ARTIKEL

EVALUASI PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS

PERDESAAN (PUAP) DI KABUPATEN SOLOK

oleh

PASTALIZA FATMA

BP. 1021206033

Pembimbing :

1. HERRI

2. MELINDA NOER

PROGRAM STUDI MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ANDALAS

2012

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan di perdesaan merupakan masalah pokok nasional yang

penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam

pelaksanaan pembangunan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat

Statistik (BPS) pada tahun 2009 jumlah penduduk miskin tercatat 32.53 juta jiwa . Sekitar

63.4 % persen dari jumlah tersebut berada di perdesaan dengan mata pencaharian utama

di sektor pertanian dan 80 % berada pada skala usaha mikro yang memiliki luas lahan lebih

kecil dari 0.3 hektar. Oleh karena itu pembangunan ekonomi nasional berbasis pertanian

dan perdesaan secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada pengurangan

penduduk miskin.

Permasalahan mendasar yang dihadapi petani adalah kurangnya akses kepada

sumber permodalan, pasar dan teknologi, serta organisasi tani yang masih lemah. Untuk

mengatasi dan menyelesaikan permasalahan tersebut pemerintah menetapkan program

jangka menengah (2005-2009) yang fokus pada pembangunan pertanian perdesaan. Salah

satunya ditempuh melalui pendekatan mengembangkan usaha agrbisnis dan memperkuat

kelembagaan pertanian di perdesaan.

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja di

perdesaan Bapak Presiden RI pada tanggal 30 April 2007 di Palu, Sulawesi Tengah telah

mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-M).

Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang dilaksanakan oleh Departemen

Pertanian pada tahun 2008 dilakukan secara terintegrasi dengan program PNPM-M. Melalui

PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang

melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga

pemantauan dan evaluasi.

Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) merupakan kelembagaan tani pelaksana

PUAP untuk penyaluran bantuan modal usaha bagi anggota. Untuk mencapai hasil yang

maksimal dalam pelaksanaan PUAP, GAPOKTAN didampingi oleh tenaga Penyuluh

Pendamping dan Penyelia Mitra Tani. GAPOKTAN PUAP diharapkan dapat menjadi

kelembagaan ekonomi yang dimiliki dan dikelola petani. Untuk mencapai tujuan PUAP,

yaitu mengurangi tingkat kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja diperdesaan, PUAP

dilaksanakan secara terintegrasi dengan kegiatan Departemen Pertanian maupun

Kementerian/ Lembaga lain dibawah payung program PNPM Mandiri.

Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang telah berjalan

dari tahun 2008 perlu di monitoring dan evaluasi untuk penyempurnaan pelaksanaan di

tahun berikutnya. Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan bagian dari proses

pembangunan. Monitoring dan evaluasi kegiatan PUAP sendiri sebenarnya telah melekat

dengan manajemen pelaksanaan kegiatan PUAP namun hanya terbatas pada masalah

administratif pelaksanaan kegiatan, tidak kepada monitoring dan evaluasi yang berkaitan

dengan substansi pembangunan. Untuk itu diperlukan evaluasi yang berhubungan dengan

masukan (input), proses (process), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan

dampak (impact) dari pelaksanaan PUAP terhadap petani.

Selanjutnya setelah dilakukannya evaluasi maka akan bisa diketahui kelemahan

dalam pelaksanaan selama ini sehingga akan bisa direncanakan kebijakan yang tepat untuk

pelaksanaan ditahun berikutnya. Bertitik tolak dari paparan diatas maka dilakukanlah

penelitian dengan judul “EVALUASI PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS

PERDESAAN (PUAP) DI KABUPATEN SOLOK”.

1.2 Perumusan Masalah

Dengan adanya uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan

diteliti dalam pelaksanaan Program PUAP di Kabupaten Solok sebagai berikut:

1) Bagaimanakah pelaksanaan PUAP di Kabupaten Solok tahun 2008 sehubungan

dengan masukan (input), proses (process), keluaran (output), hasil (outcome),

manfaat (benefit) dan dampak (impact) terhadap petani ?

2) Bagaimana peran program PUAP dalam memberdayakan petani di Kabupaten

Solok ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, penelitian ini bertujuan untuk :

1) Mengetahui pelaksanaan Program PUAP di Kabupaten Solok tahun 2008

menyangkut masukan (input), proses (process), keluaran (output), hasil

(outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact) bagi petani.

2) Mengetahui peran program PUAP dalam memberdayakan petani di Kabupaten

Solok.

II. TINJAUAN LITERATUR

2.1. Kemiskinan

Kabinet Indonesia bersatu telah menetapkan program pembangunannya dengan

menggunakan strategi tiga jalur (triple track strategy) yang berazaz pro-growth, pro-

employment dan pro-poor. Operasionalisasi konsep strategi tiga jalur tersebut dirancang

melalui : (1) Peningkatan pertumbuhan ekonomi diatas 6.5 persen per tahun melalui

percepatan investasi dan ekspor, (2) Pembenahan sektor riil untuk mampu menyerap

tambahan angkatan kerja dan menciptakan lapangan kerja baru, dan (3) Revitalisasi sektor

pertanian dan perdesaan untuk berkontribusi pada pengentasan kemiskinan.

Kemiskinan merupakan cerminan entitas sosial dan ekonomi mayoritas penduduk

di perdesaan yang terkait erat dengan ketimpangan yang sebagian besar terjadi akibat

bekerjanya sistem kapitalisme yang mengkooptasi perdesaan Indonesia sejak masa

kolonialisme (Elizabeth, 2007). Penyebab kemiskinan dapat dikelompokkan dalam 4 bagian

yaitu : (1) Sarana dan Prasarana, (2) SDA dan Teknologi, (3) SDM, serta (4) Kelembagaan dan

organisasi. Kemiskinan dapat dikategorikan menjadi kemiskinan absolut, relatif, rawan

kemiskinan ataupun yang dikarenakan geografi (kemiskinan di perkotaan dan di

perdesaan).

2.2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah strategi, sekarang telah banyak

diterima, bahkan telah berkembang dalam berbagai literatur di dunia barat. Konferensi

Tingkat Tinggi (KTT) Pembangunan Sosial di Kopenhagen Tahun 1992 juga telah memuatnya

dalam berbagai kesepakatannya. Namun, upaya mewujudkannya dalam praktik

pembangunan tidak selalu berjalan mulus. Banyak pemikir dan praktisi yang belum

memahami dan mungkin tidak meyakini bahwa konsep pemberdayaan merupakan

alternatif pemecahan terhadap dilema-dilema pembangunan yang dihadapi. Mereka yang

berpegang pada teori-teori pembangunan model lama juga tidak mudah untuk

menyesuaikan diri dengan pandangan-pandangan dan tuntutan-tuntutan keadilan. Mereka

yang tidak nyaman terhadap konsep partisipasi dan demokrasi dalam pembangunan tidak

akan merasa tentram dengan konsep pemberdayaan ini. Lebih lanjut, disadari pula adanya

berbagai bisa terhadap pemberdayaan masyarakat sebagai suatu paradigma baru

pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang

merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan,

yakni yang bersifat “people-centered, participatory, empowering, and sustainable”

(Chambers, 1995 dalam Kartasasmita, 1996).

2.3. Konsep Partisipasi Masyarakat

Partisipasi merupakan suatu bagian paling penting dalam proses pemberdayaan

masyarakat. Partisipasi adalah sebuah konsep sentral, dan prinsip dasar dari

pengembangan masyarakat karena diantara banyak hal, partisipasi terkait erat dengan

gagasan HAM (Ife dan Tesoriero. 2008:295). Dalam hal ini dengan mendorong partisipasi

dapat diartikan juga dengan mewujudkan hak azasi manusia. Moeljarto (1987),

mengartikan partisipasi sebagai pernyataan mental secara emosional seseorang dalam

suatu situasi kelompok yang mendorong mereka menyumbangkan daya pikir dan perasaan

mereka bagi terciptanya tujuan organisasi dan bersama-sama bertanggung jawab terhadap

organisasi sosial tersebut. Masyarakat memberikan perhatian seutuhnya memikirkan apa

yang terbaik bagi peningkatan kesejahteraan hidup mereka. Ketika mereka yang

menentukan apa yang hendak mereka usahakan dan perbuat bagi pembangunan, maka

secara otomatis tanggung jawab akan tumbuh di dalam diri masyarakat tersebut.

Partisipasi berarti keikutsertaan seseorang ataupun sekelompok masyarakat dalam

suatu kegiatan secara sadar. Jnabrabota Bhattacharyya (Ndraha, 1990) mengartikan

partisipasi sebagai pengambilan bagian dalam kegiatan bersama. Partisipasi masyarakat

yang idealnya terjadi apabila masyarakat memang mau secara sukarela mendukung

kegiatan tersebut. Kegiatan mendukung suatu kegiatan memang berkembang dari

masyarakat di tingkat bawah sampai pada proses pengambilan keputusan.

2.4. Intervensi Pemberdayaan Masyarakat

Intervensi dalam bentuk pendampingan masyarakat sangat penting bagi upaya

memandirikan masyarakat,utamanya di awal proses pemberdayaan, karena sering dijumpai

masyarakat yang memiliki pengetahuan terbatas seperti dalam bidang manajemen,

pemasaran, teknologi dan sebagainya. Pendamping dalam program PUAP disebut Penyelia

Mitra Tani (PMT) yang merupakan salah satu komponen pendukung pelaksanaan program

Pengembagan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang bertugas untuk membangun

kapasitas Gapoktan sebagai kelembagaan tani. Sesuai dengan struktur dasar PUAP, PMT

diharapkan dapat : a) Membantu merumuskan kebijakan teknis pengembangan PUAP di

Kabupaten/Kota sebagai jabaran kebijakan Pusat/Propinsi ; b) Bersama dengan Tim Teknis

Kabupaten/Kota melaksanakan verifikasi awal Rencana Usaha Bersama (RUB) Gapoktan ;

dan c) Melaporkan perkembangan PUAP secara periodik kepada Kementrian Pertanian.

Penyelia Mitra Tani (PMT) diharapkan mampu berperan sebagai fasilitator untuk

mengembangkan usaha agribisnis yang dilakukan oleh petani, buruh tani dan rumah tangga

tani di perdesaan sekaligus untuk memfasilitasi penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro

Agribisnis (LKM-A). Selain itu pendampingan juga dilakukan oleh Dinas Pertanian melalui

penyuluh pertanian di Nagari penerima PUAP. Penyuluh Pendamping mempunyai tugas

sebagai berikut : a) . Melakukan identifikasi potensi desa/kelurahan; b). Mendampingi dan

memfasilitasi Gapoktan dalam menyusun Rencana Usaha Bersama (RUB), Rencana Usaha

Kelompok (RUK) dan Rencana Usaha Anggota (RUA) sesuai dengan usaha unggulan desa; c).

Memfasilitasi Gapoktan dalam mengakses teknologi, informasi pasar, peluang usaha,

permodalan dan sarana produksi; d). Membimbing pelaksanaan kegiatan pengembangan

usaha agribisnis Gapoktan; e). Memotivasi anggota Gapoktan dalam pengembangan

kegiatan usaha agribisnisnya; f). Mendampingi dan memfasilitasi Gapoktan dalam

membangun kemitraan dengan pelaku usaha agribisnis; g). Membantu memecahkan

permasalahan Gapoktan dalam mengembangkan usaha agribisnis; h). Memfasilitasi

pengembangan fungsi kelembagaan Gapoktan; i). Memfasilitasi Gapoktan dalam

penyusunan laporan.

Pendampingan yang kurang tepat juga dapat mengakibatkan hal yang sebaliknya

yaitu ketidakmandirian bahkan ketergantungan. Oleh karena itu menurut Ismawan (2000),

bentuk pendampingan yang dapat memandirikan masyarakat adalah dengan memiliki

kriteria sebagai berikut:

a. Wawasan yang luas; bahwa lembaga pendampingan memperlakukan masyarakat

bukan sebagai proyek atau milik pribadi, melainkan sebagai entitas yang memiliki

tujuan dan agenda sendiri. Wawasan yang luas juga berarti pendamping harus peka

terhadap kebutuhan masyarakat.

b. Organisasi yang sesuai; artinya organisasi pendampingan semestinya didesain

sesederhana mungkin dan berorientasi pada praksis, berjalan mengikuti

perkembangan kelompok.

c. Tenaga pendamping yang tepat; memiliki kapasitas dan kapabilitas yang memadai

agar mampu mengemban tugas sebagai agen pemberdayaan masyarakat. Kriteria

dasar yang harus dimiliki oleh pendamping ada tiga yaitu: memiliki wawasan yang

tepat tentang kegiatan yang dijalankan, memiliki kemampuan berkomunikasi sesuai

“bahasa” kelompok masyarakat yang didampingi, serta memiliki kemampuan

berperilaku sesuai dengan nilai, norma dan tradisi masyarakat setempat.

Sesuai dengan prinsip dari pengembangan masyarakat (community development),

intervensi yang diberikan seharusnya diusahakan untuk tidak sampai menimbulkan

ketergantungan masyarakat tetapi sebaliknya, masyarakat menjadi dapat bergerak, mandiri

dan mendorong kesinambungan. Intervensi yang mampu mendorong kesinambungan

adalah ketika masyarakat yang tadinya statis menjadi tergerak untuk melakukan perubahan

dan pembaharuan dimana aktivitas perubahan dan pembaharuan tersebut tetap

berlangsung walaupun intervensi telah dilakukan (Soetomo, 2008). Sehingga intervensi ini

sebenarnya bersifat stimulan untuk mendorong timbulnya prakarsadan

teraktualisasikannya potensi dari dalam masyarakat. Di dalam proses pemberdayaan

masyarakat, bentuk intervensi dilakukan melalui peningkatan kapasitas masyarakat

sehingga mampu mendefenisikan serta memenuhi kebutuhannya. Intervensi dalam

penelitian ini diarahkan kepada bentuk peranan dari fasilitator, pemerintah daerah dan

kader pemberdayaan masyarakat yang harus mampu sebagai agent of change yang mampu

membawa nuansa perubahan ke arah yang lebih baik demi kesejahteraan masyarakat

dengan niat sebagai pekerja sosial yang baik.

2.5 Evaluasi Program

2.5.1. Definisi Evaluasi Program

Banyak sekali definisi mengenai evaluasi program. Tetapi dalam penelitian ini

mengacu kepada General Accounting Office, yang melakukan evaluasi komprehensif yang

salah satu yang terbaik di dunia terhadap berbagai program pada pemerintah federal di

negara Amerika Serikat, yang mendefinisikan evaluasi program sebagai berikut: “A

systematic study conducted to assess how well a program is working...typically focused on

achievement of program objectives.”

Kemudian Office of Management and Budget (Nuryana, 2009) mendefinisikan

evaluasi program sebagai: “An assessment, through objective measurement and

systematic analysis, of the manner and extent to which Federal programs achieve intended

objectives.” Dengan kata lain evaluasi program itu adalah sebuah studi sistematik untuk

menguji bagaimana sebuah program bekerja dengan baik yang secara tipikal fokus pada

pencapaian tujuan program. Bisa juga dikatakan bahwa evaluasi program itu adalah sebuah

pengujian melalui pengukuran objektif dan analisis sistematik, terhadap cara-cara dan

sejauhmana program itu mencapai tujuan yang direncanakan.

Evaluasi program dapat membantu menjelaskan “Why” hasil tersebut dapat

muncul. Mengetahui “Why” adalah kunci untuk menjamin keberlanjutan “good

performance” atau memperbaiki “poor performance”.

Dalam McNamara (1997-2010) bahwa dalam merancang program evaluasi ada

beberapa hal yang harus dipertimbangkan : a) Untuk apa dilakukan evaluasi; b) Siapa

respondennya; c) Jenis informasi apa yang diperlukan; d) Dari siapa saja informasi

diperoleh; e) Metode apa yang digunakan untuk mengumpulkan informasi misalnya,

kuesioner, wawancara, memeriksa dokumentasi, mengamati kelompok penerima bantuan,

melakukan kelompok fokus di antara kelompok penerima bantuan atau instansi pemberi

bantuan, dll; f) Kapan informasi yang dibutuhkan harus dikumpulkan?; g) Apa saja sumber

daya yang tersedia untuk mengumpulkan informasi?

2.5.2. Beberapa Jenis Program Evaluasi

Dalam melaksanakan evaluasi program terdapat beberapa pendekatan yang umum

digunakan yakni diantaranya (McNamara, 1997-2010) :

a) Evaluasi Berdasarkan Tujuan (Goals-Based Evaluation)

Program sering dibuat untuk memenuhi satu atau lebih tujuan spesifik. Tujuan ini

sering dijelaskan dalam rencana program. Evaluasi berdasarkan tujuan adalah menilai

sejauh mana program tersebut memenuhi tujuan dan keobjektifitasan yang telah

ditetapkan sebelumnya.

b) Evaluasi Berdasarkan Proses (Process-Based Evaluations)

Evaluasi berdasarkan proses dirancang untuk sepenuhnya memahami bagaimana

sebuah program bekerja, bagaimana cara menghasilkan hasil. Evaluasi ini berguna jika

program yang lama berdiri dan telah berubah selama bertahun-tahun, karyawan atau

pelanggan melaporkan sejumlah besar keluhan tentang program, tampaknya ada inefisiensi

besar dalam memberikan layanan program dan mereka juga berguna untuk

menggambarkan secara akurat ke luar pihak bagaimana sebuah program benar-benar

beroperasi (misalnya, untuk replikasi di tempat lain).

c) Evaluasi Berdasarkan hasil (Outcomes-Based Evaluation)

Evaluasi program dengan fokus hasil yang semakin penting bagi organisasi nirlaba.

Evaluasi berdasarkan hasil memudahkan kita menanyakan apakah organisasi benar-benar

melakukan kegiatan program yang tepat untuk membawa hasil yang tepat.

2.5.3. Evaluasi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)

Evaluasi PUAP yang akan dilakukan adalah untuk mengetahui sejauh mana tujuan

PUAP tercapai berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam Pedoman Umum PUAP

seperti berikut :

1. Indikator Input

Masukan (Input) yaitu berbagai jenis sumberdaya (faktor produksi) yang diperlukan

dalam melaksanakan program dan kegiatan seperti dana, tenaga, peralatan, bahan-

bahan yang digunakan dan masukan lainnya. Input dalam penelitian ini adalah :

a. Dana BLM PUAP

b. Sosialisasi PUAP

c. Kelengkapan organisasi seperti buku rapat, buku tamu, AD/ART, Badan Hukum

dll

d. Sumber Daya Manusia Pengelola Gapoktan

e. Sumber Daya Manusia Penyelia Mitra Tani

f. Sumber Daya Manusia Penyuluh Pendamping

g. Sumber Daya Manusia Dinas Pertanian

h. Pelatihan bagi Pengelola Gapoktan, PMT dan Penyuluh Pendamping.

i. Kesesuaian RUA (Rencana Usaha Anggota) dengan usaha yang dilaksanakan

2. Indikator Proses

Proses (Process) yaitu kegiatan yang dilakukan supaya input dapat menghasilkan

output sesuai dengan yang diharapkan, meliputi :

a. Penilaian kemampuan pengelola UKMA (manager dan pembuku) dalam

mengelola dana PUAP dan membukukan ke buku besar.

b. Cara penyaluran dana PUAP ke petani / prosedur penyaluran dana PUAP.

3. Indikator Output

Keluaran (output) yaitu bentuk produk yang dihasilkan secara langsung baik

bersifat fisik maupun non fisik yang dapat dihasilkan dari pelaksanaan program dan

kegiatan yang direncanakan, output meliputi :

a. Tersalurkannya BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) kepada petani, buruh

tani dan rumah tangga tani dalam melakukan usaha produktif pertanian.

b. Terlaksananya fasilitasi penguatan kapasitas dan kemampuan sumber daya

manusia pengelola Gapoktan, Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani.

4. Indikator Keberhasilan (outcome) PUAP

Hasil (outcome) yaitu segala sesuatu yang dapat menyebabkan berfungsinya

keluaran tersebut secara baik sehingga memberikan sumbangan terhadap proses

pembangunan pada bidang terkait. Antara lain :

a. Meningkatnya kemampuan Gapoktan dalam memfasilitasi dan mengelola

bantuan modal usaha ntuk petani anggota baik pemilik, petani penggarap,

buruh tani maupun rumah tangga tani.

b. Meningkatnya jumlah petani, buruh tani dan rumah tangga tani yang

mendapatkan bantuan modal usaha.

c. Meningkatnya pendapatan petani (pemilik dan atau penggarap), buruh tani

dan rumah tangga tani dalam berusaha tani sesuai dengan potensi daerah.

5. Indikator Benefit dari Program PUAP

Manfaat (benefit) yaitu keuntungan serta aspek positif lainnya yang dapat

dihasilkan oleh program dan kegiatan bersangkutan bagi masyarakat dengan

berfungsinya keluaran secara optimal..Antara lain :

a. Berkembangnya usaha agribisnis dan usaha ekonomi rumah tangga tani di lokasi

PUAP.

b. Berfungsinya Gapoktan sebagai lembaga ekonomi yang dimiliki dan dikelola oleh

petani di Nagari/Kelurahan.

6. Impact dari Program PUAP

Dampak (impact) yaitu pengaruh positif maupun negatif yang muncul bagi

pembangunan dan masyarakat secara keseluruhan baik dalam bentuk peningkatan

pertumbuhan ekonomi, penurunan jumlah penduduk miskin, dll, yaitu :

a. Berkurangnya jumlah petani miskin dan pengangguran di Nagari/Kelurahan..

III. METODE PENELITIAN

3.1. Daerah Penelitian

Untuk mencapai tujuan evaluasi kinerja PUAP, penelitian dilakukan pada Gapoktan

Penerima PUAP tahun 2008 di Kabupaten Solok, lokasi akan dibagi menjadi empat wilayah

yang didasarkan pada letak/posisi wilayah dalam Kabupaten Solok yaitu : (1) Wilayah I

(Kecamatan X Koto Singkarak, Kecamatan X Koto Diatas dan Kecamatan Junjung Sirih), (2)

Wilayah II (Kecamatan Gunung Talang, Kecamatan Kubung, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi

dan Kecamatan Bukit Sundi), (3) Wilayah III (Kecamatan Payung Sekaki, Kecamatan Tigo

Lurah, Kecamatan Lembang Jaya) dan Wilayah IV (Kecamatan Danau Kembar, Kecamatan

Lembah Gumanti, Kecamatan Hiliran Gumanti dan Kecamatan Pantai Cermin) Pembagian

wilayah penelitian berdasarkan letak wilayah dalam Kabupaten Solok untuk kemudahan

dalam pembinaan Gapoktan penerima PUAP dan wilayah tersebut dianggap homogen.

3.2. Data dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan adalah :

3.2.1. Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan yang memerlukan pengkajian khusus,

seperti pengumpulan, pencatatan. Data primer dikumpulkan melalui wawancara kelompok

dengan pengurus dan anggota Gapoktan, Penyuluh Pertanian/Penyuluh Pendamping,

Penyelia Mitra Tani, Dinas terkait dan Aparat Pemerintah Daerah. Wawancara individu

rumah tangga dilakukan secara acak mencakup 10 rumah tangga petani dalam setiap

Gapoktan/UKMA yang diwawancarai. Periode data yang dikumpulkan sebelum menerima

dana PUAP (tahun 2007) dan setelah menerima dana PUAP (tahun 2008-2011).

3.2.2. Data sekunder

Data sekunder yang secara umum mendeskripsikan daerah penelitian berupa

keadaan geografis, demografi, pemerintahan, sarana dan prasarana, sosial budaya dan

kondisi perekonomian diperoleh dari Instansi pemerintah yang ada di tingkat Kabupaten

Solok seperti Badan Pusat Statistik, Bappeda, Dinas Pertanian, Kantor Camat dan Kantor

Wali Nagari baik melalui wawancara langsung maupun laporan-laporan atau publikasi dari

instansi tersebut.

3.3. Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan metode penelitian survey, yaitu penelitian yang

mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuisioner sebagai alat

penggumpul data yang utama. Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian sebagai

sumber data yang memiliki karakteristik tertentu didalam suatu penelitian, dan sampel

merupakan himpunan bagian dari populasi yang menjadi objek sesungguhnya.

Populasi dalam penelitian ini adalah Gapoktan yang memperoleh dana PUAP tahun

2008 sebanyak 17 Gapoktan sedangkan teknik pengambilan sampel penelitian ini adalah

dengan Purposive Sampling yaitu pengambilan sampel dengan tujuan atau pertimbangan-

pertimbangan tertentu yang dapat membantu peneliti mencapai tujuan penelitian.

Pertimbangan dalam pengambilan sampel adalah Gapoktan/ LKMA yang perkembangan

dananya paling bagus dibandingkan Gapoktan/LKMA dalam wilayah penelitian tersebut.

Untuk wilayah I diambil sampel Gapoktan Labuah Panjang Saiyo yang terletak di

Nagari Labuah Panjang Kec. X Koto Diatas, untuk Kec. X Koto Singkarak dan Kec. Junjung

Sirih belum menerima dana PUAP pada tahun 2008 sehingga tidak termasuk populasi

penelitian. Alasan pengambilan Gapoktan Labuah Panjang Saiyo adalah karena

perkembangan dananya lebih bagus dibandingkan dengan Gapoktan Batang Katialo. Untuk

wilayah II Gapoktan yang diambil yaitu Mutiara Sukarami yang terletak di Nagari Koto Gaek

Guguk Kec. Gunung Talang, alasan pengambilan yaitu Gapoktan Mutiara Sukarami

merupakan Gapoktan/LKMA terbaik se-Kabupaten Solok. Pada wilayah III yang dijadikan

sebagai sampel yaitu Gapoktan Telaga zam-zam yang terletak di Nagari Salayo Tanang Bukik

Sileh Kec. Lembang Jaya. Untuk tahun 2008 hanya 2 Gapoktan yang menerima dana PUAP

di Wilayah III yaitu Balai Sepakat Nagari Koto Laweh dan Gapoktan Telaga Zam-zam Nagari

Salayo Tanang Bukik Sileh, keduanya terletak di Kec. Lembang Jaya dan dari 2 Gapoktan

tersebut yang perkembangannya bagus yaitu Telaga Zam-zam. Sedangkan untuk wilayah IV

yang dijadikan sampel penelitian yaitu Gapoktan Talang Sarumpun Nagari Talang Babungo

Kec. Hiliran Gumanti. Alasan pemilihannya adalah bahwa dari 4 Gapoktan penerima PUAP

tahun 2008 di wilayah IV yang perkembangannya paling bagus adalah Gapoktan Talang

Sarumpun. Dari masing-masing Gapoktan yang dijadikan sampel akan dipilih 10 rumah

tangga petani yang akan diwawancarai guna mendapatkan data yang diperlukan untuk

tercapainya tujuan penelitian. Alasan pemilihan rumah tangga petani adalah rumah tangga

petani yang pengembalian pinjamannya paling lancar.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder, data tersebut

diperoleh melalui:

a. Wawancara Terstruktur, dilakukan terhadap survei rumah tangga dengan menggunakan

kuisioner. Dalam penelitian ini mengunakan format kuesioner ganda:

1. Pertanyaan–pertanyaan tertutup, yakni kemungkinan jawabannya sudah

ditentukan terlebih dahulu dan responden tidak diberi kesempatan memberikan

jawaban yang lain.

2. Pertanyaan-pertanyaan semi tertutup yakni kemungkinan jawabannya sudah

ditentukan terlebih dahulu namun responden tetap diberi kesempatan

memberikan jawaban yang lain

Secara teknis pertanyaan yang diajukan peneliti kepada informan berdasarkan panduan

wawancara atau butir pertanyaan yang sudah disiapkan, dalam kuisioner untuk

menggali informasi yang terkait dengan permasalahan penelitian. Selama wawancara,

peneliti mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan

terkait sesuai pedoman wawancara.

b. Observasi lapangan, yaitu dilakukan dengan mengamati fenomena-fenomena di

lapangan terhadap objek penelitian untuk melakukan cross check terhadap jawaban

informan. Kegiatan observasi lapangan berupa survey langsung terhadap kondisi

Gapoktan/LKMA yang dijadikan sampel, serta untuk melihat secara langsung kegiatan-

kegiatan dalam proses penyaluran dana ke petani. Selain itu dilakukan survey terhadap

rumah tangga petani penerima manfaat PUAP untuk menggali informasi mengenai

manfaat dana bagi petani.

c. Studi kepustakaan dan dokumentasi, yaitu dengan mempelajari berbagai bahan bacaan,

seperti bahan teoritik, makalah ilmiah, jurnal, dokumen dan laporan, termasuk berbagai

peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan masalah penelitian dari beberapa

sumber resmi seperti Dinas Pertanian, BPS dll.

3.5 Analisis Data

Untuk mencapai tujuan penelitian digunakan Analisis Deskriptif Kualitatif. Analisis

data dalam penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah

selesai pengumpulan pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara,

peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang

diwawancarai setelah dianalisis belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan

pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel (Miles &

Huberman, 1984 dalam Sugiyono, 2008).

Untuk bisa menjawab permasalahan dalam penelitian ini diperlukan pengumpulan

data dan analisis yang saling terkait terus menerus. Setiap tahap penggalian data/informasi

selesai dilanjutkan dengan reduksi data, yaitu memilih hal-hal yang pokok,

menyederhanakan, mengelompokkan, dan mengorganisir data yang didapatkan di lapangan

dalam bentuk narasi, tabel, gambar sehingga diperoleh kesimpulan sementara. Dari proses

tersebut diketahui informasi yang belum tergali, perlu diverifikasi, dipertajam/digali lebih

mendalam pada penggalian informasi pada tahap berikutnya. Setelah itu data yang

diperoleh diinterpretasikan dalam bentuk narasi untuk mengetahui bagaimana evaluasi

pelaksanaan program PUAP dilihat dari input (masukan), process (proses), output

(keluaran), outcome (hasil), benefit (manfaat) dan impact (dampak) terhadap petani di

Kabupaten Solok. Dari evaluasi yang dilakukan dapat digambarkan bagaimana peran

program PUAP sebagai salah satu program pemberdayaan masyarakat dalam

memberdayakan petani di Kabupaten Solok dan selama penelitian berlangsung juga dicatat

permasalahan apa saja yang ditemui oleh pengurus LKMA maupun petani dan Dinas

Pertanian Kabupaten Solok selama berjalannya program PUAP sehingga hasil penelitian ini

dapat memberikan rekomendasi kebijakan untuk perbaikan pelaksanaan program PUAP

selanjutnya.

IV. HASIL

4.1 GAMBARAN UMUM KABUPATEN SOLOK

Pemekaran wilayah Kabupaten Solok pada akhir tahun 2003 telah melahirkan satu

kabupaten baru yaitu Kabupaten Solok Selatan. Dengan tejadinya pemekaran ini luas

wilayah Kabupaten Solok mengalami pengurangan secara signifikan dari semula 708.402 Ha

menjadi 373.800 Ha. Secara geografis letak Kabupaten Solok berada antara 010 20’ 27’’ dan

010 2’39” Lintang Selatan dan 100

0 25’ 00” dan 100

0 33’ 43” Bujur Timur. Topografi wilayah

sangat bervariasi antara dataran, lembah dan berbukit-bukit dengan ketinggian antara 329

meter – 1 458 meter di atas permukaan laut.

Letak Kabupeten Solok sangat stategis karena dilewati jalur Jalan Lintas Sumatera

dan berbatasan langsung dengan Kota Padang ibukota Propinsi Sumatera Barat. Adapun

batas-batas wilayah Kabupaten Solok sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Kota Padang dan Kab. Pesisir Selatan

- Sebelah Utara : Kabupaten Tanah Datar

- Sebelah Timur : Kabupaten Sawahlunto / Sijunjung

- Sebelah Selatan : Kabupaten Solok Selatan

Program PUAP merupakan salah satu program pengentasan kemiskinan yang

diarahkan untuk mengatasi kesulitan petani akses terhadap sumber permodalan.

Kabupaten Solok telah menerima Dana PUAP sejak tahun 2008. Total dana yang telah

diterima oleh Gapoktan di Kabupaten Solok sampai tahun 2011 sebanyak Rp

6.900.000.000,- (Enam milyar Sembilan ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Dana PUAP di Kabupaten Solok sejak tahun 2008-2011

No. Tahun Jumlah Gapoktan Penerima

Dana PUAP Jumlah Dana PUAP

1. 2008 17 Rp 1.700.000.000,-

2. 2009 28 Rp 2.800.000.000,-

3. 2010 16 Rp 1.600.000.000,-

4. 2011 8 Rp 800.000.000,-

Jumlah 69 Rp 6.900.000.000,-

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Solok, 2011

4.2 PELAKSANAAN PUAP DI KABUPATEN SOLOK

Pelaksanaan program PUAP ditinjau dari 6 indikator yaitu input (masukan), process

(proses), output (keluaran), outcome (hasil), benefit (manfaat) dan Impact (dampak).

Selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap indikator tersebut. Dari penelitian yang telah

dilakukan dengan melakukan wawancara dengan petani dan pengurus UKMA (Unit

Keuangan Mikro Agribisnis), indepth interview dengan Dinas Pertanian Kabupaten Solok

dan studi kepustakaan terhadap dokumen-dokumen terkait program PUAP.

Hasil penelitian memperlihatkan pelaksanaan program PUAP di Kabupaten Solok (1).

Input : a) Dana PUAP telah masuk ke rekening Gapoktan pada bulan Desember tahun 2008,

b) Sosialisasi dan peninjauan lokasi telah dilakukan namun hanya diikuti oleh pengurus

Gapoktan saja, c) Administrasi Gapoktan ada yang tidak lengkap, hanya 1 Gapoktan dari 4

sampel yang lengkap administrasinya sedangkan 3 Gapoktan adminstrasinya kurang

lengkap, d) SDM Pengelola Gapoktan/UKMA menunjukkan hasil 2 Gapoktan memenuhi

syarat seperti yang ditetapkan Departemen Pertanian yaitu minimal DIII dan 2 Gapoktan

lagi hanya tamat SMA, e) SDM Penyuluh Pendamping sesuai dengan yang disyaratkan yaitu

minimal SPMA dan telah mengikuti pelatihan pendampingan PUAP, f) SDM PMT sesuai

dengan yang disyaratkan yaitu minimal DIII, memiliki kemampuan keuangan mikro, bisa

computer dan telah mengikuti pelatihan pendampingan PUAP, g) SDM Dinas Pertanian

(Kasi) tidak sesuai dengan yang disyaratkan yaitu Minimal DIII dan mempunyai kemampuan

penyuluhan, h) Pelatihan bagi pengelola UKMA, PP dan PMT telah dilaksanakan namun

hanya berjalan 1 kali sebelum dana PUAP digulirkan ke petani dan, i) Kesesuaian jenis usaha

dengan RUA sesuai dengan usulan yang telah dibuat. (2) Proses : a) Penilaian kemampuan

Pengelola UKMA untuk mengelola dan menyalurkan dana PUAP sejak dana masuk ke

rekening Gapoktan berbeda untuk tiap Gapoktan, 2 Gapoktan mampu menggulirkan dana

ke petani pada bulan Februari 2009, 1 Gapoktan pada bulan Maret 2009 dan 1 lagi pada

bulan April 2009, b) Cara penyaluran pinjaman ke petani sesuai dengan ketentuan dan

sama untuk ke 4 Gapoktan sampel yaitu calon peminjam mengajukan RUA (Rencana Usaha

Anggota), meminta formulir Surat Pengakuan Hutang ke manager UKMA, meminta

persetujuan Ketua Kelompok Tani, Ketua Gapoktan dan Bendahara Gapoktan setelah itu

mengembalikan ke manager dan pembuku akan segera mencairkan pinjamannya. (3)

Output : a) Penyaluran dana PUAP ke petani, ke 4 Gapoktan telah menyalurkan dana PUAP

ke anggotanya lebih dari 80%, b) Fasilitasi Penguatan Kapasitas dan Kemampuan Pengelola

UKMA, PP dan PMT berupa pendampingan dan pelatihan berjenjang dilengkapi dengan

modul-modul aplikatif tidak ada dilaksanakan. (4) Outcome : a) Peningkatan Kemampuan

Gapoktan dalam memfasilitasi dan mengelola bantuan modal usaha, setelah ada program

PUAP Gapoktan telah berfungsi sebagai penyedia modal, sarana produksi pertanian dan

wadah untuk usaha bersama bagi anggotanya, b) Peningkatan jumlah petani dan buruh tani

yang mendapatkan bantuan modal usaha, jika dibandingkan dengan pada tahap awal

pelaksanaan PUAP jumlah petani yang memanfaatkan dana PUAP untuk 4 Gapoktan sampel

menunjukkan peningkatan, untuk tahap awal hanya bisa melayani 397 petani dan sekarang

sudah bisa melayani 726 petani, c) Peningkatan pendapatan petani menunjukkan hasil

sebelum program PUAP dari 40 sampel 29 masih dikategorikan miskin dan setelah program

PUAP dari 29 yang dikategorikan miskin menjadi 10. (5) Manfaat : a) Pengembangan usaha

agribisnis dan usaha ekonomi RT menunjukkan adanya peningkatan baik dalam skala usaha

maupun hasil, b) Berfungsinya Gapoktan sebagai lembaga ekonomi yang dimiliki dan

dikelola oleh petani menunjukkan bahwa setelah adanya program PUAP Gapoktan telah

menjadi lembaga keuangan yang siap memberikan modal untuk usaha anggotanya. (6)

Dampak : berkurangnya jumlah petani miskin dan pencipataan lapangan kerja di nagari

menunjukkan hasil bahwa adanya program PUAP telah mampu mengurangi jumlah petani

miskin di nagari yaitu dari 40 sampel 29 masih dikategorikan miskin dan setelah program

PUAP dari 29 yang dikategorikan miskin menjadi 10, sedangkan penciptaan lapangan kerja

untuk 4 Gapoktan sampel ditemukan ada 5 orang yang mempunyai pekerjaan tetap setelah

menerima dana PUAP.

Program PUAP telah berperan dalam memberdayakan petani di Kabupaten Solok

yang ditandai dengan a) meningkatnya pendapatan penerima manfaat menunjukkan hasil

sebelum program PUAP dari 40 sampel 29 masih dikategorikan miskin dan setelah program

PUAP dari 29 yang dikategorikan miskin menjadi 10, sedangkan untuk penciptaan lapangan

kerja di nagari, untuk 4 gapoktan sampel ditemukan ada 5 orang yang mempunyai

pekerjaan tetap setelah menerima dana PUAP. b) adanya penambahan jumlah penerima

manfaat jika dibandingkan dengan pada tahap awal pelaksanaan PUAP jumlah petani yang

memanfaatkan dana PUAP untuk 4 gapoktan sampel menunjukkan peningkatan, untuk

tahap awal hanya bisa melayani 397 petani dan sekarang sudah bisa melayani 726 petani

serta adanya penguatan kelembagaan petani yaitu Gapoktan/UKMA yaitu setelah ada

program PUAP gapoktan telah berfungsi sebagai penyedia modal, sarana produksi

pertanian dan wadah untuk usaha bersama bagi anggotanya

Pelaksanaan program PUAP di Kabupaten Solok ada yang dilaksanakan sesuai

indikator dan ada yang tidak, untuk itu perlu perbaikan berdasarkan masalah yang ditemui.

Masalah dalam pelaksanaan PUAP antara lain masih rendahnya SDM Pengelola UKMA, SDM

Dinas Pertanian yang kurang cocok , tidak tersedianya dana pendukung dan tidak adanya

penerapan sanksi pada beberapa UKMA sehingga pinjaman mengalami kemacetan.

Rekomendasi kebijakan yang diusulkan untuk perbaikan pelaksanaan PUAP di

Kabupaten Solok a) mengadakan pelatihan bagi pengelola UKMA, PP dan PMT serta

meletakkan personil yang tepat untuk mengisi jabatan, b) penyediaan dana pendukung dari

APBD oleh pemerintah daerah untuk pembinaan Gapoktan penerima PUAP dan c) perlu

penerapan sanksi bagi peminjam yang tidak membayar angsuran tepat waktu.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Program PUAP di Kabupaten Solok telah mampu mengatasi kesulitan petani akses

terhadap sumber permodalan namun masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan

di lapangan seperti a) tidak siapnya Gapoktan untuk menggulirkan dana PUAP

sehingga setelah dana masuk rekening dibutuhkan waktu lama untuk bias

menggulirkan kepada petani, b) kurangnya pembinaan dari Penyuluh Pendamping

dan Dinas Pertanian, c) kurangnya pelatihan yang diberikan kepada pengelola

UKMA sehingga pengelolaa UKMA kurang bagus terbukti dengan tidak lengkapnya

administrasi dan masih kurangnya inovasi-inovasi yang dilakukan oleh UKMA untuk

menambah modal dan d) masih tingginya tingkat kemacetan yang berpengaruh

kepada belum tergulirkannya dana PUAP ke anggota karena masih berupa piutang

pada anggota yang belum membayar angsuran pinjamannya.

2. Program PUAP telah berperan dalam pemberdayaan petani di Kabupaten Solok

yang ditandai dengan adanya peningkatan pendapatan petani penerima manfaat,

peningkatan jumlah petani penerima manfaat dan peningkatan fungsi Gapoktan

sebagai wadah pemecahan masalah kesulitan modal petani. Gapoktan telah

menjadi lembaga keuangan yang dimiliki dan dikelola petani sehingga petani tidak

perlu susah untuk mencari modal untuk usahanya dengan syarat yang mudah dan

tidak diperlukan jaminan.

3. Faktor-faktor yang menghambat keberhasilan program PUAP yaitu rendahnya SDM

Pengelola Gapoktan, SDM personil Dinas Pertanian yang tidak cocok, kurangnya

perhatian dari pemerintah daerah berupa tidak tersedianya dana pendukung serta

tidak adanya penerapan sanksi bagi peminjam yang terlambat membayar angsuran.

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh dari penelitian ini dapat disarankan

sebagai berikut :

1. Untuk menyusun program permberdayaan khususnya untuk mengurangi

kemiskinan diperlukan keterpaduan dalam pembinaan kelompok, peningkatan

keterampilan pengurus dan anggota kelompok sehingga bantuan yang diterima

mancapai sasaran.

2. Perlu adanya keterpaduan dari unit kerja terkait dalam pembinaan program seperti

adanya dukungan dana pendampingan ataupun sinergi dengan program-program

lain untuk menindaklanjuti bantuan modal usaha yang telah diberikan.

3. Perlu adanya peningkatan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap UKMA yang

kurang berhasil dalam mengembangkan dana PUAP.

REFERENSI

Chambers, R. 2009. Going to Scale with Community-Led Total Sanitation: Reflections on

Experience,Issues and Ways Forward Institute of Development Studies.

Departemen Pertanian, 2009. Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan

(PUAP). Jakarta. Deptan Press

Elizabeth, R. 2007. Fenomena Sosiologis Metamorphosis Petani Kearah Keberpihakan Pada

Masayarakat Petani Perdesaan Yang Terpinggirkan Terkait Konsep Ekonomi

Kerakyatan. Forum Agro Ekonomi (FAE) Vol. 25 Juli 2007. PSE-KP. Bogor

Ife, Jim dan Tesoriero, Frank. 2008. Community Development, Alternatif Pengembangan

Masyarakat di Era Globalisasi. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Ismawan, Bambang. 2000. Pemberdayaan Orang Miskin. Puspaswara.

Kartasasmita, Ginandjar. 1996. Pembangunan Untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan

dan Pemerataan. Jakarta : Pustaka CIDESINDO.

McNamara, Carter. 1997-2010. A Basic Guide to Program Evaluation. Authenticity

Consulting, LLC

Moeljarto. 1987. Politik Pembangunan : sebuah Analisis, Konsep, arah dan strategi.

Yogyakarta : PT. Tiara Wacana.

Ndraha, Taqliziduhu. 1990. Pembangunan Masyarakat. Rineka Cipta. Jakarta.

Nuryana, Mu’man. 2009. Program Evaluation. Departemen Sosial RI. Pusdatin Kesos

Kementrian Sosial.

Soetomo. 2008. Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.