FA Brosur Siklus Pelaksanaan UU Desa · Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa - Kesepakatan Hasil...
2
PENGANGGARAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAPORAN Pengelolaan Pembangunan Desa Tahapan Pengelolaan Pembangunan Desa adalah periode dalam satu tahun anggaran untuk melaksanakan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, serta pemantauan dan pengawasan pembangunan desa. Pembangunan Desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, Undang-Undang Desa menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu ‘Desa membangun’ dan ‘membangun Desa’ yang diintegrasikan dalam perencanaan Pembangunan Desa. Tahapan Pengelolaan Pembangunan Desa Didukung oleh: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Transcript of FA Brosur Siklus Pelaksanaan UU Desa · Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa - Kesepakatan Hasil...
PENGANGGARAN PELAKSANAAN
PENGADAANBARANGDAN JASA
PERENCANAAN
PEMBINAANDAN
PENGAWASAN
PELAPORAN
Pengelolaan Pembangunan DesaTahapan Pengelolaan Pembangunan Desa adalah periode dalam satu tahun
anggaran untuk melaksanakan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, serta pemantauan dan pengawasan pembangunan desa. Pembangunan Desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, Undang-Undang Desa menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu ‘Desa membangun’ dan ‘membangun Desa’ yang diintegrasikan dalam perencanaan Pembangunan Desa.
Tahapan Pengelolaan Pembangunan Desa
Didukung oleh:
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Republik Indonesia
Kementerian Dalam NegeriRepublik Indonesia
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan
Kementerian KeuanganRepublik Indonesia
TAHAPAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Tahun Anggaran T+1januari
Penyusunan RKP Desa
Pelaksanaan APB Desa
Laporan Realisasi APB Desa
Februari maret APRIL MEI
JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
Laporan Realisasi APB Desa Semester II Tahun Sebelumnya
Keluaran:Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Semester sebelumnya
Penanggung Jawab:Kepala Desa
Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Kepala Desa Tahun Sebelumnya
Keluaran:Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa semester berjalan
Penanggung Jawab:Kepala Desa
Tahapan PelaksanaanKeluaran:- 4 bidang prioritas
kegiatan sesuai Permendesa PDTT 21/2015
- Laporan Hasil Pelaksanaan
Penanggung Jawab:Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
Penyusunan RKP Desa oleh Tim
Keluaran:- Hasil Pencermatan
Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk Desa
- Pencermatan Ulang Dokumen RPJM Desa
- Rancangan RKP Desa dilampiri Rancangan Anggaran Biaya (RAB)
- Rancangan Daftar Usulan RKP Desa
- Daftar Usulan Pelaksana Kegiatan
- Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa
Penanggung Jawab:Tim Penyusun RKP Desa
Musyawarah Desa Penetapan RKP Desa
Keluaran:Berita Acara Penetapan RKP Desa
Penanggung JawabBadan Permusyawaratan Desa (BPD)
Rapat BPD Membahas Rancangan Perdes RKP Desa
Keluaran:Nota Kesepakatan dan SK Persetujuan BPD
Penanggung JawabBadan Permusyawaratan Desa (BPD)
Evaluasi Rancangan Perdes RKP Desa kepada Bupati melalui CamatKeluaran:Hasil evaluasi Rancangan Perdes RKP Desa dari Camat paling Lambat 3 Hari sejak Disepakati
Penanggung JawabPemerintah Desa
Penetapan dan Pengundangan Perdes RKP DesaKeluaran:- Surat Penetapan Peraturan Desa
RKP Desa;- Pengundangan Perdes RKP
Desa
Penanggung JawabKades dan Sekdes
Musyawarah Desa RAPB Desa
Keluaran:Berita Acara Kesepakatan Musyawarah terhadap Rancangan Perdes APB Desa
Penanggung Jawab:BPD
Rapat BPD Membahas Rancangan Perdes APB Desa
Keluaran:Nota Kesepakatan dan SK Persetujuan BPD
Penanggung Jawab:BPD
Evaluasi Rancangan Perdes APB Desa kepada Bupati melalui Camat
Keluaran:Hasil Evaluasi Rancangan Perdes APB Desa
Penanggung Jawab:Pemerintah Desa
Penetapan dan Pengundangan Perdes APB Desa
Keluaran:- Surat Penetapan
Peraturan Desa APB Desa
- Pengundangan Perdes APB Desa
Penanggung Jawab:Kades dan Sekdes
Tahun Anggaran
Laporan Realisasi APB Desa Semester I Tahun Berjalan
Keluaran:Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) sebelumnya
Penanggung Jawab:Kepala Desa
Tahapan Persiapan
Keluaran:- TPK- Dokumen
administrasi- Laporan Pengadaan
Barang dan Jasa
Penanggung Jawab:Kepala Desa dan TPK
Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa
Keluaran:- Kesepakatan Hasil
Pencermatan Ulang Dokumen RPJM Desa (ditetapkan dalam Berita Acara)
- Terbentuknya Tim Verifikasi sesuai dengan Jenis Kegiatan dan Keahlian
Penanggung Jawab:BPD
Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa
Keluaran:- SK Tim Penyusun
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa (Jumlah tim 7 -11 orang)
