FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN E-KTP ...repository.usd.ac.id/36500/2/085314099_full.pdfi...
Transcript of FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN E-KTP ...repository.usd.ac.id/36500/2/085314099_full.pdfi...
i
FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN E-KTP
DITINJAU DARI PERSPEKTIF E-GOVERNMENT
S K R I P S I
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penulisan Skirpsi
Program Studi Teknik Informatika
Oleh:
Julius Galih Prima Negara
NIM: 08 5314 099
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2013
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
ii
E-KTP SUCCESSFUL FACTORS REVIEWED BY
E GOVERNMENT’S PERSPECTIVE
A THESIS
Presented as a Partial Fulfillment of the Requirements
To Obtain Sarjana Komputer Degree
In Informatics Engineering
By:
Julius Galih Prima Negara
08 5314 099
INFORMATICS ENGINEERING STUDY PROGRAM
DEPARTMENT OF INFORMATICS ENGINEERING
FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
SANATA DHARMA UNIVERSITY
YOGYAKARTA
2013
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
iii
HALAMAN PERSETUJUAN
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
vi
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma :
Nama : Julius Galih Prima Negara
Nomor Mahasiswa : 084314099
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan
Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul :
“Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan E-KTP Ditinjau Dari Perspektif E-
Government”
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan
kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, me-
ngalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data,
mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media
lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun
memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai
penulis.
Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.
Dibuat di Yogyakarta
Pada tanggal : 7 Agustus 2018
( Julius Galih Prima Negara )
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
vii
HALAMAN MOTTO
“Dahsyatnya kekuatan pikiran serta motivasi positif,
mengantarkan pribadi cerdas humanis terus belajar
dan berkembang bersama menjadi suluh dalam
belantara pejiarahan kehidupan.”
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
viii
ABSTRAK
Penelitian ini merupakan sebuah penilitian deskriptif yang mengevaluasi
dan menggali tentang jalanya program e-KTP sebagai sebuah perwujudan e-
government di Indonesia. Penelitian ini mengambil studi kasus di dua
kabupaten/kota yaitu Kabupaten Gunungkidul, dan Kotamadya Yogyakarta.
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan pembagian
kuisioner. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan dinas yang ditunjuk
sesuai dengan Perpres no.26 tahun 2009 tentang e-KTP, pada dua kabupaten/kota
tempat dilaksanakan penelitian, telah berjalan proyek e-KTP yang diamanatkan
oleh peraturan tersebut.
Penentu keberhasilan yang ditemukan berdasarkan studi kasus ialah:
Strategi informasi dan data kependudukan yang diperbaharui dengan pemutakhiran
data, strategi penyiapan teknologi perekaman data penduduk yag tepat guna, kartu
e-KTP yang canggih dan dapat berguna untuk kegiatan pemerintahan, strategi
komunikasi manajerial dengan pihak terkait, untuk menciptakan peraturan dan
beberapa persetujuan untuk jalanya proyek, strategi pembuatan peraturan dari
pemangku kekuasaan agar pelaksana melaksanakan tugas dengan baik, strategi
penyesuaian pelaksanaan dengan karakteristik masing-masing daerah, sebab end-
user ialah tujuan utama, strategi standarisasi pelayanan masyarakat, untuk
mencapai kepuasan masyarakat sebagai end-user. Hasil dari penelitian ini
diharapkan jadi bahan pertimbangan pelaksanaan program e-KTP berikutnya.
Kata Kunci : E-Government, E-KTP, Penentu Kesuksesan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
ix
ABSTRACT
This research is a descriptive study evaluating and exploring the network of e-KTP
programs as an embodiment of e-government in Indonesia. This research takes case
studies in two districts / cities namely Gunungkidul Regency and Yogyakarta
Municipality. Data collection is done through interviews, observations and
distribution of questionnaires. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil is the agency
designated in accordance with Presidential Regulation No.26 of 2009 concerning
e-KTP, in the two districts / cities where the research was carried out, an e-KTP
project has been implemented mandated by the regulation.
The determinants of success found based on case studies are: Population
information and data strategies that are updated with data updates, strategies for
preparing appropriate population data recording technology, e-KTP cards that are
sophisticated and can be useful for government activities, managerial
communication strategies with related parties, to create regulations and approvals
for project nets, a strategy for making regulations from stakeholders so that
implementers carry out their duties properly, strategies for adjusting
implementation to the characteristics of each region, because end-users are the main
goal, a strategy of standardizing community services, to achieve community
satisfaction as an end-user. The results of this study are expected to be taken into
consideration in the implementation of the next e-KTP program.
Keywords: E-Government, E-KTP, Successful Factors
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
x
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Karena dengan
berkat serta limpahan kasih-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul
“Faktor-Faktor Penentu Kesuksesan e-KTP Ditinjau dari Perspektif E-
Government” dengan baik. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:
1. Bapak Drs. Johanes Eka Priyatma M.Sc., Ph.D. selaku dosen pembimbing
yang telah memberikan sumbangsih positif terhadap penulisan penelitian ini
dengan menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran sehingga penulisan
penelitian ini berjalan dengan baik.
2. Ibu Njoo Kiem Lan alias Agnes Maria Polina, S.Kom., M.Sc. serta Ibu
Paulina Heruningsih Prima Rosa S.Si., M.Sc.. selaku dosen penguji yang
telah memberikan bantuan, bimbingan serta kritik saran yang membangun.
3. Ibu Paulina Heruningsih Prima Rosa S.Si., M.Sc. selaku Dekan Fakultas
Sains dan Teknologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
4. Kaprodi Teknik Informatika Ibu Ridowati Gunawan S.Kom., M.T. atas
semangat dan perhatianya.
5. Wakaprodi Teknik Informatika sekaligus Dosen Pembimbing Akademik
Ibu Sri Hartati Wijono S.Si., M.Kom. atas semangat dan perhatianya.
6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul,
Kotamadya Yogyakarta, dan 4 kecamatan di bawah naunganya yang telah
membantu proses penelitian.
7. Alm. Ibu FM. Ruswidayati yang telah memberikan bekal hidup berharga.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xi
8. Bapak Drs. Pujud Hadiprayitno yang telah dan tak henti-hentinya
memberikan dukungan semangat, dan doa yang terucap.
9. Mas Antok, Mas Agung, Mas Joko, Mbak Ning yang tak henti-hentinya
memberikan dukungan semangat belajar dan dukungan finansial penulis.
10. Humas USD, Pak Budi, Mas Tjahjo, Mbak Atik, dan Staff mahasiswa atas
dukungan dan kesempatan belajarnya.
11. Sahabat Staff Mahasiswa Humas USD yang tak henti memberi semangat
dalam proses penyelesaian tugas akhir (Lusi, Clay, Krisna, Agus, David).
Penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari kekurangan, oleh sebab itu
penulis merasa bertanggung jawab atas tiap kesalahan yang disengaja maupun tidak
sengaja dalam penulisan skripsi ini. Penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang
membangun dari semua pihak untuk menjadi lebih baik. Semoga skripsi ini dapat
berguna bagi kemaslahatan masyarakat dan untuk meningkatkan mutu ilmu
pengetahuan, terutama di bidang informatika di Indonesia.
Yogyakarta, Juli 2013
Julius Galih Prima Negara
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ................................................................................................ i
HALAMAN PERSETUJUAN ............................................................................... iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ................................................................ iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ............................................ v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN ...................................................... vi
HALAMAN MOTTO ........................................................................................... vii
ABSTRAK ........................................................................................................... viii
ABSTRACT ........................................................................................................... ix
KATA PENGANTAR ............................................................................................ x
DAFTAR ISI ......................................................................................................... xii
DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ xv
DAFTAR TABEL ................................................................................................ xvi
PENDAHULUAN .................................................................................................. 1
1.1 Latar Belakang Masalah ................................................................................ 1
1.2 Rumusan Masalah ......................................................................................... 5
1.3 Batasan Masalah............................................................................................ 5
1.4 Tujuan Penelitian .......................................................................................... 6
1.5 Manfaat Penelitian ........................................................................................ 7
1.6 Sistematika Penulisan ................................................................................... 7
BAB II .................................................................................................................... 9
LANDASAN TEORI ............................................................................................. 9
2.1 Pengertian E-KTP ......................................................................................... 9
2.2 Pengertian E-Government ........................................................................... 10
2.3 Model dan Kegiatan E-Government ........................................................... 10
2.3.1 G2C Government to Citizen ................................................................ 10
2.3.2 G2B Government to Bussiness ............................................................ 11
2.3.3 G2B Government to Government ........................................................ 12
2.3.4 G2B Government to employees ........................................................... 12
2.4 E-Government pada negara berkembang .................................................... 13
2.5 Faktor-faktor penentu kesuksesan E-Government ...................................... 14
2.5.1 Tantangan informasi dan data .............................................................. 15
2.5.2 Tantangan teknologi informasi ............................................................ 15
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xiii
2.5.3 Tantangan organisasi dan manajerial ................................................... 15
2.5.4 Tantangan hukum dan peraturan/regulasi pemerintah ......................... 16
2.5.4 Tantangan lingkungan dan kelembagaan ............................................. 16
2.6 Strategi kunci sukses e-Government ........................................................... 16
2.6.1 Strategi data dan informasi ............................................................. 16
2.6.2 Strategi teknologi informasi ................................................................. 17
2.6.3 Strategi organisasi dan manajerial ....................................................... 17
2.6.4 Strategi hukum dan peraturan/regulasi pemerintah.............................. 18
2.6.5 Strategi lingkungan dan kelembagaan ................................................. 18
2.6.6 Panduan teknis kepada praktisi. ........................................................... 19
2.6.7 Pemetaan alat praktis untuk pondasi teoritis ........................................ 20
2.6.8 Rekomendasi untuk menekan resiko gagalnya e-Government ....... 22
2.7 Tipe Skala Pengukuran Data .................................................................. 23
BAB III ................................................................................................................. 25
METODE PENELITIAN ...................................................................................... 25
3.1 Jenis Penelitian ....................................................................................... 25
3.2 Tempat dan waktu penelitian ...................................................................... 26
3.2.1 Tempat Penelitian................................................................................. 26
3.2.2Waktu Penelitian ................................................................................... 27
3.3 Subjek Penelitian ......................................................................................... 27
3.4 Data ............................................................................................................. 28
3.5 Teknik Pengumpulan Data .......................................................................... 29
3.5.1 Metode Wawancara ......................................................................... 29
3.5.2 Metode Kuisioner ................................................................................. 29
3.5.3 Metode Dokumentasi ........................................................................... 29
3.6 Tahapan Penelitian ................................................................................. 30
3.6.1 Penentuan Lokasi Penelitian ................................................................ 30
3.6.2 Penyusunan Pertanyaan Wawancara ............................................... 30
3.6.3 Pembuatan Kuesioner .......................................................................... 30
3.6.4 Tahap Wawancara Langsung .......................................................... 30
3.6.5 Penyebaran Kuesioner atau Pengumpulan Data. ............................ 31
3.6.6 Analisa Data .................................................................................... 31
3.6.7 Penulisan Laporan ........................................................................... 31
3.2 Validitas Data .............................................................................................. 31
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xiv
BAB IV ................................................................................................................. 33
HASIL DAN PEMBAHASAN ........................................................................... 33
4.1 Hasil Observasi ........................................................................................... 33
4.1.1Gambaran e-KTP .................................................................................. 33
4.1.2 Pelaksana e-KTP .................................................................................. 35
4.1.3 Fungsi dan format e-KTP ................................................................ 36
4.1.4 Tahapan Implementasi e-KTP......................................................... 37
4.2 Analisa data kuisioner dan wawancara ....................................................... 37
4.3 Demografi Responden Kuisioner ................................................................ 39
4.3.1 Karakteristik kecamatan lokasi ....................................................... 39
4.3.2 Karakteristik cepat lambat penyelesaian ......................................... 40
4.4 Pembahasan nilai rata-rata data kuisioner warga ................................... 41
4.5 Pembahasan nilai rata-rata data kuisioner pegawai ................................ 47
4.6 Pengkodean Data Wawancara ..................................................................... 50
4.7 Analisis data wawancara dan observasi pada tantangan dan strategi. .... 52
4.7.1 Aspek tantangan informasi dan data .................................................... 52
4.7.2 Aspek tantangan teknologi informasi................................................... 54
4.7.3 Aspek tantangan organisasi manajerial ................................................ 55
4.7.4 Aspek tantangan hukum dan peraturan/regulasi pemerintah ............... 56
4.7.5 Aspek tantangan lingkungan dan kelembagaan ................................... 57
4.8 Kendala penelitian .................................................................................. 58
4.8.1 Kendala Wawancara........................................................................ 58
4.8.2 Kendala pengisian kuisioner ................................................................ 58
BAB V ................................................................................................................... 59
KESIMPULAN DAN SARAN ........................................................................... 59
5.1 Kesimpulan ............................................................................................. 59
5.2 Saran ....................................................................................................... 62
DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 64
LAMPIRAN ......................................................................................................... 65
Lampiran Wawancara ke-1 ............................................................................... 65
Lampiran Wawancara Ke-2 .............................................................................. 70
Pertanyaan Wawancara ..................................................................................... 75
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 3. 1 Proses analisis data model interaktif ................................................ 31
Gambar 4. 1 Diagram kecamatan lokasi ............................................................... 40
Gambar 4. 2 Diagram karakteristik cepat lambat penyelesaian ............................ 41
Gambar 4. 3 Persentase pengetahuan e-KTP ........................................................ 42
Gambar 4. 4 Mendapat undangan e-KTP .............................................................. 43
Gambar 4. 5 Persentase dilayani dengan baik pada perekaman e-KTP ................ 44
Gambar 4. 6 Persentase antri lama pada perekaman e-KTP ................................. 45
Gambar 4. 7 Menjumpai permasalahan e-KTP ..................................................... 46
Gambar 4. 8 Persentase keseriusan pemerintah penunjang e-KTP ....................... 48
Gambar 4. 9 Persentase pengaruh SDM terhadap e-KTP ..................................... 49
Gambar 4. 10 Persentase pengaruh teknologi sebagai penunjang e-KTP ............. 50
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xvi
DAFTAR TABEL
Tabel 4. 1 Pengumpulan data kuisioner pegawai kecamatan ................................ 39 Tabel 4. 2 Pengumpulan data kuisioner warga ..................................................... 39 Tabel 4. 3 Karakteristik kecamatan lokasi ............................................................ 39
Tabel 4. 4 Karakteristik cepat lambat penyelesaian .............................................. 40 Tabel 4. 5 Pengkodean Aspek Tantangan ............................................................. 51 Tabel 4. 6 Pengkodean narasumber ...................................................................... 51 Tabel 4. 7 Pengkodean nomor urut pertanyaan ..................................................... 52
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
1
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Teknologi informasi memegang peranan penting bagi perkembangan
dunia, tak terkecuali dalam pemerintahan di seluruh dunia. Teknologi
informasi menjadi bagian utama pengembangan atau peningkatan pelayanan
pemerintah. Segala bentuk interaksi, komunikasi, dan pengolahan data yang
baik ialah tujuan yang diinginkan dari penggunaan teknologi informasi.
Layanan pemerintah untuk menjalin komunikasi timbal balik antara
masyarakat dengan pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi
disebut lebih lanjut dengan istilah e-Government. Dengan adanya e-
Government diharapkan kinerja pemerintahan dengan segela bentuk
layanannya meningkat.
E-Government merupakan contoh pemanfaatan teknologi untuk
meningkatkan pelayanan di instansi pemerintahan kepada masyarakat. Bank
Dunia,2001-mendefinisikan e-Government sebagai sebuah sistem informasi
dan teknologi komunikasi milik pemerintah, yang memfasilitasi relasi dengan
mesyarakat, sektor swasta, dengan instansi pemerintah lainya untuk
pemberdayaan masyarakat, meningkatkan pelayanan, memperkuat
akuntabilitas, meningkatkan efisiensi pemerintahan. Jalinan komunikasi
tejalin dua arah, antara pemerintah dan masyarakat. Komunikasi dalam hal ini
berkembang bukan sekedar memberi informasi lalu memberi timbal balik. e-
Government juga digunakan untuk memberikan peningkatan pelayanan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
2
terhadap masyarakat, meliputi berbagai aktivitas kantor yang menjadi
konsentrasi masing-masing instansi. Contoh e-Government antara lain: layanan
informasi website yang menyediakan layanan feedback, layanan call centre,
dan program pencatatan data penduduk .
Pemerintah Indonesia merilis program e-KTP sebagai salah satu
produk e-Government. e-KTP atau KTP elektronik adalah dokumen
kependudukan yang memuat sistem keamanan / pengendalian baik dari sisi
administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada basisdata
kependudukan nasional. Program e-Government ini sekarang telah melewati
masa percobaan dan sedang dalam fase penerapan sampai bulan Desember
2011. Sebelum data pribadi masyarakat di tuliskan pada chip kartu tanda
penduduk, petugas kependudukan menggunakan perangkat lunak e-KTP untuk
merekam data kependudukan yang diperlukan dari setiap warga.
Pada penerapanya e-KTP menemui beberapa permasalahan. Ditemukan
beberapa masalah pada saat pelaksanaan pendataan penduduk di tingkat
kecamatan. Program KTP elektronik (e-KTP) yang tengah digalakkan
pemerintah mulai menemui kendala, seperti pada masalah jaringan internet
yang kerap terganggu. Masalah lain yang muncul adalah peralatan iris mata
(perekam mata) yang rusak, kamera bermasalah, hingga alat untuk tanda
tangan elektronik rusak (Kompas Megapolitan, 2011/10/01). Sebagai sebuah
sistem yang baru sudah sewajarnya jika menemui berbagai hambatan karena
baru pertama kali dilaksanakan. Akan tetapi tidak seharusnya pemerintah
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
3
membiarkan permasalahan itu begitu saja. Perlu dilakukan analisis penyebab,
untuk dicari penyelesaianya.
Berbagai permasalahan yang terungkap selama ini merupakan masalah-
masalah pemicu mundurnya tanggal penyelesaian proyek e-KTP dari target
awal. Selain permasalahan teknis dari teknologi yang diterapkan, permasalahan
keterbatasan sumber daya manusia juga merupakan hambatan atau
permasalahan yang dihadapi oleh proyek pemerintah ini. Permasalahan lain
yang kerap mengemuka di media masa ialah dugaan adanya penyelewengan
dari proyek e-KTP. Jaringan mafia tender e-KTP yang bernilai trilyunan rupiah
ini juga telah terdeteksi oleh kementrian dalam negeri, seperti yang terpapar di
portal berita Vivanews 21/02/2012
(http://nasional.vivanews.com/news/read/248316-mendagri--ada-mafia-e-
KTP-di-luar-kementerian). Apakah permasalahan-permasalahan ini benar
merupakan hambatan pelaksanaan proyek e government yang bernama e-KTP
ini?
Oleh karena produk e-Government ini menuai banyak permasalahan
yang telah mengemuka dan menjadi hambatan, maka perlu dilakukan
penelitian yang mengungkap apakah perangkat lunak ini telah memenuhi
kebutuhan proses pencatatan data penduduk, serta menemukan faktor apa saja
yang menjadi kunci sukses pelaksanaan e-KTP. Studi tentang hal ini layak
untuk dilakukan untuk menentukan langkah kedepan perawatan dan kebijakan
penggunaan perangkat lunak e-KTP. Penghambat dalam pemakaian e
government tidak bisa dikesampingkan, karena ini akan menghambat kinerja
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
4
pemerintahan. Jika ada penghambat sebaiknya harus dilakukan tindakan sedini
mungkin supaya kinerja pemerintahan lancar, dan pelayanan kepada
masyarakat dapat berjalan dengan baik.
Faktor-faktor kunci sukses dalam pelaksanaan e-KTP ditilik dari segi e
government yang akan ditemukan dapat menjadi pegangan pemerintah sebagai
pengambil keputusan. Jika dalam penelitian ditemukan kelemahan dari sisi
teknologi yang dipakai yang memerlukan revisi, maka akan disarankan
dilakukanya revisi dari penggunaan e-KTP. Jangan sampai elemen yang
kurang baik akan menghambat kinerja. Dari pemakai program juga akan digali
informasi tentang pendapat pemakai, terhadap program yang dicanangkan oleh
pemerintah ini. Pada akhirnya pemerintah akan terbantu dalam melakukan
perencanaan, perawatan, perubahan, atau penggantian program e-KTP.
Isu-isu tentang regulasi pemerintah, manajemen organisasi sebagai hal-
hal penentu kesuksesan e-Government adalah benar berdasarkan beberapa
tulisan yang telah mengungkap faktor penentu kesuksesan e-Government.
Beberapa jurnal ilmiah, dan procceding mengungkapkan beberapa kunci sukes
dalam penerapan e-Government. Salah satunya ialah, “E-Government success
factors: Mapping practical tools to theoretical foundations” karya J. Ramo´n
Gil-Garcı´a, Theresa A. Pardo-2005 . Tulisan tersebut akan digunakan dalam
penilitian ini sebagai dasar untuk mengungkap apakah faktor-faktor penentu
kesuksesan e-KTP yang ditinjau dari perspektif e-Government. Apakah proyek
e-KTP ini telah memenuhi komponen dan kunci penentu kesuksesan e-
Government? Serta apakah benar berbagai isu kegagalan proyek e-KTP ini
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
5
memang karena tidak memenuhi kunci-kunci kesuksesan e-Government?
Penelitian ini akan berusaha mengungkap hal itu dengan mencari data-data dari
sampel kecamatan yang terpilih, dan menggali informasi dari pihak-pihak
terkait seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
1.2 Rumusan Masalah
Bertolak dari latar belakang masalah di atas, persoalan yang akan
dipecahkan dalam penelitian ini adalah.
Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan e-KTP sebagai
produk e-Government berdasar studi kasus di 2 Kabupaten/Kotamadya,
dan 4 kecamatan sebagai sampel?
Masalah tersebut akan dibahas dalam penelitian ini dalam beberapa
tahapan. Tahap pertama merupakan penentuan lokasi di mana kabupaten atau
kota yang akan menjadi sampel penelitian. Kedua ialah observasi lapangan, serta
melakukan wawancara kepada pihak dinas kependudukan dan catatan sipil,
operator e-KTP, serta pembagian kuesioner warga di kecamatan terpilih.
Wawancara dan kuesioner yang dibagi mengacu pada teori kesuksesan
pelaksanaan e government. Setelah data terkumpul tahap ketiga ialah
pengolahan data dan menemukan apa faktor penentu kesuksesan e-KTP
berdasarkan sudut pandang e government.
1.3 Batasan Masalah
Pada analisa implementasi sistem e-KTP ini akan diberikan pembatasan
masalah sebagai berikut:
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
6
1. Faktor-faktor penentu kesuksesan e-KTP ditilik dari sisi e government
dengan acuan jurnal : “E-Government success factors: Mapping practical
tools to theoretical foundations” karya : J.Ramo´n Gil-Garcı´a, Theresa A.
Pardo-2005 .
2. Penelitian ini tidak akan mencari penyelesaian dari masalah-masalah yang
muncul dari pelaksanaan e-KTP.
3. Judgment Sampling ialah metode pengambilan sampel kecamatan yang
akan dipakai. Dengan hasil metode sampling ini, penelitian tentang
pemetaan masalah e-KTP mengambil sampel dua kecamatan dengan lokasi
geografis di pusat kota, dan dua kecamatan yang berada di daerah pinggiran.
4. Dilakukan pengambilan data dengan kuisioner, wawancara, maupun
observasi di empat kecamatan yang sudah menerapkan e-KTP dan terpilih dengan
Judgment Sampling di D.I.Yogyakarta.
1.4 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, ada empat tujuan yang ingin
dicapai dalam penelitian ini. Keempat tujuan tersebut adalah sebagai berikut.
1. Untuk menemukan apa saja permasalahan yang dihadapi saat
pengimplementasian sistem e-KTP, baik dari segi teknologi, maupun dari
segi non-teknis seperti keterbatasan sumber daya manusia.
2. Melakukan pemetaan permasalahan yang dihadapi saat dijalankanya
program e-KTP.
3. Menemukan usulan solusi dari masalah-masalah yang sudah terpetakan.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
7
4. Menemukan faktor-faktor kunci penentu kesuksesan implementasi e-KTP
sebagai produk e-Government.
1.5 Manfaat Penelitian
1. Sebagai bahan evaluasi pemerintah terhadap implementasi perangkat lunak
e-KTP yang menjadi salah satu produk e-Government.
2. Menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk perawatan, pengembangan,
bahkan penggantian program pendataan penduduk selanjutnya. Supaya
kedepan tercipta produk e-Government yang tepat guna, dan tujuan utama
e-Government yaitu peningkatan pelayanan serta komunikasi antar
pemerintah dan masyarakat terjalin dengan lebih baik.
3. Menemukan usulan strategi, kebijakan, dan peluang dalam proyek e-KTP
sebagai produk e-Government selanjutnya bagi pemerintah.
1.6 Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah,
tujuan penulisan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB II LANDASAN TEORI
Bab ini berisi uraian dasar teori yang digunakan terkait e-Government, tentang
e-KTP, serta faktor faktor penentu kesuksesan sebuah e-Government yang ditulis
oleh J. Ramo´n Gil-Garcı´a, Theresa A. Pardo.
BAB III METODE PENELITIAN
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
8
Bab ini berisi metode penelitian yang berisi penjelasan jenis penelitian, populasi
dan sampel, definisi operasional, subjek dan kriteria inklusi penelitian, waktu
dan tempat penelitian, instrumen penelitian, tahapan penelitian dan analisis hasil.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
Bab ini berisi proses analisis data, menemukan faktor-faktor penentu
kesuksesan, serta kendala selama proses penelitian.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini berisi penarikan kesimpulan faktor-faktor penentu kesuksesan berdasar
pada 5 aspek penentu kesuksesan e-Government yang dikemukakan oleh J.
Ramo´n Gil-Garcı´a, Theresa A. Pardo.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
9
BAB II
LANDASAN TEORI
Menurut Kerlinger (dalam Susanto, 2004:56), Teori adalah himpunan konsep,
definisi, dan preposisi yang mengemukakan pandangan sistematis tentang gejala dan
menjabarkan relasi antara variabel untuk menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut.
Penelitian ini akan menggunakan teori-teori yang dapat mendukung penelitian, dan
menggunakan teori sebagai kerangka berpikir, dan acuan penelitian.
2.1 Pengertian E-KTP
e-KTP berasal dari kata electronic-KTP, atau Kartu Tanda Penduduk
Elektronik atau sering disingkat KTP-el. Menurut situs resmi e-KTP, KTP
elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem
keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi
dengan berbasis pada basis data kependudukan nasional. Program e-KTP
dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional di Indonesia yang
memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini
disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk
dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin
berbuat curang dalam hal-hal tertentu dengan manggandakan KTP-nya.
e-KTP memiliki beberapa aturan sebagai dasar hukum. Dasar hukum e-
KTP adalah Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun
2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan. Dari
undang-undang dan Peraturan Presiden tersebut kemudian diturunkan kedalam
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
10
Instruksi Menteri, dan petunjuk teknis pelaksanaan. Karena telah memiliki
dasar hukum yang jelas, maka proyek e-KTP layak dijalankan sebagai salah
satu perwujudan e-Government.
2.2 Pengertian E-Government
World Bank (www.worldbank.org, Juni 2002) mendefinisikan: “ E-
Government sebagai cara pemerintah menggunakan teknlogi informasi seperti(
jaringan antar wilayah, internet, dan komputasi mobile) yang mampu untuk
mentransformasi hubungan dengan penduduk, rekanan bisnis, dan bidang-
bidang lain dalam pemerintahan. Teknologi ini mampu menyediakan berbagai
variasi yang berbeda : penyampaian pelayanan dari pemerintah kepada
penduduk dengan lebih baik, meningkatkan interaksi dengan rekanan bisnis
dan industri, pemberdayaan masyarakat melalui akses informasi, atau
manajemen pemerintahan yang lebih efisien. Hasil yang mengungtukan dapat
berupa tingkat korupsi yang menurun, meningkatkan transparansi,
kenyamanan, meningkatkan pendapatan, serta mengurangi biaya operasional.”.
Sedangkan Organization of Economic Co Operation and Development OECD
(2005) menuliskan e-Government ialah penggunaan teknologi informasi dan
komunikasi khususnya internet, sebagai alat untuk mencapai pemerintahan
yang lebih baik.
2.3 Model dan Kegiatan E-Government
2.3.1 G2C Government to Citizen
G2C merupakan aktivitas pemerintah dalam menyediakan pelayanan
akses informasi dan layanan secara online kepada warga masyarakat.
Aplikasi G2C memungkinkan warga untuk mengajukan pertanyaan kepada
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
11
instansi pemerintah dan menerima jawaban. Mengurus file pajak
penghasilan(negara, negara bagian, dan tingkat lokal); membayar pajak
(pendapatan, real estate); memperbarui SIM; membayar tiket lalu lintas;
mengubah alamat mereka, dan membuat janji untuk inspeksi emisi
kendaraan dan ujian mengemudi. Selain itu pemerintah dapat menyebarkan
informasi di web; memberikan layanan download; pelatihan (mis:di
California kelas pelatihan mengemudi ditawarkan online); warga negara
terbantu menemukan pekerjaan; menyediakan infromasi pariwisata dan
rekreasi; memberikan informasi tentang kesehatan dan keselamatan;
memungkinkan transfer kupon makanan, dan bantuan melalui penggunaan
kartu cerdas. Pengertian G2C tersebut merupakan pengertian menurut
pendapat Shailendra C. Jain Palvia, et.all – 2007 pada tulisan ilmiah yg
berjudul “E-Government and E-Governance: Definitions/Domain
Framework and Status around the World”.
2.3.2 G2B Government to Bussiness
Shailendra C. Jain Palvia, et.all - (2007), menuliskan bahwa G2B
merupakan sebuah model penerapan e-Government pada instansi
pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan dalam bidang
bisnis. Instansi dapat melakukan komunikasi timbal balik kepada rekanan
bisnis secara lebih real-time. Contoh keggunaan dari model ini ialah ketika
pemerintah melakukan lelang terbuka, maka berbagai perusahaan dapat
menggunakan layanan ini sebagai komunikasi.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
12
2.3.3 G2B Government to Government
G2G berhubungan dengan kegiatan yang terjadi antara instansi
pemerintahan satu dengan instansi pemerintah yang lain (Shailendra C. Jain
Palvia, et.all-2007). Pemerintah dapat meningkatkan efisiensi, ketepatan, dan
kerahasiaan komunikasi yang dijalin. Sebagai contoh misal kementrian dalam
negeri menyelenggarakan pemilihan umum atau pemilu, KPU (Komisi Pemilihan
Umum) mengambil rekaman elektronik basisdata yang dimiliki dinas
kependudukan dan catatan sipil untuk mengetahui siapa saja masyarakat yang
memenuhi kriteria pemilih di Indonesia. Sehingga kementrian dalam negeri sudah
punya data pemilih sebagai data awal sebelum melakukan pencatatan pemegang
hak pilih pasti dalam pemilu.
2.3.4 G2B Government to employees
G2E merupakan kegiatan interaksi pemerintahan dengan karyawan
memanfaatkan teknologi informasi yang dikembangkan oleh pemerintah.
Pemerintah memanfaat teknologi untuk berkomunikasi dengan para
pegawai. Misal pemerintah membuat layanan email yang dapat
dimanfaatkan oleh kedua belah pihak sehubungan dengan komunikasi
berkaitan dengan pemerintahan. Contoh lain ialah, pemerintah
menggunakan perangkat lunak sistem informasi pegawai, menggunakan
data pegawai untuk kepentingan promosi jabatan. G2B dilakukan dengan
maksud agar berjalanya roda pemerintahan berjalan dengan baik, oleh
karena komunikasi timbal balik antara pemerintah dengan karyawan
terlaksana dengan baik.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
13
2.4 E-Government pada negara berkembang
Pelayanan yang maksimal antara pemerintah dan masyarakat Indonesia
secara melnyeluruh merupakan sebuah keharusan untuk coba dipenuhi.
Pemanfaatan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) menjadi penting dalam
peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Gunadi (2004) dalam pembicaraanya
pada pertemuan negara-negara APEC di China untuk membahas telekomunikasi
dan informasi, mengungkapkan TIK dimanfaatkan sebagai dasar untuk
reenginering pada pemerintah pusat, provinsi, dan pada tingkat lokal dalam
pengiriman dan layanan pemerintah. DI Indonesia telah diadakan penelitian serta
pengembangan untuk membangun TIK/e-Government yang modern, administrasi
yang memungkinkan untuk memberikan pelayanan dan informasi kelas dunia.
Menurut Gunadi (2004), ada lima langkah pegembangan e-Government pada
negara berkembang, hal itu antara lain:
a) Menciptakan kepemimpinan yang kuat untuk memfasilitasi dan
mengkoordinasikannya secara utuh pada semua lini.
b) Mengaktifkan lingkungan dan undang-undang cyber dan teknologi
informasi.
c) Membangun dan mengembangkan infrastruktur sebagai bagian utama,
yang akan berdampak di berbagai instansi pemerintah.
d) Mengembangkan prioritas proyek nasional.
e) Manajemen perubahan e-Government.
Pada saat ini pemerintah telah berada pada tahap pengembangan proyek-
proyek e-Government yang menjadi prioritas.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
14
e-KTP merupakan salah satu prioritas dan jawaban pemerintah di tahun 2011
atas tantangan menyediakan pelayanan yang lebih baik, efisien, serta kelas dunia.
Pemerintah mengupayakan produk e-Government ini memenuhi kebutuhan
bersama, pemerintah dapat merekam data kependudukan dengan baik dan dapat
memanfaatkanya sewaktu-waktu untuk keperluan tertentu, sedangkan masyarakat
tidak perlu risau dengan adanya upaya duplikasi KTP seperti yang kerap terjadi.
Ketika ada keperluan untuk mengambil informasi kependudukan yang telah
dimasukan sebelumnya lewat perangkat lunak , pemerintah cukup melakukan
scanning chip yang tertanam pada e-KTP.
Pengujian produk e-Government selayaknya dilakukan sebagai bahan
evaluasi program peningkatan pelayanan. Hal ini dilakukan untuk mencari
kesalahan pada perangkat lunak supaya ketika terdapat kesalahan cepat ditemukan
solusi. Ketika perangkat lunak telah berjalan dengan tepat, pemakai perangkat
lunak merasa terpenuhi kebutuhanya, maka telah tercapai upaya peningkatan
pelayanan pada konteks perekaman data kependudukan e-KTP.
2.5 Faktor-faktor penentu kesuksesan E-Government
Dalam penunjang kesuksesan sebuah proyek e-Government terdapat
beberapa tantangan dan strategi. Menurut J. Ramo´n Gil-Garcı´a, Theresa A. Pardo-
2005, ada 5 kunci dalam mensukseskan e-Government. 5 kunci (strategi &
Tantangan) tersebut ialah :
Tidak ada daftar tunggal tantangan e-Government, di sini merupakan
tantangan e-Government dalam konteks sebagai sistem informasi.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
15
2.5.1 Tantangan informasi dan data
E-Government identik dengan pengambilan, pengelolaan,
pengolahan, penggunaan, penyebaran, dan berbagi data dan informasi. Pada
poin ini menekankan bahwa data dan informasi organisasi wajib diambil,
diolah, untuk kemudian dibagikan atau dipergunakan tepat guna. Kualitas
dari informasi arus akurat dan konsisten. Berkaitan dengan informasi,
pemberian informasi kepada seluruh masyarakat tentang penyelenggaraan
e-KTP agar penyelenggaraan program ini berjalan lancar ialah tantangan
yang perlu dihadapi.
2.5.2 Tantangan teknologi informasi
Teknologi informasi memegang peranan penting dalam proyek ini.
Ketepatan pemakaian dari perangkat lunak maupun perangkat keras di
sebuah negara, provinsi, maupun sebuah organisasi adalah hal yang harus
diperhatikan. Misal penggunaan perangkat lunak, komputer, alat rekam
gambar, sidik jari, jaringan, dan peralatan lain harus tepat guna. Sebaiknya
harus menyediakan peralatan yang canggih, untuk menunjang kelancaran
pemerintahan.
2.5.3 Tantangan organisasi dan manajerial
Antara visi organisasi, kementrian, ataupun negara, dengan sebuah
proyek harus sesuai. Misalnya, proyek e-KTP ini harus sesuai dengan tujuan
pemerintah dalam modernisasi dan pemutakhiran data penduduk yang
memang telah direncanakan. Sebuah proyek, tidak diperbolehkan menjadi
sebuah proyek yang tidak terprogram dan menghamburkan uang organisasi
atau negara.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
16
2.5.4 Tantangan hukum dan peraturan/regulasi pemerintah
Sebuah pemerintahan atau organisasi tertentu berjalan berdasarkan
peraturan perundangan dan hukum-hukum yang telah diciptakan dan
disepakati. Dalam proyek e-Government tentunya memerlukan aturan
hukum dan regulasi yang jelas dari pemerintah. Peraturan ini digunakan
sebagai acuan berjalanya proyek. Hukum dan regulasi juga sebagai acuan
untuk menindak berbagai pelanggaran yang ada.
2.5.4 Tantangan lingkungan dan kelembagaan
Sebuah proyek e-Government dalam implementasinya akan berada
dalam sebuah lingkungan yang berbeda-beda kondisi, serta sulit untuk
diperkirakan. Misal proyek pemutakhiran data penduduk/ program ktp, akan
berbenturan dengan sumber daya manusia yang tidak menguasai teknologi
komputer. Sistem komputerisasi di desa dengan asupan listrik dari PLN
kurang memadai. Orang-orang berkedudukan di lembaga yang selaku
penentu manajemen proyek memegang peranan penting. Mereka harus
mampu memilih strategi tepat untuk lembaga, serta menjaga dari tekanan-
tekanan luar.
2.6 Strategi kunci sukses e-Government
Dalam Jurnal ini, telah dipetakan 5 strategi kunci penentu kesuksesan e-
Government. Strategi tersebut adalah:
2.6.1 Strategi data dan informasi
Menghadapi tantangan data dan infromasi memerlukan perencanaan
secara matang dan menyeluruh untuk mengelola produk data dan informasi.
Pihak manajemen tentunya akan melibatkan mitra atau pihak ketiga dalam
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
17
pengembangan dan penerapan proyek. Dari organisasi, Kementrian,
maupun negara wajib menetapkan standar pengembangan serta penerapan.
Hal ini perlu diterapkan untuk meminimalisasi kesalahan data, definisi
informasi serta, kesalahan pada unsur meta-data. Harus ada kesamaan
persepsi antara pemerintah sebagai pihak pertama dan mitra pengembang
sebagai pihak ketiga. Umpan balik dari pengguna secara terus menerus
terhadap e-Government untuk memelihara kualitas data dan informasi.
2.6.2 Strategi teknologi informasi
Dua hal penting yang penentu kesuksesan dari sisi teknologi informasi
ialah nilai kegunaan dan kemudahan penggunaan teknologi. Tentunya
pengembangan / modernisasi sistem pemerintahan ke dalam e-Government
memerlukan teknologi yang kompleks, terkini atau paling canggih, tetapi
memerlukan penyesuaian oleh sumber daya manusia penggunanya.
Kesadaran dari pemerintah oleh bagian atau pejabat berwenang untuk
menciptakan prototype teknologi, serta memberikan pelatihan terhadap
sumber daya manusia yang masih kurang berkualitas secara bertahap perlu
ditingkatkan. Ketrampilan pemimpin proyek dan tim teknis ialah yang
utama.
2.6.3 Strategi organisasi dan manajerial
Identifikasi pemangku kepentingan yang relevan dan membuat
mereka terlibat dalam pengembangan proyek, terutama adalah calon
pengguna akhir / end user menjadi strategi dalam menghadapi tantangan
organisasi dan manajerial. Perencanaan strategis dapat dipakai ibarat
sebagai payung strategi yang lebih spesifik sebagai tonggak yang jelas dan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
18
terukur. Proyek yang baik memerlukan kombinasi seimbang antara teknis,
manajerial, ketrampilan politik, dan keahlian di antara anggota proyek.
Akhirnya uang bukanlah yang faktor penentu utama melainkan hal yang
dibutuhkan. Seringkali, organisasi, kementrian, maupun negara
memerlukan skema keuangan yang inovatif dan kemitraan agar tercipta e-
Government yang kuat dari level bawah.
2.6.4 Strategi hukum dan peraturan/regulasi pemerintah
Dukungan dari lembaga terkait untuk menciptakan aturan hukum dan
regulasi yang ketat dan tepat dalam pengembangan e-Government dapat
mempengaruhi keberhasilan proyek. Misal dari lembaga legislatif
menciptakan perundangan yang mengatur proses lelang pihak ketiga
pengembangan proyek, mitra seperti apa yang boleh memegang proyek.
Peraturan hukum seperti apa jika perjanjian dilanggar, dan berbagai
peraturan lain mengenai pengembangan proyek. Pemerintah oleh Presiden
juga dapat melakukan pembuatan peraturan-peraturan terkait distribusi
tugas, dan tentang target capaian.
2.6.5 Strategi lingkungan dan kelembagaan
Pada tantangan ini kerapkali individu pemimpin atau manajemen
tidak dapat mengubah peraturan yang telah dilembagakan. Namun
keputusan dapat dijalankan jika mendapatkan dukungan dari koalisi yang
cukup besar yang dapat mengarahkan perhatian para legislator atau pembuat
kebijakan lainya maka lembaga formal dengan aturan lama dapat diganti.
Setidaknya ada dua strategi untuk menangani tantangan kelembagaan dan
lingkungan yaitu : berusaha mendapatkan dukungan dari lembaga legislatif
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
19
dan eksekutif, serta yang kedua ialah strategi buruh. Strategi buruh dalam
konteks ini ialah mencari dukungan dari masa jumlah besar, atau
masyarakat.
2.6.6 Panduan teknis kepada praktisi.
Merupakan panduan praktis yang telah disarikan dari lima tantangan
dan strategi yang ditemukan.
1. Metodologi pengukur nilai
Menciptakan metodologi untuk mengukur dari e-Government yang
telah berjalan. Untuk memastikan yang telah diinvestasikan berjalan
dengan baik dan mendapatkan hasil yang diinginkan atau keuntungan.
2. Membuat dan menggunakan kasus bisnis untuk proyek IT
Pada intinya kasus bisnis digunakan karena setiap proyek IT akan
mengeluarkan dana yang tidak sedikit, maka pemikiran mendapatkan
hasil yang setimpal atau keuntungan harus ada. Jika pemerintah telah
investasi maka tujuan dari proyek e-Government harus tercapai.
Membangun sebuah e-Government diibaratkan seperti membangun
bangunan, pemerintah telah investasi, memperkirakan perawatan, dan
memperkirakan robohnya bangunan. Maka pemerintah dengan
departemen keuangan harus bersiap.
3. Dasar-dasar kasus bisnis
4. Membuat smart IT choice
Pada poin ini manajer harus berkiblat pada stakeholder sebagai
pengguna. Panduan ini dirancang untuk membantu Manejer publik dan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
20
pemerintah dalam menentukan keputusan tentang kapan dan dimana
berinvestasi di bidang IT.
2.6.7 Pemetaan alat praktis untuk pondasi teoritis
Empat panduan yang dipilih di atas berasal dari asal-usul yang
berbeda namun terpilih sebagai bagian dari perencanaan IT strategis.
1. Penelitian pembandingan singkat dari panduan yang dipilih
Keempat panduan tercipta oleh upaya kolaboratif masyarakat swasta,
dan kalangan akademis. Smart IT choice terwujud dengan strategi yang
berbeda dengan praktek berorientasi pada peneliti dan pemerintah fokus
dengan inisiatif IT atau perancangan.
2. Membangun jembatan praktek penelitian
Panduan yang dipilih dirancang untuk membangun kesadaran terhadap
tantangan e-Government dan untuk menyajikan strategi yang
bermanfaat, peralatan-peralatan, dan teknik untuk mengatasi tantangan.
Berikut ini akan menyoroti tentang hubungan antara tantangan dan
strategi dalam pelaksanaan e-Government dalam acuan literatur penelitian
dan dipilihlah panduan melalui analisis masing-masing panduan dalam hal
lima kategori tantangan dan strategi berasal dari tinjauan literatur.
a. Faktor Informasi dan data
Dari jurnal dan makalah penelitian pengelolaan data dan informasi
dapat menjadi rujukan oleh bagian manajerial dalam merancang
sebuah proyek. Hal itu terkait dengan pengorganisasian,
manajemen, pengolahan, dan penyajian data serta informasi.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
21
b. Faktor teknologi informasi
Pada faktor ini akan merujuk pada teori-teori pengembangan
perangkat lunak yang tepat.
c. Faktor organisasi dan manajerial
Hal ini memerlukan ketrampilan dari pemimpin proyek,
perencanaan sebagai alat manajemen, serta pendanaan yang
memadai. IT smart menekankan dan menyadarkan pada
pentingnya manajemen resiko, organisasi, seperti kurangnya
perhatian terhadap pengguna, kurangnya keselarasan antara
inisiatif dan tujuan organisasi, tujuan yang berbeda dan saling
bertentangan. Fokus ini menyediakan teknik semisal visi, misi, dan
kerangka kerja strategis untuk meminimalkan tantangan yang telah
diuraikan di atas.
d. Faktor hukum dan peraturan/regulasi pemerintah
Peraturan hukum dibahas dan dibuat dengan baik sesuai dengan
peraturan hukum yang berlaku namun harus sesuai dengan sudut
pandang IT. Hukum dan peraturan harus memuat analisis
stakeholder, menganalisis simpatisan, serta orang yang terlibat
dibalik proyek.
e. Faktor kelembagaan dan lingkungan
Tantangan yang berasasal dari realitas lingkungan ini
dididentifikasi dalam empat paduan yang dipilih. Ahli IT
mendorong manajer untuk menghadapi tantangan lingkungan dan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
22
menambahkan dalam tantangan satu tahun pemerintahan, beberapa
tahun, maupun multi institusi. Kesadaran akan lingkungan dan
faktor institusional akan ditingkatkan.
2.6.8 Rekomendasi untuk menekan resiko gagalnya e-Government
1. Melakukan karakterisasi dari resiko-resiko yang akan dihadapi oleh
sebuah proyek e-Government dengan melihat tantangan-tantangan
pengembangan e-Government serta bertolak dari proyek yang akan
dijalankan.
2. Membangun pemahaman tentang tantangan tentang informasi dan data.
3. Membangun sudut pandang bisnis untuk untuk melakukan analisis.
Ketika pemerintah sudah mengeluarkan investasi IT maka harus
mendapatkan hasil setimpal. Misal Pemerintah investasi e-KTP maka,
pendataan penduduk harus benar-benar termodernisasi dan dapat dipakai
oleh berbagai lembaga, walaupun data dan informasi terpusat di
kementrian dalam negeri.
4. Melakukan karakterisasi dari resiko-resiko yang akan dihadapi oleh
sebuah proyek e-Government dengan melihat tantangan-tantangan
pengembangan e-Government serta bertolak dari proyek yang akan
dijalankan.
5. Membangun pemahaman tentang tantangan tentang informasi dan data.
6. Membangun sudut pandang bisnis untuk untuk melakukan analisis.
Ketika pemerintah sudah mengeluarkan investasi IT maka harus
mendapatkan hasil setimpal. Misal Pemerintah investasi e-KTP maka,
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
23
pendataan penduduk harus benar-benar termodernisasi dan dapat dipakai
oleh berbagai lembaga, walaupun data dan informasi terpusat di
kementrian dalam negeri.
2.7 Tipe Skala Pengukuran Data
Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur persepsi, sikap
atau pendapat seseorang atau kelompok tertentu mengenai sebuah peristiwa
atau fenomena sosial, berdasarkan definisi operasional yang telah ditetapkan
oleh peneliti. Skala ini merupakan suatu skala psikometrik yang biasa
diaplikasikan dalam angket dan paling sering digunakan untuk riset yang
berupa survei, termasuk dalam penelitian deskriptif. Dalam skala likert,
variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi dimensi, dimensi diturunkan ke
dalam subvariabel, kemudian subvariabel dijabarkan ke dalam indikator-
indikator yang dapat diukur. Indikator menjadi titik tolak dalam penyusunan
item instrument pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab oleh
responden. Setiap jawaban responden dihubungkan dengan dukungan sikap
terhadap pertanyaan/pernyataan yang diungkapkan dengan kata-kata sebagai
berikut:
Sangat Tidak Setuju (STS) : 1
Tidak Setuju (TS) : 2
Ragu-ragu (RR) : 3
Setuju (S) : 4
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
24
Sangat Setuju (SS) : 5
Sedangkan untuk memberikan penilaian dari hasil data rata-rata yang
dianalisis adalah sebagai berikut:
Sangat buruk : 1-1,99
Buruk : 2-2,99
Standar : 3-3,99
Baik : 4-4,99
Sangat baik : 5
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
25
BAB III
METODE PENELITIAN
Metode penelitian ialah strategi umum yang dianut dalam pengumpulan dan
analisis data yang diperlukan, guna menjawab persoalan yang dihadapi
(Donald Ary, et.all – (2007). Bab ini menguraikan bagaimana penelitian ini akan
dilakukan, cara, tempat dan waktu penelitian, serta subjek penelitian. Pada bagian
ini pula dijelaskan, data yang dicari, cara pemerolehan data, serta cara pengolahan
data.
3.1 Jenis Penelitian
Jenis penelitian program E-KTP ini adalah penelitian deskriptif kualitatif.
Adapun masalah yang dapat diteliti dan diselidiki oleh penelitian deskriptif
kualitatif ini mengacu pada studi kuantitatif, studi komparatif (perbandingan), serta
dapat juga menjadi sebuah studi korelasional (hubungan) antara satu unsur dengan
unsur lainnya. Kegiatan penelitian ini meliputi pengumpulan data, analisis data,
interprestasi data, dan pada akhirnya dirumuskan suatu kesimpulan yang mengacu
pada analisis data tersebut. Untuk analisa kualitatif dipilih sebab penelitian ini akan
menitik beratkan terhadap dalamnya informasi yang dicari sebagai jawaban atas apa
saja penentu keberhasilan e-KTP. Penelitian ini menggunakan Case study / studi
kasus, dengan harapan peneliti dapat mengambil sampel sebagai contoh
representatif. Donald Ary, et.all – (2007) menjelaskan : “Dalam penelitian
deskriptif, dirancang untuk memperoleh informasi tentang status gejala saat
penelitian dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk melukiskan variabel atau
kondisi apa yang ada dalam suatu kondisi. ”.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
26
Pencarian data atau studi kasus penelitian ini mengambil sampel dua kabupaten
/ kota setara kabupaten, serta empat kecamatan sebagai sumber data. Kabupaten
pertama ialah kabupaten dengan lokasi geografis terletak di pusat kota, kabupaten
kedua terletak di pinggiran provinsi. Sedangkan empat kecamatan tersebut ialah,
dua kecamatan tercepat menyelesaikan e-KTP, dan dua kecamatan yang paling
lama dalam menyelesaikan proyek e-KTP. Peneliti akan melakukan wawancara
terhadap dinas dukcapil di dua kabupaten terpilih.
3.2 Tempat dan waktu penelitian
3.2.1 Tempat Penelitian
Tempat penelitian dilakukan pada 2 kantor Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil 4 kecamatan di D.I.Yogyakarta yang terpilih dengan judgement
sampling. 2 kantor Dinas tersebut ialah :
- Kabupaten Gunungkidul
Kabupaten yang terletak di pinggiran D.I.Yogyakarta
- Kotamadya Yogyakarta
Kota setara Kabupaten di D.I.Yogyakarta yang letaknya di pusat kota.
4 kecamatan tersebut ialah :
- Kecamatan Ponjong
Merupakan kecamatan yang menyelesaikan perekaman data penduduk
paling cepat di Kabupaten Gunungkidul.
- Kecamatan Wonosari
Merupakan kecamatan yang menyelesaikan perekaman data penduduk
paling lama di Kabupaten Gunungkidul.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
27
- Kecamatan Pakualaman
Merupakan kecamatan yang menyelesaikan perekaman data penduduk
paling cepat di Kota Yogyakarta.
- Kecamatan Umbulharjo
Merupakan kecamatan yang menyelesaikan perekaman data penduduk
paling lama di Kota Yogyakarta.
3.2.2Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei- Agustus 2012. Pembagian waktu
meliputi :
- Mei pembuatan instrumen penelitian (daftar pertanyaan dan kuesioner).
- Juni peneliti memproses perijinan penelitian.
- Juli - agustus peneliti melaksanakan penelitian.
- September – selesai olah data berlangsung.
3.3 Subjek Penelitian
Subjek Penelitian meliputi:
- Masyarakat pada kecamatan terpilih
- Pegawai kecamatan pengguna sistem e-KTP/operator
- Kepala dinas Dukcapil.
Pada pembagian kuesioner dan wawancara yang akan dilaksanakan, terdapat
pertanyaan kepada subjek tentang e-KTP. Dari subjek penelitian ini yaitu orang
yang mendapat kuisioner dan wawancara akan dikumpulkan data yang diperlukan
untuk analisis faktor keberhasilan perangkat lunak dari perspektif e-government.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
28
Ada alasan mengapa tiga pihak tersebut di atas menjadi subjek penelitian.
Pengguna program e-KTP/ operator ialah orang yang menjalankan program e-KTP,
dan melakukan perekaman data penduduk setiap harinya. Sedangkan kepala dinas
Dukcapil tingkat kabupaten, merupakan pejabat yang bertugas tentang bidang
kependudukan, serta dinas Dukcapil merupakan dinas di bawah naungan
kementrian dalam negeri.
3.4 Data
Data yang diharapkan pada penelitian ini ialah data tanggapan dari responden
mengenai e-KTP. Ada dua macam tipe data dalam penelitian ini, data tersebut
adalah :
A. Data Primer
Pengumpulan data ini diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi,
wawancara, serta pembagian kuesioner kepada responden, meliputi: identitas
responden, serta data-data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.
B. Data Sekunder
Data yang diperoleh dari sumber-sumber lain selain sumber data primer,
baik kepustakaan, jurnal ilmiah, arsip atau dokumen yang berhubungan dengan
penelitian.
Pada kuesioner, data yang dikumpulkan ialah informasi lebih ke arah
bagaimana e-KTP berjalan, dan bagaimana tanggapan mereka dari sisi
pelaksanaan proyek e-KTP. Pada tahap wawancara dengan subjek kepala dinas
dukcapil, diberikan pertanyaan berdasarkan 5 tantangan dan kunci sukses e-
government. Informasi tentang tantangan pelaksanaan, serta penyelesaianya
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
29
merupakan data yang berguna untuk mengambil kesimpulan faktor-faktor apa
saja yang menunjang keberhasilan e-KTP ditilik dari segi e –government.
3.5 Teknik Pengumpulan Data
3.5.1 Metode Wawancara
Wawancara adalah percakapan dengan meksud tertentu. Percakapan
dilakukan oleh dua pihak, pihak pertama ialah pewawancara yang memberikan
pertanyaan, dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang
diberikan (Moleong, 2004: 186). Dalam penelitian ini memakai wawancara
langsung dan semi terstruktur. Mengadakan tanya jawab secara langsung kepada
orang dilembaga yang terkait dengan program e-KTP seperti tertulis di atas
dalam subjek penelitian yaitu pihak Kepala Dinas Dukcapil.
3.5.2 Metode Kuisioner
Kuisioner adalah usaha mengupulkan informasi dengan menyampaikan
sejumlah pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis oleh responden
(Sudaryono, Guritno, Rahardja, 2010). Dilakukan pengumpulan data dengan
pertanyaan-pertanyaan. Dari pemakai sistem e-KTP operator sistem, petugas
bidang pendataan penduduk, serta warga masyarakat yang merasakan
pelayanan e-KTP.
3.5.3 Metode Dokumentasi
Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan
dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan,
transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, ledger, agenda,
artikel, koran, laporan para pelaksana program, literature dan makalah
pendukung penelitian (Arikunto, 1998: 236).
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
30
3.6 Tahapan Penelitian
3.6.1 Penentuan Lokasi Penelitian
Pada tahap penentuan lokasi, terpilih Kota Yogyakarta dengan Kecamatan
Umbulharjo, dan Kecamatan Pakualaman, serta Kabupaten Gunungkidul
dengan Kecamatan Ponjong dan Kecamatan Wonosari.
3.6.2 Penyusunan Pertanyaan Wawancara
Dalam penyusunan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, pertanyaan mengacu pada
faktor-faktor penentu kesuksesan e government. Pertanyaan tersebut terbagi
dalam beberapa kategori, diantaranya : strategi data informasi, teknologi
informasi, organisasi manajerial, hukum dan peraturan atau regulasi
pemerintah, strategi lingkungan dan kelembagaan, panduan teknis, pemetaan
praktis untuk pondasi teori, dan yang terakhir kategori strategi untuk menekan
prediksi resiko.
3.6.3 Pembuatan Kuesioner
Pembuatan kuesioner dengan maksud untuk mengambil data dari
responden atau masyarakat yang tekah dilayani dalam pembuatan e-KTP. Isi
kuesioner tersebut ialah pertanyaan-pertanyaan untuk mencari data mengenai
tanggapan masyarakat mengenai pelaksanaan perekaman data e-KTP.
3.6.4 Tahap Wawancara Langsung
Wawancara dilaksanakan langsung dengan pihak Dinas Kependudukan
dan Catatan sipil di dua kabupaten terpilih. Sasaran terwawancara ialah pihak
kepala dinas, atau pejabat terkait yang telah ditunjuk oleh kepala dinas.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
31
3.6.5 Penyebaran Kuesioner atau Pengumpulan Data.
Kuesioner dibagikan dengan cara menyebarkan lembaran cetak kuesioner
kepada masyarakat dengan kecamatan terpilih dengan datang langsung ke
lokasi kecamatan. Jumlah kuesioner terdiri dari 3 kuesioner kepada operator
program e-KTP, serta 25 lembar kuesioner kepada masyarakat di masing-
masing kecamatan terpilih.
3.6.6 Analisa Data Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif, dalam
teknik analisis interaktif, setelah data terkumpul akan dilakukan analisis dalam tiga
tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Setiap
komponen dapat melihat kembali komponen yang lain sehingga data yang
terkumpul sudah mewakili sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti.
Proses analisis data model interaktif dapat digambarkan sebagai berikut ( H.B
Sutopo, 2002: 96)
Gambar 3. 1Proses analisis data model interaktif
Gambar 3.1 Proses analisis data model interaktif
3.6.7 Penulisan Laporan
Tahap akhir dari penelitian ini adalah pendokumentasian hasil analisis
dan hasil penemuan selama proses penelitian.
3.2 Validitas Data Dalam penelitian kualitatif, validitas data sering diragukan. Untuk
meningkatkan validitas data yang diperoleh dalam penelitian, maka akan digunakan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
32
teknik trianggulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan
memanfaatkan sesuatu yang lain di luar itu untuk mengecek atau untuk
membandingkan. Trianggulasi terdiri dari empat macam, yaitu trianggulasi sumber
data, metode, peneliti dan teori. Adapun dalam penelitian ini, akan menggunakan
trianggulasi sumber data. Trianggulasi sumber data dengan membandingkan dan
mengecek kembali kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat
yang berbeda dalam metode kualitatif.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
33
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi,
pembagian kuisioner dan berupa wawancara. Wawancara dilakukan kepada pihak
kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dan
Kotamadya Yogyakarta. Kuisioner diberikan kepada operator program e-KTP,
warga di kecamatan Ponjong, Wonosari, Pakualaman, dan kecamatan Umbulharjo.
4.1 Hasil Observasi
4.1.1Gambaran e-KTP
Kartu tanda penduduk elektronik atau kerap disebut e-KTP merupakan
sebuah kartu tanda kependudukan yang diluncurkan oleh pemerintah
(Kementrian Dalam Negeri) yang diproses secara komputerisasi baik dalam
arti fisik maupun penggunaanya. Pelaksanaan program ini dibagi kedalam 2
tahap, tahap pertama dimulai awal tahun 2011 sampai dengan April 2012 yang
mencakup 67 juta penduduk yang tersebar di 2348 kecamatan. Tahap kedua
pelaksanaan perekaman data dilaksanakan sampai akhir tahun 2012 dengan
menyelesaikan 105 juta penduduk di 300 kabupaten/kota.
Pembuatan e-KTP oleh Kementrian Dalam Negeri dilatarbelakangi oleh
banyaknya tindakan negatif dari pihak yang tidak bertanggung jawab, yang
dapat merugikan orang lain atau bahkan merugikan negara. Tindakan negatif
itu berbagai macam, contohnya ialah identitas ganda yang dimiliki oleh
penduduk untuk keperluan menghidari pajak, menyembunyikan identitas untuk
tindakan terorisme, mengamankan korupsi atau tindakan kriminal lain.
Berdasarkan hal-hal negatif tersebut Kementrian Dalam Negeri terdorong
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
34
untuk membuat basis data tunggal kependudukan dan membuat serangkaian
sistem informasi kependudukan yang terwujud dengan kartu tanda penduduk
electronik atau e-KTP.
Proses berjalanya program e-KTP berlandaskan pada Undang-Undang
Republik Indonesia, Peraturan Presiden, serta dilengkapi dengan Peraturan
Menteri. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi menerangkan : “penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu)
KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan
identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup”. NIK yang
dimiliki oleh masuk-masing penduduk yang ada dalam e-KTP akan menjadi
acuan dalam pembuatan Paspor, Surat Ijin Mengemudi (SIM), Polis Asuransi,
Surat atas Hak guna atau kepemilikan Tanah/kendaraan, dan keperluan lainya
yang berhubungan dengan data penduduk yang bersangkutan. penerbitan
dokumen identitas lainnya. Peraturan Presiden yang menjadi acuan ialah
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang penerapan kartu tanda
penduduk berbasis nomor induk kependudukan berlaku secara nasional, yang
kemudian direvisi pertama dengan Peraturan Presiden Nomor 35 tahun 2010.
Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2011 diterbitkan untuk menyempurnakan
acuan berjalanya program e-KTP yang di atur oleh Peraturan Presiden
sebelumnya.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
35
4.1.2 Pelaksana e-KTP
Pelaksana program e-KTP dan penerapan kartu tanda penduduk berbasis
nomor kependudukan nasional ini ialah Dinas Kependudukan dan Catatan sipil
atau kerap disebut dinas Dukcapil. Peraturan tentang pelaksana tertulis dalam
perpres No.26 tahun 2009 pasal 1 ayat 5 yang berbunyi: “Instansi pelaksana
adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab dan
berwenang melaksanakan administrasi kependudukan.”. Pada konteks ini
maka Dukcapil kabupaten kota bertanggung jawab kepada Kementrian Dalam
Negeri.
Dinas Dukcapil kabupaten/kota merupakan pelaksana dan bertanggung
jawab untuk masing-masing daerahnya. Dukcapil bukan pelaksana akhir di tiap
daerah, melainkan masih ada tingkat kecamatan sebagai pelaksana perekaman
data penduduk. Pihak kecamatan merupakan pelaksana perekaman data
penduduk. Data-data yang telah terekam tersebut tersimpan dalam data
kependudukan sesuai dengan aturan yang telah disahkan oleh pemerintah.
Pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan kabupaten
berkoordinasi dalam pelaksanaan E-KTP serta persiapanya. Pemerintah pusat
menanggung biaya perlengkapan yang berhubungan dengan perlengkapan
perekaman data. Perlengkapan itu seperti : perangkat keras, perangkat lunak,
dan blangko KTP berbasis NIK kependudukan. Pemerintah pusat juga
menanggung biaya persiapan pelaksanaan seperti bimbingan teknis
pelaksanaan yang diikuti oleh petugas pemerintah provinsi dan kabupaten.
Peraturan tersebut tertuang dalam pasal 2 Perpres No.26 tahun 2009.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
36
4.1.3 Fungsi dan format e-KTP
Kartu Tanda Penduduk elektronik ini memiliki fungsi utama yaitu sebagai
kartu identitas jati diri identik dari masing-masing penduduk yang berlaku
secara nasional. Fungsi ini menjadikan penduduk mudah dalam pengurusan
yang berhubungan dengan data penduduk karena tidak perlu lagi membuat
KTP lokal. Fungsi terpenting lain ialah turut mencegah data kependudukan
ganda karena diatasi salah satunya dengan adanya rekaman sidik jari yang turut
tertanam dalam rekaman pada e-KTP. Dengan adanya e-KTP ini pula,
program-program pemerintah yang berhubungan dengan data kependudukan
ikut dimudahkan dengan adanya NIK yang berlaku nasional.
e-KTP memiliki format yang berbeda dari beberapa generasi kartu tanda
kependudukan sebelumnya. e-KTP dengan standar dimensi ISO yaitu 53,98
mm x 85,60 mm ini memiliki sembilan layer. Sebuah Chip ditanam dalam e-
KTP berisikan data kependudukan. Chip tidak nampak karena menggunakan
RFID (Radio Frequency Identification). Terdapat antena yang tidak nampak
yang akan mengeluarkan gelombang tertentu yang dapat dibaca oleh mesin
pembaca kartu ini. Dalam pembuatan e-KTP terdapat beberapa langkah:
- Hole punching, yaitu melubangi kartu sebagai tempat meletakkan chip.
- Pick and pressure, yaitu menempatkan chip di kartu.
- Implanter, yaitu pemasangan antenna (pola melingkar berulang menyerupai
spiral).
- Printing,yaitu pencetakan kartu.
- Spot welding, yaitu pengepresan kartu dengan aliran listrik.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
37
- Laminating, yaitu penutupan kartu dengan plastik pengaman.
Penyimpanan data dalam chip telah sesuai standar internasional NISTIR
7123 dan Machine Readable Travel Documents ICAO 9303 dan EU Passport
Specification 2006.
4.1.4 Tahapan Implementasi e-KTP
Berikut merupakan tahapan implementasi e-KTP yang dilaksanakan di
Indonesia:
- Pengambilan kebijakan oleh pemerintah dengan pembuatan Undang-
Undang, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri.
- Penyiapan segala kelengkapan pelaksanan(perangkat keras maupun
perangkat lunak komputer, blangko e-KTP) sesuai dengan peraturan.
- Distribusi kelengkapan sampai ke tingkat kecamatan dan melakukan
bimbingan teknis kepada petugas.
- Koordinasi dengan pihak ke-3 seperti DPRD, dan PLN untuk menunjang
kelancaran jalanya program.
- Sosialisasi kepada masyarakat melalui, media cetak, elektronik.
- Pelaksanan perekaman e-KTP
- Terakhir ialah distribusi kartu e-KTP.
4.2 Analisa data kuisioner dan wawancara
Berikut merupakan data responden wawancara dan kuisioner. Wawancara
dilakukan kepada pihak kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Gunungkidul dan Kotamadya Yogyakarta. Kuisioner diberikan kepada operator
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
38
program e-KTP, warga di kecamatan Ponjong, Wonosari, Pakualaman, dan
kecamatan Umbulharjo.
Responden wawancara Ke-1 :
- Nama : Tommy Harahap SH.,M.H.
- Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kab. Gunungkidul
- Tempat : Kantor Kepala Dinas kependudukan dan catatan
sipil Kab. Gunungkidul
- Waktu : Selasa, 7 Agustus 2012 (11:35 WIB)
- Durasi : 25 Menit.
Responden wawancara Ke-2 :
- Nama : Ninot Tri Cahyono
- Jabatan : Kepala bidang data informasi dan pengembangan
sistem Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Yogya.
- Tempat : Kantor Dinas kependudukan dan catatan
sipil Kota Yogyakarta.
- Waktu : Kamis, 16 Agustus 2012 (13:00 WIB)
- Durasi : 30 menit
Jumlah kuisioner yang terkumpul dan layak untuk dilakukan analisis ialah
sebagai berikut:
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
39
Status kuisioner Jumlah %
Tidak kembali, atau tidak lengkap 0 0
Kembali dan lengkap 12 100
Total 12 100
Tabel 4. 1Pengumpulan data kuisioner pegawai kecamatan
Status kuisioner Jumlah %
Tidak kembali, atau tidak lengkap 17 17
Kembali dan lengkap 83 83
Total 100 100
Tabel 4. 2 Pengumpulan data kuisioner warga
4.3 Demografi Responden Kuisioner
Demografi responden penelitian ini digambarkan berdasar karakteristik
kecamatan tempat tinggal warga atau tempat perekaman e-KTP, serta karakteristik
kecamatan terlambat atau tercepat penyelesaian e-KTP.
4.3.1 Karakteristik kecamatan lokasi
Kecamatan Jumlah
Responden
Ponjong 25
Wonosari 23
Pakualaman 22
Umbulharjo 13
Total 83
Tabel 4. 3Karakteristik kecamatan lokasi
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
40
Gambar 4. 1Diagram kecamatan lokasi
Dari tabel 4.3 dan gambar 4.1 responden dari pembagian kuisioner ini
adalah warga kecamatan Ponojng, Wonosari, Pakualaman dan Umbulharjo.
Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa 3 kecamatan total pengumpul
responden melebihi rata-rata dari 4 kecamatan pengumpul yaitu 20.75.
Sedangkan 1 kecamatan yaitu Umbulharjo jumlah pengumpulanya kurang
dari nilai rata-rata.
4.3.2 Karakteristik cepat lambat penyelesaian
Kecamatan Jumlah
Responden
Kecamatan terlambat 36
Kecamatan tercepat 47
Total 83
Tabel 4. 4Karakteristik cepat lambat penyelesaian
0
5
10
15
20
25
30
Kecamatan
Kecamatan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
41
Gambar 4. 2Diagram karakteristik cepat lambat penyelesaian
Pada tabel 4.4 dan gambar 4.2 terlihat kecamatan tercepat pada masing-
masing kabupaten mengumpulkan kuisioner lebih banyak daripada
kecamatan terlambat penyelesaian e-KTP. Prosentase masing-masing ialah :
tercepat mendapatkan persentase 57% , sedangkan terlambat persentase
pengumpulanya 43%. Hal ini bukan merupakan sebuah kesengajaan dari
peneliti.
4.4 Pembahasan nilai rata-rata data kuisioner warga
Pembagian kuisioner pada penelitian ini terbagi dua, pertama untuk pegawai
kantor kecamatan atau operator e-KTP, dan warga setempat. Untuk kuisioner yang
dibagikan kepada warga, peneliti hanya akan mendapatkan informasi tentang
pelaksanaan e-KTP, dan penemuan permasalahan oleh masing-masing warga pada
saat perekaman. Data kuisioner ini bukan merupakan jawaban langsung atas
rumusan masalah, melainkan menjawab kebutuhan informasi peneliti apakah
tantangan informasi yang ada disikapi pemerintah dan informasi e-KTP sampai
47; 57%
36; 43%
Karakteristik cepat lambat penyelesaian
Tercepat
Terlambat
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
42
kepada masyarakat. Informasi lain yang digali ialah apakah masyarakat
menemukan permasalahan saat pelaksanaan e-KTP.
Berikut adalah pernyataan yang diberikan kepada warga:
1.Anda mengetahui tentang e-KTP.
2. Anda mendapatkan undangan untuk melakukan pembuatan e-KTP.
3.Anda dilayani dengan baik saat pelaksanaan pembuatan e-KTP.
4. Anda harus antri lama untuk pembuatan e-KTP.
5.Anda menjumpai permasalahan saat pembuatan e-KTP.
Untuk pernyataan pertama
- STS(Sangat Tidak Setuju) : 0,
- TS(Tidak Setuju) : 8,
- RR(Ragu-Ragu) : 16,
- S (Setuju) : 43,
- SS(Sangat Setuju) : 16.
Gambar 4. 3 Persentase pengetahuan e-KTP
8; 10%
16; 19%
43; 52%
16; 19%
0; 0%
Persentase Pengetahuan e-KTP
STS
TS
R
S
SS
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
43
8 dari 83 responden menyatakan dirinya tidak setuju dirinya mengetahui
tentang e-KTP. 16 orang menjawab ragu-ragu tentang pengetahuan dia terhadap e-
KTP. 43 menjawab setuju dan 16 sangat setuju bahwa mereka mengetahui tentang
e-KTP. Dalam persentase 9,638 % tidak setuju, 19,277 % ragu, 51,807 % setuju,
dan 19,277 % sangat setuju. Jatuh pada angka lebih dari 70 % responden
mendapatkan informasi mengenai e-KTP
Pernyataan kedua
- STS(Sangat Tidak Setuju) : 2,
- TS(Tidak Setuju) : 2,
- RR(Ragu-Ragu) : 1,
- S (Setuju) : 32,
- SS(Sangat Setuju) : 46.
Gambar 4. 4Mendapat undangan e-KTP
Pada pernyataan kedua, 2 orang menyatakan sangat tidak setuju bahwa yang
bersangkutan mendapatkan undangan. 2 dari 83 responden menyatakan dirinya
2; 2% 1; 1%
32; 39%46; 56%
Mendapat undangan e-KTP
STS
TS
R
S
SS
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
44
tidak setuju dirinya mendapat undangan pembuatan e-KTP. 1 orang menjawab
ragu-ragu tentang dibagikanya undangan pembuatan e-KTP. 32 menjawab setuju
dan 46 sangat setuju bahwa mereka mendapat undangan e-KTP. Dalam persentase
2,409 % sangat tidak setuju, 2,409 % tidak setuju, 1,204 % ragu, 38,554 % setuju,
dan 55,421 % sangat setuju. Angka lebih dari 90 % responden mendapatkan
undangan perekaman e-KTP.
Pernyataan ketiga
- STS(Sangat Tidak Setuju) : 1,
- TS(Tidak Setuju) : 1,
- RR(Ragu-Ragu) : 10,
- S (Setuju) : 39,
- SS(Sangat Setuju) : 32.
Gambar 4. 5Persentase dilayani dengan baik pada perekaman e-KTP
Pada pernyataan ketiga, 1 orang menyatakan sangat tidak setuju bahwa yang
bersangkutan dilayani dengan baik saat perekaman data e-KTP. 1 responden
menyatakan dirinya tidak setuju dirinya mendapat pelayanan yang baik saat
1; 1%
10; 12%
39; 47%
32; 39%
Dilayani Dengan Baik
STS
TS
R
S
SS
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
45
pembuatan e-KTP. 10 orang menjawab ragu-ragu tentang dibagikanya
undangan pembuatan e-KTP. 32 menjawab setuju dan 46 sangat setuju
bahwa mereka dilayani dengan baik saat perekaman data e-KTP. Dalam
persentase 1,204 % sangat tidak setuju, 1,204 % tidak setuju, 12,048 % ragu,
46,987 % setuju, dan 38,554 % sangat setuju. Angka lebih dari 84 %
responden mendapatkan pelayanan baik saat perekaman e-KTP.
Pernyataan keempat
- STS(Sangat Tidak Setuju) : 6,
- TS(Tidak Setuju) : 15,
- RR(Ragu-Ragu) : 6,
- S (Setuju) : 31,
- SS(Sangat Setuju) : 25.
Gambar 4. 6Persentase antri lama pada perekaman e-KTP
Pernyataan keempat, 6 orang menyatakan sangat tidak setuju bahwa yang
bersangkutan harus antri lama saat perekaman data e-KTP. 15 responden
menyatakan dirinya tidak setuju dirinya harus antri lama saat pembuatan e-
6; 7%
15; 18%
6; 7%
31; 38%
25; 30%
Antri lama saat pembuatan
STS
TS
R
S
SS
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
46
KTP. 6 orang menjawab ragu-ragu antri lama atau tidaknya saat pembuatan
e-KTP. 31 menjawab setuju dan 25 sangat setuju bahwa mereka antri lama
saat perekaman data e-KTP. Dalam persentase 7,228 % sangat tidak setuju,
18,072 % tidak setuju, 7,228 % ragu, 37,349 % setuju, dan 30,120 % sangat
setuju. Angka lebih dari 67 % responden harus antri lama baik saat
perekaman e-KTP
Pernyataan kelima
- STS(Sangat Tidak Setuju) : 7,
- TS(Tidak Setuju) : 48,
- RR(Ragu-Ragu) : 10,
- S (Setuju) : 16,
- SS(Sangat Setuju) : 2.
Gambar 4. 7Menjumpai permasalahan e-KTP
Pada pernyataan kelima, 7 orang menyatakan sangat tidak setuju bahwa
mereka menjumpai permasalahan pada perekaman data e-KTP. 48
responden menyatakan dirinya tidak setuju ada permasalahan saat
7; 9%
48; 58%
10; 12%
16; 19%
2; 2%
Menjumpai permasalahan e-KTP
STS
TS
R
S
SS
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
47
pembuatan e-KTP. 10 orang menjawab ragu-ragu tentang ada tidaknya
permasalahan pembuatan e-KTP. 16 menjawab setuju dan 2 sangat setuju
bahwa mereka menemui permasalahan saat perekaman data e-KTP. Dalam
persentase 8,433 % sangat tidak setuju, 57,831 % tidak setuju, 12,048 %
ragu, 19,277 % setuju, dan 2,409 % sangat setuju. Angka lebih dari 77 %
responden tidak menemui permasalahan saat perekaman e-KTP
4.5 Pembahasan nilai rata-rata data kuisioner pegawai
Untuk kuisioner yang dibagiakan kepada pegawai, peneliti hanya akan
mendapatkan informasi tentang apakah keseriusan pemerintah, kualitas SDM, dan
perlengkapan (hardware/software) meru[akan penunjang keberhasilan e-KTP.
Berikut adalah pernyataan yang diberikan kepada pegawai:
1. Keseriusan pemerintah menunjang keberhasilan e-KTP.
2. Sumber daya manusia mempengaruhi ketepatan waktu pengerjaan
proyek e-KTP.
3. Peralatan penunjang proyek e-KTP (hardware/software)ikut
menunjang keberhasilan e-KTP.
Untuk pernyataan pertama
- STS(Sangat Tidak Setuju) : 0,
- TS(Tidak Setuju) : 1,
- RR(Ragu-Ragu) : 1,
- S (Setuju) : 7,
- SS(Sangat Setuju) :3.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
48
Gambar 4. 8Persentase keseriusan pemerintah penunjang e-KTP
1 dari 12 responden menyatakan dirinya tidak setuju keseriusan pemerinah
penunjang keberhasilan e-KTP. 1 orang menjawab ragu-ragupada
pernyataan ini. 7 menjawab setuju dan 3 sangat setuju bahwa keseriusan
pemerinah penunjang keberhasilan e-KTP. Dalam persentase 8,333 % tidak
setuju, 8,333 % ragu, 58,333 % setuju, dan 25 % sangat setuju. Jatuh pada
angka lebih dari 78 % responden menyetujui keseriusan pemerinah
penunjang keberhasilan e-KTP.
Pernyataan kedua
- STS(Sangat Tidak Setuju) : ,
- TS(Tidak Setuju) : ,
- RR(Ragu-Ragu) : ,
- S (Setuju) : 4,
- SS(Sangat Setuju) : 8.
0; 0% 1; 8%
1; 8%
7; 59%
3; 25%
Keseriusan pemerintah penunjang keberhasilan
STS
TS
R
S
SS
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
49
Gambar 4. 9Persentase pengaruh SDM terhadap e-KTP
Pada pernyataan kedua, 4 orang menyatakan kualitas SDM mempengaruhi
keberhasilan e-KTP. Sedangkan 8 dari 12 responden menyatakan sangat
setuju kualitas SDM mempengaruhi keberhasilan e-KTP. Dalam persentase
33,333 % setuju, dan 66,666 % sangat setuju. Angka lebih dari 90 %
responden percaya kualitas SDM mempengaruhi keberhasilan e-KTP.
Pernyataan ketiga
- STS(Sangat Tidak Setuju) : ,
- TS(Tidak Setuju) : ,
- RR(Ragu-Ragu) : 1,
- S (Setuju) : 5,
- SS(Sangat Setuju) : 6.
0; 0% 0; 0% 0; 0%
4; 33%
8; 67%
Pengaruh SDM
STS
TS
R
S
SS
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
50
Gambar 4. 10 Persentase pengaruh teknologi sebagai penunjang e-KTP
1 responden menyatakan dirinya ragu peralatan (hardware/software)
menunjang keberhasilan e-KTP. 5 menjawab setuju dan 6 sangat setuju
peralatan (hardware/software) menunjang keberhasilan e-KTP. Dalam
persentase 8,333 % ragu, 41,666 % setuju, dan 50 % sangat setuju. Jatuh
pada angka lebih dari 90 % responden menyetujui peralatan
(hardware/software) menunjang keberhasilan e-KTP.
4.6 Pengkodean Data Wawancara
Aspek Tantangan
No. Kode Representasi Dari
1 T1 Tantangan informasi dan data
2 T2 Tantangan teknologi informasi
3 T3 Tantangan organisasi manajerial
0; 0% 0; 0%1; 8%
5; 42%6; 50%
Peralatan/teknologi menunjang keberhasilan
STS
TS
R
S
SS
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
51
4 T4 Tantangan hukum dan peraturan/regulasi
pemerintah
5 T5 Tantangan lingkungan dan kelembagaan
Tabel 4. 5 Pengkodean Aspek Tantangan
Pengkodean narasumber
No. Kode Representasi Dari
1 N1 Narasumber 1 ( Kepala Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.
Gunungkidul)
2 N2 Narasumber 2 ( Kepala Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Yogyakarta diwakili Staff Kepala bidang
data informasi dan pengembangan
sistem)
Tabel 4. 6Pengkodean narasumber
Pengkodean nomor urut pertanyaan
No. Kode Representasi Dari
1 1 Merepresentasikan pertanyaan ke 1 dari
peneliti kepada narasumber.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
52
2 2 Merepresentasikan pertanyaan ke 2 dari
peneliti kepada narasumber.
3 Dan seterusnya sesuai dengan jumlah pertanyaan pada saat
wawancara.
Tabel 4. 7Pengkodean nomor urut pertanyaan
Contoh pengkodean:
T1-N1-1 : berarti menunjukkan sedang dibahas tentang tantangan
informasi dan data yang didapat dari narasumber kepala dinas dukcapil
kab. Gunungkidul pada pertanyaan pertama.
T5-N2-12 : berarti menunjukkan sedang dibahas tentang tantangan
lingkungan dan kelembagaan yang didapat dari narasumber kepala dinas
dukcapil Kota Yogyakarta pada pertanyaan kedua belas.
4.7 Analisis data wawancara dan observasi pada tantangan dan strategi.
4.7.1 Aspek tantangan informasi dan data
T1-N1-10 : Kami sudah mengusahakan yang terbaik. Untuk data kami
menjamin bahwa data tersimpan dengan baik, selain tersimpan di
komputer, data tersimpan di server dinas kependudukan.
T1-N2-10 : Ya Jadi sebelum pelaksanaan e ktp kita lakukan pemutakhiran data
mulai dari RT lalu kita laporkan ke pemerintah pusat sebagai perkiraan jumlah
wajib e ktp. Serta dari data yang ada kita lakukan perekaman e ktp, serta
data itu kita simpan dengan baik. Saya kira data itu paling valid karena
melibatkan tingkat RT.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
53
Pada aspek ini terdapat tantangan bahwa data dan informasi produk dari e
government dimanfaatkan secara tepat guna serta disimpan dengan baik. Dua
responden mengungkapkan bahwa, dalam pelakasanaan program e ktp telah
mengusahakan agar data dikumpulkan dengan baik, disimpan dengan baik,
serta dimanfaatkan tepat guna. Kemendagri mengatur penyimpanan data
berlandaskan dengan peraturan Peraturan Presiden Indonesia No.35 Tahun
2010 yang merupakan revisi pasal 6 Peraturan Presiden No.26 Tahun 2009.
Dalam pasal ini tertulis bahwa seluruh data KTP disimpan dalam data
kependudukan. Dari kedua responden pada T1-N1-10 dan T1-N2-10, terlihat
juga telah mengungkapkan bahwa data ini disimpan dan dijaga baik-baik,
dalam data kependudukan pada masing-masing kota atau kabupaten. Data ini
hanya boleh diakses oleh pihak-pihak yang sudah ditentukan dan diatur oleh
peraturan tertentu. Misalnya, data ini boleh diakses oleh kemendagri untuk data
calon pemilih pada pemilu.
Untuk menghadapi tantangan validitas data penduduk, dengan data yang
tertanam pada masing-masing e-KTP pemerintah telah menyiapkan strategi.
Strategi yang diterapkan oleh pemerintah ialah dengan cara melakukan aktifasi
kartu dan final data cheking . Saat penduduk telah melakukan perekaman data,
dan kartu telah tercetak, penduduk dapat mengambil kartu di masing-masing
kecamatan pada pembuatan e-KTP. Pada proses pengambilan tersebut
dilakukan aktivasi dan pengecekan data cukup scaning sidik jari untuk
memulai proses ini. Ketika data telah cocok maka pemegang hak e-KTP
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
54
dipersilahkan menerima kartu tersebut, jika tidak maka akan dilakukan
pembenahan data pada sistem dan penanaman kembali data pada kartu.
4.7.2 Aspek tantangan teknologi informasi
Pada aspek ini pemerintah menyiapkan strategi teknologi e-KTP yang
diperkirakan merupakan teknologi canggih tepat guna untuk kebutuhan sebuah
data dan kartu tanda kependudukan. Untuk e-KTP yang dipakai dalam proyek
ini memiliki format yang berbeda dari beberapa generasi kartu tanda
kependudukan sebelumnya. e-KTP dengan standar dimensi ISO yaitu 53,98
mm x 85,60 mm ini memiliki sembilan layer. Sebuah Chip ditanam dalam e-
KTP berisikan data kependudukan. Chip tidak nampak karena menggunakan
RFID (Radio Frequency Identification). Terdapat antena yang tidak nampak
yang akan mengeluarkan gelombang tertentu yang dapat dibaca oleh mesin
pembaca kartu ini.
Pemerintah telah melakukan perencanaan terhadap e-KTP ini. Pemerintah
juga tidak menginginkan e-KTP menjadi proyek yang tidak berguna bagi
jalanya pemerintahan di Indonesia. Maka segala teknologi yang dipakai
dipersiapkan untuk mendukung tujuan itu. Termasuk format e-KTP seperti
yang tertulis di atas. Responden wawancara mengungkapkan bahwa teknologi
semuanya dipersiapkan oleh pemerintah pusat.
T2-N2-10 : Ya. Kan itu(hardware dan software) juga dari pusat. Jadi
semuanya sudah dipersiapkan dengan baik dan semestinya.
Responden wawancara pegawai 90% menjawab bahwa hardware/software
pendukung e-KTP merupakan penunjang keberhasilan jalanya program e-KTP.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
55
4.7.3 Aspek tantangan organisasi manajerial
Pada strategi ini pemerintah dituntut untuk “lihai” dalam mempersiapkan
strategi pengaturan, dan pengorganisasian jalanya proyek. Pemerintah dituntut
untuk pandai-pandai mengatur agar proyek ini berjalan dengan baik, seperti
pelibatan pihak ketiga sebagai penyedia teknologi, dan komunikasi dengan
PLN (Perusahaan Listrik Negara) agar mengamankan suplai listrik ke masing-
masing kantor pelaksana.
Komunikasi dengan jajaran pemerintah harus dilakukan seperti terpapar
oleh narasumber kedua berikut ini:
T3-N2-11 : Yak jadi e-KTP ini program nasional ya, jadi kita-kita aparatur
yang ada di daerah ini mau ga mau, suka ga suka harus jalankan. Kemudian
sebelum program nasional ini dilaksanakan kemendagri membuat MOU
dengan bupati atau walikota serta DPRD bahwa mereka sanggup melaksanakan
e-KTP.
T3-N1-13: Tentu saja pihak ketiga yang berkaitan dengan berjalanya akan
kami libatkan agar pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar. Seperti pada
kasus suplay daya listrik. Ada kantor kecamatan yang daya listriknya masih
rendah, maka kami mengambil keputusan agar daya listrik ditambah sesuai
dengan usulan standar PLN untuk pengoperasian alat e-KTP. Kami panggil
PLN, kami suruh mereka yang membenahi.
Dalam kalimat itu terlihat jelas bahwa pemerintah kota/kabupaten wajib
mengkomunikasikan dengan pihak pihak terkait.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
56
T3-N1-5: Pendataan. Sosialisasi kepada aparat yang mau melaksanakan
dari kabupaten ke desa, sosialisasi ke masyarakat. Membentuk tim yang akan
bertanggung jawab dari kabupaten hingga desa. Melaksanakan tugas. Jadi
kami bagi tugas, kalau kami mensosialisasikan kepada aparat yang akan
melaksanakan, sedangkan yang mensosialisasikan kepada masyarakat
adalah pihak desa. Maaf pendataan dulu baru sosialisasi. Lalu kita akan
membentuk tim yang akan bertanggungjawab. Serta kita plotting tugas.
Dalam kalimat itu terungkap bahwa pihak Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil melakukan manajerial, atau pembagian tugas, agar semua tahapan
proyek e-KTP berjalan dengan baik. Hal ini terkuatkan dengan hasil dari
kuisioner warga yang menunjukkan lebih dari 70% mengetahui tentang e-KTP,
dan lebih dari 90% menjawab mendapatkan undangan untuk pembuatan e-
KTP.
4.7.4 Aspek tantangan hukum dan peraturan/regulasi pemerintah
Aspek tantangan ini tidak mendapatkan halangan yang berarti dalam
pelaksanaan proyek e-KTP ini. . Peraturan, Perpres No.26 tahun 2009,
merupakan salah satu contoh peraturan yang dipersiapkan oleh pemerintah,
dalam hal ini oleh Presiden Indonesia. Strategi pengaturan ini diberlakukan,
agar jelas pelaksanaan proyek ini, tentang pelaksana, dan kriteria-kriteria
pelaksanaanya. Hal ini dibenarkan oleh salah satu narasumber seperti berikut
ini:
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
57
T4-N2-12 : Kalau dari pusat sementara ini ada peraturan dari kementrian dalam
negeri.
4.7.5 Aspek tantangan lingkungan dan kelembagaan
T5-N1-6 : Tantanganya itu pertama begini, waktu kita memanggil itu warga
masyarakat bertabrakan dengan jadwalnya mungkin dengan pekerjaanya. Oleh
karena itu kita buat jadwalnya, kecamatan yang menyesuaikan. Kedua, banyak
warga Gunungkidul ini yang merantau, jadi tidak ada kepastian apakah mau
rekam di kabupaten asal apa tempat merantau. Kemudian dari sisi peralatan
yang dibagikan itu kadang ada yang bermasalah.
Kalimat itu terungkap oleh narasumber pertama. Narasumber tersebut
mengungkapkan tantangan lingkungan di daerah Gunungkidul. Masyarakat
Gunungkidul mayoritas petani, dan pekerjaan lain yang berbeda-beda, maka
perlu penjadwalan untuk tantangan ini. Masyarakat Gunungkidul banyak yang
merantau, maka perlu ada komunikasi, apakah perantau ini akan melakukan
perekaman di tempat asal atau di tempat perantauan.
T5-N2-17: Ya kadang karena kendala listrik, misal kecamatan satu mati,
kecamatan lain hidup. Dan begini misal kan kalau orang muda, dan orang tua
proses perekaman itu berbeda. Pas perekaman kalau orang tua itu harus
ngepaske dengan alat retina mata, sidik jari dan sebagainya. Kalau orangtua
bisa sampai 10 menit, anak muda tidak sampai 5 menit. Perbedaan waktu
Dari kalimat yang diutarakan narasumber kedua maka terungkap pula
bahwa sebuah kecamatan penyelesaian e-KTP cepat atau lambatnya juga
dipengaruhi oleh lingkungan, apakah sering ada pemadaman listrik. Serta jika
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
58
sebuah kecamatan banyak orang yang berumur tua maka akan lebih lama
penyelesaian proses perekaman data.
4.8 Kendala penelitian
4.8.1 Kendala Wawancara
Kendala pertama ialah proses perijinan wawancara. Pada saat proses
perijinan, masuknya surat ijin ke dinas perijinan tidak ada kendala. Akan tetapi
saat proses persetujuan ijin penelitian menemui kesulitan yaitu Kepala Dinas
merupakan pejabat kabupaten yang memiliki jadwal padat.
4.8.2 Kendala pengisian kuisioner
1. Pada saat pengisian kuisioner harus diketahui tentang jadwal masyarakat
setempat dapat dimintai tolong untuk pengisian kuisioner. Sebab untuk
masyarakat perkotaan pada jam kerja maka warga tidak ada di rumah.
2. Tidak semua warga mau untuk mengisi kuisioner, karena merasa tidak tau
banyak tentang e-KTP.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
59
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan pembagian kuisioner, ditarik
kesimpulan sebagai berikut:
5.1 Kesimpulan
Dalam penelitian ini ditarik kesimpulan faktor-faktor penentu keberhasilan e-
KTP. Dalam penentu kesuksesan e-government yang menjadi panduan atau titik
tolak dari teori penelitian ini maka semua penentu kesuksesan e-government
dipenuhi oleh proyek pelaksanaan e-KTP. Tantangan informasi dan data
pemerintah telah disiapkan strategi pada beberapa sisi, misal untuk validitas data
pemerintah melakukan pemutakhitran data penduduk sebelum pelaksanaan
perekaman data, dan checking data yang telah direkam pada kartu e-KTP.
Peraturan-peraturanya telah tertuang dalam Perpres No,26 th. 2009.
Tantangan teknologi informasi disiapkan strategi agar teknologi yang dipakai
tepat guna, seperti standarisasi alat perekaman, dan juga teknologi e-KTP yang akan
dibagikan. Namun sampai saat ini pemerintah belum membagikan e-KTP reader
sebagai alat pembaca data, yang seharusnya dimiliki oleh instansi terkait yang akan
menggunakan data penduduk. Tantangan organisasi dan manajerial telah
dipersiapkan untuk dihadapi dengan peraturan-peraturan yang dibuat untuk
distribusi tugas dan pedoman pelaksanaan. Pemerintah dengan Perpres dan
Peraturan Menteri. Sedangkan pada tingkat daerah pemerintah menciptakan
peraturan yang berkaitan dan berada dibawah kuasa pemerintah daerah. Seperti
dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, yang
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
60
melakukan pertemuan dengan Walikota dan DPRD tingkat II Yogyakarta, untuk
membuat beberapa peraturan, persetujuan tentang jalanya proyek e-KTP.
Untuk tantangan hukum/regulasi, pemerintah menyiapkan strategi dengan
penerbitan peraturan-peraturan seperti Perpres, Permen, dan juga hukum-hukum
pidana yang akan mengawasi proyek e-KTP untuk mengantisipasi agar tidak
menyimpang. Tantangan lingkungan dan kelembagaan pemerintah tingkat daerah
lebih paham mengenai lingkungan dan kelembagaan di daerah masing-masing.
Contoh: Pemerintah Gunungkidul menyesuaikan jadwal perekaman, dikarenakan
kerakteristik pekerjaan penduduk, dan karakteristik medan tempat tinggal. Berbeda
dengan di Kota Yogyakarta, untuk medan dari rumah warga dan kantor kecamatan
dapat ditempuh dengan mudah.
Penelitian proyek e-KTP ini menemukan beberapa penentu kesuksesan
tambahan. Masyarakat menginginkan penjelasan yang sebaik-baiknya tentang e-
KTP ini, baik itu jalanya program, kegunaan, serta kontribusi apa yang masyarakat
bisa berikan, dan apa yang masyarakat akan terima. Masyarakat juga menginginkan
program ini berjalan cepat. Seperti setelah perekaman data masyarakat
menginginkan pembagian kartu yang cepat, sebab yang dialami sekarang, jarak
antara perekaman dan pendistribusian kartu membutuhkan waktu lama. Masyarakat
menginginkan pelayanan di kantor kecamatan yang baik, tidak antri lama.
Berdasar observasi, wawancara, dan pembagian kuisioner maka penentu
keberhasilan e-KTP adalah:
1. Faktor Informasi dan Data
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
61
Informasi dan data kependudukan yang diperbaharui dengan pemutakhiran
data. Semua data dari tingkat bawah sampai dengan data yang disimpan di
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil harus sama.
2. Faktor Teknologi Informasi
Strategi penyiapan teknologi perekaman data penduduk yang tepat guna,
kartu e-KTP yang canggih dan dapat berguna untuk kegiatan pemerintahan.
3. Faktor Komunikasi Manajerial
Telah dilakukan identifikasi pemangku kepentingan yang relevan dan
membuat mereka terlibat dalam pengembangan proyek, terutama adalah
calon pelaksana, menjadi strategi dalam menghadapi tantangan organisasi
dan manajerial. Ketrampilan pengaturan teknis, keuangan, dan komunikasi
politik adalah beberapa kunci dalam manajerial.
4. Faktor Hukum dan Regulasi Pemerintah
Strategi pembuatan peraturan dari pemangku kekuasaan agar pelaksana
melaksanakan tugas sesuai dengan aturan dan jelas dasar hukumnya.
5. Faktor kelembagaan dan lingkungan
Strategi penyesuaian pelaksanaan dengan karakteristik masing-masing
daerah, sesuai dengan kondisi Indonesia merupakan negara berkembang
yang belum sama rata kondisi sumber daya manusia, dan juga bentang alam
yang berbeda.
6. Faktor Kualitas Pelayanan Masyarakat
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
62
Strategi standarisasi pelayanan masyarakat, untuk mencapai kepuasan
masyarakat sebagai end-user. Faktor ini tidak tersurat dalam jurnal panduan,
namun faktor ini muncul dalam wawancara dan jawaban kuesioner.
Masyarakat akan merasa puas jika dilayani dengan baik saat perekaman data
penduduk, dan hasil rekaman yang berupa kartu tanda penduduk elektronik
tersebut dapat digunakan dan memudahkan kehidpan masyarakat.
5.2 Saran
Berdasar observasi, wawancara, dan pembagian kuisioner maka saran
pelaksanaan e-KTP adalah:
1. Seluruh strategi kunci keberhasilan tersebut dipenuhi secara keseluruhan.
2. Ketika pemerintah membagikan e-KTP, maka harus dibarengi dengan
pembagian e-KTP reader kepada pihak terkait sebagai pengguna data-data
e-KTP.
3. Masyarakat Indonesia perlu segala informasi tentang jalanya program, maka
berikan informasi yang baik kepada masyarakat, berupa pemahaman-
pemahaman tentang proyek e-KTP.
4. Perlunya transparansi kepada masyarakat umum tentang pertimbangan
pemerintah memakai pihak-pihak ketiga penyedia peralatan, transparansi
informasi pertimbangan pemerintah tentang teknologi yang dipakai.
5. Kepuasan pelayanan masyarakat sebagai salah satu tujuan e-government
tidak boleh ditinggalkan oleh pemerintah, dengan alasan apapun, bahkan
seperti petugas lelah melakukan perekaman data yang banyak.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
63
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
64
DAFTAR PUSTAKA
Gunadi . 2004 ,”e-Government Development in Indonesia”, (Makalah dalam APEC
Telecommunications and Information Working Group 29th Meeting | 21-
26 March 2004 | Hong Kong, China)
J. Ramo´n Gil-Garcı´a, et.all. -2005, “E-government success factors: Mapping
practical tools to theoretical foundations” Government Information
Quarterly journal.
Nazir, M. 1988. Metode Penelitian, Ghalia Indonesia: Jakarta.
Neumen, W. L., 2003, Social Research Method: Qualitative and Quantitative
Approaches, Boston, MA: Allyn and Bacon
Shailendra C. Jain Palvia & Sushil S. Sharma .2007. "E-Government and E-
Governance: Definitions/Domain Framework and Status around the
World". http://www.iceg.net/2007/books/1/1_369.pdf,Accessed
November 11, 2011.
Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta
Yin, R. K. 2003. Case Study Research: Design and Methods. 3 ed. Thousand
Oaks, CA: Sage Publication
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
65
LAMPIRAN
Data Wawancara
Pada bagian ini menunjukkan pertanyaan yang diberikan kepada
responden secara keseluruhan.
Lampiran Wawancara ke-1
- Nama : Tommy Harahap SH.,M.H.
- Jabatan : Kepala dinas kependudukan dan catatan sipil Kab.
Gunungkidul
- Tempat : Kantor Kepala Dinas kependudukan dan catatan
sipil Kab. Gunungkidul
- Waktu : Selasa, 7 Agustus 2012 (11:35 WIB)
- Durasi : 25 Menit.
1. Data pribadi responden
a. Apakah jabatan Anda saat ini di struktur pemerintahan? (A-1)
- Saya orang yang mengepalai dinas kependudukan dan catatan
sipil kabupaten Gunungkidul.
b. Berapa lama Anda menjabat? (A-2)
- Saya sudah 3,5 tahun.
c. Apakah Anda mengetahui proses berjalanya program/proyek E-
KTP di Kabupaten ini? (A-3)
- Sebetulnya sudah jelas, jika saya kepala dinas dukcapil, maka
saya mengawal dan mengetahui proses jalanya e ktp di
kabupaten ini.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
66
2. E-KTP sebagai produk e-government
a. Menurut Anda, apakah e-KTP merupakan proyek pemerintah
berkaitan dengan pembangunan e-government? (B-1)
- Tentu saja, e ktp ini merupakan perwujudan dari salah satu
program pemerintah yaitu e government.
b. Bagaimanakah langkah-langkah pemerintah dalam
penyelenggaraan proyek e-KTP? (B-2)
- Pendataan. Sosialisasi kepada aparat yang mau melaksanakan
dari kabupaten ke desa, sosialisasi ke masyarakat. Membentuk
tim yang akan bertanggung jawab dari kabupaten hingga desa.
Melaksanakan tugas. Jadi kami bagi tugas, kalau kami
mensosialisasikan kepada aparat yang akan melaksanakan,
sedangkan yang mensosialisasikan kepada masyarakat adalah
pihak desa. Maaf pendataan dulu baru sosialisasi. Lalu kita akan
membentuk tim yang akan bertanggungjawab. Serta kita plotting
tugas.
c. Menurut Anda, apa saja tantangan perencanaan proyek e-KTP? (B-
3)
- Tantanganya itu pertama begini, waktu kita memanggil itu
warga masyarakat bertabrakan dengan jadwalnya mungkin
dengan pekerjaanya. Oleh karena itu kita buat jadwalnya,
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
67
kecamatan yang menyesuaikan. Kedua, banyak warga
Gunungkidul ini yang merantau, jadi tidak ada kepastian apakah
mau rekam di kabupaten asal apa tempat merantau. Kemudian
dari sisi peralatan yang dibagikan itu kadang ada yang
bermasalah.
3. Pelaksanaan proyek e-KTP di Kabupaten setempat.
a. Berdasarkan pengalaman yang Anda temui di lapangan, bagaimana
implementasi e-KTP di kabupaten Anda? (C-1)
- Saya rasa baik dan lancar.
b. Apakah ada Kecamatan di Kabupaten ini yang tidak memenuhi
target selesainya e-KTP, atau terlampau cepat? (C-2)
- Kita sesuai target
c. Apa saja tantangan pelaksanaan e-KTP di Kabupaten Anda? (C-3)
- Sama seperti yang sudah saya sebutkan tentang tantangan di
atas.
4. Penentu kesuksesan e-KTP
a. Apakah pengambilan data-data penduduk dilakukan dengan baik,
dan apakah data penduduk sudah akurat serta tersimpan dengan
baik? (D-1)
- Kami sudah mengusahakan yang terbaik. Untuk data kami
menjamin bahwa data tersimpan dengan baik, selain tersimpan
di komputer, data tersimpan di server dinas kependudukan.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
68
b. Menurut Anda, apakah aspek teknologi informasi seperti hardware
dan software memegang peranan dalam kelancaran proyek e-KTP?
(D-2)
- Ya jelas. Seperti alat perekam itu memegang peranan penting.
Ketika alat rusak maka kita carikan alat pengganti agar
semuanya berjalan lancar.
c. Kesamaan Visi dan keseriusan pemerintah, dari tingkat kementrian
hingga kecamatan dalam menjalankan proyek tersebut apakah
menentukan kesuksesan? (D-3)
- Ya kita semua menyamakan visi, dari pemerintah pusat, hingga
tingkat desa yang berhadapa langsung dengan masyarakat, saat
pemutakhiran data.
d. Berjalanya e-KTP ini apakah harus di atur dengan peraturan
pemerintah, atau aturan perundang-undangan? (D-4)
- Semuanya sudah di atur oleh pusat.
e. Menurut Anda, apakah faktor lingkungan mempengaruhi berjalanya
e-KTP? Seperti supplay listrik dari PLN, sumberdaya manusia
sampai tingkat bawah, dan orang-orang yang mempunyai jabatan di
kelembagaan. (D-5)
- Tentu saja pihak ketiga yang berkaitan dengan berjalanya akan
kami libatkan agar pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar.
Seperti pada kasus suplay daya listrik. Ada kantor kecamatan
yang daya listriknya masih rendah, maka kami mengambil
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
69
keputusan agar daya listrik ditambah sesuai dengan usulan
standar PLN untuk pengoperasian alat e ktp. Kami panggil PLN,
kami suruh mereka yang membenahi.
5. Pelaksanaan proyek e-KTP di Kabupaten setempat.
a. Apakah kelima tantangan dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya
sudah diperhitungkan sebelumnya? (E-1)
- Ya, semuanya sudah diperkirakan.
b. Permasalahan apa saja yang ditemui dalam penyelenggaraan proyek,
di kabupaten ini? (E-2)
- Listrik, warga di luar kota, jadwal perekaman dan beberapa hal
lain.
c. Bagaimanakah permasalahan itu diselesaikan? (E-3)
- Ya kita carikan solusi secepatnya. Misal kalau perekaman ya kita
lakukan penjadwalan.
d. Apakah yang menyebabkan terjadi perbedaan waktu
selesainya/ketercapaian e-KTP di setiap kecamatan? (E-4)
- Kalau di Gunungkidul, yang menjadikan perbedaan waktu
selesainya proses perekaman data ialah jumlah penduduk di
kecamatan tersebut. Bagi yang penduduknya relatif sedikit
cepat, kalau yang penduduknya padat seperti Kecamatan
Wonosari ya lama.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
70
Lampiran Wawancara Ke-2
- Nama : Ninot Tri Cahyono
- Jabatan : Kepala bidang data informasi dan pengembangan sistem
di dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Yogya.
- Tempat : Kantor Dinas kependudukan dan catatan
sipil Kota Yogyakarta.
- Waktu : Kamis, 16 Agustus 2012 (13:00 WIB)
- Durasi : 30 menit
1. Data pribadi responden
a. Apakah jabatan Anda saat ini di struktur pemerintahan? (A-1)
- Kepala bidang data informasi dan pengembangan sistem di dinas
kependudukan dan catatan sipil Kota Yogya.
b. Berapa lama Anda menjabat? (A-2)
-
c. Apakah Anda mengetahui proses berjalanya program/proyek E-
KTP di Kabupaten ini? (A-3)
- Ya kami memantau seluruh kegiatan jalanya e-KTP karena itu
tanggung jawab kami.
2. E-KTP sebagai produk e-government
a. Menurut Anda, apakah e-KTP merupakan proyek pemerintah
berkaitan dengan pembangunan e-government? (B-1)
-
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
71
b. Bagaimanakah langkah-langkah pemerintah dalam
penyelenggaraan proyek e-KTP? (B-2)
-
c. Menurut Anda, apa saja tantangan perencanaan proyek e-
KTP? (B-3)
-
3. Pelaksanaan proyek e-KTP di Kabupaten setempat.
a. Berdasarkan pengalaman yang Anda temui di lapangan, bagaimana
implementasi e-KTP di kabupaten Anda? (C-1)
-
b. Apakah ada Kecamatan di Kabupaten ini yang tidak memenuhi
target selesainya e-KTP, atau terlampau cepat? (C-2)
- Saya rasa tidak, sebab jika ada yang terlalu cepat atau terlalu
lambat atau ada perbedaan itu karena jumlah penduduk.
c. Apa saja tantangan pelaksanaan e-KTP di Kabupaten Anda? (C-3)
- Program ini harus dilaksanakan. Maka kita harus
mempersiapkan segala sesuatunya. SDM, jaringan
komputernya, listriknya, dan ya tim yang sekiranya bisa
memperlancar. Seperti tim pemantau atau tim monev untuk
mengevaluasi penghambat.
4. Penentu kesuksesan e-KTP
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
72
a. Apakah pengambilan data-data penduduk dilakukan dengan baik,
dan apakah data penduduk sudah akurat serta tersimpan dengan
baik? (D-1)
- Ya Jadi sebelum pelaksanaan e ktp kita lakukan pemutakhiran
data mulai dari RT lalu kita laporkan ke pemerintah pusat
sebagai perkiraan jumlah wajib e ktp. Serta dari data yang ada
kita lakukan perekaman e ktp, serta data itu kita simpan dengan
baik. Saya kira data itu paling valid karena melibatkan tingkat
RT.
b. Menurut Anda, apakah aspek teknologi informasi seperti hardware
dan software memegang peranan dalam kelancaran proyek e-KTP?
(D-2)
- Ya. Kan itu(hardware dan software) juga dari pusat.
c. Kesamaan Visi dan keseriusan pemerintah, dari tingkat kementrian
hingga kecamatan dalam menjalankan proyek tersebut apakah
menentukan kesuksesan? (D-3)
- Yak jadi e ktp ini program nasional ya, jadi kita-kita aparatur
yang ada di daerah ini mau ga mau, suka ga suka harus jalankan.
Kemudian sebelum program nasional ini dilaksanakan
kemendagri membuat MOU dengan bupati atau walikota serta
DPRD bahwa mereka sanggup melaksanakan e ktp. .
d. Berjalanya e-KTP ini apakah harus di atur dengan peraturan
pemerintah, atau aturan perundang-undangan? (D-4)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
73
- Kalau dari pusat sementara ini ada peraturan dari kementrian
dalam negeri.
e. Menurut Anda, apakah faktor lingkungan mempengaruhi berjalanya
e-KTP? Seperti supplay listrik dari PLN, sumberdaya manusia
sampai tingkat bawah, dan orang-orang yang mempunyai jabatan di
kelembagaan. (D-5)
- Benar sekali. Seperti di kota jogja ini kadang mati listrik. Maka
pemkot Jogja mengirim surat resmi ke PLN, untuk
meminimalisasi adanya pemadaman, dan mohon kerjasama saat
pelaksanaan e ktp. Untuk masalah lingkungan berkaitan dengan
jarak, tidak menjadi masalah yang berarti untuk kota jogja.
Karena wilayah kecamatanya kecil, dan jangkauan transportasi
mudah.
5. Pelaksanaan proyek e-KTP di Kabupaten setempat.
a. Apakah kelima tantangan dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya
sudah diperhitungkan sebelumnya? (E-1)
- Sudah kita antisipasi sebelumnya.
b. Permasalahan apa saja yang ditemui dalam penyelenggaraan proyek,
di kabupaten ini? (E-2)
- Tidak ada permasalahan, hanya saja mungkin yang berhubungan
dengan listrik yang sering adam di beberapa tempat.
c. Bagaimanakah permasalahan itu diselesaikan? (E-3)
- Kita komunikasikan dengan PLN.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
74
d. Apakah yang menyebabkan terjadi perbedaan waktu
selesainya/ketercapaian e-KTP di setiap kecamatan? (E-4)
- Ya kadang karena kendala listrik, misal kecamatan satu mati,
kecamatan lain hidup. Dan begini misal kan kalau orang muda,
dan orang tua proses perekaman itu berbeda. Pas perekaman
kalau orang tua itu harus ngepaske dengan alat retina mata, sidik
jari dan sebagainya. Kalau orangtua bisa sampai 10 menit, anak
muda tidak sampai 5 menit. Perbedaan waktu selesainya juga
disebabkan karena perbedaan jumlah penduduk antara
kecamatan satu dengan yang lain. Yang penduduknya sedikit ya
cepat, kalau banyak ya lama.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
75
Pertanyaan Wawancara
Identitas responden
Wawancara dengan : ......................................................................................
Hari & Jam : ......................................................................................
Daftar pertanyaan
1. Data pribadi responden
a. Apakah jabatan Anda saat ini di struktur pemerintahan?
b. Berapa lama Anda menjabat?
c. Apakah Anda mengetahui proses berjalanya program/proyek E-Ktp di
Kabupaten ini?
2. E-KTP sebagai produk e-government
a. Menurut Anda, apakah e-ktp merupakan proyek pemerintah berkaitan dengan
pembangunan e-government?
b. Bagaimanakah langkah-langkah pemerintah dalam penyelenggaraan proyek
e-ktp?
c. Menurut Anda, apa saja tantangan perencanaan proyek e-ktp?
3. Pelaksanaan proyek e-ktp di Kabupaten setempat.
a. Berdasarkan pengalaman yang Anda temui di lapangan, bagaimana
implementasi e-ktp di kabupaten Anda?
b. Apakah ada Kecamatan di Kabupaten ini yang tidak memenuhi target
selesainya e-ktp, atau terlampau cepat?
c. Apa saja tantangan pelaksanaan e-ktp di Kabupaten Anda?
4. Penentu kesuksesan e-ktp
a. Apakah pengambilan data-data penduduk dilakukan dengan baik, dan apakah
data penduduk sudah akurat serta tersimpan dengan baik??
b. Menurut Anda, apakah aspek teknologi informasi seperti hardware dan
software memegang peranan dalam kelancaran proyek e-ktp?
c. Kesamaan Visi dan keseriusan pemerintah, dari tingkat kementrian hingga
kecamatan dalam menjalankan proyek tersebut apakah menentukan
kesuksesan?
d. Berjalanya e-ktp ini apakah harus di atur dengan peraturan pemerintah, atau
aturan perundang-undangan?
e. Menurut Anda, apakah faktor lingkungan mempengaruhi berjalanya e-ktp?
Seperti supplay listrik dari PLN, sumberdaya manusia sampai tingkat bawah,
dan orang-orang yang mempunyai jabatan di kelembagaan.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
76
5. Pelaksanaan proyek e-ktp di Kabupaten setempat.
a. Apakah kelima tantangan dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya sudah
diperhitungkan sebelumnya?
b. Permasalahan apa saja yang ditemui dalam penyelenggaraan proyek, di
kabupaten ini?
c. Bagaimanakah permasalahan itu diselesaikan?
d. Apakah yang menyebabkan terjadi perbedaan waktu selesainya/ketercapaian
e-ktp di setiap kecamatan?
Pembimbing,
Dr. Johanes Eka Priyatma.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI