korban meminum satu

gelas dan sewaktu saksi korban minum tersebut tangan sdr. Joko mendorong

gelas yang dipegang saksi korban hingga cepat habis terminum, dan ini

diulang sampai lima gelas kemudian saksi korban merasa pusing kemudian

saksi korban panggil-panggil Amir (terdakwa) untuk di antar pulang,

kemudian terdakwa terdakwa menghampiri saksi korban sambil merangkul

dan memapah saksi korban untuk ke kamar sebelah, setelah masuk ke kamar

tersebut terdakwa mengulangi perbuatannya lagi seperti tersebut di atas,

namun sperma yang dikeluarkan yang kali kedua oleh terdakwa di masukkan

ke dalam vagina saksi korban dan setelah terdakwa selesai menyetubuhi saksi

korban, tiba-tiba ayah dari saksi Heri (yang empunya rumah) dating marah-

marah hingga semuanya keluar melalui pintu belakang dan saksi korban

langsung diantar pulang oleh saksi Joko tidak sampai di rumah hanya sampai

di kali ginung Desa Trayu dan saksi korban kemudian pulang sendirian jalan

kaki hinga sampai rumahnya.

2. Identitas Terdakwa

Nama lengkap : Amin Nur Apriyanto Bin Slamet Partoyo

Tempat lahir : Boyolali

Umur/Tgl lahir : 17 Tahun/28 April 1993

Jenis kelamin : Laki-laki


commit to user

42

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dukuh Ketaon, Rt.12/Rw.II, Desa Ketaon,

Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar ( kelas II)

3. Dakwakan Penuntut Umum

Dakwaan Pertama:

Bahwa ia Terdakwa AMIN NUR APRIYANTO Bin SELAMET

PARTOYO bersama-sama dengan saksi HERI SUSANTO (dalam berkas

tersendiri) pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 sekitar pukul 14.15

Wib atau setidak-tidaknya pada suatu wktu pada tahun 2010, bertempat di

rumah saksi Heri Susanto Bin Parmin (dalam berkas tersendiri) di Dukuh

Ketaon Rt. 06/Rw.01, Desa Ketaon, Kecamatan Bayudono, Kabupaten

Boyolali atau setidak-tidaknya di satu tempat dalam daerah hokum

Pengadilan Negeri Boyolali, dengan sengaja melakukan tipu muslihat,

serangkaian kebohongan, atau membujuk anak bernama Meika Dwi

Anjaswari untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,

merka yang melakukan, menyuruh melakukan,dan turut serta melakukan

perbuatan, yakni dilakukan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai

berikut :

Pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 sekitar pukul 14.00 Wib,

saat berkumpul di lapangan Desa Ketaon, Kecamatan Banyudono, Kabupaten

Boyolali, terdakwa Amin bersama teman-temanya bernama Heri Susanto Bin

Parmin (dalam berkas tersendiri), merencanakan untuk mencari perempuan

dan telah sepakat kalau nanti dapat maka akan dibawa ke rumah saksi Heri

Susanto (dalam berkas tersendiri) sedangkan yang mempunyai ide adalah

terdakwa dan yang mencari perempuan tersebuat juga terdakwa sendiri, dan


commit to user

43

sebelum berangkat menjemput perempuan tersebut pesta miras dulu di

Lapangan Desa Ketaon Kecamatan Banyudono Boyolali dan ternyata

perempuan yang dijemput tersebut manta pacar terdakwa sendiri bernama

Meika Dwi Anjaswari


terdakwa Amin Nur Apriyanto Bin Selamet Partoyo sms ke saksi korban

Meika Dwi Anjaswari yang berumr 14 tahun ang lahir pada 12 Mei 1996,

yang inti sms tersebut mengajak saksi korban Meika untuk ketemuan, namun

oleh saksi korban awalnya tidak mau karena terdakwa sudah menunggu di

sebelah timur rumah saksi korban Meika maka saksi korban menemui

terdakwa dan kemudian dibujuk oleh terdakwa untuk diajak jalan-jalan dan

saksi korban mau kemudian tanpa ijin orang tua saksi korban Meika, saksi

korban Meika diboncengkan oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda

motor, awalnya diajak jalan-jalan dulu sambil pegang-pegang kaki saksi

korban Meika dan beb rapa saat kemudian terdakwa langsung menuju ke

Desa Ketaon yaitu ke rumah saksi Heri Susanto (dalam berkas tersendiri)

Sesampai di sebelah barat makam Desa Ketaon terdakwa berhenti,

kemudian terdakwa sms Heri bahwa sudah menunggu di makam belakang

rumah Heri Susanto lalu tidak lama terdakwa dijemput oleh saksi Heri

Susanto dan Hafid lalu oleh saksi Heri Susanto saksi korban Meika diajak ke

rumah saksi Heri Susanto melalui pintu belakang dan langsung diajak ke

dalam kamar sedangkan terdakwa dan saksi Hafid ke rumah saksi Heri

Susanto melalui pintu depan karena takut diketahui orang

Setelah berada di rumah saksi Heri Susanto yaitu di dalam sebuah

kamar, saksi korban Meika ketakutan dan bilang kepada terdakwa untuk

diantar pulang, namun oleh terdakwa tidak mau malah bilang ke saksi korban

-teman saya (terdakwa) itu baik-

kemudian saksi Heri Santoso keluar, kemudian saksi korban Meika

memberontak lagi minta untuk di puangkan namun tiba-tiba terdakwa

langsung mendorong saksi korban Meika ke atas kasur selanjutnya tangan

kanan terdakwa memgangi kedua tangan saksi korban Meika sedangkan


commit to user

44

tangan kiri terdakwa melucuti pakaian saksi korban Meika hingga bugil lalu

terdakwa menindih badan saksi korban sambil menciumi bibir dan payudara

serta meremas-remas payudara saksi korban Meika, sambil memasukkan jari

telunjuk ke kemaluan korban Meika sambil terus menciumi saksi korban,

setelah kemaluan terdakwa tegang kemudian langsung memasukkan ke dalam

kemalan saksi korban Meika setelah masuk lalu terdakwa menggerakkan

badanya maju-mundur hingga klimaks dalam waktu kurang lebih 5 menit,

setelah klimaks/sampai puncak kenikmatan terdakwa mengeluarkan

sepermanya keluar kelamin saksi korban yaitu dimuntahkan ke perut saksi

korban, setelah selesai terdakwa memakai bajunya dan sewaktu saksi korban

Meika akan memakai bajunya terdakwa tidak membolehkan, kata terdakwa

suruh tunggu dulu kemudian terdakwa keluar.

Selagi terdakwa keluar saksi korban langsung memakai celana dan

belum sempat memakai bajunya namun tiba-tiba saksi Hesi Susanto (dalam

berkas tersendiri) masuk kamar yang di tempati saksi korban, kemudian saksi

Heri langsung menutup pintu kamar dan langsung melepas ikat pinggangnya

hingga terjatuh ke atas kasur dan langsung menindih saksi korban sambil

membuka baju dan celananya sendiri dan kemudian saksi Heri melepas

celana dalam dan celana luar saksi korban dan kemudian saksi Heri langsung

menciumi bibir dan payudara serta meremas-remas payudara saksi korban

Meika, setelah kemaluan terdakwa tegang kemudian langsung dimasukan

kedalam kemaluan saksi korban Meika setelah masuk lalu saksi Heri Santoso

mengerakkan badanya maju-mundur hingga klimaks dalam waktu kurang

lebih 10 menit, setelah kelimaks/sampai puncak kenikmatan , Heri Santoso

mengeluarkan sepermanya kedalam kemaluan Meika dan kemudian saksi

korban Meika disuruh membersihkan alat kelamin saksi Heri Santoso dengan

menggunakan kain, kemudian setelah selesai saksi Heri Santoso memakai

baju dan celananya lalu keluar dan saksi korban langsung memakai bajunya


commit to user

45

Kemudian saksi korban Meika mau keluar kamar dengan maksud

mencari terdakwa untuk mengantarkan pulang, namun tiba-tiba Joko yang

berbadan besar (DPO) masuk kamar Meika dengan menawarkan minuman

yang ditaruh diotol aqua dan saksi korban mengira bahwa minuman tersebut

air biasa kemudian saksi korban minum satu gelas dan sewaktu saksi korban

minum tersebut tangan sdr. Joko mendorong gelas yang dipegang saksi

korban hingga cepat habis terminum, dan itu di ulang sampai lima gelas

kemudian saksi korban merasa pusing kemudian saksi korban pangil-pangil

Amin (terdakwa) untuk antar pulang, kemudian terdakwa menghampri saksi

saksi Heri Santoso mengulangi perbuatanya lagi seperti tersebut diatas,

namun seperma yang dikeluarkan yang kali kedua oleh terdakwa dimasukan

kedalam vagina saksi korban dan setelah terdakwa dan saksi Heri selesai

menyetubuhi saksi korban, tiba-tiba ayah dari saksi Heri (yang empunya

rumah tersebut) datang marah-marah hingga semuanya keluar melalui pintu

belakang dan saksi korban langsung di antar pulang oleh saksi Joko tidak

sampai rumah hingga sampai di kali gunung Desa Trayu dan saksi korban

kemudian pulang sendirian jalan kaki hingga sampai rumahnya. Sebeum

kejadian tersebut di atas terdakwa dengan saksi Meika sewaktu berpacaran

telah melakukan hubungan intim berkali-kali.

Akibat perbuatan terdakwa dan saksi Heri Susanto (dalam berkas

tersendiri) saksi korban Meika Dwi Anjaswari yang masih berumur 14 tahun

tersebut tidak terdapat kelainan pada alat kelamin luar. Pada selaput darah

terdapat luka robekan lama yang tepinya tidak berdarah, rata sampai kedasar,

lokasi di jam 05.00, 0700 dan 11.00, sebagaimana Visum et Repertum No.

445/036/34/2010 tanggal 17 Desember yang ditandatangani oleh Dr. Sri

Suyanto, Sp. OG Dr. Rumah Sakit Umum daerah Banyudono. Yang

memeriksa dengan kesimpulan : pada wanita umur 14 tahun didapatkan luka

robekanlama pada selaput dara pada arah jam 05.00 , 07.00 dan 11.00, yang

disebabkan bersentuhan dengan benda tumpul


commit to user

46

Perbuatan terdakwa merupakan tindakan pidana sebagaimana diatur

dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 55 ayat (1) KUHP

DAN

Dakwaan Kedua:



tersendiri) pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan pertama,

dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat,

serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau

membiarkan dilakukan perbuatan cabul, mereka yang melakukan, menyuruh

melakukan,dan turut serta melakukan perbuatan, yakni dilakukan perbuatan

atau cara-cara antara lain sebagai berikut :





dan telah sepakat kalu nanti dapat maka akan dibawa ke rumah saksi Heri






Meika Dwi Anjaswari








commit to user

47





korban Meika dan bebrapa saat kemudian terdakwa langsung menuju ke Desa

Ketaon yaitu ke rumah saksi Heri Susanto (dalam berkas tersendiri)











-teman saya (terdakwa) itu baik-baik

saksi Heri Santoso keluar, kemudian saksi korban Meika memberontak lagi

minta untuk di puangkan namun tiba-tiba terdakwa langsung mendorong

saksi korban Meika ke atas kasur selanjutnya tangan kanan terdakwa

memgangi kedua tangan saksi korban Meika sedangkan tangan kiri terdakwa

melucuti pakaian saksi korban Meika hingga bugil lalu terdakwa menindih

badan saksi korban sambil menciumi bibir dan payudara serta meremas-remas

payudara saksi korban Meika, sambil memasukkan jari telunjuk ke kemaluan

korban Meika sambil terus menciumi saksi korban, setelah kemaluan

terdakwa tegang kemudian langsung memasukkan ke dalam kemalan saksi

korban Meika setelah masuk lalu terdakwa menggerakkan badanya maju-

mundur hingga klimaks dalam waktu kurang lebih 5 menit, setelah

klimaks/sampai puncak kenikmatan terdakwa mengeluarkan sepermanya

keluar kelamin saksi korban yaitu dimuntahkan ke perut saksi korban, setelah

selesai terdakwa memakai bajunya dan sewaktu saksi korban Meika akan


commit to user

48

memakai bajunya terdakwa tidak membolehkan, kata terdakwa suruh tunggu

dulu kemudian terdakwa keluar.







celana dalam dan celana luar saksi korban dan kemudian saksi Heri langsung



kedalam kemaluan saksi korban Meika setelah masuk lalusaksi Heri Santoso


lebih 10 menit, setelah kelimaks/sampai puncak kenikmatan, Heri Santoso














Ayo Me


commit to user

49








kemudian pulang sendirian jalan kaki hingga sampai rumahnya. Sebelum












disebabkan bersentuhan dengan benda tumpul

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP

ATAU

Dakwaan Ketiga :



tersendiri) pada wakyu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan pertama

dan kedua, dengan sengaja membawa pergi seorang wanita yang belum cukup

umur tanpa dikehendaki orang tua atau walinya tetapi dengan persetujuannya,

dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik


commit to user

50

di dalam maupun di luar pernikahan, mereka yang melakukan, menyuruh

melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, yakni dilakukan perbuatan

atau cara-cara antara lain sebagai berikut :





dan telah sepakat kalu nanti dapat maka akan dibawa ke rumah saksi Heri






Meika Dwi Anjaswari











korban Meika dan bebrapa saat kemudian terdakwa langsung menuju ke Desa

Ketaon yaitu ke rumah saksi Heri Susanto (dalam berkas tersendiri)







commit to user

51






-teman saya (terdakwa) itu baik-

kemudian saksi Heri Santoso keluar, kemudian saksi korban Meika

memberontak lagi minta untuk di puangkan namun tiba-tiba terdakwa

langsung mendorong saksi korban Meika ke atas kasur selanjutnya tangan

kanan terdakwa memgangi kedua tangan saksi korban Meika sedangkan

tangan kiri terdakwa melucuti pakaian saksi korban Meika hingga bugil lalu

terdakwa menindih badan saksi korban sambil menciumi bibir dan payudara

serta meremas-remas payudara saksi korban Meika, sambil memasukkan jari

telunjuk ke kemaluan korban Meika sambil terus menciumi saksi korban,

setelah kemaluan terdakwa tegang kemudian langsung memasukkan ke dalam

kemalan saksi korban Meika setelah masuk lalu terdakwa menggerakkan

badanya maju-mundur hingga klimaks dalam waktu kurang lebih 5 menit,

setelah klimaks/sampai puncak kenikmatan terdakwa mengeluarkan

sepermanya keluar kelamin saksi korban yaitu dimuntahkan ke perut saksi

korban, setelah selesai terdakwa memakai bajunya dan sewaktu saksi korban

Meika akan memakai bajunya terdakwa tidak membolehkan, kata terdakwa

suruh tunggu dulu kemudian terdakwa keluar.







celana dalam dancelana luar saksi korban dan kemudian saksi Heri langsung


commit to user

52



kedalam kemaluan saksi korban Meika setelah masuk lalusaksi Heri Santoso


lebih 10 menit, setelah kelimaks/sampai puncak kenikmatan , Heri Santoso





















kemudian pulang sendirian jalan kaki hingga sampai rumahnya. Sebeum




commit to user

53










disebabkan bersentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1)

KUHP.

4. Tuntutan Penuntut Umum

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa

dan mengadili perkara ini, memutuskan:

a. Menyatakan terdakwa Amin Nur Apriyanto bin Slamet Partoyo terbukti

bersama-sama melakukan persetubuhan dengan anak yang belum

(2) UU Nomor: 23 tahun 2002 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP sesuai dalam

dakwaan Pertama Penuntut Umum

b. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Amin Nur Apriyanto bin

Slamet Partoyo dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi

selama terdakwa berada dalam tahanan dan terdakwa tetap ditahan dan

denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidair 3

(tiga) bulan penjara

c. Menetapkan barang bukti berupa sebuah kaos oblong lengan pendek


commit to user

54

bergambar hati serta sebuah celana dalam warna hitam dikembalikan

kepada saksi korban Meika Dwi Anjaswari

d. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

5. Putusan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan

mengadili perkara ini, memutuskan:

a. Menyatakan terdakwa Amin Nur Apriyanto bin Slamet Partoyo telah

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya dan orang lain

b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana

penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp

60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

tersebut tidak dibayar di ganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu)

bulan

c. Menetapakan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

d. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan

e. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek berwarna pink bertuliskan

- 1 (satu) buah celana olah raga pendek warna hijau bertuliskan

- 1 (satu) buah miniset berwarna pink hati

- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam

Dikembalikan kepada saksi korban Meika Dwi Anjaswari

f. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah.


commit to user

55

B. Pembahasan

1. Analisis Penggunaan Alat Bukti Petunjuk oleh Penuntut Umum dalam

Proses Pembuktian yang digunakan Hakim Sebagai Dasar

Pertimbangan Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Persetubuhan

terhadap Anak di Bawah Umur dalam Putusan No.10/Pid.B/2011/PN.Bi

Sebelum membahas penggunaan alat bukti petunjuk oleh Penuntut

Umum dalam proses pembuktian yang digunakan Hakim sebagai dasar

Pertimbangan menjatuhkan Putusan, terlebih dahulu Penulis akan

menguraikan mengenai tujuan pembentukan Undang-Undang tentang

Perlindungan Anak terkait dengan tujuan pelaku persetubuhan anak dan

Modusnya.

Dari segi tujuan dari perlindungan anak dapat ditemukan dalam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 3

-hak anak

agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan

dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang

Dari segi Unsur-unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu :

a. Setiap orang yang dengan sengaja

b. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak

c. Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang

lain.

Dalam kasus ini Terdakwa membujuk korban untuk melayani nafsu

bejatnya, sehingga perbuatan terdakwa memenuhi salah satu unsur dari pasal

tersebut.


commit to user

56

Bersifat melawan hukum (wederechtelijk) berarti bertentangan dengan

hukum, tidak sesuai dengan hukum, dimana yang dimaksud hukum adalah

hukum positif. Menurut KUHP, melawan hukum dikenal dengan istilah

secara tanpa hak, secara bertentangan dengan kewajibannya, serta

bertentangan dengan kewajiban orang lain menurut undang-undang, secara

bertentangan dengan kewajiban umum. Jika suatu perbuatan sudah memenuhi

unsur-unsur dalam KUHP, perbuatan tersebut pasti melawan hukum

Aliran melawan hukum adalah :

a. Aliran Formil

Melawan hukum itu sebagai konstitutif elemen tiap peristiwa

pidana. Sehingga apabila suatu kelakuan memenuhi unsur dalam

ketentuan pidana yang bersangkutan (secara formil), baik kata melawan

hukum ditulis (harus dibuktikan) maupun tidak tertulis (tidak perlu

dibuktikan) dalam undang-undang, maka kelakuan tersebut sah dikatakan

sebagai tindak pidana. Disebut melawan hukum positif tertulis.

Berdasarkan kasus, yang dipergunakan adalah Pasal 81 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak :

engan sengaja melakukan tipu muslihat,

serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan

dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara

.

Dalam kasus ini ,persetubuhan ternyata memenuhi semua unsur

yang terdapat dalam pasal maka dinyatakan sah sebagai tindak pidana.

Dalam pasal tidak terdapat unsur melawan hukum sehingga tidak perlu

dibuktikan secara terperinci, namun dengan terpenuhinya semua unsur

.

b. Aliran Materil

Melawan hukum sebagai suatu anisir yang tidak hanya melawan

hukum tertulis, tetapi juga sebagai suatu anisir yang melawan hukum

yang tidak tertulis, yaitu yang melawan asas-asas hukum umum.


commit to user

57

Dalam kasus persetubuhan di bawah umur yang dilakukan oleh

pelaku hak terdakwa, terpidana, penuntut umum menempuh upaya

hukum: Pengantar praktis pemahaman tentang upaya hukum juga tidak

dapat diterima oleh umum (hukum tidak tertulis), sehingga terpenuhilah

unsur melawan hukum.

Terkait dengan unsur-unsur seperti yang telah diuraikan di atas,

terdapat suatu korelasi dengan pembahasan penggunaan alat bukti petunjuk

oleh penuntut umum dan alasan pertimbangan hakim dalam penjatuhan

putusan dalam hal konstruksi dakwaan penuntut umum yang disusun secara

alternatif. Guna mempermudah pembacaan terhadap alur peneliti,berikut

merupakan skematik penggunaan alat bukti petunjuk

Gambar 2. Skematik Penggunaan Alat Bukti Petunjuk

Mencermati Skema diatas, Dalam perkara persetubuhan terhadap anak

di bawah umur penggunaan alat bukti merupakan harga mati yang tidak dapat

ditawar lagi oleh penuntut umum dalam mengupayakan pembuktian perkara

di persidangan. Pada umumnya kelemahan pembuktian yang selalu dihadapi

di sidang pengadilan, disebabkan aparat penyidik kurang sempurna

mengumpulkan pembuktian pada satu segi dan kurang pengertian penerapan

hukum pada segi lain. Sebagai pembuka tabir delik, setidak-tidaknya dalam

Surat

Keterangan Saksi

Keterangan Terdakwa

Kasus Bukti Petunjuk


commit to user

58

proses pemeriksaan penyidikan dan pembuatan berita acara oleh penyidik

harus mengarah pada pemeriksaan yang membuktikan kesalahan terdakwa.

Terutama mengenai kehadiran alat bukti sebagai kunci yang selanjutnya

menjadi acuan penuntut umum dalam proses penuntutan. Penggunaan alat

bukti telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yang antara lain berupa

keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Sudah menjadi barang tentu sebagai alat bukti yang sah selamanya diperlukan

dalam upaya pembuktian suatu proses pemeriksaan perkara pidana.

Pada prinsipnya penuntut umum memulai pembuktian perkara di

pengadilan selalu berpedoman pada penggunaan alat bukti kesaksian.

Seandainya alat bukti keterangan saksi belum mencukupi, baru meningkat

kepada pemeriksaan alat bukti lain. Demikian juga halnya dengan

penggunaan alat bukti petunjuk yang tertuang dalam Pasal 188 KUHAP

antara lain keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Penggunaan

petunjuk tidak secara mutlak digunakan penuntut umum dalam pembuktian

perkara, karena penggunaan alat bukti petunjuk baru benar-benar efektif

apabila penuntut umum kekurangan alat bukti dalam upaya membuktikan

kesalahan terdakwa atau dengan kata lain alat bukti yang dihadirkan belum

mencukupi batas minimum pembuktian seperti yang digariskan Pasal 183

KUHAP. Karena petunjuk sebagai alat bukti, baru mungkin dicari dan

ditemukan jika telah ada alat bukti lain, karena bagaimanapun juga

persidangan pengadilan tidak mungkin terus melompat mencari dan

memeriksa alat bukti petunjuk sebelum sidang pengadilan memeriksa alat

bukti lain.

Secara substansial penggunaan petunjuk memang selalu mengarah

pada tiga jenis alat bukti yang telah ada yaitu keterangan saksi, surat dan

keterangan terdakwa. Karena kedudukan alat bukti petunjuk sangat

tergantung pada ketiga alat bukti di atas maka jika alat bukti yang menjadi

sumbernya tidak diperiksa dalam persidangan, dengan sendirinya tidak akan

pernah ada alat petunjuk. Sebaliknya alat bukti lain bisa saja ada tanpa

kehadiran alat bukti petunjuk, karena telah tercapai nilai pembuktianya.


commit to user

59

Dalam pembuktian perkara persetubuhan terhadap anak di bawah

umur yang dilakukan terdakwa Amin Nur Apriyanto Bin Slamet Partoyo ini,

Penuntut Umum menggunakan 3 (tiga) alat bukti antara lain:

a. Keterangan saksi

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling

utama dalam perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana,

selalu bersandar kepada pemeriksaan keteranagan saksi. Bahkan boleh

dikatakan tidak ada perkara pidana yang dalam pembuktiannya tanpa

menggunakan alat bukti keterangan saksi. Atau dengan kata lain

disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu

diperlukan dalam kekuatan pembuktian.

Dalam perkara ini saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa

penuntut umum adalah Saksi I (korban) Meika Dwi Anjaswari, saksi II

Hafid Akbar Sutondang, saksi III Andi Prasetyanto bin Suwardi, saksi IV

Heri Susanto bin Parmin. Dimana ketiga saksi di atas telah memenuhi

aturan ketentuan syarat sahnya keterangan saksi yang memiliki nilai

pembuktian, yaitu:

1) Ketiga saksi, sebelum mengutarakan keterangannya telah

mengucapkan sumpah dan janji di depan persidangan menurut

agama masing-masing. Karena ketiga saksi beragama islam maka

disumpah menurut Agama Islam. Maka unsur saksi harus

mengucapkan sumpah sudah terpenuhi;

2) Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti setidak-tidaknya telah

dipenuhi, karena keenam saksi telah memenuhi unsur yang telah

dijelaskan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP, bahwa seorang saksi

memiliki nilai pembuktian apabila keterangannya sesuai dengan:

a) Yang saksi lihat sendiri;

b) Saksi dengar sendiri;

c) Saksi alami sendiri;

d) Saksi ketahui sendiri

e) Serta menyebut alasannya.


commit to user

60

3) Agar keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, maka

keterangan tersebut harus dinyatakan dalam persidangan. Mengenai

keterangan dari ketiga saksi di atas, seluruhnya saksi memberi

keterangan di dalam persidangan. Dengan demikian unsur sesuai

pasal 185 ayat (1) KUHP telah terpenuhi;

4) Saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum telah sesuai dengan

persyaratan dalam Pasal 185 ayat (2) yaitu mengenai untuk

membuktikan kesalahan terdakwa paling sedikit harus didukung oleh

i yang dihadirkan

adalah 3 (tiga) orang.

Untuk menilai kebenaran dari keterangan beberapa saksi sebagai

alat bukti yang sah, harus terdapat saling berhubungan antara keterangan

yang diutarakan oleh saksi. Dengan begitu dapat membentuk keterangan

yang membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Seperti

persesuaian antara keterangan ketiga saksi.

b. Surat

Dalam ketentuan Pasal 187 KUHAP, penggunaan alat bukti surat

sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian harus mempunyai

kriteria, antara lain surat tersebut harus dibuat atas sumpah jabatan, atau

dengan kata lain surat tersebut dikuatkan dengan sumpah. Pada perkara

perkosaan ini bukti surat yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah

Visum Et Repertum.

Bukti pemeriksaan Visum sendiri yang telah dihadirkan dalam

persidangan dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor:

445/1036/34/2010, tertanggal 17 Desember 2010 atas nama Meika Dwi

Anjaswari, yang ditanda tangani dr. Sri Suyanto, Sp. OGI, dengan

kesimpulan pada wanita umur 14 tahun didapatkan luka robekan lama

pada selaput dara pada arah jam 05.00, 07.00 dan 11.00

Apa yang telah tertuang dalam Visum et Repertum di atas tampak

menguatkan terjadinya persetubuhan terhadap Meika Dwi Anjaswari.

Sehingga penggunaan alat bukti surat dengan Visum et Repertum telah


commit to user

61

sesuai dan dapat menjadi acuan penuntut umum dalam menyusun

tuntutan.

c. Keterangan Terdakwa

Dalam pemeriksaan persidangan keterangan terdakwa merupakan

urutan terakhir sesudah pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Hal tersebut

dimungkinkan sinkronisasi antara keterangan terdakwa, keterangan saksi,

dan alat bukti lain yang menguatkan dalam pembuktian terhadap perkara

tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, keterangan

saksi korban, dan saksi-saksi lain yang kuat serta adanya alat bukti lain

yaitu Visum et Repertum terhadap beberapa barang bukti, maka terdakwa

Amin Nur Apriyanto bin Slamet Partoyo telah terbukti secara sah dan

meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana kesusilaan

sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu Pasal 81 ayat (2) Undang-

Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo Pasal 55 ayat

(1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya antara lain:

1) Setiap orang

Bahwa terdakwa Amin Nur Apriyanto telah melakukan persetubuhan

terhadap anak yaitu Meika Dwi Anjaswari, dan terdakwa telah

mempertanggung jawabkan perbuatanya;

2) Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan,

atau membujuk anak

Bahwa unsur di atas merupakan alternatif, apabila salah satu dari

rumusan unsur tersebut telah terbukti, maka dianggap keseluruhan

unsur telah terbukti. Disini terdakwa Amin berdasarkan fakta-fakta

persidangan yaitu keterangan saksi korban dan beberapa barang

bukti sudah jelas terdakwa telah dengan sengaja membujuk anak

yaitu Meika Dwi Anjaswari

3) Melakukan persutubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Berdasarkan keterangan saksi korban dan telah dibenarkan terdakwa

Amin Nur Apriyanto, bahwa korban Meika Dwi Anjaswari dibujuk


commit to user

62

atau diajak ke rumah teman terdakwa, karena sebelumnya korban

adalah pacar terdakwa sehingga mau diajak oleh terdakwa dan

disetubuhi. Akhirnya terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 2

(dua) kali dengan tersangka;

Selain itu terdakwa juga membiarkan teman-teman terdakwa juga

ikut menyetubuhi korban. Karena tindakan terdakwa ini serta adanya

bukti Visum et Repetum yang menerangkan selaput dara korban

robek maka dalam unsur ini terdakwa telah memenuhinya.

4) Dilakukan secara bersama-sama

Dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dimaksud dilakukan

bersama-sama adalah mereka yang melakukan, menyuruh lakukan

dan yang turut serta melakukan perbuatan. Dan pelaku setidaknya

berjumlah 2 (dua) orang atau lebih. Bahwa berdasarkan fakta-fakta

persidangan yang dikuatkan dengan keterangan saksi korban dan

saksi-saksi lain yang dihadirkan dalam persidangan.

Persetubuhan yang menimpa korban Meika Dwi Anjaswari ini

melibatkan terdakwa, Heri Susanto, sdr. Joko. Ketiga orang ini telah

melakukan persetubuhan dengan terdakwa secara bergiliran. Bahwa

dalam fakta persidangan terdakwa bersama ketiga temannya

melakukannya secara bergantian, dengan adanya fakta-fakta tersebut

unsur ini telah dipenuhi terdakwa.

Fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan yaitu keterangan

saksi di depan persidangan yang memberi petunjuk terjadinya tindak

pidana persetubuhan, keterangan surat yaitu visum et repertum yang

menyebutkan korban benar-benar disetubuhi dan keterangan terdakwa

sebagai pelaku tindak pidana, dari ketiganya terdapat sinkronisasi dan

diperoleh alat bukti petunjuk karena adanya persesuaian berupa

rangkaian kejadian atau suatu keadaan yang menunjukkan adanya

perbuatan terdakwa.


commit to user

63

2. Analisis Alasan Hakim Menggunakan Alat Bukti Petunjuk Sebagai

Dasar Pertimbangan Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana

Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Putuan

No.10/Pid.B/2011/PN.Bi

Seorang Hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan putusan

terhadap setiap perkara yang diperiksa dan diadilinya. Seorang pelaku tindak

pidana, dia dikatakan melakukan suatu tindak pidana jika semua unsur-unsur

yang didakwakan kepadanya terbukti melalui fakta-fakta dalam persidangan

dan hakim telah memiliki keyakinan bahwa terdakwa benar-benar telah

melakukan tindak pidana tersebut. Jika unsur-unsur yang didakwakan

tersebut tidak terpenuhi, maka terdakwa akan mendapatkan putusan bebas.

Seorang terdakwa yang telah dinyatakan bersalah oleh hakim karena

telah terbukti bersalah dan telah terpenuhinya unsur-unsur yang didakwakan

kepadanya, maka hakim juga memiliki kebebasan untuk menetapkan jenis

pidana, cara pelaksanaan pidana dan tinggi rendahnya pidana. Meski

demikian, hakim dalam menjalankan kebebasannya tersebut tetap harus

bersikap obyektif agar pemidanaan yang dilakukan dapat memberikan

keadilan bagi semua pihak dan dapat memperbaiki keadaan agar tindak

pidana tersebut tidak terulang dikemudian hari.

Hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengadili tindak pidana

persetubuhan anak di bawah umur karena adanya pembuktian yang

merupakan unsur vital yang dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam

menentukan berat ringannya pemidanaan. Pembuktian tersebut akan

menguatkan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan dan adanya faktor

yang ada dalam dirinya dan sekitarnya karena faktor pengaruh agama,

kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya.

Dalam persidangan perkara dengan terdakwa Amin Nur Apriyanto

Bin Slamet Partoyo, keterangan saksi, surat,dan keterangan terdakwa,

masing-masing akan bernilai sebagai alat bukti, berdasarkan dari situlah

hakim dapat menarik alat bukti petunjuk. Pada akhir persidangan, keterangan


commit to user

64

saksi, surat, keterangan terdakwa dan petunjuk itulah yang dapat menjadi

landasan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Maka dapat dikatakan

bahwa petunjuk dari berbagai macam alat bukti tidak mungkin dapat

diperoleh hakim tanpa menggunakan suatu pemikiran tentang adanya

persesuaian antara kenyataan yang satu dengan yang lain, atau antara satu

kenyataan dengan tindak pidana itu sendiri. Penekanan alat bukti petunjuk

tersebut merupakan persesuaian antara kejadian, keadaan, perbuatan, maupun

dengan tindak pidana persetubuhan itu sendiri.

Alat bukti yang utama dalam perkara pidana persetubuhan ini adalah

keterangan saksi Meika Dwi Anjaswari, Hafid Akbar Sutondang, Andi

Prasetyanto bin Suwardi, Heri Susanto bin Parmin, tapi ini bukanlah

merupakan alat bukti yang mutlak untuk menjatuhkan terdakwa bersalah atau

tidak, setidaknya untuk memutuskan seorang terdakwa bersalah atau tidak,

putusan hakim haruslah didasarkan pada 2 (dua) syarat yaitu: a. Minimal 2

(dua) alat bukti b. Dari alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan

bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

Selain keterangan saksi Meika Dwi Anjaswari yang menjadi korban

persetubuhan, yang dapat menyatakan bahwa dirinya telah disetubuhi, hakim

tidak dapat langsung memutuskan bahwa perbuatan tersebut telah terjadi

yaitu dengan meminta Visum et Repertum No 445/036/34/2010 yang

ditandatangani oleh dr. Sri Suyanto, Sp. OG. Dr Rumah Sakit Umum daerah

Banyudono. Dari hasil visum ternyata terbukti di dapatkan luka robekan lama

pada selaput dara pada arah jam 05.00, 07.00 dan 11.00, yang disebabkan

karena bersentuhan dengan benda tumpul.

Barang bukti yang terdapat dalam kasus persetubuhan ini adalah

seperti celana dalam, baju milik korban dan terdakwa, serta bisa juga benda

lain yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut. Karena telah

diakuinya keadaan barang-barang bukti tersebut maka barang bukti tersebut

akan mempunyai nilai sebagai keterangan saksi, keterangan terdakwa serta

bisa juga menjadi alat bukti petunjuk yang dipakai oleh hakim, sehingga alat-

alat bukti yang ada akan timbul keyakinan hakim. Dengan begitu syarat


commit to user

65

pembuktian seperti yang diharuskan di dalam KUHAP telah terpenuhi yaitu

adanya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan ada keyakinan hakim untuk

memutus perkara tersebut.

Dalam kasus persetubuhan tersebut yang mengimplementasikan pada

Pasal 183 KUHAP, berdasakan keterangan saksi Meika Dwi Anjaswari,

Hafid Akbar Sutondang, Andi Prasetyanto bin Suwardi, Heri Susanto bin

Parmin, Visum Et Repertum Nomor: 445/1036/34/2010, dan keterangan

terdakwa Amin Nur Apriyanto, timbul sebuah sinkronisasi atau persesuaian

bahwa terdakwa Amir Nur Apriyanto telah melakukan tindak pidana

persetubuhan terhadap Meika Dwi Anjaswari. Kekuatan pembuktian sebuah

petunjuk dapat dilakukan oleh hakim secara arif dan bijaksana, setelah

melalui pemeriksaan yang cermat daan seksama berdasarkan hati nurani

hakim. Maka dari fakta persidangan tersebut diperoleh suatu keyakinan

hakim yang menyatakan bahwa terdakwa Amin Nur Apriyanto telah terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk

anak melakukan persetubuhan dengannya dan orang lain.


commit to user

66

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian dan

pembahasan yang telah dilakukan, selanjutnya Penulis mengambil kesimpulan

sebagai berikut:

1. Penggunaan alat bukti petunjuk diperoleh dari keterangan saksi,

keterangan surat, keterangan terdakwa. Keterangan saksi diperoleh dari

saksi-saksi antara lain Hafid Akbar Sutondang, Andi Prasetyanto bin

Suwardi, Heri Susanto bin Parmin, sedangkan dari keterangan surat

diperoleh berupa Visum et Repertum, untuk keterangan terdakwa

didapatkan dari keterangan terdakwa Amin Nur Apriyanto. Dari ketiga alat

bukti tersebut dapat diperoleh petunjuk telah terjadi tindak pidana

persetubuhan terhadap Meika Dwi Anjaswari.

2. Alasan hakim menggunakan alat bukti petunjuk sebagai dasar

pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terletak pada keyakinan hakim.

Penilaian terhadap kekuatan pembuktian sebuah petunjuk, dapat dilakukan

oleh hakim secara arif dan bijaksana, setelah melalui pemeriksaan yang

cermat dan seksama berdasarkan hati nuraninya. Menurut keyakinan

hakim setelah melalui proses persidangan, terdakwa Amin Nur Apriyanto

terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana

persetubuhan terhadap Meika Dwi Anjaswari.


commit to user

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut, Penulis ingin memberikan

saran sebagai berikut:

1. Dalam penanganan perkara persetubuhan Penuntut Umum dituntut untuk

lebih cermat terutama dalam hal penggunaan alat bukti petunjuk, karena

selain menyangkut substansi hukum, dalam hal ini mengenai menjadikan

alat bukti memiliki kekuatan pembuktian yang cukup memadai untuk

menjerat terdakwa tindak pidana perkosaan. Untuk itulah sebelum

menentukan unsur-unsur dalam fakta persidangan, seorang penuntut umum

juga harus melihat aspek-aspek lain seperti aspek sosiologis dan

psikologis.

2. Seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan

kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Seorang

Hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana

dengan mempeertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang

terjadi dalam masyarakat. Kebebasan hakim terutama di Indonesia hanya

dalam batas persidangan dalam memutus perkara namun yang penting rasa

keadilan dan hati nurani yang adil yang perlu ditanamkan pada setiap insan

hakim. Oleh karena itu agar penegak hukum khususnya hakim perlu

senantiasa meningkatkan kualitas analisis dan mengembangkan

kemampuannya di bidang hukum agar dapat memberikan putusan yang

tepat sehingga dapat menciptakan keadilan bagi korban dan terdakwa yang

akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegak

hukum khususnya hakim dan institusinya yaitu pengadilan.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET …/Kajian... · persidangan yang memberi petunjuk...

Documents

Transcript of FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET …/Kajian... · persidangan yang memberi petunjuk...