EVALUASI PEMEKARAN DESA DI DESA RANTAU PANJANG...
Transcript of EVALUASI PEMEKARAN DESA DI DESA RANTAU PANJANG...
1
EVALUASI PEMEKARAN DESA DI DESA RANTAU PANJANG
KECAMATAN LINGGA UTARA
KABUPATEN LINGGA
TAHUN 2012
NASKAH PUBLIKASI
Oleh :
MARBAWI
NIM. 100565201147
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2016
2
ABSTRAK
Semangat otonomi daerah itu sendiri salah satunya bermuara kepada
keinginan daerah untuk memekarkan diri, dengan adanya pemekaran akan
mempersingkat rentang kendali antara pemerintah dan masyarakat. Pemekaran
daerah juga diaspirasikan untuk memperbaiki pemerataan pembangunan. Evaluasi
Pemekaran Desa di Desa Rantau Panjang Kecamatan Lingga Utara Kabuapten
Lingga Tahun 2012.
Sesuai dengan permasalahan yang di angkat dari permasalahan ini
Penelitian menggunakan data sekunder dengan menganalisis dari hasil penelitian
(Analisis Deskriptif). Hasil penelitian menunjukkan bahwa didalam evaluasi
pemekaran desa Rantau panjang. adapun faktor- faktor yang menghambat evaluasi
pemekaran desa Rantau Panjang dapat di lihat dari efektivitas, efesiensi,
kecukupan, peralatan, responsifitas, dan ketepatan.
Metode yang di gunakan dalam penelitian ini deskriktip kualitatif yaitu
penulis berupa menggambarkan fakta-fakta penelitian ini dapat diperoleh melalui
wawancara dan observasi.populasi dalam penelitian ini adalah kepala Desa
Rantau Panjang 1 orang, ketua BPD 2 orang, Panetia pemekaran desa 3 orang ,
dan tokoh masyarakat 3 orang dan Masyarakat 5 orang. dari hasil penelitian ini
Pada dasarnya sudah berjalan cukup baik akan tetapi perlu di tingkatkan lagi
berdasarkan data-data yang peneliti peroleh dari desa induk tenyata desa yang
telah di mekarkan telah mengalami prubahan Temuan tersebut merupakan salah
satu kenyataan yang harus dibenahi oleh pemerintah Desa Rantau Panjang.
Kata kunci : evaluasi, pemekaran desa.
3
ABSTRACT
The spirit of regional autonomy itself one of which boils down to a
desire to split the regions themselves , with the expansion will shorten the span of
control between the government and the public . Regional expansion also
aspirated to improve equitable development . Evaluation Division of the Village in
Desa Rantau Panjang District of North Kabuapten Linga Linga in 2012 .
In accordance with the problems in the lift of this problem research used
secondary data to analyze the results of research ( descriptive analysis ) . The
results showed that in the evaluation of the long seacoast village expansion . As
for the factors that hinder the evaluation division Rantau Panjang village can be
seen from the effectiveness, efficiency , adequacy , equipment , responsiveness ,
and accuracy .
The method used in this study deskriktip qualitative form authors
describe the facts of this study can be obtained through interviews and
observasi.populasi in this study is the head of Rantau Panjang 1 , chairman of the
BPD 2 , Panetia reallocation of village 3 , and figures 3 people and society 5
people . of the results of this study basically been running quite well but it should
be on the increase again based on the data that researchers get from the main
village poorer villages that have been in extract has undergone Interchangeability
The finding represents one of the facts that must be addressed by the government
Rantau Panjang .
Keywords : evaluation , expansion village.
4
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang masalah
Memasuki akhir 1990-an Indonesia mengalami perubahan sosial politik
yang bermuara kepada pilihan melaksanakan desentralisasi sebagai salah satu
modalutama pembangunan Indonesia dengan pemberlakuan undang-undang
Nomor 22 Tahun1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian dirubah menjadi
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 menempatkan proses desentralisasi dan
otonomi daerah ini sebagai satu prioritas dalam pembangunan nasional tersebut
diarahkan untuk memperjelas pembagian kewenangan antar tingkat pemerintahan,
mendorong kerjasama antar pemerintah daerah, menata kelembagaan pemerintah
daerah agar lebih efektif dan efisien, meningkatkan kualitas aparatur pemerintah
daerah, meningkatkan kapasitas keuangan pemerintah daerah, serta menata daerah
otonom baru (DOB).
Semangat otonomi daerah itu sendiri salah satunya bermuara kepada
keinginan daerah untuk memekarkan diri yang kemudian diatur dalam PP Nomor
129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan, dan Kriteria Pemekaran,
Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Dalam prakteknya, pemekaran daerah
jauh lebih mendapat perhatian dibandingkan penghapusan ataupun penggabungan
daerah.Pemekaran daerah dalam tatanan filosofis dimaksudkan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pasal 2 PP Nomor 129 Tahun
2000.Argumentasi untuk ini didasarkan atas beberapa dimensi.
5
Pemekaran akan mempersingkat rentang kendali antara pemerintah dan
masyarakat, khususnya pada wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh fasilitas
pemerintahan. Pemekaran daerah juga diaspirasikan untuk memperbaiki
pemerataan pembangunan.
Dilihat dari posisinya, Desa Rantau Panjang Kecamatan lingga Utara
Kabupaten Lingga menurut letaknya sangat strategis, karena berdekatan langsung
dengan Kabupaten Lingga.penyelenggaran pemerintah di wilayah pedesaan,
dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Pemekaran Desa di Kabupaten Lingga Khususnya Desa Rantau Panjang. Namun
dalam pengamatan pada desa hasil pemekaran yang ada di kabupaten lingga
khususnya desa Rantau Panjang ditemukan sebagai berikut:
1. Setelah dimekarkan telah terjadinya perubahan dalam bidang
penyelengaraan pemerinah maupun dalam bidang pembangunan.
2. Setelah dimekaran telah terjadinya perubahan dan peningkatan pelayanan
administrasi kependudukan kepada masyarakat desa tersebut hal ini
terlihat dari pelayanan yang semakin dekat antara aparat desa di dalam
memberikan pelayanan terhadap masyarakat.
Harus ada evaluasi menyeluruh terhadap daerah otonom baru yang telah
ada.Apakah setelah adanya daerah otonom baru hasil pemekaran wilayah,
menimbulkan hasil yang memuaskan ataupun tidak.Apakah kinerja meningkat
atau tidak. Apakah dengan adanya pemekaran malah menimbulkan konflik atau
malah menjadikan daerah semakin makmur dan sejahtera.Evaluasi dilaksanakan
karena memang tidak seluruh program kebijakan publik membuahkan hasil yang
6
diinginkan.Terkadang kebijakan yang dibuat gagal mencapai tujuan yang telah
ditetapkan.
Evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai manfaat atau
sasaran suatu kebijakan.Pada dasarnya kebijakan publik dijalankan dengan
maksud tertentu, untuk meraih tujuan tertentu yang berasal dari permasalahan
yang telah ditetapkan sebelumnya.Fenomena yang dinilai adalah instrumen
kebijakan yang dipergunakan, respons dari lingkungan kebijakan, kinerja yang
dicapai, dampak yang terjadi dan lain-lain.Sedangkan evaluasi kinerja kebijakan
merupakan bagian dari evaluasi kebijakan yang secara spesifik terfokus pada
berbagai indikator kinerja yang terkait kebijakan dan rencana yang telah
ditetapkan.
Sementara itu, Dunn ( 2003; 608 ) menyatakan bahwa kriteria-kriteria
evaluasi kebijakan publik, yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan,
responsivitas, dan ketepatan. Penelitian ini bertujuan untuk Evaluasi Pemekaran
Desa di Desa Rantau Panjang Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga Tahun
2012. khususnya desa Rantau Panjang untuk menganalisa kelancaran
penyelenggaraan pemerintahan desa yang berdaya guna, serta kelancaran
pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai peningkatan, perkembangan, dan
kemajuan pembangunan.
Alasan Peneliti mengambil judul tentang Evaluasi Pemekaran Desa Di
Desa Rantau Panjang Kecamatan Lingga UtaraKabupaten Lingga Tahun
2012.Dengan mempertimbangkan “ Bahwa sesuai dengan perkembangan
kemajuan pembangunan di Desa Rantau Panjang Kecamatan Linga Utara
7
Kabupaten lingga yang penulis teliti bahwa di Desa Rantau Panjang telah
mengalami perubahan yang dominan setelah pemekaran di lakukan di
bandingkan dengan desa –desa yang telah di mekarkan di nilai cukup baik, di
dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan,dan pembinaan
kemasyarakatan telah berhasil.
Hal yang menarik untuk saya teliti tentang Evaluasi Pemekaran Desa di
Desa Rantau Panjang Kecamatan Linggga Utara Kabupaten Lingga Tahun 2012.
dengan tujuan untuk membandingkan kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa sebelum dan sesudah pemekaran itu dilaksanakan.
Desa Rantau Panjang sangat strategis karna dilihat dari jarak tempuh dan
sarana untuk menuju pusat pemerintahan Kabupaten yang dipandang lebih dekat
sehingga dalam menjalankan tugas atau roda pemerintahan bisa tercapai secara
Efektip dan Efisien.Sepertipeningkatan, perkembangan, dan kemajuan
pembangunan sesuai visi menuju otonomi desa yang sejahtra.Berdasarkan uraian
di atas, maka peneliti mengambil judul : “EVALUASI PEMEKARAN DESA DI
DESA RANTAU PANJANG KECAMATAN LINGGA UTARA KABUPATEN
LINGGA TAHUN 2012. “
B.Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan, maka penulis ingin
menguraikan permasalahan dalam penyusunan skripsi ini yaitu“ Bagaimana
Evaluasi Dampak Pemekaran Desa Rantau Panjang di Kecamatan Lingga
Utara Kabupaten Lingga Tahun 2012
8
C. Tujuan dan Kenggunaan Penelitian
1.Tujuan Penelitian
Untuk Mengetahui bagaimanaEvaluasi Dampak PemekaranDesa Rantau
Panjang di Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga Tahun 2012.dengan
tujuan untuk mengetahui dan membandingkan perubahan yang terjadi sebelum
dan sesudah pemekaran di laksanakan.penyelenggaran pemekaran dapat dilihat
dariefektifitas, efesiensi, kecukupan, peralatan, responsifitas dan ketepatan.
2.Kegunaan Penelitian
a. Secarateoritis hasil penelitian ini di harapkan dapat di jadikan sebagai bahan
pertimbangan bagi pemerintahan Desa Rantau Panjang untuk melaksanakan
tugas dan pungsi seperti yang di harapkan oleh masyarakat Desa Rantau
Panjang Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga.
b. Secara praktis penelitian ini berguna untuk mengembangkan wawasan dan
menerapkan disiplin ilmu pemerintahan dalam pratek penyelengaraan
pemerintahan daerah, khususnya dalam bidang peyelengaraan pemerintahan
desa.
D. Kerangka Teoritis
A. Evaluasi
Evaluasi Pemekaran Daerah pada dasarnya adalah suatu proses
pengukuran dan perbandingan hasil-hasil kegiatan operasional yang nyatanya
dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai menurut target dan standar
yang telah ditetapkan. Selanjutnya menurut Widodo (2008) untukmelakukan
evaluasi kebijakan, program dankegiatan terdapat beberapa tahap yang harus
9
dilakukan mengidentifikasi apa yangmenjadi tujuan kebijakan, program dan
kegiatan.
Evaluasi bersal dari bahasa Ingris” evaluation” yang di serap dalam
pembendaharaan istilah Bahasa Indonesia dengan tujuan mempertahankan kata
asli dengan sedikit penyusuaian lapal Indonesia menjadi” Evaluasi” yang dapat
diartikan memberikan penilaian dengan membandingkan suatu hal dengan satuan
tertentu sehingga bersipat Kuantitatif.
Menurut ( Mahmudi 2005;107) apabila evaluasi dikaitkan terhadap ukuran
kinerja dan efek suatu program dalam mencapai tujuan yang ditetapkan dari suatu
program. outcame yang di harapkan atau di inginkan dari suatu program atau
aktifitas yang di bandingkan dengan hasil yang di harapkan denga tujuan awal
dari pelaksanan program tersebut. sedangkan inpact dari dampak epek langsung
dan tidak langsung dan konsekuensi yang di akibatkan dalam pencapaian tujuan.
yang di ukur dengan membandingkan anara hasil program dengan perkiraan
keadan yang akan terjadi apabila program tersebut tidak ada.
Selanjutnya menurut Polumbo (dalan person 2006;549) evaluasi dibedakan
menuru pungsinya :
a. Evaluasi Formatif
Evaluasi dilakukan ketika program sedang di implementasikan atau sedang
berjalan, atau monitor bagai mana suatu program di kelola atau diatur untuk di
hasilkan umpan balik yang bisa berpungsi meningkatkan proses implementasi dan
untuk memberikan imformasi yang berguna pada pemimpin program evaluasi
sebagai alat untuk mengukur suatu program.
b. Evaluasi Sumatif
10
Evaluasi yang di lakukan pada ahir program yang di laksanakan dan
merupakan fase dampak bagi pelaksanaan program dimana untuk memberikan
informasi tentan mamfaat dan tujuan program membandingkan sebelum dan
sesudah program tersebut berjalan dengan mengarahkan kepada keputusan tentang
kelanjutan program. responsivitas,danketepatan.evaluasi kebijakan yang di buat
untuk menilai apakah tujuan tersebut telah tercapai.
B. Pemekaran Wilayah
1. Pemekaran Daerah
Di era otonomi sekarang ini, sudah tidak menjadi kata yang asing lagi
bagi kita, pemekaran daerah merupakan bagian dari desentralisasi dan otonomi
daerah. Istilah pemekaran secara etimologis berasal dari kata asalnya, yaitu mekar.
( Purwadarminto, 2006:132).Definisi pemekaran daerah, masih menjadi
perdebatan, karena dirasakan tidak relevan dengan makna pemekaran daerah yang
kenyataannya malah terjadi penyempitan wilayah atau menjadikan wilayah
menjadi kecil dari sebelumnya karena seringkali pemekaran daerah itu bukan
penggabungan dua atau lebih daerah.
2. Tujuan Pemekaran Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 diuraikan bahwa
pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah bertujuan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena pembentukan, pemekaran,
penghapusan, dan penggabungan daerah dilakukan atas dasar pertimbangan untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kehidupan
11
berdemokrasi, meningkatkan pengelolaan potensi wilayah, dan meningkatkan
keamanan dan ketertiban (Sabarno, 2007:76).
C. Otonomi Daerah
Lahirnya kebijakan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor
22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dan menjadi Undang-undang nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan jawaban atas tuntutan
reformasi politik dan demokratisasi serta pemberdayaan masyarakat daerah.
Pelaksanaan sistem sentralisasi tersebut membawa beberapa dampak bagi
penyelenggaraan pemerintahan daerah.Diantaranya yang paling menonjol selama
ini adalah dominasi pusat terhadap daerah yang menimbulkan besarnya
ketergantungan daerah terhadap pusat.
Otonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 diartikan
sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam otonomi daerah ada prinsip
desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dijelaskan dalam
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai berikut:
1. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh
Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerinta
kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi
vertikal di wilayah tertentu.
12
3. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan
atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa
serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan
tugas tertentu.
D. Desa
Desa selain merupakan konsep yang bisa berlaku umum, juga dalam
realitasnya ada sekian perbedaan-perdaan (karakteristik) yang meliputinya,
sehingga dengan karakteristik yang berbeda tersebut muncullah konsep desa
secara khusus. Perbedan desa di indonesia bukan hanya ketika dihadapkan dengan
realitas desa di negara lain, bahkan di dalam negara Indonesia sendiri perbedaan-
perbedaan itu terlihat jelas dan mencirikan karakteristiknya masing-masing.
Otonomi Desa membuka peluang dan partisipasi aktif seluruh elemen
masyarakat dan lembaga-lembaga sosial keagamaan termasuk fungsi-fungsi
objektif masyarakat.( Ndraha, 2003:442-445) mengungkap fungsi-fungsi obyektif
masyarakat sebagai berikut :
1. Peningkatan nilai sumber daya subkultur ekonomi.
2. Penciptaan keadilan dan kedamaian subkultur pemerintahan.
3. Kontrol terhadap kekuasaan subkultur sosial.
Upaya mengawal tujuan desentralisasi dan otonomi desa itu memerlukan
komitmen politik dan keberpihakan kepada desa menuju kemandirian desa.
E.Konsep Operasional
Definisi operasional penelitian adalah suatu Konsep yang digambarkan
dalam konsep tentu saja tidak akan dapat diobservasi atau diukur gejalanya
13
dilapangan. Untuk dapat diobservasi atau diukur, maka suatu konsep harus
didefinisikan secara operasional.Evaluasi pada dasarnya adalah suatu proses
pengukuran dan pembandingan hasil hasil kegiatan operasional yang nyatanya
dicapai dengan hasil-hasil yangseharusnya dicapai menurut target dan standar
yang telah ditetapkan.
1. Evaluasi
Evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai manfaat atau
sasaran suatu kebijakan.Pada dasarnya kebijakan publik dijalankan dengan
maksud tertentu, untuk meraih tujuan-tujuan tertentu yang berasal dari
permasalahan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Evaluasi Pemekaran Desa di Desa Rantau Panjang Kecamatan Lingga
Utara Kabupaten Lingga Tahun 2012.Adapun tujuan dari penulisan Konsep
Oprasional yaitu Peneliti ingin mengevaluasi serta membandingkan perubahan
yang terjadi sebelum dan sesudah pemekaran itu di lakukan, apakah
penyelengaraan pemerintahan berjalan lebih baik ataupun malah sebaliknya.
Indikator yang digunakan sebagai dasar penelitian adalah definisi
Operasional ini dimaksudkan untuk memberikan rujukan-rujukan empiris apa saja
yang dapat ditemukan dilapangan untuk menggambarkan secara tepat konsep
yang dimaksud sehingga konsep tersebut dapat diamati dan diukur.
Adapunindikator yang di gunakan :Efektifitas, Efensiensi, Kecukupan, Peralatan,
Responsifitas, Ketepatan.
1. Ditinjau dari indikator efektifitas yang mana efektifitas adalah pengukuran
dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan. Maka
14
dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa efektifitas
kebijakan termasuk dalam kategori baik ini menunjukkan bahwa
pembangunan desa cukup merata meskipun masih ada sebagian yang
kurang merata.
2. Ditinjau dari indikator Efisiensi dapat dilihat dari bagaimana usaha
mencapai pembangunan yang merata danbagaimana usaha yang
dilaksanakan untukmeningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Hal ini
menunjukkan usaha-usaha dalam mencapaitujuan kebijakan dirasakan
telah optimalbagi masyarakat. Ini disebabkan pemerintahdesa telah
maksimal dalam mengusulkan pembangunanyang sudah direncanakan di
desa.
3. Berikutnya dilihat dari aspek kecukupan,merupakan suatu rumusan
kebijakan. Setelah dilakukanpenelitian dapat diketahui bahwa penilaian
terhadapkecukupan dalam menyelesaikan masalahmasalah pembangunan
dirasakantelah merata oleh masyarakat, namuntidak semua masyarakat
dapat merasakan dampak dari pembangunan tersebut.
4. Dilihat dari aspek perataan, yang mana perataan merupakan pembangunan
di Desa Rantau Panjang yang dilaksanakan dapat semakin merata dan
masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan.Hal ini disebabkan
masyarakat merasakan distribusi manfaat kebijakan dari hasil
pembangunan telah memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat
desa dan pelayanan yang diberikan dalam kelancaran urusan administrasi
di kantor desa rantau panjang.
15
5. Responsivitas adalah tanggap terhadap keluhanmasyarakat dan mampu
memberikan apayang dibutuhkan masyarakat pada saat ini.Berdasarkan
data mengenai penilaian masukdalam kategori baik Hal ini menunjukkan
bahwa responsivitas cukup baik dalam mengakomodir kebutuhan
masyarakat serta menanggapi daya tanggapPemerintah Desa dalam hal
melaksanakankebijakan pemekaran desa dan juga cukup baik untuk
merespon keluhan serta menanggapi aspirasiyang berkembang di tengah-
tengah masyarakat dalam rangka pembangunan desa.
6. Ketepatan suatu hasil yang diinginkan dapatditemukan dan dikembangkan
sehingga benar- benar berguna dalam memberikan pemecahan persoalan.
Ditegaskan bahwa penilaian ketepatan disini yaitu menekankan
pencapaian tujuan yang dihasilkan dapat memberikan manfaat untuk
warga masyarakat.Ini menunjukkan bahwa pembangunan desa yang
dilaksanakan telah memberikan manfaat yang begitu besar dirasakan oleh
masyarakat Desa Rantau Panjang.
F. Metode Penelitian
1.Jenis Penelitian
Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian
Deskriptif Kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor ( 2004 : 4) metode kualitatif
sebagai prosedur penelitian yan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata
tertulis, lisan dari informan dan perilaku yang diamati. Dasar penelitian yang
dilakukan adalah Survey Yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan
16
dan menganalisis perubahan yang terjadi setelah pelaksanaan pemekaran Desa
Rantau Panjang di laksanakan.
2. Lokasi Penelitian
Adapun diadakannya lokasi penelitian di Desa Rantau Panjang Kecamatan
Lingga Utara Kabupaten Lingga tahun 2012.Mempunyai batas wilayah sebagai
berikut :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sungai Besar;
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Resun;
c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Resun dan Laut Kelurahan Pancur;
dan
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mentuda Kecamatan Lingga.
3. Jenis Data
1. Data Primer
Data primer merupakan data yang bersumber dari informan langsung dan
diperoleh dari hasil wawancara dengan informan.
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua dari data
yang kita butuhkan yang digunakan untuk menjelaskan data primer.Sumber data
sekunder diharapkan dapat berperan membantu mangungkap data yang
diharapkan. Data sekunder ini dapat diperoleh dari catatan ataupun tulisan-tulisan
yang berkaitan dengan objek atau permasalahan yang diteliti
1. Populasi dan Sampel
.Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan
pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2008: 85).Informasi yang dianggap tahu dan
dapat dipercaya untuk menjadi sumber peneliti.Informan
17
NO Informan Sumber
1 Kepala Desa Rantau Panjang 1 orang
2 Ketua BPD Rantau Panjang 2 orang
3 Panetia Pemekaran Desa Rantau Panjang 3 orang
4 Tokoh Masyarakat 3 orang
5 Masyarakat 4 orang
Sumber : Kantor Desa Rantau Panjang 2014
5.Teknik Alat Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah merupakan usaha untukmengumpulkan
bahan - bahan yang berhubungan dengan penelitian yang dapat berupa data, fakta,
gejala, maupun informasi yang sifatnya valid (sebenarnya), realible (dapat
dipercaya), dan obyektif (sesuai dengan kenyataan).
a. Studi Lapang (field research). Studi lapang ini dimaksudkan yaitu penulis
langsung melakukan penelitian pada lokasi atau obyek yang telah ditentukan.
Teknik pengumpulan data Studi lapang ditempuh dengan cara sebagai berikut :
1. Observasi,yaitu proses pengambilan data dalam penelitian dimana Peneliti
atau Pengamat dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan obyek
penelitian.
2. Wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara
(interview), adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini
dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (yang mengajukan
pertanyaan) dan yang diwawancarai (yang memberikan jawaban atas
pertanyaan).
18
3. Dokumentasi, teknik ini bertujuan melengkapi teknik observasi dan teknik
wawancara mendalam.
G. Teknik Analisa Data
Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis
transkrip wawancara, atau bahan-bahan yang ditemukan di lapangan. Metode
analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan
model analisis interaktif. Menurut Milles dan Huberman ,ada tiga komponen
pokok dalam Analisis data dengan model interaktif, yakni :
1. Reduksi Data
Reduksi data merupakan proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada
penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di
lapangan. Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analisis yang
mempertegas, memperpendek, membuang hal yang tidak penting, dan
mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.
2. Penyajian Data
Penyajian data diartikan sebagai pemaparan informasi yang tersusun untuk
member peluang terjadinya suatu kesimpulan.Selain itu, dalam penyajian data
diperlukan perencanaan kolom dan table bagi data kualitatif dalam bentuk
khususnya.Dengan demikian, penyajian data yang baik dan jelas
sistematikanya sangatlah diperlukakn untuk melangkah kepada tahapan
penelitian kualitatif selanjutnya.
19
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dari Evaluasi Pemekaran Desa Rantau
Panjang Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga Tahun 2012. Bahwa penulis
menarik kesimpulan Evaluasi terhadap Dampak Pemekaran Desa Rantau Panjang
dengan hasil penilaian menunjukan bahwa dalam penyelengaraan pemerintahan
Desa Rantau Panjang secara umum masuk dalam kategori baik. Hal tesebut dapat
di ukur dari enam indikator, dua dintaranya menyatakan bahwa pemekaran desa
cukup sesuai dengan ketentuan dalam perataan dan responsivitas terutama
pemerataan pelayanan yang diberikan terhadap masyarakat.
Hasil penelitian yang saya buat mengenai Evaluasi Pemekaran Desa di
Desa Rantau Panjang Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga Tahun 2012,
maka dalam hasil penelitian dari enam indikator tersebut menyatakan bahwa
kriteria-kriteria Evaluasi Pemekaran Desa Rantau Panjang Kecamatan Lingga
Utara Kabupaten Lingga Tahun 2012, terhadap dampak pemekaran dari tolak
tolak ukur yakni Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan
Ketepatan.
1. Evaluasi pemekaran desa di desa rantau panjang kecamatan lingga
utaraKabupaten Lingga Tahun 2012, dapat di katagorikan baik yang
meliputi sub variable sebagai berikut:
a. Efekipitas sebagai bentuk Evaluasi Pemekaran Desa di Desa Rantau
Panjang Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga Tahun 2012,
dapat di nilai dari beberapa pendapat informan yang peneliti peroleh
20
telah berjalan dengan baik, mengenai sosilisasi program kerja, dan
tujuan dari program yang di buat telah berjalan sesuai dengan tujuan
dari pemekaran desa rantau panjang.
b. Efisiensi sebagai bentuk Evaluasi Pemekaran Desa di Desa Rantau
Panjang Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga Tahun 2012
dapat dilihat dari pendanaan desa yang membantu masyarakat dalam
memenuhi kebutuhanya dalam bidang pembangunan fisik dan bidang
kesehatan
c. Kecukupan sebagai bentuk Evaluasi Pemekaran Desa di Desa Rantau
Panjang Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga Tahun 2012, di
tinjau dari segi peningkatan dalam bidang pelayanan apakah berjalan
secara optimal sesuai dengan tujuan dari pemekaran desa rantau
panjang meskipun ada beberapa kendala yang menghambat
peningkatan pelayanan.
d. Peralatan sebagai bentuk dari Evaluasi Pemekaran Desa di Desa
Rantau Panjang Kecamatan Lingga Uatra Kabupaten Lingga Tahun
2012. Dari fasilitas yang ada di kantor pemerintahan desa Rantau
Panjang yang sangat memprihatikan dalam menunjang pembanguna
desa,dan juga kurangnya sumberdaya manusia.
e. Responsifitas sebagai bentuk Evaluasi Pemekaran Desa di desa Ratau
Panjang Kecamatan Lingga UataraKabupaten Lingga Tahun 2012.
Mengenai rencana pembangunan desa Rantau Panjang Sebagai
dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJMDes,
21
maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan
dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus
dapat menghantarkan tercapainya visi – misi desa.
f. Ketepatan sebagai bentuk Evaluasi Pemekaran Desa di Desa Ranatu
Panjang Kecamatan Lingga Utara Kabuapten Lingga Tahun 2012.
Dapat dilihat dari partisipasi masyarakat desa rantau panjang yang ikut
berperan dalam pembangunan desa dengan kegiatan yang di adakan di
buat oleh kepala Desa Rantau Panjang.
B. SARAN
Berdasarkan kesimpulan yang telah di kemukakan di atas, selanjutnya di
sampaikan beberapa saran antara lain :
1.Kepada pemerintahan Desa Rantau Panjang di harapkan dapat menyediakan
sarana atau fasalitas yang perlu di perbaharui lagi agar apa yang menjadi
kebutuhan pemerintahan Desa Rantau Panjang Terpenuhi dan Semestinya
memang hal ini mendorong peningkatan pelayanan hal ini sejalan juga dengan
upaya lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada kepada masyarakat dan
sesuai dengan tujuan pemerintahan yaitu kesejah teraan masyarakat.
2. Pemerintahan Desa Rantau Panjang seharusnya melalui Alokasi Dana Desa
lebih mendorong perluasan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan
kesehatan dari sisi fasilitas fisik, dalam hal ini Evaluasi Pemekaran Desa
Rantau Panjang Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga Tahun 2012,
terhadap dampak pemekaran, mengenai infrastruktur terutama jalan, tampak
terjadi adanya peningkatan yang signifikan di Desa Rantau Panjang . namun
22
3. dari sisi pemanfaatannya secara optimal perlu menjadiperhatian dari kondisi
yang ada, dapat dikatakan bahwa membaiknya kualitasjalan dan pelayanan
publik bidang pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas dan taraf
hidup masyarakat.
4. Para peneliti lain perlu melakukan penelitian lanjut temuan- temuan yang
diperoleh dalam penelitian Evaluasi Pemekaran Desa Rantau Panjang
Kecamataan Lingga Utara Kabupaten Lingga Tahun 2012 agar lebih baik dari
peneliti sebelumya.
23
DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita, Rahardjo, 2011. Manajemen Pemerintahan Daerah, Yogyakarta:
Graha Ilmu.
Abidin, Zainal. 2002. Kebijakan Publik. Jakarta: Yayasan Pancur Curah.
Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
Darmawan dkk, 2008. Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah, Jakarta :
Bridge,
Dunn, William N, 1999. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada
Universitas Press.
Haris, Syamsudin, 2005, Desentralisasi dan Otonomi Daerah, LIPI Press, Jakarta.
Hendratno Edie Toet, 2009, Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan
FederalismeYogyakarta: Graha Ilmu.
Jeddawi, Murtir,2008 Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, Yogyakarta:
Total Media.
Kansil, CST. Dan Christine S.T. Kansil. 2008, Pemerintahan Daerah Indonesia,
Hukum Administrasi Daerah, Sinar grafika, Jakarta.
Makagansa, H.R,2008, Tantangan Pemekaran Daerah, Yogyakarta: PusPad.
Mustopadidjaya, 2005. Manajemen Proses Kebijakan Publik. Jakarta: Lembaga
Administrasi Negara-Duta Pertiwi Foundation
Moleong, Lexi J, 2010.Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja
Rosdakarya.
Nurmandi, Achmad, 2011. Pemekaran Daerah dan Kinerja Birokrasi Daerah
Evaluasi Kinerja Daerah Otonom Provinsi Riau, Laporan Penelitian JK
School Government dan Jurusan Ilmu Pemerintahan UMY.
.
Nugroho, Riant. 2003. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi.
Jakarta: Elex Media Komputindo.
Prasojo Eko dkk, Dampak dan Masalah- Masalah dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Otonomi Baru, Jakarta: UI Press, 2012.
24
Peraturan Menteri No 21 Tahun 2010 Tentang Pedoman Evaluasi Daerah Otonomi
http://www.depdagri.go.id Suharti, erni , 2014 undang –undang desa, Jakarta : redaksi sinar grafika
Sugiyono. 2005. Metodologi Penelitian Administrasi, Bandung: Alfa Beta.
Simanjuntak, Payaman J,2011. Manajemen dan Evaluasi Kinerja, Penerbit
Lembaga Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Sukriono, Didik,2010, Pembaharuan Hukum Pemerintah Desa, Malang: Setara
Press.
Supriady,Bratakusumah, Dedy dan Dadang Solihin. 2002, Otonomi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, PT Gramedia Pustaka Utama,
Jakarta.
Widjaja, HAW. 2003, Otonomi Desa, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Yusuf, Farida. 2008. Evaluasi Program dan Instrumen Penelitian. Jakarta: Rineka
Cipta.