Executive Summary Ikan Kayong
-
Upload
iwansarwoko -
Category
Documents
-
view
62 -
download
0
description
Transcript of Executive Summary Ikan Kayong
Identifikasi dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Industri Perikanan Daerah Tertinggal Kabupaten Kayong Utara
EXECUTIVE SUMMARYIdentifikasi dan Pengembangan Infrastruktur Dasar
Industri Perikanan Daerah Tertinggal Kabupaten Kayong Utara
Latar Belakang
Kabupaten Kayong Utara merupakan salah satu sentra produksi perikanan dan
termasuk daerah tertinggal. Dengan demikian seharusnya pembangunan wilayah
pengembangan industri perikanan di Kabupaten Kayong Utara, lebih diarahkan
pembangunannya pada upaya-upaya peningkatan produktivitas, mengurangi kemiskinan,
serta meningkatkan kesejahteraan terutama dengan meningkatkan pembangunan dan
pengelolaan infrastruktur dasarnya. Dalam rangka meningkatkan produktivitas perikanan di
daerah tertinggal Kabupaten Kayong Utara, perlu adanya konsep pengelolaan dan
pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dasar perikanan untuk lebih meningkatkan
pelayanan pemerintah terhadap masyarakatnya. Pemerintah harus lebih banyak lagi
mengintervensi sektor ini dengan penyediaan infrastruktur dasar seperti pelabuhan laut,
udara, jalan, air bersih dan listrik,
Untuk memacu pertumbuhan pembangunan dan produktivitas perikanan Kabupaten
Kayong Utara, diperlukan upaya sungguh-sungguh dalam mengelola pembangunan
infrastruktur dasar perikanan di wilayah ini.. Kegiatan ini diawali dengan identifikasi
infrastruktur dasar. Kegiatan identifikasi dalam rangka upaya peningkatan kualitas pelayanan
pemerintah terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan melihat fenomena pertumbuhan dan
perkembangan wilayah yang menunjukkan tumbuh dan berkembang sejalan dengan makin
meningkatnya jumlah penduduk baik karena adanya tingkat urbanisasi yang tinggi ataupun
perkembangan alamiah, yang berakibat pada semakin bertambahnya beban infrastruktur yang
sudah ada, dalam melayani kebutuhan masyarakatnya.
Tujuan
Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan kegiatan Identifikasi dan
Pengembangan Infrastruktur Dasar Industri Perikanan Daerah Tertinggal Kabupaten Kayong
Utara, dititikberatkan pada:
Executive Summary 1
Identifikasi dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Industri Perikanan Daerah Tertinggal Kabupaten Kayong Utara
1. Identifikasi dan pengembangan infrastruktur dasar perikanan di Kecamatan Sukadana,
Pulau Maya, dan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara.
2. Perumusan prioritas pembangunan infrastuktur dasar perikanan di Kecamatan
Sukadana, Pulau Maya, dan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara
Sasaran dan manfaat
Sasaran :
1. Teridentifikasinya kondisi infrastruktur, persebaran Infrastruktur Dasar di sentra
perikanan di Kecamatan Sukadana, Pulau Maya, dan Teluk Batang Kabupaten
Kayong Utara.
2. Tersusunnya konsep penataan infrastruktur dasar industri perikanan dengan
memperhatikan aspek regulasi mengenai penataan ruang dan tingkat kehidupan
sosial ekonomi masyarakat di kawasan pengembangan perikanan Kabupaten
Kayong Utara.
3. Terumuskannya rekomendasi arah kebijakan dalam mengembangkan Infrastruktur
Dasar di lokasi Kecamatan Sukadana, Pulau Maya, dan Teluk Batang Kabupaten
Kayong Utara.
Manfaat :
1. Membantu pemerintah dalam penyediaan data dan informasi tentang kondisi
eksisting Infrastruktur Dasar Industi Perikanan Kabupaten Kayong Utara.
2. Memberikan kemudahan bagi stakeholders dalam melihat kondisi Infrastruktur
Dasar Industri Perikanan di daerah tertinggal Kabupaten Kayong Utara, untuk
membuat perencanaan pembangunan daerah selanjutnya pada kawasan tersebut.
Pengertian Daerah Tertinggal
Daerah tertinggal merupakan wilayah perdesaan yang ketersediaan sarana dan
prasarana dasar wilayahnya kurang/tidak ada (tertinggal) sehingga menghambat
pertumbuhan/perkembangan kehidupan masyarakatnya dalam bidang ekonomi (kemiskinan)
dan bidang pendidikan (keterbelakangan) atau dapat didefinisikan sebagai daerah yang
masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam
skala nasional akibat beberapa faktor penyebab, antara lain:
Executive Summary 2
Identifikasi dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Industri Perikanan Daerah Tertinggal Kabupaten Kayong Utara
1. Geografis. Umumnya secara geografis daerah tertinggal relative sulit dijangkau karena
letaknya yang jauh dipedalaman, perbukitan/pegunungan, pesisir, dan pulau-pulau
terpencil atau karena faktor geomorfologis lainnya sehingga sulit dijangkau oleh jaringan
baik transportasi maupun media komunikasi.
2. Sumberdaya Alam. Beberapa daerah tertinggal tidak memiliki potensi sumberdaya alam,
daerah yang memiliki sumberdaya alam yang besar namun lingkungan sekitarnya
merupakan daerah yang dilindungi atau tidak dapat dieksploitasi, daerah tertinggal akibat
pemanfaatan sumberdaya alam yang berlebihan.
3. Sumberdaya Manuasia. Pada umumnya masyarakat di daerah tertinggal mempunyai
tingkat pendidikan, pengetahuan dan keterampilan yang relatif rendah serta kelembagaan
adat yang belum berkembang.
4. Prasarana dan Sarana. Keterbatasan prasarana dan sarana komunikasi, transportasi, air
bersih, irigasi, kesehatan, pendidikan dan pelayanan lainnya yang menyebabkan
masyarakat di daerah tertinggal tersebut mengalami kesulitan untuk melakukan aktivitas
ekonomi dan sosial.
Panduan identifikasi daerah tertinggal dari Ciptakarya PU menyatakan bahwa ada
beberapa kriteria yang digunakan untuk menentukan daerah tertinggal, yaitu: (i) Daerah
perdesaan (unit administratif desa); (ii) Prasarana Dasar Wilayah Kurang/Tidak Ada, yang
mencakup Air Bersih, Listrik, dan Irigasi; (iii) Sarana Wilayah Kurang/Tidak Ada, yang
mencakup Sarana Ekonomi (Pasar, Pertokoan, PKL, Industri), Sarana Sosial (Kesehatan dan
Pendidikan), dan Sarana Transportasi (Terminal, Stasiun, Bandara, dan lain-lain); (iv)
Perekonomian masyarakat rendah (Miskin/Pra Sejahtera); (v) Tingkat Pendidikan Rendah
(Terbelakang/Pendidikan kurang dari 9 tahun); dan (vi) Produkitivitas Masyarakat Rendah
(Pengangguran pada usia produktif).
Parameter desa tertinggal menurut Ciptakarya PU disusun berdasarkan kriteria
sebagai berikut:
1. Kawasan Permukiman dengan kriteria kawasan perdesaan dan parameter unit
administratif desa.
2. Prasarana Dasar Wilayah
Kriteria Jaringan Air Bersih
Executive Summary 3
Identifikasi dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Industri Perikanan Daerah Tertinggal Kabupaten Kayong Utara
Parameter: Pelayanan terhadap Luas Kawasan kurang dari (<) 25 %
Kriteria: Jaringan Listrik
Parameter: Pelayanan terhadap Luas Kawasan kurang dari (<) 25 %
Kriteria: Jaringan Irigasi
Parameter: Pelayanan terhadap Luas Kawasan kurang dari (<) 25 %
3. Sarana Wilayah
Kriteria: Sarana Ekonomi (Pasar, Pertokoan, PKL, dll)
Parameter: Pelayanan terhadap Luas Kawasan kurang dari (<) 25 %
Kriteria: Sarana Industri (Industri RT, Industri Menengah, Industri Besar)
Parameter: Pelayanan terhadap Luas Kawasan kurang dari (<) 25 %
Kriteria: Sarana Kesehatan (RSD, Puskemas, Pustu, dll)
Parameter: Pelayanan terhadap Luas Kawasan kurang dari (<) 25 %
Kriteria: Sarana Pendidikan (TK, SD, SMP, SMU)
Parameter: Pelayanan terhadap Luas Kawasan kurang dari (<) 25 %
Kriteria: Sarana transportasi (Terminal, Stasiun)
Parameter: Pelayanan terhadap Luas Kawasan kurang dari (<) 25 %
4. Kondisi Kehidupan Masyarakat
Kriteria: Perekonomian masyarakat
Parameter: Jumlah Penduduk Miskin lebih dari (>) 50 %
Kriteria: Tingkat Pendidikan
Parameter: Tingkat Pendidikan Penduduk kurang dari (<) SMP lebih dari (>) 50%
Kriteria: Produktivitas Masyarakat
Parameter: Penduduk Menganggur lebih dari (>) 50%
Pengertian Infrastruktur
Infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan,
drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi
kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Pengertian ini
merujuk pada infrastruktur sebagai suatu sistem. Dimana infrastruktur dalam sebuah sistem
adalah bagian-bagian berupa sarana dan prasarana (jaringan) yang tidak terpisahkan satu
Executive Summary 4
Identifikasi dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Industri Perikanan Daerah Tertinggal Kabupaten Kayong Utara
sama lain. Infrastruktur sendiri dalam sebuah sistem menopang sistem sosial dan sistem
ekonomi sekaligus menjadi penghubung dengan sistem lingkungan. Ketersediaan
infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada di
masyarakat. Oleh karenanya, infrastruktur perlu dipahami sebagai dasar-dasar dalam
mengambil kebijakan (Kodoatie, 2005).
KABUPATEN KAYONG UTARA
Geografi
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 dan Surat Menteri Dalam
Negeri Nomor: 135/439/SJ Tanggal 27 februari 2007 menyatakan bahwa luas Kabupaten
Kayong Utara adalah 4.568,26 km2. Wilayah geografis Kabupaten Kayong Utara berada
pada sisi selatan Propinsi Kalimantan Barat atau berada pada posisi 00 43’ 5,15’’ Lintang
Selatan sampai dengan 10 46’ 35,21’’ Lintang Selatan dan 1080 40’ 58,88’’ Bujur Timur
sampai dengan 1100 24’ 30,05’’ Bujur Timur.
Secara administratif batas wilayah Kabupaten Kayong Utara adalah sebelah utara
berbatasan dengan Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Ketapang dan Selat Karimata; sebelah
selatan berbatasan dengan Selat Karimata dan Kabupaten Ketapang; sebelah barat berbatasan
dengan Selat Karimata; dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Ketapang.
Kabupaten Kayong Utara terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yaitu: Kecamatan
Sukadana, Kecamatan Simpang Hilir, Kecamatan Telok Batang, Kecamatan Seponti,
Kecamatan Pulau Maya dan Kecamatan Kepulauan Karimata
Kependudukan
Penduduk Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2012 berjumlah 99.495 jiwa
dengan kepadatan penduduk sekitar 22 jiwa per kilometer persegi. Penyebaran penduduk di
Kabupaten Kayong Utara tidak merata antar Kecamatan yang satu dengan kecamatan yang
lainnya. Kecamatan Simpang Hilir merupakan Kecamatan dengan tingkat kepadatan tertinggi
yaitu 30.093 jiwa (20 orang/km2). Sebaliknya, Kecamatan Kepulauan Karimata dengan luas
424,82 Km2 sekitar 9,30 persen dari total wilayah Kecamatan hanya di huni 7 (tujuh)
jiwa/km2
Executive Summary 5
Identifikasi dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Industri Perikanan Daerah Tertinggal Kabupaten Kayong Utara
Perikanan
Perikanan yang diusahakan oleh nelayan di Kabupaten Kayong Utara dapat
dikategorikan menjadi perikanan laut, perairan umum, dan budidaya kolam.
Produksi Perikanan Menurut Jenisnya Tahun 2012
Jenis Perikanan Produksi (Ton) Persentase
Perikanan Laut 21.435,10 95,52
Perairan Umum 707,90 3,16
Budidaya Kolam 296,60 1,32
Jumlah 22.439,60 100,00
Sumber: BPS Kayong Utara, 2012
Produksi terbesar yang dihasilkan oleh nelayan sebagian besar berasal dari perikanan
laut yang mencapai 95,52% dari keseluruhan produksi perikanan yang dihasilkan di
Kabupaten Kayong Utara terbesar.
KECAMATAN SUKADANA
Geografi
Wilayah geografis Kecamatan Sukadana berada pada 10 08’ 00” LS - 10 20’ 00” LS
1090 52’ 24” BT - 1100 09’ 48” BT.
Secara administratif batas wilayah Kecamatan Sukadana adalah sebelah utara
berbatasan dengan Kecamatan Simpang Hilir; sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan
Matan Hilir Utara; sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pulau Maya; dan sebelah
timur berbatasan dengan Kecamatan Matan Hilir Utara.
Luas wilayah Kecamatan Sukadana terdiri dari 12 (dua belas) desa/kelurahan
Kecamatan Luas Wilayah (km2) Persentase (%)
Simpang Tiga 89,79 8,74
Sejahtera 141,49 13,78
Pangkalan Buton 84,99 8,27
Sutera 78,09 7,60
Benawai Agung 159,19 15,50
Harapan Mulia 206,79 20,13
Executive Summary 6
Identifikasi dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Industri Perikanan Daerah Tertinggal Kabupaten Kayong Utara
Kecamatan Luas Wilayah (km2) Persentase (%)
Sedahan Jaya 56,09 5,46
Gunung Sembilan 41,79 4,07
Pampang Harapan 79,09 7,70
Riam Berasap Jaya 89,79 8,74
Jumlah 1027,07 100,00
Sumber: BAPPEDA, 2012
Desa/kelurahan yang memiliki luas wilayah terbesar di kecamatan Sukadana adalah
Harapan Mulia dan terkecil adalah Gunung Sembilan.
Gambar 3.1. Kecamatan Sukadana
Perikanan
Jumlah nelayan dan unit penangkapan ikan pada tahun 2008-2012 di Kecamatan Sukadana
No.Jumlah Nelayan/Unit
Penangkapan Ikan2008 2009 2010 2011 2012
1. Jumlah Nelayan (orang) 240 230 230 232 235
2. Unit Penangkapan Ikan (Buah) 127 125 135 126 126
Tanpa Motor 72 70 74 70 70
Motor Tempel 36 34 38 35 35
Kapal Motor 19 21 23 21 23
Executive Summary 7
Identifikasi dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Industri Perikanan Daerah Tertinggal Kabupaten Kayong Utara
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kayong Utara, 2013
Jumlah nelayan di Kecamatan Sukadana umumnya relatif tetap, namun unit
penangkapan ikannya yang terdiri dari tanpa motor, motor tempel, dan kapal motor telah
mengalami penurunan sebanyak 9 buah pada tahun 2012 dibandingkan tahun 2010 dan 2011.
Sementara itu, jumlah produksi ikan pada tahun 2008 – 2012
No. Uraian 2008 2009 2010 2011 2012
1. Perikanan Laut 736,30 864,75 1.289,00 1.392,10 1.622,00
2. Perikanan Perairan Umum - - - - 45,00
3. Budidaya Kolam 160,00 20,34 19,10 - 63,10
4. Ikan Awetan 2,30 180,80 218,00 235,40 244,60
Jumlah 927,60 1.065,89 1.526,10 1.627,50 1.974,70
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kayong Utara, 2013
Jumlah produksi pada perikanan laut, perikanan perairan umum, budidaya kolam, dan
ikan awetan menunjukkan trend yang meningkat periode 2008-2012.
KECAMATAN PULAU MAYA
Geografi
Wilayah geografis Kecamatan Pulau Maya berada pada 00 55’ 41’’ LS – 10 18’ 53’’
LS 1090 13’ 58’’ BT – 1090 47’ 03’’ BT.
Secara administratif batas wilayah Kecamatan Pulau Maya adalah sebelah utara
berbatasan dengan Kabupaten Kubu Raya; sebelah selatan berbatasan dengan Selat Karimata;
sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Teluk Batang, Simpang Hilir, dan Sukadana,
dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pulau Karimata dan Selat Karimata.
Luas wilayah Kecamatan Pulau Maya terdiri dari 5 (lima) desa/kelurahan
Kecamatan Luas Wilayah (km2) Persentase (%)
Dusun Besar 125,31 16,39
Tanjung Satai 168,76 22,07
Dusun Kecil 192,77 25,21
Executive Summary 8
Identifikasi dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Industri Perikanan Daerah Tertinggal Kabupaten Kayong Utara
Kecamatan Luas Wilayah (km2) Persentase (%)
Kemboja 132,99 17,39
Satai Lestari 144,75 18,93
Jumlah 764,60 100,00
Sumber: Bappeda Kayong Utara, 2012
Desa/kelurahan yang memiliki luas wilayah terbesar di kecamatan Pulau Maya adalah
Dusun Kecil dan terkecil Dusun Besar.
Kecamatan Pulau Maya
Perikanan
Jumlah nelayan dan unit penangkapan ikan pada tahun 2008-2012 di Kecamatan
Pulau Maya.
No.Jumlah Nelayan/Unit
Penangkapan Ikan2008 2009 2010 2011 2012
1. Jumlah Nelayan (orang) 2.738 3.492 3.499 2.042 2.553
2. Unit Penangkapan Ikan (Buah)
Executive Summary 9
Identifikasi dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Industri Perikanan Daerah Tertinggal Kabupaten Kayong Utara
No.Jumlah Nelayan/Unit
Penangkapan Ikan2008 2009 2010 2011 2012
Tanpa Motor 222 203 208 152 147
Motor Tempel 260 258 285 181 185
Kapal Motor 317 316 323 245 248
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kayong Utara, 2013
Jumlah nelayan di Kecamatan Pulau Maya pada tahun 2012 bertambah sebanyak 509
orang dibandingkan tahun 2011, demikian juga dengan alat penangkap ikan motor tempel dan
kapal motor bertambah masing-masing sebanyak 4 unit dan 3 unit, namun alat penangkapan
ikan tanpa motor menurun sebanyak 5 unit. Sementara itu, jumlah produksi ikan pada tahun
2008 – 2012 (Ton)
No. Uraian 2008 2009 2010 2011 2012
1. Perikanan Laut 9.160,68 9.073,50 9.779,40 10.212,00 10.420,20
2. Perikanan Perairan Umum - - - 5,20 5,20
3. Budidaya Kolam 1,75 9,10 - 158,60 188,30
4. Ikan Awetan 5.404,68 5.421,30 5.855.00 127,00 1.752,00
Jumlah 14.567,11 14.503,90 15.634,40 10.502,80 12.365,7
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kayong Utara, 2013
Jumlah produksi pada perikanan laut, perikanan perairan umum, budidaya kolam, dan
ikan awetan pada tahun 2012 dibandingkan tahun 2011 masing-masing adalah meningkat
2,04%, tetap, meningkat 18,73%, dan meningkat sebesar 1.279,53%. Keseluruhan jumlah
produksi ikan tahun 2012 dibandingkan tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 17.74%.
KECAMATAN TELUK BATANG
Geografi
Wilayah geografis Kecamatan Teluk Batang berada pada 00 54’ 10’’ LS – 10 03’ 24’’ LS 1090 43’ 35’’ BT – 1090 53’ 49’’ BT. Secara administratif batas wilayah Kecamatan Teluk Batang adalah sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Seponti; sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Simpang Hilir; sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten ketapang, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pulau Maya. Luas wilayah Kecamatan Pulau Maya terdiri dari 7 (tujuh) desa/kelurahan
Kecamatan Luas Wilayah (km2) Persentase (%)
Sungai Paduan 160,00 21,19
Executive Summary 10
Identifikasi dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Industri Perikanan Daerah Tertinggal Kabupaten Kayong Utara
Kecamatan Luas Wilayah (km2) Persentase (%)
Alur Bandung 41,00 5,43
Teluk Batang Selatan 12,50 1,66
Teluk Batang 89,00 11,79
Teluk Batang Utara 21,50 2,85
Mas Bangun 395,00 52,32
Banyu Abang 36,00 4,77
Jumlah 755,00 100,00
Sumber: Bappeda Kayong Utara, 2012
Desa/kelurahan yang memiliki luas wilayah terbesar di kecamatan Teluk Batang
adalah Mas Bangun dan terkecil Teluk Batang Selatan.
Kecamatan Teluk Batang
Perikanan
Jumlah nelayan dan unit penangkapan ikan pada tahun 2008-2012 di Kecamatan
Teluk Batang.
Executive Summary 11
Identifikasi dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Industri Perikanan Daerah Tertinggal Kabupaten Kayong Utara
No.Jumlah Nelayan/Unit
Penangkapan Ikan2008 2009 2010 2011 2012
1. Jumlah Nelayan (orang) 245 250 240 240 240
2. Unit Penangkapan Ikan (Buah)
Tanpa Motor 33 30 33 35 33
Motor Tempel 25 30 25 28 25
Kapal Motor 15 16 10 11 10
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kayong Utara, 2013
Jumlah nelayan di Kecamatan Pulau Maya pada tahun 2012 relatif sama dengan tahun
2011; sementara itu, alat penangkap ikan tanpa motor, motor temple, dan kapal motor
masing-masing menurun sebanyak 2 unit, 3 unit dan 1 unit. Sementara itu, jumlah produksi
ikan pada tahun 2008 – 2012
No. Uraian 2008 2009 2010 2011 2012
1. Perikanan Laut 831,68 752,80 813,00 954,00 954,60
2. Perikanan Perairan Umum - - - 10,30 10,80
3. Budidaya Kolam 11,3 102,00 - 3,00 3,60
4. Ikan Awetan 123,17 - 110,20 45,00 252,00
Jumlah 966,15 854,80 923,20 1.012,3 1.221
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kayong Utara, 2013
Jumlah produksi pada perikanan laut, perikanan perairan umum, budidaya kolam, dan
pada tahun 2012 hampir sama dengan tahun 2011, namun ikan awetan mengalami lonjakan
yang signifikan sebesar 460%.
Identifikasi infrastruktur dasar industri perikanan daerah tertinggal di Kabupaten
Kayong Utara penting dilakukan sebagai bagian dari identifikasi penanganan daerah
tertinggal. Semakin detail dan akurat hasil identifikasi karakteristik permasalahan dan potensi
suatu daerah, maka akan menghasilkan suatu skenario indikasi penanganan yang semakin
valid dan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan suatu daerah. Sebaliknya semakin bias dan
tidak akurat hasil karakteristik permasalahan dan potensi suatu daerah, maka akan
menghasilkan suatu skenario indikasi penanganan yang semakin tidak valid dan tidak sesuai
dengan aspirasi dan kebutuhan suatu daerah.
Executive Summary 12
Identifikasi dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Industri Perikanan Daerah Tertinggal Kabupaten Kayong Utara
Hasil pengamatan di lapangan menenai kondisi infrastruktur dasar industri perikanan
yang ada di masing-masing lokasi pengamatan, yaitu Kecamatan Sukadana dan Pulau Maya
dapat dilihat rinci pada uraian sebagai berikut:
(1) Jalan dan jasa transportasi
Kualitas jalan umumnya relatif cukup baik terutama di Kecamatan Sukadana dan teluk
Batang tetapi di Kecamatan pulau Maya kondisi jalan relatif buruk.
Jalan menuju desa, kecamatan, dan kabupaten dapat ditempuh dengan jalur darat terutama
untuk Kecamatan Sukadana dan Teluk Batang tetapi harus menggunakan transportasi air
untuk menuju kabupaten di Pulau Maya.
Waktu dan biaya yang dihabiskan menuju lokasi sangat tergantung dengan jalan dan
musim.
Tidak tersedia sarana transportasi publik sehingga masyarakat menggunakan kendaraan
pribadi, yaitu motor dan sepeda.
(2) Air
Sebagian besar sumber air penduduk berasal dari sungai tetapi ada juga yang berasal dari
air gunung.
Kualitas air umumnya rendah terutama yang diperoleh dari sungai, kecuali yang diperoleh
dari PDAM tetapi PDAM umumnya tidak tersedia bagi nelayan terutama di Kecamatan
Pulau Maya.
Jarak dan waktu yang diperlukan menuju sumber air relatif tidak terlalu jauh kecuali pada
wilayah tertentu.
(3) Listrik
Jaringan listrik tersedia namun penggunaan listrik oleh masyarakat masih terbatas di
Kecamatan Sukadana dan Teluk Batang tetapi di Kecamatan Pulau Maya listrik hanya
pada malam hari.
Kualitas layanan penggunaan listrik juga terbatas karena seringkali listrik padam.
(4) Pendidikan
Tidak ada kendaraan publik sehingga masyarakat menggunakan kendaraan pribadi untuk
menuju sekolah.
Executive Summary 13
Identifikasi dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Industri Perikanan Daerah Tertinggal Kabupaten Kayong Utara
Pada desa umumnya terdapat Sekolah Dasar dan semkolah Menengah Pertama.
Rasio guru dan siswa masih rendah dari standar nasional, yaitu 1:30.
Kualitas tenaga pendidik juga masih terbatas.
(5) Kesehatan
Tidak ada kendaraan publik sehingga masyarakat menggunakan kendaraan pribadi untuk
menuju fasilitas kesehatan.
Posyandu dan puskesmas terdapat dalam desa.
Tidak terdapat rumah sakit dan apotik.
Tidak terdapat tenaga dokter spesialis, ahli rontgen, dan ahli laboratorium.
Rasio tenaga kesehatan terhadap masyarakat yang dilayani juga masih terbatas.
(6) Perikanan
Kecamatan Sukadana menjadi wilayah perikanan budidaya, yaitu ikan mas, nila, bawal,
dan lele; sementara itu, Kecamatan Pulau Maya menjadi wilayah perikanan tangkap, yaitu
gembong, uang, manyong, ubur-ubur, dan cumi, sedangkan Kecamatan Teluk Batang
menajdi daerah pelabuhan perairan tangkap.
Fasilitas dan pelabuhan perikanan cukup lengkap tetapi potensi manfaatnya belum
optimal seperti di Kecamatan Teluk Batang; sementara itu, di Kecamatan Pulau Maya
fasilitasnya masih terbatas karena hanya ada dermaga dan cold-storage. Namun, di
Kecamatan Sukadana tidak terdapat fasilitas perikanan.
Air untuk pembuatan es pabrik es sangat terbatas dan harus dibeli di Kecamatan Teluk
Batang, sementara di Kecamatan Sukadana dan Pulau Maya tidak terdapat pabrik es.
Pembuatan es hanya untuk melayani pedagang-pedagang besar mengingat biaya
operasionalnya yang cukup besar pda jumlah tertentu pula.
Tidak ada angkutan publik dan hasil perikanan nelayan dijual langsung ke pelabuhan,
pedagang pengumpul atau agen, dan bahkan ke Pontianak.
Jalan menuju pelabuhan perikanan pantai di Kecamatan Teluk Batang cukup baik namun
pelabuhan pantai untuk Kecamatan pulau Maya masih terbatas karena sarana transportasi
lautnya hanya untuk 1 x perjalanan per hari.
Executive Summary 14
Identifikasi dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Industri Perikanan Daerah Tertinggal Kabupaten Kayong Utara
Jarak menuju pasar perikanan desa umumnya berada diwilayah pesisir sehingga cukup
jauh bagi Kecamatan Pulau Maya, tetapi Kecamatan Sukadana dan Teluk Batang relative
terjangkau karena melalui transportasi darat.
(7) Pasar
Di Pulau Maya dan Sukadan tidak terdapat pasar kecuali di Teluk Batang sehingga jarak,
biaya dan waktu yang diperlukan juga menjadi relatif lebih lama dan besar fasilitas dan
pelabuhan perikanan berada di Kecamatan Teluk Batang.
KECAMATAN SUKADANA
Hasil pengamatan di lapangan mengenai kondisi infrastruktur dasar yang ada di
Kecamatan Sukadana, yaitu Desa Sedahan Jaya dapat dilihat rinci pada uraian sebagai
berikut.
No. Nama Tempat Kondisi VisualKoordinat GPS
S E
1. Pintu Air Tersier 01°11’50,6” 110°01’01,9”
2. Mina Padi 01°11’41,5” 110°00’40,0”
Executive Summary 15
Identifikasi dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Industri Perikanan Daerah Tertinggal Kabupaten Kayong Utara
No. Nama Tempat Kondisi Visual
Koordinat GPS
3. Kolam Ikan 01°11’41,5” 110°00’39,9”
4.Gerbang Wisata Lubuk Baji
01°11’41,5” 110°00’40,6”
5. Dam BEGASING 01°13’49,3” 110°01’08,4”
Executive Summary 16
Identifikasi dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Industri Perikanan Daerah Tertinggal Kabupaten Kayong Utara
No. Nama Tempat Kondisi Visual
Koordinat GPS
6.Pintu Air Sekunder dan Saluran Air
01°13’51,6” 110°01’0,87”
7.Kantor Kepala Desa Sedahan Jaya
01°11’47,4” 110°00’33,5”
Executive Summary 17
Identifikasi dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Industri Perikanan Daerah Tertinggal Kabupaten Kayong Utara
No. Nama Tempat Kondisi Visual
Koordinat GPS
8. SDN 14 Sedahan Jaya 01°11’40,7” 110°00’28,5”
9. Pura Desa Sedahan Jaya 01°12’28,0” 110°00’48,8”
Kondisi Infrastruktur Dasar Penunjang Industri Perikanan Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara
KECAMATAN PULAU MAYA
Hasil pengamatan di lapangan mengenai kondisi infrastruktur dasar yang ada di
Kecamatan Pulau Maya dapat dilihat rinci pada uraian sebagai berikut.
No. Nama Tempat Kondisi VisualKoordinat GPS
S E
1.Tambak Ikan Tanjung Satai
01°13’01,4” 109°39’18,2”
2. Pengerjaan Pembukaan Tambak Ikan
01°13’01,5” 109°39’19,1”
Executive Summary 18
Identifikasi dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Industri Perikanan Daerah Tertinggal Kabupaten Kayong Utara
No. Nama Tempat Kondisi Visual
Koordinat GPS
3. Pintu Air Tambak Ikan 01°13’01,8” 109°39’18,9”
4.Balai Penyuluh Pertanian (BPP)
01°12’47,3” 109°39’59,8”
5. Dermaga Pelabuhan Penangkapan Ikan Pintau
01°13’28,3” 109°38’29,2”
Executive Summary 19
Identifikasi dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Industri Perikanan Daerah Tertinggal Kabupaten Kayong Utara
No. Nama Tempat Kondisi Visual
Koordinat GPS
6.Agen Penjualan Ikan Pintau
01°13’26,2” 109°38’27,9”
7. Agen Penjualan Ubur-Ubur (Distributor)
01°13’15,1” 109°38’35,0”
Executive Summary 20
Identifikasi dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Industri Perikanan Daerah Tertinggal Kabupaten Kayong Utara
No. Nama Tempat Kondisi Visual
Koordinat GPS
8. Tambak Ikan Pintau 01°13’19,7” 109°38’00,3”
9. Masjid Muara Keramat 01°13’18,5” 109°38’25,7”
10. SDN 03 Pintau 01°13’07,8” 109°38’46,7”
Kondisi Infrastruktur Dasar Penunjang Industri Perikanan Kecamatan Pulau Maya Kabupaten Kayong Utara
Mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis dalam pelaksanaan pembangunan
nasional dan pembangunan kelautan dan perikanan khusunya di Kabupaten kayong Utara
Executive Summary 21
Identifikasi dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Industri Perikanan Daerah Tertinggal Kabupaten Kayong Utara
maka diperlukan beberapa langkah terobosan yang bukan merupakan upaya terpisah dari
kebijakan lain atau kebijakan sebelumnya, tetapi merupakan upaya terintegrasi yang saling
memperkuat dalam rangka percepatan pembangunan kelautan dan perikanan, terutama untuk
meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan.
Oleh sebab itu, upaya pengembangan industrialisasi kelautan dan perikanan
diharapkan dapat meningkatkan kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap
pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah khususnya di
Kabupaten Kayong Utara. Melalui industrialisasi, para pelaku usaha perikanan mulai dari
nelayan, pembudidaya ikan, serta pengolah dan pemasar hasil perikanan diharapkan dapat
meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing, sekaligus membangun sistem
produksi yang modern dan terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. Dengan demikian,
industrialisasi perikanan diharapkan mampu mengokohkan struktur usaha perikanan sehingga
menjadi multiplier effect sebagai prime mover perekonomian daerah.
Namun, pengembangan industri perikanan hanya dapat terwujud dengan adanya
dukungan dari infrastruktur dasar karena selama ini potensi sumberdaya perikanan belum
dapat dimanfaatkan karena kurang memadainya sarana dan prasarana pendukung. Ada
beberapa permasalahan dan isu strategis dalam infrastruktur dasar strategis industry
perikanan yang akan diuraikan sebagai berikut.
PERMASALAHAN DAN ISU UMUM
Permasalahan umum yang terjadi di daerah tertinggal, khususnya Kabupaten Kayong
Utara antara lain:
(i) Kualitas SDM relatif lebih rendah di bawah rata-rata nasional akibat terbatasnya akses
masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja;
(ii) Terbatasnya akses permodalan, pasar, informasi dan teknologi bagi upaya
pengembangan ekonomi lokal;
(iii) Terdapat gangguan keamanan dan bencana yang menyebabkan kondisi daerah tidak
kondusif untuk berkembang;
(iv) Komunitas adat terpencil (KAT) memiliki akses yang sangat terbatas kepada pelayanan
sosial ekonomi, dan politik serba terisolir dan wilayah di sekitarnya.
Executive Summary 22
Identifikasi dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Industri Perikanan Daerah Tertinggal Kabupaten Kayong Utara
(v) Kebijakan pembangunan sebelumnya yang kurang tepat sehingga terjadi kesenjangan
dan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan karena
potensi permasalahan pembangunan daerah belum didayagunakan secara optimal,
kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak
diantisipasi.
Sementara itu, ada beberapa permasalahan umum terkait infrastruktur dasar industri
perikanan khususnya di Kabupaten Kayong Utara antara lain:
(i) Tidak meratanya penyebaran infrastruktur sehingga menyebabkan terjadinya
kesenjangan pembangunan dan belum memadainya aksesibilitas dan jangkauan layanan
terhadap sarana dan prasarana infrastruktur antar desa, seperti listrik yang murah, jalan
dan transportasi, dan telekomunikasi;
(ii) Prasarana budidaya masih sangat terbatas, selama ini hanya pada pembibitan nila saja
sehingga memerlukan penambahan kolam air tawar, tambak air payau, saluran tambak
primer, sekunder, dan tersier;
(iii) Terbatasnya pakan ikan untuk budidaya untuk meningkatkan produksi ikan;
(iv) Pelabuhan perikanan belum dimanfaatkans ecara optimal untuk mendukung produksi
perikanan tangkap;
(v) Perlu adanya prasarana pengolahan perikanan untuk meningkatkan mutu dan nilai
tambah produk perikanan;
(vi) Perlu adanya penambahan prasarana pengolahan perikanan UPI, cold-storage, pabrik
es;
(vii) Tidak tersedia prasarana pemasaran untuk mendukung pemasaran untuk peningkatan
konsumsi ikan, yaitu depo atau pasar grosir;
(viii) Indikasi overfishing pada infrastruktur perikanan tangkap serta masalah ilegal,
unreported, unregulated fishing.
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
Permasalahan dan Isu Strategis Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia
Angka rasio guru murid untuk semua tingkat pendidikan masih jauh di bawah angka
rasio ideal, yaitu 1:36. Permasalahan yang dihadapi adalah belum meratanya distribusi guru,
Executive Summary 23
Identifikasi dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Industri Perikanan Daerah Tertinggal Kabupaten Kayong Utara
terutama pada daerah-daerah terpencil, karena kecenderungan guru-guru terkonsentrasi pada
daerah kota kecamatan. Permasalahan lainnya adalah terbatasnya fasilitas penunjang
pendidikan seperti alat peraga dan laboratorium, termasuk belum terpenuhinya target
ketersediaan sekolah menengah secara merata disetiap kecamatan. Kondisi seperti ini
mengakibatkan terbatasnya akses anak usia sekolah terhadap layanan pendidikan dan proses
belajar mengajar di sekolah.
Sementara itu, masalah lain terkait peningkatan kualitas sumberdaya manusia adalah
terbatasnya pelayanan kesehatan masyarakat juga disebabkan oleh belum terpenuhinya secara
kuantitatif serta distribusi tenaga kesehatan seperti dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi,
keperawatan dan kebidanan serta penyebaran tempat pelayanan kesehatan seperti puskesmas
dan lain-lain. Di lain pihak kondisi geografi beberapa kecamatan di Kayong Utara seperti
Kecamatan Pulau Maya dan Pulau Karimata yang merupakan kepulauan menyebabkan
sulitnya tenaga medis untuk menjangkau masyarakat dan sebaliknya masyarakat sulit untuk
mengakses pusat-pusat pelayanan kesehatan.
Oleh sebab itu, isu strategis peningkatan kualitas sumberdaya manusia dapat
difokuskan pada pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan. Isu strategis dalam
pembangunan bidang pendidikan meliputi: (i) Peningkatan akses masyarakat terhadap
pelayanan pendidikan difokuskan pada pembangunan sarana prasarana, distribusi sekolah dan
dukungan infrastruktur lainnya; (ii) Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan difokuskan
pada peningkatan proses belajar mengajar dan kualitas lulusan. Sementara itu, isu strategis
dalam pembangunan bidang kesehatan meliputi: (i) Peningkatan tenaga dan sarana kesehatan
sesuai kebutuhan; (ii) Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.
Permasalahan dan Isu Strategis Bidang Energi
Pertumbuhan ekonomi lokal menyebabkan kebutuhan konsumsi energi primer
menjadi tinggi. Permintaan terhadap energi terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan
penduduk, industri dan transportasi. Pemanfaatan terbesar energi primer didominasi oleh
sektor transportasi dan listrik. Dengan meningkatnya kebutuhan energi primer maka ke depan
krisis energi dan bahan bakar akan semakin tinggi.
Executive Summary 24
Identifikasi dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Industri Perikanan Daerah Tertinggal Kabupaten Kayong Utara
Oleh sebab itu, isu strategis bidang energi mencakup: (i) Mengembangkan energi
alternatif sesuai dengan potensi daerah. Gerakan hemat energi bagi masyarakat dan pelaku
usaha; (ii) Mengoptimalkan pemanfaatan energi alternatif.
Permasalahan dan Isu Strategis Bidang Kelautan dan Perikanan
Fokus pembangunan di bidang perikanan selama ini adalah pada usaha perikanan
tangkap. Namun, permasalahan dalam pembangunan bidang kelautan dan perikanan adalah
terbatasnya sarana prasarana perikanan tangkap seperti kapal tangkap moderen, rumpon atau
rumah ikan, alat tangkap yang ramah lingkungan dan teknologi penginderaan untuk melacak
keberadaan ikan. Secara tradisional di beberapa tempat masih tetap ada penggunaan sarana
yang berbahaya untuk mengambil ikan sehingga dapat merusak karang dan biota laut lainnya.
Demikian pula halnya dengan potensi pengembangan perikanan budidaya dan jasa
lingkungan untuk pariwisata yang belum dikembangkan secara optimal, walaupun cukup
menjanjikan penghasilan yang cukup besar.
Oleh sebab itu, isu strategis pengembangan bidang kelautan dan mencakup: (i)
Peningkatan produksi dan produktifitas usaha perikanan tangkap; (ii) Mengoptimalkan
pengembangan perikanan budidaya; (iii) Peningkatan nilai tambah produk perikanan; (iv)
Mengoptimalkan pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan (v) Mencegah dan
memberantas adanya ilegal, unreported, unregulated fishing.
Permasalahan Pembangunan Infrastruktur Dasar Wilayah
(i) Kondisi infrastruktur sumberdaya air berada dalam kondisi buruk. Pembangunan jalan
dan jembatan, penyediaan air bersih selama ini belum memenuhi harapan karena itu
perlu terus ditingkatkan di tahun-tahun mendatang. Berdasarkan ketersediaan
sumberdaya alam dan potensi pembangunan kedepan, maka kebutuhan pembangunan
jalan jembatan perlu terus dikembangkan, demikian pula halnya dengan pembangunan
permukiman dan sumberdaya air serta penataan ruang;
(ii) Layanan transportasi dasar, yaitu angkutan darat dan feri serta pelayaran perintis dan
pelayaran rakyat diperlukan untuk menjangkau hampir seluruh wilayah dan beberapa
kepulauan karena kondisi saat ini belum memadai dari segi pelayanan, baik transportasi
darat, penyeberangan maupun pelayaran laut. Kondisi angkutan darat yang belum ada
pada beberapa wilayah dan masyarakat masih mengandalkan transportasi pribadi,
penyeberangan yang belum sesuai jadwal dan frekuensi yang dirasakan masih kurang
Executive Summary 25
Identifikasi dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Industri Perikanan Daerah Tertinggal Kabupaten Kayong Utara
serta pelayaran laut baik pelayaran rakyat maupun pelayanan jasa pelayaran yang belum
dapat menjangkau semua daerah kepulauan, merupakan salah satu kendala dalam
pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
(iii) Belum ditetapkannya Perda RTRW Kabupaten Kayong Utara;
(iv) Pemanfaatan dan Pengendalian ruang masih belum optimal.
Oleh sebab itu, isu strategis pembangunan infrastruktur dasa, wilayah meliputi:
(i) Pemanfaatan potensi sumberdaya air;
(ii) Pemantapan kondisi ruas jalan dan jembatan;
(iii) Mengoptimalkan optimalnya penyelenggaraan penataan ruang;
(iv) Membangun infrastruktur pada desa/kecamatan strategis;
(v) Mengoptimalkan layanan dasar jasa transportasi;
(vi) Peningkatan sumber daya manusia bidang perhubungan;
(vii) Mengoptimalkan sistem pelayanan, administrasi pemerintahan dan layanan jasa
perhubungan.
IDENTIFIKASI ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN
Identifikasi isu-isu strategis pembangunan infrastruktur industri perikanan sehingga dapat
memberikan fokus bagi pembangunan
No.
Bidang Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Permasalahan Isu Strategis Fokus
1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia
Pendidikan Angka rasio guru murid pada semua tingkat pendidikan dibawah angka rasio ideal (1:36).
Distribusi guru belum merata.
Fasilitas penunjang pendidikan terbatas.
Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan.
Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan.
Pembangunan sarana prasarana, distribusi sekolah dan dukungan infrastruktur.
Peningkatan proses belajar mengajar dan kualitas lulusan.
Executive Summary 26
Identifikasi dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Industri Perikanan Daerah Tertinggal Kabupaten Kayong Utara
Kesehatan
Jumlah dan distribusi tenaga kesehatan terbatas.
Jumlah sarana kesehatan terbatas tempat.
Kesulitan akses pusat-pusat pelayanan kesehatan.
Peningkatan tenaga dan sarana kesehatan sesuai kebutuhan.
Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.
Pembangunan sarana prasarana kesehatan sesuai kebutuhan.
Peningkatan layanan kesehatan kepada masyarakat.
3.Bidang Energi
Listrik
Permintaan terhadap energi terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk, industri dan transportasi.
Mengembangkan dan mengoptimalkan energi alternatif sesuai potensi wilayah.
Hemat energi bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Pembangunan energi alternatif sesuai potensi wilayah.
Optimalisasi penggunaan energi.
4.
Bidang Kelautan dan Perikanan
Perikanan
Sarana prasarana perikanan tangkap terbatas.
Potensi pengembangan perikanan budidaya dan jasa lingkungan untuk pariwisata yang belum dikembangkan secara optimal.
Peningkatan produksi dan produktifitas usaha perikanan tangkap.
Mengoptimalkan pengembangan perikanan budidaya.
Peningkatan nilai tambah produk perikanan.
Mengoptimalkan pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
Mencegah dan memberantas adanya ilegal, unreported, unregulated fishing.
Pembangunan sarana dan prasaranan perikanan dan kelautan.
5. Infrastruktur Dasar
Aksesibilitas Infrastuktur
Dasar
Keterbatasan kualitas dan jumlah jalan dan irigasi.
Pemanfaatan potensi sumberdaya air.
Pemantapan
Pembangunan jalan dan jembatan dan layanan
Executive Summary 27
Identifikasi dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Industri Perikanan Daerah Tertinggal Kabupaten Kayong Utara
Wilayah
Layanan transportasi dasar, yaitu angkutan darat dan feri serta pelayaran perintis dan pelayaran rakyat masih terbatas.
Belum ditetapkannya Perda RTRW Kabupaten Kayong Utara;
Pemanfaatan dan pengendalian ruang masih belum optimal.
kondisi ruas jalan dan jembatan.
Mengoptimalkan optimalnya penyelenggaraan penataan ruang.
Membangun infrastruktur pada desa/kecamatan strategis.
Mengoptimalkan layanan dasar jasa transportasi.
Peningkatan sumber daya manusia bidang perhubungan.
Mengoptimalkan sistem pelayanan, administrasi pemerintahan dan layanan jasa perhubungan.
irigasi. Pembanguna
n transportasi dasar.
Belum ditetapkannya Perda RTRW Kabupaten Kayong Utara.
Pemanfaatan dan Pengendalian ruang masih belum optimal.
IRAP (INTEGRATED RURAL ACCESSIBILITY PLANNING)
Kebutuhan akses masyarakat dapat dikelompokkan dalam tiga kategori besar.
Pertama, yang berhubungan dengan kebutuhan dasar seperti penyediaan air, energi dan
ketahanan pangan. Kedua, yang berkaitan dengan aspek-aspek kesejahteraan sosial
kehidupan seperti kesehatan dan pendidikan. Ketiga, yang berkaitan dengan ekonomi aspek
kesejahteraan kehidupan pedesaan termasuk perikanan, peternakan, perdagangan dan pondok
industri. Kurangnya akses membatasi kesempatan bahwa orang harus meningkatkan dan
mempertahankan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Peningkatan akses terbukti memiliki
korelasi dengan pengurangan kemiskinan.
Aksesibilitas ditentukan oleh lokasi di mana orang tinggal, lokasi fasilitas dan layanan
dan sistem transportasi. Akses dapat ditingkatkan melalui pemberian infrastruktur yang
menghasilkan distribusi yang lebih baik dari fasilitas dan layanan (pasokan air, sekolah,
pasar, puskesmas) atau peningkatan mobilitas masyarakat dan penyedia layanan (jalan,
Executive Summary 28
Identifikasi dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Industri Perikanan Daerah Tertinggal Kabupaten Kayong Utara
saluran air, dan jembatan). Pembangunan infrastruktur bertujuan meningkatkan akses
mencapai tujuan tersebut.
Aplikasi metode IRAP (Integrated Rural Accessibility Planning) bertujuan sebagai
informasi bagi para peneliti selanjutnya dan bagi para pelaku perencanaan pembangunan
pedesaan di Kabupaten Kayong Utara untuk mengungkap tingkat aksesibilitas desa-desa
berdasarkan karakteristik zona agroekosistem sehingga dapat diketahui desa-desa yang
memiliki akses kuat, akses sedang dan akses lemah terhadap sumber-sumber produktif.
Pendekatan Integrated Rural Accessibility Planning (IRAP) adalah metode
perencanaan yang dikembangkan oleh ILO untuk meningkatkan akses di daerah pedesaan
yang dirancang untuk aplikasi tingkat pemerintah daerah. IRAP juga secara bersamaan
berusaha memperbaiki sistem transportasi pedesaan seta distribusi fasilitas dan layanan.
Tujuan dari proses IRAP adalah meningkatkan akses terhadap barang dan jasa di daerah
pedesaan untuk mengefisienkan penggunaan biaya dengan penggunaan sumberdaya lokal.
Keunggulan metode IRAP adalah unsur kesederhanaan, kemudahan penggunaaannya,
aplikasi murah dan outputnya langsung. Perencana lokal dapat menggunakannya sebagai
bagian dari kegiatan perencanaan rutin, untuk menentukan prioritas untuk sektor-sektor yang
berbeda dan masyarakat. Proses ini memungkinkan perencana dapat secara cepat menilai apa
yang harus dilakukan dan di mana dengan mengidentifikasi prioritas infrastruktur pedesaan.
Pelaksanaan prosedur IRAP di Indonesia telah dijalankan selama tiga periode. Periode
pertama pada tahun 1997-1998 di dua provinsi, periode kedua pada tahun 2001- 2002 di dua
kabupaten, dan periode ketiga pada tahun 2003-2004 di 17 kabupaten pada 3 provinsi yang
berbeda. Metode IRAP yang diterapkan di Indonesia pada dasarnya merupakan modifikasi
metode yang sudah diaplikasikan di beberapa negara, seperti Filipina, Thailand, dan Laos
dengan memperhatikan karakteristik wilayah (termasuk karakteristik geografis dan
penduduk) serta kemampuan masyarakat dan pemerintah karena akan mempengaruhi
pengumpulan data, pemetaan, perhitungan skor aksesibilitas; sedangkan kemampuan staf
perencanaan di tingkat kabupaten akan menentukan kompilasi data dan proses aksesibilitas
peta serta dan seleksi dan persiapan prioritas.
Menurut ruang lingkup instrumen survei yang digunakan dalam pengumpulan data
aksesibilitas maka kuesioner disusun pada tingkat Kecamatan/Desa. Kuesioner meliputi: (i)
area survei dan identitas responden; (ii) karakteristik umum; (iii) karakteristik penelitian yang
Executive Summary 29
Identifikasi dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Industri Perikanan Daerah Tertinggal Kabupaten Kayong Utara
mencakup: mobilitas, transportasi, air bersih, listrik, pendidikan, fasilitas kesehatan,
perikanan, industri kecil, pasar; (iv) masalah dan prioritas kegiatan.
Karakteristik umum mencakup populasi dan sumber mata pencaharian untuk
memperoleh informasi terkait jumlah penduduk dan jumlah rumah tangga, sedangkan sumber
mata pencaharian untuk memperoleh informasi terkait jenis sumber mata pencaharian dan
rumah tangga terlibat dalam setiap sumber mata pencaharian. Sementara itu, karakteristik
penelitian mencakup tiga sub-bagian pada bagian mobilitas, yaitu tujuan utama, masyarakat
transportasi, dan transportasi pribadi untuk memperoleh informasi terkait masalah
aksesibilitas (kualitas jalan, tujuan, waktu, biaya dan modus transportasi) dari masyarakat
untuk mencapai pusat desa, kecamatan dan kabupaten.
Sebagian besar rumah tangga pedesaan di Indonesia menggunakan sumber tenaga
listrik dari PLN. Hanya penduduk yang lokasinya sangat terpencil masih memanfaatkan
sumber-sumber lain sehingga tujuan informasi utama terkait listrik adalah jumlah pengguna
rumah tangga dan waktu rata-rata pelayanan listrik, terutama dari PLN. Pada bagian
pendidikan, responden diharapkan dapat menginformasikan kondisi aksesibilitas anak-anak
usia sekolah perjalanan ke sekolah dasar dan menengah yang bertujuan untuk mengidetifikasi
keberadaan sekolah di tingkat desa yang selanjutnya mempertanyakan jenis moda transportasi
yang digunakan, jarak, waktu perjalanan, dan biaya perjalanan ke sekolah.
Pada bagian pendidikan akan dipertanyakan tentang fasilitas kesehatan yang
mencakup keberadaannya di tingkat desa; kondisi aksesibilitas untuk mencapai fasilitas
tersebut; jenis fasilitas dan jumlah paramedis. Pada sektor perikanan aka dipertanyakan
terkait produksi, produksi dan industri kecil, jenis komoditas yang diproduksi dan jumlah
rumah tangga yang terlibat, jumlah produksi penjualan, dan masalah aksesibilitas yang
dihadapi untuk menjual produk. Identifikasi masalah aksesibilitas mencakup kualitas jalan,
jarak, pengangkutan produk, waktu tempuh dan biaya perjalanan. Pada bagian perikanan juga
dipertanyakan tentang jenis, jumlah, dan kapasitas fasilitas pengolahan hasil.
Pada bagian pasar/pelabuhan didefinisikan sebagai pasar untuk perdagangan
konsumsi barang sehari-hari. Keberadaan pasar sangat penting sehingga perlu dipertanyakan
tentangkeberadaan, lokasi, dan tingkat kesulitan untuk mencapainya. Kualitas jalan, modus
transportasi, jarak, waktu dan biaya akan menjadi komponen yang menentukan aksesibilitas
masyarakat untuk mencapai pasar/pelabuhan.
Executive Summary 30
Identifikasi dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Industri Perikanan Daerah Tertinggal Kabupaten Kayong Utara
Dalam pelaksanaan IRAP di Indonesia pada periode 2003-2004, nilai indikator
dipersempit, yaitu dalam kisaran 1 sampai 3. Kisaran ini berbeda dari yang digunakan dalam
periode dari 2001-2002, yaitu 1 sampai 7. Tujuannya adalah untuk mempermudah proses
perhitungan. Jumlah indikator didefinisikan dari hasil kuesioner, sementara nilai
didefinisikan oleh staf perencana di tingkat kabupaten. Oleh karena itu, nilai indikator akan
seragam untuk semua desa di satu kabupaten. Sementara itu, tidak semua indikator memiliki
kontribusi yang sama penting dalam penentuan kondisi aksesibilitas di desa. Oleh karena itu,
harus ditentukan bobot pada masing-masing indikator, penentuan bobot indikator dalam
periode 2003-2004 tidak akan berubah dibandingkan dengan tahun
Secara teoritis diketahui bahwa kondisi akses memiliki hubungan yang berlawanan
dengan jarak, waktu dan biaya dengan rumus sebagai berikut:
Akses = f (jarak, waktu, biaya) ................................................................... (1)
Masalah akses ini menjadi lebih penting bagi masyarakat terkait dampaknya. Perhitungan
skor aksesibilitas dirumuskan berdasarkan nilai indikator dan bobot indikator rata-rata dari
setiap indikator.
Selanjutnya, langkah terakhir adalah penentuan peringkat prioritas dari masing-masing
desa/kecamatan yang didasarkan dari skor aksesibilitas, dimana semakin tinggi skor
aksesibilitas maka lebih berat masalahnya sehingga maka perlu mendapatkan prioritas untuk
meningkatkan aksesibilitas. Namun, hasil identifikasi tersebut merupakan langkah awal yang
masih harus dikonfirmasi dengan program perencanaan dan kegiatan di desa tersebut karena
pada saat yang sama ketika melakukan survei, perencanaan yang sudah direncanakan terkait
transportasi atau non-transportasi dapat meningkatkan masalah aksesibilitas pada sektor
pendidikan di desa yang satu dibandingkan desa lainnya sehingga peringkat prioritas dapat
berpindah.
REKAPITULASI NILAI AKSESIBILITAS
Penentuan Prioritas Sektor Kabupaten Kayong Utara
Aksesibilitas adalah tingkat kemudahan atau kesulitan terhadap akses barang dan jasa.
Konsep yang diterapkan pada kegiatan ini adalah aksesibilitas merupakan tingkat kesulitan.
Executive Summary 31
Identifikasi dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Industri Perikanan Daerah Tertinggal Kabupaten Kayong Utara
Hal ini berarti semakin tinggi nilai aksesibilitas maka semakin sulit akses terhadap barang
dan jasa, dan sebaliknya semakin rendah nilai aksesibilitas maka semakin mudah akses
terhadap barang dan jasa. Rekapitulasi rerata nilai aksesibilitas infrstruktur dasar industri
perikanan dari persepsi nelayan di Kabupaten Kayong Utara diwakili oleh Kecamatan
Sukadana untuk perikanan budidaya dan Kecamatan Pulau Maya untuk perikanan tangkap.
Prioritas Uraian Rerata Total Nilai Aksesibilitas
1 Listrik 10.96
1.1. Biaya penggunaan 11.26
1.2. Waktu penggunaan 10.67
2 Jalan dan Jasa Transportasi 8.59
2.1. Kualitas jalan 11.33
2.2. Jarak menuju lokasi 10.80
2.3. Biaya perjalanan menuju lokasi 7.89
2.4. Waktu perjalanan menuju lokasi 7.29
3.5. Bagaimana mencapai lokasi 5.61
3 Pasar/Pelabuhan 8.04
3.1. Jarak 11.82
3.2. Kualitas jalan menuju pasar 10.00
3.3. Waktu menuju pasar 7.49
3.4. Biaya ke pasar 6.86
3.5. Cara dan waktu menuju pasar 4.06
4 Perikanan 7.28
4.1. Jumlah fasilitas 10.19
4.2. Kualitas jalan menuju pelabuhan 10.13
4.3. Waktu menuju pelabuhan 9.30
4.4. Biaya menju pelabuhan 7.97
4.5. Jarak menuju pelabuhan 4.69
4.6. Tempat menjual hasil 4.50
4.7. Alat mengangkut hasil 4.22
5 Air 6.93
5.1. Kualitas air 9.37
Executive Summary 32
Identifikasi dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Industri Perikanan Daerah Tertinggal Kabupaten Kayong Utara
Prioritas Uraian Rerata Total Nilai Aksesibilitas
5.2. Waktu menuju sumber 7.47
5.3. Jarak untuk mengambil air 3.94
6 Pendidikan 6.00
6.1. Jarak menuju sekolah 9.01
6.2. Waktu untuk ke sekolah 6.41
6.3. Biaya untuk ke sekolah 4.48
6.4. Cara menuju ke sekolah 4.11
7 Kesehatan 5.83
7.1. Jarak menuju fasilitas 8.62
7.2. Biaya menuju fasilitas 5.22
7.3. Waktu menuju fasilitas 4.98
7.4. Cara menuju fasilitas 4.50
Sumber: analisis primer, 2014
Hasil rekapitulasi rerata total nilai aksesibilitas di Kabupaten Kayong Utara
menunjukkan bahwa listrik menjadi prioritas pertama dalam perbaikan infrastruktur dasar
industri perikanan karena listrik mempunyai manfaat ekonomi, sosial, kultural, dan politik.
Manfaat ekonomi, pembangunan listrik akan memacu pertumbuhan industri, meningkatkan
produksi, dan memperuas jaringan perdagangan. Manfaat sosial, jaringan listrik bukan hanya
menciptakan proses pemenuhan kebutuhan hidup menjadi lebih efektif dan efisien, tetapi juga
memperlebar jaringan sosial. Manfaat politik, pembangunan politik akan memperkuat public
trust sehingga pemerintah dapat optimal melaksanakan perannya sebagai institusi yang
mengatur, melayani, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Manfaat kultural,
pembangunan listrik dapat mempertemukan berbagai macam pengetahuan, norma dan nilai
sosial. Namun, kenyataannya infrastruktur listrik selama ini menghadapi persoalan, yaitu
keterbatasan infrastruktur sehingga belum terpenuhinya standar pelaanan minimum dan
terhambatnya peningkatan daya saing ekonomi, pertumbuhan dan intensitas yang masih
tinggi, pembangunan, pengelolaan proses distribusi, retribusi, dan kontrol penggunaan.
Demikian halnya dengan prioritas kedua dalam infrastruktur dasar, yaitu jalan dan
jasa transportasi yang berfungsi melayani mobilitas orang, barang, dan jasa baik lokal,
regional, nasional maupun internasional, serta peranannya sebagai pendukung pembangunan
sektor lainnya. Infrastruktur transportasi merupakan bagian yang amat penting dari
Executive Summary 33
Identifikasi dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Industri Perikanan Daerah Tertinggal Kabupaten Kayong Utara
pembangunan daerah khususnya karena merupakan unsur vital dalam kehidupan masyarakat.
Infrastruktur transportasi juga merupakan infrastruktur yang berfungsi untuk pengangkutan
yang berperan dalam merangsang pertumbuhan ekonomi karena ketersediaan jalan akan
meminimalkan modal komplementer sehingga proses produksi dan distribusi akan lebih
efisien. Pembangunan prasarana jalan turut akan meningkatkan pertumbuhan wilayah-
wilayah baru dengan meningkatnya volume lalu lintas. Sebaiknya prasarana jalan yang buruk
dan rusak akan menghambat alokasi sumber daya, pengembangan industri, pendistribusian
faktor produksi, barang dan jasa, yang pada akhirnya akan memengaruhi pendapatan.
Transportasi yang meliputi prasarana jalan, transportasi sungai, danau penyeberangan,
laut, dan udara untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat selama ini masih
menghadapi permasalahan, antara lain: (i) Belum tertatanya sistem transportasi yang
terkoneksi secara intermoda/multimoda yang mampu menurunkan biaya transportasi; (ii)
Belum memadainya sarana dan prasarana transportasi publik sehingga masyarakat
menggunakan kendaraaan pribadi; (iii) Belum optimalnya penyelenggaraan transportasi
keperintisan untuk memenuhi aksesibilitas masyarakat perdesaan; (iv) Belum optimalnya
pemanfaatan alternatif sumber pendanaan terutama dari perbankan nasional maupun swasta.
Transportasi juga berperan mendukung pembangunan sektor industri, perikanan,
perdagangan, dan pariwisata karena peningkatan kapasitas infrastruktur transportasi dapat
menunjang kawasan industri; dan memperlancar distribusi dan penyediaan jasa tansportasi
untuk mendukung pengembangan industri kecil, industri menengah termasuk industri
kerajinan dan industri rumah tangga agar dapat menunjang pemasarannya. Transportasi dapat
memperlancar distribusi komoditas hasil perikanan ke wilayah pemasaran sehingga dapat
menjamin stabilitas harga dan distribusi perdagangan; menerapkan kebijaksanaan tarif yang
wajar dan terjangkau oleh masyarakat; mengembangkan transportasi ke daerah tujuan wisata
dan mendukung kegiatan kepariwisataan dengan menyediakan sarana transportasi yang
dibutuhkan; dan mendukung perkembangan pariwisata dan perdagangan.
Prioritas ketiga adalah pasar/pelabuhan. Pasar menjadi prioritas selanjutnya dalam
infrastruktur dasar industri perikanan karena pada Kecamatan Sukadana dan Kecamatan
Pulau Maya tida memiliki fasilitas pasar atau depo perikanan bagi nelayan baik budidaya atau
tangkap sehingga hasil perikanan khususnya tangkap dijual ke pelabuhan yang berada di
kecamatan Teluk batang atau pontianak. Sementara lokasi lainnya, jarak, biaya dan waktu
Executive Summary 34
Identifikasi dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Industri Perikanan Daerah Tertinggal Kabupaten Kayong Utara
menuju pelabuhan juga menjadi faktor pertimbangan nelayan hasil perikanannya, sedangkan
transportasi publik tidak tersedia.
Selanjutnya, sektor perikanan juga menjadi infrastruktur dasar keempat yang perlu
mendapat prioritas aksesibilitas karena merupakan sektor mata pencaharian utama sebagian
besar penduduk di Kabupaten Kayong Utara. Peran penting infrastruktur tersebut dalam
pengembangan suatu wilayah terutama terletak pada fungsinya sebagai input dalam proses
produksi. Oleh sebab itu, bentuk keberhasilan pembangunan masyarakat pedesaan berada
pada sektor perikanan. Pembangunan sektor perikanan bertujuan untuk meningkatkan
produksi komoditas perikanan, perluasan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan
petani secara khusus dan menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Analisis infrastruktur industri perikanan budidaya umumnya terkait penambahan
lahan, penambahan/perbaikan saluran irigasi, jalan, balai benih, serta penyediaan pakan.
Sebaran kebutuhan sarana trasnportasi berupa jalan dan penyediaan saluran air adalah
prorporsional dengan penambahan kebutuhan areal lahan budidaya. Perencanaan jaringan
jalan akses yang saling keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan, yaitu pusat pemerintahan,
pusat kegiatan ekonomi, sentra produksi perikanan diharapkan dapat mewujudkan interaksi
yang baik pada pusat-pusat kegiatan tersebut.
Penyediaan benih bermutu dalam jumlah yang cukup merupakan salah satu kunci
keberhasilan pencapaian target produksi sehingga peran balai benih ikan tawar sangat
memerlukan penambahan kapasitas pembenihan dengan revitalisasi unit-unit pembenihan
yang sudah ada maupun penambahan unit pembenihan yang baru. Sementara itu, faktor
berikutnya adalah penyediaan pakan ikan karena biaya pakan merupakan salah satu
komponen budidaya yang cukup besar.
Analisis infrastruktur perikanan tangkap menunjukkan sangat ditetukan oleh
penambahan/revitalisasi/optimalisasi pelabuhan perikanan untuk meningkatkan hasil dan
mutu tangkapan. Pelabuhan merupakan interface antara aktivitas perikanan tangap dengan
aktivitas perikanan di darat (pengolahan dan pemasaran) sehingga pelabuhan perikanan
merupakan pusat segala aktivitas yang berhubungan dengan usaha penangkapan ikan dan
usaha pendukung lainnya seperti penyediaan bahan perbekalan, perkapalan, perbengkelan,
pengolahan hasil tangkapan, dan lain-lain.
Executive Summary 35
Identifikasi dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Industri Perikanan Daerah Tertinggal Kabupaten Kayong Utara
Prioritas kelima adalah infrastruktur air karena pelaksanaan, pengembangan, dan
pengelolaan sumber daya air tersebut mengalami beberapa kendala/permasalahan yang sangat
kompleks. Secara umum permasalahan-permasalahan yang dihadapi adalah terkait dengan
pemenuhan standar pelayanan minimal dan dukungan terhadap daya saing sektor riil
khususnya perikanan. Air bersih juga merupakan kebutuhan vital yang mutlak diperlukan
dalam kehidupan manusia sehingga pengadaan sumber daya ini termasuk dalam prioritas
pembangunan.
Air harus dipandang sebagai barang ekonomi sehingga untuk mendapatkannya
memerlukan pengorbanan baik waktu maupun biaya. Sebagaimana barang ekonomi lainnya,
air mempunyai nilai bagi penggunanya, yaitu jumlah maksimum yang bersedia dibayarkan
untuk penggunaan sumber daya tersebut, dimana pengguna akan menggunakan air selama
manfaat dari tambahan setiap kubik air yang digunakan melebihi biaya yang dikeluarkan
(Briscoe dalam Oktavianus, 2003).
Permasalahan yang masih dijumpai dalam pengembangan dan pengelolaan sumber
daya air akibat belum terpenuhinya standar pelayanan minimal antara lain: (i) Meningkatnya
kebutuhan air baku sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi yang
tidak disertai dengan meningkatnya pasokan air baku sehingga tingkat layanan air baku
rendah terutama; (ii) Pola pemanfaatan air yang tidak efisien, boros, dan tidak ramah
lingkungan; (iii) Belum optimalnya koordinasi dan fungsi kelembagaan pengelolaan sumber
daya air, (iv) Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat sebagai salah satu prasyarat
terjaminnya keberlanjutan pola pengelolaan sumber daya air karena masih terbatasnya
kesempatan dan kemampuan.
Prioritas terakhir dalam infrastruktur dasar perikanan adalah sektor pendidikan dan
kesehatan. Infrastruktur pendidikan merupakan infrastruktur yang berfungsi untuk
meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan (rehabilitasi sekolah dasar dan menengah
dan penyediaan meubeler) yang berperan dalam merangsang pertumbuhan ekonomi karena
ketersediaan prasarana pendidikan akan memudahkan masyarakat untuk belajar.
Pembangunan prasarana pendidikan turut akan meningkatkan pertumbuhan wilayah-wilayah
baru dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas masyarakat yang belajar.
Sementara itu, pembangunan kesehatan menjadi bagian integral dari pembangunan
nasional karena bidang kesehatan menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan manusia
secara berkesinambungan, yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh,
Executive Summary 36
Identifikasi dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Industri Perikanan Daerah Tertinggal Kabupaten Kayong Utara
terpadu, dan terarah. Pelayanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas serta
pelayanan kesehatan lainnya diharapkan meningkatkan mutu kesehatan yang menjangkau
seluruh masyarakat untuk mewujudkan pembangunan kesehatan yang merata. Pengembangan
infrastruktur kesehatan, baik secara kuantitas maupun kualitas, akan mendorong peningkatan
kualitas sumber daya manusia, yang merupakan faktor input pertumbuhan ekonomi yang
berkesinambungan.
Oleh sebab itu, sektor pendidikan dan kesehatan meskipun menjadi prioritas terakhir
tetapi sangat berperan dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia sehingga perlu
menjadi pertimbangan karena beberapa alasan: (i) Jumlah dan tenaga pendidik dibandingkan
dengan jumlah siswa memiliki rasio yang masih dibawah standar nasional; (ii) Kualitas dan
kompentensi tenaga pendidik yang masih perlu ditingkatkan; (iv) Fasilitas infrastruktur yang
perlu ditingkatkan untuk menunjang peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Sementara
itu, beberapa alasan peningkatan infrastruktur dasar sektor kesehatan antara lain: (i) jumlah
sarana kesehatan yang masih terbatas dan bahkan tidak tersedia; (ii) Tenaga kesehatan yang
amsih terbatas dan bahkan tidak tersedia untuk melayani masyarakat di Kabupaten Kayong
Utara.
Penentuan Desa dan Sektor Prioritas
Rekapitulasi rerata nilai aksesibilitas infrstruktur dasar industry perikanan di
Kabupaten kayong Utara yang diwakili Kecamatan Sukadana sebagai daerah perikanan
budidaya dan Kecamatan Pulau Maya sebagai daerah perikanan tangkap untuk
mengidentifikasi nilai aksesibilitas masing-masing desa.
Desa/Kecamatan Sektor Aksesibilitas Rerata Nilai Aksesibilitas
Desa Sedahan Jaya/Kecamatan Sukadana
1. Jalan dan Jasa Transportasi 4,20
2. Air 6,68
3. Listrik 7,55
4. Pendidikan 5,45
5. Kesehatan 5,05
6. Perikanan 4,27
7. Pasar 13,32
Desa Tanjung Satai/Kecamatan
1. Jalan dan Jasa Transportasi 9,95
2. Air 7,42
Executive Summary 37
Identifikasi dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Industri Perikanan Daerah Tertinggal Kabupaten Kayong Utara
Desa/Kecamatan Sektor Aksesibilitas Rerata Nilai Aksesibilitas
3. Listrik 11,63
4. Pendidikan 6,52
5. Kesehatan 6,53
6. Perikanan 8,76
7. Pasar 8,04
Sumber: analisis primer, 2014
Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa di Desa Sedahan menunjukkan bahwa
infrastruktur Pasar menjadi prioritas utama untuk penanganan aksesibilitas, diikuti dengan
listrik dan air; sedangkan sektor perikanan tidak menjadi prioritas penanganan utama karena
umumnya perikanan budidaya di Kabupaten Kayong Utara hanya merupakan sebagian kecil
sumber mata pencaharian masyarakat yang umumnya diusahakan bersama dengan padi (mina
padi) dan pada tingkat kabupaten hanya mencapai 4,48% dari keseluhan produksi perikanan
sedangkan 95,52% masih didominasi oleh perikanan tangkap.
Sektor perikanan menjadi sektor prioritas pananganan aksesibilitas ke-3 di Tanjung
Satai; setelah listrik dan jalan transportasi karena sebagaian besar penduduk yang bermata
pencaharian sebagai nelayan adalah perikanan tangkap apalagi Tanjung Satai merupakan
daerah kepulauan dengan sumberdaya perikanan tangkap yang masih besar potensinya namun
belum dapat dioptimalkan karena salah satunya keterbatasan saran dan prasarana. Daerah
tersebut hanya memiliki darmaga dan cold-storage, sedangkan pelabuhannya berada di
Kecamatan Teluk Batang sehingga nelayan akan membawa hasil tangkapan nya ke pelabuhan
di Kecmatan Teluk Batang tersebut untuk dijual dan bahkan sampai ke Pontianak.
Penentuan Intervensi Penanganan Sarana Prasarana Aksesibilitas Infrastruktur
Penentuan intervensi yang akan diambil berdasarkan nilai aksesibilitas yang telah
diperoleh dengan memperhatikan nilai aksesibilitas pada sarana dan prasarana infrstruktur
dasar.
Sektor Aksesibilitas Infrastruktur
Sarana dan Prasarana Aksesibilitas Infrastruktur
Nilai Rerata Aksesibilitas Desa
Sukadana Pulau Maya1. Jalan dan Jasa Transportasi 4,20 9,95
Executive Summary 38
Identifikasi dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Industri Perikanan Daerah Tertinggal Kabupaten Kayong Utara
Jarak menuju lokasi 4,00 12,00
Kualitas jalan 4,78 13,67
Biaya perjalanan menuju lokasi 4,11 8,92
Waktu perjalanan menuju lokasi 3,90 8,11
Bagaimana mencapai tujuan lokasi 4,22 7,052. Air 6,68 7,42
Kualitas air 8,41 10,04
Jarak untuk mengambil air 7,70 8,28
Waktu menuju sumber 3,94 3,943. Listrik 7,55 11,43
Biaya penggunaan 6,19 12,99
Waktu penggunaan 8,91 10,274. Perikanan 4,27 8,76
Tempat menjual hasil 4,42 8,66
Jarak ke pasar - 7,88
Jumlah fasilitas - 8,56
Kualitas jalan menuju pelabuhan 4,50 9,00
Biaya menuju pasar - 11,67
Waktu menuju pasar 3,89 11,67
Alat mengangkut produksi - 4,22
Kapasitas fasilitas - 8,445. Pendidikan 5,45 6,52
Jarak menuju sekolah 7,42 10,55
Biaya untuk ke sekolah 4,11 4,81
Waktu untuk ke sekolah 6,16 6,63
Cara menuju ke sekolah 4,11 4,116. Kesehatan 5,05 6,53
Jarak menuju fasilitas 7,10 10,00
Biaya menuju fasilitas 4,39 5,97
Waktu perjalanan menuju fasilitas 4,22 5,65
Cara menuju fasilitas 4,50 4,507. Pasar 13,32 8,04
Tempat 13,32 -
Jarak menuju pasar - 11,82
Biaya ke pasar - 6,86
Waktu menuju pasar - 11,67
Cara menuju pasar - 4,06
Executive Summary 39
Identifikasi dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Industri Perikanan Daerah Tertinggal Kabupaten Kayong Utara
Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa pada Desa Sedahan Jaya menunjukkan bahwa
sarana dan prasarana infrastruktur dasar yang menjadi prioritas utama penanganan
aksesibilitas, antara lain : (i) kualitas jalan dalam jalan dan sarana transportasi; (ii) Kualitas
air dalam sarana dan prasarana air; (iii) Waktu penggunaan dalam sarana dan prasarana
listrik; (iv) Tempat menjual hasil dalam sarana dan prasarana perikanan; (v) Jarak menunju
sekolah dalam sarana dan prasarana pendidikan; (vi) Jarak menunju fasilitas dalam sarana
dan prasarana kesehatan; (vii) Tempat dalam sarana dan prasarana pasar.
Sementara itu, pada Desa Tanjung Satai menunjukkan bahwa sarana dan prasarana
infrastruktur dasar yang menjadi prioritas utama penanganan aksesibilitas, antara lain : (i)
kualitas jalan dalam jalan dan sarana transportasi; (ii) Kualitas air dalam sarana dan prasarana
air; (iii) Biaya penggunaan dalam sarana dan prasarana listrik; (iv) Biaya dan waktu menuju
pasar dalam sarana dan prasarana perikanan; (v) Jarak menunju sekolah dalam sarana dan
prasarana pendidikan; (vi) Jarak menunju fasilitas dalam sarana dan prasarana kesehatan;
(vii) Jarak menuju pasar dalam sarana dan prasarana pasar.
Hasil pengamatan ini juga menunjukkan bahwa tempat, jarak, waktu, dan jumlah
menjadi faktor kunci dalam penanganan prioritas infrastruktur dasar industri perikanan.
PENANGANAN INFRASTRUKTUR DASAR
Industrialisasi kelautan dan perikanan adalah integrasi sistem produksi hulu dan hilir
untuk meningkatkan skala dan kualitas produksi, produktivitas, daya saing, dan nilai tambah
sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Tujuan industrialisasi kelautan dan
perikanan adalah terwujudnya percepatan peningkatan pendapatan pembudidaya, nelayan,
pengolah, pemasar, dan petambak. Oleh sebab itu, industrialisasi kelautan dan perikanan
dalam rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2010-2014 dengan
strategi sebagai berikut: (i) Pengembangan komoditas dan produk unggulan berorientasi
pasar; (ii) Penataan dan pengembangan kawasan dan sentra produksi secara berkelanjutan;
(iii) Pengembangan konektivitas dan infrastruktur; (iv) Pengembangan usaha dan investasi;
(v) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber daya manusia; (vi)
Pengendalian mutu dan keamanan produk; dan (vii) Penguatan pengawasan pemanfaatan
sumber daya kelautan dan perikanan.
Selanjutnya, pengembangan konektivitas dan infrastruktur dasar yang termuat dalam
salah satu strategi industri perikanan dan kelautan menjadi fokus kegiatan Infrastruktur Dasar
Executive Summary 40
Identifikasi dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Industri Perikanan Daerah Tertinggal Kabupaten Kayong Utara
Industri Perikanan Daerah Tertinggal di Kabupaten Kayong Utara dapat dicapai melalui
strategi sebagai berikut:
(i) Penguatan sistem dan manajemen pelabuhan perikanan;
(ii) Pembangunan dan manajemen infrastruktur dasar dan pelayanan publik terintegrasi;
(iii) Peningkatan dan perluasan hubungan bisnis hulu-hilir, hulu-hulu dan hilir-hilir melalui
jaringan komunikasi; dan
(iv) Pengembangan hubungan geografis antar kawasan melalui pembangunan dan
manajemen infrastruktur dasar pelayanan publik yang terintegrasi.
(v) Peningkatan infrastruktur perikanan tangkap yang diarahkan untuk pembangunan secara
selektif pada lokasi terpilih, misalnya Kecamatan Teluk Batang dan Pulau maya.
(vi) Penyediaan infrastruktur perikanan budidaya dengan memprioritaskan pada perbaikan
atau pembangunan infrastruktur untuk komoditas utama, misalnya lele, nila atau
bandeng.
(vii) Peningkatan infrastruktur pengolahan dengan upaya meningkatkan kecukupan sarana
dan prasarana seperti listrik, air dan jalan.
(viii) Peningkatan infrastruktur pemasaran untuk meningkatkan prasarana pemasarana dalam
negeri dalam bentuk pengembangan depo pemasaran hasil perikanan.
(ix) Pengembangan sistem pemantauan dan pelaporan infrastrukturperikanan yang
mencakup standar satuan atau obyek penilaian kondisi.
Setelah melakukan identifikasi maka perlu dilakukan identifikasi pengelolaan
penanganan/pembangunan, termasuk didalamnya instansi yang akan melakukan penanganan
tersebut.
Langkah-Langkah Penanganan
Perencanaan (Planning)
Perencanaan disusun secara komprehensif dan konsisten serta mengacu kepada
konsep bottom-up planning, dimana keputusan yang diambil didapat dari aspirasi bawah.
Semua masukan perencanaan harus dapat mengakomodasikan aspirasi masyarakat secara
demokratis, melalui keterlibatan berbagai kelembagaan sosial politik dan sosial ekonomi,
Executive Summary 41
Identifikasi dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Industri Perikanan Daerah Tertinggal Kabupaten Kayong Utara
perguruan tinggi, LSM, tokoh masyarakat yang dapat dilaksanakan melalui forum dialog, dan
hasilnya kemudian dikaji lebih lanjut melalui forum diskusi Pemerintah Daerah dan DPRD.
Proses pemberian masukan dan asistensi dapat dilakukan kepada Pemerintah Pusat yang
berdiri sebagai policy maker dalam lingkup nasional.
Pelaksanaan (Execution)
Pelaksanaan pembangunan daerah sebagai upaya penyelesaian permasalahan
ketertinggalan dan keterpencilan didesentralisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota
sesuai dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004. Untuk menunjang upaya Pemerintah
Kabupaten, seluruh potensi masyarakat yang tergabung dalam berbagai kelembagaan di
daerah diharapkan ikut membantu. Hal ini sejalan dengan tuntutan pemenuhan kebutuhan
dasar masyarakat dan sekaligus sebagai manifestasi penerapan paradigma baru pembangunan
yang berpihak kepada masyarakat.
Dalam paradigma baru yaitu penerapan konsep good governance dalam
pembangunan, masyarakat ditempatkan sebagai pelaku utama dan kesejajaran peran antara
pemerintah, masyarakat dan pelaku bisnis dijunjung tinggi. Dalam rangka mewujudkan
kesejajaran masyarakat, dilakukan pemberdayaan dengan memberikan ruang untuk
meningkatkan partisipasi dalam setiap pengambilan keputusan.
Pengendalian/Pengawasan (Monitoring)
Pengendalian / pengawasan pada hakekatnya akan, perlu dan harus dilakukan oleh
setiap penyandang dana dalam kegiatan pembangunan. Dalam hal ini, selayaknya
pengendalian dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Internal Pemerintah
Kabupaten itu sendiri. Bahkan dalam era transparansi ini, masyarakat dan pihak swasta juga
dapat terlibat dalam pengendalian pembangunan. Pemerintah Kabupaten dengan DPRD
setempat dapat menyiapkan wadah bagi masyarakat dan pihak swasta untuk dapat
memberikan masukan/informasi hasil pengawasan, agar dapat ditindaklanjuti oleh
pemerintah. Pemberian sanksi bagi aparat/lembaga yang melakukan kesalahan menjadi syarat
mutlak berfungsinya pengawasan. Pengendalian pembangunan diajukan pada penilaian
pencapaian sasaran fungsional dari suatu program/kegiatan/proyek sehingga diharapkan dari
setiap pembangunan dapat diketahui hasil dan manfaatnya.
Evaluasi (Evaluation)
Executive Summary 42
Identifikasi dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Industri Perikanan Daerah Tertinggal Kabupaten Kayong Utara
Evaluasi pelaksanaan pembangunan merupakan usaha yang dilakukan dalam rangka
mengukur dan menilai kinerja pembangunan seta merekomendasikan bahan masukan bagi
penyusunan rencana kebijakan pembangunan selanjutnya. Pada hakekatnya evaluasi berjalan
beriringan dengan kegiatan monitoring (Monev-Monitoring Evaluation). Sehingga pada
dasarnya seperti juga pada monitoring, evaluasi seharusnya dilakukan oleh setiap penyandang
dana pembangunan. Terutama untuk program pembangunan yang berkelanjutan dan
berjangka panjang, evaluasi memiliki arti strategis untuk mereview arah, manfaat dan
pencapaian hasil yang telah dilaksanakan.
Dalam paradigma baru, evaluasi pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan oleh
pemerintah bersama-sama dengan masyarakat. Kehadiran berbagai potensi kelembagaan di
luar birokrasi pemerintah dapat dipesankan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program
pembangunan dengan difasilitasi oleh instansi pemerintah.
Kerangka Strategi Pembangunan Infrastruktur
Penataan Ruang Berkualitas
Konsep penataan ruang yang berwawasan lingkungan bertujuan untuk menciptakan
ruang yang berkualitas dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat maupun sektoral
dengan memperhatikan 2 (dua) dimensi penting, yaitu: (i) Skala kewilayahan; (ii) Skala
komunitas. Skala kewilayahan terkait dengan pemanfaatan ruang menurut daya dukung dan
daya tampung. Mengingat bahwa, perkembangan jumlah penduduk akan membawa
konsekuensi terhadap peningkatan kebutuhan akan sumber daya alam dan energi untuk
menopang keberlanjutan kehidupan.
Ppenataan ruang perlu memperhatikan kapasitas daya dukung dan daya tampung
lahan, apakah ruang yang direncanakan mampu untuk mendukung keberlanjutan dari
kehidupan manusia dan makhluk hidup yang lain dalam jangka panjang. Kemampuan daya
dukung lahan akan direpresentasikan dari sumber-sumber daya alam yang akan dimanfaatkan
untuk menopang kehidupan makhluk hidup yang tinggal di atas lahan tersebut. Di samping
itu, dari sisi dimensi ruang, apakah ruang yang direncanakan tersebut mampu untuk
memberikan ruang gerak/mobilitas manusia (termasuk barang dan jasa) yang hidup di atas
lahan tersebut selama beberapa tahun perencanaan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa
seluruh aktivitas yang membutuhkan mobilitas yang akan berlangsung di atas lahan tersebut
dalam jangka waktu lama, dapat terakomodir.
Executive Summary 43
Identifikasi dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Industri Perikanan Daerah Tertinggal Kabupaten Kayong Utara
Dimensi kedua adalah skala komunitas, yaitu penataan ruang harus memperhatikan
karakteristik sosial-budaya masyarakat yang akan menempati lahan tersebut. Karakter
masyarakat dapat mempengaruhi perkembangan guna lahan yang di tempatinya. Oleh karena
itu, dalam penataan ruang perlu memperhatikan sifat komunitas yang akan ditempatkan
dalam lahan tersebut.
Dengan memperhatikan dua dimensi penting di atas (skala kewilayahan dan skala
komunitas), penataan ruang diharapkan dapat mewujudkan tatanan kehidupan yang seimbang
dan harmonis, sehingga dengan demikian penataan ruang yang berwawasan lingkungan
diharapkan mampu mendukung terealisasinya goal pembangunan nasional, yaitu
pembangunan yang pro-poor, pro-growth, dan pro-environment.
Penguatan Kapasitas Instansi Daerah
Strategi kedua adalah penguatan kapasitas instansi di daerah dalam penyelenggaraan
infrastruktur untuk memastikan bahwa setiap daerah memiliki pemahaman/kompetensi yang
memadai untuk mendukung terciptanya pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada
peningkatan kualitas lingkungan. Pemahaman atau kompetensi yang dibutuhkan tersebut
sangat terkait dengan kualitas sumber daya manusia sebagai aparat pemerintah yang memiliki
tugas dan kewenangan dalam menciptakan pembangunan infrastruktur yang berwawasan
lingkungan. Oleh karena itu penting kiranya memberikan pemahaman yang benar mengenai
proses pembangunan infrastruktur dari tahap perencanaan hingga operasional.
Adanya kualitas sumberdaya manusia yang memadai dalam penyelenggaraan
infrastruktur untuk meningkatkan kualitas lingkungan erat kaitanya dengan proses
perencanan penataan ruang, sebagaimana telah diamanatkan dalam UU No. 26 tahun 2007
tentang Penataan Ruang, dimana dijelaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan
ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, maka Pemerintah dan pemerintah
daerah dapat memberikan insentif dan/atau disinsentif.
Kebijakan insentif merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan atau
kompensasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, misalnya
berupa: keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan
urun saham; pembangunan serta pengadaan infrastruktur; kemudahan prosedur perizinan; dan
pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah. Sementara
itu, kebijakan disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan,
Executive Summary 44
Identifikasi dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Industri Perikanan Daerah Tertinggal Kabupaten Kayong Utara
atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, misalnya berupa:
pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk
mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan pembatasan penyediaan
infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.
Kebijakan insentif dan disinsentif dalam pembangunan infrastruktur sebagaimana
dijelaskan di atas ditujukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih berkualitas, atau
memberikan kemanfaatan bagi masyarakat secara luas. Di samping itu, kebijakan insentif dan
disinsentif ini merupakan wujud konkret penegakan fungsi good governance dalam
penyelenggaraan infrastruktur yang berwawasan lingkungan.
Namun, masalah pokok yang seringkali menjadi kendala bagi pemerintah daerah,
yaitu mekanisme pengawasan dan pengendalian terhadap proses pembangunan di segala
sektor. Masih lemahnya pengawasan di daerah menjadi salah satu penyebab terjadinya
pergeseran dalam peruntukkan ruang. Kasus-kasus berkembangnya pemanfaatan ruang yang
tidak sesuai dengan peruntukkannya, merupakan bukti dari lemahnya mekanisme
pengawasan di daerah, terutama dalam hal pemberian ijin pembangunan fisik infrastruktur.
Untuk itu, mekanisme pengawasan perlu diperketat dan ditingkatkan.
Di samping itu, dalam rangka proses penyelesaian/legalisasi perencanaan tata ruang
wilayah (RTRW) baik di setiap provinsi maupun kabupaten/kota dalam bentuk Peraturan
Daerah (Perda), maka strategi yang kiranya dapat dilakukan oleh pemerintah adalah
dukungan finansial untuk menuju ke proses tersebut. Dukungan finansial tersebut dapat
ditempuh melalui intervensi fiskal berupa Dana Alokasi Khusus, mengingat hal ini dapat
dipandang sebagai salah satu program Pemerintah yang perlu mendapat prioritas. Dengan
demikian, proses penyelesaian legalisasi Perda Tata Ruang di tiap Wilayah Provinsi atau
kabupaten/kota dapat terwujud.
Keterlibatan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam mekanisme pengawasan.
Strategi ini dapat menjadi salah satu strategi yang efektif untuk mendukung upaya
mewujudkan lingkungan yang berkualitas. Masyarakat perlu diberikan ruang atau saluran
untuk menyampaikan aspirasi dan inisiatifnya guna mendukung langkah-langkah pemerintah
dalam menciptakan lingkungan yang berkualitas.
Penguatan Kerjasama Antar Sektor Terkait
Executive Summary 45
Identifikasi dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Industri Perikanan Daerah Tertinggal Kabupaten Kayong Utara
Kerjasama berbagai stakeholders diperlukan untuk mewujudkan sinergisme dalam
implementasinya. Prinsip kerjasama yang dibangun adalah kerjasama yang saling
memberikan manfaat/keuntungan. Manfaat yang dimaksudkan dalam hal ini adalah
terciptanya kualitas lingkungan hidup melalui pembangunan infrastruktur. Oleh sebab itu,
perlu kerjasama antara pihak-pihak yang terkait.
No. Dukungan Kegiatan Instansi Terkait
1. Penyediaan sarana air bersih
Pekerjaan Umum
Energi dan Sumberdaya Mineral
Kesehatan
Pendidikan dan Kebudayaan
2.Pembangunan saluran irigasi untuk budidaya perikanan
3. Penyediaan jaringan listrik
4. Pembangunan akses jalan dan jalan lingkungan
5.Penyediaan BBM perikanan dan pasokan untuk SPDN
6.Penyediaan sarana, prasarana, dan layanan kesehatan
7.Penyediaan sarana, prasarana, dan layanan pendidikan
Sumber: analisis data primer dan sekunder, 2014
Penguatan Kapasitas Pendanaan
Menurut UU no. 32 tahun 2009 dinyatakan secara tegas bahwa, evaluasi secara
holistik terhadap dampak yang diperkirakan akan terjadi, dimana hal tersebut telah dikaji
dalam dokumen AMDAL belum dapat berjalan secara efektif karena kelemahannya terkait
pengawasan. Di sisi lain, dokumen AMDAL mewajibkan adanya kegiatan rencana
pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atau yang disebut RKL dan RPL. Kegiatan ini
belum sepenuhnya dapat dijalankan mengingat keterbatasan sumber daya (SDM dan
finansial). Kasus-kasus yang terjadi di daerah mencerminkan masih minimnya dukungan
sumber daya yang dimiliki untuk dapat menjalankan kegiatan RKL dan RPL tersebut.
Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa di dalam UU 32 tahun 2009
dinyatakan bahwa setiap Pemegang izin lingkungan yang diwajibkan untuk memiliki
AMDAL maupun UKL/UPL, wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi
lingkungan hidup, bilamana pada suatu ketika terjadi adanya gangguan terhadap fungsi-
Executive Summary 46
Identifikasi dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Industri Perikanan Daerah Tertinggal Kabupaten Kayong Utara
fungsi lingkungan, seperti pencemaran, polusi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, hal ini
menjadi cukup krusial bagi daerah-daerah yang tidak memiliki kapasitas dalam hal
pendanaan untuk menjamin upaya pemulihan fungsi lingkungan hidup bagi proyek-proyek
pembangunan fisik yang berskala besar yang jika tidak dilakukan pengawasan secara ketat
akan menimbulkan dampak negatif dan dapat mengganggu fungsi-fungsi lingkungan hidup.
Rekomendasi
Dampak positif dari pembangunan infrastruktur adalah peningkatan kesejahteraan
rakyat dan pendapatan daerah tersebut sehingga tinjauan pelaksanaan dan perbaikan
infrastruktur dasar khususnya industri perikanan di daerah harus memperhatikan lokasi,
fungsi, dimensi, waktu dan kewenangan. Pertama, aspek lokasi. Dasar penilaian aspek lokasi
adalah Rencana Tata Ruang Wilayah yang ada. Kedua, aspek fungsi. Penilaian aspek fungsi
didasarkan pada dokumen perencanaan yang ada. Baik itu RPJP Nasional, RPJM Nasional,
Renstra Kementerian, RPJP dan RPJM Daerah maupun Renstra Instansi yang ada. Ketiga,
aspek dimensi. Ukuran dimensi atau luasan dibagi berdasarkan pada Peraturan Menteri LH
no. 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi
dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum no.
10/PRT/M/2008 tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Bidang PU yang
wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL). Keempat, aspek waktu. Nilai waktu menghubungkan
antara proses perencanaan, termasuk didalamnya keberadaan dokumen lingkungan (AMDAL
atau UKL/UPL), dengan pelaksanaan konstruksi. Pembuatan dan penilaian dokumen
lingkungan (AMDAL atau UKL/UPL) harus seiring dengan pelaksanaan perencanaan, baik
yang saat masih berujud Masteplan ataupun DED. Kelima, aspek kewenangan. Aspek
kewenangan yang ditinjau disini adalah kewenangan didasarkan pada tupoksi yang ada,
apakah kegiatan pembangunan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah pusat atau
pemerintah daerah. PP no 38 tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah
merupakan acuan yang digunakan termasuk didalamnya Peraturan Perundangan Bidang PU
yang mengatur tentang pembagian kewenangan.
Disamping itu, ada beberapa hal yang menjadi perhatian terkait infrastruktur dasar
industri perikanan khususnya di Kabupaten Kayong Utara, antara lain:
(i) Penambahan infrastruktur perikanan tangkap perlu dilakukan dengan sangat hati-hati
dan selektivitas yang tinggi dengan memperhitungkan penataan jenis dan jumlah kapal
Executive Summary 47
Identifikasi dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Industri Perikanan Daerah Tertinggal Kabupaten Kayong Utara
perikanan, alat tangkap, alat bantu penangkapan, serta alur penangkapan dan wilayah
penangkapan.
(ii) Pengembangan infrastruktur perikanan budidaya berbasis perairan darat (tawar atau
payau) dapat diarahkan melalui peningkatan produktivitas lahan atau mina padi,
sedangkan marinekultur diarahkan pada pengembangan lahandan peningkatan
produktivitas lahan. Sebaran penambahan infrastruktur budidaya diprioritaskan pada
wilayah yang telah ditetapkan atau akan ditetapkan sebagai kawasan minapolitan.
(iii) Peningkatan infrastruktur pengolahan harus memperhitungkan ketersediaan jumlah
bahan baku dan perubahan komposisi produksi yang akan lebih besar, sedangkan
peningkatan infrastruktur pemasaran terutama dilakukan untuk meningkatkan prasarana
pemasaran dalam bentuk pengembangan depo pemasaran hasil perikanan.
(iv) Pembangunan prasarana perikanan baru harus didasarkan atas data dan informasi yang
akurat, berdasarkan potensi yagn ada melalui SIDCOM (Survey, Investigation, Design,
Contruction, Operation, Maintenance) terlebih dahulu serta kecukupan dukungan
sektor lainnya seperti jalan, air, dan listrik. Selain itu, diperlukan juga upaya menggali
investasi sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur perikanan melalui kebijakan
insentif dan disinsentif.
(v) Peningkatan komitmen penyediaan anggaran operasional dan pemeliharaan dari
pemerintah daerah dan pusat sebelum sarana dan prasarana dibangun serta adanya
pembagian kewenangan yang jelas.
Executive Summary 48