EVALUASI PELAYANAN ADMINISTRASI HAJI PADA KANTOR...
Transcript of EVALUASI PELAYANAN ADMINISTRASI HAJI PADA KANTOR...
EVALUASI PELAYANAN ADMINISTRASI HAJI
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA
JAKARTA PUSAT TAHUN 2017
Skripsi
Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial
(S.Sos)
DisusunOleh:
Fitri Lutfiana
11140530000062
JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
KONSENTRASI MANAJEMEN HAJI DAN UMRAH
FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
1440 H/2018 M
i
ABSTRAK
Fitri Lutfiana, 11140530000062, Evaluasi Pelayanan Administrasi
Haji Pada Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat
Tahun 2017
Dosen Pembimbingan: Mulkanasir, BA, S.Pd, MM., 2018
Perkembangan haji di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami
kemajuan yang sangat pesat.Hal ini membutuhkan sistem manajemen
yang baik agar tidak mengecewakan calon jamaah haji.Namun seiring
perjalanannya, masih sering ditemukan permasalahan-permasalahan
yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Pada tahun 2017 pun
masih terjadi hambatan atau masalah pada penyelenggaraan ibadah haji,
khususnya pada pelayanan administrasi haji yang meliputi pendaftaran
haji, pendaftaran pelunasan dan pembatalan haji di Kementerian Agama
Kota Jakarta Pusat. Oleh karena itu sangat dibutuhkan evaluasi untuk
mencari sebab masalah yang timbul dan mencari solusi cemerlang agar
saat penyelenggaraan haji selanjutnya dapat berjalan dengan baik
sebagaimana mestinya.
Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana
pelayanan administrasi di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta
Pusat Tahun 2017 dan bagaimana Evaluasi pelayanan administrasi di
Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat Tahun 2017 tersebut
bertujuan untuk mendeskripsikan evaluasi input, proses dan hasil untuk
mengkaji masalah serta mengetahui solusi agar pelayanan administrasi
dapat lebih baik lagi kedepannya.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan
kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif dengan menggunakan
teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan studi
dokumentasi.Respoden dalam penelitian ini yaitu Kepala dan staff
Penyelenggara Haji dan umroh di Kantor Kementerian Agama Kota
Jakarta Pusat.
Dari hasil penelitian, pelayanan administrasi di Kantor
Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat berjalan sesuai Keputusan
Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh tetapi masih ada
beberapa kendala dan permasalahan yang terjadi, namun pelayanannya
sudah cukup baik dengan adanya staff yang berlatar belakang
pendidikan yang tinggi dan berpengalaman yang cukup. Oleh karena
itu, penulis ingin lebih lanjut mengetahui apa saja permasalahan atau
hambatan yan terjadi dan bagaimana solusi yang dilakukan saat proses
pelayanan administrasi haji di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta
Pusat.
Kata Kunci: Evaluasi, Pelayanan, Administrasi Haji
ii
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarokatuh
Segala puji bagi Allah S.W.T, Sang Khalik yang telah
memberikan saya pegalaman hidup yang begitu berharga dank
arena ssecuil ilmu-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini,
terkadang saya menemukan kesulitan, namun saya yakin Allah
S.W.T akan memberikan kemudahan setelah kesulitan dan akan
memberikan yang terbaik bagi hambanya dan saya yakin bahwa
AllahS.W.T selalu bersama saya dan hanya kepada-Nya saya
berharap demi kelancaran skripsi ini. Sholawat selalu tercurah
kepadaBaginda besar Nabi Muhammad SAW, yang telah
mengajarkan kepada saya kejujuran, kesabaran dan semangat
untuk terus berjuang menjalani hidup dengan senantiasa selalu
bersyukur.
Banyak pihak yang sangat berjasa dan menjadi penyemangat
bagi peneliti, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada
kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati peneliti
mengucapkan terimakasih kepada:
1. Bapak Dr. Arief Subhan, M.Ag, sebagai Dekan Fakultas
Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta.
2. Bapak Suparto, M.E.d, Ph.D sebagai Wakil Dekan I, Ibu
Dr. Raudhonah, MA sebagai Wakil Dekan II, dan Bapak
iii
Dr. Suhaimi, M.Si sebagai Wakil Deka III Fakultas Ilmu
Dakwah dan Ilmu Komunikasi.
3. Bapak Drs. Cecep Castrawijaya, MA., sebagai Ketua
Jurusan Manajemen Dakwah yang selalu memberikan
dukungan dalam proses penulisan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Sugiharto, MA., sebagai Sekretaris Jurusan
Manajemen Dakwah yang senantiasa menberikan
motivasi dan dukungan kepada penulis.
5. Bapak Mulkanasir, BA, S.Pd, MM. sebagai Dosen
Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing
skripsi yang telah menyediakan waktunya untuk
membimbing saya sehingga saya dapat menjalani proses
pembuatan skripsi ini dengan baik dan lancar hingga
terselesaikan.
6. Seluruh dosen dan staff akademik Fakultas Ilmu Dakwah
dan Ilmu Komunikasi atas ilmu yang telah diberikan
kepada penulis.
7. Segenap staff Perpustakaan Utama UIN Jakarta dan
Perpustakaan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu
Komunikasi
8. Bapak Drs. H. Ahmad Jahid, M.Pd sebagai Ketua Seksi
Penyelenggara Haji dan Umroh dan seluruh Staff
kementerian Agama Kota Jakarta Pusat Khususnya Seksi
Penyelenggara Haji dan Umroh yang telah mengizinkan
dan memberikan waktu kepada penulis untuk dapat
belajar dan menyelesaikan penelitian skripsi ini.
iv
9. Kedua orang tua tercinta, Abi Suranto dan Umi Evy
Tjahyaningsih yang telah mencurahkan kasih sayang dan
memberikan dukungan moril dan materil untuk penulis
selama ini. Skripsi ini adalah pembuktian bahwa penulis
mampu mewujudkan impian Abi dan Umi. Mudah-
mudahan skripsi ini menjadi awal kesuksesan dan
kebahagiaan dan akan kupersembahkan untuk keluargaku
tercinta.
10. Keluargaku tersayang, Mas Abdurrahman Shidiq, Mba
Eli, Mas Viki Zarkasih, Mba Hana Hanifah, Adikku Nida
Farida, Muhammad Ridho, Sofi Safira yang selalu
memberikan dukungan dan do’a untuk penulis.
11. Angkatan 5 GENEROU5ITY Islamic Boarding School
Fathan Mubina.
12. Sahabat seperjuanganku yang tak pernah henti
memberikan semangat. Wiwi Wihdatul Aliyah, Tiara
‘Adani, Eliza Rahmawati, Desi Nuryani, Eva Lutfia dan
seluruh teman seperjuangan Manajemen Dakwah 2014.
13. Penyemangatku Faisal Hidayat Prasetyo, Ema Fatimah,
Ulfa Nurazizah, Syifa Khoirunnisa, Amelia Khoirunnisa,
Ummi Mukarromah, Awiddatu Tsiqoh, Dina Azizah dan
seluruh sahabat 99 cahaya UKM Himpunan Qari dan
Qariah Mahasiswa (HIQMA) UIN Jakarta.
14. Kak Olga Yosnita Sari, Ratna Lestyana, Muhammad
Farhan dan seluruh anggota kelompok KKN NASA 61
yang selalu menghibur dan mendukung dalam proses
penulisan skripsi ini.
v
Semoga Allah S.W.T membalas kebaikan semua dengan
berlipat ganda. Amin.Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini
masih banyak kekurangan. Karena itu, kritik dan saran yang
membangun penulis harapkan sebagai motivasi dan bermanfaat
bagi pembaca
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh
Jakarta, 13 September 2018
Penulis
vi
DAFTAR ISI
ABSTRAK ......................................................................... i
KATA PENGANTAR ..................................................... ii
DAFTAR ISI ................................................................... vi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar belakang Masalah ................................. 1
B. Batasan dan Perumusan Masalah .................... 5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ....................... 6
D. Metodologi Penelitian ...................................... 7
E. Tinjauan Pustaka ............................................ 11
F. Sistematika Penulisan .................................... 13
BAB II LANDASAN TEORI
A. Evaluasi ......................................................... 15
1. Pengertian Evaluasi .................................. 15
2. Jeniss-jenis Evaluasi................................. 16
3. Tujuan Evaluasi ........................................ 18
B. Pelayanan ....................................................... 20
1. Pengertian Pelayanan .............................. 20
2. Ciri-ciri Pelayanan yang baik ................... 21
3. Kualitas Pelayanan .................................. 22
C. Pelayanan Administrasi ................................. 23
D. Haji ................................................................ 24
1. Pengertian Haji ......................................... 25
2. Hukum Haji .............................................. 25
3. Syarat, Rukun, dan Wajib Haji ................ 26
vii
BAB III GAMBARAN UMUM KEMENTERIAN AGAMA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
A. Sejarah Kementerian Agama Kota
Administrasi Jakarta Pusat ........................ 29
B. Visi dan Misi Kementerian Agama
Kota Administrasi Jakarta Pusat ............... 31
C. Program Kerja Kementerian Agama
Kota Administrasi Jakarta Pusat ............... 32
D. Struktur Organisasi Kementerian Agama
Kota Administrasi Jakarta Pusat .............. 33
E. Struktur Oganisasi Penyelenggara Haji dan
Umroh Kementerian Agama Kota
Administrasi Jakarta Pusat ........................ 36
F. Tugas dan Fungsi Penyelenggara Haji dan
Umroh Kementerian Agama Kota
Administrasi Jakarta Pusat ........................ 36
BAB IV EVALUASI PELAYANAN ADMINISTRASI HAJI
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA
JAKARTA PUSAT TAHUN 2017
A. Pelayanan Administrasi Haji ...................... 38
1. Pelayanan Pendaftaran Haji .................. 38
2. Pelayanan Pendaftaran Pelunasan ......... 42
3. Pelayanan Pembatalan Haji ................... 46
B. Analisa Evaluasi Pelayanan
Administrasi Haji ........................................ 51
1. Evaluasi Input ....................................... 52
viii
a. Evaluasi Klient (Jamaah Haji) ........ 52
1) Pendaftar Haji Berdasarkan Jenis
Kelamin, Usia dan Pekerjaan .... 52
2) Jamaah Haji Berhak Lunas
Berdasarkan Jenis Kelamin,
Usia dan Pendidikan .................. 56
3) Jamaah Batal Daftar Haji
Berdasarkan Alasan ................... 60
b. Evaluasi Staff .................................. 63
c. Evaluasi Tempat/ Sarana ................. 64
2. Evaluasi Proses .................................... 68
3. Evaluasi Hasil........................................ 70
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan .................................................... 73
B. Saran ............................................................... 76
DAFTAR PUSTAKA .................................................... 79
LAMPIRAN – LAMPIRAN
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Haji merupakan ibadah umat Islam yang ke lima dalam
rukunnya dan dilaksanakan bagi orang yang mampu
melaksanakannya. Secara umum setiap umat islam sangat
mendambakan untuk pergi memenuhi panggilan Allah SWT.
Pergi ke tanah suci Makkah dan melaksanakan rangkaian ibadah
haji membuat muslim yang melaksanakan merasa berinteraksi
dekat dengan dengan Allah SWT oleh karena itu mampu
melaksanakan ibadah haji merupakan impian setiap kaum
muslimin. Ibadah haji merupakan suatu ibadah yang waktu
pelaksanaan dan tata caranya telah ditentukan. Firman Allah
SWT dalam surat Ali Imran ayat 97 yang Artinya:
على ٱلنهاس حج ٱلبيت من ٱستطا لمين ولله غني عن ٱلع ومن كفر فإنه ٱلله ع إليه سبيلا
“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah,
yaitu (bagi) siapa yang sanggup mengadakan perjalanan ke
Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka
sesungguhnya Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari
semesta alam” (Ali Imran :97)1
Perkembangan haji di Indonesia dari tahun ke tahun
mengalami kemajuan yang sangat pesat.Hal ini ditandai dengan
1Al Qur’an Qordoba dan Terjemahnya, (Bandung: PT. Cordoba
Internasional Indonesia, Oktober 2012), Ali Imran: 97
2
adanya daftar tunggu (waiting list) yang semakin hari semakin
bertambah.Untuk itu fenomena itu harus diiringi dengan system
manajemen yang bagus agar tidak mengecewakan para jamaah
haji Indonesia.2
Manajemen penyelenggaraan ibadah haji yang
terorganisir di Indonesia baru mulai dilaksanakan mulai dari
selang 4 tahun setelah Indonesia merdeka, yakni pada tahun 1949
stelah pemerintah Indonesia pada tahun 1948 mengirimkan misi
haji ke Arab Saudi untuk menjelaskan situasi politik pada saat itu
sekaligus meminta dukungan terhadap kaum muslim untuk
menentang penjajahan. Ibadah haji pada saat itu adalah sebuah
upaya yang sangat sulit untuk dilakukan Karena bangsa Indonesia
masih harus berusaha mangusir para penjajah dari bumi ibu
pertiwi.Meskipun demikian, pemerintah tetap melakukan
pemberangkatan pertama pada tahun 1949 setelah pemerintah
Indonesia berhasil mengirimkan misi haji pada tahun sebelumnya
untuk bertemu dengan raja Arab Saudi.3
Namun seiring perjalanannya, masih sering ditemukan
berbagai masalah yang menyelimuti pelaksanaan ibadah haji
Indonesia. Pada tahun 2017 saja masih sering terjadi hambatan
atau masalah klasik penyelenggaraan haji, khususnya dalam
administrasi di kantor kementerian agama kota Jakarta pusat
2Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Haji dan
Umroh Dari Masa ke Masa, (Jakarta: Direktorat Jenderal Haji dan Umroh,
2012) h. 35 3Basyuni, Muhammad, Reformasi Manejemen Haji (Jakarta, FDK
Press, 2008) hal. 51-52
3
seperti anterian yang terlalu lama membuat jamaah berpindah
domisili dan ganti nomor telephone sehingga sulit untuk
menginformasikan terkait keberangkatan haji kemudian
banyaknya jamaah yang masih awam dalam alur pndaftaran haji
da awam dalam berpergian ke luar negeri sehingga menjadi
hambatan yang dapat dijadikan evaluasi bagi penyelenggara haji.4
Penyelenggaraan ibadah haji sudah menjadi tanggung
jawab pemerintah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2008 menyebutkan bahwa pemerintah berkewajiban
melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan dengan
menyediakan pelayanan administrasi, bimbingan ibadah haji,
akomodasi, transportasi, pelayanan kesehatan, keamanan, dan
hal-hal lainnnya yang diperlukan oleh calon jamaah haji.5
Penyelenggaraan haji dan pemerintah bertanggung jawab
untuk memberikan kepastian keberangkatan dan memberi
kemudahan dalam pelayanan kepada jamaah haji. Tanggung
jawab tersebut bukan hanya pelayanan yang bersifat fisik, akan
tetapi juga dalam pelaksanaan ibadah. Tanggung jawab ini sangat
berat karena tidak hanya dipertanggung jawabkan kepada umat
Islam tetapi kepada Allah SWT, Pemerintah maupun lembaga
4 Wawancara langsung Kepala Seksi Haji Kementerian Agama Kota
Jakarta Pusat 10 April 2018 5 Ali Rokhmad, Langkah-langkah Pembenahan Haji (Jakarta: Ditjen
PHU Kementerian Agama RI, 2010), hal 6
4
dalam penyelenggaraan ibadah haji, setiap tahun tak pernah lepas
dari kritik masyarakat.6
Perjalanan haji akan dilaksanakan bila memenuhi unsur-
unsur pokok yaitu adanya calon haji yang istitho’ah secara
syariah dan tentunya memiliki pengetahuan tentang manasik haji
serta mampu dalam hal pembiayaan, transportasi, kelengkapan
administrasi yaitu dokumen perjalanan untuk izin masuk ke
negara Arab Saudi.7
Ibadah haji merupakan kegiatan penting yang
memerlukan adanya penanganan khusus mengurusi masalah
kegiatan haji yang meliputi keseluruhan aspek agar kegiatan haji
tersebut berjalan dengan baik sebagaimana keinginan
jamaah.Khususnya dari segi pelayanan umum, yakni pelayanan
pendaftaran, pelayanan pelunasan, pelayanan transportasi,
pelayanan kesehatan, pelayanan bimbingan manasik haji,
pelayanan konsumsi, pelayanan akomodasi juga pelayanan
keamanan dan perlindungan.
Setiap penyelenggaraan sebuah kegiatan, dibutuhkan
evaluasi. Evaluasi adalah sebuah proses penilaian8, dimana
terjadinya sebuah pengukuran terhadap efektifitas rencana dalam
sebuah program yang akan dijadikan tolak ukur keberhasilan dan
6Kementerian Agama RI, Haji dan Umroh Dari Masa ke Masa,
(Jakarta: Direktorat Jenderal Haji dan Umroh, 2012) 7 Ahmad Nidjam-Alatief Hanan, Manajemen Haji, Jakarta : Zikrul
Hakim hal. 55 8Dan B Curtis, James J Floyd, Jerry L Wissor, Komunikai Bisnis dan,
Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996, hal 414
5
rancangan standarisasi untuk kegiatan selanjutnya. Begitu juga
dengan penyelenggaraan ibadah haji sangat membutuhkan
evaluasi untuk mencari sebab masalah yang timbul dan mencari
solusi cemerlang agar saat penyelenggaraan haji selanjutnya
dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.
Kantor kementerian Agama Kota Jakarta Pusat merupakan salah
satu lembaga yang mengurus perjalanan haji dan terus berusaha
memberikan pelayanan administrasi haji sebaik dan semaksimal
mungkin. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai pelayanan
administrasi haji di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta
Pusat, serta problematika dan solusinya dalam memberikan
pelayanan administrasi haji, maka penulis menuangkan dalam
sebuah karya tulis ilmiah skripsi dengan judul :“Evaluasi
Pelayanan Administrasi Haji pada Kantor Kementerian
Agama Kota Jakarta Pusat Tahun 2017”.
B. Batasan dan Perumusan Masalah
1. Fokus Masalah
Agar penelitian yang dilakukan dan dibahas pada penulisan
skripsi ini lebih terarah dan tidak meluas, maka penulis
memfokuskan penelitian pada Evaluasi Pelayanan Administrasi
Haji Pada Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat.
Meliputi:
a. Pelayanan Administrasi Pendaftaran Haji.
b. Pelayanan Administrasi Pendaftaran Pelunasan Haji.
c. Pelayanan Administrasi Pembatalan Haji.
6
2. Perumusan Masalah
Berdasarkan pembatasan masalah tersebut diatas maka
perumusan masalah pada penelitian ini adalah :
a. Bagaimana Pelayanan Administrasi Calon Jamaah haji yang
diberikan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta
Pusat?
b. Bagaimana Evaluasi Pelayanan Administrasi Calon Jamaah
Haji yang diberikan oleh Kantor Kementerian Agama Kota
Jakarta Pusat?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui Bagaimana Pelayanan Administrasi Calon
Jamaah haji yang diberikan oleh Kantor Kementerian Agama
Kota Jakarta Pusat.
b. Untuk mengetahui bagaimana Evaluasi Pelayanan
Administrasi Calon Jamaah Haji yang diberikan oleh Kantor
Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat.
2. Manfaat Penelitian
a. Segi Akademis
1) Penelitian ini dapat menambah wawasan penulis, berkaitan
dengan konsep dan metodologi dalam penulisan.
2) Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan
tentang pelayanan Administrasi baik bagi penulis ataupun
pembaca.
7
b. Segi Praktis
1) Bahan masukan bagi instansi atau lembaga yang fokus
terhadap pelayanan haji.
2) Dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang baru
dalam masalah ini, selain itu juga bisa menjadi
perbandingan antara teori yang didapatkan pada saat
dibangku kuliah dengan praktek yang terjadi di lapangan.
3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumen
perguruan tinggi yang berguna untuk rujukan bagi siapa
saja yang membacanya.
D. Metodologi Penelitian
1. Metode Penelitian
Metode yamg digunakan dalam penelitian ini adalah metode
dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Menurut Bogdan dan
Taylor yang dikutip oleh Basrowi dan Suwandi menyatakan
bahwa metode dengan menggunakan pendekatan kualitatif adalah
sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku
yang dapat diamati.9
2. Sumber Data
a. Data Primer
Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah
dari mana data dapat diperoleh langsung oleh pengumpul data
9Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung:PT.
Remaja Rosdakarya, 2009), h.4
8
dari objek risetnya.10 Informan dalam data premier ini adalah
kepala seksi dan beberapa staff Penyelenggara Haji dan Umroh
Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat.
b. Data Sekunder
Adalah semua data yang diperoleh secra tidak langsung dari
objek yang diteliti.Merupakan data tambahan yang digunakan
oleh penulis dalam penelitian ini. Berupa beberapa dokumen-
dokumen, surat kabar, jurnal, buku-buku perpustakaan serta
buku-buku koleksi penulis.
3. Subjek dan Objek Penelitian
a. Subyek dalam penelitian ini adalah Kantor Kementerian
Agama kota Jakarta Pusat Kecamatan Tanah Abang.
b. Objek penelitian ini adalah evaluasi pelayanan administrasi
pada kementerian agama kota Jakarta pusat tahun 2018.
4. Lokasi dan Waktu Penelitian
Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Kantor
Kementerian Agama kota Jakarta Pusat, JL KH Mas Mansyur
No.128 Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat dan akan penulis
batasi waktu penelitian pada bulan Mei-Agustus 2018.
5. Teknik Pengumpulan Data
10Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung:PT.
Remaja Rosdakarya, 2009), h.157
9
Untuk kepentingan penelitian ini, teknik pengumpulan data
dilakukan sebagai berikut:
a. Wawancara
Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan
menggunakan Tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara
sistematis dan berlandaskan dengan tujuan penelitian.11 Metode
ini dilakukan oleh peneliti dengan cara meminta informasi atau
menggali informasi baik secara langsung maupun tidak langsung
kepada responden (orang yang diwawancara atau yang dimintai
informasi) dari pihak Kantor Kementerian Agama kota Jakarta
Pusat yakni Bapak Drs. Ahmad Jahid, M. Pd sebagai kepala
seksi haji, Bapak iman dan Ibu Hj. Lilis Suciati sebagai staff
administrasi haji Kantor Kementerian Agma Kota Jakarta Pusat.
b. Observasi
Observasi atau yang disebut pula pengamatan, meliputi
kegiatan pemusatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan
menggunakan seluruh alat indera, dapat dilakukan melalui
pengelihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap,
dan juga dilakukan dengan tes, kuesioner, rekaman gambar atau
rekaman suara.12
Dalam hal ini peneliti terjun langsung dan melakukan
observasi ke Kantor Kementerian Kota Jakarta Pusat dengan
11 DSutrisno Hadi, Metode Research III, (Yogyakarta : Yayasan
penerbitan fakultas psikologi UGM, 1984), H. 193 12Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan
Praktek, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 128.
10
mengamati langsung terhadap segala sesuatu yang terkait dengan
pelayanan administrasi yang dilakukan Kantor Kementerian
Kota Jakarta Pusat.
c. Dokumentasi
Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh
melalui dokumen-dokumen.13Dokumentasi dapat berbentuk
tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari
seseorang.14Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan,
membaca, memperoleh dan mempelajari berbagai macam bentuk
data melalui pengumpulan dokumen-dokumen yang ada di
Kantor Kementerian Kota Jakarta Pusat, serta data-data lain di
perpustakaan yang dapat dijadikan analisa untuk hasil dalam
penelitian ini.
6. Sumber dan Teknik Analisis Data
Dalam kaidah metodologi penelitian, menurut cara
perolehannya sumber data dibagi menjadi dua, yakni data primer
dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh
secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok atau
organisasi.Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh
dalam bentuk yang sudah jadi atau tersedia melalui publikasi dan
13Husaini Husman, Metodologi Penelitian Untuk Public Relation,
(Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2010), h. 61 14Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D,
Bandung: Alfabeta h. 240.
11
informasi yang dikeluarkan berbagai organisasi atau
perusahaan.15
Dalam hal ini penulis menggunakan analisis deskriptif yaitu
penulis mencoba memaparkan semua data informasi yang
diperoleh, kemudian menganalisa data serta menggambarkan
objek penelitian dengan apa yang ada sesuai dengan kenyataan.
Adapun yang dijadikan subjek penelitian adalah Kantor
Kementerian Agama kota Jakarta Pusat.
7. Teknik Penulisan Skripsi
Teknik penulisan skripsi kali ini berpedoman pada buku
pedoman karya ilmiah (skripsi, tesis dan disertasi) yang
diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta Tahun 2017.
E. Tinjauan Pustaka
Untuk menghindari adanya penjiplakan atas plagiat maka
penulis mengadakan tinjauan pustaka terhadap beberapa skripsi
sebagai bahan acuan dalam pembuatan skripsi ini.Selain itu
penulis juga melakukan tinjauan kepustakaan yang berkaitan
dengan topic pembahasan. Adapun tinjauan pustaka dalam
penelitian ini adalah :
1. Abdus Somad, “Evaluasi penyelenggaraan Ibadah Haji oleh
Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh
(Ditjen PHU) Kementerian Agama Republik Indonesia
15Rosyadi Ruslan, Metode Penelitian Publik Relations dan
Komunikasi, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 2003), h. 29-30
12
Tahun 2010-2011.” Skripsi ini membahas tentang
bagaimana penyelenggaraan ibadah haji serta evaluasi dan
perbandingan penyelenggaraan haji yang ada di
Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2010-
2011. Sedangkan penulis membahas tentang bagaimana
bentuk pelayanan administrasi haji dan bagaimana evaluasi
pelayanan administrasi haji di Kementerian Kota Jakarta
Pusat Tahun 2017.
2. Ary Falwan Novriawinda “Evaluasi Program Pelayanan
Kesehatan Jamaah Haji di Kementerian Agama Kota
Jakarta Pusat Tahun 2014”. Skripsi ini membahas tentang
bagaimana Program Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji di
Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat Tahun 2014 serta
bagaimana evalusi inputnya. Sedangkan penulis membahas
tentang bagaimana pelayanan dan evaluasi input, proses dan
hasil pelayanan Administrasi di Kementerian Kota Jakarta
Pusat Tahun 2017.
3. Selviana, “Pelayanan Jamaah Haji di Kantor Kementerian
Agama Kota Jakarta Selatan Tahun 2015”. Skripsi ini
membahas tentang bagaimana bentuk pelayanan Jamaah
Haji di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan
Tahun 2015, sedangkan penulis membahas tentang
pelayanan dan evaluasi pelayanan administrasi yang
meliputi pendaftaran, pelunasan dan pembatalan di
Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat Tahun 2017.
13
F. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan pada karya ilmiah skripsi ini terdiri
dari lima (5) BAB yang memiliki sub-sub bab. Hal ini
dilakukan untuk mempermudah jalannya penulisan.
Penyusunannya sebagai berikut:
BAB I Pendahuluan
Membahas tentang latar belakang masalah, pembatasan
masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan
manfaat penelitian, metodolgi penelitian, tinjauan pustaka dan
sistematika penulisan.
BAB II Landasan Teori
Membahas tentang, Pengertian Evaluasi, Jenis-jenis
Evaluasi, Tujuan Evaluasi, Langkah-langkah Evaluasi,
pengertian pelayanan Administrasi Haji, Fungsi Pelayanan
Administrasi Haji, dan Tujuan Pelayanan Administrasi Haji.
BAB III Gambaran Umum Kantor Kementerian Agama
Kota Jakarta Pusat
Membahas tentang gambaran umum Kantor Kementerian
Agama Kota Jakarta Pusat, yang terdiri dari visi Kantor
Kementerian Agama, misi Kantor Kementerian Agama,
struktur organisasi Kantor Kementerian Agama, struktur
Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama
dan tugas serta fungsi Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor
Kementerian Agama
14
BAB IV Analisa Hasil Penelitian
Yaitu membahas tentang hasil penelitian tentang Evaluasi
Pelayanan Administrasi Haji pada kementerian agama kota
Jakarta pusat tahun 2017.
BAB V Penutup
Pada bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran.
15
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Evaluasi
1. Pengertian Evaluasi
Evaluasi dalam kamus Besar Bahasa Indonesia artinya
penilaian atau hasil.16Sedangkan menurut istilah M Chabib Thain
berpendapat bahwa evaluasi merupakan kegiatan yang terencana
untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan
suatu instrument dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur
untuk memperoleh kesimpulan.17
Menurut Firman B Aji dan Martin “Evaluasi adalah suatu
usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara objektif
pencapaian hasil-hasil yang telah direncanakan sebelumnya.
Hasil-hasil evaluasi dimaksudkan menjadi umpan balik untuk
perencanaan kembali”.18
Lalu menurut H. D Sudjana dalam bukunya yang berjudul
Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah menyatakan,
“Evaluasi merupakan kegiatan penting untuk mengetahui apaka
tujuan yang telah ditentukan telah tercapai, apakah pelaksanaan
16Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa,
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Jakarta: Balai Pustaka 1988 cet-1 Hal. 138 17M. Chabib Thain, Teknik Evaluasi Pendidikan, Jakarta: Grafindo
Persada, 1996 Hal.1 18 Firman B Aji S dan Martin, Perencanaan dan Evaluasi, Jakarta:
Bumi Aksara 1990 Hal. 30
16
program sesuai dengan rencana dan dampak apa yang terjadi
setelah program ditentukan”.19
Sedangkan Arikunto berpendapat bahwa evaluasi merupakan
salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kulitas,
kinerja, atau produktifitas suatu lembaga dalam melaksanakan
programnya.Fokus evaluasi adalah individu, yaitu prestasi belajar
yang dicapai kelompok atau kelas. Melalui evaluasi akan
diperoleh informasi tentang apa yang telah dicapai dan apa yang
belum dicapai. Selanjutnya informasi ini digunakan untuk
perbaikan suatu program.20
Dari beberapa pendapat diatas dapat dikatakan bahwa
evaluasi ialah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui
pencapaian hasil dari suatu kegiatan yang direncanakan.Hasil dari
evaluasi dapat dijadikan acuan untuk umpan balik atau perbaikan
suatu kegiatan.
2. Jenis-jenis Evaluasi
Dalam melaksanakan evaluasi , biasanya dikaitkan dengan
dengan jenis-jenis evaluasi yang akan digunakan. Dalam hal ini
penulis akan menggunakan jenis evaluasi seperti yang
dikemukakan oleh Isbandi Rukmianto yang mengutip pendapat
Feuriskin yaitu: evaluasi input, evaluasi proses, dan evaluasii
hasil.
19H.D Sudjana, Manajemen Program Pendidikan Luar Sekolah dan
Pengembangan Sumber daya Manusia, Bandung: Falah Production, 2000, Hal.
283 20Arikunto Suharsimi, Evaluasi Program Pendidikan Pedoman Teoritis
Praktis Bagi Praktisi Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, Hal.12
17
a. Evaluasi Input
Evaluasi input memfokuskan pada berbagai unsur yang
masuk dalam suatu pelaksanaan program. Terdapat tiga unsur
(variabel) utama yang tekait dengan evaluasi input adalah:
1) Klien (peserta), meliputi: usia, jenjang pendidikan, dan latar
dalam belakang keluarga.
2) Staff (pelaksana), meliputi: aspek demografi, seperti latar
belakang pendidikan staff, dan pengalaman profesi staff.
3) Program, meliputi: lama waktu layanan yang diberikan,
materi, sumber-sumber rujukan yang tersedia dan cara
pelaksanaan program.
b. Evaluasi Proses
Evaluasi Proses menurut Isbandi yaitu memfokus-kan diri
pada aktivitas program yang melibatkan interaksi langsung antara
klien dengan staff yang merupakan pusat dari pencapaian tujuan
program.Tipe evaluasi ini diawali dengan analisis dari system
pemberian layanan dari suatu program. Dalam upaya mengkaji
nilai komponen pemberian layanan, hasil analisis harus dikaji
berdasarkan kriteria yang relevan seperti standar praktek terbaik,
kebijakan lembaga, tujuan proses dan kepuasan klien.21
Menurut Wirawan evaluasi proses merupakan evaluasi
formatif yang berfungsi mengukur kinerja program untuk
mengontrol pelaksanaan program. Salah satu cangkupannya
adalah mengukur apakaah terjadi penyimpangan atau tidak dalam
pelaksanaan program.
21 Isbandi Rukmanto, Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat
dalam Intervensi Komunitas, Jakarta: FEUI, 2001, Hal. 129
18
Evaluasi proses memfokuskan diri pada aktivitas program
yang melibatkan interaksi langsung antara klien (peserta
program) dan staff (pelaksana). Evaluasi ini untuk menilai
bagaimana proses kegiatan yang sedang dilaksanakan tekah
sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan.
c. Evaluasi Hasil
Evaluasi ini diarahkan pada evaluasi keseluruhan dampak
(overall impact) dari suatu program terhadap penerimaan layanan
(recipient). Pertanyaan utama yang muncul dalam evaluasi ini
adalah: bila suatu program telah berhasil mencapai tujuannya,
bagaimana penerima layanan akan menjadi berbeda setelah ia
menerima layanan tersebut? Berdasarkan pertanyaan ini seorang
evaluator akan mengkonstruksikan kriteria keberhasilan dari
suatu program. Kriteria keberhasilan ini akan dapat
dikembangkan sesuai dengan kemajuan suatu program.22
3. Tujuan Evaluasi
Evaluasi dilaksanakan untuk mencapai berbagai tujuan sesuai
dengan objek evaluasinya.
a. Mengukur pengaruh program terhadap masyarakat. Program
dirancang dan dilaksanakan sebagai layanan atau intervensi
sosial (social intervention) untuk menyelesaikan masalah dan
keadaan yang dihadapi masyarakat. Program juga diadakan
untuk mengubah keadaan masyarakat yang dialami.
22 Isbandi Rukmanto, Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat
dalam Intervensi Komunitas, Jakarta: FEUI, 2001, Hal. 131
19
b. Menilai apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan
rencana. Setiap program direncanakan dengan teliti dan
pelaksanaannya harus sesuai dengan rencana tersebut. Akan
tetapi, pada pelaksanaannya suatu program dapat melenceng.
c. Mengukur apakah pelaksanaan program sesuai dengan
standar. Setiap program dirancang dan dilaksanakan
berdasaran standar tertentu.
d. Evaluasi program dapat mengidentifikasikan dan menemukan
mana dimensi program yang jalan, dan mana yang tidak
berjalan.
e. Pengembangan staff program. Evaluasi dapat dipergunakan
mengembangkan kemampuanstaf garis depan yang langsung
menyajikan layanan kepada masyarakat. Evaluasi
memberikan masukan kepada manajer program mengenai
kinerja staff dalam melayani masyarakat.
f. Memenuhi ketentuan undang-undang suatu program
dirancang dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang-
undang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi
masyarakat.
g. Mengukur cost effectiveness dan cost efficiency. Untuk
melaksanakan suatu program diperlukan anggaran yang setiap
organisasimempunyai keterbatasan jumlahnya.
h. Mengambil keputusan mengenai program .salah satu tujuan
evaluasi program untuk mengambil keputusan mengenai
program.
20
i. Accountabilitas. Evaluasi dilakukan juga untuk
mempertanggung jawabkan pimpinan dan pelaksana
program.23
B. Pelayanan
1. Pengertian Pelayanan
Pelayanan administrasi terdiri dari dua kata yaitu “pelayanan”
dan “Administrasi”. Tentang pengertian pelayanan para ahli
mengemukakan pendapatnya yang berbeda-beda satu sama lain
yang dikutip oleh AS. Moenir. Diantaranya para ahli yang
mengemukakan pendapat pelayanan yaitu sebagai berikut:
a. Menurut AS. Moenir, pelayanan adalah suatu proses
pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang
langsung diterima. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa
pelayananmerupakan tindakan yang dilakukan orang lain dan
masing-masing memperoleh keuntungan yang diharapkan dan
mendapat kepuasan.
b. Pelayanan menurut Philip kottler, pelayanan dapat diartikan
sebagai suatu aktivitas yang bermanfaat atau yang diberikan
oleh satu atau beberapa pihak kepada pihak lain untuk dapat
memuaskan kebutuhan dan keinginan yang pada dasarnya
bersifat berwujud dan tidak akan menimbulkan kepemilikan
apapun kepada yang menerimanya.
c. Pelayanan menurut Atep Adya Brata adalah segala usaha
penyediaan fasilitas dalam rangka mewujudkan kepuasan para
23 Wirawan, Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi,
Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011, Hal. 24
21
calon pembeli atau pelanggan sebelum atau sesudah
terjadinya transaksi.24
2. Ciri-ciri Pelayanan yang Baik
Beberapa ciri pelayanan yang baik bagi perusahaan dan
karyawan yang bertugas untuk melayani calon jamaah haji adalah
sebagai berikut:
a. Tersedia sarana prasarana yang baik
b. Tersedianya karyawan yang baik
c. Bertanggung jawab sejak awal hingga selesai
d. Mampu melayani secara cepat dan tepat
e. Mampu berkomunikasi
f. Tersedianya produk yang diinginkan
g. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik
h. Berusaha memahami kebutuhan calon jamaah haji
i. Mampu memberikan kepercayaan kepada calon jamaah haji25
Pelayanan yang baik yaitu pelayanan yang mampu
memberikan kesan baik dan kepuasan kepada pelanggan melalui
sumber daya manusia dan sarana maupun prasarana yang
dimiliki.
24AS. Moenir, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Jakarta:
Bumi Aksara, 2000 cet-4 Hal.17 25 Kasmir, Manajemen Perbankan, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,
2006, Hal 223
22
3. Kualitas Pelayanan
Untuk mencapai pelayanan yang berkualitas kepada calon
jamaah haji maka diharuskan terpenuhi hal-hal sebagai berikut:
a. Transparansi, yakni bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses
oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara
memadai serta mudah dimengerti.
b. Akuntabilitas, yakni dapat dipertanggungjawabkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Kondisional, yakni sesuai dengan kondisi dan kemampuan
pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang
pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
d. Partisipatif, yakni dapat mendorong peran serta jamaah dalam
penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi,
kebutuhan dan harapan jamaah.
e. Kesamaan hak, yakni tidak melakukan diskriminasi dilihat
dari aspek manapun khususnya suku, ras, agama, golongan,
status sosial dan sebagainya.
f. Keseimbangan dan hak kewajiban, yakni mempertimbangkan
aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan.26
Dengan adanya kualitas pelayanan tersebut maka jamaah haji
akan memberikan kepercayaan dan tidak perlu ragu tehadap
lembaga ataupun pelayanan yang diberikan kemudian ras
kepuasan dari jamaah haji akana memberikan banyak dampak
26 Bambang Istianto, Manajemen Pemerintahan dalam Perspektif
Pelayanan Public, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011, Hal. 118
23
positif. Seperti nama baik lembaga yang akan diketahui oleh
masyarakat.
C. Pelayanan Administrasi
Pengertian administrasi,dalam arti sempit dari bahasa belanda
berasal dari kata administrate yang artinya adalah ketatausahaan
saja atau pekerjaan tulis menulis. Bicara tentang ketata-usahaan
dan tulis menulis berarti adalah berbicara tentang sebuah kegiatan
yang meliputi kegiatan operasional yang sangat terbatas pada
surat-menyurat, mengetik, tulis-menulis, kearsipan, penggandaan,
pendistribusian dan lain-lain dalam pekantoran.
Arti luas secara garis besar administrasi adalah merupakan
proses kerjasama antar dua atau lebih dari manusia untuk
mencapai tujuan yang telah disepakati bersama dengan efektif
dan efisien. Para ahli administrasi juga memberikan pemahaman
tentang pengertian administrasi dalam arti luas yang di kutip oleh.
Mulkanasir, BA, S.Pd, MM dan Drs. Mochamad Guruh, M.Pd.
Sebagai berikut:
a. Sondang P Siagian, administrasi didefinisikan sebagai
keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau
lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk
mencapai tujuan yang telah ditentukan.
b. Menurut Leonard D White memberikan definisi
Administration is a prosess common to all group effort,
public or private, civil or military, large scale or small scale.
Administrasi adalah sebuah proses yang kebanyakan tedapat
24
pada usaha kelompok baik itu Negara, swasta, sipil maupun
militer, baik itu usaha besar ataupun usaha kecil.
c. H.A Simon dkk, Administration as the activities of groups
coorperating to eccomplish common goals.27Administrasi
adalah sebuah kegiatan kelompok dimana mereka melakukan
kerja sama untuk menyelesaikan tujuan yang dibuat
bersama.28
Dari beberapa pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa
pelayanan administrasi adalah kegiatan yang diberikan oleh unit
pelayanan berupa surat-menyurat, mengetik, tulis-menulis,
kearsipan, penggandaan, pendistribusian dan lain-lain yang
dilakukan dengan bekerja sama oleh dua orang manusia atau
lebih atau sekelompok orang untuk tercapainya suatu tujuan.
D. Haji
Haji merupakan ibadah bagi umat Islam. Ibadah haji
merupakan rukun islam yang kelima. Allah SWT menjanjikan
surge, bagi kaum muslimin sebagai pahala bagi para haji
mabrur.29 Tidak berlebihan jika dengan menunaikan ibadah haji,
seorang muslim merasa telah menyempurnakan agamanya.
Dalam konteks masyarakat muslim Indonesia, gelar haji secara
sosiologis juga merupakan status sosial. Para penyandangnya
tidak hanya dipandang memiliki kemampuan ekonomi, tetapi
28 H. Mulkanasir, BA, S.Pd, MM dan Drs. Mochamad Guruh, M.Pd,
Ilmu Administrasi Suatu Pengantar, Jakarta: FDK Press, 2012 Hal. 8-12 29Akkas Amin, Haji dan Reproduksi sosial, Strategi untuk
memperoleh pengakuan sosial pada masyarakat kota pinggiran, Jakarta:
Media Cita, 2005, Hal. 6
25
juga dipandang sebagai ‘alim, yaitu seseorang yang memiliki
kemampuan dalam bidang ilmu keagamaan.30
1. Pengertian Haji
Dari segi bahasa, haji berarti berasal dari kata hajja-yahujju–
hajjan yang berarti keluar dan menyengaja atau juga
berkunjung.Dari tinjauan bahasa ini secara umum makna hajin
adalah al’ahd muthlaqon31 (niat, maksud, tujuan secara
umum).Hal ini karena orang yang berhaji adalah orang yang
keluar dari rumahnya, berniat atau menyengaja berkunjung ke
Baitullah sebagai tujuannya.
Sedangkan dari segi istilah, Haji adalah berkunjung ke
Baitullah (Ka’bah) untuk melakukan beberapa amalan, antara
lain; wuquf, thawaf, sa’i, dan amalan lainnya pada masa tertentu,
demi memenuhi panggilan Allah SWT dan mengharap
Ridhanya.32
2. Hukum Haji
Haji hukumnya wajib bagi orang-orang yang sudah mampu,
seumur hidup sekali. Bagi mereka yang mengerjakan haji lebih
dari satu, maka hukumnya sunah. Hal ini sesuai dengan perintah
Allah dalam al-qur’an surah Ali-Imran Ayat 97:33
30 Muhammad M Basyuni, Reformasi Manajemen Haji, Jakarta: FDK
Press, 2008, Hal 1 31Dr. Wahbah Alzuhaili, Alfiqh Alislami wa Adillatuhu, Damaskus:
Dar Alfikr, 1996, Cet-8, Hal. 169-170 32Dr. Muhammad Syafii Antonio, M. Ec,Buku Cerdas Haji dan
Umroh, Jakarta: Tazkia Pulishing, 2015, Hal. 108 33Al Qur’an Qordoba dan Terjemahnya, (Bandung: PT. Cordoba
Internasional Indonesia, Oktober 2012), Ali Imran: 97
26
على ٱلنهاس ح ولله ومنكفرفإنه ٱلله غني عن ج ٱلبيت من ٱستطاع إليه سبيلا
لمين ٱلع
Artinya: “Dan (diantaranya) kewajiban manusia terhadap Allah
adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-
orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang
siapa mengingkari (kewajiban) haji maka ketahuilah bahwa
Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh Alam”.
(QS. Ali Imran: 97)
3. Syarat, Rukun, dan Wajib Haji
a. Syarat Haji
1) Islam
2) Baligh, berusia 17 tahun keatas
3) Berakal Sehat, tidak gila
4) Merdeka, bukan budak
5) Mampu/ Istitho’ah, dari segi fisik, materi maupun
keamanan.34
Dari syarat-syarat yang tersebut diatas, maka penulis
menyimpulkan bahwa apabila seseorang belum memenuhi syarat-
syarat tersebut maka belum wajib untuknya me-laksanakan
ibadah haji.
b. Rukun Haji
1) Ihram
Ihram adalah berniat untuk menunaikan ibadah haji.
34 Dr. Muhammad Syafii Antonio, M. Ec, 2015, Buku Cerdas Haji
dan Umroh, Jakarta: Tazkia Pulishing, 2015, Hal. 211-253
27
2) Wuquf
Wuquf adalah jamaah berada di padang Arafah, mulai dari
tergekincir matahari pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit
fajar tanggal 10 Dzulhijjah.
3) Thawaf
Thawaf juga disebut sebagai thawaf ifadhah yakni
berkeliling ka’bah sebanyak 7 kali.
4) Sa’i
Sa’I adalah berjalan atau lari-lari kecil antara bukit Shafa
dan Marwa.
5) Tahallul
Tahallul adalah mengakhiri ihram dengan menggunting
rambut.
6) Tertib
Tertib yakni berurutan dalam menunaikan rukun haji.
Dari rukun-rukun tersebut, penulis menyimpulkan bahwa
semua rukun-rukun harus dilakukan dan apabila salah satu rukun
tidak dilakukan maka haji tidak sah.35
c. Wajib Haji
1) Ihram dan Miqat
2) Mabit di Mudzdalifah
3) Melontar Jamarat
4) Mabit di Mina
5) Mencukur Rambut36
35 Dr. Muhammad Syafii Antonio, M. Ec, 2015, Buku Cerdas Haji
dan Umroh, Jakarta: Tazkia Pulishing, 2015, Hal. 211-253 36Abdul Azizi Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed
Hawwas, Fiqih Ibadah, Jakarta: Amzah, 2009, Hal. 25
28
6) Thawaf Wada’ bagi yang meninggalkan Makkah
Dari wajib haji yang telah disebutkan diatas, penulis
menyimpulkan bahwa, apabila salah satu wajib haji tidak
dilaksanakan maka haji tetap sah, namun diwajibkan membayar
dam (denda).
29
BAB III
GAMBARAN UMUM
KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA PUSAT
A. SejarahKementerian Agama Kota Adminisrasi Jakarta
Pusat
Kementerian agama Kota Administrasi Jakarta Pusat
merupakan instansi vertikal yang berada di bawah Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Kementerian
Agama adalah kementerian yang bertujuan menyelenggarakan
pemerintahan dalam bidang keagamaan.Usulan pembentukan
Kementerian Agama pertama kali disampaikan oleh Muhammad
Yamin dalam Rapat Besar Sidang BPUPKI, tanggal 11 Juli 1945.
Dalam rapat tersebut Muhammad Yamin mengusulkan perlu
diadakannya kementerian yang istimewa, yaitu yang
berhubungandengan agama.Pembagian di bidang agama itu
sendiri diarahkan kepada upaya menetapkan fungsi dan peran
agama sebagai landasan moral dan etika.
Maksud dan tujuan membentuk Kementerian Agama, selain
untuk memenuhi tuntutan sebagian besar rakyat beragama di
tanah air, yang merasa urusan keagamaan di zaman penjajahan
dahulu tidak mendapat layanan yang semestinya, juga agar soal-
soal yang bertalian dengan urusan keagamaan diurus serta
diselenggarakan oleh suatu instansi atau kementerian khusus,
sehingga pertanggunganjawab dan taktis berada di tangan
seorang menteri.
30
Pada tahun 2010 berdasarkan surat Peraturan Menteri Agama
Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010, tanggal 28 Januari
2010 Tentang perubahan penyebutan “Departemen Agama”
menjadi “Kementerian Agama” maka Kantor Departemen Agama
Kota Jakarta Pusat berubah menjadi Kantor Kementerian Agama
Kota Jakarta Pusat. Perubahan ini menjadi tindak lanjut Menteri
agama dari Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2007. Sehingga
semua departemen berubah nama menjadi Kementerian termasuk
Kementerian Agama.37
Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat terletak di Jl.
KH. Mas Mansyur No.128 Kecamatan Tanah Abang, Jakarta
Pusat. Kota Jakarta Pusat memiliki delapan Kecamatan di
lingkungannya yakni Kecamatan Cempaka Putih, Kecamatan
Gambir, Kecamatan Johar Baru, Kecamatan Kemayoran,
Kecamatan Menteng, Kecamatan Sawah Besar, Kecamatan
Senen, Kecamatan Tanah Abang.38
Pada saat ini kantor kementerian Agama Kota Administrasi
Jakarta Pusat dipimpin oleh Drs. H. Wahyudin, M. Pd
menggantikan kepala kantoryang lama yaitu Drs. Makhrus,
M.Ag.
Berikut Nama-nama Kepala Kantor Kementeian Agama
Kota Jakarta Pusat dari masa kemasa:
Drs. H. A. Ghazali Masa Bhakti 1974 – 1978
Drs. H. Muhammad Masa Bhakti 1979 – 1985
37Dikutip dari file Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat 38Wawancara Pribadi dengan Bapak Sunaryo, HUMAS dan KUB
Kemenag Kota Jakarta Pusat, 28 Juni 2018
31
Drs. H. Dj Chaidir Fadil Masa Bhakti 1985 – 1993
H. Abdul Azis Erawan Masa Bhakti 1993 – 1998
Drs. H. Muhaimin RD Masa Bhakti 1998 – 2000
Drs. Ikin Muttaqien Masa Bhakti 2000 – 2003
Dra. H. M. SholehM.Pd.I Masa Bhakti 2003 – 2005
Drs. H. Taufikurrahman M.Si Masa Bhakti 2005 – 2011
Drs. H. Shofi’I MA Masa Bhakti 2011 – 2013
Drs. H. Makhrus M. Ag Masa Bhakti 2013 – 2014
Drs. H. Wahyudin M.Pd Masa Bhakti 2014 –201839
B. VisidanMisi Kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat
1. Visi:
Unggul dalam mewujudkan pelayanan kehidupan beragama di
kota Jakarta Pusat.
2. Misi:
a. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan
manajemen Bidang Tata Usaha
b. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pembinaan Pendidikan
Madrasah
c. Meningkatkan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan
Bimbingan Masyarakat Islam
d. Mengingkatkan kualitas dan pelayanan pembinaan
danbimbingan Penyelenggaraan Haji dan Umrah
e. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pembinaan Pendidikan
Diniyah dan Pondok Pesantren
39Wawancara Pribadi dengan Bapak Sunaryo, HUMAS dan KUB
Kemenag Kota Jakarta Pusat,26 Juli 2018
32
f. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pembinaan
penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam
g. Meningkatkan kualitas pelayanan Penyelenggaraan Syariah
h. Meningkatkan kualitas bimbingan Penyelenggaraan Agama
Kristen40
C. TugasPokokdanFungsi
Berdasarkan PMA Nomor 13 Tahun 2012, Kantor
Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat mempunyai tugas
melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama
dalam wilayah kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.41
Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Kantor Kementerian
Agama Kota Jakarta Pusat menyelenggarakan fungsi sebagai
berikut:
1. Perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di
bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada
masyarakat di Kabupaten/ Kota.
2. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang haji
danumroh
3. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang pendidikan
madrasah, pendidikan agama dan keagamaan.
4. Pembinaan kerukunan umat beragama.
40Wawancara Pribadi dengan Bapak Sunaryo, HUMAS dan KUB
Kemenag Kota Jakarta Pusat, 15 Mei 2018 41Dikutipdari PMA Nomor 13 Tahub 2012
33
5. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan
administrasi dan informasi.
6. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan,
danevaluasi program
7. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi
terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan
tugas kementerian di Kabupaten/ Kota.
Selanjutnya dalam rangka mencapai visi misi tersebut maka
menetapkan tujuan, sasaran, kebijakan program prioritas, Kantor
Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat menyusun rencana
stratejik melalui tahapan-tahapan kegiatan yang merupakan
rangkaian yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan yang
bersama sebagaimana tercantum dalam visi misi organisasi.42
D. Struktur Organisasi Kantor Kementerian Kota Jakarta
Pusat
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang
keagamaaan, Kantor kementerian Agama Kota Jakarta Pusat
memiliki susunan struktur organisasi yang sudah diatur dalam
Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 Tahun 2012 tentang
organisasi dan tata kerja instansi vertikal Kementerian Agama
Kota Jakarta Pusat dapat dilihat pada gambar 3.143
42Dikutipdari file Humas Kantor Kota Jakarta Pusat 43 KMA No. 13 tahun 2012
34
Gambar 3.1
StrukturOrganisasi Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat
SEKSI
PAIS
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA PUSAT
KASUBAG TU
SEKSI PEND
PONTREN
SEKSI PEND MADRASAH
SEKSI BIMAS ISLAM
8 KUA KECAMATAN
MENTENG TANAH ABANG
SAWAH BESAR
KEMAYORAN
GAMBIR SENEN
JOHAR BARU
CEMPAKA PUTIH
SEKSI PENYELENGGARA
SYARIAH
SEKSI PENYELENGGARA HAJI & UMROH
SEKSI PENYELENGGARA
SYARIAH
MI MTS MAN
35
Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat di
jabatoleh Drs. H. Wahyudin M. Pd. Dalam melaksanakan
program dan tuggas, beliau dibantu oleh kasubag dan beberapa
kepala seksi, diantaranya yaitu:
1. KepalaSub Bagian Tata Usaha: H. Suyadi, S.Ag
2. Kepala Seksi Pend. Agama Islam H. Marga Ahmadin, SE
3. Kepala Seksi Pend. Diniyah dan Pondok Pesantren: Drs.
Luqman Hadi Thoyib, M.Si
4. Kepala Seksi Pendidikan Madasah: Dra. H. Sambas M.Pd
5. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam: H. Achmad
Iksan, S.Ag
6. Kepala Seksi Penyelenggara Haji danUmroh: Drs. H. Ahmad
Jahid, M.Pd
7. Kepala Penyelenggara Syariah: H. Syamsudin, S.IP
8. Kepala Penyelenggara Kristen: Lisda Manurung, M.PAK
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan di lingkungan
Kantor Kemeterian Agama Kota Jakarta Pusat, yaitu:
1. Kepala KUA Kec. CempakaPutih Drs. Umar Fauzi
2. Kepala KUA Kec. Gambir AlekPurnaWibawa
3. Kepala KUA Kec. JoharBaru H. EndangS.Ag
4. Kepala KUA Kec. Kemayoran Drs. H. Sukana
5. Kepala KUA Kec. Menteng Mas’udS.Ag
6. Kepala KUA Kec. Sawah Besar Drs. EdyHerwanto
7. Kepala KUA Kec. Senen Drs. H. Hasiqin
8. Kepala KUA Kec. Tanah Abang JuranggaM.Si44
44Wawancara Pribadi dengan BapakSunaryo, HUMAS dana KUB
Kemenag Kota Jakarta Pusat, 28 Juni 2018
36
E. Struktur Organisasi Penyelenggara Haji dan Umrah
Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat
Dalam penyelenggaraan haji dan umroh (PHU) memiliki
struktur organisasi untuk membantu dan melayani calon jamaah
haji. Struktur organisasi penyelenggaraan haji dan umroh kota
Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2017, yaitu:
1. KepalaSeksi : Drs.H.AhmadJahid, M.Pd
2. Jabatan Fungsional Umum:
a. Pendaftaran dan pembatalan Haji: Hj. Lilis Suciati dan
Endang Supartinah
b. Pembinaan KBIH/ Yayasan: ErniJohari, S.Ag
c. Penyusun Dokumen Haji: Iskandar Zulkarnain dan
Handriyantoro
d. Penyusun Kelengkapan Haji: Iman dan H.Amud
e. Penyelenggaraan Anggaran Operasional Haji (PAOH): H.
Uki Yudianto
F. Tugas dan Fungsi Penyelenggara Haji dan Umroh
Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat
Adapun tugas dan fungsi penyelenggara haji dan Umroh di
Kabupaten/ Kota Jakarta Pusat adalah sebagai berikut:
1. Melayani pendaftaran dan pelunasan calon haji
2. Melayani proses pembuatan paspor
3. Melaksanakan bimbingan manasik haji
37
4. Membentuk kelompok, rombongan, dan regu jamaah haji
5. Melaksanakan pemberangkatan jamaah propinsi
6. Melakukan koordinasi dengan pihak Bank Penyetoran BPIH,
Imigrasi dan Instansi terkait lainnya.45
45Wawancara Pribadi dengan Bapak Iman, Bagian Kelengkapan haji
di PHU Kemenag Kota Administrasi Jakarta Pusat, 28 Juni 2018
38
BAB IV
EVALUASI PELAYANAN ADMINISTRASI HAJI
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA
JAKARTA PUSAT TAHUN 2017
A. Pelayanan Administrasi Haji pada Kantor Kementerian
Agama Kota Jakarta Pusat Tahun 2017
Dapat penulis kemukakan bahwa berdasarkan hasil
penelitian yang penulis lakukan dengan wawancara dan penalaran
Regulasi Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh,
pelayanan administrasi haji pada Kantor Kementerian Agama
Kota Jakarta Pusat terdapat tiga kategori yang penulis kemukakan
berikut ini
1. Pelayanan Pendaftaran Calon Jamaah Haji
Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan
bapak jahid selaku kepala seksi haji pada Kantor Kementerian
Agama Kota Jakarta Pusat, bahwa pendaftaran haji pada Kantor
Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat dibuka sepanjang tahun
dengan menerapkan prinsip first come first served sesuai dengan
nomor urut porsi yang telah terdaftar dalam Sistem
Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Kementerian Agama.
Menurutnya sebelum mendaftar, petugas Kantor
Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat meneliti kelengkapan
terlebih dahulu seluruh persyaratan administrasi yang ditentukan
39
dan selanjutnya memberikan formulir pendaftaran kepada
pendaftar haji.46
Bagi calon jamaah yang belum membuka rekening haji akan
diarahkan untuk membuat rekening haji sekaligus melakukan
penyetoran melalui Bank Penerima Setoran (BPS) Biaya
Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) yang telah ditunjuk oleh
Kementerian Agama RI. Nomor porsi diberikan oleh sistem
setelah menyetor uang sebesar Rp. 25 juta melalui Bank
Penerima Setoran (BPS) BPIH yang tersambung secara online
dengan SISKOHAT.
Selanjutnya, Pendaftar haji mengisi formulir pendaftaran
dengan data diri yang benar sesuai dengan KTP domisili yang
masih berlaku.Setelah mengisi akurasi isian formulir pendaftaran,
petugas Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat
menginput data ke dalam SISKOHAT dan mencetak SPPH secara
sistem. Petugas Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat
melakukan pemotretan dan mengambil sidik jari calon jamaah
haji serta menyimpannya dalam database SISKOHAT.47
Kemudian, petugas Kankemenag Kota administrasi Jakarta
Pusat menandatangani dan mengesyahkan SPPH yang sudah diisi
dan diteliti serta menyerahkan kembali kepada pendaftar haji.
46 Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Haji Penyelenggara Haji
dan Umroh Kantor Kemenerian Agama Kota Jakarta Pusat, Bapak Jahid 28
juni 2018 47 Hasil wawancara dengan kasi Penyelenggara haji dan umroh
Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat, bapak jahid 28 juni 2018
40
Berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Penyelenggara
Haji dan Umroh No. D 28 calon jamaah yang akan mendafar
harus memenuhi syarat, ketentuan dan prosedur sebagai berikut:
a. Syarat Pendaftaran Haji:
1) Beragama Islam
2) Sehat Jasmani dan Rohani yang dibuktikan dengan surat
keterangan dari dokter
3) Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang syah dan
masih berlaku
4) Memiliki kartu keluarga
5) Memiliki Akte kelahiran atau Surat Kenal Lahir atau Buku
Nikah atau Ijazah.48
b. Ketentuan Persyaratan:
1) Dalam hal persyaratan sebagaimana di atas tidak dimiliki,
dapat diganti dengan surat keterangan dari Camat.
2) Bagi jamaah haji yang telah memiliki paspor yang masih
berlaku, persyaratan sebagaimana di atas maka Kartu
Keluarga dan Akte Kelahiran diganti dengan fotocopy
paspor dengan menunjukan paspor aslinya.
3) Dalam hal diperlukan, gubernur dapat menetapkan surat
keterangan domisli sebagai syarat pendaftaran.
4) Orang asing yang memiliki hubungan muhrim dengan
warga Negara Indonesia yang mendaftar sebagai haji dan
48 Keputusan Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh
Nomor D 28 Tahun 2016 tentang pedoman pendaftaran Haji Reguler
41
tinggal di Indonesia yang mendaftar sebagai haji dan tinggal
di Indonesia dapat mendaftar sebagai jamaah haji.
5) Hubungan muhrim di atas adalah suami, isteri, atau anak
kandung yang dibuktikan dengan buku atau akta nikah atau
akta kelahiran.
6) Orang asing sebagaimana di atas harus memiliki paspor dan
dokumen keimigrasian/ izin tinggal di Indonesia yang masih
berlaku sekurang-kurangnya 6 bulan.49
c. Prosedur Pendaftaran
1) Calon Jamaah haji membuka rekening tabungan haji pada
BPS BPIH
2) Calon jamaah haji melakukan setoran awal ke BPS BPIH
sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
3) Calon Jamaah haji melapor ke KanKemenag Kabupaten/
Kota dengan menyerahkan bukti setoran awal lembar
ketiga, keempat dan kelima paling lambat 5 hari setelah
menerima bukti setoran awal BPIH
4) Calon jamaah haji datang ke Kankemenag Kabupaten/ Kota
untuk mengisi SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji) dengan
membawa:
a) Pas foto terbaru berwarna ukuran 3x4 sebanyak 10
lembar denga latar belakang putih dan tampak wajah
70%-80%
b) Buku tabungan haji pada BPS BPIH minimal
Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
49 Keputusan Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh
Nomor D 28 Tahun 2016 tentang pedoman pendaftaran Haji Reguler
42
c) Fotokopi KTP daan KK yang masih berlaku
d) Ijazah/ Akte Kelahiran/ Akte Nikah
5) Calon jamaah sebagaimana di atas, wajib hadir sendiri
untuk melakukan proses pendaftaran jamaah haji.50
2. Pelayanan Pendaftaran Pelunasan Biaya Perjalanan
Ibadah Haji
Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan
bapak jahid selaku kepala seksi haji pada Kantor Kementerian
Agama Kota Jakarta Pusat, kesempatan untuk melunasi BPIH
tahun berjalan diberikan kepada mereka yang telah terdaftar dan
mendapatkan nomor porsi masuk dalam alokasi porsi provinsi
atau masuk dalam alokasi porsi Kabupaten/ Kota bagi provinsi
yang membagi quota Kabupaten/ Kota, dengan memprioritaskan
mereka yang belum haji.
Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat akan
mendapatkan jatah kuota dan nomor porsi keberangkatan dari
Kantor Wilayah Provinsi DKI Jakarta. Pada tahun 2017 Porsi
Kuota untuk Wilayah Jakarta terdapat sebanyak 7891 jamaah
haji. Kuota ini dapat berubah setiap tahunnya sesuai dengan
ketentuan Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota DKI
Jakarta.51
Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat akan
mengumumkan melalui surat edaran yang dibagikan ke para
50 Keputusan Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh
Nomor D 28 Tahun 2016 tentang pedoman pendaftaran Haji Reguler 51 Hasil wawancara dengan Bapak Jahid Kepala Seksi Haji
Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Kemenerian Agama Kota Jakarta
Pusat, Bapak Jahid 28 juni 2018
43
jamaah melalui KBIH, bagi jamaah yang tergabung. Selain itu,
Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat juga akan
mengumumkan dan menginformasikan bagi calon jamaah haji
yang berhak lunas, melalui nomor telephon kontak calon jamaah
haji pada saat mendaftar. Jika nomor telephon calon jamaah tidak
dapat dihubungi, maka pihak Kantor Kementerian Agama Kota
Jakarta Pusat akan menghubungi melalui alamat calon jamaah
haji yang bersangkutan.52
Berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Penyelenggara
Haji dan Umroh No 140 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Tahun
2017 calon jamaah yang berhak melunasi BPIH tahun berjalan
harus memenuhi syarat, ketentuan dan prosedur sebagai berikut:
a. Calon jamaah haji yang berhak melunasi BPIH tahun
berjalan pada tahap pertama adalah calon jamaah haji yang
nomor porsinya masuk dalam alokasi porsi provinsi yang
membagi kuota per Kabupaten/ Kota pada tahun berjalan,
dengan ketentuan:
1) Belum pernah haji
2) Berusia 18 tahun ke atas dan atau sudah menikah
3) Suami, anak kandung dan orang tua kandung yang pernah
haji dan akan bertindak sebagai mahrom bagi jamaah haji
atau pembimbing ibadah haji yang ditetapkan oleh Kepala
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan
52 Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Haji Penyelenggara Haji
dan Umroh Kantor Kemenerian Agama Kota Jakarta Pusat, Bapak Jahid 28
juni 2018
44
dikonfirmasikan ke dalam SISKOHAT sebelum pelunasan
dimulai.53
4) Calon jamaah haji yang berhak melunasi BPIH tahun
pertama tetapi tidak melakukan pelunasan maka secara
sistem menjadi waiting list tahun berikutnya.
b. Calon jamaah haji yang berhak melunasi BPIH tahun
berjalan pada tahap kedua sesuai sisa porsi provinsi yang
tersedia adalah
1) Calon jamaah haji yang pernah haji dan telah memperoleh
nomor porsi serta masuk dalam alokasi porsi provinsi yang
menjadi daftar tunggu waiting list tahun berjalan sesuai
dengan nomor urut porsi berdasarkan database
SISKOHAT.
2) Calon jamaah haji waiting list tahun berjalan sesuai dengan
nomor urut porsi berdasarkan database SISKOHAT.
3) Calon jamaah haji yang berhak melunasi BPIH tahap kedua
tetapi tidak melakukan pelunasan maka secara sistem
menjadi waiting list tahun berikutnya.
4) Tempat dan Waktu Pelunasan BPIH
a) Pelunasan BPIH dilakukan di seluruh Kantor Cabang
BPS BPIH, setelah besaran BPIH ditetapkan dengan
Peraturan Presiden pada tahun berjalan.
b) Waktu pelunasan BPIH tahun berjalan diatur sebagai
berikut:Pelunasan tahap pertama dilaksanakan selama
53 Keputusan Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh
Nomor 140 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Biaya
Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Tahun 2017
45
satu bulan, Dalam hal porsi jamaah haji provinsi tidak
terpenuhi pada pelunasan tahap pertama, maka akan
diperpanjang dengan pelunasan tahap kedua yang
dilaksanakan selama 7 hari kerja, Setelah perpanjangan
tahap kedua, porsi yang tersedia belum terpenuhi, maka
sisa porsi dialihkan menjadi porsi Nasional.54
c. Tata cara Pelunasan BPIH
1.) Calon jamaah haji yang berhak melunasi datang ke BPS
BPIH tempat menabung untuk melunasi BPIH dengan
membawa bukti setoran awal BPIH dan pas foto ukuran
3x4 sebanyak lima lembar untuk ditempel pada bukti
setoran lunas.
2.) Petugas BPS BPIH mengkonfirmasikan data penyetor haji
ke dalam SISKOHAT untuk diteliti kesesuaian data yang
tertera dalam bukti setoran awal dengan data SISKOHAT.
3.) Setelah pembayaran pelunasan BPIH, petugas BPS BPIH
mencetak bukti setor lunas sebanyak 5 lembar, yaitu:
a) Lembar pertama asli untuk calon jamaah
b) Lembar kedua untuk pemvisaan
c) Lembar ketiga untuk Kankeemenag Kab/ Kota
d) Lembar keempat untuk penerbangan
e) Lembar kelima untuk BPS BPIH.
4.) Calon jamaah haji menerima lembar bukti setoran lunas
lembar pertama bermaterai Rp. 6000, lembar kedua, ketiga
54 Keputusan Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh
Nomor 140 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Biaya
Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Tahun 2017
46
dan keempat, selanjutnya segera melaporkan diri ke
Kankemenag Kab/ Kota selambat-lambatnya 7 hari kerja
dari tanggal pelunasan, dengan menyerahkan lembar bukti
setoran kedua dan ketiga.
5.) Pelayanan pelunasan/ daftar ulang di Kankemenag
Kabupaten/ Kota Petugas Kementerian Agama Kabupaten/
Kota setelah menerima kelengkapan pelunasan dari calon
jamaah haji, selanjutnya:
a) Meneliti kelengkapan persyaratan, terdiri dari:Bukti
setoran lunas lembar kedua dan ketiga, Pasfoto
bewarna ukuran 3x4 sebanyak 21 lembar dan 4x6
sebanyak 2 lembar dengan latar belakang putih dan
tampak wajah 70%-80%, Fotocopy KTP 5 lembar,
Foto 3x4 dan 4x6 5 lembar, Foto 2x3 4 lembar, Paspor
Asli bagi yang belum menyerahkan
b) Mencatat nama dan identitas calon jamaah haji
penabung ke buku agenda pelunasan haji
c) Membuat laporan pelunasan haji ke Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi pada setiap awal bulan.55
3. Pelayanan Pembatalan Calon Jamaah Haji
Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan
lilis selaku staff penyelenggara haji dan umroh pada Kantor
Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat, bolehnya pembatalan
55 Keputusan Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh
Nomor 140 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Biaya
Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Tahun 2017
47
haji yang dilakukan calon jamaah haji adalah dikarenakan
beberapa alasan di antaranya, Meninggal Dunia, Sakit, Alasan
Keluarga dan Pindah ONH Plus.
Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat memberikan
Pelayanan Pembatalan Bagi calon Jamaah haji yang memiliki
salah satu alasan tersebut di atas dengan syarat dan ketentuan
yang berlaku agar uang setoran BPIH dapat dikembalikan.
Petugas Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Kementerian
Agama Kota Jakarta Pusat menghimbau kepada jamaah haji yang
akan melakukan pembatalan haji untuk mempersiapkan berkas-
berkas dan datang kembali ke Kantor Kementerian Agama Kota
Jakarta Pusat dengan membawa berkas untuk proses
pembatalan.56
Selanjutnya, jamaah yang sudah membawa berkas
pembatalan dan menyerahkan kepada Kantor Kementerian
Agama Kota Jakarta Pusat akan diberikan tanda terima proses
pembatalan dan membuat surat pengantar serta meneruskan
kepada Kanwil Kementerian Agama Provinsi. Kemudian
Kementerian Agama Provinsi akanmengajukan pengembalian
dana kepada direktorat jenderal PHU setelah konfirmasi batal
pada SISKOHAT. Kemudian direktorat jenderal PHU membuat
pengantar ke direktorat pengelolaan BPIH,tahap terakhir yaitu
direktorat pengelolaan BPIH mentransfer dana BPIH batal
kepada BPS BPIH dan BPS BPIH menyampaikan dana batal
56 Wawancara dengan ibu lilis, staff Penyelenggara Haji dan Umroh
di Kantor Kemneterian Agama Kota Jakarta Pusat 26 Juli 2018
48
tersebut kepada jamaah. Semua proses tersebut juga
dikonfirmasikan ke dalam SISKOHAT.57
Berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Penyelenggara
Haji dan Umroh No.D 21 tentang Pedoman Pembatalan
Pendaftran Jamaah Haji Reguler dan pengembalian Biaya
Penyelenggaraan Ibadah Haji. Calon jamaah yang akan
membatalkan haji harus memenuhi syarat, ketentuan dan
prosedur sebagai berikut:
a. Pembatalan dan pengembalian setoran awal BPIH
Calon jamaah haji yang membatalkan pendaftaran hajinya,
maka dana setoran awal BPIHnya dikembalikan penuh melalui
BPS BPIH tempat setor semula. Prosedur pengembalian setoran
awal BPIH sebagai berikut:
1) Calon jamaah mengajukan surat permohonan pembatalan
kepada Kankemenag Kab/ Kota domisili, dengan
melampirkan:
a) Bukti setoran awal BPIH asli lembar pertama
b) Surat pernyataan batal dari calon jamaah haji
bermaterai Rp. 6000-,
c) Surat kuasa bermaterai Rp. 6000-, dari calon jamaah
haji yang bersangkutan, dan diketahui lurah/ Kepala
Desa setempat, apabila pengambilan dikuasakan
kepada orang lain
d) Fotokopy surat kematian dan surat keterangan ahli
waris bagi yang batal karena meninggal dunia58
57 Wawancara dengan ibu lilis, staff Penyelenggara Haji dan Umroh
di Kantor Kemneterian Agama Kota Jakarta Pusat 26 Juli 2018
49
2) Kankemenag Kab/ Kota memberikan tanda terima proses
pembatalan kepada calon jamaah haji batal.
3) Kankemenag Kab/ Kota membuat surat pengantar dan
meneruskan kepada Kanwil Kemenag Provinsi.
4) Kanwil Kemenag Provinsi mengajukan pengembalian dana
setoran awal BPIH batal kepada Direktoran Jendral PHU
setelah melakukan konfirmasi batal dalam database
SISKOHAT. Konfirmasi dilakukan dengan menggunakan
nomor porsi dan menginput data: nomor dan tanggal surat
pengajuan dari Kankemenag Kab/ Kota dan sebab
pembatalan.
5) Direktorat Pelayanan Haji membuat surat pengantar ke
Direktorat Pengelolaan BPIH setelah mengkonfirmasi
pembatalan ke dalam SISKOHAT.
6) Direktorat Pengelolaan BPIH mentransfer dana BPIH batal
ke rekening calon jamaah haji batal melalui BPS BPIH,
selanjutnya dikonfirmasi kedalam SISKOHAT.
7) BPS BPIH menyampaikan dana BPIH batal kepada calon
jamaah haji batal dan mengkonfirmasikannya ke dalam
SISKOHAT.59
58 Keputusan Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh
Nomor D 21 2016 tentang Pedoman Pembatalah Pendaftaran Jamaah Haji
Reguler dan pengambilan Biaya Penyelenggaraan Haji 59 Keputusan Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh
Nomor D 21 2016 tentang Pedoman Pembatalah Pendaftaran Jamaah Haji
Reguler dan pengambilan Biaya Penyelenggaraan Haji
50
b. Pembatalan dan pengembalian setoran BPIH lunas
Calon jamaah haji yang membatalkan pendaftaran hajinya,
maka pengembalian BPIHnya dikenakan biaya administrasi
sebesar 1% (satu persen) melalui BPS BPIH tempat setor semula.
Prosedur pengembalian setoran lunas BPIH sebagai berikut:
1) Calon jamaah mengajukan surat permohonan pembatalan
kepada Kankemenag Kab/ Kota domisili, dengan
melampirkan:
a) Bukti setoran awal BPIH asli lembar pertama.
b) Surat pernyataan batal dari calon jamaah haji
bermaterai Rp. 6000-,
c) Surat kuasa bermaterai Rp. 6000-, dari calon jamaah
haji yang bersangkutan, dan diketahui lurah/ Kepala
Desa setempat, apabila pengambilan dikuasakan
kepada orang lain.
d) Fotokopy surat kematian dan surat keterangan ahli
waris bagi yang batal karena meninggal dunia.
2) Kankemenag Kab/ Kota memberikan tanda terima proses
pembatalan kepada calon jamaah haji batal.
3) Kankemenag Kab/ Kota membuat surat pengantar dan
meneruskan kepada Kanwil Kemenag Provinsi
4) Kanwil Kemenag Provinsi mengajukan pengembalian
dana setoran awal BPIH batal kepada Direktoran Jendral
PHU setelah melakukan konfirmasi batal dalam database
SISKOHAT. Konfirmasi dilakukan dengan menggunakan
nomor porsi dan menginput data: nomor dan tanggal
51
suratpengajuan dari Kankemenag Kab/ Kota dan sebab
pembatalan.
5) Direktorat Pelayanan Haji membuat surat pengantar ke
Direktorat Pengelolaan BPIH setelah mengkonfirmasi
pembatalan ke dalam SISKOHAT.
6) Direktorat Pengelolaan BPIH mentransfer dana BPIH
batal ke rekening calon jamaah haji batal melalui BPS
BPIH, selanjutnya dikonfirmasi kedalam SISKOHAT.
7) BPS BPIH menyampaikan dana BPIH batal kepada calon
jamaah haji batal dan mengkonfirmasikannya ke dalam
SISKOHAT.60
B. Evaluasi Pelayanan Administrasi Haji pada Kantor
Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat Tahun 2017
Setelah mengetahui bagaimana pelayanan administrasi Haji
yang ada di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat
seperti data diatas, selanjutnya akan penulis ketengahkan untuk
memberikan evaluasi dari pelayanan administrasi haji yang ada di
Kantor Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Pusat,
berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Isbandi Rukmianto
yang mengutip pendapat Feuriskin meliputi evaluasi input,
evaluasi proses, dan evaluasi hasil.
60 Keputusan Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh
Nomor D 21 2016 tentang Pedoman Pembatalah Pendaftaran Jamaah Haji
Reguler dan pengambilan Biaya Penyelenggaraan Haji
52
1. Evaluasi Input
a. Evaluasi Klient (Calon Jamaah Haji)
Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak
Ahmad Jahid dan beberapa staff penyelenggara haji dan umroh
menjelaskan bahwa profil dari calon jamaah yang tersebar di
wilayah Jakarta pusat sangatlah beragam mulai dari jenis
kelamin, usia dan pendidikan.61 Untuk mempermudah pengkajian
karakteristik calon jamaah haji yang mengikuti program
pelayanan administrasi haji, maka penulis akan menjelaskan latar
belakang calon jamaah haji.
1) Pendaftar Haji berdasarkan Jenis Kelamin, Usia dan
Pekerjaan
Gambar 4.1
Sumber: Dokumen Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Kementerian
Agama Kota Jakarta Pusat Tahun 2017.
61 Hasil wawancara dengan kasi Penyelenggara haji dan umroh
Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat, bapak jahid 28 juni 2018
0
200
400
600
800
1000
1200
Laki-laki Perempuan
Jumlah Pendaftar Haji 2017 berdasarkan Jenis Kelamin
Jumlah Pendaftar Haji2017 berdasarkan JenisKelamin
53
Jumlah pendaftar haji tahun 2017, didominasi oleh jamaah
berjenis kelamin laki-laki yakni sebanyak 1052 orang,
sedangkan jamaah yang berjenis kelamin perempuan sebanyak
733 orang.
Menurut analisa penulis, penyebab pendaftar haji lebih
dominan laki-laki adalah lebih siap dari segi materi karena dari
latar belakang pekerjaan wanita lebih banyak ibu rumah
tangga. Sehingga apabila biaya tercukupi calon jamaah
mendaftarkan haji secara bersamaan antara suami dengan isteri
sedangkan jika tidak terpenuhi maka laki-laki akan mendaftar
lebih dahulu. Sehingga tidak menutup kemungkinan pada saat
keberangkatan, perempuan lebih dominan dibandingkan laki-
laki, dikarenakan laki-laki sudah berangkat terlebih dahulu
pada tahun-tahun sebelumnya.
Gambar 4.2
Sumber: Dokumen Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Kementerian Kota
Jakarta Pusat Tahun 2017
0
500
1000
1500
11 - 30Tahun
31 - 50Tahun
51 - 60Tahun
61 - 80Tahun
Jumlah Pendaftar Haji 2017 berdasarkan Usia
Jumlah PendaftarHaji 2017berdasarkan Usia
54
Dari diagram di atas, dapat disimpulkan bahwa pendaftar
haji tahun 2017 didominasi oleh kategori usia dewasa awal
hingga lansia awal yaitu 31-50 Tahun. Idealnya, untuk
mendaftar haji adalah usia dewasa awal di karenakan waiting
list di DKI 15-18 tahun lamanya, untuk mengantisipasi dari
segi kesehatan calon jamaah haji.
Menurut analisa penulis, penyebab umur dewasa awal
hingga lansia awal yaitu 31-50 Tahun lebih dominan yakni
dikarenakan usia ini tergolong usia yang produktif dalam
terkumpulnya Biaya Perjalanan Ibadah haji. Kategori Usia
Menurut Departemen Kesehatan RI:62
Usia 11 – 30 : Remaja Awal – Dewasa Awal
Usia 31 – 50 : Dewasa Awal – Lansia Awal
Usia 51 – 60 : Lansia Awal – Lansia Akhir
Usia 61 – 80 : Lansia Akhir – Manula
62https://www.google.co.id/search?safe=strict&ei=BuuRW4KHApOg
vQSIqIDoDg&q=kategori+umur+depkes&oq=kategori+umur+depkes&gs_l=p
sy-ab.3
55
Gambar 4.3
Sumber: Dokumen Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Kementerian Kota
Jakarta Pusat Tahun 2017
Dari data yang penulis dapatkan, jumlah pendaftar haji
pada tahun 2017 didominasi oleh calon jamaah yang berlatar
belakang IRT.Menurut analisa penulis, hal ini dikarenakan
pendaftar yang berlatar belakang pekerjaan sebagai karyawan
swasta, pedagang, PNS dan lain-lain adalah didominasi laki-
laki sedangkan perempuan didominasi dengan latar belakang
IRT (Ibu Rumah Tangga).Dari data yang penulis dapatkan
juga terlihat bahwa pendaftar haji rata-rata adalah sepasang
atau satu keluarga baik itu suami isteri bersamaan ataupun
kakak-adik dan lain-lain.
Jumlah pendaftar haji pada tahun 2017 berlatar belakang
sebagai IRT sebanyak 589 orang, 483 orang kaaryawan
swasta, 473 orang pedagang, 315 orang PNS, 44 orang pelajar,
31 orang lainnya berlatar belakang BUMN, pensiunan, guru
dan lain-lain.
0200400600800
Jumlah Pendaftar Haji 2017 berdasarkan Pekerjaan
Jumlah PendaftarHaji 2017berdasarkanPekerjaan
56
2) Jamaah Haji Berhak Lunas Tahun 2017 berdasarkan
Jenis Kelamin, Usia dan Pendidikan
Dari hasil data yang penulis dapatkan, jumlah calon
jamaah yang terdaftar berhak lunas di wilayah Jakarta pusat
berjumlah 587 orang.Dengan perincian 258 orang berjenis
kelamin laki-laki dan 329 orang berjenis kelamin
perempuan.Perbandingan antara calon jamaah haji laki-laki
dan perempuan terlihat sangat jelas bahwa dari jenis kelamin
perempuan lebih dominan.
Gambar 4.4
Sumber: Dokumen Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Kementerian Kota
Jakarta Pusat Tahun 2017
0
50
100
150
200
250
300
350
Laki-laki Perempuan
Jumlah Jamaah Haji Berhak Lunas berdasarkan Jenis Kelamin
Jumlah Jamaah Hajiberhak Lunasberdasarkan JenisKelamin
57
Berdasarkan diagram diatas, dapat disimpulkan bahwa
jenis kelamin perempuan yang terdaftar berhak lunas sebagai
biaya perjalanan ibadah haji di wilayah Jakarta Pusat lebih
dominan dari laki-laki.
Menurut hasil penelitian penulis, dominasi tersebut terjadi
karena ada beberapa calon jamaah haji yang sudah menjanda
dan ada pula yang suaminya sudah berangkat terlebih dahulu
pada tahun sebelumnya.
Gambar 4.5
Sumber: Dokumen Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Kementerian Kota
Jakarta Pusat Tahun 2017
Dari data yang penulis dapatkan, usia para calon jamaah
haji berhak lunas di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta
Pusat di dominasi oleh usia 51 – 80 tahun, usia ini adalah usia
para orang tua yang sudah meginjak masa lansia.
0
50
100
150
200
250
11- 30Tahun
31 - 50Tahun
51 - 60Tahun
61 - 80Tahun
Jumlah Calon Jamaah Haji Berhak Lunas berdasarkan Usia
Jumlah calon Jamaahhaji berhak lunasberdasarkan Usia
58
Idealnya usia yang bagus dan cocok untuk dapat
menjalankan proses ibadah haji di tanah suci itu ketika berada
di tingkat dewasa awal dan akhir dimana saat usia itu kondisi
fisik dan tenaga masih kuat. Sedangkan usia para orang tua
yang sudah menginjak lansia akan mempengaruhi kulitas calon
jamaah haji dalam menjalankan ibadah haji di tanah suci yang
apabila dipaksakan dapat mengganggu kesehatan Jamaah haji.
Dari data di atas, penulis simpulkan penyebab kenapa para
jamaah haji itu lebih dominan diisi oleh para lansia
diakibatkan karena baru tercukupkannya biaya naik haji para
jamaah dan ditambah waiting list atau daftar tunggu sehingga
para calon jamaah semakin bertambah tua.
Selanjutnya, berikut adalah diagram calon jamaah haji
berhak lunas pada Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta
Pusat 2017 berdasarkan pendidikan.
59
Gambar 4.6
Sumber: Dokumen Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Kementerian Kota
Jakarta Pusat Tahun 2017
Calon Jamaah haji yang terdaftar berhak lunas di Kantor
Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat memiliki latar
belakang pendidikan yang berbeda-beda. Pendidikan di
Indonesia terbagi ke dalam 4 jenjang yakni pendidikan usia
dini, penddikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan
tinggi.
Hasil dari diagram di atas adalah calon jamaah haji
mayoritas didominasi oleh pendidikan tinggi yakni 231 orang,
kemudian 201 pendidikan menengah atas, 73 pendidikan
menengah pertama, 82 orang pendidikan dasar. Dilihat dari
jumlah tersebut bahwa calon jamaah haji yang mengikuti
program pelayanan administrasi mempunyai latar belakang
pendidikan yang bagus sehingga tidak terjadi banyak masalah
yang berat dalam program pelayanan administrasi haji.
0
100
200
300
Jumlah calon Jamaah haji berhak lunas berdasarkan
Pendidikan
Jumlah calonjamaah haji berhaklunas berdasarkanpendidikan
60
3) Jamaah Batal Daftar Haji Tahun 2017 berdasarkan
Alasan
Calon jamaah haji bisa membatalkan pendaftaran hajinya
jika memiliki salah satu dari 4 alasan yg menjadi penyebab
batalnya pendaftaran haji, yakni meninggal dunia, sakit,
Alasan keluarga, dan juga pindah ONH plus.63
Jumlah Calon jamaah haji bisa membatalkan pendaftaran
hajinya pada tahun 2017 sejumlah 120 orang. Dengan rincian
59 orang meninggal dunia, 37 orang Alasan keluarga, 11 orang
sakit dan 13 orang pindah ONH plus.
Berikut diagram Jumlah calon jamaah haji yang
membatalkan pendaftaran hajinya berdasarkan Alasan.
63 Wawancara Ibu Lilis, Staff Penyelenggara Haji dn Umroh Kntor
Kementerian Agama Kota Jkarta Pusat 26 Juli 2018
61
Gambar 4.7
Sumber: Dokumen Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Kementerian
Kota Jakarta Pusat Tahun 2017
Berdasarkan data yang penulis dapat, penulis simpulkan
Jumlah calon jamaah haji yang membatalkan daftar hajinya
dominan dengan alasan meninggal dunia dikarenakan waiting
list atau daftar tunggu sehingga para calon jamaah semakin
bertambah tua. Kemudian ada alasan keluarga seperti adanya
kebutuhan yang harus terpenuhi seperti biaya sekolah anak
ataupun hal lainnya dan juga karena waiting list yang panjang
sehingga calon jamaah haji berpindah ke ONH plus agar dapat
berangkat lebih cepat.
0
10
20
30
40
50
60
70
MeninggalDunia
AlasanKeluarga
Sakit PindahONH Plus
Jumlah Jamaah Batal Haji Tahun 2017 berdasarkan Alasan
Jumlah Jamaah batalTahun 2017 berdasarkanAlasan
62
b. Evaluasi Staff
Tingkat keberhasilan dalam pelayanan administrasi
dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah
petugas yang melayani administrasi haji kepada calon
jamaah haji.Oleh karena itu, Kantor Kementerian Agama
Kota Jakarta Pusat menentukan para petugas pelayanan
administrasi haji yang sesuai dalam bidangnya.
Petugas pelayanan administrasi haji memiliki fungsi dan
peran yang sangat strategis di bidang penyelenggaraan haji,
khususnya di bidang pelayanan administrasi sehingga
petugas yang berpengalaman dalam hal pelayanan
administrasi adalah yang dibutuhkan dalam rangka
mewujudkan pelayanan yang berkualitas sehingga mampu
menjawab kebingungan calon jamaah haji dalam proses
administrasi haji.
Staff yang melayani pelayanan administrasi haji di
Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat, dapat dilihat
pada tabel berikut64
Tabel 4.1
STAFF PEYELENGGARA HAJI DAN UMROH KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA PUSAT
NO Nama Jabatan Pendidikan Pengalaman
1. Drs.H.AhmadJ
ahid, M.Pd
Kepala Seksi
Penyelenggara Haji
S2 3 Tahun PHU
64 Wawancara dengan Bapak Iman Staff Penyelenggara Haji dan
Umroh Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat 27 Agustus 2018
63
dan Umroh
2. Hj.LilisSuciati Pendaftaran dan
pembatalan
S1 18 Tahun
PHU
d. Endang
Supartinah
Pendaftaran dan
pembatalan
D3 18 Tahun
PHU
4. Iskandar
Zulkarnain
Penyusun Dokumen
Haji
S1 6 Tahun PHU
5. Handriyantoro Penyusun Dokumen
Haji
S1 2 Tahun PHU
6. Iman Penyusun
Kelengkapan Haji
S1 3 Tahun PHU
7. H.Amud Penyusun
Kelengkapan Haji
SMA 18 Tahun
PHU
8. H.UkiYudiant
o
Penyelenggaraan
Anggaran Operasional
Haji
S1 5 Tahun PHU
9. Erni Jouhari Pendaftaran S1 2 Tahun PHU
Sumber: Wawancara debgab Bapak Iman, Staff Penyelenggara Haji dan
Umroh Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat
Dari table di atas dapat dijelaskan bahwa staff
Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama
Kota Jakarta Pusat didominasi oleh yang berlatar belakang
pendidikan tinggi dan memiliki pengalaman profesi yang
cukup sehingga pelayanan yang diberikan adalah pelayanan
yang berkualitas serta mampu menjawab kebingungan calon
jamaah haji dalam proses administrasi haji.
64
Menurut hasil pengamatan penulis, jumlah staff yang ada
di seksi penyelenggara haji dan umroh Kantor Kementerian
Agama Kota Jakarta Pusat tergolong sedikit, sehingga saat
masuk musim haji, kurang efektifnya pelayanan administrasi
yang ada di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat
dikarenakan beberapa staff penyelenggara haji dan umroh
ikut mendampingi calon jamaah haji yang akan berangkat di
embarkasi pondok gede.
c. Evaluasi Tempat Sarana dan Prasarana
Pelaksanaan pelayanan administrasi calon jamaah haji
yaitu pendaftaran dan pembatalan dibuka sepanjang tahun
sedangkan pelayanan pelunasan dilakukan setelah calon
jamaah haji terdaftar masuk dalam alokasi jamaah haji
berangkat pada tahun berjalan.
Pelaksanaan pelayanan administrasi calon jamaah haji
dilakukan di lokasi yang memiliki kapasitas mencukupi yaitu
di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat jl KH.Mas
Mansyur NO.125 Kecamatan Tanah Abang dimana lokasi ini
sangat strategis yaitu di pertengahan delapan Kecamatan
yang ada di Kota Jakarta Pusat.
Alat atau media yang digunakan saat proses pelaksanaan
pelayanan administrasi adalah ATK, Komputer, Jaringan
Internet dll. Alat yang digunakan saat pelaksanaan pelayanan
administrasi calon jamaah haji bertujuan agar calon jamaah
terdaftar dalam SISKOHAT ataupun terkonfirmasi dalam
pembatalan dalam SISKOHAT selain itu, kegiatan catat-
65
mencatat, tulis- menulis dan Input data calon jamaah haji
adalah bagian penting dalam administrasi calon jamaah
haji.65
Berdasarkan hasil pengamatan penulis, sarana prasarana
yang ada di Kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat cukup
lengkap dan memadai dalam proses pelayanan administrasi,
seperti ruang SISKOHAT, ruang tunggu beserta loket
pendaftaran, Pendaftaran Pelunasan dan Pembatalan, ruang
Dokumen Haji, Tempat Ibadah, Kamar Mandi, Ruang
Fotocopy, Aula Kantor Kementerian Agama dan Tempat
Parkir.
Ruang SISKOHAT pada Kantor Kementerian Agama
Kota Jakarta Pusat, difasilitasi dengan Komputer, alat foto
fan biometric sidik jari yang berguna untuk memasukan
identitas jamaah ke dalam sistem komputerisasi haji terpadu
(SISKOHAT). Kemudian dilengkapi juga dengan alat
printer, kostum untuk calon jamaah yang menggunakan baju
putih atau kerudung putih dikarenakan background foto
adalah putih,serta cermin, sisir, peci untuk kelengkapan foto
calon jamaah haji. Kekurangannya yakni, jaringan internet
yang kadang terhambat dikarenakan faktor sinyal dan faktor
banyaknya pengakses SISKOHAT.
Ruang tunggu beserta loket pendaftaran, Pendaftaran
Pelunasan dan Pembatalan pada Kantor Kementerian Agama
Kota Jakarta Pusat memiliki ruang yang nyaman dengan di
65 Wawancara dengan Bapak Iman Staff Penyelenggara Haji dan
Umroh Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat 27 Agustus 2018
66
fasilitasi bangku antrian serta loket proses pelayanan
sehingga pelayanan berjalan dengan teratur, dilengkapi
dengan tv dan Ac sehingga jika antrian cukup lama, calon
jamaah haji dapat menunggu dengan nyaman. Kekurangan
dari ruangan ini, menurut penulis adalah letaknya yang
berada di lantai 2 Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta
Pusat, tidak sedikit calon jamaah haji yang sudah tua namun
calon jamaah haji harus menggunakan tangga karena tidak
ada elevator.
Ruang Dokumen Haji di Kantor Kementerian Agama
Kota Jakarta difasilitasi dengan beberapa komputer juga
lemari besi untuk menyimpan dokumen dengan
aman.Ruangan ini menyimpan dokumen penting calon
jamaah haji sehingga ruangan ini hanya untuk staff yang
berwenang.
Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat memiliki
Tempat Ibadah yang luas serta difasilitasi AC dan
seperangkat alat sholat yang bersih.Kekurangannya yakni
terdapat di tempat wudhu wanita yang harus melewati
tempat wudhu pria terlebih dahulu sehingga kurang
nyaman.Namun saat ini, tempat wudhu tersebut sedang
dalam perbaikan agar kedepannya tempat wudhu terpisah
dan jamaah merasa nyaman.Kantor Kementerian Agama
Kota Jakarta Pusat juga memiliki toilet yang cukup nyaman
dan bersih terletak di setiap lantai, sehingga jamaah tidak
perlu naik turun tangga.
67
Ruang Fotocopy di Kantor Kementerian Agama Kota
Jakarta Pusat terletak di lantai 1. Ruangan ini cukup nyaman
karena di fasilitasi tempat duduk untuk menunggu dan
dilayani dengan baik oleh petugas, namun letak ruang
Fotocopy di lantai 1 dan ruang Penyelenggara Haji dan
Umroh di lantai 2 ini membuat jamaah haji naik turun tangga
ketika calon jamaah harus mengcopy berkas administrasi.
Untuk menghindari hal ini, staff PHU sudah menghimbau
sebelumnya kepada calon jamaah untuk membawa berkas
asli maupun fotocopynya.
Aula Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat
terletak di lantai 1 dan 3, lantai 1 biasa digunakan untuk
perkumpulan dengan seluruh staff kantor ataupun dengan
jamaah, sedangkan lantai 3 di gunakan untuk rapat yang
bersifat tertutup. Aula ini juga cukup nyaman dan luas
dengan difasilitasi Ac, bagan struktur kepungurusan Kantor
Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat, beberapa meja dan
kursi jika diperlukan.Sarana selanjutnya yaitu tempat Parkir
Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat cukup luas,
terletak di pinggir lapangan Kantor juga cukup nyaman
karena difasilitasi atap-atap untuk mencegah terik matahari
ataupun hujan.
Suasana lingkungan Kebersihan dan kerapihan di
Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat selalu terjaga karena
tidak hanya mengandalkan Office Boy, setiap staff sudah
terbiasa dengan menjaga kebersihan, sehingga setiap ruangan
akan tetap rapi dan wangi meskipun saat office boy tidak ada/
68
berhalangan hadir. Suasana bersih ini, membuat staff dan
jamaah nyaman dalam beraktifitas.
2. Evaluasi Proses
Secara umum proses pelayanan administrasi haji di Kantor
Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat pada Tahun 2017, telah
berjalan tertib dan lancar berdasarkan prosedur yang sudah
ditetapkan oleh keputusan dan kebijakan pemerintah, meskipun
masih banyak yang harus di perbaiki dan ditingkatkan, oleh
karenanya tidak menutup kemungkinan terjadi permasalahan -
permasalahan yang ada. Adapun permasalahan-permasalahan dan
penyelesaian saat proses pelayanan administrasi yang dapat
penulis himpun dari hasil wawancara yakni sebagai berikut:66
Tabel 4.2
TABEL EVALUASI PROSES BERDASARKAN PROGRAM
PELAYANAN ADMINISTRASI KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA PUSAT
TAHUN 2017
NO Program Permasalahan Penyelesaian
1. Pelayanan
Pendaftaran
Offline/ error jaringan
pada sistem
pendaftaran melalui
SISKOHAT
Menginformasikan
kepada jamaah
bahwa ada kesalahan
pada jaringan agar
jamaah tetap
menunggu untuk
proses entry.
Masih terdapat Melakukan koreksi
66 Wawancara dengan bapak jahid, ibu lilis dan bapak iman, Staff
Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Kemeneterian Agama Kota Jakarta
Pusat
69
kesalahan data entry
jamaah calon haji ke
SISKOHAT, antara
lain: Inisial Nama Bin/
Binti, Jenis Kelamin,
Tgl, Bln, Thn,
Pengalaman Haji
(Sudah/ Belum)
jenis kesalahan
dengan menindak
lanjuti surat koreksi
ke bidang
penyelenggaraan haji
kanwil kementerian
agama provinsi DKI
Jakarta agar pada
saat pelunasan sudah
valid (benar)
Kaldaluarsa Nomor
validasi dikarenakan
melewati batas waktu,
yakni 5 hari kerja
setelah pembayaran
awal BPIH.
Menginformasikan
waktu berlakunya
nomor porsi jamaah
kemudian
selanjutnya
menghimbau kepada
jamaah agar kembali
ke BPS BPIH untuk
konfirmasi ulang.
Kesalahan input
Kotamadya calon
Jamaah saat proses
pencetakan nomor
validasi.
Bekerja sama dan
menginformasikan
kepada BPS BPIH
agar lebih teliti
dalam input data
caln jamaah haji.
Masih banyak
kelompok bimbingan
yang hanya
melampirkan KTP dan
Kartu Keluarga saat
mendaftarkan calon
jamaah haji.
Agar melengkapi
seluruh persyaratan
pendaftaran haji.
2. Pelayanan
Pendaftaran
Pelunasan
Masih adanya
informasi yang tidak
sesuai tentang
kelengkapan
pelunasan bagi jamaah
yang masuk ke alokasi
porsi berhak lunas
Melakukan
koordinasi dengan
BPS BPIH dan
kelompok bimbingan
dalam
menyampaikan
kelengkapan
70
tahun berjalan.
pelunaan BPIH.
Calon jamaah haji
berpindah domisili.
Menghubungi/
sosiaslisasi
pelunasan calon
jamaah haji melalui
kontak nomor
telephon calon
jamaah haji.
Calon jamaah haji
ganti nomor telephon/
kontak.
Menghubungi/
sosiaslisasi
pelunasan calon
jamaah haji denga
door to door.
3.
Pelayanan
Pembatalan
Daftar Haji
Lambat dalam
pengurusan data
pernyataan ahli waris
keluarga dan
Pencairan dana
memakan waktu 40
hari.
Menginformasikan
kepada calon jamaah
haji agar segera
melengkapi
pernyataan ahli
waris keluarga
sehingga tidak
memakan waktu
yang terlalu lama. Sumber: Wawancara dengan Bapak Jahid dan Staff Penyelenggara Haji dan
Umroh Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat
3. Evaluasi Hasil
Mengenai pelayanan administrasi calon jamaah haji, Kantor
Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat telah memberikan
pelayanan dari mulai pendaftaran haji, pelunasan haji,
pembatalan keberangkatan haji. Hal tersebut dilakukan sesuai
dengan prosedur, juga dengan bekerja sama dengan lembaga
yang terkait.
Tujuan Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat adalah
memberikan Pelayanan dengan sebaik-baiknya, yakni
memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur dan mampu
71
menjawab kebingungan calon jamaah haji dalam proses menjadi
calon jamaah haji.67
Tabel 4.3
TABEL EVALUASI HASIL PELAYANAN
ADMINISTRASI HAJI PADA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KOTA JAKARTA PUSAT TAHUN 2017
Nama Program Pelayanan Pendaftaran
Rencana Petugas Kantor Kementerian Agama Kota
Jakarta Pusat meneliti kelengkapan terlebih
dahulu seluruh persyaratan administrasi yang
ditentukan dan selanjutnya memberikan
formulir pendaftaran kepada pendaftar haji.
Bagi calon jamaah yang belum membuka
rekening haji akan diarahkan untuk membuat
rekening haji sekaligus melakukan
penyetoran BPS BPIH yang telah ditunjuk
oleh Kementerian Agama RI. Selanjutnya,
Pendaftar haji mengisi formulir pendaftaran
dengan data diri yang benar sesuai dengan
KTP domisili yang masih berlaku.Setelah
mengisi akurasi isian formulir pendaftaran,
petugas Kantor Kementerian Agama Kota
Jakarta Pusat menginput data ke dalam
SISKOHAT dan mencetak SPPH secara
sistem. Petugas Kantor Kementerian Agama
67 Hasil wawancara dengan kasi Penyelenggara haji dan umroh
Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat, bapak jahid 28 juni 2018
72
Kota Jakarta Pusat melakukan pemotretan
dan mengambil sidik jari calon jamaah haji
serta menyimpannya dalam database
SISKOHAT.Kemudian, petugas Kantor
Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat
menandatangani dan mengesyahkan SPPH
yang sudah diisi dan diteliti serta
menyerahkan kembali kepada pendaftar haji.
Hasil Terlaksana
Kendala a. Offline/ error jaringan pada sistem
pendaftaran melalui SISKOHAT
b. Masih terdapat kesalahan data entry
jamaah calon haji ke SISKOHAT, antara
lain: Inisial Nama Bin/ Binti, Jenis
Kelamin, Tgl, Bln, Thn, Pengalaman Haji
(Sudah/ Belum)
c. Kaldaluarsa Nomor validasi dikarenakan
melewati batas waktu, yakni 5 hari kerja
setelah pembayaran awal BPIH.
d. Kesalahan input Kotamadya calon
Jamaah saat proses pencetakan nomor
validasi.
e. Masih banyak kelompok bimbingan yang
hanya melampirkan KTP dan Kartu
Keluarga saat mendaftarkan calon jamaah
haji.
Nama Program Pelayanan Pelunasan
Rencana Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta
Pusat akan mengumumkan melalui surat
edaran yang dibagikan ke para jamaah
melalui KBIH, bagi jamaah yang tergabung.
Selain itu, Kantor Kementerian Agama Kota
Jakarta Pusat juga akan mengumumkan dan
menginformasikan bagi calon jamaah haji
yang berhak lunas, melalui nomor telephon
kontak calon jamaah haji pada saat
73
mendaftar.
Hasil Terlaksana
Kendala a. Masih adanya informasi yang tidak sesuai
tentang kelengkapan pelunasan bagi
jamaah yang masuk ke alokasi porsi
berhak lunas tahun berjalan.
b. Calon jamaah haji berpindah domisili.
c. Calon jamaah haji ganti nomor telephon/
kontak.
Nama Program Pelayanan Pembatalan
Rencana Petugas Penyelenggara Haji dan Umroh
Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta
Pusat menghimbau kepada jamaah haji yang
akan melakukan pembatalan haji untuk
mempersiapkan berkas-berkas dan datang
kembali ke Kantor Kementerian Agama Kota
Jakarta Pusat dengan membawa berkas untuk
proses pembatalan. Selanjutnya, jamaah yang
sudah membawa berkas pembatalan dan
menyerahkan kepada Kantor Kementerian
Agama Kota Jakarta Pusat akan diberikan
tanda terima proses pembatalan dan
membuat surat pengantar serta meneruskan
kepada Kanwil Kementerian Agama
Provinsi. Kemudian Kementerian Agama
Provinsi akan mengajukan pengembalian
dana kepada direktorat jenderal PHU setelah
konfirmasi batal pada SISKOHAT.
Kemudian direktorat jenderal PHU membuat
pengantar ke direktorat pengelolaan
74
BPIH,tahap terakhir yaitu direktorat
pengelolaan BPIH mentransfer dana BPIH
batal kepada BPS BPIH dan BPS BPIH
menyampaikan dana batal tersebut kepada
jamaah. Semua proses tersebut juga
dikonfirmasikan ke dalam SISKOHAT
Hasil Terlaksana
Kendala Lambat dalam pengurusan data pernyataan
ahli waris keluarga dan Pencairan dana
memakan waktu 40 hari.
Sumber: Wawancara dengan Bapak Jahid dan Staff Penyelenggara Haji dan
Umroh Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat.
Evaluasi Hasil dari analisis di atas adalah, Kantor
Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat Khususnyaa Seksi
Penyelenggara Haji dan Umrah selaku penyelenggara ibadah haji
melaksanakan pelayanan administrasi berdasarkan prosedur yang
sudah ditetapkan oleh keputusan dan kebijakan pemerintah
meskipun masih terdapat beberapa masalah ataupun hambatan
seperti telah di sebutkan dalam evaluasi proses, namun staff PHU
Kantor Kementerian Agama kota Jakarta Pusat memberikan
pelayanan dengan ramah dan mampu memberikan pelayanan
yang segera, akurat dan memuaskan.
Staff PHU Kementerian Agama kota Jakarta Pusat
membantu para calon jamaah haji yang masih bingung dalam
prosedur, staff dengan tanggap menjawab setiap pertanyaan tekait
haji dari calon jamaah. Staff Kementerian Agama kota Jakarta
Pusat juga berpengalaman serta memiliki pengetahuan terkait haji
sehingga dapat dipercaya oleh calon jamaah haji. Selain itu Staff
75
Kementerian Agama kota Jakarta Pusat dengan tanggap
melakukan visitasi bagi calon jamaah yang tidak dapat di hubungi
melalui kontak telephone pada saat terdaftar sebagai jamaah
berhak lunas.68
Hasil bagi calon jamaah haji dari pelayanan administrasi
adalah jamaah terdaftar dalam porsi haji, memiliki SPPH yang
sudah di cetak dari SISKOHAT, calon jamaah terpanggil saat
pelunasan atau daftar ulang dan dapat memproses daftar
pelunasan, kemudian bagi jamaah yang batal haji telah
dinyatakan batal haji apabila alasan, syarat dan ketentuan sudah
diterima dan dapat menerima setoran awal atau BPIH lunas
kembali.
Pihak kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat selalu
berupaya melakukan perbaikan-perbaikan dalam pelayanannya
agar kesalahan-kesalahan yang telah terjadi tidak akan terulang
kembali, dan kekurangan-kekurangan dalam dalam pelayanan di
Penyelenggara Haji Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta
Pusat dapat terpenuhi nantinya.69
Jadi, pantas rasanya jika Penyelenggara Haji dan Umroh di
Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat menjadi model
percontohan pelayanan jamaah haji Nasional.
68 Hasil wawancara dengan kasi Penyelenggara haji dan umroh
Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat, bapak jahid 28 juni 2018 69 Hasil wawancara dengan kasi Penyelenggara haji dan umroh
Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat, bapak jahid 28 juni 2018
76
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berikut ini adalah kesimpulan penulis mengenai evaluasi
pelayanan administrasi haji pada Kantor Kementerian Agama
Kota Jakarta Pusat Tahun 2017.
1. Pelayanan Administrasi Haji pada Kantor Kementerian
Agama Kota Jakarta Pusat Tahun 2017
Pelayanan administrasi yang dibahas penulis yakni
pelayanan pendaftaran, pelayanan pendaftaran pelunasan dan
pelayanan pembatalan. Maksud pelayanan disini adalah
pelayanan atau cara bagaimana Kementerian Agama Kota
Jakarta Pusat melayani calon jamaah haji yang hendak
mendaftar ataupun membatalkan haji.
Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat
memberikan pelayanan berupa informasi sosialisasi terkait
bagaimana proses pendaftaran, pelunasan ataupun
pembatalan kemudian melayani proses tersebut dengan
syarat dan ketentuan sesuai dengan keputusan Direktorat
Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh.
2. Evaluasi Pelayanan Administrasi Haji pada Kantor
Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat Tahun 2017
Penulis memberikan evaluasi dari pelayanan
administrasi haji yang ada di Kantor Kementerian Agama
Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan teori yang
dikemukakan oleh Isbandi Rukmianto yang mengutip
77
pendapat Feuriskin meliputi evaluasi input, evaluasi proses,
dan evaluasi hasil.
Evaluasi input yaitu melihat dari unsur pelaksanaan
pelayanan tersebut, seperti staff berdasarkan latar belakang
pendidikan dan pengalaman maupun klient, dalam hal ini
adalah calon jamaah haji berdasarkan latar belakang usia,
pekerjaan dan lain-lain. Evaluasi proses yaitu menjelaskan
permasalahan-permasalahan ataupun hambatan yang terjadi
pada saat proses pelaksanaan pelayanan serta tindakan apa
yang yang dilakukan saat terjadi permasalahan tersebut.
Evaluasi hasil yaitu bagaimana pelaksanaan pelayanan
tersebut, apakah sudah sesuai dengan rencana atau belum.
Pelayanan administrasi haji di Kantor Kementerian
Agama Jakarta Pusat yang penulis bahas dalam skripsi ini
yakni meliputi pelayanan pendaftaran, pelayanan
pendaftaran pelunasan dan pelayanan pembatalan
haji.Pelayanan admnistrasi ini dilakukan di Kantor
Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat dengan pelaksanaan
pelayanan berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal
Penyelenggara Haji dan Umroh.
Berdasarkan pemaparan sebelumnya, penulis
berkesimpulan bahwa pelayanan administrasi di Kantor
Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat berjalan sesuai
Keputusan Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan
Umroh.Meskipun masih ada beberapa kendala dan
permasalahan yang terjadi, namun pelayanan administrasi
sudah cukup baik dan berkualitas dengan adanya staff-staff
78
yang berlatar belakang pendidikan yang tinggi dan
berpengalaman yang cukup.
B. Saran
Akhirnya penulis dapat menyimpulkan beberapa saran yang
mudah-mudahan dapat memberikan masukan pada Kantor
Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat:
1. Setelah mengetahui permasalahan dan hambatan yang
terjadi pada saat proses pelayanan administrasi haji di tahun
2017, hendaknya dapat dijadikan bahan acuan dan antisipasi
bagi Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat pada tahun-
tahun berikutnya agar dapat meminimalisir atau bahkan
tidak akan terjadi lagi permasalahan-permasalahan tersebut.
2. Mensosialisasikan kembali terkait syarat dan prosedur
pelayanan administrasi yang meliputi pendaftaran haji,
pendaftaran pelunasan dan pembatalan kepada calon jamaah
haji. Serta tetap mejaga kordinasi dan kerjasama dengan
lembaga terkait, seperti BPS BPIH agar tidak terjadi
miskomunikasi.
3. Permasalahan dan hambatan yang terjadi pada saat proses
pelayanan administrasi haji di tahun 2017 salah satunya
yakni waiting list. Agar memperpendek jarak waiting list
bagi yang sudah tua/ lansia. Melihat dari kondisi fisik calon
jamaah lansia dapat mengganggu proses ibadah calon
jamaah tersebut.
79
DAFTAR PUSTAKA
Al Qur’an Qordoba dan Terjemahnya, Bandung: PT. Cordoba
Internasional Indonesia, Oktober 2012
Abdul Azizi Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed
Hawwas, Fiqih Ibadah, Jakarta: Amzah, 2009
Ahmad Nidjam, Alatief Hanan, Manajemen Haji, Jakarta : Zikrul
Hakim
Akkas Amin, Haji dan Reproduksi sosial, Strategi untuk
memperoleh pengakuan sosial pada masyarakat kota
pinggiran, Jakarta: Media Cita, 2005
Ali Rokhmad, Langkah-langkah Pembenahan Haji Jakarta:
Ditjen PHU Kementerian Agama RI, 2010
Arikunto Suharsimi, Evaluasi Program Pendidikan Pedoman
Teoritis Praktis Bagi Praktisi Pendidikan, Jakarta: Bumi
Aksara, 2004
AS. Moenir, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Jakarta:
Bumi Aksara, 2000 cet-4
Bambang Istianto, Manajemen Pemerintahan dalam Perspektif
Pelayanan Public, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011
Dan B Curtis, James J Floyd, Jerry L Wissor, Komunikai Bisnis,
Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996
Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Haji dan
Umroh Dari Masa ke Masa, Jakarta: Direktorat Jenderal
Haji dan Umroh, 2012
Dr. Muhammad Syafii Antonio, M. Ec,Buku Cerdas Haji dan
Umroh, Jakarta: Tazkia Pulishing, 2015
80
Dr. Wahbah Alzuhaili, Alfiqh Alislami wa Adillatuhu, Damaskus:
Dar Alfikr, 1996, Cet-8,
DSutrisno Hadi, Metode Research III, Yogyakarta : Yayasan
penerbitan fakultas psikologi UGM, 1984
Firman B Aji S dan Martin, Perencanaan dan Evaluasi, Jakarta:
Bumi Aksara 1990
H.D Sudjana, Manajemen Program Pendidikan Luar Sekolah dan
Pengembangan Sumber daya Manusia, Bandung: Falah
Production, 2000
H. Mulkanasir, BA, S.Pd, MM dan Drs. Mochamad Guruh, M.Pd,
Ilmu Administrasi Suatu Pengantar, Jakarta: FDK Press,
2012
Husaini Husman, Metodologin Penelitian Untuk Public Relation,
Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2010
Isbandi Rukmanto, Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat
dalam Intervensi Komunitas, Jakarta: FEUI, 2001
Kasmir, Manajemen Perbankan, Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2006
Keputusan Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh
Nomor D 21 2016 tentang Pedoman Pembatalan
Pendaftaran Jamaah Haji Reguler dan pengambilan Biaya
Penyelenggaraan Haji
Keputusan Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh
Nomor D 28 Tahun 2016 tentang pedoman pendaftaran
Haji Reguler
Keputusan Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh
Nomor 140 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler
Tahun 2017
81
Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung:PT.
Remaja Rosdakarya, 2009
M. Chabib Thain, Teknik Evaluasi Pendidikan, Jakarta: Grafindo
Persada, 1996
Muhammad M Basyuni, Reformasi Manajemen Haji, Jakarta:
FDK Press, 2008
PMA Nomor 13 Tahun 2012
Rosyadi Ruslan, Metode Penelitian Publik Relations dan
Komunikasi, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 2003
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan
R&D, Bandung: Alfabeta
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan
Praktek, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan
Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka
1988
Wirawan, Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi,
Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011,
https://www.google.co.id/search?safe=strict&ei=BuuRW4KHAp
OgvQSIqIDoDg&q=kategori+umur+depkes&oq=kategor
i+umur+depkes&gs_l=psy-ab.3
LAMPIRAN
HASIL PENELITIAN WAWANCARA
EVALUASI PELAYANAN ADMINISTRASI HAJI
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA
JAKARTA PUSAT
TAHUN 2017
Narasumber : Drs. H. AhmadJahid, M.Pd
Jabatan : Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh
Tanggal : 28 juni 2018
Tempat : Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat
Poin wawancara:
1. T: Bagaimana proses pelayanan pendaftaran calon jamaah
haji di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat?
J: Sebelum mendaftar, petugas Kantor Kementerian
Agama Kota Jakarta Pusat meneliti kelengkapan terlebih
dahulu seluruh persyaratan administrasi yang ditentukan
dan selanjutnya memberikan formulir pendaftaran kepada
pendaftar haji. Bagi calon jamaah yang belum membuka
rekening haji akan diarahkan untuk membuat rekening
haji sekaligus melakukan penyetoran melalui Bank
Penerima Setoran (BPS) Biaya Perjalanan Ibadah Haji
(BPIH) yang telah ditunjuk oleh Kementerian Agama RI.
Nomor porsi diberikan oleh sistem setelah menyetor uang
sebesar Rp. 25 juta melalui Bank Penerima Setoran (BPS)
BPIH yang tersambung secara online dengan
SISKOHAT. Selanjutnya, Pendaftar haji mengisi formulir
pendaftaran dengan data diri yang benar sesuai dengan
KTP domisili yang masih berlaku. Setelah mengisi
akurasi isian formulir pendaftaran, petugas Kantor
Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat menginput data
ke dalam SISKOHAT dan mencetak SPPH secara sistem.
Petugas Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat
melakukan pemotretan dan mengambil sidik jari calon
jamaah haji serta menyimpannya dalam database
SISKOHAT. Kemudian, petugas Kankemenag Kota
administrasi Jakarta Pusat menandatangani dan
mengesyahkan SPPH yang sudah diisi dan diteliti serta
menyerahkan kembali kepada pendaftar haji.
2. T: Apa saja permasalahan saat proses pendaftaran calon
jamaah haji dan bagaimana solusi yang dilakukan pada
saat itu?
J: Offline/ error jaringan pada sistem pendaftaran melalui
SISKOHAT. Solusinya Menginformasikan kepada
jamaah bahwa ada kesalahan pada jaringan agar jamaah
tetap menunggu untuk proses entry, Masih terdapat
kesalahan data entry jamaah calon haji ke SISKOHAT.
Solusinya Melakukan koreksi jenis kesalahan dengan
menindak lanjuti surat koreksi, Kaldaluarsa Nomor
validasi dikarenakan melewati batas waktu. Solusinya
Menginformasikan waktu berlakunya nomor porsi jamaah
kemudian selanjutnya menghimbau kepada jamaah agar
kembali ke BPS BPIH untuk konfirmasi ulang, Masih
banyak kelompok bimbingan yang hanya melampirkan
KTP dan Kartu Keluarga saat mendaftarkan calon jamaah
haji. Solusinya Agar melengkapi seluruh persyaratan
pendaftaran haji.
3. T: Menurut bapak, bagaimana pelayanan administrasi
yang sudah berjalan? Sudah cukup baikkah?
J: Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat adalah
memberikan Pelayanan dengan sebaik-baiknya, yakni
memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur dan
mampu menjawab kebingungan calon jamaah haji dalam
proses menjadi calon jamaah haji.
4. T:Bagaimana proses pelayanan pendaftaran pelunasan
biaya haji di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta
Pusat?
J: Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat akan
mengumumkan melalui surat edaran yang dibagikan ke
para jamaah melalui KBIH, bagi jamaah yang tergabung.
Selain itu, Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat
juga akan mengumumkan dan menginformasikan bagi
calon jamaah haji yang berhak lunas, melalui nomor
telephon kontak calon jamaah haji pada saat mendaftar.
Jika nomor telephon calon jamaah tidak dapat dihubungi,
maka pihak Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta
Pusat akan menghubungi melalui alamat calon jamaah
haji yang bersangkutan.
5. T: Apa saja permasalahan saat proses pendaftaran
pelunasan biaya haji dan bagaimana solusi yang dilakukan
pada saat itu?
J: Masih adanya informasi yang tidak sesuai tentang
kelengkapan pelunasan bagi jamaah yang masuk ke
alokasi porsi berhak lunas tahun berjalan. Solusinya
Melakukan koordinasi dengan BPS BPIH dan kelompok
bimbingan dalam menyampaikan kelengkapan pelunaan
BPIH, Calon jamaah haji berpindah domisili solusinya
Menghubungi/ sosiaslisasi pelunasan calon jamaah haji
melalui kontak nomor telephon calon jamaah haji
begitupun sebaliknya.
Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh
Drs. H. AhmadJahid, M.Pd
Narasumber : Hj. Lilis Suciati
Jabatan : Staff Pendaftaran dan pembatalan
Tanggal : 26 Juli 2018
Tempat : Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat
Poin wawancara :
1. T: Bagaimana proses pelayanan pembatalan haji yang ada
di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat?
J: Petugas Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor
Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat menghimbau
kepada jamaah haji yang akan melakukan pembatalan haji
untuk mempersiapkan berkas-berkas dan datang kembali
ke Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat dengan
membawa berkas untuk proses pembatalan. Selanjutnya,
jamaah yang sudah membawa berkas pembatalan dan
menyerahkan kepada Kantor Kementerian Agama Kota
Jakarta Pusat akan diberikan tanda terima proses
pembatalan dan membuat surat pengantar serta
meneruskan kepada Kanwil Kementerian Agama
Provinsi. Kemudian Kementerian Agama Provinsi akan
mengajukan pengekmbalian dana kepada direktorat
jenderal PHU setelah konfirmasi batal pada SISKOHAT.
Kemudian direktorat jenderal PHU membuat pengantar ke
direktorat pengelolaan BPIH,tahap terakhir yaitu
direktorat pengelolaan BPIH mentransfer dana BPIH batal
kepada BPS BPIH dan BPS BPIH menyampaikan dana
batal tersebut kepada jamaah. Semua proses tersebut juga
dikonfirmasikan ke dalam SISKOHAT.
2. T: Apa saja alasan calon jamaah haji untuk membatalkan
pendaftaran hajinya?
J: Bolehnya pembatalan haji yang dilakukan calon jamaah
haji adalah dikarenakan beberapa alasan di antaranya,
Meninggal Dunia, Sakit, Alasan Keluarga dan Pindah
ONH Plus
3. T: Apa saja permasalahan saat proses pembatalan haji dan
bagaimana solusi yang dilakukan pada saat itu?
J: Lambat dalam pengurusan data pernyataan ahli waris
keluarga dan Pencairan dana memakan waktu 40 hari.
Solusinya Menginformasikan kepada calon jamaah haji
agar segera melengkapi pernyataan ahli waris keluarga
sehingga tidak memakan waktu yang terlalu lama.
Staff Pendaftaran dan pembatalan
Hj. LilisSuciati
Narasumber : Iman
Jabatan : Staff Penyusun Kelengkapan Haji
Tanggal : 27 Agustus 2018
Tempat : Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat
Poin wawancara :
1. T: Bagaimana Latar Belakang Pendidikan dan
Pengalaman Staff Kantor Kementerian Agama Kota
Jakarta Pusat?
J: Staff Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor
Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat sebagian besar
berlatar belakang pendidikan tinggi dan memiliki
pengalaman profesi yang cukup. Dari 9 staff PHU, 8
diantaranya menempuh pendidikan hingga perguruan
tinggi. Kemudian pengalaman menjadi staff di PHU mulai
dari 2-18 Tahun bekerja.
2. T: Apa saja alat yang digunakan dalam proses pelayanan
administrasi haji d Kantor Kementerian Agama Kota
Jakarta Pusat?
J: Alat atau media yang digunakan saat proses
pelaksanaan pelayanan administrasi adalah ATK,
Komputer, Jaringan Internet dll. Alat yang digunakan saat
pelaksanaan pelayanan administrasi calon jamaah haji
agar calon jamaah terdaftar dalam SISKOHAT ataupun
terkonfirmasi dalam SISKOHAT.
Staff Penyusun Kelengkapan Haji
Iman
Foto proses wawancara dengan Kepala Penyelenggara Haji dan
Umroh Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat
Foto proses wawancara dengan Staff Penyelenggara Haji dan
Umroh Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat
Foto Ruang Pelayanan Administrasi Haji Kantor Kementerian
Agama Kota Jakarta Pusat