FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGHINDARAN PAJAK
Transcript of FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGHINDARAN PAJAK
203
Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik
Vol 16 No. 2 Juli 2021 : 203 - 222 ISSN : 2685-6441 (Online)
Doi : http://dx.doi.org/10.25105/jipak.v16i2.9125 ISSN : 1907-7769 (Print)
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGHINDARAN PAJAK
1Yuliawati
2Paulina Sutrisno 1,2Trisakti School of Management
Abstract
This study aims to obtain empirical evidence regarding business strategy, deferred
tax expense and company characteristics such as audit committees, proportion of
independent commissioners, institutional ownership, firm size on tax avoidance. These
factors were retested because there were still inconsistent results from previous studies
and there were variables that were rarely studied. This study uses a sample that includes
396 non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the
2016 to 2018 period, which is the period surrounding the tax amnesty policy in Indonesia.
This study uses the cash effective tax rate (CETR) which is considered as a measure that
can describe the amount of tax avoidance by the company. The research hypotheses were
tested using multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that
business strategy have a positive effect on tax avoidance and firm size has a negative
effect on tax avoidance, while deferred tax expense, audit committee, proportion of
independent commissioners, institutional ownership have no effect on tax avoidance. The
theoretical contribution of this study is to add to the development of previous literature
related to the effect of business strategy, deferred tax expense and company
characteristics such as audit committees, proportion of independent commissioners,
institutional ownership, firm size on tax avoidance.
Keywords : Audit Committee; Business Strategy; Deferred Tax Expense; Firm Size;
Institutional Ownership; Proportion Of Independent Commissioners; Tax
Avoidance.
JEL Classification : H26,G20,G30
Submission date : March 22, 2021 Accepted date : July 25, 2021
204 | J I P A K 2 0 2 1
1. PENDAHULUAN
Tax Justice Network menyatakan bahwa Indonesia mengalami kerugian sekitar
Rp6,87 trilyun per tahun akibat tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh para
wajib pajak di Indonesia. Dari angka tersebut, Rp67,6 trilyun diakibatkan karena
penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak badan (Sukmana, 2020). Bentuk
penghindaran pajak yang banyak dilakukan perusahaan adalah dengan cara mengalihkan
laba perusahaan ke negara-negara surga pajak. Adanya penyalahgunaan pajak yang
dilakukan oleh pihak perusahaan menyebabkan negara mengalami kerugian sekitar 5,5%
dari pendapatan pajak yang seharusnya diterima oleh negara.
Perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan menjadi upaya dalam melakukan
efisiensi pembayaran pajak. Hal tersebut sebenarnya umum dilakukan karena manfaat
pajak yang dirasakan lebih kecil dibanding tanggungan beban pajak yang harus
dibayarkan. Namun demikian, apabila perencanaan pajak dilakukan keranah yang
cenderung etis namun masih dalam ranah legal dikenal dengan istilah penghindaran pajak
(Payne & Raiborn (2015). Penghindaran pajak biasanya dilakukan dengan memanfaatkan
celah legal sebagai upaya untuk mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh
perusahaan.
Pajak diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi maupun
badan, bersifat memaksakan dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pajak
digunakan untuk kepentingan negara bagi kesejahteraan rakyat Indonesia (UU No.28
tahun 2007). Terdapat perbedaan kepentingan antara fiskus dan perusahaan sehingga
menimbulkan ketidaktaatan wajib pajak atau pihak manajemen perusahaan, hal ini
menjadikan konflik kepentingan seperti yang telah diuraikan pada teori keagenan,
sehingga menyebabkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak
(Diantari & Ulupui, 2016).
Penghindaran pajak memiliki dampak positif maupun negatif. Dampak positif
penghindaran pajak bagi perusahaan adalah berkurangnya pembayaran beban pajak yang
ditanggung perusahaan sedangkan dampak negatifnya adalah adanya kemungkinan
perusahaan berisiko untuk membayar denda pinalti maupun rusaknya reputasi
perusahaan itu sendiri. Begitu juga bagi pemerintah, upaya penghindaran pajak akan
mengurangi penerimaan negara dari sektor fiskal.
Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan pengujian terhadap faktor-faktor
yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Penelitian ini merupakan pengembangan
dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Diantari dan Ulupui (2016) yang
menguji variabel proporsi komisaris independen dan kepemilikan institusional terhadap
penghindaran pajak. Penelitian ini menambahkan beberapa variabel lain yaitu beban
pajak tangguhan (Kalbuana et al. 2017) karena masih jarangnya pengujian terhadap
variabel tersebut. Penelitian ini menambahkan variabel strategi bisnis yang mengacu
pada penelitian Wardani dan Khoiriyah (2018) karena strategi bisnis yang dilakukan oleh
perusahaan dapat mempengaruhi besar kecilnya pembayaran pajak perusahaan. Strategi
bisnis merupakan bagian dari kebijakan pengelolaan perusahaan yang dapat mendorong
J I P A K 2 0 2 1 | 205
terjadinya penghidaran pajak. Penelitian ini menambahkan beberapa variabel lainnya
yaitu komite audit (Fajar et al. 2018). Penambahan variabel komite audit dinilai penting
karena keberadaan komite audit memiliki fungsi untuk membantu dewan komisaris
dalam melakukan kontrol kepada pihak manajemen (Guna dan Herawaty 2010), selain
itu penelitian ini menambahkan variabel ukuran perusahaan (Yohan dan Pradipta 2019)
yang didasarkan pada pentingnya ukuran perusahaan sebagai suatu faktor yang dapat
mengindikasikan adanya penghindaran pajak.
Penelitian ini menguji beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi
penghindaran pajak yaitu strategi bisnis, beban pajak tangguhan dan karakteristik
perusahaan seperti komite audit, proporsi komisaris independen, kepemilikan
institusional dan ukuran perusahaan yang masih terdapat ketidakkonsistenan pada hasil
penelitian sebelumnya. Penggunaan strategi perusahaan diprediksi akan berpengaruh
terhadap penghindaran pajak karena penggunaan strategi bisnis tertentu akan
mengarahkan pada sejumlah efisiensi atas pembayaran pajak (Higgins et al., 2014;
Wahyuni, Fahada, & Atmaja, 2019). Sedangkan beban pajak tangguhan juga dapat
digunakan sebagai suatu indikasi tinggi rendahnya penghindaran pajak yang dilakukan
perusahaan (Gula & Mulyani, 2020). Karakteristik perusahaan seperti komite audit
(Sarra, 2017; Marfirah & SyamBZ, 2016), proporsi komisaris independen, kepemilikan
institusional (Wijayani, 2016; Feranika et al., 2016) dianggap sebagai faktor-faktor yang
dapat menekan terjadinya penghindaran pajak, sedangkan ukuran perusahaan diprediksi
juga dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
Pada penelitian sebelumnya, pengujian pengaruh strategi bisnis, beban pajak
tangguhan dan karakteristik perusahaan seperti komite audit, proporsi komisaris
independen, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak
dilakukan pada periode sebelum munculnya kebijakan pengampunan pajak di Indonesia.
Sedangkan penelitian ini menguji beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran
pajak pada kisaran periode pengampunan pajak di Indonesia. Pemilihan periode di
kisaran pemberlakukan pengampunan pajak di Indonesia karena kebijakan pengampunan
pajak justru diprediksi meningkatkan penghindaran pajak perusahaan karena hilangnya
kepercayaan publik terhadap pemerintah (Shevlin, Thornock, & Williams, 2017).
Dengan demikian pengambilan periode sampel di seputaran periode pengempunan pajak
akan memperjelas indikasi faktor-faktor yang diprediksi dapat mempengaruhi
penghindaran pajak di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel
perusahaan nonkeuangan yang ada di Indonesia pada periode 2016-2018 (periode kisaran
diberlakukannnya pengampunan pajak di Indonesia). Selain itu, sampel yang diujikan
pada penelitian sebelumnya diambil hanya pada industri tertentu saja seperti industri
perbankan dan manufaktur sedangkan pada penelitian ini menggunakan sampel
perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dengan harapan akan
menghasilkan temuan yang lebih komprehensif dan menghindari bias akibat pemilihan
sampel. Kontribusi penelitian ini adalah untuk mengembangkan literature sebelumnya
mengenai kaitan strategi bisnis, beban pajak tangguhan dan karakteristik perusahaan
seperti komite audit, proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, ukuran
206 | J I P A K 2 0 2 1
perusahaan terhadap penghindaran pajak. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat
memberikan tambahan informasi pengetahuan dan pemahaman bagi pemerintah
khususnya direktorat jendral pajak dalam membuat kebijakan terkait perpajakan.
2. TINJAUAN PUSTAKA
Teori Keagenan
Jensen & Meckling (1976) dalam teori agensi menunjukkan hubungan antara pihak
principal dan agency. Namun, masing-masing pihak cenderung untuk mementingkan diri
sendiri sehingga timbul konflik antara principal dan agent. Hubungan teori agensi dengan
penghindaran pajak berfokus pada hubungan yang terjadi antara fiskus (principle) yang
berperan sebagai pemungut pajak dan wajib pajak (agent). Fiskus (principle) memiliki
harapan untuk mendapatkan pemasukan pajak yang maksimal bagi negara. Sedangkan,
perusahaan (agent) berharap untuk mendapatkan keuntungan secara maksimal dengan
beban pajak yang rendah. Manajemen dengan perilaku oportunistik cenderung
melakukan aktivitas untuk melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah
yang ada. Hal inilah yang menjadikan konflik kepentingan antara wajib pajak perusahaan
dan fiskus (Reinganum & Wilde, 1985).
Penghindaran Pajak
Penghindaran pajak merupakan upaya untuk mengurangi beban pajak yang
dibayarkan namun dilakukan secara etis dan legal, tidak bertentangan dengan aturan
perpajakan yang berlaku (Diantari & Ulupui, 2016). Menurut Supramo dan Theresia
(2010), terdapat dua jenis penghindaran terhadap pajak yaitu penghindaran pasif dan
aktif. Penghindaran pasif berarti tindakan penghindaran pajak namun tidak terjadi adanya
pelanggaran terhadap peraturan perpajakan (penghindaran pajak), sedangkan
penghindaran aktif ialah tindakan menghindari pajak kepada pemerintah, namun tindakan
tersebut melanggar peraturan perpajakan (tax evasion).
Pengembangan Hipotesis
Ukuran Perusahaan dan Penghindaran Pajak
Perusahaan adalah wajib pajak, sehingga ukuran perusahaan diprediksi mampu
mempengaruhi cara suatu perusahaan dalam mematuhi kewajiban pembayaran pajaknya.
Semakin besar total aset yang dimiliki oleh perusahaan menunjukkan perusahaan
memiliki prospek yang baik, tentunya perusahaan yang mempunyai total aset yang besar
akan lebih diawasi oleh pemerintah, sehingga perusahaan tersebut akan taat terhadap
peraturan sehingga patuh akan pembayaran pajak (Kurniasih & Ratna Sari, 2013).
Penelitian yang dilakukan oleh Honggo & Marlinah (2019); Oktamawati (2017); (Sutatik
et al., 2015) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap
penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki total aset yang besar akan berusaha untuk
menjaga citra baik perusahaan di mata publik sehingga manajemen perusahaan
J I P A K 2 0 2 1 | 207
cenderung untuk tidak melakukan penghindaran pajak (Kurniasih & Ratna Sari, 2013).
Sedangkan penelitian Permata, Nurlaela, & Wahyuningsih (2018); Yohan & Pradipta
(2019); Cahyono, Andini, & Raharjo (2016) serta Dewi & Jati (2014) yang menyatakan
bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut
dikarenakan membayar pajak merupakan kewajiban bagi setiap perusahaan, sehingga
baik perusahaan besar maupun kecil akan selalu dikejar oleh fiskus apabila melanggar
aturan perpajakan, sehingga perusahaan kecil maupun besar tetap harus taat dalam
membayar pajak. Berdasarkan telaah teori dan literature sebelumnya, masih terdapat
perbedaan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Hipotesis penelitian ini dinyatakan sebagai
berikut:
Ha1 : Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
Strategi Bisnis dan Penghindaran Pajak
Tingginya tarif pajak badan di Indonesia dibandingkan negara-negara ASEAN
lainnya mengakibatkan perusahaan berusaha untuk mengurangi beban pajak melalui
strategi bisnis yang dilakukannya. Higgins, Omer, & Phillips (2014) menyatakan bahwa
strategi defender merupakan strategi perusahaan dengan memfokuskan anggaran yang
tepat sebagai permulaan penentuan strategi dalam bersaing. Defender menekankan pada
efisiensi biaya sebagai keunggulan bersaing, sedangkan strategi prospector berfokus
pada inovasi, perubahan serta pertumbuhan. Adanya fleksibilitas yang tinggi, pendapatan
serta market share yang luas mendukung perusahaan dengan strategi prospector untuk
lebih melakukan tindakan penghindaran pajak (Arieftiara, Utama, Wardhani, & Rahayu,
2015). Namun demikian, pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wardani &
Khoiriyah (2018), serta Harianto (2020) menyatakan bahwa strategi bisnis tidak
berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena masing-masing perusahaan tidak secara
konsisten menetapkan strategi bisnis tertentu atas semua produk atau jasa yang
dihasilkan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Higgins et al. (2014) dan Wahyuni
et al. (2019) menunjukkan bahwa strategi bisnis berpengaruh positif terhadap
penghindaran pajak. Perusahaan yang menggunakan strategi prospector cenderung
melakukan penghindaran pajak dibandingkan dengan perusahaan yang menggunakan
strategi defender. Berdasarkan telaah teori dan literature sebelumnya, maka masih
terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya. Hipotesis penelitian ini
dinyatakan sebagai berikut:
Ha2: Perusahaan dengan strategi bisnis berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
Beban Pajak Tangguhan dan Penghindaran Pajak
Perbedaan standar atau aturan yang berlaku dalam pencatatan akuntansi dan pajak
akan menyebabkan munculnya perbedaan dalam perhitungan laba atau rugi pada tahun
bersangkutan. Perbedaan tersebut mengakibatkan timbulnya pajak tangguhan yang dapat
digunakan untuk mengindikasikan adanya praktik penghindaran pajak.
Beban pajak tangguhan terjadi karena adanya perbedaan temporer atas pengakuan
suatu transaksi menurut akuntansi dan perpajakan. Menurut PSAK No. 46, pajak
208 | J I P A K 2 0 2 1
tangguhan adalah beban pajak atau manfaat pajak yang akan meningkatkan atau
mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan di masa mendatang. Hasil penelitian Gula &
Mulyani (2020) yang mengungkapkan beban pajak tangguhan berpengaruh negatif
terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan perbedaan antara laba fiskal dan laba
akuntansi menunjukkan besarnya kebijakan atau diskresi manajemen (Phillips, Pincus, &
Rego, 2003). Perbedaan perhitungan secara fiskal maupun komersial menyebabkan
timbulnya penangguhan beban pajak akibat perbedaan alokasi pengakuan beban seperti
contohnya pada beban penyusutan. Semakin besar alokasi antar periode maka semakin
rendah indikasi terjadinya penghindaran pajak. Sedangkan penelitian Kalbuana,
Purwanti, & Agustin (2017) menyatakan beban pajak tangguhan tidak berpengaruh
terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan telaah teori dan literature sebelumnya, maka
masih terdapat ketidakkonsistenan pada hasil penelitian sebelumnya. Hipotesis penelitian
ini dinyatakan sebagai berikut:
Ha3 : Beban pajak tangguhan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
Komite Audit dan Penghindaran Pajak
Salah satu bentuk kontrol yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengurangi
perilaku menyimpang adalah mengotimalkan peran komite audit. Komite audit
mempunyai kontribusi besar yang berfungsi melakukan kontrol dan pengawasan atas
tindakan manajemen sehingga selaras dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan
(Alqatamin, 2018). Menurut hasil penelitian Sarra (2017), Marfirah & SyamBZ (2016)
yang menyatakan bahwa keberadaan komite audit berpengaruh negatif terhadap
penghindaran pajak, hal ini dikarenakan jika jumlah komite audit yang dimiliki oleh
perusahaan sedikit maka dapat meningkatkan aktivitas penghindaran pajak karena
terbatasnya pengawasan maupun pengendalian atas kebijakan dan pengelolaan keuangan
perusahaan. Sementara hasil penelitian Damayanti & Susanto (2015); Eksandy (2017);
Swingly & Sukartha (2015) menyatakan bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh
terhadap penghindaran pajak, hal ini diduga karena banyak perusahaan yang
menempatkan komite audit hanya untuk memenuhi syarat yang ditentukan oleh
pemerintah, sehingga komite audit tidak menjalankan fungsinya dengan baik.
Berdasarkan telaah teori dan literature sebelumnya, terdapat perbedaan hasil-hasil
penelitian sebelumnya. Hipotesis penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:
Ha4 : Ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
Proporsi Komisaris Independen dan Penghindaran Pajak
Komisaris independen merupakan suatu pihak yang diharapkan dapat memberikan
masukan dan saran dalam pengelolaan bisnis perusahaan, termasuk mencegah terjadinya
aktivitas yang dapat merugikan perusahaan. Proporsi komisaris independen merupakan
persentase perbandingan komposisi komisaris independen terhadap keseluruhan jumlah
anggota dewan komisaris yang berfungsi sebagai pengawas jalannya operasional bisnis
perusahaan (Rani, 2017). Dewan komisaris independen diharapkan bersikap profesional
dalam pengambilan keputusan, sehingga komisaris independen akan memberi masukan
J I P A K 2 0 2 1 | 209
jika terjadi penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan, hal ini dapat membantu dewan
komisaris dalam mengambil suatu keputusan (Asitalia & Trisnawati, 2017).
Menurut Maharani & Suardana (2014) kinerja manajemen dapat lebih meningkat
dengan adanya komisaris independen, sebab semakin besar proporsi komisaris
independen maka pengamatan kepada pihak manajemen akan ketat. Penelitian Feranika,
Mukhzarudfa, & L. Aurora (2016), Winata (2014), serta Sunarsih & Handayani (2018)
mengungkapkan bahwa komisaris independen tidak memiliki afiliasi apapun dalam hal
pemegang saham pengendali, baik dengan dewan komisaris lain maupun dengan direksi.
Selain itu, komisaris independen tidak boleh menjabat sebagai direktur pada sebuah
perusahaan (Winata, 2014). Namun demikian, hasil penelitian Sarra (2017), Honggo &
Marlinah (2019), serta Mulyani, Wijayanti, & Masitoh (2018) proporsi komisaris
independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dewan komisaris
independen tidak selalu dapat menunjukkan independensinya dalam mengawasi jalannya
kinerja perusahaan yang dijalankan oleh manajemen, sehingga fungsi kontrol tidak selalu
berjalan dengan maksimal. Berdasarkan telaah teori dan literature sebelumnya, masih
terdapat ketidakkonsistenan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Hipotesis penelitian ini
dinyatakan sebagai berikut:
Ha5 : Proporsi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
Kepemilikan Institusional dan Penghindaran Pajak
Kepemilikan saham perusahaan oleh pihak institusi dapat menjadi suatu fungsi
pengawasan yang baik terhadap pengelolaan perusahaan sehingga apabila terdapat
aktivitas manajemen yang dapat menimbulkan kemungkinan kerugiaan seperti adanya
penghindaran pajak yang menjurus pada penggelapan pajak akan dapat dikendalikan.
Menurut Ginting (2016) kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang
dimiliki oleh pemerintah dan institusi lain diluar institusi pemegang saham publik.
Kepemilikan institusional berperan penting di dalam memonitor kinerja pihak
manajemen, karena dengan adanya kepemilikan institusional dapat meningkatkan kontrol
yang lebih baik, karena dianggap mampu mengawasi keputusan manajemen (Winata,
2014). Penelitian yang dilakukan oleh Wijayani (2016); Feranika et al. (2016) yang
menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran
pajak. Kepemilikan institusional berperan penting dalam meningkatkan kinerja
manajemen untuk lebih maksimal. Dengan besarnya kepemilikan institusional dalam
suatu perusahaan maka semakin besar pula tingkat pengawasan kepada tindakan
manajemen untuk melakukan penghindaran pajak. Sedangkan, penelitian Diantari &
Ulupui (2016); Winata (2014) serta Fajar et al. (2018) menunjukan kepemilikan
institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan telaah teori
dan literature sebelumnya, maka masih terdapat perbedaan hasil-hasil penelitian
sebelumnya. Hipotesis penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:
Ha6 : Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
3. METODOLOGI
210 | J I P A K 2 0 2 1
Pemilihan Sampel dan Pengumpulan Data
Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tiga tahun yaitu tahun 2016 sampai dengan 2018.
Metode pemilihan sampel dilakukan dengan purposive sampling berdasarkan kriteria
tertentu sebagai berikut:
Tabel 1
Prosedur Pemilihan Sampel
Kriteria Jumlah
Perusahaan
Jumlah
Data
Perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama
tahun 2015 sampai tahun 2018.
424 1.272
Perusahaan non-keuangan yang tidak berakhir pada 31 Desember selama
tahun 2015 sampai tahun 2018.
(9) (27)
Perusahaan non-keuangan yang tidak menggunakan satuan mata uang
Rupiah selama tahun 2015 sampai tahun 2018.
(80) (240)
Perusahaan non-keuangan yang tidak memiliki nilai CETR kurang dari 0 dan
lebih besar sama dengan 1 selama tahun 2016-2018.
(200) (600)
Perusahaan non-keuangan yang tidak menginformasikan jumlah karyawan
selama tahun 2016-2018.
(1) (3)
Perusahaan non-keuangan yang tidak menginformasikan jumlah komite
audit selama tahun 2016-2018.
(2) (6)
Total Data Penelitian 132 396
Sumber : Diolah Penulis (2020)
Tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat 424 perusahaan nonkeuangan yang secara
konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015-2018. Terdapat
perusahaan yang tidak sesuai dengan kriteria sampel penelitian, yaitu 9 perusahaan yang
tidak memiliki tahun buku laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember selama
periode 2015-2018, 80 perusahaan yang tidak melaporkan dalam satuan mata uang rupiah
selama periode 2015-2018, 200 perusahaan yang tidak memiliki nilai CETR kurang dari
0 dan lebih besar sama dengan 1 selama tahun 2016-2018, 1 Perusahaan non-keuangan
yang tidak memiliki jumlah karyawan selama tahun 2016-2018, dan 2 perusahaan non-
keuangan yang tidak memiliki data jumlah komite audit selama tahun 2016-2018.
Perusahaan Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka diperoleh 132 perusahaan
dengan 396 data sampel.
Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Penghindaran Pajak
Penghindaran pajak adalah upaya pengurangan beban pajak yang dilakukan secara
etis dan legal tanpa bertentangan dengan aturan perpajakan yang berlaku (Diantari &
Ulupui, 2016). Dalam penelitian ini, proxy pengukuran yang digunakan untuk mengukur
penghindaran pajak yaitu cash ETR atau CETR yang digunakan dengan skala rasio
seperti pada penelitian yang telah dilakukan oleh Diantari & Ulupui (2016) dengan
perhitungan sebagai berikut:
CETR =Pajak tunai yang dibayarkan
Laba sebelum pajak
J I P A K 2 0 2 1 | 211
CETR: Cash Effective Tax Rate
Pada penelitian ini, untuk memudahkan interpretasi pada hasil hipotesis penelitian
maka nilai CETR dikali -1. Nilai CETR yang semakin tinggi menunjukkan tingkat
penghindaran pajak yang semakin rendah, sedangkan nilai CETR yang semakin kecil
akan menunjukkan penghindaran pajak yang semakin tinggi.
Ukuran Perusahaan
Ukuran perusahaan merupakan klasifikasi perusahaan berdasarkan jumlah asset
yang dimilikinya. Aset dinilai memiliki tingkat kestabilan yang cukup baik dalam
mengukur besar kecilnya suatu perusahaan (Kurniasih & Ratna Sari, 2013). Ukuran
perusahaan diukur dengan skala rasio. Pengukuran ini mengacu pada Yohan & Pradipta
(2019).
UP = Log (Total Aset)
Strategi Bisnis
Strategi bisnis merupakan kebijakan yang digunakan perusahaan untuk
mempertahankan kelangsungan hidupnya maupun untuk menghadapi para kompetitor.
Strategi bisnis dalam penelitian ini menggunakan skala nominal dengan mengikuti
beberapa pengukuran yang dilakukan oleh (Wardani & Khoiriyah, 2018), yaitu:
1. Keunggulan Produksi dan Distribusi Secara Efisien
Keunggulan produksi dan distribusi barang maupun jasa secara efisien dihitung
dengan persamaan berikut:
KAR/PENJUALAN =Jumlah pegawai
Penjualan
2. Tingkat Pertumbuhan Perusahaan
Tingkat pertumbuhan perusahaan dihitung dengan rumus berikut:
MTB =Harga pasar saham
Jumlah modal
3. Pemasaran
Pemasaran dapat dihitung dengan rumus berikut:
𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 =Beban iklan
Total penjualan
4. Intensitas Aset Tetap
Intensitas aset tetap dihitung dengan rumus berikut:
IAT =Aset tetap bersih
Total Aset
Dalam mengukur strategi bisnis yang dilakukan perusahaan, dapat menggunakan
empat proksi, yaitu tiga proksi utama adalah (KAR/PENJUALAN, MTB dan Market),
sampel perusahaan pada urutan kuintil teratas akan diberi point 5, sedangkan urutan di
212 | J I P A K 2 0 2 1
bawahnya diberi point 4 dan seterusnya. Point untuk IAT adalah justru kebalikannya.
Sampel perusahaan pada kuintil teratas diberi point 1, sedangkan urutan di bawahnya
diberi point 2 dan seterusnya. Kemudian point masing-masing perusahaan akan
dijumlahkan untuk keseluruhan proxy. Nilai maksimum adalah 20 (prospector) dan
minimum adalah 4 (defender). Pemberian point pada masing-masing sampel perusahaan
diurutkan sesuai urutan kuintil yang dapat digambarkan sebagai berikut:
Tabel 2
Urutan Kuintil
KAR/PENJUALAN MTB Market IAT
TERTINGGI 5 5 5 1
4 4 4 2
3 3 3 3
2 2 2 4
TERENDAH 1 1 1 5
Sumber : Diolah Penulis (2020)
Selanjutnya, penentuan strategi perusahaan (defender / prospector) dilakukan
dengan dummy seperti pada penelitian Wardani & Khoiriyah (2018). Apabila jumlah
point suatu perusahaan berada di atas jumlah rata-rata point keseluruhan sampel maka
diberi nilai 1, sebaliknya jika jumlah point suatu perusahaan berada di bawah jumlah rata-
rata point keseluruhan sampel maka diberi nilai 0.
Tabel 3
Penentuan Strategi
Point Kode Strategi
4-12 0 Defender
13-20 1 Prospector
Sumber : Diolah Penulis (2020)
Beban Pajak Tangguhan
Beban pajak tangguhan merupakan jumlah perbedaan temporer atas perlakuan
antara perhitungan laba akuntansi dan perpajakan. Beban pajak tangguhan berskala rasio.
Pengukuran ini mengacu pada Kalbuana et al. (2017):
DTE =Beban Pajak Tangguhan
Total Asset t − Total Asset t − 1
Ukuran Komite Audit
Komite audit secara umum berperan membantu dewan komisaris dalam melakukan
kontrol atas kinerja manajemen perusahaan dan memberikan rekomendasi atas
pengendalian internal perusahaan kepada dewan direksi maupun komisaris guna
mencegah adanya asimetri informasi. Bila komite audit mampu melakukan pengawasan
yang ketat, maka suatu informasi yang dihasilkan akan berkualitas dan kinerja
J I P A K 2 0 2 1 | 213
manajemen perusahaan akan lebih efektif (Hanum & Zulaikha, 2013). Komite audit
menggunakan skala rasio, dengan rumus yang mengacu pada Fajar et al. (2018).
KA = ∑ anggota komite audit
Proporsi Komisaris Independen
Keberadaan komisaris independen dalam suatu perusahaan diharapkan dapat
meningkatkan kinerja manajemen, semakin besar proporsi komisaris independen maka
semakin ketat pengawasan terhadap pihak manajemen (Asri & Suardana, 2016). Dengan
adanya keberadaan komisaris independen di dalam suatu perusahaan dapat membantu
mengarahkan kebijakan dalam pengelolaan perusahaan termasuk penentuan kebijakan
pengelolaan pajak secara efektif. Proporsi komisaris independen diukur dengan
menggunakan skala rasio yang mengacu pada Diantari & Ulupui (2016).
DKI =Komisaris independen
Total seluruh dewan komisaris
Proporsi Kepemilikan Institusional
Kepemilikan institusional merupakan proporsi saham yang dimiliki oleh investor
institusi baik institusi keuangan maupun institusi non-keuangan (Saftiana, Mukhtaruddin,
Putri, & Ferina, 2017). Kepemilikan institusional dapat meningkatkan fungsi pengawasan
terhadap keputusan yang diambil oleh manajemen perusahaan (Winata, 2014).
Kepemilikan institusional diukur dengan skala rasio (Diantari & Ulupui, 2016).
KI =Kepemilikan Saham Institusional
Total Saham yang Beredar
Model Penelitian
Model penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:
CETR = α + β1UP + β2SB + β3DTE + β4KA + β5DKI + β6KI + ԑ
Keterangan:
CETR = Penghindaran pajak
α = Konstanta
β1 - β6 = Koefisien regresi
UP = Ukuran perusahaan
SB = Strategi bisnis
DTE = Beban pajak tangguhan
KA = Komite audit
DKI = Proporsi komisaris independen
KI = Proporsi Kepemilikan institusional
ε = Error term
Jenis Data
214 | J I P A K 2 0 2 1
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diambil
dari laporan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015 – 2018.
Data laporan keuangan didapatkan dari website bursa efek Indonesia yaitu
www.idx.co.id.
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pengujian statistik deskriptif dinyatakan pada tabel di bawah ini:
Tabel 4
Hasil Uji Statistik Deskriptif
N Minimum Maximum Mean Std Deviation
CETR 396 -0,000 -0,914 -0,255 -0,174
UP 396 9,718 14,537 12,451 0,774
SB 396 0 1 0,42 0,494
DTE 396 -0,067 0,042 -0,0009 0,008
KA 396 1 6 3,07 0,403
DKI 396 0,2 1 0,413 0,109
KI 396 0,000 0,994 0,668 0,221
Sumber: Data diolah SPSS versi 25 (2020)
Tabel 5
Distribusi Frekuensi Strategi Bisnis
Keterangan Frekuensi Persentase
Skor 4-12 (Defender) 229 57,8%
Skor 13-20 (Prospector) 167 42,2%
Total 396 100%
Sumber: Data diolah SPSS versi 25 (2020)
Tabel 4 menunjukkan bahwa jumlah sampel yang diteliti adalah sebanyak 396 data.
Variabel penghindaran pajak (CETR) memiliki nilai rata-rata sebesar -0,255 yang
menunjukkan bahwa secara rata-rata sampel perusahaan non keuangan di Indonesia
membayar pajak sesuai tarif yang berlaku. Pada tabel 5 hasil distribusi frekuensi variabel
strategi bisnis (SB) menunjukkan bahwa 57,8% perusahaan yang menjadi sampel pada
penelitian ini menggunakan strategi bisnis defender dan sebesar 42,2% menggunakan
strategi bisnis prospector. Variabel ukuran perusahaan (UP) memiliki nilai rata-rata
sebesar 12,451. Variabel beban pajak tangguhan (DTE) memiliki nilai rata-rata sebesar -
0,0009. Variabel ukuran komite audit (KA) memiliki nilai rata-rata sebesar 3,07 yang
berarti jumlah komite audit sesuai dengan aturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
(2015) yaitu paling sedikit terdiri dari tiga orang anggota. Variabel proporsi komisaris
independen (DKI) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,413 yang menunjukkan bahwa rata-
rata perusahaan non keuangan mempunyai jumlah komisaris independen yang lebih
sedikit dibanding komisaris yang tidak independen. Variabel proporsi kepemilikan
institusional (KI) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,668 yang menunjukkan bahwa secara
rata-rata perusahaan non keuangan di Indonesia dimiliki oleh pihak institusi.
Uji Asumsi Klasik
J I P A K 2 0 2 1 | 215
Data perusahaan yang telah memenuhi kriteria pengambilan sampel kemudian
dilakukan pengujian asumsi klasik untuk memberikan suatu gambaran apakah model
persamaan regresi pada penelitian ini memiliki estimasi yang tidak bias. Uji asumsi klasik
terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas, dan autokorelasi.
Uji normalitas pada penelitian ini menunjukkan bahwa nilai uji Kolmogorov
Smirnov menunjukkan sig. kurang dari 0.05 yang berarti data residual berdistribusi tidak
normal. Namun demikian, berdasarkan pada konsep central limit theorm bahwa masalah
normalitas dapat diabaikan apabila n sampel besar (n ≥ 30) karena kurva distribusi data
residual akan cenderung mendekati normal. Hasil uji multikolinearitas pada penelitian
ini menunjukkan bahwa nilai VIF di bawah 10 dan nilai Tolerance di atas 0,1. Dengan
demikian tidak terdapat korelasi antar variabel independen dalam penelitian ini. Hasil uji
heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji glejser yang menunjukkan
bahwa nilai sig. ≥ 0.05 yang menunjukkan bahwa tidak terjadi masalah
heteroskedastisitas atau ketidaksamaan variance antar pengamatan. Hasil uji autokorelasi
pada penelitian ini menggunakan uji Bruesch-Godfrey atau lebih dikenal dengan uji
Lagrange Multiplier (LM). Hasil uji autokorelasi pada penelitian ini menunjukkan nilai
sig. ≥ 0.05 yang berarti tidak terjadi masalah autokorelasi atau pada model regresi linear
tidak terdapat korelasi antar residual pada periode saat ini dengan residual pada periode
sebelumnya.
Pada tabel 6 ditunjukkan hasil pengujian atas hipotesis penelitian:
Tabel 6
Hasil Uji t
Variabel Eksp. β Sig. Kesimpulan
(Constant) 0,200 0,172
UP - -0,035 0,003 Ha1 sesuai ekspektasi
SB + -0,050 0,005 Ha2 tidak sesuai ekspektasi
DTE - 0,498 0,649 Ha3 tidak sesuai ekspektasi
KA - -0,012 0,605 Ha4 tidak sesuai ekspektasi
DKI - 0,095 0,236 Ha5 tidak sesuai ekspektasi
KI - -0,001 0,979 Ha6 tidak sesuai ekspektasi
Adjusted R2 = 0,045; Nilai F = 4,100; F Sig. = 0.01
Sumber: Data diolah SPSS versi 25 (2020)
Pembahasan
a. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak
Variabel ukuran perusahaan (UP) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,003 dan nilai
tersebut lebih kecil dari α = 0,05, sehingga Ha1 dapat diterima secara statistik. Ukuran
perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Semakin besar ukuran
perusahaan, maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh
perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar ukuran perusahaan
(ditinjau dari besarnya jumlah aset) memiliki kemampuan dan kestabilan dalam
menghasilkan keuntungan. Kondisi tersebut membuat perusahaan besar akan
216 | J I P A K 2 0 2 1
berusaha untuk menjaga reputasi perusahaan tetap baik di mata publik dan
pemerintah, sehingga penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan semakin
rendah. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Honggo
& Marlinah (2019); Oktamawati (2017), serta Sutatik et al. (2015).
b. Pengaruh Strategi Bisnis Terhadap Penghindaran Pajak
Pada tabel 6 menjelaskan bahwa nilai signifikansi variabel Strategi Bisnis (SB) di
bawah dari nilai alpha 0,05 dengan nilai β adalah -0.050 maka dapat disimpulkan
bahwa variabel strategi bisnis berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
Perusahaan dengan strategi bisnis prospector justru cenderung tidak melakukan
penghindaran pajak karena strategi bisnis prospector memiliki lingkup yang luas dan
berfokus pada inovasi dalam setiap aspek untuk mencapai tujuan, sedangkan
perusahaan yang menggunakan strategi bisnis defender memiliki tingkat
penghindaran pajak yang tinggi karena strategi bisnis defender terlalu berfokus
kepada efisiensi maka perusahaan yang menggunakan strategi defender cenderung
untuk melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi jumlah beban pajak yang
harus dibayarkan. Temuan ini menunjukkan bahwa penentuan strategi yang
digunakan oleh perusahaan sangat memengaruhi kecenderungan perusahaan
melakukan penghindaran pajak. Namun demikian hasil penelitian ini tidak konsisten
dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Higgins et al. (2014), Arieftiara
et al. (2015) dan Wahyuni et al. (2019) yang menyatakan bahwa perusahaan dengan
strategi bisnis prospector memiliki dorongan yang tinggi untuk melakukan
penghindaran pajak karena adanya kemungkinan menghasilkan pendapatan yang
tinggi, mempunyai market share yang luas dan longgarnya pengelolaan biaya.
Namun demikian, hasil penelitian ini justru menunjukkan bahwa perusahaan dengan
strategi defender justru lebih termotivasi untuk melakukan penghindaran pajak
karena konsep strategi bisnis defender yang lebih menekankan pada efisiensi sebagai
keunggulan bersaing sehingga berusaha untuk menekan beban pajak yang
ditimbulkan (Higgins et al., 2014).
c. Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak
Variabel beban pajak tangguhan (DTE) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,649 dan
nilai tersebut lebih besar dari α = 0,05, maka Ha3 tidak dapat diterima secara statistik.
Hasil uji ini menunjukkan bahwa beban pajak tangguhan (DTE) tidak berpengaruh
terhadap penghindaran pajak karena beban pajak tangguhan lebih berhubungan
dengan besarnya pembayaran pajak pada periode mendatang sehingga tidak
berpengaruh terhadap besar kecilnya penghindaran pajak pada periode saat ini. Hasil
penelitian ini konsisten dengan penelitian Pohan (2009) dan Kalbuana et al. (2017).
Munculnya beban pajak tangguhan akibat adanya perbedaan antara perhitungan laba
komersial dan laba fiskal menjadi salah satu cara yang diprediksi dapat
mengindikasikan tindakan penghindaran pajak karena mengindikasinya besarnya
diskresi manajemen. Namun demikian, penelitian ini justru menunjukkan bahwa
J I P A K 2 0 2 1 | 217
beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena beban
pajak tangguhan menggambarkan adanya perbedaan temporer antara perhitungan
laba komersial dan fiskal yang hanya mengeser pembayaran beban pajak ke periode
selanjutnya sehingga tidak mengindikasikan adanya penghindaran pajak.
d. Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak
Variabel komite audit (KA) sebesar 0,605 dan nilai tersebut lebih besar dari α = 0.05,
maka Ha4 tidak dapat diterima secara statistik. Hasil uji ini menunjukkan bahwa
komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena banyaknya
perusahaan hanya menggunakan komite audit untuk memenuhi syarat yang
ditetapkan oleh pemerintah, sehingga besar kecilnya komite audit dalam suatu
perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini
konsisten dengan penelitian Damayanti dan Susanto (2015), Eksandy (2017) dan
Fajar et al. (2018). Keberadaan komite audit dalam perusahaan diharapkan dapat
membantu fungsi pengawasan dan menjaga akuntabilitas perusahaan. Namun
demikian, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peran komite audit dalam
perusahaan belum berjalan secara optimal dalam melaksanakan fungsinya sehingga
tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.
e. Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak
Variabel proporsi komisaris independen (DKI) mepunyai nilai signifikansi sebesar
0,236 dan nilai tersebut lebih besar dari α = 0,05, maka Ha5 tidak dapat diterima
secara statistik. Hasil uji ini menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen
tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedikit ataupun banyaknya jumlah
anggota komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
karena adanya kemungkinan pengawasan yang dilakukan terhadap manajemen
perusahaan tidak berjalan optimal. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian
Sarra (2017). Keberadaan dewan komisaris independen diharapkan dapat
meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik atas perusahaan sehingga dapat
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Namun demikian, dalam
penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen tidak mempengaruhi
aktivitas penghindaran pajak dalam perusahaan karena peranan dewan komisaris
independen masih belum berjalan dengan maksimal.
f. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak
Variabel kepemilikan institusional (KI) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,979 dan
nilai tersebut lebih besar dari α = 0,05, maka Ha6 tidak dapat diterima secara statistik.
Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini
dapat menjelaskan bahwa besar kecilnya jumlah kepemilikan institusional tidak
memengaruhi keputusan manajemen untuk melakukan penghindaran pajak. Hasil
penelitian ini konsisten dengan penelitian Winata (2014), Diantari dan Ulupui
(2016), serta Fajar et al. (2018). Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan
218 | J I P A K 2 0 2 1
saham pihak institusi yang diprediksi dapat mengurangi tindakan yang dapat
merugikan perusahaan kedepan karena kepemilikan institusi menjadi pihak yang
dapat memberikan pengawasan dan mendorong tata kelola perusahaan yang baik.
Namun pada penelitian ini belum dapat menunjukkan pengaruhnya ke penghindaran
pajak karena tindakan penghindaran pajak merupakan informasi internal manajemen
perusahaan sehingga tidak mudah untuk dideteksi. Selain itu penghindaran pajak
merupakan tindakan yang masih dalam kategori tidak melanggar aturan yang berlaku
sehingga bukan menjadi objek utama yang menjadi pengawasan oleh pihak
kepemilikan institusi.
5. SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN
Simpulan
Penelitian ini menguji pengaruh strategi bisnis, beban pajak tangguhan dan
karakteristik perusahaan seperti komite audit, proporsi komisaris independen,
kepemilikan institusional, ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak yang terjadi
pada kisaran periode pengampunan pajak di Indonesia. Temuan penelitian ini
menunjukkan bahwa perusahaan dengan strategi bisnis prospector memiliki tingkat
penghindaran pajak yang lebih rendah dibanding perusahaan dengan strategi bisnis
defender. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa pada perusahaan yang
menggunakan strategi bisnis prospector akan lebih berfokus pada pengembangan produk
dan inovasi, sedangkan pada perusahaan dengan strategi bisnis defender lebih berfokus
pada efisiensi termasuk pengurangan beban pajak sehingga tingkat penghindaran pajak
semakin tinggi. Sedangkan ukuran perusahaan menunjukkan pengaruh negatif terhadap
penghindaran pajak. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa semakin besar
perusahaan maka akan lebih terdorong untuk menjaga reputasi perusahaan dengan
menghindari tindakan penghindaran pajak secara berlebihan untuk mengurangi efek
negatif di kemudian hari seperti munculnya denda maupun sanksi pajak. Namun
demikian komite audit, proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, serta
beban pajak tangguhan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Temuan
tersebut menunjukkan bahwa masih kurang efektifnya peran komite audit, komisaris
independen maupun kepemilikan saham oleh pihak instutusi dalam mengawasi aktivitas
pengelolaan keuangan maupun pajak perusahaan. Demikian juga keberadaan beban pajak
tangguhan akibat adanya perbedaan antara laba komersil dan fiskal tidak dapat menjadi
indikasi adanya penghindaran pajak.
Implikasi
Implikasi penelitian ini terhadap kajian literature yaitu menambah wawasan
pengetahuan mengenai hubungan strategi bisnis dan ukuran perusahaan terhadap
penghindaran pajak. Strategi bisnis prospector memiliki tingkat penghindaran pajak yang
lebih tinggi dibanding strategi bisnis defender. Hasil tersebut disebabkan karena adanya
J I P A K 2 0 2 1 | 219
perbedaan fokus dan tujuan yang hendak dicapai dari kedua strategi bisnis tersebut.
Begitu pun dengan ukuran perusahaan yang semakin besar menunjukkan penghindaran
pajak yang lebih rendah karena perusahaan besar akan berusaha untuk menjaga reputasi
serta kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang. Sedangkan implikasi praktis
terhadap pembuat kebijakan fiskal adalah untuk memperhatikan faktor-faktor yang dapat
mempengaruhi penghindaran pajak seperti strategi bisnis yang digunakan oleh
perusahaan maupun ukuran perusahaan itu sendiri.
Saran
Penelitian ini mempunyai keterbatasan yaitu penelitian ini hanya menguji enam
variabel independen dengan hasil nilai adjusted R² yang kecil yaitu 0,059 sehingga masih
banyak variabel lain yang diprediksi dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
Untuk itu rekomendasi penelitian selanjutnya adalah mengganti beberapa variabel
independen lain yang diprediksi dapat memengaruhi penghindaran pajak, seperti karakter
eksekutif, kompensasi rugi fiskal, serta rapat komite audit. Selain itu penelitian ini hanya
menggunakan sampel penelitian di Indonesia, pada penelitian selanjutnya dapat
dilakukan pengujian lintas negara seperti negara-negara ASEAN untuk memperkaya
literature dan memperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif.
DAFTAR PUSTAKA
Alqatamin, R. M. (2018). Audit Committee Effectiveness and Company Performance:
Evidence from Jordan. Accounting and Finance Research, 7(2), 48.
https://doi.org/10.5430/afr.v7n2p48
Arieftiara, D., Utama, S., Wardhani, R., & Rahayu, N. (2015). Analisis Pengaruh Strategi
Bisnis Terhadap Penghindaran Pajak, Bukti Empiris Di Indonesia. Simposium
Akuntansi Nasional XVIII, 18(1), 1–27.
Asitalia, F., & Trisnawati, I. (2017). Pengaruh Good Corporate Governance Dan
Leverage Terhadap Manajemen Laba Fioren. Jurnal Bisnis Dan Akuntansi, 19(1),
1–11.
Asri, I. T. Y., & Suardana, K. A. (2016). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen,
Komite Audit, Preferensi Risiko Eksekutif Dan Ukuran Perusahaan Pada
Penghindaran Pajak. E-Jurnal Akuntansi, 16(1), 72–100.
Cahyono, D. D., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan
Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (SIZE), Leverage (DER) dan
Profitabilitas (ROA) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)
Pada Perusahaan Perbankan yang Listing BEI Periode Tahun 2011 – 2013. Journal
of Accounting, 2(2).
Damayanti, F., & Susanti, T. (2015). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit,
Kepemilikan Institusional, Resiko Perusahaan, Dan Return On Assets Terhadap
Tax Avoidance. Jurnal Bisnis Dan Manajemen, 5(2), 187–206.
https://doi.org/10.15408/ess.v5i2.2341
Damayanti, F., & Susanto, T. (2015). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit,
220 | J I P A K 2 0 2 1
Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan dan Return on Assets terhadap Tax
Avoidance. ESENSI Jurnal Bisnis Dan Manajemen, 5(2), 187–206.
https://doi.org/10.15408/ess.v5i2.2341
Dewi, N. N. K., & Jati, I. K. (2014). Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik
Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Tax Avoidance
di Bursa Efek Indonesia. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 6(2), 249–260.
Diantari, P. R., & Ulupui, I. A. (2016). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris
Independen, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. E-
Jurnal Akuntansi, 16(1), 702–732.
Eksandy, A. (2017). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit
Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). Competitive Jurnal Akuntansi
Dan Keuangan, 1(1), 1. https://doi.org/10.31000/competitive.v1i1.96
Fajar, M., Zulbahridar, & Kurnia, P. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan
Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. JOM FEB, 1(1), 1–15.
https://doi.org/10.22201/fq.18708404e.2004.3.66178
Feranika, A., Mukhzarudfa, & L. Aurora, T. (2016). Pengaruh Kepemilikan Institusional,
Dewan Komisaris Independen, Kualitas Audit, Komite Audit, Karakter Eksekutif,
dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan UNJA,
2(2), 31–39.
Ginting, S. (2016). Pengaruh Corporate Governance dan Kompensasi Rugi Fiskal
Terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel
Moderating. Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil, 6(2), 165–176.
Gula, V. E., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Capital Intensity Dan Deffered Tax
Expense Terhadap Tax Avoidance Dengan Menggunakan Strategi Bisnis Sebagai
Variabel Moderasi. Prosiding Seminar Nasional, 2(2012), 1–7.
Hanum, H. R., & Zulaikha. (2013). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Corporate
Governance Terhadap Effective Tax Rate. Diponegoro Journal of Accounting,
2(2), 1–10.
Harianto, R. (2020). Pengaruh Strategi Bisnis, Kepemilikan Institusional Dan Kebijakan
Utang Terhadap Penghindaran Pajak ( Studi Kasus Pada Perusahaan Makanan dan
Minuman di. Liability, 02(1), 49–69.
Higgins, D., Omer, T. C., & Phillips, J. D. (2014). The Influence of a Firm’s Business
Strategy on its Tax Aggressiveness. Contemporary Accounting Research, 32(2),
674–702. https://doi.org/10.1111/1911-3846.12087
Honggo, K., & Marlinah, A. (2019). Pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan,
dewan komisaris independen, komite audit, sales growth, dan leverage terhadap
penghindaran pajak. Trisakti School of Management, 21(1), 9–26.
Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm : Managerial Behavior ,
Agency Costs and Ownership Structure Theory of the Firm : Managerial Behavior ,
Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 3(4),
305–360.
Kalbuana, N., Purwanti, T., & Agustin, N. H. (2017). Pengaruh Kepemilikan Manajerial,
Beban Pajak Tangguhan, dan Tingkat Pajak Efektif Terhadap Penghindaran Pajak
di Indonesia. Magistra, (100), 26–35.
Kurniasih, T., & Ratna Sari, M. (2013). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate
Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax
Avoidance. Buletin Studi Ekonomi, 18(1), 58–66.
Maharani, I. G. A. C., & Suardana, K. A. (2014). Pengaruh Corporate Governance,
J I P A K 2 0 2 1 | 221
Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif pada Tax Avoidance Perusahaan
Manufaktur. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 9.2, 525–539.
Marfirah, D., & SyamBZ, F. (2016). Pengaruh Corporate Governance dan Leverage
terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa
Efek Indonesia (BEI) Tahun 2011-2015. Jurnal IlmiahMahasiswa Ekonomi
Akuntansi, 1(2), 91–102.
Mulyani, S., Wijayanti, A., & Masitoh, E. (2018). Pengaruh Corporate Governance
Terhadap Tax Avoidance. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga, 3(1), 322–
340. https://doi.org/10.31093/jraba.v3i1.91
Oktamawati, M. (2017). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran
Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap Tax
Avoidance. Jurnal Akuntansi Bisnis, 15(1), 23–40.
https://doi.org/10.24167/JAB.V15I1.1349
Payne, D. M., & Raiborn, C. A. (2015). Aggressive Tax Avoidance: A Conundrum for
Stakeholders, Governments, and Morality. Journal of Business Ethics, 147(3),
469–487. https://doi.org/10.1007/s10551-015-2978-5
Permata, A. D., Nurlaela, S., & Wahyuningsih, E. M. (2018). Pengaruh Size, Age,
Profitability, Leverage dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. Jurnal
Akuntansi Dan Pajak, 19(1), 10. https://doi.org/10.29040/jap.v19i1.171
Phillips, J. D., Pincus, M. P. K., & Rego, S. O. (2003). Earnings management: New
evidence based on deferred tax expense. The Accounting Review, 78(2), 491–521.
https://doi.org/10.2139/ssrn.276997
Pohan T Hotman. (2009). Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusi, Rasio Tobin Q,
Akrual Pilihan, Tarif Efektif Pajak, dan Biaya Pajak Ditunda Terhadap
Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Publik. Jurnal Informasi, Perpajakan,
Akuntansi Dan Keuangan Publik, 4(2), 113–135.
Rani, P. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Financial Distress, Komite Audit, dan
Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan,
53(9), 1689–1699.
Reinganum, J. F., & Wilde, L. L. (1985). Income Tax Compliance in a Principal-Agent
Framework. Journal of Public Economics, 26, 1–18.
Saftiana, Y., Mukhtaruddin, Putri, K. W., & Ferina, I. S. (2017). Corporate governance
quality, firm size and earnings management: Empirical study in Indonesia stock
exchange. Investment Management and Financial Innovations, 14(4), 105–120.
https://doi.org/10.21511/imfi.14(4).2017.10
Sarra, H. D. (2017). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Komite Audit dan Dewan
Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak. Competitive Jurnal
Akuntansi Dan Keuangan, 1(1), 63. https://doi.org/10.31000/competitive.v1i1.108
Shevlin, T., Thornock, J., & Williams, B. (2017). An examination of firms’ responses to
tax forgiveness. Review of Accounting Studies, 22(2), 577–607.
https://doi.org/10.1007/s11142-017-9390-6
Sukmana, Yoga. 2020. RI Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun Akibat Penghindaran Pajak.
Kompas.com. https://money.kompas.com/read/2020/11/23/183000126/ri-
diperkirakan-rugi-rp-68-7-triliun-akibat-penghindaran-pajak. Diunduh tanggal 23
November 2020.
Sunarsih, U., & Handayani, P. (2018). Pengaruh Corporate Governance Terhadap
222 | J I P A K 2 0 2 1
Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia. Jurnal Akuntansi, 12(2), 163–184.
Sutatik, Syafi’i, & Rahman, A. (2015). Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan
Biaya Bunga terhadap Penghindaran Pajak di BEI Tahun 2010-2014. Jurnal
Akuntansi UBHARA, pp. 261–270.
Swingly, C., & Sukartha, I. M. (2015). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit,
Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Sales Growth pada Tax Avoidance. E-Jurnal
Akuntansi Universitas Udayana, 1, 47–62.
Wahyuni, L., Fahada, R., & Atmaja, B. (2019). The Effect of Business Strategy,
Leverage, Profitability and Sales Growth on Tax Avoidance. Indonesian
Management and Accounting Research, 16(2), 66.
https://doi.org/10.25105/imar.v16i2.4686
Wardani, D. K., & Khoiriyah, D. (2018). Pengaruh Strategi Bisnis dan Karakteristik
Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. Akuntansi Dewantara, 2(1), 25–36.
Retrieved from http://e-journalfb.ukdw.ac.id/index.php/jrak/article/view/283
Wijayani, D. R. (2016). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Corporate
Governance dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak di
Indonesiafile:///E:/SMT 6/Referensi Jurnal/tax avoidance/chen2010 kepemilikan
keluarga.pdf (Studi Empiris Perusahaan Manufaktu. Jurnal Dinamika Ekonomi &
Bisnis, 13(2), 181–192.
Winata, F. (2014). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada
Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013. Tax &
Accounting Review, 4 (1)(1), 1–11.
Yohan, & Pradipta, A. (2019). Pengaruh ROA, Leverage, Komite Audit, Size, Sales
Growth Terhadap Tax Avoidance. Jurnal Bisnis Dan Akuntansi, 21(1), 1–8.