Evaluasi Renstra DPD - Proses Manajemen Strategik ( Short version )

Mata KuliahMANAJEMEN STRATEGIK UNTUK SEKTOR PUBLIK

Dosen : DR. AGUS MAULANA, MSM

PROSES MANAJEMEN STRATEGIK DI DALAMINSTITUSI DEWAN PERWAKILAN DAERAH ( DPD ) R I

PERIODE 2004 – 2009( Evaluasi Rencana Strategis DPD – RI 2004 – 2009 )

Nyoman Rudana, SE NPM 08.D.040

APRIL 2008

Magister Administrasi Publik Manajemen Pembangunan Daerah STIA LAN Jakarta

DAFTAR ISI

HalamanI. Pendahuluan 3

II. Sekilas DPD RI 4 1. Keangggotaan DPD RI 4 2. Fungsi, Tugas dan Wewenang DPD – RI

4

3. Hak dan Kewajiban Anggota DPD RI

5

4. Alat Kelengkapan Anggota DPD RI

6

5. Penyerapan Aspirasi Masyarakat

8

6. Proses Penyaluran Aspirasi Masyarakat

8

III. Proses Manajemen Strategik di Institusi DPD RI

1. Bagan Proses Manajemen Strategik

9

2. Kesepakatan

10

3. Mandat

10

4. Visi DPD RI

11

5. Misi DPD RI

11

6. Analisa Stakeholder

11

7. Analisa TOWS

1

a. Analisa Lingkungan Eksternal

13

b. Analisa Lingkungan Internal

14

c. Matriks Analisa Lingkungan Eksternal dan Internal

16

8. Matriks Penentuan Strategi Dasar dengan TOWS

18

9. Analisa Strategi Dasar ( Key Strategic Issues )

19

10. Pengembangan Strategi

A. Strategi O – W

20

B. Strategi O – S

22

C. Strategi T – W

25

D. Strategi T – S

26

IV. Implementasi

A. Strategi O – W

28

B. Strategi O – S

31

C. Strategi T – W

38

D. Strategi T – S

39

V. Evaluasi

A. Kendala Bidang pengajuan RUU Usul Inisiatif DPD RI

40

2

B. Kendala Bidang Penyampaian, Pandangan dan Pendapat

41

C. Kendala Bidang Pengawasan

42

D. Kendala harmonisasi Hubungan antara DPR dan DPD RI dalam Upaya

Membangun Parlemen yang Sehat di Indonesia

43

E. Wajah DPD RI Pasca Putusan Mahkamah Kosntitusi

43

VI. Rekomendasi ( Umpan Balik )

A. Mengubah Paradigma Keberadaan DPD-RI : Dari Sebatas Ada Menuju Ada

dengan Kesejatian ( Rekomendasi Umum )

44

B. Rekomendasi Khusus

45

VII. Daftar Pustaka

47

3

I. PENDAHULUAN

Sejalan dengan tuntutan demokrasi guna memenuhi rasa keadilan masyarakat di

daerah, memperluas serta meningkatkan semangat dan kapasitas partisipasi

daerah dalam kehidupan nasional, maka dalam rangka pembaharuan konstitusi,

MPR membentuk sebuah lembaga perwakilan baru yaitu Dewan Perwakilan

Daerah ( DPD ) RI. Pembentukan ini dilakukan melalui perubahan ketiga UUD

1945 pada bulan Nopember 2001.

Ada beberapa argumen rasional mengenai pentingnya keberadaan DPD-RI

sebagai representasi daerah di tingkat pusat, yaitu :

1. agar keterkaitan antara keterwakilan penduduk dengan ruang ( daerah ) dan

adanya penyebaran penduduk Indonesia yang tidak merata dis etiap wilayah

( 60% penduduk tinggal di sekitar 10% wilayah Indonesia ) – tercermin dalam

sistem perwakilan dan proses legislasi.

2. Dalam rangka mewujudkan mekanisme checks and balances, dimana

mekanisme ini dianut oleh negara demokratis untuk menghindarkan diri dari

dominasi salah satu lembaga dalam pembuatan Undang – Undang , sehingga

UU yang dihasilkan menjadi lebih baik.

3. Adanya keadilan dalam kebijakan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa

secara berkesinambungan. Jika representasi politik hanya berupa

keterwakilan penduduk di DPR – RI dapat dipastikan arah pembangunan akan

cenderung memusat di pulau Jawa. Oleh sebab itu penyeimbang wajib

diberlakukan dengan mekanisme representasi daerah lewat lembaga DPD –

RI.

Namun demikian proses pembentukan lembaga DPD – RI yang ideal belum dapat

terlaksana

Gagasan dasar pembentukan DPD – RI adalah keinginan untuk lebih

mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberikan peran yang lebih

besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik untuk hal – hal

terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah. Dengan adanya

DPD – RI , maka Indonesia tidak lagi menjadi negara dengan sistem legislasi

unikameral, melainkan memasuki barisan negara – negara demokrasi yang

4

menerapkan sistem bikameral dalam lembaga perwakilannya. Walaupun sistem

bikameral berbeda penerapannya antara negara yang satu dengan lainnya,

namun semua berpijak di atas landasan yaitu memaksimalkan keterwakilan

( representation) dan membangun sistem checks and balances dalam lembaga

perwakilans erta membuka peluang pembahasan yang berlapis ( redundancy )

untuk memperluas dan memperdalam proses pengambilan keputusan –

keputusan politik yang berdampak besar bagi rakyat. Namun sistem bikameral

di Indonesia termasuk lemah, berdasarkan kewenangan legislasi yang

dimilikinya.

Oleh sebab itu, DPD-RI, khususnya melalui Panitia Ad Hoc ( PAH ) 1 dan

Kelompok DPD di MPR, terus memperjuangkan amandemen UUD 45 khususnya

pasal 22 yang menyangkut fungsi, tugas dan wewenang DPD – RI, demi

tercapainya penguatan fungsi DPD agar aspirasi masyarakat daerah dapat

diperjuangkan dengan semestinya.

II. SEKILAS DPD – RI

1. Keanggotaan DPD – RI

Keanggotaan DPD RI untuk pertama kalinya dipilih pada Pemilihan Umum

Tahun 2004, tepatnya di bulan April., yaitu berjumlah 128 orang yangb terdiri

atas 4 orang dari setiap provinsi pada sebanyak 32 provinsi. Propinsi Sulawesi

Barat sebagai provinsi termuda yang secara resmi berdiri pada bulan Juli 2004,

belum terwakili secara tersendiri tetapi masih diwakili oleh anggota dari

provinsi asalnya (sebelum pemekaran wilayah provinsi tersebut, yaitu Provinsi

Sulawesi Selatan) dan baru akan terwakili melalui Pemilihan Umum legislative

2009 yang akan datang.

DPD RI memiliki kekhasan karena anggotanya merupakan wakil-wakil daerah

dari setiap propinsi dan tidak ada pengelompokan anggota (semacam fraksi di

DPR RI). Anggota DPD RI merupakan orang-orang independen yang bukan

berasal dari partai politik, tetapi berasal dari berbagai latar belakang misalnya

sebagai pengacara, guru, ulama, pengusaha, tokoh organisasi kemasyarakatan

atau Lembaga Swadaya Masyarakat, serta beberapa anggota DPD RI dengan

latar belakang birokrat seperti mantan menteri, gubernur, bupati/walikota dan

5

lain-lain.

2. Fungsi, Tugas dan Wewenang DPD – RI

Fungsi, tugas, dan wewenang DPD sebagaimana tercantum dalam Pasal 22D

UUD 1945 adalah mencakup :

a. Fungsi Legislasi

Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan

Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan

dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan

pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam

dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan

perimbangan keuangan pusat dan daerah.

b. Fungsi Pertimbangan

Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undangundang

yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah;

pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber

daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan

pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan

Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran

pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang

yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

c. Fungsi Pengawasan

Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas

pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah,

pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat

dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi

lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak,

pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu

kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk

ditindaklanjuti.

6

d. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari

jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-

undang.

3. Hak dan Kewajiban Anggota DPD – RI

Sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan 50 Undang-Undang Nomor 22 Tahun

2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD bahwa

anggota DPD mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

Hak anggota DPD RI :

1. Menyampaikan usul dan pendapat

2. Memilih dan dipilih

3. Membela diri

4. Imunitas

5. Protokoler

6. Keuangan dan administratif

Kewajiban anggota DPD RI :

1. Mengamalkan Pancasila;

2. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 dan menaati segala perturan perundang-undangan.

3. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

4. Mempertahankan dan memelihara kerukukan nasional dan keutuhan Negara

kesatuan Republik Indonesia.

5. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.

6. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi

masyarakat dan daerah.

7. Mendahulukan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi, kelompok

dan golongan.

8. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih

dan daerah pemilihannya.

9. Menaati kode etik dan Peraturan tata Tertib DPD

10.Menjaga etika dan norma adapt daerah yang diwakilinya.

7

Berkenaan dengan kewajiban tersebut, hal itu mempertegas fungsi politik

Anggota DPD RI yang meliputi representasi, legislasi dan pengawasan yang

dicirikan oleh sifat mandatnya dari rakyat pemilih yaitu sifat “otoritatif” atau

mandate rakyat kepada anggota; di samping itu ciri sifat ikatan atau “binding”

yaitu ciri melekatnya pemikiran dan langkah kerja Anggota DPD RI yang

semata-mata didasarkan pada kepentingan dan keberpihakan pada rakyat

daerah

4. Alat Kelengkapan DPD RI

Alat kelengkapan DPD RI terdiri dari Pimpinan DPD RI, merupakan kesatuan

yang bersifat kolektif yang terdiri dari satu orang ketua dan dua orang wakil

ketua, Pimpinan DPD RI mencerminkan wilayah barat, tengah dan timur

Indonesia yang dipilih dari dan oleh Anggota DPD RI dalam Sidang Paripurna.

Pimpinan DPD RI mempunyai tugas antara lain memimpin siding, menyusun

rencana kerja, menjadi juru bicara DPD RI, serta melaksanakan dan

memasyarakatkan putusan DPD RI. Untuk periode 2004 – 2009, DPD RI

dipimpin oleh Prof. Dr. Ir. H. Ginandjar Kartasasmita sebagai Ketua yang juga

merupakan anggota DPD – RI propinsi Jawa barat dan La Ode Ida, PhD yang

mewakili propinsi Sulawesi Tenggara dan H. Irman Gusman, SE, MBA yang

merupakan anggota DPD – Ri dari Sumatra Barat, sebagai Wakil Ketua.

DPD RI memiliki empat Panitia Ad Hoc yang ruang lingkup tugasnya mencakup

bidang legislasi, pertimbangan dan pengawasan. Seluruh anggota, kecuali

Pimpinan DPD RI, wajib bergabung ke dalam salah satu Panitia Ad Hoc ( PAH ).

Ruang lingkup tugas keempat Panitia Ad Hoc tersebut meliputi:

Panitia Ad Hoc I : Otonomi Daerah; Hubungan Pusat dan Daerah;

Pembentukan, Pemekaran dan Penggabungan Daerah.

Panitia Ad Hoc II : Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi

lainnya

Panitia Ad Hoc III : Pendidikan dan Agama.

8

Panitia Ad Hoc IV : RAPBN, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah,

Memberikan Pertimbangan Hasil Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemilihan

Anggota BPK, serta Pajak.

DPD RI juga memiliki alat kelengkapan yang secara fungsional mendukung

pelaksanaan tugas DPD RI, Yakni:

1. Badan Kehormatan ( BK ) yang bertugas antara lain menegakkan

Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik Anggota DPD RI;

2. Panitia Musyawarah ( Panmus ) yang bertugas antara lain menyusun

agenda persidangan DPD RI;

3. Pantia Perancang Undang-Undang ( PPUU ) yang bertugas antara lain

merencanakan dan menyusun program Legislasi DPD RI;

4. Panitia Urusan Rumah Tangga ( PURT ) yang bertugas antara lain

membantu Pimpinan DPD RI dalam menentukan kebijakan

kerumahtanggaan DPD RI;

5. Panitia Kerja Sama Antar Lembaga Perwakilan ( PKALP ) yang bertugas

antara lain membina, mengembangkan dan meningkatkan hubungan

persahabatan dan kerjasama antara DPD RI dengan lembaga Negara

sejenis, baik secara bilateral maupun multilateral.

Apabila dipandang perlu DPD RI dapat membentuk alat kelengkapan berupa

Panitia Khusus yang bersifat sementara dengan tugas tertentu yang diberikan

oleh Sidang Paripurna. Di samping alat kelengkapan tersebut DPD RI

membentuk Kelompok Anggota DPD di MPR RI yang bertugas antara lain

mengkoordinasikan kegiatan anggota DPD RI dan meningkatkan kemampuan

kinerja DPD RI dalam lingkup sebagai Anggota MPR RI.

5. Penyerapan Aspirasi Masyarakat

Sebagai alat artikulasi kepentingan daerah maka penyerapan aspirasi

merupakan kegiatan Anggota DPD RI yang paling penting. Dalam

pelaksanaannya, penyerapan aspirasi masyarakat ini bisa dilakukan dalam dua

bentuk, yaitu secara langsung maupun tak langsung. Penyerapan aspirasi

secara langsung dilakukan dalam berbagai kegiatan di daerah melalui dialog

9

tatap muka, seminar atau lokakarya. Kegiatan yang dilakukan pada saat

kunjungan kerja, baik pada masa sidang maupun ketika anggota DPD RI

memasuki masa kegiatan di daerah pemilihannya masing-masing (reses) pada

intinya bertujuan untuk menyerap, menghimpun, dan menampung aspirasi

masyarakat daerah.

Aspirasi masyarakat daerah harus diserap sebanyak-banyaknya setelah itu

kemudian dipilah ke dalam tingkat prioritas persoalan, mulai dari persoalan

yang paling urgen, yang harus segera ditindaklanjuti melalui mekanisme

konstitusional sampai hal-hal yang lebih bersifat sekunder. Persolan-persoalan

tersebut juga dapat dikategorikan berdasarkan tugas dan wewenang apakah

merupakan subyek yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas legislatif

ataukah merupakan subyek yang menjadi kompetensi lembaga eksekutif.

Sementara itu, mekanisme penyerapan aspirasi secara tidak langsung

dilakukan melalui konsultasi dengan lembaga pemerintahan local

(DPRD/Pemda). Dalam hal ini, DPD RI menampung aspirasi yang sudah

disalurkan ke DPRD/Pemda. Mekanisme ini sebenarnya bisa dilakukan setiap

saat dan tidak perlu menunggu reses ataupun kunjungan kerja. Model

penyerapan tak langsung ini di samping lebih efisien juga dapat menguatkan

kemitraan di daerah

6. Proses Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Setelah para wakil daerah melakukan proses penyerapan aspirasi, tentu realisasi

kongkret atau tindak lanjut atas berbagai persoalan daerah atau permasalahan rakyat

di daerah sebagaimana dimaksud akan ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Untuk itu

aspirasi yang masuk harus mendapat perhatian serius dan diproses sesuai dengan

mekanisme yang telah ditetapkan. Dalam hal ini ada tahapan yang meliputi:

a. Menyusun laporan hasil kunjungan kerja dalam bentuk resume aspirasi masyarakat

yang telah

dipisahkan berdasarkan persoalan masing-masing.

b. Melakukan identifikasi persoalan sehingga menjadi jelas dan spesifik.

c. Melakukan pemilahan atau kategorisasi berdasarkan tugas, kewenangan lembaga

legislatif dan eksekutif. Persoalan yang diluar kewenangan DPD RI selanjutnya

10

disampaikan melalui mekanisme rapat kerja di daerah yang disarakan atas

skala prioritas persoalan.

d. Persoalan yang menjadi kewenangan DPD RI kemudian dibawa ke Pusat untuk

disusun bersama-sama anggota DPD RI provinsi masing-masing dan dipilah

berdasarkan wilayah kerja PAH untuk dibawa kepada Sidang Paripurna. Laporan

yang disampaikan pada paripurna kemudian disalurkan kepada PAH berdasarkan

wilayah kerja masing-masing untuk dibahas bersama dengan pemerintah, dalam hal

ini menteri atau LPND yang relevan dengan masing-masing persoalan.

e. Terkait dengan masukan dari berbagai kalangan masyarakat mengenai peran ideal

DPD ke depan dan peningkatan peran DPD RI dalam menjembatani hubungan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang konstruktif dan sinergis, maka Kelompok

DPD di MPR RI akan menyampaikan masukan tersebut kepada Pimpinan MPR RI

untuk dapat diproses lebih lanjut.

III. PROSES MANAJEMEN STRATEGIK DI INSTITUSI DPD – RI

Proses Manajemen Strategik di lingkungan institusi DPD – Ri diuraikan berdasarkan bagan di bawah ini :

1. Bagan Proses Manajemen Strategik

Analisis Lingkungan Eksternal:

(pemda, DPRD, masyarakat)

Analisis LingkunganInternal ( S – W )

Kesepa-katan

Mandat

Visi/Misi

Isu-isu Strategik

(KSIs)

Pengem-bangan Strategi

Filo-sofi

Imple -mentasi

Eva-luasi

11

2. Kesepakatan

Acuan kesepakatan yang dipergunakan adalah Rencana Kerja Strategis DPD –

RI 2004 – 2009 yang disusun berdasarkan Keputusan DPD – RI no 30 / DPD /

2005, dengan persetujuan Sidang Paripurna ke – 16 DPD-RI Masa Sidang IV

Tahun Sidang 2005 – 2006 tanggal 13 Juli 2006. Tujuan utama dari penerbitan

Renstra ini adalah :

a. Bahan sosialisasi yang memeprjelas keberadaan DPD-RI kepada

masyarakat luas.

b. Memastikan bahwa prioritas DPD- RI dapat dipahami dan

memperoleh dukungan dari masyarakat yang akan menerima manfaatnya.

c. Sebagai acuan pokok semua kebijakan dan tindakan politik yang

akan ditempuh oleh DPD-RI dalam masa bakti 2004 – 2009.

d. Sebuah pemetaan prioritas bidang yang perlu diperkut dan sebuah blueprint

agar koordinasi dukungan eksternal kepada DPD – RI oleh lembaga pemberi

bantuan nasional dan internasional dapat berjalan efisien.

3. Mandat

Latar belakang pembentukan DPD RI sebagaimana tercantum dalam, lampiran

Keputusan MPR Nomor 4/MPR/2004 tentang Laporan Badan Pekerja MPR RI

mengenai Hasil Kajian Komisi Konstitusi tentang Perubahan Undang-

Undang Dasar 1945, menegaskan bahwa keberadaan DPD RI dalam struktur

ketatanegaraan, Indonesia itu antara lain dimaksudkan untuk memperkuat

ikatan daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan. Republik Indonesia dan

memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah-daerah; meningkatkan

agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam

perumusan kebijakan nasional berkaitan dengan negara dan daerah-daerah;

dan mendorong percepatan demokrasi, pernbangunan dan kemajuan daerah-

daerah secara serasi dan seimbang.

12

Sedangkan secara konstitusional, pengaturan fungsi, tugas dan wewenang DPD

RI diatur dalam beberapa pasal UUD 45 hasil amandemen ketiga bulan

Nopember 2001 yaitu :

Pasal 2 ayat 1 :

MPR terdiri atas anggota – anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui

pemilu dan diatur lebih lanjut di dalam UU.

Pasal 22 C : mengenai pemilihan anggota DPD

Pasal 22 D : mengenai fungsi pengawasan dan fungsi anggaran

Pasal 22 E ( ayat 2, 3 , 4 ) : mengenai Pemilu legislatif

Pasal 23 E ayat 2 mengenai hasil pemeriksaan keuangan

Pasal 23 F ayat 1 mengenai pemilihan anggota BPK

4. Visi DPD – RI

Rumusan visi DPD – Riyang disepakati pada Lokakarya Perencanaan Strategis

DPD – RI, 30 Agustus – 1 September 2005 adalah sebagai berikut :

Terwujudnya DPD – RI sebagai lembaga legislative yang kuat dan efektif dalam

memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah menuju masyarakat Indonesia

yang bermartabat, sejahtera, dan berkeadilan dalam wadah NKRI.

5. Misi DPD RI

1) Memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah untuk mewujudkan

pemerataan pembangunan, kesejahteraan rakyat dalam rangka

memperkukuh keutuhan NKRI secara berkesinambungan.

2) Mendorong perhatian yang lebih besar dari pemerintah pusat terhadap isu –

isu penting di daerah

3) Memperjuangkan penguatan peran DPD – RI sebagai salah satu badan

legislatif dengan fungsi dan kewenangan penuh untuk mengajukan usul,

membahas, memebrikan pertimbangan dan melakukan pengawasan atas

pelaksanaan undang – undang terutama yang menyangkut kepentingan

daerah

4) Meningkatkan fungsi dan wewenang DPD – RI untuk memeprkuat sistem

checks and balances melalui amandemen UUD 1945.

13

5) Mengembangkan pola hubungan dan kerjasama yang sinergis dan strategis

dengan pemangku kepentingan utama di daerah dan pusat.

6. Analisa Stakeholder

Yang merupakan stakeholder / pemangku kepentingan dari DPD – RI adalah :

a. Masyarakat di daerah

Masyarakat di daerah pemilihannya merupakan stakeholder terpenting

bagi DPD mengingat DPD RI dipilih langsung oleh rakyat dan merupakan

wakil legislatif dari rakyat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat di

tingkat pusat melalui perumusan UU. Kepentingannya :

Memperoleh manfaat dari aspirasi yang disalurkannya yaitu dengan

digolkannya berbagai kebijakan yang menyangkut kepentingan rakyat di

daerah.

b. Pemerintah Daerah ( gubernur, walikota, bupati ).

Merupakan eksekutif di daerah, yang bertugas menjalankan roda

pemerintahan di daerah. Pemda tingkat II ( bupati, walikota ) berperan

besar di era otonomi daerah dalam menentukan kebijakan pembangunan

di wilayahnya.

Kepentingan :

Turunnya anggaran sesuai prioritas pembangunan di daerahnya, dimana

pemda memberi masukan kepada DPD-RI mengenai isu – isu strategis di

daerah yang menjadi prioritasnya.

c. DPRD tingkat I dan II

Merupakan institusi legislatif di daerah yang bertugas membuat dan

mengesahkan anggaran di daerah.

Kepentingan :

Membuat anggaran bersama pemerintah daerah dan mengesahkannya

dengan membuat prioritas kepada isu – isu strategis di daerahnya.

Keberadaan DPD RI sebagai lembaga legislatif baru dengan kemampuan

anggota yang beragam serta minimnya interaksi sebagian anggotanya dengan

politik, ditambah dengan kurang jelasnya aturan pelaksanaan mengenai

14

seharusnya interaksi antara DPD – RI dengan pemerintah daerah dan DPRD –

RI, menyebabkan analisa stakeholder sulit dilakukan. Namun mengingat

bahwa DPD – RI merupakan wakil rakyat yang memperjuangkan aspirasi

rakyat di tingkat pusat, maka masyarakatlah yang menjadi stakeholder

terpenting dari DPD – RI.

15

7. Analisa TOWS

a. Analisa Lingkungan Eksternal ( Opportunities and Threats )

Opportunities ( Peluang )

1. Partisipasi rakyat yang semakin meluas dalam memberikan aspirasi dengan

adanya DPD – RI terutama yang terkait dengan masalah dan kepentingan

pembangunan daerah mereka.

2. Terbukanya peluang untuk bersinergi antara DPD – DPR RI di masa mendatang,

dimana pada periode kedua DPD RI, keanggotaan DPD RI sudah bisa diisi oleh

caleg dari partai politik. Bila kedua institusi legislatif ini bisa saling mengisi,

maka fungsi check and balances akan berjalan baik dan pada akhirnya

meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap kedua institusi ini.

3. Banyak dukungan dari senat manca negara terhadap keberadaan DPD RI.

Dukungan tersebut ditindaklanjuti dengan diundangnya DPD-RI untuk

menghadiri berbagai seminar dan workshop dimana DPD RI dapat

memperkenalkan eksistensinya sebagai lembaga legislatif yang baru berdiri

kepada institusi legilslatif dunia dan belajar lebih banyak mengenai berbagai

hal menyangkut perannya sebagai senat.

4. Sebagai lembaga perwakilan daerah, DPD – RI berkesempatan untuk

membangun kerjasama yang lebih baik antar berbagai instansi pemerintahan di

daerah dalam rangka meningkatkan kekuatan tawar menawar mereka terhadap

pemerintah pusat. Melalui penyerapan aspirasi daerah, para stakeholder di

daerah berkesempatan untuk menyuarakan kebutuhan dan kepentingannya

kepada para wakil rakyat di lembaga legislatif di tingkat pusat.

5. Kerjasama yang baik dengan pemda juga dapat mempermudah DPD – RI

menjalankan fungsi check and balances termasuk dalam menindak lanjuti

temuan BPK terkait pertanggung jawaban keuangan daerah.

Ancaman ( Threats )

1. DPD – RI masih kurang dikenal masyarakat karena sebagai lembaga legislatif

baru, sosialisasi dianggap masih kurang. Banyak orang yang menganggap

16

bahwa anggota DPD – RI adalah anggota partai politik, sehingga terkesan

kurang pro – rakyat.

2. DPR – RI tentunya akan mempersulit jalan DPD – RI dalam mengusulkan

amandemen UUD 45, mengingat DPD – RI dapat menjadi oposisi bagi DPR – RI

dalam rangka fungsi check and balancesnya terhadap DPR – RI.

3. Fungsi check and balances mau tidak mau menyebabkan DPR – RI terlibat

dalam fungsi pengawasan jalannya otonomi daerah. Salah satu fungsinya dalam

menindak lanjuti temuan BPK di daerah menyebabkan para pemimpin daerah

terancam / kurang nyaman dengan kunjungan anggota DPD – RI ke daerah.

4. Masyarakat masih belum melihat hasil yang nyata dari peran dan kiprah DPD –

RI periode pertama ini, karena terbatasnya kewenangan DPD –RI. Misalnya

dalam mengawal RUU menjadi UU, DPD – RI hanya bertindak mengusulkan

RUU dan memberikan pertimbangan kepada DPR – RI dan tidak dapat

mengawal RUU tsb sampai menjadi UU.

b. Analisa Lingkungan Internal ( Strengths and Weaknesses )

Strengths ( Kekuatan ) :

01. Anggota DPD – RI hasil pemilu 2004 secara de facto memiliki basis

legitimasi dan dukungan politik yang cukup kuat karena dipilih langsung

oleh rakyat.

02. Jumlah anggota DPD – RI yang sama untuk semua daerah

yang diwakilinya, yaitu empat orang dari setiap propinsi , tanpa

mempedulikan jumlah penduduk daerahnya, menjadikan semua daerah

sama pentingnya untuk diperjuangkan oleh DPD – RI.

03. Anggota DPD periode I merupakan individu non partai,

sehingga bebas dari conflict of interest dari partai politik.

04. DPD – RI selaras dengan perannya sesuai pasal 22 D UUD 1945,

mempunyai mandat yang jelas dalam fungsi legislasi, pertimbangan dan

pengawasan, untuk memperbaiki kerangka hukum untuk desentralisasi

agar memenuhi kebutuhan dan kepentingan daerah secara lebih efektif

dan untuk memastikan bahwa kinerja eksekutif dalam menerapkan

desentralisasi berjalan efektif, terbuka dan akuntabel. Misalnya dengan

mengawasi kinerja pemerintah dalam peningkatan pendidikan, penyediaan

17

akses pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur di daerah yang

paling memerlukan.

05. DPD – RI bekerjasama dengan pemda setempat juga bertugas mengajukan

rekomendasi alokasi anggaran untuk meningkatkan kemampuan

pemerintah dalam upaya pencapaian sasaran – sasaran pembangunan

dalam bidang pendidikan.

Weaknesses ( Kelemahan ) :

01. Keberadaan DPD yang nisbi dan serba tanggung sebagai suatu lembaga

legislatif. Gagasan dasar pembentukan suatu lembaga pengimbang ( check

and balances ) kekuasaan, baik di lingkungan lembaga legislatif sendiri

( DPR dan MPR RI ) maupun lembaga eksekutif ( pemerintah ), belum

sepenuhnya berfungsi secara optimal dan efektif.

02. Peran DPD – RI yang terbatas menyebabkan DPD – RI tidak bisa melakukan

follow up terhadap usulan RUU yang dibuatnya setelah sampai ke tangan

DPR – RI, karena DPD-RI hanya berhak mengusulkan dan memberikan

pertimbangan, tanpa bsia memperjuangkan RUU tsb sampai disahkan

menjadi UU.

03. Sebagian besar anggotanya merupakan orang – orang baru dalam dunia

politik yang belum memiliki pengalaman nyata dalam praktik – praktik

sistem politik Indonesia selama ini.

04.Walaupun DPD – RI dinyatakan mewakili daerah, belum terdapat ketentuan

yang jelas yang mengatur hubungan kerjasama antara anggota DPD – RI

dan pemerintah daerah dan DPRD, termasuk dengan masyarakat daerah

yang mereka wakili.

05. Belum terbangunnya sistem pendukung yang andal dengan segenap

kelengkapan sarana dan prasarananya, terutama sistem informasi

manajemen dan pangkalan data, atau ketersediaan tenaga ahli,

mengakibatkan belum optimalnya kinerja DPD –RI sebagai suatu lembaga

politik.

06.Pada tingkat operasional, struktur organisasi dan mekanisme kerja internal

DPD RI sendiri masih belum mantap. Masih sering terjadi kekaburan

18

sistem koordinasi antara Sekretariat Jendral DPD-RI dan Sekretariat

jendral DPR – RI dan MPR – RI.

07.Kurangnya pemahaman anggota DPD – RI terhadap teknologi khususnya

internet menyebabkan banyak fasilitas gratis yang bsia dimanfaatkan di

internet seperti pembuatan blog dan jejaring sosial seperti facebook,

misalnya, tidak dimanfaatkan dengan baik sebagai sarana untuk

mensosialisasikan kegiatannya kepada konstituen di daerah dan

mensosialisasikan keberadaan dan fungsi DPD RI kepada masyarakat luas.

19

c. Matrix Analisa Lingkungan Eksternal dan Internal

Rating :

0 – 1 : kurang penting

> 1 – 2 : cukup penting

>2 – 3 : penting

> 3 – 4 : sangat penting

Matriks Analisa Lingkungan Eksternal

( EFAS =External Strategic Factor Summaries )

NO FAKTOR EKSTERNALBOBO

T RATING

SKOR KOMENTAR

( B x R )

Opportunities ( Peluang ) :

1Partisipasi masyarakat yang makin aktif dalam

0.10 4

0.40

- Mempermudah DPD RI mendapatkan isu

memberikan aspirasi strategik di daerah untuk dibawa ke tingkat

pusat

2Sinergi dengan DPR --> meningkatkan fungsi

0.15 4

0.60

- Membantu menciptakan pemerintahan

check & balances yang bersih

3Dukungan senat LN terhadap penguatan fungsi DPD

0.10 3

0.30

- Meningkatkan kepabilitas anggota DPD

--> ditindaklanjuti dengan asistensi /workshop

4Kerjasama dengan pemda memperkuat posisi

0.15 3

0.45

- Sinergi dalam memperjuangkan anggaran

tawar menawar di tingkat pusat.

5Kerjasama yang membaik dengan instansi pemda

0.15 4

0.60

- Meningkatkan peran DPD sebagai wakil

mempermudah DPD menjalankan fungsi check & rakyat di daerah

balances TOTAL 2.35 Threats ( Ancaman ) :

1Sosialisasi kurang, masyarakat masih banyak yang

0.05 3

0.15

- Perlu sosialisasi termasuk dengan meman-

menganggap anggota DPD-RI periode I sebagai

faatkan situs social networking ( facebook,

anggota parpol blog ).

2DPR RI masih menganggap DPD sebagai oposisi

0.10 3

0.30 - Perlu kerjasama lebih baik

3Fungsi check and balances menyebabkan pemda

0.10 3

0.30 - Perlu kerjasama yang lebih baik

kurang nyaman dengan kunjungan anggota DPD RI

20

4Masyarakat di daerah belum melihat hasil kerja DPD

0.10 4

0.40

- Perlu sosialisasi mengenai fungsi DPD

TOTAL 1.00 1.15

Matriks Analisa Lingkungan Internal

( IFAS =Internal Strategic Factor Summaries )

NO FAKTOR INTERNALBOBO

TRATIN

G SKOR KOMENTAR( B x R )

Strengths ( Kekuatan )

1Anggota DPD periode I dipilih langsung oleh rakyat

0.05 3

0.15

- Kepercayaan rakyat harus dijaga

-->legitimasi politik kuat

2 Jumlah anggota DPD 4 orang per propinsi --> 0.05 3

0.15

- Meningkatkan kepercayaan rakyat,

Keterwakilan setiap daerah sama pentingnya khususnya di wilayah Indonesia Timur

3DPD periode I non partai --> bebas conflict of interest

0.05 3

0.15

- Netralitas harus dipertahankan

4 Fungsi legislasi, pertimbangan, pengawasan --> 0.15 4

0.60

- Harus diperkuat dengan amandemen

mendorong desentralisasi UUD 45

5 Mengajukan alokasi anggaran untuk mendorong 0.10 3

0.30

- Perlu peningkatan fungsi DPD-RI

pembangunan daerah untuk menjalankan fungsi tsb

TOTAL 1.00 1.35

Weaknesses ( Kelemahan )

1Keberadaan DPD serba tanggung -->fungsi serba

0.10 4 0.40

- Perlu diperkuat dengan amandemen

tanggung UUD 45

2 Tidak bisa mengawal RUU sampai menjadi UU 0.15 4 0.60

- Merupakan kelemahan dasar -->

Perlu penguatan fungsi dan wewenang DPD-RI

3Sebagian besar anggota DPD RI kurang pengalaman

0.10 3 0.30

- Perlu workshop dan pengalaman politik

dalam bidang politik di dalam dan luar negeri.

4Kurang jelasnya aturan yang mengatur hubungan

0.05 3 0.15

- Harus dibuat aturan yang jelas

antara DPD dengan pemda dan DPRD

5Sistem pendukung ( tenaga ahli, data base ) kurang

0.05 3 0.15 - Perlu anggaran

21

6Koordinasi internal dalam DPD RI masih belum baik

0.10 3 0.30

- Perlu dibuat aturan yang lebih jelas

7Anggota DPD-RI banyak yang masih buta teknologi

0.05 3 0.15

- Perlu sosialisasi teknologi internet

sehingga belum bisa memanfaatkan internet untuk

dan tenaga untuk mengoperasikannya

sosialisasi

TOTAL 1.00 2.05

8. Matrix Penentuan Strategi Dasar dengan TOWS

IFAS STRENGTHS ( S ) WEAKNESSES ( W )

Skor : 1.35 Skor : 2.05 1. Anggota DPD periode I dipilih langsung 1. Keberadaan DPD serba tanggung oleh rakyat -->legitimasi politik kuat 2. Tidak bisa mengawal RUU sampai 2. Jumlah anggota DPD 4 orang per menjadi UU propinsi 3. Sebagian besar anggota DPD RI kurang 3. DPD periode I non partai pengalaman politik --> no conflict of interest 4. Kurang jelasnya aturan yang mengatur 4. Fungsi legislasi, pertimbangan, hubungan antara DPD dengan pemda pengawasan -->dorong desentralisasi dan DPRD dan Pemda 5. Mengajukan alokasi anggaran 5. Sistem pendukung ( tenaga ahli, data untuk mendorong pembangunan daerah base ) kurang 6. Koordinasi internal DPD RI belum baik 7. Anggota DPD-RI banyak yang masih buta internet sehingga tidak bisa menggu- nakannya utk sosialisasi

EFAS OPPORTUNITIES ( O ) STRATEGI O - S STRATEGI O - W

Skor : 2.35 Skor : 3.70 Skor : 4.40

1. Partisipasi masyarakat yang 1. Memperjuangkan penguatan fungsi dan kewenangan DPD-RI melalui 1. Penyempurnaan manajemen dan

makin aktif memberikan aspirasi Amandemen UUD 45 agar dapat mekanisme kerja internal untuk mening-2. Sinergi dengan DPR-->tingkatkan mewakili daerah sesuai fungsinya katkan kinerja DPD-RIfungsi check & balances 2. Mendorong terciptanya otonomi daerah 2. Bekerjasama dengan pihak pemda dan

3. Dukungan senat LN terhadap dan perimbangan kekuasaan pusat – daerah DPRD untuk merumuskan aturan mengenai

penguatan fungsi DPD 3. Pengawasan untuk meningkatkan koordinasi dan mengusulkannya kepada DPR-RI

4. Kerjasama dengan pemda memper- pencegahan dan pemberantasan 3. Menyewa staf ahli untuk meningkatkan

22

kuat tawar menawar di tingkat pusat. kourpsi Konerja dancitra DPD-RI5. Kerjasama yang membaik dengan 4. Melakukan fungsi check and balanceinstansi pemda dengan membuat pertimbangan RAPBN

THREATS ( T ) STRATEGI T - S STRATEGI T - W

Skor : 1.15 Skor : 2.50 Skor : 3.30 1. Sosialisasi kurang, masyarakat 1 Tetap teguh melaksanakan fungsinya 1. Melalui penyerapan aspirasi rakyat, DPD-anggap anggota DPD-RI periode I dalam pengawasan APBN dan BPK RI merekomendasi anggaran kepada DPR-RIsebagai anggota parpol 2 Mendorong pembahasan mengenai isu untuk pelayanan dasar bagi masyarakat2. DPR RI masih menganggap DPD Perlindungan terhadap hak adat dan Khususnya di bidang pendidikan dan

sebagai oposisi Budaya lokal kesehatan3. Fungsi check and balances membuat 3. Melakukan upaya dalam penghayatanpemda kurang nyaman dengan kunjungan anggota DPD-RI

dan meningkatkan kerukunan umat beragama di Indonesia

4. Masyarakat di daerah belum melihat hasil kerja DPD, terutama dalam ,hal yang dianggap kurang berdampakEkonomi seperti Agama5. Pengaruh parpol dalam DPD RI periode 2 -->potensi conflict of interest

9. Alternatif Strategi Dasar ( Key Strategic Issues ) :

Berdasarkan pencapaian skornya, maka prioritas strategi adalah sebagai

berikut :

1 ) Strategi O – W ( skor : 4.40 )

Mengisi/menangkap peluang dengan membenahi kelemahan.

01. Penyempurnaan manajemen dan mekanisme kerja internal ke arah peningkatan

kinerja DPD – RI.

23

02. Pengembangan pola kepemimpinan yang efektif, yaitu kepemimpinan yang terbuka,

demokratis akuntabel, visioner dan profesional serta bersifat kolegial.

03. Pengadaan tenaga – tenaga ahli untuk meningkatkan kinerja dan citra DPD - RI

2) Strategi O – S ( skor : 3.70 )

Mengisi/menangkap peluang melalui pemanfaatan kekuatan/ potensi.

01. Penguatan fungsi dan kewenangan DPD-RI melalui amandemen UUD 45

02. Otonomi dan perimbangan kekuasaan pusat - daerah dalam rangka pemerataan

pembangunan

ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat di

daerah

03. Peningkatan efektivitas upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

04. Pertimbangan dalam Usulan RAPBN.

3) Strategi T – W ( skor : 3.30 )

Menghadapi ancaman dengan membenahi kelemahan

01. Rekomendasi anggaran kepada DPR – RI demi perwujudan hak – hak rakyat di

daerah atas pelayanan sosial dasar dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

4) Strategi T – S ( skor : 2.50 )

Menghadapi ancaman melalui pemanfaatan kekuatan/potensi

01. Pengawasan pelaksanaan APBN.

02. Perlindungan dan pemajuan hak – hak adat dan budaya lokal.

03. Peghayatan dan pengamalan nilai – nilai agama yang mampu menjawab persoalan

bangsa.

10. Pengembangan Strategi

A . Strategi O - W

01. Penyempurnaan manajemen dan mekanisme kerja internal ke arah peningkatan kinerja DPD – RI.

Tujuan Strategis:1. Untuk menunjukkan bahwa meski dengan wewenang legislatif yang terbatas DPD RI

dapat memainkan peran yang positif untuk meningkatkan kualitas hidup di daerah.

2. Peran positif tersebut terdiri dari mengusulkan undang undang barn,

memberikan saran untuk perbaikan undang undang dan meningkatkan pelayanan ke

24

daerah dengan mengawasi kinerja eksekutif.

3. Dengan menunjukkan kemampuannya dalam membuat dampak positif terhadap

demokrasi Indonesia, menggalang dukungan masyarakat untuk tugas legislatif yang

lebih lugs dengan melakukan amandemen terhadap undang undang dasar dan undang

undang yang terkait.

Sasaran Pencapaian:

1. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pencapaian DPD RI,

dukungan masyarakat Indonesia dapat dimobilisasi untuk melakukan revisi pasal-pasal

dalam UUD 1945 dan undang-undang yang menyangkut fungsi dan wewenang DPD RI.

2. Dengan memastikan bahwa MPR RI melakukan amandemen atas ketentuan yang ada di

UUD 1945 yang mengatur fungsi dasar dan wewenang DPD RI dan DPR RI melakukan

revisi atas undang undang.

Indikator Pencapaian :

1. Anggota memahami tata tertib dan kode etik yang telah disempurnakan

2. Peningkatan sosialisasi DPD-RI

3. Peningkatan kinerja DPD-RI dengan adanya produk inisiatif RUU

4. Produk DPD – RI dapat berpengaruh besar bagi DPR-Ri sehingga tercipta desakan

amandemen UUD 1945

5. Parpol mulai menaruh perhatian terhadap DPD-RI

6. Meningkatnya legitimasi anggota DPD terpilih atau yang dipilih kembali dalam Pemilu.

02. Pengembangan pola kepemimpinan yang efektif

Tujuan Strategis:

Berkembangnya pola kepemimpinan DPD yang demokratis, terbuka dan bertanggung

gugat, memiliki kemampuan visioner dan profesionai, setts bersifat kolegial.

Sasaran Pencapaian:

Berlakuknya suatu pola kepemimpinan DPD yang demokratis, terbuka dan bertanggung

gugat, berkualitas, memiliki kemampuan visioner dan profesional serta bersifat

kolegial.

Indikator Pencapaian ( Milestones ) :

1. Kesamaan persepsi ke dalam dan keluar

2. Solidaritas kepemimpinan

25

3. Hubungan yang harmonis baik horisontal maupun vertikal

4. Produktivitas,iklim dan etos kerja yang membaik

5. Partisipasi anggota meningkat

6. Umpan balik terespon dan terkelola dengan baik.

03. Pengadaan tenaga – tenaga ahli untuk meningkatkan kinerja dan citra DPD – RI

Tujuan Strategik

Tersedianya tenaga-tenaga ahli pengkaji dan peneliti tetap DPD sebagai sistem

penclukung yang menentukan dalam peningkatan kinerja dan citra diri DPD RI.

Sasaran Pencapaian:

1. Tersedianya tenaga-tenaga All pengkaji dan peneliti yang dibutuhkan

minimal untuk jajaran pimpinan clan semua badan kelengkapan organisasi DPD

2. Telah bekerjanya tenaga-tenaga ahli tersebut secara efektif sebagai tenaga

perbantuan tetap, di

bawah koordinasi teknis Sekretariat jenderal

3. Tersedianya alokasi anggaran khusus APBN maupun APBD untuk rekruitmen dan

pengadaan tenaga-tenaga ahli bagi setiap anggota DPD


Tersedianya hasil analisis / riset,dan kajian kritis atas isu – isu strategis, analisis,

kajian, draft/ naskah RUU, masukan dll yang berkaitan dengan dan mendukung

kerja PAH ( Panitia Ad Hoc ).

B. Strategi O – S


Tujuan Strategis:4. Untuk menunjukkan bahwa meski dengan wewenang legislatif yang terbatas DPD RI

dapat memainkan peran yang positif untuk meningkatkan kualitas hidup di daerah.

5. Peran positif tersebut terdiri dari mengusulkan undang undang barn, memberikan saran untuk perbaikan undang undang dan meningkatkan pelayanan ke daerah dengan mengawasi kinerja eksekutif.

6. Dengan menunjukkan kemampuannya dalam membuat dampak positif terhadap demokrasi Indonesia, menggalang dukungan masyarakat untuk tugas legislatif yang lebih lugs dengan melakukan amandemen terhadap undang undang dasar dan

26

undang undang yang terkait.

Sasaran Pencapaian:

1. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pencapaian DPD RI,

dukungan masyarakat Indonesia dapat dimobilisasi untuk melakukan revisi pasal-

pasal dalam UUD 1945 dan undang-undang yang menyangkut fungsi dan wewenang

DPD RI.

2. Dengan memastikan bahwa MPR RI melakukan amandemen atas ketentuan yang

ada di UUD 1945 yang mengatur fungsi dasar dan wewenang DPD RI dan DPR RI

melakukan revisi atas undang undang.

Indikator Pencapaian

1. DPD RI mencapai sasaran strategik nya sesuai dengan Renstra.

2. DPD RI meningkatkan kesadaran masyarakat akan hasil yang telah dicapainya

3. Pasal 22D Amendemen Ketiga UUD 1945 telah direvisi yang semakin memperkuat

fungsi dan kewenangan DPD setara dengan DPR.

4. Undang-Undang Nomor 22Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR,

DPD, dan DPRD telah direvisi yang menegaskan adanya kesetaraan status, fungsi,

dan kewenangan antara DPR dengan DPD dalam MPR-

5. Alternatifnya, undang undang baru dikeluarkan oleh DPR RI yang secara khusus

mengatur fungsi, susunan dan wewenang DPD RI.

6. Revisi berbagai undang-undang terkait, misalnya undang-undang tentang Pemilihan

Umum, sesuai dengan hasil revisi UUD 1945 dan Undang-Undang 22 Tahun 2003 tersebut

di atas.

02. Otonomi dan perimbangan kekuasaan pusat - daerah dalam rangka

pemerataan pembangunan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam untuk

kesejahteraan rakyat di daerah

Tujuan StrategikTersedianya rancangan usulan revisi perundang-undangan dan pelaksanaan furor

pengawasan yang efektif untuk pelaksanaan otonomi daerah dan perimbangm kekuasaan

pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan

ekonomi yang lebih merata, serta pengelolaan dan pemanfaatn hasil sumber daya alam

untuk kesejahteraan rakyat di daerah

Sasaran Pencapaian

27

Revisi perundang-undangan yang tidak sejalan dengan hakikat semangat , jiwa otonomi

daerah yang selama ini membatasi kewenangan daerah dan penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan program pembangunan, serta pengelolaan dan pemanfaatan

sumber daya alam.


Draft usulan untuk revisi UU32 tahun 2004, UU no 33 tahun 2004, UU no 22 tahun 2004

dan UU sektoral sudah selesai dilakukan.


Tujuan Strategik

Meningkatnya efektivitas dan optimalisasi perundang-undangan dan pengawasan

pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi.

Sasaran Pencapaian:

1. DPD dapat membantu mengurangi penyalahgunaan dan penyelewengan dana negara.

Untuk mencapai tujuan ini, DPD memberikan rekomendasi kepada DPR dan BPK

mengenai prioritas strategis, untuk pemeriksaan audit berikutnya dan menilai

kemajuan BPK dalam memeriksa prioritas tersebut.

2. DPD dapat memberikan informasi dan evaluasi mengenai pengelolaan dana negara,

sebagai bahan pertimbangan DPR, yang berkaitan dengan penggunaannya dan deviasi

yang terjadi baik di pemerintah pusat maupun daerah.


1. PAH IV melaksanakan dengan pendapat publik di Indonesia bagian Barat, Tengah

danTimur.

2. DPD RI mengajukan laporan tahunan kepada, DPR RI dan BPK yang berisi rekomendasi

prioritas audit yang strategik.

3. DPD RI melakukan penilaian apakah Hapsem BPK telah memberikan tanggapan yang

serius, terhadap rekomendasi yang sebelumnya diberikan, oleh DPD.

4. Amandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang BPK UU No. 15 Tahun 2004

tentang Pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan Negara.

5. Revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Plemberantasan Tindak Pidana

korupsi yang ada saat ini dengan memasukkan prinsip dan aturan pembuktian terbalik

04. Pertimbangan dalam Usulan RAPBN.

28

Tujuan Strategik

Kemampuan untuk mengajukan pertimbangan yang komprehensif terhadap RAPBN

melalui data yang akurat, informasi analisis, dan studi yang berasal dari sumber yang

kredibel dan akuntabel

Sasaran Pencapaian

1. Pembentukan mekanisme pelaksanaan fungsl pengawasan penyusunan rancangan

anggaran pendapatan dan belanja negara.

2. Membangun hubungan antar pemerintah daerah, DPRD, dan Departemen/ instansi

pemerintah untuk tujuan pertukaran informasi dan penentuan prioritas anggaran.

3. DPR RI secara resmi diharuskan memberikan tanggapan terhadap Laporan

Pertimbangan DPD RI mengenai RAPBN

4. Mendorong keterbukaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

5. Pertimbangan DPD RI mengenai anggaran diajukan secara tepat waktu dan efektif.

6. Merekomendasikan DPR RI untuk merevisi UU No. 17 tahun 2003.

7. Mengajukan rancangan revisi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 supaya dapat

mencerminkan keberadaan DPD Rl.

8. Tersedianya Sistem dan Prosedur Penyusunan dan Perencanaan Rancangan RAPBN.

9. Hubungan antara Pemerintah Daerah, DPRD, dan Kementrian/Lembaga sebagai

prioritas dan sumber data.

10. Transparansi pengelolaan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

9. Mengajukan pertimbangan yang efektif dan efisien oleh DPD

10. Amandemen Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yang saat ini belum merefleksikan

keberadaan DPD RI.


1. Laporan pertimbangan disusun dengan akurat secara teknis, dengan adanya

kepentingan pusat dan daerah yang seimbang.

2. DPR RI secara resmi menanggapi Laporan Pertimbangan DPD RI mengenai RAPBN.

3. Pertimbangan diajukan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan dan standar yang ada.

4. Ketersediaan staf ahli yang bekerja sesuai fungsinya untuk memberikan data, kajian,

dan analisa yang teliti secara efektif.

5. Pernyataan tugas dan deskripsi pekerjaan disusun untuk setup jabatan yang ada

dalam sekretariat PAH IV.

6. Manual prosedur tetap telah disusun dan staf telah menerima pengaraham

29

7. MOU dengan lembaga pemerintahan daerah telah dilaksanakan. Setidaknya satu

kegiatan dilaksanakan sesuai dengan setengah dari seluruh ketentuan yang ada dalam

MOU.

8. Rancangan revisi undang undang diajukan kepada DPR RI.

C. Strategi T – W

01. Rekomendasi anggaran kepada DPR – RI demi perwujudan hak – hak rakyat

di daerah atas pelayanan sosial dasar dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

Tujuan Strategik:

1. Terwujudnya pemenuhan hak rakyat atas pendidikan dasar dengan melakukan

penilaian atas pencapaian sasaran pemerintah.

2. Membuat rekomendasi target menuju prestasi gemilang pada masa depan sesuai

dengan target pemerintah.

3. Terwujudnya pemenuhan hak rakyat atas pelayanan kesehatan dasar

Sasaran Pencapaian:

1. Untuk memastikan bahwa semua sasaran pemerintah yang terkait dengan

pelayanan dasar kepada masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Yaitu,

sernua, penduduk usia Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah LanjutanTingkat Pertama

(SLIP) telah tertampung atas beban biaya negara

2. Semua penduduk telah memiliki akses pelayanan kesehatan dasar minimum yang

berkualitas atas beban biaya negara, sesuai dengan panduan WHO dan Departemen

Kesehatan Republik Indonesia


1. Dilaksanakan untuk mengukur ketersampaian target pemerintah dalam bidang

pendidikan dan

kesehatan.

2. Sosialisasi laporan Pengawasan dan Pertimbangan.

3. Rekomendasi anggaran untuk pelayanan dasar kepada masyarakat di bidang pendidikan

dan kesehatan diajukan kepada PAH IV berdasarkan hasil pengawasan dan pembahasan

oleh PAH III

30

D. Strategi T – S

01 ) Pengawasan Pelaksaanan APBN dan BPK.

Tujuan Strategis :

DPD akan berkontribusi dalam mengawasi realisasi APBN dengan melaksanakan

dengar pendapat publik secara tahunan di Indonesia bagian Barat, Tengah dan Timur

untuk tujuan mengurangi penyalahgunaan dan penyelewengan dana negara.

Target Pencapaian:

1. Dengar pendapat publik tahunan dilaksanakan di Indonesia bagian Barat, Tengah

dan Timur.

2. Jika diperlukan, laporan pengawasan disusun untuk menarik perhatian DPR ke

bidang-bidang tertentu di mans realisasi anggaran perlu ditingkatkan.

3. Jika diperlukan, laporan pengawasan disusun untuk memberikan rekomendasi untuk

menyesuaikan prioritas audit BPK yang strategis

4. DPR secara resmi memberikan tanggapan atas laporan pengawasan DPD.

5. BPK menanggapi laporan pengawasan DPD.


1. PAH IV melaksanakan dengar pendapat publik di Indonesia bagian Barat,

Tengah danTimur.

2. Laporan DPD mengenai Pengawasan Anggaran diajukan kepada DPR

3. Laporan Pengawasan DPD mengenai Prioritas Audit Strategik BPK diajukan kepada

DPR-RI


Tujuan Strategik:

Terwujudnya pengakuan dalam bentuk suatu sistem perlindungan politik dan hukum

yang tegas atas hak-hak kesejarahan dan kelembagaan adat lokal, terutama dalam hal

pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya ekonpmi masyarakat

lokal yang sangat beragam di seluruh daerah di Indonesia.

Sasaran Pencapaian:

1. Disahkannya UU khusus bagi perlindungan dan pemajuan hak-hak

kesejarahan, kebudayaan, kelembagaan adat lokal yang beragam di seluruh daerah di

31

Indonesia.

2. Dijabarkannya ketentuan UU khusus tersebut dalam berbagai kebijakan nasional

maupun daerah, terutama dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam

dan sumberdaya ekonomi asli masyarakat lokal sesuai dengan kekhasan dan

keberagamannya masing-masing daerah di Indonesia.


1. DPR telah mengagendakan, membahas, dan akhirnya mensahkan undang undang

khusus perlindungan dan pemajuan hak-hak kesejarahan, kebudayaan, dan

kelembagaan adat masyarakat lokal

1. DPRD propinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia jugs telah

mengagendakan, membahas, dan akhirnya mensahkan Peraturan Daerah (PERDA)

khusus yang menjabarkan undang-undang tersebut di atas secara lebih rinci sesuai

dengan kekhasan sejarah, budaya, dan adat lokal masing masing.

2. Terbentuknya pendapat umum yang semakin luas dan kuat mendukung kebijakan

perlindungan dan pemajuan hak-hak kesejarahan, kebudayaan, dan kelembagaan

adat lokal tersebut.

03. Penghayatan dan pengamalan nilai – nilai agama yang mampu menjawab persoalan

bangsa.

Tujuan Strategik:

Mulai terwujudnya bentuk-bentuk nyata penghayatan dan pengamalan nilainilai luhur

agama yang mampu menjawab berbagai persoalan dan krisis yang dihadapi oleh

bangsa Indonesia saat ini dan di masa mendatang.

Sasaran Pencapaian:

1) Meningkatnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama di seluruh Indonesia

2) Tumbuh subur dan berkembangnya pemikiran-permikiran dan penafsiran penafsiran

nilai dan ajaran agama secara lebih terbuka, bebas, dan jujur, yang berkaitan langsung

dengan kebutuhan dan tindakannya nyata untuk menjawab berbagai persoalan dan

krisis sosial politik, hukum, ekonomi dan budaya yang dihadapi oleh bangsa Indonesia

saat ini dan di masa mendatang.


1. Semakin menguatnya praktik-praktik kesetiakawanan sosial di tengah masyarakat

32

tanpa preferensi agama tetapi justru didasari oleh penafsiran atas nilai-nilai dan ajaran-

ajaran agama

2. Semakin banyaknya dialog-dialog terbuka,bebas, dan jujur di antara berbagai tokoh, lembaga,

dan umat beragama di seluruh Indonesia ke arah kesamaan persepsi menghadapi berbagai

persoalan dan krisis sosial-politik, hukum, dan eknomi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia

saat ini dan di masa-masa mendatang

3. Semakin menurunnya jumlah praktik-praktik penggunaan ajaran, lembagalembaga, idiom-

idiom, dan lambang-lambang agama untuk tujuan-tujuan atau kepentingan-kepentingan

perebutan kekuasaan politik dan ekonomi pada berbagai tingkatan, di pusat maupun di

daerah

4. Semakin ketatnya pengawasan bersama oleh seluruh lapisan masyarakat atas berbagai

arus pembodohan terutama melalui media massa yang Semakin banyak menyiarkan unsur-

unsur kekerasan, kekejaman, kecabulan, mistik dan klenik yang justru menentang upaya

penghayatan dan pengamalan ajaran agama secara mendalam dan krisis, jugs pada upaya-

upaya pencerahan dan pencerdasan bangsa.

IV. IMPLEMENTASI

Pada kenyataannya cukup sulit untuk merangkum data mengenai implementasi dari

renstra DPD 2004 – 2009, dengan urutan seperti yang sudah tercantum pada Renstra di

atas.

A. Strategi O – W:

Mengisi/menangkap peluang dengan membenahi kelemahan.

04. Penyempurnaan manajemen dan mekanisme kerja internal ke arah peningkatan

kinerja DPD – RI.

05. Pengembangan pola kepemimpinan yang efektif, yaitu kepemimpinan yang terbuka,


06. Pengadaan tenaga – tenaga ahli untuk meningkatkan kinerja dan citra DPD - RI

01. Penyempurnaan manajemen dan mekanisme kerja internal ke arah

peningkatan kinerja DPD – RI.

1. Masih kurang tertibnya anggota DPD RI dalam mengikuti peraturan Tata tertib DPD –

RI sesuai Keputusan DPD RI no 29 / DPD / 2005. Contoh : datang terolambat atau tidak

hadir pada rapat dan sidang – sidang DPD RI,penyampaian laporan kunjungan ke

daerah yang terlambat, dll.

33

2. Dukungan dari Sektretariat Jendral dalam memperlancar kinerja DPD RI sudah cukup

baik, dimana Sekretariat Jenderal menyusun program/kegiatan DPD RI mengacu pada

usulan program/kegiatan dari masing-masing Alat Kelengkapan dan Anggota DPD

RI yang disampaikan kepada Panitia Musyawarah. Program dan kegiatan dimaksud

dengan mengacu pada orientasi fungsional DPD RI, baik secara kelembagaan,

maupun perorangan ( anggota DPD ).

a. Kegiatan legislasi

b. Kegiatan pengawasan

c. Kegiatan mendesak adalah kegiatan DPD RI yang terkait dengan adanya bencana

alam, konflik, atau Kejadian Luar Biasa (KLB) di daerah yang oleh DPD RI harus

segera disikapi atau ditindaklanjuti.

d. Dalam lingkup tugas-tugas khusus, yaitu: tugas-tugas yang diberikan kepada Pansus

sesuai mandat Sidang Paripurna.

e. Litigasi DPD RI, yaitu: Memberikan pendapat/pertimbangan sesuai kebutuhan terkait

dengan uji material ke Mahkamah Konstitusi.

f. Sosialisasi, yaitu: keberaclaan DPD RI dalam sistem ketatanegaraan, fungsi,

tugas, clan wewenang DPD RI.

g. Peningkatan pelayanan Sekretariat Jenderal, yaitu:

Penataan tenaga ahli, Penataan dan peningkatan sistem komunikasi, Peningkatan

sistem informasi ( misalnya dengan penyediaan website DPD RI ) Pemantapan

organisasi, mekanisme dan tata kerja, Penataan personil dan aset, serta Peningkatan

Perlengkapan dan sarana gedung kantor DPD RI: gedung kantor, penataan dan

peningkatan sistem komunikasi.

Dalam perjalanannya, berkembang pula kegiatan DPD RI berupa kegiatan mediasi

dan advokasi. Kegiatan mediasi terutama dalam bentuk menyerap masalah yang

disampaikan oleh delegasi daerah, kemudian dibahas dan diupayakan penyelesaiannya

dengan komunikasi kepada unsur – unsur pemerintah.

3. Pemisahan PKALP dari Bagian Protokoler DPD – RI pada Januari 2009 dengan dimotori

oleh tenaga – tenaga profesional muda yang kompeten merupakan upaya konkrit dalam

mengefektifkan PAKLP dalam melayani anggota DPD khususnya di bidang kerjasama

antar lembaga pemerintahan di manca negara.

4. Sudah tercapainya kerjasama yang cukup baik dengan alat kelengkapan DPD seperti

Panitia Musyawarah, PKALP ( Panitia kerjasama Antar Lembaga Perwakilan ) dalam

pemberian data, kajian dan informasi sesuai bidang tugas alat kelengkapan tsb.

5. Peningkatan kapasitas dan kemampuan anggota DPD RI dengan dukungan dari PKALP

yang menyangkut hubungan dengan organisasi internasional, kunjungan ke senat dan

workshop / konferensi di manca negara, yangs ekaligus merupakan ajang untuk

34

mempromosikan keberadaan DPD – RI di manca negara serta meminta dukungan.

6. Namun demikian sarana komputerisasi di masing – masing ruangan anggota DPD RI

dirasa sudah tidak memadai dimana komputer terkoneksi lambat dengan internet

akibat kapasitas memorinya kurang memadai.

7. Peningkatan kualitas dari tenaga kesekretariatan DPD RI dengan adanya pelatihan

yang menambah ilmu dan wawasan personilnya.

02. Pengembangan pola kepemimpinan yang efektif, yaitu kepemimpinan yang

terbuka,


Pimpinan DPD RI yang terdiri dari satu orang Ketua DPD dan dua orang Wakil Ketua

sudah cukup mampu menjalankan fungsinya dalam:

1. Memimpin anggota dalam rapat – rapat internal DPD Ri serta memimpin delegasi DPD

RI pada kunjungan ke manca negara.

2. Mengkoordinasikan pelaksanaan Renstra 2004 – 2009.

3. Menyusun pembagian kerja dan koordinasi Pimpinan yang efektif setiap tahun.

4. Memelihara dan mengembangkan sistem informasi manajemen untuk pengambilan

keputusan

5. Memelihara dan mengembangkan sistem komunikasi internal dan eksternal dari

pimpinan.

6. Menyusun sistem dan mekanisme umpan balik yang efektif.

7. Monitoring dan valuasi berkala dan tahunan.

03. Pengadaan tenaga – tenaga ahli untuk meningkatkan kinerja dan citra DPD -

RI

a. Pendayagunaan Tenaga Ahli

Dengan keterbatasannya, alat kelengkapan DPD RI berupaya untuk menjalankan

kegiatan pokoknya dalam menyaipkan dan melakukan kajian, riset, analisa alternatif

draft RUU, sebagai masukan untuk kerja PAH atau lembaga kelengkapan organisasi

DPD lain dengan mempekerjakan staf ahli di bidangnya. Sebagai contoh PKALP

memperlengkapi diri dengan staf ahli dari DPR RI. Selain itu dengan beekrjasama

dengan institusi lain seperti ECONIT, INDEF, internasional, anggota DPD RI mendapat

berbagai input dan kajian yang sangat berguna dalam membantu menjalankan

fungsinya sebagai lembaga legislatif.

35

b. Membangun Citra Diri DPD - RI

Sejauh ini DPD RI sudah melakukan berbagai upaya untuk meingkatkan citra dirinya,

antara lain dengan :

1. Mendisiplinkan anggota DPD RI terhadap tugas dan dan fungsinya sebagai lembaga

legislatif dengan memberikans angsi sesuai pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan

Tata tertib DPD – RI yang berlaku.

2. Menerbitkan berbagai leflet, brosur, dan buletin DPD RI sebagai sarana komunikasi

dengan masyarakat luas terutama konstituennya.

3. Memelihara dan mengembangkan hubungan dan komunikasi politik dengan masyarakat

dengan sering terjun ke daerah untuk berkomunikasi sehingga masyarakat menjadi

lebih paham akan fungsi DPD RI.

4. Memanfaatkan media massa dalam melakukan peliputan kegiatan anggota DPD RI

tidak hanya di Jakarta namun terutama di daerah.

5. Menyusun Laporan Tahunan DPD RI sebagai salah satu media pertanggung jawaban

publik.

6. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas kerja, target dan indikator

pencapaian, sesuai Renstra 2004 – 2009.

36

B. Strategi O – S


a. Tata Kelembagaan negara Melalui UU Susduk

Pada tahap awal konsoliclasi, DPD memandang perlu untul memantapkan semua

dukungan sistem DPD, termasuk legitimasi administrative yang mengiringi legitimasi

politiknya, seperti penguatan tentang Hak-hak administratif DPD. Beberapa UU dan

RUU yang disoroti DPD RI terkait dengan Susduk adalah :

1. UU Nomor 12 Tahun 1980 :UU ini pada dasamya memang harus dikoreksi mengingat bahwa tatanan

kelembagaan negara (lembaga tinggi negara) yang tercantum dalam UUD 1945

telah banyak mengalami banyak perubahan. Kehadiran DPD dan MK sebagai

lembaga (tinggi) negara, seyogyanya diakomodir dalam satu setting desain

operasional kelembagaan negara. Untuk itulah DPD secara awal melakukan

pembahasan dan menyiapkan RUU perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1980

tersebut dan telah menyampaikan kepada DPR RI yang hingga saat ini belum

mendapatkan prioritas pembahasan dalam program legislasi DPR.

2. UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk.

UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk telah menyempitkan ruang gerak dan

kewenangan DPD RI dari sebagaimana yang seharusnya tercantum dalam UUD

1945, dalam UU 22 Tahun 2003 dibatasi keterlibatan DPD dalam pembahasan

UU bersama DPR clan Pemerintah hanya sebatas tahap awal, dan menyampaikan

masukan pada satu kali persidangan. Terhadap posisi ini, DPD melalui konsultasi

formal sesuai UUD dan konsultasi informasi kepada DPD mencoba menjelaskan

posisi teknis implementasi sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945, sehingga

diusulkan bahwa untuk RUU Susduk tahun 2008-2009 agar lembaga DPD diposisikan

dalam bidang legislasinya secara penuh menurut UUD 1945, yaitu mengikuti

pembahasan bersama DPR dan Pemerintah pada pembahasan tingkat I secara penuh. DPD

mengutarakan argumentasi ini atas pertimbangan peletakan Sistem ketata-negaraan

menurut UUD 1945 dan atas pertimbangan bahwa terdapat tuntutan cukup besar

dari daerah.

37

02. Otonomi dan perimbangan kekuasaan pusat - daerah dalam rangka

pemerataan pembangunan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam

untuk kesejahteraan rakyat di daerah

1. Pilkada

Kegiatan pengawasan juga di lakukan DPD RI atas Penyelenggaraan

Pemilihan UU Kepala Daerah Secara Langsung Berclasarkan UU RI Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Ditinjau dari pencapaian demokrasi

substansial dalam rangka perbaikan format Pilkada, disampaikan sejumlah

pertimbangan clan rekomendasi DPD RI, yang dikelompokkan atas (1) pertimbangan, clan

(2) rekomendasi. Beberapa pertimbangan yang diajukan yaitu :

a. UU No. 32 Tahun 2004 yang menjadi dasar hukum Pilkada perlu diubah ke arah

suatu UU yang tidak hanya menjamin beriangsungnya desentralisasi

pemerintahan, melainkan juga meningkatkan kualitas demokrasi lokal.

b.Keberadaan Desk Pilkada daerah perlu dipertimbangkan. Pemerintah

pusat clan pemerintah daerah perlu memberikan dukungan penuh

kepada KPUD sebagai penyelenggara Pilkada.

c. KPUD perlu mengumumkan secara transparan rincian penggunaan dana Pilkada,

kepada publik melalui berbagai media lokal yang tersedia.

2 . Otonomi Daerah

a. Manajemen Pemerintahan Daerah dan Pemekaran Daerah

Mengawali tugas tanggal 1 Oktober 2004, Anggota DPD RI dihadapkan pada

suasana revisi atau perubahan UU Nomor 22 Tahun 1999 menjadi UU Nomor 32

Tahun 2004. Semangat revisi UU otonomi daerah tidak terlalu jelas sampai

kepada masyarakat termasuk pada anggota DPD RI disamping sangat terbatasnya

daerah telah berkembang begitu rupa sejak Mei 1999 dengan pola sosialisasi yang

dilakukan oleh pemerintah. Pada waktu yang lalu, kerja otonomi daerah yang titik

beratnya berada di kabupaten/kota dan dalam posisi hirarki pemerintahan yang

hampir terputus. Suasana tersebut masih terus berpengaruh dalam perkembangan

pelaksanaan otonomi daerah meskipun sudah dilakukan revisi terhadap UU Otda

menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 yang oleh beberapa pihak dirasakan sebagai

upaya menarik kembali sebagian kewenangan. Dalam perjalanan itu, pemerintah

juga belum mengeluarkan berbagai aturan pelaksanaan atas UU Otda sehingga

pelaksanaan otonomi daerah dirasakan relatif sulit dan bagi anggota DPD menjadi

38

tidak mudah untuk ditahap awal memberikan bimbingan ataupun penyaluran

aspirasi dari daerah kepada pemerintah pusat.

DPD-RI meyakini bahwa melalui pemekaran, Kabupaten yang baru akan lebih

terbuka peluang bagi peran aktif masyarakat dan penyesuaian terhadap

pelaksanaan beban tugas dan volume kerja dalam penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan pada masyarakat

ke segenap cakupan wilayah Kabupaten baru tersebut DPD juga meyakini

bahwa dinamika aspirasi pemekaran wilayah merupakan proses polit ik

yang harus dipertimbangkan dan diakomodasikan dengan sebaik-baiknya oleh

DPD-RI.

Berdasarkan hasil kajian dan kunjungan kerja DPD-RI ke Daerah Pemekaran

terkait, diyakini bahwa calon kabupaten-kabupaten baru yang diajukan pada

dasarnya telah layak untuk dibentuk menjadi daerah otonom baru sebagai

pemekaran dari Kabupaten yang telah ada. Adapun RUU tentang

Pembentukan Kabupaten baru telah selesai di bahas oleh DPR bersama

Pemerintah dan telah disahkan dalam Sidang Paripurna DPR tanggal 24

Juni 2008. Jumlah pemekaran daerah yang telah dilakukan pada periode 2005

sampai dengan 2008 sebanyak 65 unit pemerintahan daerah.

b. Otonomi Khusus dan Daerah Khatulistiwa

Otonomi Khusus yang menjadi bahasan di DPD meliputi otonomi khusus Provinsi

Nanggroe Aceh Darussalam, otonomi khusus Papua dan RUU DKI Jakarta sebagai

ibukota negara serta terakhir usulan RUU untuk otonomi khusus Provinsi DIY.

Untuk itu DPD – RI telah mengeluarkan Keputusan DPD – RI sehubungan hal tsb.

Perkembangan Pembahasan di DPR tentang Otonomi Khusus

1. RUU tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta telah disampaikan kepada DPR

pads tanggal 26 September 2007. DPR telah mengundang DPD dalam rapat kerja

dengan Komisi Ii untuk mendengarkan keterangan DPD terkait dengan RUU

tsb.

2. DPR bersama Pemerintah telah 'selesai membahas RUU Tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Penggantj UU Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas

UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua Menjadi

UU dan telah mengesahkannya dalam Sidang Paripurna DPR 1 Juli 2008

39

c. Daerah perbatasan

DPD RI berpendapat bahwa pemerintah perlu melakukan reorientasi cara

pandang atas wilayah perbatasan antar negara dengan meletakkannya

sebagai wilayah frontier, bukan wilayah belakang. Dengan reorientasi itu,

maka pembangunan wilayah perbatasan memerlukan pembangunan yang

signifikan. Hal ini mengandung konsekwensi perlunya peningkatan dana alokasi

khusus bagi daerah-daerah perbatasan untuk mengurangi tingkat

kesenjangan dengan masyarakat di wilayah Negara tetangga.

d. Wilayah Pesisir

Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir merupakan undang-undang yang

diperlukan saat ini walaupun masih terdapat berbagai kekurangan yang perlu

disempumakan. DPD RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang

Pengelolaan Wilayah Pesisir untuk dilanjutkan pembahasannya dengan melakukan

penyempurnaan sesuai dengan rekomendasi DPD dalam beberapa substansi.

3. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan DPRD

Haruslah diakui bahwa keberadaan DPD RI belum diselaraskan dengan pelaksanaan

prinsip otonomi daerah (Kelompok DPD di MPR; 2007). Hal ini diindikasikan dari belum

adanya pola, koordinasi antara aparatur pemerintah di daerah dengan DPD RI. Padahal

sebagai representasi kepentingan dan aspirasi lokal yang akan diper uangan di

tingkat pusat, DPD RI perlu memantapkan posisi dan pola koordinasinya dengan

pemerintah daerah dan DPRD. Untuk itu DPD RI menyelenggarakan lokakarya nasional

yang menghadirkan gubernur dan DPRD se Indoensia 29 April – 2 Mei 2005. Lokakarya

tsb menghadirkan kesepakatan untuk menyusun dan menyepakati mekanisme resmi

tentang konsultasi daerah. Namun kesepakatan tsb belum terukur dalam konteks

implementasi teknis.

4. Sumber Daya Alam

Sumberdaya Alam (SDA) adalah segala sesuatu yang berasal dari slam yang berfungsi untuk

memenuhi kebutuhan manusia, demikian pula dengan SDA di Indonesia, dimana daerah

yang terbentang di wilayah NKRI merupakan Sumberdaya Alam. DPD-RI memandang

pemaknaan daerah sebagai suatu yang unik sebagai basis pengembangan wilayah maka

terdapat 3 (tiga) bidang rujukan yang dianggap strategis untuk dikembangkan yaitu

bidang pertanian, perikanan clan kehutanan.

40

Dua alasan perlu dikembangkannya 3 bidang pertanian, perikanan clan kehutanan adalah: (a)

historik sosiologis, dimana menjadi suatu kenyataan bahwa pola bentukan budaya di

Indonesia adalah pola masyarakat agraris dan pola masyarakat pesisir dan pola ini telah

mengakar di masyarakat Indonesia; (b) alasan ekonomis, dimana ketiga bidang tersebut

menyerap tenaga kerja paling besar.

Setelah dilakukan pembahasan dan pengkajian RUU tentang Sistem Penyuluhan

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan baik judul, pasal-pasal maupun penjelasannya maka

dapat disimpulkan bahwa RUU ini tidak memenuhi norma, kaidah yang dapat dirumuskan

sebagai muatan perundang-undangan. Selain itu RUU ini hanya mengatur tata cara

pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. Berdasarkan uraian tersebut

DPD RI merekomenclasikan RUU tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan untuk diatur dengan Peraturan Presiden saja.

5. Pertambangan dan Energi

DPD RI juga melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang Nomor 11

Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan di 3 (tiga) propinsi dan

terdapat beberapa Permasalahan Pertambangan yang berkaitan dengan issue-issue Pokok

seperti permasalahan yang borkaitan dengan Peraturan Pertambangan. misalnya Penyebab

macetnya usaha penambangan karena terdapat beberapa peraturan sektoral yang tak

sesuai dengan peraturan daerah.

6. Ekonomi dan Perdagangan

DPD berpandangan perlu adanya satu lembaga keuangan otonom dan fokus serta

mampu menyediakan pembiayaan, penjaminan, asuransi dan jasa-jasa lainnya

dalam rangka meningkatkan daya saing pelaku bisnis nasional dan

meningkatkan laju pertumbuhan perdagangan luar negeri Indonesia, dalam arti

meningkatkan ekspor barang dan jasa nasional untuk menambah pendapatan devisa

negara.

Langkah-langkah DPD secara lebih konkret dalam mendorong daya tarik investasi

masuk ke daerah dilakukan melalui Indonesian Regional Investment Forum yang

untuk pertama kali dilaksanakan tahun 2006 dan yang kedua dilakukan tahun

2008. Intinya melalui forum tersebut diharapkan terjadi ruang komunikasi langsung

antara daerah dan investor dalam dan luar negeri, dimana dialog berlangsung dalam

aturan main yang sama-sama dipahami, artinya dengan pola, promosi dan persepsi yang

senada antara investor dan para pengambil kebijakan di daerah. Forum IRIF

41

kemudian diiringi dengan langkah untuk mengangkat motivasi kepemimpinan daerah

dengan memberican penghargaan kepada daerah yang memiliki motivasi dan

mengambil posisi leading dalam aspek perdagangan, pariwisata dan investasL yaitu

melalui agenda Regional Trade, Tourism and Investment Award. Untuk pertama kali

beberapa daerah yang unggul dalam kegiatan ini ialah Gorontalo, Sulawesi Utara,

DIY, Riau, Kalimantan Tengah. Lamongan, Sragen, Bengkulu Utara dan Kolaka

serta Kota Sawah Lunto, Kota Banjar dan Kota Bogor.

7. Lingkungan Hidup dan Tata Ruang

Anggota-Anggota DPD telah melakukan kegiatan di daerah dan telah menemukan

berbagai aspirasi fenomena Hukum Lingkungan mengenai pencemaran serta kerusakan

lingkungan hidup. Sehubunga dengan itu maka dilaksanakan pengawasan terhadap

pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi

lingkungan hidup yang meliputi: kebijaksanaan penataan, pemanfaatan,

pengembangan, pemeliharaan, pemulihan pengawasan dan pengendalian lingkungan

hidup. Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup setiap usaha dan atau

kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup

sebagaimana diatur dalam berbagai pasal Undang-undang No-21 Tahun 1997 tentang

Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya di jabarkan dalam berbagai

Peraturan Pemerintah dan Surat Keputusan. Yang menjadi fokus dalam kegiatan

pengawasan ini adalah ketentuan dalam BAB VI Undang-Undang No.23 Tahun 1997

yaitu berkaitan dengan Persyaratan Penataan Lingkungan Hidup. Saran yang dapat

disampaikan antara lain:

1) Perlunya peningkatan pengawasan disamping pengenaan sanksi yang tegas atas

setiap pelanggaran norma-norma pengelolaan lingkungan hidup;

2) Perlunya penyelarasan Undang-Undang No.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup yang bersifat sentralistik dengan Undang-Undang No.32 Tahun

2004 tentang pemerintahan daerah;

3) Perlunya pengawasan yang ketat serta sanksi yang tegas atas pelanggaran limbah

B3;

4) Perlu segera dicari solusi sehingga tersedia cukup anggaran untuk pengendalian

pencemaran lingkungan hidup agar tidak lebih parah.

Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD RI) sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan daerah

yang memiliki fungsi advokasi politik kepentingan daerah, maka DPD RI melalui Rapat

42

Paripuma pada tanggal 7 Januari 2008 menyepakati membentuk Panitia Khusus (Pansus)

Perubahan Iklim yang memiliki tugas:

1) Menyusun rekomendasi DPD RI dalam rangka tinclaklanjut Konferensi PBB mengenai

perubahan iklim;

2) Menyusun panduan bagi anggota DPD RI dalam rangka memaknai clan mengkaji tentang

lingkungan hidup clan perubahan iklim;

3) Mendorong clan melakukan sosialisasi bagi elemen daerah terkait dengan perubahan iklim.

Melalui brainstorming yang telah dilakukan oleh Pansus Perubahan lklim, maka realisasi dari

pelaksanaan ketiga tugas yang diamanahkan kepada Pansus tersebut adalah dengan

dikeluarkannya beberapa produk Pansus berupa:

a. Mengoptimalkan peran DPD RI untuk memberikan kontribusi kepada Pemerintah terkait

dengan permasalahan perubahan iklim dengan menyusun Catatan Kritis DPD RI terhadap

Rencana Aksi Program Nasional untuk Mitigasi clan Adaptasi terhadap Perubahan lklim

(RANMAPI) yang disusun oleh Pemerintah.

b. Mengoptimalkan peran DPD RI untuk memberikan kontribusi kepada

Pemerintah terkait dengan permasalahan perubahan Win khususnya permasalahan

kehutanan dengan menyusun Catatan Kritis DPD RI terhadap Reduksi Emisi dari

Deforestasi dan Degradasi (REDD) yang disusun oleh Pemerintah.

c. Mengoptimalkan peran DPD RI dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat

khususnya di daerah terkait dengan perubahan iklim dengan menyusun buku panduan

tentang perubahan iklim serta glosarium (kamus) perubahan iklim.

7. Perhubungan

DPD RI juga memberikan pandangannya yang dituangkan ke dalam Keputusan DPD

mengenai mengenai RUU yang terkait perhubungan yaitu pelabuhan, pelayaran,

perkereta-apian, penerbangan, jalan, lalu lintas dan angkutan darat.

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

Pertimbangan DPD RI atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang difokuskan pada pokok

pikiran RPJP Nasional yang tercantum dalam Lampiran Rancangan Undang-Undang tentang

RPJP Nasional. Kondisi umum memuat 9 aspek pembangunan, yaitu (1) sosial-budaya dan

kehidupan beragama, (2) ekonomi, (3) IPTEK, (4) sarana dan prasarana, (5) politik, (6)

pertahanan keamanan, (7) hukum dan aparatur, (8) wilayah dan tata ruang, dan (9)

sumber daya alam serta keterbatasan sektoral dalam pembangunan jangka panjang.

Keterbatasan tersebut telah dituangkan dengan baik sebagai tantangan yang harus diatasi

43

dalam RPJP nasional 20 tahun mendatang bermodalkan modal dasar yang dimiliki

sembilan tantangan yang disampa&an dalam RPJP nasional diharapkan dapat diatasi

dengan berbagai cara dan berbagai program yang jelas.

Dalam upaya mewujudkan daya saing bangsa, diharapkan dapat dikembangkan

perekonomian daerah clan lokal untuk mempertajam pengembangan perekonomian

domestik. Ketahanan ekonomi dibangun melalui pengernbangan keanekaragarnan usaha

dengan membangun keunggulan komparatif pada setiap daerah menjadi keunggulan

kompetitif nasional.


Sesuai dengan tugas konstitusionalnya, DPD-RI memiliki peran yang besar dalam

kegiatan pengawasan dalam kaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan

keuangan negara. DPD bersama BPK telah melakukan kerjasama yang erat melalui

agenda-agenda konsultasi formal pads sidang-sidang paripurna penyampaian hasil-hasil

pengawasan BPK, selain kegiatan teknis tingkat sekretariat jenderal. DPD juga

memberikan catatan-catatan ketika UU tentang BPK disusun dengan berbagai

pandangan. Sebagai Lembaga Negara, BPK harus ditempatkan sebagai supreme

auditory body sehingga sebagai state function, BPK melakukan pemeriksaan terhadap

hal-hal yang strategik. Dengan demikian, organisasi BPK sebagai lembaga negara

seharusnya mengikuti kedudukan dan fungsi tersebut.

Sebagai wujud konkret upaya DPD Ri dalam pengawasan, maka telah dilakukan

rekomendasi kepada BPK RI untuk melakukan audit invstigatif kepada beberapa daerah

yaitu : propinsi Papua, Bengkulu dan Kabupaten Kulon Progo. Juga telah dilaporkan

kepada Komisi Pemberantasan Korupsi indikasi penyimpangan dan korupsi pads beberapa

daerah seperti kasus dugaan korupsi di Propinsi Bengkullu, Provinsi Papua, Provinsi Sumatera

Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Gorontalo, Provinsi Banten,Maluku dan Jawa

Timur. DPD RI telah melakukan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi

berdasarkan Nota Kesepahaman yang ditandatangani pads tanggal 15 Agustus 2006.

Langkah-langkah konkret kerjasama itu telah ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim

Penanggulangan Pemberantasan Korupsi.

04. Pertimbangan dalam Usulan RAPBN

a. RAPBN yang dibahas oleh DPR dan pemerintah secara konstitusional menurut pasal 22

D UUD 1945 wajib mendapatkan pertimbangan dari DPD-RI. Untuk itu DPD melakukan

44

pembahasan atas RAPBN tiap – tiap tahun, mulai tahun anggaran 2005 – 2009.

b. DPD RI juga memberikan pertimbangan terhadap RUU mengenai perpajakan terutama

terkait

dengan regulasi bidang perpajakan terutama terkait pajak penghasilan dan retribusi

daerah.

C. Strategi T – W

Rekomendasi anggaran kepada DPR – RI demi perwujudan hak – hak rakyat di daerah

atas pelayanan sosial dasar dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

01. Rekomendasi anggaran kepada DPR – RI demi perwujudan hak – hak rakyat

di daerah atas pelayanan sosial dasar dalam bidang pendidikan dan

kesehatan.

a. Pendidikan

Dalam melakukan pembahasan serta kajian secara mendalam dan komprehensif

terhadap hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang- ndang Republik Indonesia

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, DPD-RI merekomendasi

beberapa hal meliputi : Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus menunjukkan

komitmen politiknya dalam merealisasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN

dan APBD sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia, dengan memprioritaskan sekurangkurangnya 60% untuk kepentingan

operasional yang berbasis proses pembelajaran; Menuntaskan RUU tentang Guru

paling lama tanggal 25 November 2005 dan mempercepat terbitnya Peraturan

Pemerintah sebagai acuan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Disamping itu dirasa perlu

ada sinkronisasi amanat Undang-Undang Rerpublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan

umum dan pendidikan agama.

DPD-RI melakukan pengawasan berkaitan dengan Program Kompensasi Pengurangan

Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM) bidang Pendidikan yang terdiri dari dua

bagian, yaitu program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan program Bantuan

Kegiatan Murid (BKM) selama tahun 2005.

b. Kesehatan 1. Hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU nomor 40 tahun 2004 tentang

45

sistem jaminan sosial yang berkaitan kompensasi pengurangan subsidi

bahan bakar minyak bidang kesehatan

2. Hasil pengawasan Terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang

Sistem Jaminan Sosial Nasional Berkenaan Penyelenggaraan Program

Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin).

D. Strategi T – S

01. Pengawasan pelaksanaan APBN.

a. Pelaksanaan APBN perlu lebih transparan dan taat asas.

b. Penerimaan negara yang berasal dari hutang luar negeri harus ditekan jumlahnya

dan yang perlu diutamakan adalah hibah, CDM, hutang tanpa bungs, atau dalam

bentuk pertukaran hutang dengan program untuk pembangunan di dalam negeri

(debt swap).

c. Untuk meningkatkan mutu laporan pertanggungjawaban pemerintah atas

APBN

diperlukan berbagai upaya yang konsisten dari pemerintah.


Hasil pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas pelaksanaan

undang-undang nomor 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan memberikan beberapa

pandangan dan pendapat DPDRI berkaitan dengan pengawasan terhadap

pelaksanaan UU Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan yang diiakukan di 3

(tiga) Provinsi antara lain: (1) Perlu dibuat zona pariwisata dalam rangka

mengembangkan potensi pariwisata yang ada; (2) sinkronisasi kebijakan

sektoral dikaitkan dengan dukungan dana; (3) Adanya regulasi yang mengatur

tentang pembagian kewenangan pusat dan daerah khususnya di bidang obyek dan

daya tarik wisata alam.

03. Penghayatan dan pengamalan nilai – nilai agama yang mampu menjawab

persoalan bangsa.

. a. Penyelenggaraan Haji

DPD-RI merekomendasikan beberapa hal terhadap hasil pengawasan atas

pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 tentang

penyelenggaraan ibadah haji meliputi:

a. Peningkatan penyelenggaraan ibadah haji secara efektif dan efisien,

46

dengan menekan biaya Penyelenggaraan lbadah Haji (BPIH);

b. Menciptakan manajemen terbuka dan akuntabel dalam

melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan

fasilitas yang diperlukan. Disamping itu Pengawasan harus dilakukan oleh

lembaga independent yang terdiri dari DPR, DPD MUI, LSM Profesional, ormas

Islam dan Pers.

47

V. EVALUASI

Dari awal masa tugasnya sampai sekarang ( April 2009 ), banyak hal yang sudah

dicapai oleh DPD – RI seperti yang sudah diuraikan secara garis besar di atas, namun

masih banyak pula kendala – kendala yang dihadapi DPD dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya, yang dapat dipetakan ke dalam beberapa isu penting. Pertama adalah kendala di

bidang pengajuan RUU tertentu kepada DPR. Kedua, pembahasan RUU tertentu. Ketiga,

kendala dalam fungsi pengawasan. Keempat, kendala harmonisasi hubungan antara DPR

dengan DPD RI. Untuk menyederhanakan penyajian, ada baiknya membagi setiap kendala-

kendala tersebut dalam bentuk kendala umum dan khusus walaupun tidak semua kendala-

kendala yang disajikan tersebut dibagi ke dalam bentuk kendala umum dan khusus.

A. Kendala Bidang Pengajuan Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif

DPD RI

Kendala Umum

Secara umum kendala bidang legislasi antara lain disebabkan oleh beberapa hal. :

1. Inkonsistensi peraturan perundangundangan tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan.

2. Lemahnya political will DPR untuk melibatkan DPD RI dalam menyusun, membahas, dan memutuskan suatu RUU.

a. Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan tentang Pembentukan

Peraturan

Perundang-Undangan

Secara faktual yuridis, keterlibatan DPD RI dalam penyusunan sebuah RUU yang

menjadi kewenangannya mengalami paradoks dan kegamangan. Hal ini karena

UndangUndang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan tidak menyebutkan DPD Rl sebagai subjek dalam proses perencanaan dan

penyusunan Program Legislasi Nasional (prolegnas), bahkan unsur keterlibatan

DPD RI pun tidak disebutkan dalam UndangUndang tersebut.

Di lain hal, DPD RI khusunya PAH ( Panitia Ad Hoc ) juga seringkali mengalami

kendala dalam menyusun dan mengajukan sebuah RUU yang memang dibutuhkan

oleh masyarakat di daerah. Kerapkali penyerapan aspirasi yang diselenggarakan

48

menuntut lahirnya sebuah peraturan perundang-undangan tertentu. Namun impian

untuk mengajukan RUU tersebut akan mustahil terwujud jika RUU yang diinginkan

bukan menjadi bagian dari Prolegnas.

b. Lemahnya Political Will DPR untuk Melibatkan DPD dalam

setiap Penyusunan dan Pembahasan suatu RUU

Efektifitas kinerja bidang legislasi DPD RI sebagaimana disampaikan sebelumnya

amat bergantung pada-lembaga DPR, Ketergantungan itu antara lain didasari aturan

yang terdapat di dalam konstitusi dan UU Susduk. Sebagaimana disampaikan Wakil

Ketua DPD, Laode Ida dalam satu kesempatan bahwa kinerja DPD amat bergantung

pada niat baik DPR untuk melibatkan DPD dalam setiap pembahasan suatu RUU.

Sebenarnya sikap DPR untuk tidak melibatkan DPD RI secara lebih massif

dalam melakukan kinerja keparlemenan berdasarkan pada ketentuan dalam

peraturan perundangundangan serta Tatib DPR itu sendiri. UU Susduk misalnya,

tidak menyebutkan dan memberikan pengaturan tentang kewajiban pertemuan

DPR dengan DPD RI. Barangkali itulah yang mendasari kenapa begitu lemahnya

political will DPR untuk melibatkan DPD RI dalam setiap penyusunan dan

pembahasan suatu RUU.

Kendala Khusus

1. Kendala realitas bahwa daerah-daerah sendiri memiliki kepentingan yang berbeda

satu sama lain sehingga sulit untuk disinergikan ke dalam satu konsep RUU yang

akan dibawa oleh DPD RI ke DPR, padahal keberadaan Anggota-anggota DPD RI

dimaksudkan untuk memperjuangkan aspirasi yang bersifat kedaerahan.

2. Proses pembahasan dan materi RUU yang akan diajukan ke DPR kurang ter-

ekspose, sehingga sulit diakses oleh publik.

3. Harus diakui bahwa terkadang dalam kasus-kasus tertentu persoalan anggaran

dalam setiap pembahasan dan penyusunan RUU ikut memberikan kontribusi

munculnya kendala yang kadang dapat mempengaruhi kinerja.

4. Sikap kurang bijak dari mitra-mitra DPD RI selain DPR yang cenderung

mengabaikan undangan DPD RI. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan hak yang

dimiliki DPD RI secara umum karena DPD RI hanya memiliki hak mengundang

bukan hak memanggil seperti yang diberikan kepada DPR dalam Pasal 30 UU No.

22 Tahun 2003. Padahal dalam setiap pembahasan dan penyusunan suatu

RUU, kerap kali kehadiran pejabat negara atau instansi terkait amatlah

dibutuhkan dalam rangka menerima masukan, pandangan dan pendapat.

49

5. Kendala keterbatasan sumber daya kesekretariatan dalam mempersiapkan

kebutuhan penyusunan bahan clan konsep pengajuan RUU usul inisiatif DPD RI.

B. Kendala Bidang Penyampaian, Pandangan dan Pendapat

Kendala Umum

1. Pasal 43 ayat (4) UU Susduk misalnya hanya menyebutkan bahwa pandangan,

pendapat, dan tanggapan dari DPD RI dijadikan sebagai masukan untuk

p e m b a h a s a n l e b i h l a n j u t a n t a r a D P R d a n p e m e r i n t a h . Konsideran

dalam Pasal tersebut secara tersirat bisa dikatakan bahwa keberadaan DPD RI tidak

ada bedanya sama sekali dengan LSM atau akademisi yang secara konstitusional

juga berhak mengajukan pandangan dan pendapat kepada DPR dalam setiap

penyusunan RUU. Bahkan peran LSM, akademisi atau orangperorangan memiliki

peran lebih luas ketimbang DPD RI sebab DPD RI hanya berhak mengajukan

pertimbangan, pandangan dan pendapat terbatas pada RUU tertentu.

2. Hingga saat ini masih belum terdapat kesepakatan tentang ruang lingkup tugas-tugas DPD

Rl khususnya PAH secara rigid. Kewenangan untuk menjabarkan secara lebih lanjut

bidang-bidang dalam masing – masing PAH hingga saat ini masih belum jelas. Hal ini

sangat mempengaruhi kinerja DPD-RI.

Kendala KhususDalam tataran teknis pelaksanaan penyampaian pertimbangan, pandangan dan pendapat

oleh PAH, DPR mengirimkan undangan untuk hadir dalam forum rapat kelembagaan.

Selama ini PAH menghadapi kendala keterbatasan waktu dalam penyusunan

pertimbangan, pandangan dan pendapat terhadap suatu RUU dimana DPD RI hanya

diberikan tenggat waktu beberapa hari saja untuk merumuskan pandangan dan

pendapat tersebut. Dalam setiap proses perumusan pandangan dan pendapat, PAH II

dihadapkan pada kebutuhan untuk mengadakan beberapa tahapan penting antara lain

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Di samping itu, PAH juga mengalami kendala

komunikasi dengan Pemerintah Daerah dalam kaitannya untuk menyisipkan aspirasi

kedaerahan yang akan dijadikan bahan dalam memberikan pandangan dan pendapat

kepada DPR.

C. Kendala Bidang Pengawasan

Kendala Umum

50

Salah satu peran parlemen adalah peran pengawasan. Meskipun konstitusi melalui Pasal

22D ayat (3) memberikan kewenangan kepada DPD RI untuk melakukan pengawasan

terhadap pelaksanaan UU terkait bidang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,

pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya

alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah dan

menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk

ditindaklanjuti , DPD RI tetap dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam

hal pelaksanaan fungsi pengawasan. Hal ini disebabkan karena DPD RI secara faktual

hanya sebatas memberi masukan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan.

Kendala KhususDalam setiap pengawasan atas pelaksanaan UU tertentu, PAH II DPD RI juga menemui

banyak kendala khusus baik yang bersifat eksternal maupun internal. Kendala khusus

yang bersifat eksternal antara lain terlihat ketika dilakukan pengawasan pelaksanaan UU

di daerah tertentu. Beberapa Pemerintah Daerah baik tingkat Provinsi maupun

Kabupaten/Kota acap kali memandang sebelah mata terhadap proses pengawasan yang

hendak dilakukan oleh PAH langsung di lapangan sehingga dukungan dari Pemerintah

Daerah tertentu tidak maksimal. Kendala khusus yang bersifat internal bisa disebabkan

oleh keterbatasan staf pendukung lain seperti kebutuhan staf ahli dalam rangka

mendukung setiap kiner a pengawasan yang dilakukan PAH II

D. Kendala Harmonisasi Hubungan Antara DPR dan DPD RI Dalam Usaha

membangun

Parlemen yang Sehat di Indonesia

Derajat penerimaan DPD RI sebagai lembaga politik baru amat jauh dari harapan yang

seharusnya diterimanya. Hasil kajian Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR yang

disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Soetardjo Soerjogoeritno melalui Surat Nomor:

KD.02/6439/ DPR RI/2005, yang dikirimkan kepada Pimpinan DPD RI secara tegas

menyebutkan bahwa "menghindari keikutsertaan DPD dalam forum-forum parlemen

internasional karma dianggap tidak relevan dengan bidang tugas dan kewenangannya,

dan DPD bukan lembaga Parlemen, bukan pula badan legislasi. " Hasil kajian BKSAP

DPR tersebut secara nyata telah menggodam DPD RI secara kelembagaan dan

bertentangan dengan semangat harmonisasi hubungan sesama lembaga perwakilan.

Selain itu bisa jadi DPD Ri sebagai lembaga baru belum optimal mengadakan

pendekatan dengan DPR RI.

51

E. Wajah DPD RI Pasca Putusan Mahkamah Agung

MK mengabulkan sebagian gugatan judicial review DPD Ri terkait dengan ditiadakannya

syarat domisili serta syarat tidak menjadi pengurus partai bagi calon Anggota DPD RI dalam

UU no 10 tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD. MK beranggapan bahwa

ketiadaan syarat domisili dalam UndangUndang Pemilu bertentangan dengan konstitusi.

Sedangkan ketiadaan syarat tidak menjadi pengurus partai dianggap sesuai dengan

konstitusi. Dengan begitu, peluang pengurus dan anggota partai politik untuk mengikuti

pencalonan Anggota DPD RI pada Pemilu 2009 semakin terbuka lebar sepanjang yang

bersangkutan berdomisili di provinsi yang hendak diwakili. (Kompas, Rabu, 2 Juli 2008).

Pasca putusan MK tersebut, beberapa kalangan menilai bahwa ke depan DPD RI akan

sedikit berubah sebab DPD RI bisa diisi oleh orang-orang yang notabene aktivis sekaligus

tokoh-tokoh dari partai politik. Keberadaan orang-orang partai politik tersebut di DPD

RI sedikit banyak akan menggenjot popularitas serta pamor DPD RI di mass mendatang.

Sebaliknya, tak sedikit pula yang khawatir dengan keberadaan orang-orang parpol di

lembaga baru tersebut. Hal tersebut dapat dimaklumi sebab keberadaan wakil-wakil

parpol itu akan mendistorsi prinsip perwakilan daerah yang menjadi esensi dari

keberadaan DPD RI.

VI. REKOMENDASI ( UMPAN BALIK )

A. Mengubah Paradigma Keberadaan DPD-RI : Dari Sebatas Ada Menuju Ada

dengan Kesejatian ( Rekomendasi Umum )

Untuk terciptanya Kesejatian DPD RI perlu dilakukan langkah – langkah strategis :

a. Membekali DPD RI dengan kewenangan legislasi yang efektif.

Merujuk pada terminologi legislative maka salah satu tugas terpenting dari parlemen

adalah membuat UU. Maka jika DPD RI disebut sebagai parlemen, selayaknya tugas

penting membuat UU itu menjadi salah satu kerja inti DPD RI. Untuk itulah ke depan,

DPD RI harus diposisikan sebagai salah satu bagian dalam Badan Kekuasaan Legislatif

yang berhak dan berwenang merancang, membahas, dan mengesahkan suatu

rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan kepentingan dan aspirasi yang bersifat

kedaerahan dengan memperhatikan penolakan dari DPR atau Presiden. Terhadap RUU

yang diajukan Pemerintah dan DPR, DPD RI juga berhak dan berwenang menolak

rancangan dan usul amandemen atas suatu Undang-Undang dan Rancangan Undang-

52

Undang tertentu.

Untuk itu sejak akhir tahun 2006 Kelompok DPD di MPR telah mengupayakan

pemberdayaan DPD – RI melalui Proses Amandemen UUD 1945, namun pada

kenyataannyab gagal karena pada batas akhir penyampaian dukungan 31 July 2007,

dengan ditariknya dukungan 9 orang fraksi PAN, dukungan tidak meemnugi kuorum

dengan hanya 216 orang. Namun demikian perjuangan menuju amandemen UUD 45

tetap dilanjutkan, terutama dengan melakukan lobi lobi politik dengan DPR sebagai

mitra strategis DPD RI. Selain itu harus dilakukan perubahan UU Susduk sebagai awal

perbaikan menuju lembaga parlemen yang efektif.

b. Rekomendasi Pola Hubungan dan distribusi kewenangan lembaga Parlemen

antara DPD RI dan DPR

Paling tidak ada tiga hal penting yang semestinya harus ditentukan untuk dijadikan

ukuran suatu konstitusi yang ideal.

1. Jaminan ditegakkannya prinsip pembatasan kekuasaan yang disertai perincian

kekuasaan yang dimiliki penyelenggara Negara. secara konsisten dan proporsional.

2. Terakomodirnya demokratis dalam konstitusi dan praktik keparlemenan .

3. Orientasi akhir pembatasan kekuasaan tersebut haruslah pada terwujudnya

kesejahteraan bersama serta terjaminnya konstitusional warga negara.

Dengan begitu maka keseimbangan dan harmonisasisehat antara DPD RI dan DPR

secara otomatis dapat secara nyata dan bertanggung jawab.

c. Memperkuat dan Meningkatkan Pamor DPD RI

Dalam rangka memperkuat pamor dan popularitas DPD RI itu perlu dilakukan langkah-

langkah sistematis. Langkah-langkah itu dapat dilakukan dengan memaksimalkan

kekuatan opini, kualitas argumentasi di ranch publik lewat media. Sebab medialah yang

menjadi corong penting yang akan menjembatani komunikasi antara DPD RI dengan

pihak luar termasuk konstituennya sendiri.

Penguatan pamor dan popularitas DPD RI bisa juga dimaksimalkan dengan

memberdayakan potensi anggota-anggota yang secara individual memiliki kelebihan

pengalaman berpolitik, tingkat pendidikan dan komitmen kelembagaan. Potensi-potensi

individual tersebut kemudian akan menjadi kekuatan besar bila dibarengi dengan

semangat kolektifitas kelembagaan yang akan mempersatukan semua anggota dalam

satu suara bersama.

53

d. Mengefektifkan koordinasi DPD RI dengan Pemerintah Daerah

Memantapkan kesepakatan antara DPD Ri dan Gubernur serta DPRD yang pernah

dibuat tahun 2005 dalam sebuah lokakarya nasional. Agar aspirasi kedaerahan DPD

dapat diintegrasikan dengan perjuangan DPD RI di tingakt internal parlemen.

B. Rekomendasi Khusus

Belum efektifnya advokasi politik DPD RI bisa jadi disebabkan karena adanya keraguan

soal tingkat sense of crisis anggota DPD RI sendiri. Berangkat dari problematika

tersebut maka perlu disusun langkah-langkah sistematis dalam rangka mengefektifkan

peran advokasi politik DPD RI. Langkah tersebut antara lain melakukan pendekatan

dengan media-media cetak, media elektronik nasional dan daerah untuk lebih massive

mempublikasikan setiap gebrakangebrakan anggota DPD RI dalam melakukan

pembelaan-pembelaan kepentingan masyarakat. Publikasi itu menjadi penting

maknanya mengingat kebutuhan DPD RI secara kelembagaan untuk meraih dukungan

publik ditingkat daerah dan nasional.

Perlu pengaturan dan konsepsi khusus yang mengatur bagaimana aspirasi daerah yang

berbeda disatukan dalam kebulatan sikap lembaga untuk diperjuangkan di parlemen. Di

samping itu, ketidakjelasan hubungan struktural antara DPD RI dengan Pemda perlu juga

dipikirkan rumusannya untuk di atur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam hal proses penyusunan dan pengajuan RUU inisiatif DPD RI, maka dapat

direkomendasikan beberapa poin berikut. Pertama, meningkatkan sosialisasi tentang

mekanisme dan proses penyusunan Undang-Undang kepada masyarakat. Kedua,

membuka peluang partisipasi publik secara lugs dalam proses penyusunan Undang-

Undang yang berkaitan dengan bidang kerja PAH 11. Ketiga, pentingnya perumusan

format mekanisme, bentuk, dan tats cara penyerapan/penyaluran aspirasi masyarakat

agar aspirasi yang hendak disalurkan lewat RUU dapat tercapai. Keempat, perlunya

peningkatan kualitas clan profesionalisme staf pendukung misalnya pemberdayaan staf ahli

secara lebih professional.

Peningkatan kualitas sumber daya kesekretariatan sesungguhnya meliputi sumber daya

manusia dalam kesekretariatan PAH itu sendiri dan sumber daya perangkat pendukung

kesekretariatan yang perlu terus ditingkatkan

54

VII. DAFTAR PUSTAKA

1. Maulana, Agus, DR, MSM, Slide Presentasi Bahan Kuliah Manajemen Strategik Sektor

Publik ( Identifikasi Mandat )

2. DPD-RI, 2008. Kerja Politik Untuk Kesejahteraan Masyarakat dan Daerah –

Rencana Kerja Strategis Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 2004 –

2009.

3. Rangkuti, Freddy, Oktober 1997. Analisis SWOT : Teknis Membedah Kasus

Bisnis. Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.

4. Sekretariat Jendral DPD – RI, Agustus 2008. Hasil – Hasil pelaksanaan Tugas

Konstitusional Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

5. Sekretariat Jendral DPD – RI, Desember 2006. Sekilas Mengenal dan

Memahami Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

6. Sekretariat Jendral DPD – RI, 2008. Jejak Langkah PAH II – Jalan Panjang

Menyuarakan Aspirasi Daerah.

7. Kelompok DPD di MPR RI, Pebruari 2006, Untuk apa DPD RI.

8. Kelompok DPD di MPR RI, Desember 2006, Bikameral Bukan Federal.

9. Kelompok DPD di MPR RI , Pebruari 2009. Jalan Berliku Amandemen

Komprehensif.

10.Kelompok DPD di MPR RI, Agustus 2007, Dinamika Politik Amandemen.

55

Evaluasi Renstra DPD - Proses Manajemen Strategik ( Short version )

Documents

Transcript of Evaluasi Renstra DPD - Proses Manajemen Strategik ( Short version )