EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN … fileDiajukan untuk Memenuhi ... menentukanattribute yang ......
-
Upload
phungxuyen -
Category
Documents
-
view
224 -
download
0
Transcript of EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN … fileDiajukan untuk Memenuhi ... menentukanattribute yang ......
EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMBERIAN KREDIT
(Studi Kasus pada BPR Karangwaru Pratama)
Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi
Oleh:
Tri Resnawati
NIM : 002114132
PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA
2006
ii
iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
Motto
¤ Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya
(Pengkhotbah 3 : 11a)
¤ Dalam kesesakan aku telah berseru kapada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan
memberi kelegaan
(Mazmur 118 : 5)
PERSEMBAHAN
¤ Jesus Christ
¤ Papaku di Surga dan Mamaku tercinta.
¤ Mbak Ayiek, Mbak Ely, Adek Eni
¤ My Tweety: M’ndut.
v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA
Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak
memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam
kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.
Yogyakarta, 31 Oktober 2006
Penulis
Tri Resnawati
vi
ABSTRAK EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMBERIAN KREDIT Studi kasus pada BPR Karangwaru Pratama
Tri Resnawati Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta 2006
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (1) untuk mengetahui gambaran secara jelas dan lengkap mengenai keefektifan sistem pengendalian intern pemberian kredit, (2) untuk mengetahui prosedur-prosedur pemberian kredit yang dilakukan oleh BPR Karangwaru Pratama. Penelitian ini dilakukan dari bulan Desember 2005 sampai dengan bulan Januari 2006. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan kuesioner. Untuk menjawab permasalahan pertama adalah dengan membuat kuesioner pengendalian intern, memberikan kuesioner pengendalian intern, mengumpulkan data kuesioner, menyimpulkan hasil kuesioner kemudian melakukan pengujian kepatuhan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengujian kepatuhan ini adalah: (1) menentukan attribute yang diperiksa; (2) menentukan DUPL dan tingkat keandalan; (3) menentukan sampel pertama yang harus diambil menurut tabel besarnya sampel minimum; (4) membuat tabel Stop-or-Go Decision; (5) evaluasi hasil pemeriksaan terhadap tabel. Sedangkan untuk menjawab permasalahan kedua adalah dengan mendeskripsikan prosedur pemberian kredit yang dilakukan oleh BPR Karangwaru Pratama kemudian membandingkan dengan teori prosedur pemberian kredit. Berdasarkan hasil analisis data dapat diambil kesimpulan bahwa pengujian pengendalian intern pemberian kredit yang dilakukan oleh BPR Karangwaru Pratama sudah efektif. Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya kriteria-kriteria yang ada dan dari hasil pengujian kepatuhan terhadap sampel dimana tidak ada penyimpangan dan DUPL=AUPL. Sedangkan prosedur pemberian kredit yang dilakukan oleh BPR Karangwaru Pratama sudah sesuai dengan kajian teori yang ada. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan tahap-tahap pemberian kredit yang dilakukan oleh BPR Karangwaru Pratama.
vii
ABSTRACT AN EVALUATION OF INTERNAL CONTROL SYSTEM
IN CREDIT EXTENSION A Case Study at BPR Karangwaru Pratama
Tri Resnawati Sanata Dharma University
Yogyakarta 2006
The objectives of this research were to: (1) find out a clear and complete description concerning on the effectiveness of internal control system of credit extension, (2) to find out the procedure of credit extension conducted by BPR Karangwaru Pratama. This research conducted in December 2005 to January 2006.
The data collection techniques used in this research were interview, observation, and questionnaire. The first problem was answered by making questionnaire on internal control, giving internal control questionnaire, collecting questionnaire data, concluding the questionnaire result then conducting compliance test. The steps done in doing compliance test were: (1) determining the observed attribute; (2) determining the DUPL and the reliable level; (3) determining the first sample should be taken according to table of the minimum sample magnitude; (4) setting the Stop-or-Go Decision table; (5) evaluating the result test. While the second problem was answered by decribing the credit extension procedures by BPR Karangwaru Pratama, then comparing it with the one in theoretical review.
Based on the data analysis results, it could be taken a conclusion that the internal control of credit extension conducted by BPR Karangwaru Pratama was already effective. It could be seen from the fullfilled criteria and from the compliance test result toward the samples where there was no deviation and DUPL=AUPL. While the credit extension procedures by BPR Karangwaru Pratama was already in line with the one in theoretical review. It could be seen from the implementation of the steps in credit extension done by BPR Karangwaru Pratama.
viii
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan atas karunia dan kasih-Nya
yang telah dilimpahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang
berjudul: “ Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Studi Kasus
pada BPR Karangwaru Pratama”.
Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas
Sanata Dharma Yogyakarta.
Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari para pihak,
maka penulisan ini tidak dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis ingin
mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi- tingginya kepada yang
terhormat:
1. Dr. Ir. P. Wiryono P., S.J, selaku Rektor Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Alex Kahu Lantum, M.S, selaku Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
3. Bapak Ir. Drs. Hansiadi YH., M.Si., Akt, selaku Ketua Program Studi
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
4. Ibu Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt, selaku dosen pembimbing I
dan Ibu Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt, selaku dosen pembimbing II yang
telah menyediakan waktu, pikiran, dan tenaga kepada penulis sehingga penulis
dapat menyelesaikan skripsi ini.
ix
5. Segenap Dosen dan Karyawan dilingkungan Fakultas Ekonomi Universitas
Sanata Dharma Yogyakarta.
6. Bapak Ir. Subagyo Nugroho, selaku Direktur BPR Karangwaru Pratama
Sleman, Yogyakarta.
7. Mbak Alit T. Subekti, selaku customer service BPR Karangwaru Pratama
yang telah bersedia bekerja sama dan memberikan informasi atau data-data
yang diperlukan dalam penelitian.
8. Papaku yang ada di surga dan Mamaku tercinta yang telah memberikan cinta,
kasih sayang, perhatian serta dukungan moral hingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi ini.
9. Kakak-kakakku: Mbak Ayiek, Mas Nalin, Mbak Ely, Mas Sunu, dan Adikku
Eni serta keponakanku tercinta: Bima dan Gavriel atas segala dukungannya.
10. Kekasihku Danang yang telah memberikan banyak perubahan dalam hidupku
dan telah menbuatku kuat dalam menghadapi segala cobaan.
11. Lupi, Bruno, Lui dan Ndut Jr, yang telah memberikan kebahagiaan dan selalu
menemaniku.
12. Om Ahi yang mau menjadi papa buatku dan atas segala perhatian, kasih
sayang, dan ketulusannya.
13. Sahabat terbaikku: Kiki dan Acong, terima kasih telah menjadi saudaraku.
14. Sahabat-sahabatku: Ela, Tatik, Fika, Wiwied, dan Ivone, terima kasih untuk
persahabatan yang indah, perhatian, dan kebersamaan kita.
15. Siska yang telah mendukung dan menemaniku dalam menyelesaikan skripsi
ini.
x
16. Teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu
persatu.
Penulis menyadari bahwa karya ini masih banyak kekurangan dan jauh dari
kesempurnaan, hal ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis.
Untuk itu kepada seganap pembaca yang budiman diharapkan kritk dan saran dari
kesempurnaan skripsi ini, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi
kita semua.
Yogyakarta, 31 Oktober 2006
Penulis
Tri Resnawati
xi
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL …………........................................................................ i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING …………………………...... ii
HALAMAN PENGESAHAN ……………………………….......................... iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ………………….…………. iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA …………………………………..…. v
ABSTRAK …………………………………………………………………… vi
ABSTRACT ………………………………………………………..………... vii
KATA PENGANTAR …..……………………………………........................ viii
DAFTAR ISI …………………………………………………………….…… xi
DAFTAR TABEL ……………………………………………………………. xvi
DAFTAR GAMBAR …………………………………………………...……. xviii
BAB I: PENDAHULUAN ……………………………………………….….. 1
A. Latar Belakang Masalah ……………………………………........ 1
B. Rumusan Masalah ……………………………………...……….. 2
C. Tujuan Penelitian ………………………...……………………... 2
D. Manfaat Penelitian ……………………...………………………. 3
E. Sistematika Penulisan ………………………...………………… 4
BAB II: LANDASAN TEORI ………………………………………..……... 5
A. Sistem Akuntansi ………………………………………….......... 5
1. Definisi Sistem Akuntansi …………….……………………. 5
xii
2. Definisi Sistem dan Prosedur ……………………………….. 6
B. Pengendalian Intern …………………………………………….. 8
1. Pengertian Pengendalian Intern…………...……………….... 8
2. Macam-macam Pengendalian Intern ……………….………. 9
3. Sasaran Pengendalian Intern ………………….……………. 9
4. Komponen Pengendalian Intern ………...………………….. 10
5. Elemen-elemen Pengendalian Intern …………...…………... 13
6. Keterbatasan Pengendalian Intern ……………….………..… 16
7. Pengujian Pengendalian ……………………....…………….. 17
8. Penerapan Sistem Pengendalian Intern
dalam Perbankan ………………………………………….… 23
C. Perbankan ………………………………………………………. 25
1. Pengertian Bank …………………………………………….. 25
2. Pembagian Bank ……………………………………………. 26
D. Perkreditan ……………………………………………………… 27
1. Pengertian Kredit …………………………………...………. 27
2. Fungsi Kredit ……………………………………….………. 27
3. Jenis-jenis Kredit …………………………………………… 31
4. Penilaian Resiko Kredit …………………………………….. 32
5. Kebijakan Perkreditan ………………………………………. 34
6. Pemeriksaan Kredit …………………………………………. 40
7. Penyelesaian dan Penyelamatan Kredit …………..………… 41
xiii
BAB III: METODE PENELITIAN ………………………..…………............ 44
A. Jenis Penelitian …………………………...................................... 44
B. Tempat dan Waktu Penelitian ……………………...…………… 44
C. Obyek dan Subyek Penelitian …………………………………... 44
D. Data yang Dikumpulkan ………………………………………… 45
E. Cara Pengumpulan Data ………………………………………… 45
F. Teknik Analisis Data ……………………………………………. 46
BAB IV: GAMBARAN UMUM BANK …………………………………….... 56
A. Sejarah Berdirinya BPR Karangwaru Pratama …………….……. 56
B. Lokasi BPR Karangwaru Pratama …………………………….… 58
C. Struktur Organisasi ……………………………………………… 58
D. Produk BPR Karangwaru Pratama ……………………………… 62
E. Personalia ……………………………………………………….. 63
BAB V: DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA …………………………..….. 64
A. Unsur-unsur Pokok Sistem Pengendalian Intern ……………..…. 64
1. Struktur Organisasi yang Memisahkan Tangung Jawab
Fungsional Secara Tegas ……………………………………. 64
2. Sistem Wewenang dan Prosedur Pencatatan yang
Memberikan Perlindungan yang Cukup …………………….. 66
3. Praktek yang Sehat dalam Melaksanakan Tugas dan
Fungsi Tiap Bagian Organisasi …………………..………….. 68
4. Karyawan yang Mutunya Sesuai dengan
Tanggung Jawabnya ……………………………..……….…..70
xiv
B. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern dalam
Sistem Pemberian Kredit ……………………………...………… 72
1. Menentukan Attribute yang Akan Diperiksa untuk
Menguji Efektivitas Pengendalian Intern …………….………72
2. Menentukan DUPL dan Tingkat Keandalan …..……………. 73
3. Menentukan Sampel Pertama yang Harus Diambil
Menurut Tabel Besarnya Sampel Minimum…………………. 73
4. Pemeriksaan Terhadap 60 Sampel Pertama …………………. 73
C. Prosedur Perkreditan …………………………………………… 77
1. Kredit Menurut Jenisnya …………………………………….. 77
2. Kredit Menurut Penggunaannya ……………………..……… 78
3. Unit yang Terkait dalam Pemberian Kredit …………………. 79
4. Dokumen dan Catatan yang digunakan
Dalam Pemberian Kredit ……………………………………. 82
5. Prosedur Pemberian Kredit ……………………………...……86
D. Pembahasan …….…………………………………………..…… 95
BAB VI: KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN ……………….. 98
A. Kesimpulan ………………………………………………...…..... 98
B. Keterbatasan ………………………………………….………….. 99
C. Saran ……………………………………………………..………101
xv
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN:
LAMPIRAN 1 : Kuesioner………………………………………..………….. 103
LAMPIRAN 2 : Surat Permohonan Kredit ………..………...………………. 106
LAMPIRAN 3 : Surat Persetujuan …….…………………………………….. 107
LAMPIRAN 4 : Denah Rumah Nasabah .…………………………………… 108
LAMPIRAN 5 : Formulir Analisis Kredit ……...…………………………… 109
LAMPIRAN 6 : Permohonan Droping Fasilitas Kredit …………………….. 110
LAMPIRAN 7 : Slip Setoran …………..…………..……………………….. 111
LAMPIRAN 8 : Check List File Kredit ..……..………….…………………. 112
LAMPIRAN 9 : Surat Keterangan …..……………………………………… 113
xvi
DAFTAR TABEL
Tabel III.1 Besarnya Sampel Minimum Untuk Pengujian Pengendalian
(Zero Expected Occurrences) ………………………………........ 48
Tabel III.2 Stop-or-Go Decision ………..………………………………..….. 50
Tabel III.3 Attribute Sampling Table For Determining Stop-or-Go Sampling
Size and Upper Precision Limit Population Occurrence Rate Based
On Sample Result ……….………………………………………. 51
Tabel V.1 Ringkasan Hasil Analisis Struktur Organisasi
yang Memisahkan Tanggung Jawab Fungsional
Secara Tegas ………………………………………………….…. 65
Tabel V.2 Ringkasan Hasil Analisis Sistem Wewenang dan
Prosedur Pencatatan yang Memberikan
Perlindungan yang Cukup …………………………………...…... 67
Tabel V.3 Ringkasan Hasil Analisis Praktek yang Sehat
Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi
Tiap Bagian Organisasi ………………………………………….. 69
Tabel V.4 Ringkasan Hasil Analisis Karyawan yang Mutunya
Sesuai Dengan Tanggung Jawabnya ……………………………..71
Tabel V.5 Hasil Analisis Kepatuhan Efektivitas Pengendalian
Intern Sistem Pemberian Kredit …………………………………. 73
xvii
Tabel V.6 Ringkasan Analisis Terhadap Unit-unit
yang Terkait Dalam Pemberian Kredit
di BPR Karangwaru Pratama ……………………………...…….. 81
Tabel V.7 Ringkasan Analisis Terhadap Dokumen dan Catatan
Akuntansi yang Digunakan oleh Bank Dalam
Sistem Pemberian Kredit ………………………………..………. 84
Tabel V.8 Ringkasan Analisis Terhadap Prosedur-prosedur yang
Digunakan Dalam Sistem Pemberian Kredit
Di BPR Karangwaru Pratama ……………………………..…….. 89
xviii
DAFTAR GAMBAR
Gambar IV.1 Bagan Struktur Organisasi BPR Karangwaru Pratama …….…..59
Gambar V.9 Bagan Alir Sistem Pemberian Kredit
BPR Karangwaru Pratama ………………………………..…… 90
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pada hakekatnya pembangunan ekonomi nasional merupakan masalah
yang mempunyai peranan dalam mewujudkan cita-cita Indonesia. Bank
memegang peran yang sangat penting untuk mendukung laju pertumbuhan
ekonomi nasional lewat pengumpulan dana dari masyarakat. Selain itu bank
juga diharapkan dapat mendukung kontinuitas pelaksanaan pembangunan.
Kondisi bank yang sehat sangat diharapkan oleh semua pihak. Banyak
orang memiliki kepentingan terhadap kasehatan bank antara lain pemilik,
pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank maupun Bank Indonesia
sendiri selaku pembina dan pengawas bank. Untuk itu penilaian tingkat
kesehatan BPR dimaksudkan sebagai tolak ukur bagi manajemen BPR untuk
menilai apakah pengelolaan BPR telah dilakukan sejalan dengan asas-asas
perbankan yang sehat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selain itu
juga bermaksud menjadi tolak ukur untuk menetapkan arah pembinaan dan
pengembangan BPR baik secara individu maupun perbankan keseluruhan.
Untuk menekankan terjadinya kesalahan atau penyelewengan dalam
batas-batas yang layak dan kalaupun kesalahan dan penyelewengan terjadi, hal
itu dapat diketahui dan langsung diatasi dengan cepat melalui pengendalian
intern. Suatu sistem pengendalian meliputi struktur organisasi, metode dan
ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi,
2
mengecek ketelitian dan dapat dipercaya tidaknya data akuntansi, mendorong
efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Adapun tujuan
pokok dari pengendalian intern adalah (1) menjaga kekayaan organisasi, (2)
mengecek ketelitian dan dapat dipercaya tidaknya data akuntansi, (3)
mendorong efisiensi, (4) mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.
(Mulyadi, 1993: 165-166). Tujuan pertama dan kedua dikelompokkan sebagai
pengendalian akuntansi yang berhubungan langsung dengan keandalan catatan
akuntansi dan laporan keuangan. Sedangkan untuk tujuan ketiga dan keempat
dikelompokkan sebagai pengendalian administratif yang meliputi kebijakan
dan prosedur yang terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya
kebijakan manajemen.
B. Rumusan Masalah
Masalah yang ingin diteliti adalah :
1. Apakah sistem pengendalian intern pemberian kredit yang dilaksanakan
oleh BPR Karangwaru Pratama sudah efektif?
2. Apakah prosedur-prosedur pemberian kredit yang dilakukan oleh BPR
Karangwaru Pratama sudah sesuai dengan kajian teori?
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian yang dilakukan adalah :
1. Untuk mengetahui gambaran secara jelas dan lengkap mengenai sistem
pengendalian intern pemberian kredit di BPR Karangwaru Pratama.
2. Untuk mengetahui prosedur-prosedur pemberian kredit di BPR
Karangwaru Pratama.
3
D. Manfaat Penelitian
1. Bagi BPR Karangwaru Pratama
Sebagai bahan masukan untuk mendukung kemajuan usaha bank dalam
mengambil keputusan dan kebijakan dalam rangka pemilihan debitur.
2. Bagi Universitas
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi
untuk mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya dan menjadi
salah satu informasi yang dapat memperkaya wawasan dalam bidang
akuntansi serta dapat menambah kepustakaan bagi universitas.
3. Bagi Penulis
Melatih diri untuk belajar menganalisis suatu masalah dan menerapkan
teori-teori yang diperoleh dari perkuliahan dengan praktek-praktek yang
sesungguhnya terjadi di perusahaan.
4
E. Sistematika Penulisan
Bab I Pendahuluan
Dalam bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
Bab II Landasan Teori
Dalam bab ini berisi tentang landasan teori yang relevan dengan
permasalahan yang diangkat.
Bab III Metodologi Penelitian
Dalam bab ini berisi mengenai jenis penelitian, tempat dan waktu
penelitian, subyek dan obyek penelitian, teknik pengumpulan data,
data yang diperlukan dan teknik analisis data.
Bab IV Gambaran Umum Bank
Dalam bab ini berisi tentang sejarah berdirinya bank, lokasi bank,
struktur organisasi, produk bank, dan personalia.
Bab V Deskripsi dan Analisis Data
Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian, analisis data dan
pembahasannya.
Bab VI Kesimpulan, Keterbatasan dan Saran
Dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis data yang telah
dilakukan, keterbatasan-keterbatasan penelitian serta saran yang
diharapkan dapat berguna bagi bank.
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Sistem Akuntansi
1. Definisi Sistem Akuntansi
Menurut Mulyadi (1993: 4): “Sistem akuntansi adalah organisasi
formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk
menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh manajer guna memudahkan
pengelolaan perusahaan”. Dalam definisi sistem akuntansi, formulir
merupakan salah satu elemen sistem akuntansi. Formulir ini terdiri dari
sub-sub sistem yang diberi nama prosedur. Oleh karena itu, dalam
pembahasan sistem akuntansi perlu dibedakan pengertian sistem dan
prosedur agar dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai berbagai
sistem yang menghasilkan berbagai macam formulir yang diperoleh dalam
sistem akuntansi. Adapun tujuan umum pekerjaan penyusunan sistem
akuntansi adalah sebagai berikut :
a. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru.
b. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah
ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur
informasinya.
c. Untuk memperbaiki pengawasan akuntansi dan pengecekan intern,
yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan (reliability) informasi
6
akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai
pertanggung jawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan.
d. Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan
akuntansi.
2. Definisi Sistem dan Prosedur
Setiap pimpinan perusahaan diharapkan mengelola perusahaannya
secara efektif dan efisien sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Suatu
sistem akuntansi harus menjamin tersedianya data yang diperlukan untuk
pimpinan perusahaan dalam menjalankan kegiatan perusahaan dan
melaporkannya kepada pemilik, kreditur dan pihak-pihak lain yang
berkepentingan. Oleh karena itu, sistem akuntansi yang direncanakan
dengan baik harus dilengkapi dengan:
a. Pengumpulan, pencatatan dan pelaporan data yang efisien
b. Pengukuran setiap kegiatan perusahaan
c. Pemberian wewenang dan tanggung jawab
d. Pencegahan kesalahan dan kecurangan
Setiap sistem akuntansi harus dirancang sedemikian rupa sehingga
sesuai dengan sifat setiap perusahaan, volume setiap jenis transaksi dan
jumlah serta kemampuan pegawai yang ada. Agar lebih jelas terlebih
dahulu akan dijelaskan mengenai sistem. Mulyadi (1993: 6) menjelaskan
“Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang
terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan”.
7
Menurut Baridwan (1979: 1): “Sistem adalah suatu kerangka dari
prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan
suatu skema yang menyeluruh untuk melaksanakan suatu kegiatan atau
fungsi utama dari perusahaan”.
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem adalah
cara yang dilaksanakan untuk melakukan aktifitas dengan tujuan supaya
memudahkan manajemen dalam mengelola perusahaan berdasarkan
informasi yang ada.
Dalam membahas suatu sistem tidak akan lepas dari prosedur
menurut Mulyadi (1993: 6) “Prosedur adalah suatu urutan kegiatan terikat,
biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih,
yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi
perusahaan yang terjadi berulang-ulang”.
Menurut Baridwan (1979: 1): “Prosedur adalah suatu urut-urutan
pekerjaan kerani, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam
terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi”.
Jadi hubungan sistem dengan prosedur adalah sistem terdiri dari
prosedur-prosedur yang saling berhubungan dan prosedur terdiri dari
operasi yang saling berhubungan”.
8
B. Pengendalian Intern
1. Pengertian Pengendalian Intern
Pengendalian intern oleh AICPA (American Institute of Certified
Public Accountants), didefinisikan sebagai berikut :
Menurut Baridwan (1979: 9) pengendalian intern adalah:
Pengendalian intern itu meliputi struktur organisasi dan semua cara-cara serta alat yang dikoordinasikan yang digunakan didalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa efisiensi didalam operasi, dan membantu menjaga dipatuhinya kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu.
Sedangkan definisi pengendalian intern menurut Standar
Profesional Akuntan Publik (SPAP), SA Seksi 319; paragraf 06 adalah
sebagai berikut: “Pengendalian intern (dapat juga disebut sebagai struktur
pengendalian intern) adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan
komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk
memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan
berikut ini: (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektivitas dan efisiensi
operasi, (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku”.
Definisi terakhir pengendalian intern yang diumumkan oleh the
Committee of Auditing Prosedures yaitu sebagai berikut: Pengendalian
intern terdiri atas rencana organisasi dan semua metode dan tindakan yang
dikoordinasi, yang diterapkan dalam suatu perusahaan untuk
mengamankan aktivanya, mengecek ketelitian dan dapat kredibilitas data
akuntingnya, guna meningkatkan efisiensi operasional dan untuk
9
mendorong ditaatinya segala kebijakan yang telah ditetapkan oleh
pimpinan perusahaan (Soemita, 1992: 23).
2. Macam-macam Pengendalian Intern
Menurut tujuannya, pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua
macam yaitu (Mulyadi, 1993: 166):
a. Pengendalian Intern Akuntansi (Internal Accounting Control)
Pengendalian intern akuntansi meliputi struktur organisasi, metode dan
ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga
kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data
akuntansi.
b. Pengendalian Intern Administratif (Internal Administrative Control)
Pengendalian intern administratif meliputi struktur organisasi, metode
dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong
efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen.
3. Sasaran Pengendalian Intern
Sasaran utama pengendalian intern seperti dinyatakan oleh The
American Institute of Certified Public Accountants (Wilkinson, 1993: 198)
adalah sebagai berikut:
a. Melindungi aset perusahaan (sumberdaya, termasuk data dan
informasi)
b. Memastikan ketepatan dan keandalan data dan informasi akunting
(artinya, menjaga agar data dan informasi bebas dari kesalahan dan
menyediakan hasil yang konsisten bila memproses data yang serupa)
10
c. Mendorong efisiensi disemua operasi perusahaan
d. Mendorong kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang
ditetapkan manajemen.
4. Komponen Pengendalian Intern
Ada lima komponen yang saling terkait dalam pengendalian intern
yaitu:
a. Lingkungan Pengendalian
Lingkungan pengendalian menerapkan corak suatu organisasi,
mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan
pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian
intern yang lain, menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan
pengendalian mencakup berikut ini: (1) Integritas dan nilai etika, (2)
komitmen terhadap kompetensi, (3) partisipasi dewan komisaris atau
komite audit, (4) filosofi dan gaya operasi manajemen, (5) struktur
organisasi, (6) pemberian wewenang dan tanggung jawab, (7)
kebijakan dan praktek sumber daya manusia.
Lingkungan pengendalian yang efektif adalah lingkungan
dimana terdapat sumber daya manusia yang kompeten, yang
memahami tanggung jawabnya dan batasan atas wewenangnya,
mengetahui, menghayati, dan memahami komitmen untuk malakukan
hal yang tepat dengan cara yang benar, dan mempunyai komitmen
untuk mengikuti kebijakan, prosedur dan standar etika (perilaku)
organisasi.
11
b. Penaksiran Resiko
Penaksiran resiko adalah identifikasi entitas dan analisis
terhadap resiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk
suatu dasar untuk menentukan bagaimana resiko harus dikelola.
Penaksiran resiko oleh manajemen harus mencakup pertimbangan
khusus untuk resiko yang bisa muncul akibat perubahan-perubahan
yang terjadi, seperti adanya bidang usaha baru dengan transaksi-
transaksi yang baru yang prosedur akuntansinya belum begitu
dipahami, perubahan standar akuntansi, perubahan undang-undang
atau peraturan, revisi atas sistem atau digunakannya teknologi baru
dalam pengolahan informasi, perubahan cepat yang terjadi pada
perusahaan sehingga pengolahan informasi dan fungsi pelaporan
menjadi kewalahan, dan perubahan personil yang terlibat dalam
pengolahan informasi dan fungsi pelaporan.
c. Aktivitas Pengendalian
Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang
membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan.
Lingkungan pengendalian menjadi pedoman dimana prosedur dan
aktivitas pengendalian akan diterapkan. Aktivitas pengendalian (sistem
dan prosedur) yang baik dapat menjadi tidak efektif jika diimpementasi
pada organisasi yang memiliki kondisi lingkungan pengendalian yang
tidak baik. Sebaliknya aktivitas pengendalian yang seadanya dapat
12
menjadi efektif jika diimplementasikan oleh sumber daya manusia
yang memiliki kompetensi teknis yang memadai dalam suatu
organisasi dengan sistem nilai dan budaya kerja yang kondusif, yang
didukung oleh manajemen senior yang memotivasi komitmen terhadap
integritas dan etika.
d. Informasi dan Komunikasi
Sistem informasi yang berhubungan dengan tujuan pelaporan
keuangan yang mencakup sistem akuntansi, terdiri dari metoda dan
catatan-catatan yang digunakan untuk mengidentifikasi,
menggabungkan, menganalisis, menggolongkan, mencatat, dan
melaporkan transaksi perusahaan (termasuk pula kejadian-kejadian dan
kondisi) dan menyelenggarakan pertanggung jawaban atas aktiva dan
kewajiban yang bersangkutan. Sedangkan komunikasi menyangkut
pemberian pemahaman yang jelas tentang peran dan tanggung jawab
masing-masing individu berkenaan dengan struktur pengendalian
intern atas pelaporan keuangan. Dari penjelasan tersebut dapat
disimpulkan bahwa informasi dan komunikasi adalah
pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam
suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan
tanggung jawab mereka.
13
e. Pemantauan
Pemantauan adalah proses yang menentukan kualitas kinerja
pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan bisa terjadi atas
aktivitas yang sedang berlangsung. Seperti contoh, masalah yang
berhubungan dengan struktur pengendalian intern bisa menjadi
perhatian manajemen karena adanya pengaduan yang diterima dari
konsumen mengenai kesalahan membuat faktur, atau dari pemasok
yang berkaitan dengan masalah pembayaran. Pemantauan bisa juga
dilakukan dengan evaluasi setiap akhir periode.
5. Elemen-elemen Pengendalian Intern
Adapun unsur-unsur pengendalian intern menurut Mulyadi (1993:
166), meliputi:
a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional
secara tegas.
Struktur organisasi merupakan kerangka pembagian tanggung
jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk
melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Pembagian
tanggung jawab fungsional dalam organisasi didasarkan pada prinsip-
prinsip sebagai berikut:
1) Harus dipisahkan fungsi- fungsi operasi dan penyimpanan dari
fungsi akuntansi
2) Tidak satu departemenpun diberi tanggung jawab untuk
melaksanakan semua tahap suatu transaksi.
14
b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan
perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan
biaya.
Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar
otorisasi dari yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya
transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat
sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas
terlaksananya setiap transaksi.
c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi tiap bagian
organisasi.
Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan
prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana
dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktek
yang sehat dalam pelaksanaannya. Adapun cara-cara yang umumnya
ditempuh oleh perusahaan dalam menciptakan praktik yang sehat
adalah :
1) Penggunaan formulir yang bernomor urut tercetak yang
pemakaiannya harus dipertanggung jawabkan oleh yang
berwenang
2) Pemeriksaan mendadak (Surprised Audit) dilaksanakan tanpa
pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang akan diperiksa,
dan jadwal yang tidak teratur. Pemeriksaan mendadak ini
dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan pokok yang akan mendorong
15
karyawan melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang telah
ditetapkan
3) Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir
oleh satu orang atau satu unit organisasi, tanpa ada campur tangan
dari satu orang atau unit organisasi lain
4) Perputaran jabatan (Job Rotation) diadakan secara rutin untuk
menjaga independensi pejabat dalam melaksanakan tugasnya,
sehingga persekongkolan diantara mereka dapat dihindari
5) Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak
6) Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan
catatannya
7) Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek
keefektifan elemen-elemen sistem pengendalian intern atau staf
pemeriksa intern.
d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.
Elemen karyawan yang bermutu merupakan elemen sistem
pengendalian intern yang paling penting.
16
6. Keterbatasan Pengendalian Intern
Pengendalian intern hanya dapat memberikan keyakinan memadai
bagi manajemen dan dewan komisaris sehubungan dengan pencapaian
tujuan perusahaan. Dalam bukunya, Jusup (2001: 254) menyebutkan ada
lima keterbatasan dari pengendalian intern yaitu:
a. Kesalahan dalam pertimbangan
Seringkali terjadi, manajemen dan personil lain melakukan
pertimbangan yang kurang matang dalam pengambilan keputusan
bisnis atau dalam melakukan tugas-tugas rutin karena kekurangan
informasi, keterbatasan waktu dan penyebab lainnya.
b. Kemacetan
Kemacetan dalam pengendalian yang telah berjalan bisa terjadi karena
petugas salah mengerti dengan instruksi atau melakukan kesalahan
karena kecerobohan, kebingungan atau kelelahan.
c. Kolusi
Kolusi atau persekongkolan yang dilakukan oleh seorang pegawai
dengan pegawai lainnya, atau dengan pelanggan, atau pemasok, bisa
terdeteksi oleh struktur pengendalian intern.
d. Pelanggaran oleh manajemen
Manajemen bisa melakukan pelanggaran atas kebijakan atau prosedur-
prosedur untuk tujuan-tujuan tidak sah, seperti keuntungan pribadi,
atau membuat laporan keuangan menjadi nampak baik.
17
e. Biaya dan manfaat
Biaya penyelenggaraan suatu struktur pengendalian intern seyogyanya
tidak melebihi manfaat yang akan diperoleh dari penerapan
pengendalian intern tersebut.
7. Pengujian Pengendalian
Menurut Jusup (2001: 316) pengujian pengendalian adalah
prosedur pengauditan yang dilakukan untuk menetapkan efektivitas
perencanaan dan/atau pengoperasian kebijakan dan prosedur struktur
pengendalian. Pengujian pengendalian dimaksudkan untuk menilai apakah
kebijakan dan prosedur pengendalian sungguh-sungguh berjalan secara
efektif, suatu kebijakan dan prosedur pengendalian dikatakan berjalan
secara efektif apabila pengendalian tersebut telah diterapkan secara tepat
dan konsisten sepanjang tahun oleh orang atau orang-orang yang diberi
kewenangan.
Statistical Sampling Models Untuk Pengujian Pengendalian
Statitical Sampling terdiri dari attribute sampling dan variable
sampling. Attribute sampling atau disebut proportion sampling digunakan
untuk menguji efektivitas sistem pengendalian intern (dalam pengujian
pengendalian), sedangkan variable sampling digunakan untuk menguji
nilai rupiah yang tercantum dalam rekening (dalam pengujian substantif).
18
Penelitian ini akan melakukan pengujian pengendalian, model yang
digunakan adalah attribute sampling. Attribute sampling terdiri dari tiga
model yaitu: (Mulyadi & Puradiredja, 1998: 241)
a. Fixed-sample-size attribute sampling
Model pengambilan sampel dalam fixed-sample-size attribute
sampling diajukan untuk memperkirakan persentase terjadinya mutu
tertentu dalam suatu populasi. Model ini terutama digunakan jika
auditor melakukan pengujian pengendalian terhadap suatu unsur
struktur pengendalian inten, dan auditor tersebut memperkirakan akan
dijumpai beberapa penyimpangan (kesalahan).
b. Stop-or-go sampling
Model pengambilan sampel stop-or-go sampling sering juga disebut
dengan decision attribute sampling yang digunakan jika auditor tidak
menemukan adanya penyimpangan atau menemukan jumlah
penyimpangan tertentu yang telah ditetapkan, ia dapat menghentikan
pengambilan sampelnya.
19
Prosedur yang harus ditempuh oleh auditor dalam menggunakan stop-
or-go sampling adalah:
1) Tentukan desired upper precision limit (DUPL) dan tingkat
keandalan.
Pada tahap ini auditor menentukan tingkat keandalan yang akan
dipilih dan tingkat kesalahan maksimum. Ada tiga pilihan yaitu:
a) Tingkat keandalan 90%
Jika kepercayaan terhadap pengendalian intern cukup besar,
upper precision limit umumnya tidak lebih dari 10%.
b) Tingkat keandalan 95%
Jika kepercayaan terhadap pengendalian intern cukup besar,
upper precision limit umumnya 5% atau kurang. Upper
precision limit tidak lebih dari 10%.
c) Tingkat keandalan 99%
Jika kepercayaan terhadap pengendalian intern cukup besar,
upper precision limit tidak lebih dari 10%.
2) Gunakan Tabel Besarnya Sampel Minimun Untuk Pengujian
Pengendalian guna menentukan sampel pertama yang harus
diambil.
Setelah tingkat keandalan dan desired upper precision limit
(DUPL) ditentukan, langkah berikutnya adalah menentukan
besarnya sampel minimum yang harus diambil oleh auditor dengan
menggunakan bantuan Tabel Besarnya Sampel Minimum Untuk
20
Pengujian Pengendalian (Zero Expected Occurrences) (Tabel III.1,
halaman 48).
3) Membuat tabel stop-or-go decision.
Setelah besarnya sampel minimum ditentukan, langkah berikutnya
adalah membuat tabel stop-or-go decision (Tabel III.2, halaman
50). Dalam tabel stop-or-go decision tersebut auditor akan
mengambil sampel sampai 4 kali. Berikut ini diuraikan cara
penyusunan tabel stop-or-go decision:
Langkah pertama auditor menentukan besarnya sampel minimum
dengan menggunakan Tabel Besarnya Sampel Minimum Untuk
Pengujian Pengendalian (Zero Expected Occurrence) (Tabel III.1,
halaman 48) dan kemudian malakukan pemeriksaan terhadap
besarnya sampel minimum tersebut. Jika dari pemeriksaan
terhadap anggota sampel pertama auditor tidak menemukan
kesalahan (sama dengan 0), maka auditor dapat menghentikan
pengambilan sampel berikutnya, dan mengambil kesimpulan
bahwa struktur pengendalian intern yang diperiksa adalah efektif.
Pengambilan sampel dihentikan jika DUPL = AUPL (desired
upper precision limit sama dengan achieved upper precision limit).
21
Pada tingkat kesalahan sama dengan 0, AUPL dihitung dengan
rumus sebagai berikut :
Confidence level factor at desired reliability for occurrence observed
AUPL = Sample size
Jika dari pemeriksaan terhadap jumlah anggota sampel pertama
tersebut auditor menemukan kesalahan, maka auditor perlu
mengambil sampel tambahan. Sampel tambahan ini dihitung
dengan rumus sebagai berikut :
Confidence level factorat desired reliability level for occurrences observed
Sample size = Desired upper precision limit (DUPL)
Pengambilan sampel ini terus dilakukan sampai dengan
pengambilan sampel keempat/tahap keempat, apabila DUPL belum
sama dengan AUPL. Jika pada pengambilan sampel keempat/tahap
keempat DUPL tidak sama dengan AUPL, maka dapat diambil
kesimpulan bahwa unsur pengendalian intern yang diperiksa tidak
efektif.
4) Evaluasi hasil pemeriksaan terhadap sampel.
Untuk mengevaluasi hasil pemeriksaan sampel auditor
memerlukan Tabel Attribute Sampling Table for Determining Stop-
or Go Sample Sized and Upper Precision Limit of Population
Accurrence Rate Based on Sample Result (Tabel III.3, halaman 51)
22
untuk mencari confidence level factor dan menentukan AUPL.
Setelah itu kemudian membandingkan DUPL dengan AUPL.
5) Kesimpulan
Jika DUPL > atau = AUPL, maka auditor dapat mengambil
kesimpulan bahwa sistem pengendalian intern yang diperiksa
adalah efektif. Apabila DUPL < AUPL, maka auditor harus
mengambil sampel tambahan dengan rumus sebagaimana tersebut
di atas sampai tidak ditemukan kesalahan lagi. Jika pada
pengambilan sampel keempat/tahap keempat DUPL tidak sama
dengan AUPL, maka auditor dapat mengambil kesimpulan bahwa
struktur pengandalian intern yang diperiksa tidak dapat dipercaya.
c. Discovery Sampling
Model pengambilan sampel discovery sampling cocok digunakan jika
tingkat kesalahan yang diperkirakan dalam populasi sangat rendah
(mendekati nol). Discovery sampling dipakai oleh auditor untuk
menemukan kecurangan, pelanggaran yang serius dari struktur
pengendalian intern, dan ketidakberesan yang lain.
23
8. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Dalam Perbankan
Beberapa bentuk penerapan sistem pengendalian intern dalam perbankan
dapat diuraikan sebagai berikut (Teguh Pudjo, 1991: 25-35):
a. Division of Duties
Division of Duties dalam kegiatan perbankan dapat berupa pemisahan
fungsi operasi dan fungsi penyimpanan dari fungsi akuntansi. Di
samping itu pembagian wewenang juga dapat dibedakan dari tingkatan
jabatan yang ada.
b. Dual Control
Dual Control dapat diartikan sebagai kegiatan pengecekan kembali
atas suatu pekerjaan yang dilakukan oleh petugas sebelumnya untuk
menetapkan:
1) Apakah petugas yang pertama tersebut telah bertindak sesuai
dengan batas-batas wewenangnya untuk menangani hasil transaksi
yang telah dilakukan.
2) Apakah transaksi-transaksi yang terjadi tersebut telah dicatat,
dibukukan dan diadministrasikan dengan prosedur yang benar.
3) Apakah transaksi-transaksi yang terjadi tersebut, telah
diselesaikannya dengan prosedur yang benar.
24
c. Joint Custody Dual Custody
Di dalam kegiatannya sehari-hari suatu bank banyak menge lola
berbagai macam barang berharga yang sangat likuid (mudah sekali
dicairkan) mulai dari uang tunai, bank note (mata uang asing), obligasi,
sertifikat barang jaminan ataupun formulir- formulir surat berharga
yang belum terpakai, maka dari itu suatu bank harus mempunyai ruang
khasanah (strong room) yang cukup besar dengan berbagai bentuk
pengamanan pada pintunya guna menjamin keamanan berbagai macam
barang berharga yang sangat likuid tersebut. Untuk menghindarkan
kemungkinan seseorang pemegang kunci tidak dapat melaksanakan
tugasnya karena peristiwa-peristiwa yang diluar dugaan, maka perlu
dibuat suatu sistem pemegang kunci lebih dari satu orang.
d. Mandatory Vacation
Dengan menjalankan cuti dalam jangka waktu tertentu seseorang dapat
memulihkan kesegaran jasmani dan mentalnya dari kejenuhan selama
bekerja. Setelah cuti diharapkan yang bersangkutan dapat bekerja lebih
baik, terhindar dari kesalahan akibat adanya kelelahan bekerja maupun
akibat adanya depresi mental. Dari sisi lain dari cuti, maka rangkaian
pekerjaan yang telah mereka lakukan secara terus menerus dalam
jangka waktu yang relatif lama akan digantikan oleh rekan kerjanya
yang lain sehingga apabila ada suatu manipulasi, ketidakberesan,
ataupun kesalahan-kesalahan tentu akan segera terbongkar/diketahui
oleh penggantinya.
25
e. Number Control
Dalam hal ini formulir- formulir kerja disusun dengan nomor urut
tercetak agar arus pekerjaan dan pemakaian dari formulir itu sendiri
mudah diperiksa.
f. Rotation of Duty Assignment
Sebagaimana halnya dalam pelaksanaan cuti, mutasi pegawai juga
mempunyai pengaruh yang positif bagi pejabat bank, yaitu untuk
menghilangkan berbagai kejenuhan bekerja secara rutin dalam jangka
waktu yang relatif lama yang memungkinkan mengalami depresi
mental sehingga yang bersangkutan akan apatis dan kehilangan self
motivation untuk memajukan usahanya maupun dirinya sendiri.
D. Perbankan
1. Pengertian Bank
Dalam pasal 1 UU No. 10/1998 tentang Perubahan UU No. 7/1992
tentang perbankan dijelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-
bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Pengertian bank tersebut mencerminkan dua peran bank baik sebagai
perantara keuangan (financial intermediate) maupun institute of economic
development. Sebagai perantara keuangan bank melakukan penghimpunan
dana dari masyarakat yang surplus dana dalam berbagai bentuk simpanan.
Melalui penghimpunan dana, bank membayar bunga kepada masyarakat
26
atau nasabah penyimpanan selanjutnya bank menyalurkan dana tersebut
(sebagian besar) dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang defisit dana.
2. Pembagian Bank
Menurut jenisnya, bank terdiri dari:
a) Bank Umum
Bank umum merupakan bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu
lintas pembayaran. Selain itu, bank umum juga mengkhususkan diri
dalam kegiatan tertentu yang meliputi penyaluran pembiayaan jangka
panjang, pembiayaan untuk pengembangan koperasi, pengembangan
pengusaha golongan ekonomi lemah atau pengusaha kecil,
pengembangan pembangunan perumahan.
b) Bank Perkreditan Rakyat
Bank perkreditan rakyat merupakan bank yang menerima simpanan
hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan bentuk
simpanan lainnya yang disamakan dengan itu. Dengan demikian yang
membedakan antara bank perkreditan rakyat dengan bank umum
adalah jenis simpanan masyarakat dimana bank perkreditan rakyat
tidak melakukan kegiatan simpanan dalam bentuk giro, sedangkan
persamaan dari kedua bank tersebut adalah bahwasannya bank
perkreditan rakyat juga melaksanakan usaha berdasarkan prinsip
syariah sebagaimana bank umum.
27
E. Perkreditan
1. Pengertian Kredit
Menurut pasal 1 ayat 11 UU No. 10/1998 tentang Perubahan UU
No. 7/1992 tentang perbankan; Kredit adalah penyediaan uang atau
tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang
mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka
waktu tertentu dengan pemberian bunga.
2. Fungsi Kredit
Dalam kehidupan perekonomian yang modern, bank memegang
peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, maka organisasi-organisasi
bank selalu diikutsertakan dalam menentukan kebijaksanaan dibidang
moneter, pengawasan devisa, pencatatan efek-efek, dan lain- lain. Hal ini
antara lain disebabkan usaha pokok bank adalah memberikan kredit, dan
kredit yang diberikan oleh bank mempunyai pengaruh yang sangat luas
dalam segala bidang kehidupan, khususnya dibidang ekonomi.
Fungsi kredit bank dalam kehidupan perekonomian dan
perdagangan antara lain sebagai berikut :
a) Kredit dapat meningkatkan daya guna (utility) dari uang.
1) Para pemilik uang/modal dapat secara langsung meminjamkan
uangnya kepada para pengusaha yang memerlukan, untuk
meningkatkan produksi atau untuk meningkatkan usahanya.
28
2) Para pemilik uang/modal dapat menyimpan uangnya pada
lembaga- lembaga keuangan. Uang tersebut diberikan sebagai
pinjaman kepada perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan
usahanya.
b) Kredit dapat meningkatkan daya guna (utility) dari barang.
Dengan mendapat kredit, para pengusaha dapat memproses bahan baku
menjadi barang jadi, sehingga daya guna barang tersebut menjadi
meningkat. Disamping itu, kredit dapat pula meningkatkan peredaran
barang, baik melalui penjualan secara kredit maupun dengan membeli
barang-barang dari satu tempat dan menjualnya ketempat lain.
Pembelian tersebut uangnya berasal dari kredit. Hal itu juga berarti
bahwa kredit tersebut dapat pula meningkatkan manfaat suatu barang.
c) Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
Kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan
pembayaran baru seperti cek, giro bilyet, dan wesel, sehingga apabila
pembayaran dilakukan dengan cek, giro bilyet, dan wesel maka akan
dapat meningkatkan peredaran uang giral. Disamping itu, kredit
perbankan yang ditarik secara tunai dapat pula meningkatkan
peredaran uang kartal, sehingga arus lalu lintas uang akan berkembang
pula.
29
d) Kredit adalah salah satu alat stabilitas ekonomi.
Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, kebijaksanaan diarahkan
kepada usaha lain:
a) Pengendalian inflasi
b) Peningkatan ekspor
c) Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat
Untuk menekan laju inflasi pada tahun 1966, yang lebih kurang
berkisar 650%, pemerintah melaksanakan kebijaksanaan uang ketat
(tight money policy) melalui pemberian kredit yang selektif dan
terarah, untuk melindungi usaha-usaha yang bersifat non spekulatif.
Arus kredit diarahkan pada sektor-sektor yang produktif dengan
pembatasan kualitatif dan kuantitatif. Tujuannya adalah untuk
meningkatkan produksi dan memenuhi kebutuhan dalam negeri agar
bisa diekspor. Kebijaksanaan tersebut telah berhasil dengan baik.
e) Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat.
Setiap orang yang berusaha selalu ingin meningkatkan usaha tersebut,
namun ada kalanya dibatasi oleh kemampuan dibidang permodalan.
Bantuan kredit yang diberikan oleh bank akan dapat mengatasi
kekurang mampuan para pengusaha dibidang permodalan tersebut,
sehingga para pengusaha akan dapat meningkatkan usahanya.
30
f) Kredit adalah jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.
Dengan bantuan kredit dari bank, para pengusaha dapat memperluas
usahanya dan mendirikan proyek-proyek baru. Peningkatan usaha dan
pendirian proyek baru akan membutuhkan tenaga kerja untuk
melaksanakan proyek-proyek tersebut. Dengan demikian mereka akan
memperoleh pendapatan. Apabila perluasan usaha serta pendirian
proyek-proyek baru telah selesai, maka untuk mengelolanya
diperlukan pula tenaga kerja. Dengan tertampungnya tenaga-tenaga
kerja tersebut, maka pemerataan pendapatan akan meningkat pula.
g) Kredit adalah juga sebagai alat hubungan ekonomi internasional.
Bank-bank besar di luar negeri yang mempunyai jaringan usaha, dapat
memberikan bantuan dalam bentuk kredit, baik secara langsung
maupun tidak langsung kepada perusahaan-perusahaan di dalam
negeri. Begitu juga negara-negara yang telah maju yang mempunyai
cadangan devisa dan tabungan yang tinggi, dapat memberikan
bantuan-bantuan dalam bentuk kredit kepada negara-negara yang
sedang berkembang untuk membangun. Bantuan dalam bentuk kredit
ini tidak saja dapat mempererat hubungan ekonomi antar negara yang
bersangkutan tetapi juga dapat meningkatkan hubungan internasional.
31
3. Jenis-jenis Kredit
Berdasarkan tujuan penggunaan dana yang diperoleh, kredit dapat
dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:
a. Kredit Komersial, yaitu kredit yang ditujukan untuk membiayai
kebutuhan dunia usaha, baik dalam bentuk kredit revolving maupun
kredit non-revolving. Yang dimaksud dengan kredit revolving adalah
kredit yang dananya dapat ditarik berulang-ulang, artinya jumlah kredit
dapat ditarik sekaligus atau secara bertahap tergantung pada kebutuhan
debitur. Sedangkan kredit non-revolving adalah kredit yang dananya
dilakukan sekaligus dan pelunasannya dilakukan secara bertahap
maupun sekaligus.
b. Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang dipergunakan untuk pembelian
barang tertentu bukan keperluan usaha (aktivitas yang produktif)
melainkan untuk pemakaian (konsumsi) dan merupakan pinjaman
yang bersifat non-revolving.
Menurut jangka waktu pengembalian kredit, dapat dibedakan menjadi :
a. Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang memiliki jangka waktu
maksimum satu tahun.
b. Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang memiliki jangka waktu
diatas satu tahun sampai dengan tiga tahun.
c. Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang jangka waktunya lebih dari
tiga tahun.
32
Berdasarkan bentuk jaminan, kredit dapat dibedakan menjadi:
a. Kredit dengan jaminan, yaitu kredit yang diberikan karena adanya
jaminan dari debitur, baik berupa harta bergerak maupun harta tidak
bergerak.
b. Kredit tanpa jaminan, yaitu pemberian kredit dengan tidak berdasarkan
barang jaminan.
4. Penilaian Resiko Kredit
Resiko kredit adalah resiko tidak terbayarnya kredit yang telah
diberikan kepada para pelanggan. Pada umumnya bank atau perusahaan
dalam mengadakan penilaian resiko kredit adalah dengan memperhatikan
empat “P”, yaitu:
a. Personality
Bank mencari data tentang kepribadian si peminjam seperti riwayat
hidupnya (kelahiran, pendidikan, pengalaman, usaha/pekerjaan dan
sebagainya), hobbynya, keadaan keluarga (isteri, anak), social standing
(pergaulan dalam masyarakat serta bagaimana pendapat masyarakat
tentang diri si peminjam), serta hal-hal lain yang erat hubungannya
dengan kepribadian si peminjam.
b. Purpose
Purpose dimaksudkan untuk mencari data tentang tujuan atau
keperluan penggunaan kredit.
33
c. Prospect
Yang dimaksud dengan prospect adalah harapan masa depan dari
bidang usaha atau kegiatan usaha si peminjam.
d. Payment
Payment dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pembayaran
kembali pinjaman yang akan diberikan.
Selain keempat hal di atas, penilaian kredit juga dapat dilakukan
dengan memperhatikan lima “C”, yaitu Character, Capacity, Capital,
Collateral dan Conditions.
a. Character
menunjukkan kemungkinan atau profitabilitas dari para anggota
secara jujur berusaha untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya.
Faktor ini adalah sangat penting karena setiap transaksi kredit
mengandung kesanggupan untuk membayar.
b. Capacity
Capacity ialah pendapat subyektif mengenai kemampuan dari anggota
untuk bisa membayar kembali utangnya secara tepat pada waktunya.
c. Capital
Penyelidikan terhadap capital atau permodalan si peminta kredit tidak
hanya dilihat dari besar kecilnya modal tersebut, tetapi bagaimana
distribusi modal itu ditempatkan oleh pengusaha.
34
d. Collateral
Collateral merupakan adanya ikatan dan jaminan untuk keamanan dari
resiko kredit baik berupa surat-surat penting maupun benda dari
pelanggan yang diberi kredit.
e. Condition
Condition menunjukkan impact (pengaruh langsung) dari trend
ekonomi pada umumnya terhadap suatu organisasi yang bersangkutan
atau perkembangan khusus dalam suatu bidang ekonomi tertentu yang
mungkin mempunyai efek terhadap kemampuan anggota untuk
memenuhi kewajibannya.
Menurut Soemita (1992: 79) “Kebanyakan perusahaan menitik
beratkan pada faktor character, capacity, dan collateral, sebab ketiga
faktor ini sangat dominan untuk menentukan seorang calon pelanggan
agar bisa mendapat kredit”. Namun dua faktor yang lain perlu juga
dipertimbangkan, sehingga penilaian terhadap seorang pelanggan atau
debitur benar-benar dapat dipertanggung jawabkan.
5. Kebijakan Perkreditan
Kebijakan perkreditan adalah suatu ketentuan atau prosedur yang
disusun untuk dijadikan suatu pedoman bagi pejabat-pejabat kredit atau
loan officer melalui proses pemutusan kredit.
35
Kegunaan kebijakan perkreditan yang disusun secara tertulis dapat
membantu manajemen bank untuk hal-hal sebagai berikut:
a. Untuk melaksanakan standar perkreditan
b. Memenuhi peraturan-peraturan perkreditan yang telah ditetapkan baik
oleh direksi atau pengurus bank yang bersangkutan maupun penguasa
moneter
c. Menjamin keseragaman pengambilan keputusan kredit
d. Dapat membandingkan strategi perkreditan dengan keadaan yang
sedang dijalankan bank
Sebagai lembaga perkreditan, bank harus dapat menentukan
kebijaksanaan yang harus ditempuh antara lain melalui rencana kebijakan
kredit yang dimaksudkan sebagai penyusunan segenap komponen yang
mengatur perihal perkreditan bank, baik prosedur, jumlah kredit maupun
jangka waktu dan tingkat bunga kredit yang disusun dan dijadikan
pedoman bank melaksanakan penyaluran kredit kepada debitur.
Rencana kebijakan kredit yang telah disusun juga digunakan
sebagai manual dalam menilai seberapa besar nilai keberhasilan
penyaluran kredit. Kebijakan perkreditan secara komprehensif terdiri dari
tiga bagian yaitu:
a. Kebijakan Umum
Kebijakan umum kredit menyangkut: sasaran yang ingin dicapai,
strategi pokok penyaluran kredit, daerah pemasaran, standar mutu
36
kredit dan jaminan yang dikehendaki, batas wewenang
persetujuan/pemberian kredit.
Sebelum kredit diberikan kepada debitur, bank akan melakukan
beberapa pertimbangan. Pertimbangan-pertimbangan itu dapat
dibedakan menjadi 2:
1) Privat Ekonomi
Privat ekonomi maksudnya bahwa pemberian fasilitas kredit yang
semata-mata dimaksudkan untuk memperoleh hasil setinggi-
tingginya dari utang yang dipinjamkan. Pertimbangan utamanya
adalah menetapkan bunga tinggi dengan tujuan didapatnya bunga
serta diperolehnya kembali pokok pinjaman.
2) Sosial Ekonomi
Dalam sosial ekonomi pamberian kredit dimaksudkan agar
seseorang atau perusahaan dapat memperbesar produksi atau
memperluas usahanya. Penilaian kredit disini tidak saja didasarkan
pada jaminannya saja melainkan pada penilaian produksi atau
usaha pada waktu yang akan datang.
b. Prosedur Pemberian dan Pengawasan
Secara garis besar prosedur pemberian kredit menyangkut: standar
dokumentasi kredit, perlindungan melalui program asuransi, dan
pengawasan kredit.
37
Langkah- langkah dalam prosedur perkreditan yang harus ditangani
oleh bank antara lain:
1) Permohonan kredit
Permohonan fasilitas kredit mencakup:
a) Permohonan baru untuk mendapatkan suatu jenis fasilitas
kredit.
b) Permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan.
c) Permohonan perpanjangan/pembaharuan masa berlakunya
kredit yang telah berakhir jangka waktunya.
d) Permohonan-permohonan lainnya untuk perubahan syarat-
syarat fasilitas kredit yang sedang berjalan antara lain
penukaran jaminan serta perubahan atau pengunduran jadwal
angsuran.
2) Penyelidikan dan Analisis Kredit
Setiap permohonan kredit harus diadakan penyelidikan dan analisis
kredit dan pekerjaan penyelidikan dilakukan oleh petugas yang
berfungsi sebagai penyelidik kredit, sedangkan pekerjaan analisis
dilakukan oleh analis kredit.
38
Yang dimaksud dengan penyelidikan kredit adalah pekerjaan yang
meliputi:
a) Wawancara dengan pemohon kredit
b) Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan
kredit yang diajukan nasabah baik data intern maupun ekstern.
c) Pemeriksaan atau penyelidikan atas kebenaran kewajiban
mengenai hal-hal yang dikemukakan nasabah dan informasi
lainnya yang diperoleh.
d) Penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyelidikan
yang telah dilaksanakan.
Sedangkan yang dimaksud dengan analisis kredit adalah pekerjaan
yang meliputi:
a) Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala
aspek, baik keuangan maupun non keuangan. Untuk
mengetahui kemungkinan dapat atau tidak dapat
dipertimbangkan suatu permohonan kredit.
b) Menyusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisi tentang
penguraian dan kesimpulan serta penyajian alternatif-alternatif
sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan
pimpinan dari permohonan kredit nasabah.
39
3) Keputusan atas Permohonan Kredit
Yang dimaksud dengan keputusan adalah setiap tindakan pejabat
yang berdasarkan wewenangnya berhak mengambil keputusan
berupa menolak, menyetujui dan mengusulkan permohonan
fasilitas kredit kapada pajabat yang lebih tinggi. Setiap keputusan
permohonan kredit harus memperhatikan penilaian syarat-syarat
umum yang tercantum dalam laporan permohonan kredit dan
analisis kredit. Penolakan permohonan kredit dapat terjadi oleh
bagian kredit atau cabang karena penolakan ini adalah untuk
permohonan kredit yang nyata-nyata dianggap oleh bank secara
teknis tidak memenuhi persyaratan. Sedangkan yang dimaksud
dengan persetujuan permohonan kredit adalah keputusan bank
untuk mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari
calon debitur. Untuk melindungi kepentingan bank dalam
pelaksanaan persetujuan tersebut, maka biasanya ditegaskan
terlebih dahulu syarat-syarat fasilitas kredit dan prosedur yang
harus ditempuh oleh nasabah. Langkah-langkah yang harus diambil
antara lain:
a) Pengikatan jaminan
b) Penandatanganan perjanjian kredit
c) Penandatanganan surat aksep
d) Informasi untuk bagian lain
e) Pembayaran bea materai kredit
40
f) Asuransi barang jaminan
g) Asuransi kredit
4) Pencairan Fasilitas Kredit
Pencairan fasilitas kredit adalah setiap transaksi dengan
menggunakan kredit yang telah disetujui oleh bank. Pencairan ini
berupa pembayaran atau pemindah bukuan atas beban rekening
pinjaman atau fasilitas
5) Pelunasan Fasilitas Kredit
Pelunasan fasilitas kredit adalah dipenuhinya semua kewajiban
hutang nasabah terhadap bank yang berakibat terhapusnya ikatan
perjanjian kredit.
c. Pedoman Khusus Penanganan Kredit Tertentu
Cara penanganan kredit yang disalurkan ke sektor ekonomi yang
berbeda seringkali tidak sama, karena setiap sektor ekonomi
mempunyai kondisi khusus yang tidak sama dengan sektor ekonomi
yang lain. Pedoman khusus dalam menangani kredit untuk masing-
masing sektor ekonomi perlu diberikan secara formal dan tertulis.
6. Pemeriksaan Kredit
Pemeriksaan kredit atau loan review adalah suatu kegiatan untuk
menilai atau memeriksa kembali keadaan debitur termasuk data-data dan
informasi yang disampaikan kepada pihak bank meliputi keadaan
keuangan nasabah (Siamat, 1993: 221). Pemeriksaan kredit dimaksudkan
untuk memperkecil kemungkinan terjadinya kerugian akibat tidak
41
dibayarnya kembali kredit yang akhirnya harus dihapuskan dari
pembukuan sehingga perlu dilakukan deteksi sedini mungkin terhadap
kredit yang telah disalurkan.
Penilaian kredit macet yang baik akan dapat meminimalkan kredit
macet. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan loan
review antara lain: (Siamat, 1993: 221)
a. Keadaan keuangan dan kemampuan debitur melunasi kreditnya.
b. Kelengkapan dokumen.
c. Konsistensi terhadap kebijakan perkreditan dan penyajian kredit.
d. Perlakuan terhadap jaminan.
e. Ketentuan pemerintah yang tidak dipatuhi.
f. Perkiraan keuntungan.
7. Penyelesaian dan Penyelamatan Kredit
Penyelesaian kredit adalah usaha penyelamatan yang dilakukan
terhadap kredit yang diklasifikasikan sebaga i diragukan atau macet
(Siamat, 1993: 221). Usaha penyelamatan tingkat awal dapat dilakukan
dengan cara memberikan teguran yakni peringatan secara lisan atau tertulis
kepada debitur.
Cara penyelesaian dan penyelamatan kredit yang dapat ditempuh
antara lain meliputi: (Siamat, 1993: 221-222)
a. Penjadwalan kembali (Restructuring) yaitu perubahan syarat kredit
yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk
masa tenggang (grace periode) dan perubahan besarnya angsuran
42
kredit. Nasabah yang dapat diberikan fasilitas penjadwalan ulang
adalah debitur yang menunjukkan itikad dan karakter yang jujur serta
bidang usahanya tidak memerlukan tambahan dana atau likuiditas.
b. Persyaratan ulang (Reconditioning) yaitu perubahan sebagian atau
seluruh syarat-syarat kredit yang terbatas pada perubahan jadwal
pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga dan persyaratan
lainnya. Debitur yang jujur, terbuka dan cooperative yang usahanya
sedang mengalami kesulitan keuangan dan diperkirakan masih
beroperasi dengan menguntungkan maka kreditnya dapat
dipertimbangkan untuk dilakukan persyaratan ulang.
c. Penataan ulang (Restructuring) yaitu perubahan syarat kredit yang
menyangkut :
1) Penambahan dana.
2) Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok
kredit baru.
3) Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan atau
mengambil partner yang lain untuk menambah penyertaan.
d. Likuidasi (liquidation) yaitu penjualan barang-barang yang
dijadwalkan jaminan dalam rangka pelunasan hutang. Pelaksanaan
hutang ini dilakukan terhadap kredit yang benar-benar sudah tidak
dapat lagi dibantu untuk disehatkan kembali atau usaha nasabah yang
sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan. Proses likuidasi
ini dapat dilakukan dengan menyerahkan penjualan barang tersebut
43
terhadap nasabah yang bersangkutan untuk mendapatkan harga yang
baik dengan terlebih dahulu menetapkan harga minimum serta proses
mekanisme pembayarannya tetap dikuasai oleh pihak pemberi kredit.
Selain cara di atas, ada penilaian lain kredit macet yang bisa ditempuh
yakni melalui tahap-tahap sebagai berikut: (Sinungan, 1993: 282-288)
1) Keringanan bunga dan angsuran
Keringanan diberikan bila faktor- faktor intern penyebab kesulitan
keuangan perusahaan tidaklah terlampau berat dalam mengatasinya
serta manajemen bank masih percaya akan kemampuannya untuk
mempertahankan usaha.
2) Bantuan injeksi kredit
Hal ini dilakukan bila bank beranggapan bahwa usaha nasabah
masih dapat dihidupkan kembali.
3) Penyelesaian melalui jalur hukum
Ini merupakan alternatif penyelesaian lain yang dilakukan bank
terhadap kredit-kredit yang mengalami kemacetan setelah proses
keringanan bunga dan bantuan injeksi ternyata belum bisa
menyelesaikan.
4) Penghapusan kredit
Merupakan langkah terakhir yang dilakukan bank bila keadaan
kredit macet masih terus berlarut- larut walaupun sudah dilakukan
penyelesaian melalui jalur hukum.
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kasus
dimana studi kasus memiliki karakteristik masalah yang berhubungan
dengan latar belakang dari subyek penelitian.
B. Tempat dan waktu penelitian
1. Tempat penelitian
Penelitian dilakukan di BPR Krangwaru Pratama.
2. Waktu penelitian
Penelitian dilakukan dari bulan Desember 2005 sampai dengan Januari
2006.
C. Obyek dan subyek penelitian
1. Obyek penelitian
Obyek yang diteliti adalah sistem pengendalian intern pemberian
kredit dan prosedur pemberian kredit.
2. Subyek penelitian
Subyek penelitian untuk pengumpulan data antara lain pengurus,
badan pemeriksa, manajer.
45
D. Data yang dikumpulkan
Adapun data yang dikumpulkan antara lain:
1. Gambaran umum perusahaan
2. Struktur organisasi
3. Tugas masing-masing pengurus bagian administrasi maupun akuntansi
4. Data yang berkaitan dengan sistem pengendalian intern pemberian
kredit yang dilakukan oleh BPR Karangwaru Pratama.
5. Prosedur pemberian kredit yang dilakukan oleh BPR Karangwaru
Pratama.
6. Flowchart
E. Cara pengumpulan data
Pengumpulan data dilakukan dengan cara:
1. Wawancara
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei
yang menggunakan pertanyaan secara lisan yang berhubungan dengan
sistem pengendalian intern pemberian kredit kepada pihak-pihak
berkaitan langsung dengan sistem pengendalian intern pemberian
kredit.
2. Observasi
Observasi dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara
langsung terhadap obyek yang diteliti yaitu yang berhubungan dengan
sistem pengendalian intern pemberian kredit, karena dari obyek
pengamatan tersebut dapat melihat dan mencatat data yang diperlukan.
46
3. Kuesioner
Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara menyusun daftar pertanyaan (kuesioner) secara tertulis
tentang masalah yang akan diteliti.
F. Teknik analisis data
Adapun teknik analisis data yang dilakukan untuk menjawab
permasalahan yang ada dalam rumusan masalah yaitu:
1. Apakah sistem pengendalian intern pemberian kredit yang
dilaksanakan oleh BPR Karangwaru Pratama sudah efektif?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut diperlukan teknik analisis
deskriptif dan pengujian pengendalian terhadap struktur pengendalian
intern pemberian kredit. Langkah- langkah yang harus dilakukan
adalah:
a. Mendeskripsikan pelaksanaan sistem pengendalian intern
pemberian kredit secara teoritis dan yang diterapkan oleh
perusahaan. Pengendalian intern tersebut meliputi struktur
organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, praktik yang
sehat dan karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung
jawabnya.
47
b. Melakukan pengujian pengendalian terhadap struktur pengendalian
intern pemberian kredit. Hal ini dilakukan untuk mengetahui
efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemberian
kredit. Metode yang dipakai untuk menganalisa efektivitas
pengendalian intern adalah metode stop-or-go-sampling. Langkah-
langkah yang harus ditempuh sebagai berikut : (Mulyadi &
Puradiredja, 1998: 250-260)
1) Penentuan attribute yang akan diperiksa.
Attribute adalah karakteristik yang bersifat kualitatif dari suatu
unsur yang membedakan unsur tersebut dengan unsur yang
lain. Dalam hubungannya dengan pengujian pengendalian,
attribute adalah penyimpangan dari atau tidak adanya unsur
tertentu dalam suatu struktur pengendalian intern yang
seharusnya ada. Unsur-unsur attribute dalam penelitian ini
meliputi: penggunaan formulir bernomor urut tercetak,
kelengkapan dokumen pendukung, persetujuan kredit oleh
personalia bagian kredit yang berwenang (telah diotorisasi),
data-data mengenai calon debitur, barang jaminan.
2) Penentuan populasi yang akan diambil sampel.
Dalam attribute sampling, populasi meliputi segala sesuatu
yang berkaitan dengan kelompok transaksi yang akan diuji.
Dalam pengujian pengendalian terhadap sistem pengendalian
48
intern pemberian kredit, populasi yang diambil sampelnya
adalah dokumen kredit yang terjadi selama tahun 2004.
3) Menentukan Desired Upper Precision Limit (DUPL) dan
tingkat keandalan.
Dalam pengujian kepatuhan ini, peneliti menggunakan tingkat
keandalan sebesar 95% sehingga DUPL sebesar 5%.
4) Menentukan besarnya sampel minimum yang harus diambil
dengan bantuan Tabel Besarnya Sampel Minimum untuk
Pengujian Pengendalian.
Tabel III.1 Besarnya Sampel Minimum Untuk Pengujian Pengendalian (Zero Expected Occurrences)
Sample Size Based on Confidence Acceptable
Upper Precision
Limit
90 % 95 % 97,5 %
10 % 24 30 37 9 27 34 42 8 30 38 47 7 35 43 53 6 40 50 62 5 48 60 74 4 60 75 93 3 80 100 124 2 120 150 185 1 240 300 370
Sumber: Mulyadi & Puradiredja, 1998: 254
Telah ditentukan di atas, pada tingkat keandalan sebesar 95%
dan DUPL sebesar 5%, maka besarnya sampel minimum untuk
pengujian ditentukan sebesar 60. Tujuan sampel audit adalah
untuk mengambil suatu kesimpulan tentang satu atau lebih
49
karakteristik populasi tanpa harus melakukan pengujian
terhadap seluruh populasi. Pemilihan anggota sampel dari
populasi, yaitu beberapa bukti transaksi pemberian kredit yang
terjadi selama tahun 2004.
5) Membuat tabel Stop-or-Go Decision
Setelah besarnya sampel minimum ditentukan, langkah
selanjutnya adalah membuat tabel Stop-or-Go Decision. Dalam
tabel Stop-or-Go Decision tersebut auditor akan mengambil
sampel sampai 4 kali. Dari pemeriksaan terhadap 60 sampel
pertama (pengambilan sampel pertama/tahap pertama), jika
tidak ditemukan kesalahan, maka pengambilan sampel
berikutnya dapat dihentikan dan dapat diambil kesimpulan
bahwa sistem pengendalian intern yang diperiksa adalah
efektif. Pengambilan sampel dihentikan jika DUPL = AUPL.
Pada tingkat kesalahan sama dengan 0, AUPL dihitung dengan
rumus sebagai berikut :
Confidence level factor at desired reliability for occurrence observed
AUPL = Sample size
Apabila dalam pemeriksaan sampel pertama tersebut
ditemukan kesalahan, maka perlu dilakukan pengambilan
sampel berikutnya sampai DUPL = AUPL.
50
Besarnya ukuran sampel ini diambil dengan rumus sebagai
berikut:
Confidence level factorat desired reliability level for occurrences observed
Sample size = Desired upper precision limit (DUPL)
Pengambilan sampel ini terus dilakukan sampai dengan
pengambilan sampel keempat/tahap keempat, apabila DUPL
belum sama dengan AUPL, maka dapat diambil kesimpulan
bahwa unsur pengendalian intern yang diperiksa tidak efektif.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel Stop-or-Go
Decision.
Tabel III.2 Stop-or-Go-Decision
Langkah
ke- Besarnya Sampel
Kumulatif yang
Digunakan
Berhenti jika
Kesalahan Kumulatif
yang Terjadi Sama
dengan
Lanjutkan ke
Langkah Berikutnya
jika Kesalahan
yang terjadi Sama
dengan
Lanjutkan ke
langkah 5 jika
Kesalahan Paling Tidak
Sebesar
1 60 0 1 4
2 96 1 2 4
3 126 2 3 4
4 156 3 4 4
5 Gunakan fixed sample-size-attribute sampling
Sumber: Mulyadi & Puradiredja, 1998: 256
51
6) Evaluasi hasil pemeriksaan sampel
Untuk mengevaluasi hasil pemeriksaan sampel diperlukan
Tabel Attribute Sampling Table for Determining Stop-or-Go
Sampling Size and Upper Precision Limit Population
Occurrence Rate Based on Sample Result (Tabel III.3) untuk
mencari confidence level factor dan menentukan AUPL.
Setelah itu kemudian membandingkan DUPL dengan AUPL.
Tabel III.3 Attribute Sampling Table for Determining Stop-or-Go Sampling Size and Upper Precision Limit Population OccurrenceRate Based on Sample Results
Confidence Levels Number of
Occurrences 90 % 95 % 97,5 % 0 2.4 3.0 3.7 1 3.9 4.8 5.6 2 5.4 6.3 7.3 3 6.7 7.8 8.8 4 8.0 9.2 10.3 5 9.3 10.6 11.7 6 10.6 11.9 13.1 7 11.8 13.2 14.5 8 13.0 14.5 15.8 9 14.3 16.0 17.1 10 15.5 17.0 18.4 11 16.7 18.3 19.7 12 18.0 19.5 21.0 13 19.0 21.0 22.3 14 20.2 22.0 23.5 15 21.4 23.4 24.7 16 22.6 24.3 26.0 17 23.8 26.0 27.3 18 25.0 27.0 28.5 19 26.0 28.0 29.6 20 27.1 29.0 31.0 21 28.3 30.3 32.0 22 29.3 31.5 33.3 23 30.5 32.6 34.6
52
Lanjutan Tabel III.3 Attribute Sampling Table for Determining Stop-or-Go Sampling Size and Upper Precision Limit Population OccurrenceRate Based on Sample Results
Convidence Levels Number of Occurrences 90% 95% 97.5%
24 31.4 33.8 35.7 25 32.7 35.0 37.0 26 34.0 36.1 38.1 27 35.0 37.3 39.4 28 36.1 38.5 40.5 29 37.2 39.6 41.7 30 38.4 40.7 42.9 31 39.1 42.0 44.0 32 40.3 43.0 45.1 33 41.5 44.2 46.3 34 42.7 45.3 47.5 35 43.8 46.4 48.8 36 45.0 47.6 49.9 37 46.1 48.7 51.0 38 47.2 49.8 52.1 39 48.3 51.0 53.4 40 49.4 52.0 54.5 41 50.5 53.2 55.6 42 51.6 54.5 56.8 43 52.6 55.5 58.0 44 54.0 56.6 59.0 45 55.0 57.7 60.3 46 56.0 59.0 61.4 47 57.0 60.0 62.6 48 58.0 61.1 63.7 49 59.7 62.2 64.8 50 60.4 63.3 65.0 51 61.5 64.5 67.0
Sumber: Mulyadi & Puradiredja, 1998: 257-258
53
7) Kesimpulan
Jika DUPL > atau = AUPL, maka dapat diambil kesimpulan
bahwa sistem pengendalian intern yang diperiksa efektif.
Apabila DUPL < AUPL, maka harus dilakukan pengambilan
sampel dengan rumus sebagaimana tersebut diatas sampai tidak
ditemukan kesalahan lagi.
Jika pada pengambilan sampel keempat/tahap keempat DUPL
tidak sama dengan AUPL, maka dapat diambil kesimpulan
bahwa unsur pengendalian intern yang diperiksa tidak efektif.
Apabila unsur pengendalian intern yang diperiksa tidak efektif,
maka auditor dapat menggunakan fixed sample-size-attribute
sampling sebagai alternatif.
Langkah- langkah yang harus ditempuh adalah sebagai berikut :
(Mulyadi & Puradiredja, 1998: 242-250)
a) Penentuan attribute yang akan diperiksa untuk menguji
efektivitas struktur pengendalian intern.
Sebelum auditor melakukan pengambilan sampel, ia harus
secara seksama menentukan attribute yang akan diperiksa.
b) Penentuan populasi yang akan diambil sampelnya.
Setelah attribute yang akan diuji ditentukan, langkah
berikutnya adalah menentukan populasi yang akan diambil
sampelnya.
54
c) Penentuan besarnya sampel.
Untuk menentukan besarnya sampel yang akan diambil dari
populasi tersebut secara statistik, maka auditor harus
mempertimbangkan faktor- faktor berikut ini:
(1) Penentuan tingkat keandalan (reliability level) atau
confidence level atau disingkat R%. Tingkat keandalan
adalah probabilitas benar dalam mempercayai efektivitas
pengendalian intern.
(2) Penaksiran persentase terjadinya attribute dalam populasi.
Penaksiran ini didasarkan pada pengalaman auditor di masa
yang lalu atau dengan melakukan percobaan.
(3) Penentuan batas ketepatan atas yang diinginkan (desired
upper precision limit atau DUPL).
(4) Penggunaan tabel penentuan besarnya sampel untuk
menentukan besarnya sampel.
d) Pemilihan anggota sampel dari seluruh anggota populasi.
e) Pemeriksaan terhadap attribute yang menunjukkan efektivitas
unsur struktur pengendalian intern.
f) Evaluasi hasil pemeriksaan terhadap attribute anggota sampel.
g) Kesimpulan
55
2. Apakah prosedur-prosedur pemberian kredit yang dilakukan oleh BPR
Karangwaru Pratama sudah sesuai dengan kajian teori?
Untuk menjawab permasalahan ini, teknik analisis data yang
digunakan adalah teknik analisis deskriptif, dengan langkah- langkah
sebagai berikut :
a. Mendeskripsikan prosedur-prosedur pemberian kredit yang
digunakan secara teoritis dan prosedur-prosedur pemberian kredit
yang digunakan oleh perusahaan.
b. Membandingkan prosedur-prosedur pemberian kredit yang
digunakan oleh perusahaan dengan teori yang ada.
c. Mengevaluasi prosedur-prosedur pemberian kredit yang digunakan
oleh perusahaan dengan menguraikan secara nyata sesuai dengan
kondisi perusahaan.
d. Menarik kesimpulan dari hasil yang telah dibandingkan. jika
hasilnya sesuai dengan teori, maka prosedur-prosedur pemberian
kredit yang digunakan oleh perusahaan bisa dikatakan baik.
BAB IV
GAMBARAN UMUM BANK
A. Sejarah berdirinya BPR Karangwaru Pratama
Berdasarkan UU Perbankan No. 10 tahun 1998 bahwa bentuk
hukum Bank Perkreditan Rakyat (BPR) meliputi Perusahaan Daerah,
Koperasi dan Perseroan Terbatas (PT). Setiap pendirian BPR harus
mendapat ijin usaha dari Direksi Bank Indonesia dan harus didirikan atau
dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI), Badan Hukum Indonesia,
Pemerintah Daerah. Sedangkan modal dasar yang dibutuhkan untuk
pendirian BPR khususnya untuk Daerah Ibukota Jakarta, Bogor,
Tangerang, dan Bekasi adalah sebesar 2 milyar, untuk Daerah Ibukota
Propinsi modal dasarnya 1 milyar, sedangkan di luar kedua daerah tersebut
modal dasarnya sebesar 500 juta.
Awal dari pendirian BPR Karangwaru Pratama adalah salah satu
gagasan dari mantan karyawan Bank BNI yaitu Bapak Mahfoel yang
kemudian bersama-sama pemilik dana mencoba mendirikan suatu lembaga
perbankan yang bergerak dibidang perkreditan terutama ditujukan untuk
membantu masyarakat golongan ekonomi lemah yang membutuhkan dana
untuk membiayai kegiatan usahanya. Tahun 1994 dengan modal dasar 150
juta dan modal disetor sebesar 150 juta, BPR Karangwaru Pratama
mengajukan permohonan pendirian usaha dengan meminta ijin usaha
kepada Bank Indinesia (BI) yaitu dengan akta notaris tertanda AYB.
57
Gunarta, SH Sleman Yogyakarta 9 Oktober 1994 tentang pendirian PT
yang selanjutnya diajukan kepada menteri keuangan melalui rekomendasi
dari Bank Indonesia.
BPR Karangwaru Pratama dalam mendirikan usahanya melalui dua
jalur perijinan. Perijinan pertama adalah perijinan prinsip, dimana BPR
Karangwaru Pratama mengajukan permohonan pendirian sebelum
melakukan kegiatan usahanya atau kegiatan operasionalnya. Setelah ijin
prinsip disetujui oleh menteri keuangan, selanjutnya diajukan untuk
memperoleh ijin usaha. Adapun persetujuan atau perijinan prinsip telah
tercatat dengan Nomor S-1414/MK.17/1994 tertanggal 30 September 1994
atas persetujuan Menteri Keuangan. Untuk melengkapi persyaratannya,
BPR Karangwaru Pratama melampirkan beberapa dokumen yang
diperlukan seperti Rancangan Pendirian Badan Hukum berupa anggaran
dasar, kepemilikan, permodalan, data kepemilikan, nama dari dewan
komisaris dan direksi, rencana susunan organisasi, rencana kerja untuk
tahun pertama, dan bukti setoran modal. Perijinan kedua adalah ijin usaha.
Dalam perijinan usaha, BPR Karangwaru Pratama melampirkan akta
pendirian, data kepemilikan, daftar organisasi dewan komisaris dan dewan
direksi, susunan organisasi dan prosedur kerja serta bukti setoran modal
dan bukti kesiapan operasional seperti neraca, NPWP (Nomor Pokok
Wajib Pajak), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), foto gedung. Selain itu,
ijin usaha BPR Karangwaru Pratama sudah terdapat dalam Kep-
380/KM.17/1995 tertanggal 5 Desember 1995. Sedangkan untuk perijinan
58
lain adalah NPWP No.1.695.177.4-SUI. TDP No.12021800327/21 Juni s/d
26 Juli 2001, dan untuk ijin tempat usaha No.503/5266/1995 tanggal 12
Juli s/d 12 Juni 2000.
Setelah melalui beberapa tahapan dalam permohonan perijinan
untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat maka mulai tangga l 2
Februari 1996 BPR Karangwaru Pratama sudah resmi dan dapat beroperasi
dan melakukan kegiatan usahanya sebagai Bank Perkreditan Rakyat yang
berorientasi di sektor usaha kecil.
B. Lokasi BPR Karangwaru Pratama
Sejak awal berdirinya tahun 1996, BPR Karangwaru Pratama
berlokasi di jalan Magelang Km 4,5 yaitu menempati atau meminjam pada
showroom Mobilindo selama ± 1 tahun. Karena melihat tidak ada
perkembangan dalam BPR Karangwaru Pratama serta kurangnya respon
masyarakat terhadap keberadaan BPR Karangwaru Pratama tersebut, maka
untuk mengurangi hambatan yang mungkin muncul, diputuskan untuk
pindah lokasi yang bertempat di Jalan Magelang Km 7,5 No.169 Mlati
Sleman Yogyakarta hingga sekarang.
C. Struktur Organisasi
Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang menunjukkan
seluruh kegiatan organisasi yang menghubungkan tiap bagian departemen
untuk melakukan tugas masing-masing sesuai dengan kewajibannya (lihat
gambar IV.1).
59
Berdasarkan pengamatan, dapat diketahui bahwa struktur
organisasi ini adalah struktur organisasi garis dimana pada bentuk ini
terdapat hubungan yang lurus dan langsung dari atasan selaku direktur
sampai dengan bawahan atau karyawan.
Gambar IV.1. Bagan Struktur Organisasi Bank Perkreditan Rakyat Karangwaru Pratama
Kantor KAS
RUPS
Direktur
komisaris
Marketing Kepala kantor
Pembukuan Administrasi
kredit Customer Service
Deposito/ tabungan Kasir Umum
60
Adapun keterangan gambar IV.1 menjelaskan tugas dari masing-
masing bagian pada BPR Karangwaru Pratama adalah:
1. Dewan Komisaris bertugas mengawasi seluruh kegiatan dan meneliti
laporan pertanggung jawaban serta kebijaksanaan yang dilaksanan oleh
dewan direksi. Disamping itu, dewan komisaris juga memberikan
pembinaan serta masukan dalam meningkatkan kegiatan usahanya.
2. Direktur bertugas menjalankan usaha BPR Karangwaru Pratama serta
bertanggung jawab atas kerja operasional para karyawan dan
memberikan perintah atau mendelegasi tugas para karyawan.
3. Bagian Kantor Kas bertugas untuk membantu dan mempermudah
nasabah dalam melakukan transaksi, kantor kas ini merupakan kantor
cabang pembantu yang berada di daerah tertentu sehingga nasabah
tidak perlu datang ke kantor pusat untuk melakukan transaksi. Dari
transaksi yang terjadi di kantor cabang pembantu akan dilaporkan ke
kantor pusat.
4. Bagian Marketing bertugas untuk melakukan penyelidikan dan
analisis kredit.
5. Bagian Pembukuan (Accounting) bertugas mencatat dan membukukan
sejumlah transaksi secara tunai maupun overbooking serta membuat
neraca harian dan perhitungan L/R (dana atau biaya-biaya kantor) yang
selanjutnya membuat neraca kerja.
61
6. Bagian Adiministrasi Kredit bertugas mencatat semua transaksi yang
berkaitan langsung dengan perkreditan yaitu menangani masalah dari
nasabah calon debitur, apabila dalam jangka waktu jatuh tempo pihak
debitur belum bisa melunasi kreditnya, maka bagian administari kredit
langsung melapor kepada bagian marketing untuk ditindak lanjuti.
7. Bagian customer Service bertugas untuk memberikan pelayanan
kepada nasabah.
8. Bagian Deposito/Tabungan bertugas melayani nasabah dalam
melakukan transaksi yang berupa tabungan dan deposito.
9. Bagian Kasir (Teller) bertugas melakukan pencatatan langsung
terhadap transaksi nasabah, baik nasabah tabungan ataupun deposito.
Meskipun sudah menggunakan sistem komputerisasi, namun bagian
teller tetap memback up dengan dibantu buku kas dan buku
rekapitulasi keuangan fisik yang dilakukan secara manual.
10. Bagian Umum bertugas melayani dan menyiapkan keperluan yang
dibutuhkan staf atau atasan, sedangkan penjaga malam bertugas
menjaga keamanan BPR Karangwaru Pratama.
62
D. Produk BPR Karangwaru Pratama
Produk yang dikeluarkan oleh BPR Karangwaru Pratama untuk
alokasi kredit diperoleh dari sumber dana berupa tabungan dan deposito
berjangka.
1. Tabungan
BPR Karangwaru Pratama mempunyai dua produk tabungan yang
dikeluarkan untuk mempermudah nasabah menyimpan dananya.
Adapun jenis tabungan tersebut adalah:
a. Tabungan Pratama
Tabungan pratama merupakan produk unggulan atau produk utama
dari BPR Karangwaru Pratama yang memberikan kemudahan
dalam pengambilan dana sesuai kebutuhan.
b. Tabungan Asyik
Tabungan asyik merupakan produk tabungan BPR Karangwaru
Pratama dengan menggunakan sistem bumbung, dimana dalam
sistem ini, pihak bank akan mendatangi nasabah untuk melakukan
perhitungan dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama.
Misalnya: dalam jangka waktu 1, 2 atau 3 minggu.
c. Deposito Berjangka
Selain tabungan, BPR Karangwaru Pratama juga mempunyai
produk deposito berjangka yang dapat dimiliki oleh nasabah sesuai
dengan persyaratan tertentu dengan pembukuan deposito minimal
Rp 500.000,00.
63
E. Personalia
Tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi
kemajuan suatu perusahaan, karena tenaga kerja yang kapabel akan
menciptakan sinergi yang baik yang pada akhirnya akan membawa pada
tujuan perusahaan yang optimal. Untuk itu BPR Karangwaru Pratama
dalam meningkatkan kemampuan dan kualitas sumberdaya manusia
senantiasa mengikuti pend idikan dan training atau pelatihan yang
dilaksanakan oleh Bank Indonesia (BI). Selain itu, untuk meningkatkan
semangat atau produktivitas kerja karyawan, BPR Karangwaru Pratama
memberikan upah lembur, bagi karyawan yang menggunakan waktu
lembur, memberikan bonus bagi karyawan bagian marketing yang dapat
memenuhi plafond yang telah ditetapkan, memberikan tunjangan
kesehatan serta tunjangna hari raya.
Berikut ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan ketenaga
kerjaan atau personalian di BPR Karangwaru Pratama:
1. Jumlah karyawan yang bekerja di BPR Karangwaru Pratama secara
keseluruhan ada 21 orang, terdiri dari 15 pria dan 6 wanita.
2. Perekrutan karyawan dilakukan melalui seleksi yang telah ditetapkan
oleh BPR Karangwaru Pratama sesuai dengan tuntutan pekerjaannya.
3. Shift kerja karyawan di BPR Karangwaru Pratama yaitu:
a. Hari Senin s/d Jumat pukul 08.00-16.00
Waktu istirahat pukul 12.00-13.00
b. Hari Sabtu pukul 08.00-13.00.
BAB V
DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA
A. Unsur-unsur Pokok Sistem Pengendalian Intern
Suatu sistem yang dijalankan perusahaan dapat berjalan dengan
baik apabila di dalamnya terdapat suatu kegiatan pengendalian atau
pengendalian intern. Pengendalian intern dibutuhkan agar kegiatan yang
dilakukan perusahaan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dan
sesuai dengan tujuan perusahaan. Berdasarkan gambaran umum dan
kuesioner yang digunakan penulis dalam penelitian, maka dapat ditemukan
unsur pokok sistem pengendalian intern adalah sebagai berikut:
1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional
secara tegas.
a. Adanya pemisahan wewenang antara fungsi operasi, fungsi
akuntansi dan fungsi penyimpanan.
Di BPR Karangwaru Pratama, fungsi operasi dilakukan
oleh bagian marketing, fungsi akuntansi dilakukan oleh bagian
pembukuan (Accounting), dan fungsi penyimpanan dilakukan oleh
teller. Adanya pemisahan antara fungsi operasi, fungsi akuntansi
dan fungsi penyimpanan tersebut telah sesuai dengan kajian teori
yang melandasinya dan dapat dikatakan baik.
65
b. Tidak terdapat satu fungsi yang bertanggungjawab penuh atas
seluruh tahap suatu transaksi.
Dalam BPR Karangwaru Pratama tahap permohonan kredit
dilakukan oleh customer service, tahap penyelidikan dan analisis
kredit dilakukan oleh bagian marketing, tahap keputusan dilakukan
oleh direktur, tahap pencairan, pembayaran, dan pelunasan
dilakukan oleh teller serta tahap pembukuan dilakukan oleh bagian
accounting, sehingga tidak terdapat satu fungsi yang
bertanggungjawab penuh atas seluruh tahap suatu transaksi
pemberian kredit.
Tabel V.1 Ringkasan Hasil Analisis Struktur Organisasi Yang Memisahkan Tanggung JawabFungsional Secara Tegas
Data Temuan Teori
Ya Tidak
Keterangan
a. Adanya pemisahan
wewenang antara fungsi
operasi, fungsi
akuntansi, dan fungsi
penyimpanan
b. Tidak terdapat satu
fungsi yang
bertanggungjawab
penuh atas seluruh tahap
suatu transaksi
v
v
Sesuai
Sesuai
66
Berdasarka tabel di atas dapat disimpulkan bahwa telah terdapat
struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional
secara tegas.
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan
perlindungan yang cukup.
a. Transaksi yang terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang
berwenang
Masing-masing pejabat dalam BPR Karangwaru Pratama memiliki
tugas dan otoritas yang berbeda sesuai dengan kapasitasnya.
Transaksi-transaksi yang terjadi mulai dari permohonan sampai
dengan pelunasan kredit telah ditandatangani oleh pihak-pihak
yang mempunyai otoritas terhadap hal tersebut. Tahap permohonan
diotorisasi oleh bagian marketing, tahap analisis diotorisasi oleh
surveior, tahap keputusan diotorisasi oleh komite kredit, tahap
pelaksanaan diotorisasi oleh bagian administrasi kredit yaitu kasir,
serta tahap administrasi dan pengawasan kredit diotorisasi oleh
bagian administrasi kredit.
b. Pencatatan dilakukan sesuai dengan prosedur
Pencatatan dilakukan oleh bagian accounting. Bagian accounting
mempunyai tanggung jawab pokok menjamin ketertiban dan
kebenaran pembukuan transaksi yang ada, tugas tersebut
dipertanggung jawabkan kapada direktur. Dalam BPR Karangwaru
Pratama bagian accounting telah membukukan setiap transaksi
67
menurut tanggal terjadinya dan masing-masing rekening dibukukan
sesuai dengan golongannya.
c. Pencatatan telah dilakukan dengan seksama dan segera
Pencatatan transaksi-transaksi dalam BPR Karangwaru Pratama
telah dilakukan dengan seksama dan segera oleh bagian
accounting. Pencatatan dilakukan dengan teliti sesuai dengan
tanggal terjadinya transaksi.
Tabel V.2 Ringkasan Hasil Analisis Sistem Wewenang dan Prosedur Pencatatan yang Memberikan Perlindungan yang Cukup
Data Temuan Teori Ya Tidak
Keterangan
a. Transaksi yang
terjadi atas dasar
otorisasi dari pejabat
yang berwenang
b. Pencatatan dilakukan
sesuai dengan
prosedur pencatatan
c. Pencatatan telah
dilakukan dengan
seksama dan segera
v
v
v
Sesuai
Sesuai
Sesuai
Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa telah terdapat
sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan
perlindungan yang cukup.
68
3. Praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi tiap bagian
organisasi
a. Penggunaan formulir yang bernomor urut tercetak
Penggunaan nomor urut tercetak telah dilakukan pada semua
formulir pemberian kredit.
b. Pemeriksaan mendadak
Kegiatan pemeriksaan mendadak ini dilakukan oleh pihak kontrol
intern bank untuk mengetahui telah berfungsinya masing-masing
bagian sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
c. Suatu transaksi dilakukan dengan melibatkan lebih dari satu orang
atau unit organisasi
Dalam proses pemberian kredit telah melibatkan lebih dari satu
orang atau unit organisasi sesuai dengan tugas dan wewenang
masing-masing.
d. Perputaran jabatan
Perputaran jabatan dilakukan secara teratur, untuk menjaga
independensi pejabat dalam melaksanakan tugasnya, sehingga
persekongkolan diantara mereka dapat dihindari.
e. Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak
Pengambilan cuti bagi karyawan telah dilaksanakan dengan baik.
Hal ini dimaksudkan untuk mengatasi kejenuhan karyawan dalam
bekerja dan untuk melakukan kontrol terhadap kerja karyawan
69
tersebut. Masa cuti yang diberikan selama 12 hari dalam satu
tahun.
f. Pencocokan antara fisik kekayaan perusahaan dengan catatannya
yang dilakukan secara periodik
Kegiatan pencocokan fisik kekayaan perusahaan dengan
catatannya juga telah dilakukan sebagai tindakan pengamanan
kekayaan dan ketelitian catatan yaitu minimal satu tahun sekali.
g. Pembentukan unit organisasi yang mempunyai fungs i untuk
mengecek efektivitas unsur-unsur pengendalian intern
Fungsi pengendalian intern dilakukan oleh pihak kontrol intern
bank. Fungsi ini bertugas untuk mengecek efektivitas dari
pengendalian intern.
Tabel V.3 Ringkasanm Hasil Analisis Praktek Yang Sehat Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Tiap Bagian Organisasi
Data Temuan Teori Ya Tidak
Keterangan
a. Penggunaan formulir bernomor urut tercetak
b. Pemeriksaan mendadak organisasi
c. Suatu transaksi dilakukan dengan melibatkan lebih dari satu orang atau unit organisasi
d. Adanya perputaran jabatan
e. Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak
v
v
v
v
v
Sesuai
Sesuai
Sesuai
Sesuai
Sesuai
70
Lanjutan Tabel V.3 Ringkasanm Hasil Analisis Praktek Yang Sehat Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungs i Tiap Bagian Organisasi
Data Temuan Teori Ya Tidak
Keterangan
f. Adanya kegiatan pencocokan antara fisik kekayaan perusahaan dengan catatannya yang dilakukan secara periodik
g. Pembentukan unit organisasi yang mempunyai fungsi untuk mengecek efektivitas unsur-unsur pengendalian intern
v
v
Sesuai
Sesuai
Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa telah dilakukan
praktek yang sehat dalam menjalankan tugas dan fungsi tiap unit
organisasi.
4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya
Cara yang dapat ditempuh untuk mendapatkan karyawan yang sesuai
dengan yang diharapkan adalah:
a. Seleksi calon karyawan
Seleksi terhadap calon karyawan dilakukan dengan menetapkan
persyaratan atau kualifikasi tertentu sedikit banyak akan dapat
membantu perusahaan memperoleh karyawan yang diharapkan..
Syarat yang ditetapkan oleh BPR Karangwaru Pratama untuk
kepala kantor dan kepala marketing adalah lulusan S1 Akuntansi
dengan IPK minimal 3,00, untuk karyawan/staf minimal lulusan
71
D3 Akuntansi, untuk karyawan/staf bagian umum minimal lulusan
SMU.
b. Pengembangan pendidikan karyawan
Pengembangan pendidikan karyawan dilakukan dengan mengikuti
pelatihan atau training dan pendidikan yang dilaksanakan oleh
Bank Indonesia (BI).
Tabel V.4 Ringkasan Hasil Analisis Karyawan yang Mutunya Sesuai Dengan Tanggung Jawabnya
Data Temuan Teori
Ya Tidak
Keterangan
a. Seleksi calon
karyawan
b. Pengembangan
pendidikan
karyawan
v
v
Sesuai
Sesuai
Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa telah
terdapat karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung
jawabnya.
72
B. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern dalam Sistem Pemberian
Kredit
Sistem pengendalian intern perlu diteliti lebih lanjut efektivitasnya
dengan melakukan pengujian kepatuhan. Pengujian kepatuhan terhadap
sistem pengendalian intern ini dilakukan dengan mengambil beberapa
sampel dari populasi berupa arsip dokumen-dokumen dalam pemberian
kredit. Dalam penelitian anggota sampel penulis menggunakan model
stop-or-go sampling. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:
1. Menentukan attribute yang akan diperiksa untuk menguji efektivitas
pengendalian intern
a. Attribute I : Penggunaan formulir bernomor urut tercetak
b. Attribute II : Telah lengkapnya dokumen dengan adanya
dokumen-dokumen pendukungnya yang diperlukan.
c. Attribute III : Telah diberikan tanda tangan sebagai tanda otorisasi
dari pejabat yang berwenang.
d. Attribute IV : Data mengenai calon debitur.
e. Attribute V : Barang jaminan.
2. Menentukan DUPL dan tingkat keandalan
Tingkat keandalan (R%) yang digunakan dalam penelitian ini adalah
95%, sedangkan batas ketepatan atas yang diinginkan (DUPL) adalah
5%.
73
3. Menentukan sampel pertama yang harus diambil menurut tabel
besarnya sampel minimum
Setelah diketahui DUPL = 5% dan R = 95%, maka menurut tabel
sampel minimum, sampel pertama yang harus diambil adalah 60 (tabel
III.1, halaman 48). Populasi yang akan digunakan adalah dokumen
kredit selama tahun 2004 sejumlah 1150 buah permohonan kredit yang
disetujui.
4. Pemeriksaan terhadap 60 sampel pertama
Pengambilan 60 sampel pertama secara acak ini dilakukan oleh bank,
dikarenakan adanya aturan dan ketentuan dari pihak bank yang harus
dipatuhi. Keterbatasan ini dilihat dari besarnya jumlah kredit yang
telah disetujui dan jangka waktu pelunasanya. Pemeriksaan terhadap
attribute dari sampel dapat dijelaskan dengan tabel berikut:
Tabel V.5 Hasil analisis Kepatuhan Efektivitas Pengendalian Intern Sistem Pemberian Kredit
No No. Sampel I II III IV V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
04.10/5656/2004
04.10/5659/2004
04.10/55660/2004
04.10/5661/2004
04.10/5663/2004
04.10/5668/2004
04.10/5669/2004
04.10/5670/2004
04.10/5671/2004
04.10/5673/2004
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
74
Lanjutan Tabel V.5 Hasil analisis Kepatuhan Efektivitas Pengendalian Intern Sistem Pemberian Kredit
No No. Sampel I II III IV V
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
04.10/5675/2004
04.10/5678/2004
04.10/5680/2004
04.10/5682/2004
04.10/5685/2004
04.10/5686/2004
04.10/5688/2004
04.10/5699/2004
04.10/5691/2004
04.10/5695/2004
04.10/5705/2004
04.10/5706/2004
04.10/5708/2004
04.10/5711/2004
04.10/5712/2004
04.10/5714/2004
04.10/5717/2004
04.10/5721/2004
04.10/5722/2004
04.10/5724/2004
04.10/5727/2004
04.10/5730/2004
04.10/5732/2004
04.10/5734/2004
04.10/5735/2004
04.10/5739/2004
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
75
Lanjutan Tabel V.5 Hasil analisis Kepatuhan Efektivitas Pengendalian Intern Sistem Pemberian Kredit
No No. Sampel I II III IV V 37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
04.10/5740/2004
04.10/5748/2004
04.10/5750/2004
04.10/5758/2004
04.10/5800/2004
04.10/5803/2004
04.10/5805/2004
04.10/5810/2004
04.10/5814/2004
04.10/5814/2004
04.10/5815/2004
04.10/5819/2004
04.10/5820/2004
04.10/5822/2004
04.10/5825/2004
04.10/5827/2004
04.10/5830/2004
04.10/5831/2004
04.10/5835/2004
04.10/5845/2004
04.10/5846/2004
04.10/5852/2004
04.10/5857/2004
04.10/5867/2004
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
76
Keterangan:
I : Telah menggunakan formulir bernomor urut tercetak II : Telah lengkapnya dokumen dengan adanya dokumen pendukung III : Telah adanya persetujuan kredit oleh personalia bagian kredit yang berwenang (telah diotorisasi) IV : Telah lengkapnya data-data mengenai calon debitur V : Telah adanya barang jaminan dari calon debitur v : Attribute telah terpenuhi X : Attribute belum terpenuhi
Setelah diketahui bahwa kesalahan sama dengan nol, dengan demikian
pengambilan sampel tambahan tidak perlu dilakukan. Besarnya confidence
level factor (R%) adalah 95%, oleh karena jumlah kesalahan sama dengan
nol maka dapat diketahui melalui tabel confidence level (tabel III.3,
halaman 51), besarnya confidence level adalah 3, sehingga besarnya AUPL
adalah sebagai berikut:
Confidence level factor at desired reliability For occurrence observed
AUPL = Sample size
3 AUPL = 60
AUPL = 0.05
AUPL = 5%
Berdasarkan perhitungan ini AUPL = DUPL, yaitu sebesar 5%, maka
dapat diambil kesimpulan bahwa sistem pengendalian intern pemberian
kredit di BPR Karangwaru Pratama sudah efektif.
77
C. Prosedur Perkreditan
Untuk menjawab permasalahan tentang prosedur pemberian kredit
yang digunakan oleh BPR Karangwaru Pratama akan diuraikan deskripsi
dan analisis dari data yang diperoleh dalam penelitian ini.
BPR Karangwaru Pratama membedakan kredit menjadi dua jenis
yaitu menurut jenisnya dan kredit menurut penggunaannya.
Selanjutnya kredit ini dapat dijelaskan dibawah ini:
1. Kredit Menurut Jenisnya
a. Kredit Angsuran
Kredit angsuran yaitu kredit yang dapat dilunasi dengan cara
mengangsur tiap bulan dengan persyaratan pengembalian kredit
berupa pokok pinjaman ditambah bunga.
b. Kredit Berjangka
Kredit berjangka yaitu kredit yang pengembaliannya berdasarkan
waktu atau lamanya kredit yang telah disepakati bersama antara
BPR Karangwaru Pratama dengan nasabah yaitu terdiri dari bunga
yang dibayar tiap bulan dan pada saat jatuh tempo harus membayar
pokok pinjaman ditambah bunga yang terakhir.
c. Kredit Atas Dasar Program Pemerintah
Kredit atas dasar program pemerintah yaitu penyaluran kredit atau
dana kepada masyarakat menurut program pemerintah yang
disetujui oleh Bank Indonesia seperti Kredit Modal Kerja, Program
Kredit Mikro.
78
2. Kredit menurut Penggunaannya
a. Kredit Perdagangan
Kredit perdagangan adalah kredit yang digunakan untuk
membiayai nasabah calon debitur yang bergerak dibidang
perdagangan dalam rangka memperluas usahanya, seperti
pedagang kelontong, pedagang toko.
b. Kredit Industri
Kredit industri adalah kredit yang digunakan untuk membiayai
nasabah calon debitur yang bergerak dibidang industri kecil
seperti: kerajinan rumah tangga.
c. Kredit Bidang Jasa
Kredit bidang jasa adalah kredit yang digunakan untuk membantu
nasabah yang membutuhkan peralatan atau perlengkapan untuk
menunjang profesinya, seperti pengusaha bengkel, dokter,
konsultan.
d. Kredit Pertanian
Kredit pertanian adalah kredit yang diberikan untuk membantu
petani dalam memasarkan hasil pertaniannya serta membantu
dalam modal yang dibutuhkan untuk perluasan pertanian.
e. Kredit Investasi
Kredit investasi adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha
kecil guna membiayai usahanya seperti mendirikan pabrik, mesin
serta alat-alat angkut.
79
Agar kredit yang diberikan dapat berjalan dengan baik, maka
diperlukan suatu sistem perkreditan yang sesuai dengan kebijakan bank
yang mampu menjamin berlangsungnya kegiatan perkreditan. Sistem
pemberian kredit yang diterapkan bank terdiri atas suatu jaringan prosedur
yang dibuat sesuai dengan pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan
perkreditan tersebut. Tujuan BPR Karangwaru Pratama dalam
memberikan kredit kepada nasabah terutama untuk membantu golongan
ekonomi lemah. Sesuai dengan tujuan tersebut maka ditetapkan
persyaratan yang lebih lunak dan dalam prosedur yang lebih sederhana.
Adapun unit-unit yang terkait dalam kegiatan pemberian kredit di
BPR Karangwaru Pratama, berdasarkan data yang diperoleh dapat
diuraikan sebagai berikut:
a. Unit Pelayanan Nasabah
Unit pelayanan nasabah bertugas memberikan pelayanan kepada calon
debitur untuk memperoleh informasi, secara khusus tentang
permohonan kredit. Tugas pelayanan nasabah di BPR Karangwaru
Pratama dilakukan oleh customer service. Customer service akan
menjelaskan kepada calon debitur tentang syarat-syarat yang harus
dilengkapi untuk mengajukan kredit.
b. Unit Pembahas Kredit
Unit pembahas kredit bertugas untuk menganalisis permohonan kredit
calon debitur dengan mengisi formulir analisis kredit. Sebelum
melakukan analisis krtedit, unit pembahas kredit melakukan
80
wawancara dengan calon debitur, survei ke tempat usaha calon debitur
dan memeriksa barang jaminan yang akan ditangguhkan. Tugas
pembahas kredit dalam BPR Karangwaru Pratama dilakukan oleh
bagian marketing.
c. Unit Pelaksana Kredit
Tugas sebagai pelaksana kredit dalam BPR Karangwaru Pratama
dilakukan oleh direktur. Direktur mempunyai tugas dalam
memutuskan suatu permohonan kredit yang diusulkan oleh bagian
marketing.
d. Unit Administrasi Kredit
Tugas administrasi kredit dalam BPR Karangwaru Pratama dilakukan
oleh bagian administrasi kredit. Bagian administrasi kredit bertugas
menangani berbagai pekerjaan administrasi setelah kredit yang
diusulkan oleh bagian marketing mendapat persetujuan dari kreditur.
e. Unit Pencatatan dan Pembukuan
Tugas pencatatan dan pembukuan dalam BPR Karangwaru Pratama
dilakukan oleh bagian accounting. Bagian accounting bertugas untuk
mencatat dan membukukan segala sesuatu kejadian yang berkaitan
dengan pemberian kredit, mulai dari pendaftaran, pencairan sampai
dengan pelunasan kredit.
81
f. Unit Pencairan, Pembayaran dan Pelunasan Kredit
Tugas pencairan dan pembayaran dalam BPR Karangwaru Pratama
dilakukan oleh teller. Teller bertugas untuk memproses kegiatan
seperti pencairan kredit dan pelunasan kredit.
Tabel V.6 Ringkasan Analisis Terhadap Unit-unit yang Terkait Dalam Pemberian Kredit Di BPR Karangwaru Pratama
Data Temuan Teori
Ya Tidak
Keterangan
a. Unit pelayanan Nasabah
b. Unit Pembahas Kredit
c. Unit Pelaksana Kredit
d. Unit Administrasi Kredit
e. Unit Pencatatan dan
Pembukuan
f. Unit Pencairan dan
Pembayaran
v
v
v
v
v
v
Customer Service
Bagian Marketing
Direktur
Bagian
Administrasi Kredit
Bagian Accounting
Teller
Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa telah terdapat
unit-unit yang terkait dalam pemberian kredit dalam BPR Karangwaru
Pratama.
82
Berdasarkan data yang diperoleh, berbagai dokumen dan catatan yang
digunakan dalam pemberian kredit dalam BPR Karangwaru Pratama
adalah sebagai berikut:
a. Surat Permohonan Kredit
Surat permohonan kredit ini dibuat untuk memberikan informasi-
informasi yang berhubungan dengan identitas nasabah (nasabah badan
usaha maupun nasabah perorangan), jenis usaha, jumlah kredit yang
diminta, jangka waktu kredit, tujuan penggunaan kredit, data jaminan
yang akan diserahkan serta data-data yang diperlukan bagi bank.
Dalam surat permohonan kredit perlu disertai fotokopi KTP suami/istri
pemohon, fotokopi BPKB, STNK, dan fotokopi KTP pemilik
kendaraan terakhir. Surat ini ditandatangani oleh pemohon kredit yang
kemudian diserahkan kepada bagian marketing untuk diproses lebih
lanjut.
b. Formulir Analisis Kredit
Formilir ini digunakan oleh bagian marketing sebagai bahan untuk
mengusulkan kepada kreditur untuk mendapatkan persetujuan. Dalam
formulir ini disajikan berbagai informasi yang berkaitan dengan data
pemohon nasabah, latar belakang pemohon, latar belakang usaha,
sumber pembayaran kembali, fasilitas kredit dari bank lain atau pihak
ke-III, dokumentasi, pengalaman sebelum dengan nasabah, data
jaminan, nilai jaminan, serta nilai keuangan. Formulir ini selanjutnya
83
akan diberikan kepada direktur untuk diambil kesimpulan apakah
ditolak atau diterima.
c. Permohonan Droping Fasilitas Kredit
Permohonan droping ini berisi tentang permohonan droping pinjaman
calon debitur dan dibuat oleh bagian marketing untuk diserahkan
kepada direktur bersamaan dengan formulir analisis kredit dan surat
permohonan kredit untuk mendapatkan persetujuan dari direktur,
kemudian dokumen ini diserahkan ke bagian administrasi kredit.
d. Perjanjian Kredit
Dokumen ini memuat perjanjian kredit antara pihak pertama yaitu
bank yang diwakili oleh direktur dan pihak kedua yaitu debitur. Dalam
perjanjian kredit ini memuat pasal-pasal yang mengatur dan mengikat
bagi pihak pertama maupun pihak kedua. Perjanjian kredit ini akan
ditandatangani oleh pihak pertama dan pihak kedua.
e. Penyerahan Milik Barang-barang Bergerak Secara Fiduciair
Dokumen ini berisi tentang macam-macam barang yang dijaminkan
oleh debitur. Surat ini akan ditandatangani oleh pihak bank yang akan
diwakili oleh debitur dan kreditur.
84
Disamping dokumen-dokumen seperti tersebut di atas BPR
Karangwaru Pratama juga melakukan pencatatan akuntansi
sehubungan dengan semua kejadian yang terjadi dalam pemberian
kredit. Adapun catatan akuntansinya adalah:
1) Jurnal
Catatan ini digunakan untuk mencatat kejadian-kejadian yang
terjadi mulai dari pencairan kredit sampai dengan pelunasan kredit
pencatatan jurnal ini dilakukan oleh bagian accounting.
2) Buku Besar
Ayat-ayat jurnal yang telah diklasifikasikan dalam rekening-
rekening tersendiri kemudian dibukukan dalam buku besar.
Pencatatan dalam buku besar ini dilakukan juga oleh bagian
accounting.
Tabel V.7 Ringkasan Analisis Terhadap Dokumen dan Catatan Akuntansi Yang Digunakan Oleh Bank Dalam Sistem Pemberian Kredit
Data Temuan Teori Ya Tidak
Keterangan
a. Surat permohonan nasabah
v
Surat permohonan kredit b. Daftar isian dari
bank
v
Surat permohonan kredit
c. Daftar lampiran sesuai jenis kredit
v
Sesuai kebutuhan
d. Surat jaminan
v Penyerahan milik barang-barang bergerak secara fiduciair
85
Lanjutan Tabel V.7 Ringkasan Analisis Terhadap Dokumen dan Catatan Akuntansi Yang Digunakan Oleh Bank Dalam Sistem Pemberian Kredit
Data Temuan Teori Ya Tidak
Keterangan
e. Dokumen penyelidikan dan analisis kredit
v
Formulir analisis kredit
f. Surat Keputusan
v Formulir analisis kredit*
g. Dokumen pengikatan jaminan
v
Ada dalam perjanjian kredit
h. Dokumen perjanjian kredit
v
Perjanjian kredit
i. Dokumen
Informasi untuk bagian lain
v
Check list file kredit
j. Bukti pencairan kredit
v
Kuitansi
k. Bukti
penyerahan atau pelunasan kredit
v
Slip setoran
l. Jurnal
v Buku Khusus
m. Buku Besar
v Buku Khusus
* Surat keputusan kredit tidak dibuat tersendiri, akan tetapi di dalam formulir analisis kredit telah disediakan kolom khusus untuk memberikan tanggapan atas kredit yang diusulkan oleh bagian marketing.
86
Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa telah terdapat
dokumen dan catatan akuntansi yang digunakan oleh BPR Karangwaru
Pratama dalam sistem pemberian kredit.
Dalam sistem pemberian kredit terdapat prosedur-prosedur yang saling
berhubungan antara yang satu dengan yang lain. Jaringan prosedur
pemberian kredit yang membentuk suatu sistem pemberian kredit yang
terdapat di BPR Karangwaru Pratama meliputi berbagai prosedur sebagai
berikut:
a. Permohonan kredit
Pada tahap ini calon debitur yang akan mengajukan permohonan kredit
akan dilayani oleh customer service, calon debitur akan diberi berbagai
informasi yang berkaitan dengan permohonan kredit dan persyaratannya.
Selanjutnya setelah mendapat penjelasan, calon debitur menerima
formulir surat permohonan kredit (SPK) beserta lampirannya yang terdiri
dari surat pernyataan (SP) dan denah rumah nasabah (DRN). Setelah
formulir SPK dan lampirannya diisi maka calon debitur mengembalikan
formulir tersebut dilengkapi dengan fotokopi KTP. Selanjutnya setelah
calon debitur memenuhi persyaratan, maka untuk proses kredit
selanjutnya adalah penyelidikan dan analisis kredit.
b. Penyelidikan dan Analisis Kredit
Pada tahap ini bagian marketing menerima tugas untuk melakukan
penyelidikan dan analisis kredit. Penyelidikan dilakukan melalui
wawancara, survei ketempat usaha dan pemeriksaan barang jaminan
87
yang akan ditangguhkan calon debitur. Selanjutnya akan dilakukan
analisis kelayakan permohonan kredit, termasuk menganalisis barang
jaminan yang akan ditangguhkan. Kemudian bagian marketing mengisi
formulir analisa ktedit (FAK) dan permohonan droping fasilitas kredit
(PDFK). Selanjutnya formulir- formulir tersebut diserahkan kepada
direktur untuk proses lebih lanjut.
c. Keputusan atas Permohonan Kredit
Pada tahap ini direktur membuat keputusan atas permohonan kredit
calon debitur. Untuk kredit yang disetujui maka direktur akan
menandatangani FAK dan PDFK, sedangkan untuk kredit yang ditolah
maka akan langsung memberitahukan kepada debitur. Selanjutnya
formulir- formulir tersebut diserahkan ke bagian administrasi untuk
diteliti, kemudian menyiapkan perjanjian kredit (PK) dan penyerahan
milik barang-barang bergerak secara fiduciair (PMBBSF). Setelah itu
menyiapkan kwitansi rangkap 3 dan slip setoran rangkap 2 kemudian
menyerahkan kepada teller. Untuk PK dan FC, KTP, SP, DRN,FAK, dan
PDFK diarsipkan. Sedangkan untuk PK dan PMBBSF diserahkan
kepada direktur untuk bersama-sama dengan debitur
menandatanganinya, kemudian PK dan PMBBSF diserahkan kembali
kebagian administrasi untuk diteliti dan diarsipkan.
88
d. Pencairan Kredit
Pada tahap ini teller menerima permintaan pencairan kredit dengan
disertai kwitansi rangkap 3 dan slip setoran rangkap 2. Teller kemudian
merealisasikan pencairan kredit Kwitansi dan slip setoran lembar 1
diserahkan ke bagian accounting untuk kemudian melakukan
penjurnalan atas transaksi pemberian kredit dan diarsipkan. Kwitansi dan
slip setoran lembar 2 diserahkan kepada debitur sebagai tanda terima.
Sedangkan kwitansi lembar 3 diserahkan ke bagian administrasi kredit
untuk kemudian diteliti dan diarsipkan.
e. Pelunasan Kredit
Pelunasan kredit yang dilakukan debitur akan dilaksanakan secara
computerized oleh teller, sehingga pada saat pelunasan kredit semua
pihak yang berkepentingan antara lain bagian marketing, direktur, bagian
administrasi kredit dan bagian accounting juga memperoleh informasi
tersebut.
89
Tabel V.8 Ringkasan Analisis Terhadap Prosedur-prosedur Yang Digunakan Dalam Sistem Pemberian Kredit Di BPR Karangwaru Pratama
Data Temuan Teori Ya Tidak
Keterangan
a. Permohonan kredit b. Penyelidikan dan analisis
kredit c. Keputusan kredit
d. Pencairan kredit
e. Pelunasan kredit
v
v v
v
v
Menerima surat permohonan kredit beserta lampirannya dan fotokopi KTP Mengisi FAK dan PDFK Memberikan putusan kredit yang diajukan dengan menandatangani FAK dan PMBBSF Langsung mencairkan melalui teller Pelunasan kredit
Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa telah terdapat
prosedur-prosedur yang digunakan dalam sistem pemberian kredit di BPR
Karangwaru Pratama.
Secara ringkas gambaran dari prosedur-prosedur pemberian kredit di atas dapat
dilihat pada gambar V.9 bagan alir sistem pemberian kredit BPR Karangwaru
Pratama sebagai berikut:
90
Bagian Permohonan Kredit : Customer Service Bagian Pembahas Kredit : Marketing
Keterangan: SPK = Surat Permohonan Kredit FC KTP= Fotocopy KTP SP = Surat Persetujuan DRN = Denah Rumah Nasabah FAK = Formulir Analisis Kredit PDFK = Permohonan Droping Fasilitas Kredit
Gambar V.9. Bagian Alir Sistem Pemberian Kredit BPR Karangwaru Pratama
Bagian Pelaksanaan Kredit
Mulai
Menerima calon debitur dan
menginformasikan kredit dan
persyaratannya
Memberikan formulir SPK
beserta lampirannya
Menerima formulir SPK dan lampiran
yang telah diisi disertai FC KTP
SPK FC KTP
SP
DRN
1
1
SPK FC KTP
SP
DRN
Menerima tugas untuk melakukan penyelidikan dan
analisis kredit
Melakukan penyelidikan dan
analisis kredit
Mengisi formulir analisis kredit dan
permohonan droping fasilitas
kredit
SPK
FC KTP SP
DRN FAK
PDFK
2
91
Bagian Pelaksanaan Kredit : Direktur
Tidak
ya
Keterangan: SPK = Surat Permohonan Kredit FC KTP = Fotocopy KTP SP = Surat Persetujuan DRN = Denah Rumah Nasabah FAK = Formulir Analisis Kredit PDFK = Permohonan Droping Fasilitas Kredit
Lanjutan Gambar V.9.
Bagian Alir Sistem Pemberian Kredit BPR Karangwaru Pratama
2
SPK FC KTP
SP
DRN FAK
PDFK
Data pengajuan
kredit lengkap
Memberikan otorisasi FAK
dan PDFK
SPK FC KTP
SP
DRN FAK
PDFK
3
5
PK
PMBBSF
Memberita-hukan kepada debitur
Memberikan otorisasi PK
dan PMBBSF
Dilakukan bersama dengan debitur
PK
PMBBSF
7
92
Bagian Administrasi Kredit
Keterangan: SPK = Surat Permohonan Kredit FC KTP = Fotocopy KTP SP = Surat Persetujuan DRN = Denah Rumah Nasabah FAK = Formulir Analisis Kredit PDFK = Permohonan Droping Fasilitas Kredit PK = Perjanjian Kredit PMBBSF = Penyerahan Milik Barang-Barang Bergerak Secara Fiduciair
Lanjutan Gambar V.9.Bagian Alir Sistem Pemberian Kredit BPR Karangwaru
Pratama
3
SPK FC KTP
SP
DRN FAK
PDFK
Meneliti kembali dan menyiapkan
PK dan PMBBSF
SPK FC KTP
SP
DRN FAK
PDFK PK
PMBBSF
Menyiapkan kuitansi dan slip
setoran
4
4
SPK FC KTP
SP
DRN FAK
PDFK PK
PMBBSF Kuitansi 3
Kuitansi 2 Kuitansi 1
Slip Setoran 2
Slip Setoran 1
6
5
N
93
Bagian Administrasi Kredit
Keterangan: PK = Perjanjian Kredit PMBBSF = Penyerahan Milik Barang-Barang Bergerak Secara Fiduciair
Lanjutan Gambar V.9.
Bagian Alir Sistem Pemberian Kredit BPR Karangwaru Pratama
7
PK
PMBBSF
Meneliti kembali
PK
PMBBSF
N
9
Kuitansi 3
Meneliti kembali
N
Kuitansi 3
94
Bagian Pencairan Kredit : Teller Bagian Pencatatan : Accounting
Lanjutan Gambar V.9.
Bagian Alir Sistem Pemberian Kredit BPR Karangwaru Pratama
Menerima permintaan
pencairan kredit
Merealisasi pencairan kredit
Kuitansi 3 Kuitansi 2
Kuitansi 1 Slip setoran 2
8 6
Slip setoran 1
Kuitansi 3 Kuitansi 2
Kuitansi 1 Slip setoran 2
Slip setoran 1
8
Diserahkan ke debitur sebagai tanda terima bersama dengan penyerahan uang
Kuitansi 1 Slip setoran 1
Jurnal
N
Selesai
95
D. Pembahasan
Berdasarkan hasil akhir pemeriksaan terhadap sampel yang dilihat
pada tabel V.5 Hasil Analisis Kepatuhan Efektivitas Pengendalian Intern
Sistem pemberian Kredit (halaman 73-75), maka dapat dikatakan:
1. Terhadap semua dokumen sampel telah menggunakan formulir
bernomor urut tercetak dan penggunaannya dapat dipertanggung
jawabkan.
2. Terhadap semua dokumen sampel telah dilengkapi dengan dokumen-
dokumen pendukung yang diperlukan.
3. Terhadap semua dokumen sampel telah adanya persetujuan kredit oleh
personalia bagian kredit yang berwenang (telah diotorisasi)
4. Terhadap semua dokumen sampel telah dilengkapi dengan data-data
mengenai calon debitur.
5. Terhadap semua dokumen sampel telah disertakan barang jaminan dari
calon debitur.
Setelah diketahui bahwa jumlah kesalahan sama dengan nol, maka dengan
demikian pengambilan sampel tambahan tidak perlu dilakukan dan dapat
disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern pemberian kredit di BPR
Karangwaru Pratama sudah efektif.
96
BPR Karangwaru Pratama melaksanakan prosedur-prosedur
pemberian kredit seperti yang terlihat pada tabel V.8 Ringkasan Analisis
Terhadap Prosedur-prosedur yang Digunakan dalam Sistem Pemberian
Kredit di BPR Karangwaru Pratama (halaman 89) yaitu:
1. Permohonan kredit dilayani oleh customer service, calon debitur akan
diberi berbagai informasi, penjelasan dan akan menerima formulir
surat permohonan kredit beserta surat pernyataan (SP) dan denah
rumah nasabah (DRN) yang kemudian akan diserahkan kembali
kepada customer service dengan dilengkapi fotokopi KTP.
2. Penyelidikan dan analisis kredit dilakukan oleh bagian marketing
dengan cara wawancara, survei ketempat usaha dan memeriksa barang
jaminan yang akan ditangguhkan calon debitur. Dari hasil penyelidikan
dan analisis yang dilakukan, bagian marketing kemudian mengisi
formulir analisis kredit (FAK) dan permohonan droping fasilitas kredit
(PDFK) yang kemudian diserahkan kepada direktur.
3. Keputusan atas permohonan kredit dilakukan oleh kreditur dengan
menandatangani FAK dan PDFK yang kemudian menyerahkan
kepada bagian administrasi untuk menyiapkan perjanjian kredit (PK)
dan penyerahan milik barang-barang bergerak secara fiduciair
(PMBBSF).
97
4. Pencairan kredit dilakukan oleh teller.
5. Pelunasan kredit dilakukan oleh teller secara computerized.
Pelaksanaan prosedur-prosedur pemberian kredit yang dilakukan
oleh BPR Karangwaru Pratama sudah baik dan sesuai dengan kajian teori
yang ada.
BAB VI
KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan data, informasi dan hasil analisis data dalam penelitian ini
maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Sistem pengendalian intern pemberian kredit yang dilaksanakan oleh BPR
Karangwaru Pratama sudah efektif. Hal ini dapat dilihat dari pemenuhan
unsur-unsur pokok sistem pengendalian intern dan dari hasil pengujian
kepatuhan dengan model Stop-or-Go Sampling tidak ditemukan adanya
kesalahan dalam pemeriksaan sampel. Berdasarkan hasil penghitungan,
DUPL=AUPL, yaitu sebesar 5%
2. Secara umum prosedur-prosedur pemberian kredit yang dilakukan oleh
BPR Karangwaru Pratama sudah sesuai dengan teori prosedur pemberian
kredit. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan tahap-tahap pemberian kredit
yang dilakukan oleh BPR Karangwaru Pratama.
B. Keterbatasan
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah keterbatasan pengambilan sampel
dalam pengujian kepatuhan. Cara pengambilan sampel secara acak dalam
pelaksanaan tidak sesuai dengan yang diharapkan karena terdapat aturan atau
ketentuan dari pihak bank yang harus dipatuhi.
99
C. Saran
Sistem pemberian kredit yang dilaksanakan di BPR Karangwaru Pratama
sudah baik dan telah diterapkan menurut kebijaksanaan dan menurut ketentuan
yang ada, demikian pula dengan kegiatan pengendalian intern yang telah
dijalankan secara efektif. Saran yang dapat diberikan yaitu mempertahankan
dan selalu melakukan evaluasi sistem yang telah ada, sehingga tetap mampu
menjamin terlaksananya kegiatan perkreditan yang sesuai dengan situasi dan
kondisi.
DAFTAR PUSTAKA
Baridwan, Zaki. (1979). Sistem Akuntansi: Penyusunan Prosedur dan metode. Edisi pertama. Cetakan pertama. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Akademi Akuntansi YKPN.
Baridwan, Zaki. (1997). Intermediate Accounting. Edisi ketujuh. Yogyakarta: BPFE.
Indriantoro, Nur & Bambang Supomo. (2002). Metodologi Penelitian Bisnis. Edisi pertama. Cetakan kedua. Yogyakarta: BPFE.
Jusup, Haryono. (2001). Auditing Buku I. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah tinggi Ilmu Ekonomi YKPN
Mulyadi. (1993). Sistem Akuntansi. Edisi ketiga. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
Mulyadi. & Kanaka Puradiredja. (1998). Auditing. Buku satu. Edisi kelima. Jakarta: Salemba Empat.
Munawir, H S. (1995). Auditing Modern. Edisi pertama. Cetakan Pertama. Yogyakarta: BPFE.
Pedoman Penulisan Skripsi. (2004). Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
Riyanto, Bambang. (1995). Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaa. Edisi ketiga. Cetakan kedua. Yogyakarta: BPFE.
Siamat, Dahlan. (1993). Manajemen Bank Umum. Cetakan Pertama. Jakarta: Intermedia.
Sinungan, M. (1993). Manajemen Dana Bank. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Soemita, A. (1992). Sistem Informasi Akuntansi (Accounting System). Edisi Pertama. Bandung: Penerbit CV. Sinar Baru.
101
Teguh Pudjo, Muljono. (1991). Bank Auditing. Cetakan Ketiga. Jakarta: PT. Penerbit Djambatan.
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika
Widilestariningtyas, Ony. (2004). Peran Pemeriksaan Struktur Pengendalian Intern Atas Lingkungan Pengendalian terhadap Peningkatan corporate Governance.WWW.Yahoo.Com.
Wilkinson, Joseph W. (1993). Sistem Akunting dan informasi. Edisi Ketiga. Jakarta: Penerbit Binarupa Aksara.