EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN...

191
EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI KOTA CILEGON SKRIPSI Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik pada Konsentrasi Kebijakan Publik Program Studi Ilmu Administrasi Publik Oleh Fita Fitriyah NIM.6661132694 PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG, 2018

Transcript of EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN...

Page 1: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

(MUSRENBANG) DI KOTA CILEGON

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Administrasi Publik pada Konsentrasi Kebijakan Publik

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Oleh

Fita Fitriyah

NIM.6661132694

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

SERANG, 2018

Page 2: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

ABSTRAK

Fita Fitriyah. NIM 6661132694. Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kota Cilegon. Program

Studi Ilmu Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pembimbing I: Dr. Gandung Ismanto.,

MM. dan Pembimbing II: Anis Fuad., M.Si.

Pelaksanaan Musrenbang merupakan kegiatan rutin setiap awal tahun namun

masih terdapat masalah dalam Musrenbang seperti sosialisasi yang kurang

menyentuh masyarakat sehingga banyak yang belum mengerti skala prioritas,

Stakeholders tidak terwakili, pengetahuan masyarakat tentang pembangunan yang

rendah sehinga mempengaruhi partisipasi masyarakat, pendekatan partisipatif

masih retortika saja. Tujuan penelitian ini untuk mengetahu evaluasi pelaksanaan

MUSRENBANG di Kota Cilegon. Penelitian menggunakan teori Evaluasi Badjuri

dan Yuwono dalam (Nurcholis, 2007: 247). Metode yang digunakan adalah

kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah

wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah

model Prasetya Irawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Evaluasi

Pelaksanaan Musrenbang di Kota Cilegon sudah berjalan secara optimal. Namun,

dalam pelaksanaan Musrenbang masih memiliki kekurangan dalam penyiapan

segala teknis yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Musrenbang. Hal tersebut

dikarenakan sosialisasi belum merata dari kelurahan ataupun Bappeda. Fakta di

lapangan bahwa masih ada masyarakat yang tidak tahu adanya musrenbang serta

belum maksimalnya tingkat keterwakilan dari masyarakat maupun elemen

pemerintahan. Upaya yang telah dilakukan pihak kelurahan, kecamatan maupun

Bappeda dalam mengatasi permasalahan dalam pembangunan di Cilegon dengan

dilibatkannya masyarakat sebagai bentuk perencanaan partisipatif masih kurang

maksimal. Saran yang dapat diberikan adalah dalam melaksanakan perencanaan

pembangunan untuk lebih meningkatkan sosialisasi yang merata dari pihak

Kelurahan maupun Bappeda kepada masyarakat tingkat bawah dan mengedukasi

tentang pembangunan dan skala prioritas.

Kata kunci : Evaluasi, Musrenbang, Perencanaan, Pembangunan Daerah

Page 3: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

Fita Fitriyah. NIM 6661132694. Evalution of The Implementation of

Development Planning Deliberation in Cilegon City. Department of Public

Administration. Faculty of Social Science and Political Science. University of

Sultan Ageng Tirtayasa. The 1st Advisor: Dr. Gandung Ismanto., MM. and The

2nd

Advisor: Anis Fuad., M.Si.

Implementation of Development Planning Deliberation (Musrenbang) has been

already routine activities at the beginning of each year, but there are still

problems in every implementation of Development Planning Deliberation, such as

socialization that is not touching to the people, so many are of them who do not

understand about scales of priority, unrepresented Stakeholders, a low level of

public education that is affected to public participation as well as a participatory

approach that is still merely rhetoric. This research purposes to know evaluation

of the implementation of Development Planning Deliberation in Cilegon City.

This research also uses theory of the evaluation of Hanif Nurcholis (2007). The

method used is qualitative descriptive. Data collection techniques used are

interview, observation and documentation. The data analysis used is the model of

Prasetya Irawan. The result of the research show that the evaluation of the

implementation of Development Planning Deliberation (Musrenbang) in Cilegon

City was ran optimally. However, in the implementation of Musrenbang still has

lacks in all technical preparation required for the implementation of Musrenbang.

It is because of uneven socialization from the local district government or even

Bappeda. The fact on the ground that there are still people who do not know the

existence of Development Planning Deliberation (Musrenbang) and not yet the

maximum level of representation from the people as well as elements of

government. The effort has been made by the local district government or even

Bappeda in overcoming the problems of development in Cilegon City with the

public involved as participation planning form still not yet optimally. The advice

that can be given is in implementation of development planning is to further

improve the socialization to be spread evenly who is made by the local

government or even Bappeda to the lower levels of society and also educate about

development and priority scale.

Keywords : Evaluation, Musrenbang, Planning, Regional Development

Page 4: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi
Page 5: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi
Page 6: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi
Page 7: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

Motto

“Dont be afraid to be different”

Persembahan

Dengan mengucap Bismillahirahmanirrahim, Skripsi ini

Aku persembahkan kepada kedua orang tuaku,

keluarga, dan sahabat serta orang-orang yang selalu

setia dan memberikan dukungan terhadap pembuatan

skripsi ini.

- Fita Fitriyah -

Page 8: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

i

KATA PENGANTAR

Segala Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala

rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua, sehingga peneliti

dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat serta salam semoga selalu

tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat,

dan para pengikutnya yang setia dan tetap amanah.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana

Administrasi Publik (S.AP) pada Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Penelitian ini

membahas tentang Evaluasi Pelaksanaan Musyawatah Perencanaan

Pembangunan (MUSRENBANG) di Kota Cilegon.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa terdapat banyak kesulitan yang

dihadapi selama penulisan Skripsi ini. Namun, atas bimbingan dan motivasi dari

berbagai pihak peneliti menyadari bahwa keberhasilan dan kesempurnaan

merupakan sebuah proses yang harus dijalani. Oleh sebab itu, penulis akan

menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang berjasa dalam

penulisan skripsi ini diantaranya:

1. Kepada kedua Orang tuaku tercinta yaitu Ayahanda Suhaepi dan Ibunda

Mahfudoh, S.Pd yang senantiasa mendoakan, mendidik, membantu baik

materil maupun non-materil dengan sentuhan kasih sayang;

2. Prof. Dr. Ir. Soleh Hidayat, M.Sc sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng

Tirtayasa;

Page 9: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

ii

3. Dr. Agus Sjafari, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universistas Sultan Ageng Tirtayasa;

4. Rahmawati, M.Si sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universistas Sultan Ageng Tirtayasa;

5. Iman Mukhroman, M.Ikom sebagai Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Universistas Sultan Ageng Tirtayasa;

6. Kandung Sapto Nugroho, M.Si sebagai Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik Universistas Sultan Ageng Tirtayasa ;

7. Listyaningsih, S.Sos., M.Si, sebagai Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik;

8. Dr. Arenawati., M.Si sebagai Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik;

9. Dr. Gandung Ismanto, MM sebagai Pembimbing Akademik dan Pembimbing

I Skripsi yang senantiasa memberikan ilmu, kritik, serta masukan kepada

peneliti, membimbing peneliti dengan sabar dalam penyusunan skripsi ini,

serta memberikan pemikiran-pemikiran yang sangat membantu dalam

penelitian ini;

10. Anis Fuad., M.Si sebagai Pembimbing II Skripsi yang selalu sabar dalam

proses bimbingan, memberikan ilmu, kritik, dan saran yang sangat membantu

dalam penyusunan skripsi ini;

11. Para dosen dan juga staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Sultan Ageng Tirtayasa yang tak bisa saya sebutkan satu persatu;

12. Para informan, Bapak Alwin Setia, Hendra Cipta, Arief Hermana dari

Bappeda Kota Cilegon dengan kesediaannya menerima peneliti;

Page 10: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

iii

13. Terimakasih Kepada Bapak Jahuri selaku Kepala Kelurahan Kedaleman,

Mangsur selaku Kelurahan Karang Asem, Rohimin selaku Kepala kelurahan

Ciwaduk, Maman Herman selaku Kepala Kelurahan Bendungan, Edy

Purnama selaku Kepala Kelurahan Citangkil, Achmad Dimiyati selaku Kepala

Kelurahan Samangraya, Masudisyah selaku Kepala Kelurahan Kepuh, H.

Rusdi selaku Kepala Kelurahan Tegal Ratu, Saptunji Aziz selaku Kepala

Kelurahan Rawa arum, Marufi selaku Kepala Kelurahan Grogol, Ade Riski

selaku Kepala Kelurahan Sukmajaya, Hasanudin selaku Kepala Kelurahan

Jombang Wetan, Suwandi selaku Kepala Kelurahan Lebak Gede, Hoero

Sanjaya selaku Kepala Kelurahan Mekarsari, Tafriji selaku Kepala Kelurahan

Kotabumi, Edi Hilfiandi selaku Kepala Kelurahan Kebondalem yang bersedia

untuk wawancara dan memberikan informasi kepada peneliti;

14. Ketua Karangtaruna Bendungan, Pak Didi Rihadi, yang banyak membantu

peneliti dalam memberikan Informasi;

15. Masyarakat Kota Cilegon yang telah memberikan Informasi tambahan;

16. Masa yang sudah meluangkan waktu dan memberikan kritik dan saran kepada

peneliti;

17. Teman – teman yang dari awal bersama hingga sampai saat ini, Lilin Fathah,

Putri, Resti, dian, Seli, Eni yang selalu memberi keceriaan kepada peneliti;

18. Geng rempong Nadia Nurul, Nindya Noprianti, Rima Herdiyana dan Dyah

Pratiwi yang slalu menjadi teman curhat peneliti;

19. Teman-teman dalam berpetualang khususnya Firda Amalia, Rima Herdiyana,

Jaka Permana, Jaka Maulana, Lailatul Qomariah, Galuh Melati, Syarifah

Page 11: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

iv

Rahmi, Nindya Noprianti, Dyah Pratiwi, Maria Lusyana, Saka Mada, Ferdy

Ardiyansyah, Irwansyah, Ali ulumudin, atas pengalaman yang menyenangkan

dalam berpetualang;

20. Ilham Gunawan yang selalu ada dan membantu dalam penelitian ini;

21. HIMANE 2014, HIMANE 2015 dan BEM FISIP 2016 yang telah memberi

pengalaman organisasi;

22. Kepada kawan-kawan KKM Mandiri 06 yang telah memberikan semangat dan

memberikan pengalaman hidup kepada penulis;

23. Serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, terima

kasih telah bersedia memberikan bantuan, bimbingan, semangat, kritik, saran

dan doa kepada peneliti dalam penyusunan skripsi ini.

Peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga dengan selesainya

Skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih banyak

kekurangan maka, kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan

demi kesempurnaan penulisan Skripsi ini. Semoga kelak skripsi ini dapat

bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi khazanah ilmu pengetahuan pada

umumnya.

Serang, Januari 2018

Fita Fitriyah

Page 12: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

v

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK

ABSTRACT

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR ................................................................................... i

DAFTAR ISI .................................................................................................. vi

DAFTAR TABEL .......................................................................................... x

DAFTAR GAMBAR ..................................................................................... xi

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................. xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah ...................................................................... 1

1.2 Identifikasi Masalah ............................................................................. 12

1.3 Batasan Masalah .................................................................................. 12

1.4 Rumusan Masalah ............................................................................... 12

Page 13: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

vi

1.5 Tujuan Penelitian ................................................................................ 13

1.6 Manfaat penelitian ............................................................................... 13

1.7 Sistematika Penulisan .......................................................................... 14

BAB II KERANGKA TEORI

2.1 Landasan Teori .................................................................................... 20

2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik ................................................... 20

2.1.2 Sifat Kebijakan Publik ............................................................ 22

2.1.3 Tahap – tahap Kebijakan Publik .............................................. 23

2.1.4 Implementasi Kebijakan........................................................... 25

2.1.5 Evaluasi Kebijakan................................................................... 27

2.1.6 Tujuan Evaluasi Kebijakan ..................................................... 28

2.1.7 Metode Evaluasi Kebijakan ..................................................... 29

2.1.8 Kriteria Evaluasi Kebijakan ..................................................... 31

2.1.9 Pengertian Perencanaan ........................................................... 34

2.1.10 Pengertian Pembangunan ......................................................... 36

2.1.11 Perencanaan Pembangunan ...................................................... 37

2.1.12 Perencanaan Partisipatif ........................................................... 40

2.1.13 Konsep Musyawarah Perencanaan Pembangunan ................... 50

2.2 Penelitian Terdahulu ........................................................................... 52

2.3 Kerangka Berfikir ................................................................................ 54

2.4 Asumsi Dasar ...................................................................................... 58

Page 14: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

vii

BAB III METODELOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian ......................................................................... 59

3.2 Ruang Lingkup Penelitian .................................................................... 60

3.3 Lokasi Penelitian .................................................................................. 60

3.4 Variabel Penelitian ............................................................................... 60

3.5 Instrumen Penelitian............................................................................. 62

3.6 Informan Penelitian .............................................................................. 63

3.7 Teknik Pengumpulan Data ................................................................... 65

3.8 Teknik Analisis Data ............................................................................ 70

3.9 Uji Keabsahan Data ............................................................................. 72

3.10 jadwal penelitian ................................................................................ 75

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian .................................................................. 76

4.1.1 Gambaran umum Kota Cilegon dan Bappeda Kota Cilegon ... 76

4.2 Deskripsi Data ..................................................................................... 92

4.2.1 Deskripsi Data Penelitian .......................................................... 92

4.2.2 Daftar Informan Peneliti ........................................................... 94

4.3 Temuan Lapangan ............................................................................... 96

4.3.1 Dimensi Input ............................................................................ 97

4.3.2 Dimensi Proses ........................................................................... 113

4.3.3 Dimensi Outputs ........................................................................ 127

4.3.4 Dimensi Outcomes .................................................................... 140

Page 15: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

viii

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian .............................................................. 147

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan ......................................................................................... 168

5.2 Saran .................................................................................................... 169

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Page 16: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

ix

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan antarwilayah Tahun 2016 ......................................... 8

Tabel 3.1 Informan Penelitian ......................................................................... 64

Tabel 3.2 Pedoman Wawancara ...................................................................... 68

Tabel 3.3 Jadwal Penelitian ............................................................................. 75

Tabel 4.1 Luas Wilayah Kota cilegon ............................................................. 78

Tabel 4.2 Daftar Nama Kelurahan dalam Penelitian ...................................... 79

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2015 ........ 84

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan yang

ditamatkan Tahun 2015 ................................................................... 85

Tabel 4.5 Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama ...................................... 86

Tabel 4.6 Informan Penelitian .......................................................................... 95

Tabel 4.7 Program Infrastruktur DPW - Kel .................................................... 122

Tabel 4.8 Temuan Lapangan ............................................................................ 166

Page 17: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

x

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Wilayah Kota Cilegon ......................................................... 76

Gambar 4.2 Kondisi Drainase di Kelurahan Kepuh Tahun 2017 ................... 81

Gambar 4.3 Kondisi Drainase di Kelurahan Grogol Tahun 2017 .................... 81

Gambar 4.4 Kondisi Jalan di Lingkungan Cibeber Tahun 2017 ..................... 83

Gambar 4.5 Selogan Ajakan Partisipasi ........................................................... 106

Gambar 4.6 Langkah – Langkah dalam Musrenbang ...................................... 117

Gambar 4.3 Kondisi Drainase di Lingkungan KepuhTahun 2017 ................... 154

Page 18: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

xi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Informan

Lampiran 2 Member Check

Lampiran 3 Kategorisasi Data

Lampiran 4 RKPD Kota Cilegon

Lampiran 5 Data Musrenbang

Lampiran 6 Surat Izin Mencari Data

Lampiran 7 Dokumentasi

Page 19: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada hakekatnya tujuan pembangunan suatu Negara dilaksanakan

adalah untuk menyejahterakan masyarakat, demikian halnya dengan Negara

Indonesia. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa

tujuan Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah melindungi segenap

bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan pembangunan nasional, yaitu

pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat

seluruhnya. Pembangunan sendiri merupakan proses yang dilakukan secara

terus-menerus dalam rangka memperbaiki indikator sosial maupun ekonomi

pada suatu wilayah sehingga akan memberikan dampak positif bagi

pembangunan tersebut. Pembangunan pada hakekatnya merupakan salah satu

upaya yang dilakukan menuju suatu keadaan yang lebih baik.

Sebelumnya, perencanaan pembangunan dan seluruh agenda

pembangunan ditentukan oleh pemerintah berdasarkan asumsi pejabat atas

prioritas dan kebutuhan masyarakat. Keadaan ini membuat masyarakat

cenderung bersikap pasif terhadap berbagai permasalahan pembangunan dan

cenderung melahirkan animo masyarakat yang tidak terlalu peduli akan

masalah pembangunan sehingga ada anggapan bahwa perencanaan

Page 20: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

2

pembangunan daerah hanya merupakan tanggungjawab pemerintah saja dan

kalau pun ada aspirasi masyarakat, itu hanya dianggap sebagai sumbang saran

yang tidak mengikat.

Faktor penting dalam perencanaan pembangunan daerah adalah

desentralisasi. Desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan

pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk

menetapkan kebijakan (kewenangan politik) dan melaksanakan

kebijakan (kewenangan administrasi), berdasarkan local voice dan local

choice. Penyerahan kewenangan tersebut berimplikasi pada perencanaan

pembangunan di daerah. Daerah diharapkan mampu untuk

mengidentifikasikan kebutuhannya sendiri, merumuskan tujuan

pembangunan sendiri, serta membuat strategi yang tepat untuk

mencapai tujuannya.

Penyerahan kewenangan yang diterapkan dalam otonomi daerah

bersifat open end arrangement atau general competence. Daerah diberi

keleluasaan untuk menyelenggarakan kewenangan berdasarkan kebutuhan dan

inisiatifnya sendiri di luar kewenangan yang dimiliki oleh pusat. Dalam

konsep otonomi tersebut, pemerintah pusat hanya menyisakan

kewenangan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter

dan fiskal nasional serta agama. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sampai saat ini masih berlaku,

mempunyai corak sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pembagian

Page 21: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

3

kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah sebagaimana tersebut

di atas.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, Perencanaan Pembangunan merupakan

satu kesatuan tindakan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan

dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh

penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Penyusunan rencana pembangunan ini tersebut dirumuskan melalui forum

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Dalam musrenbang

tersebut seluruh pelaku/aktor pembangunan dilibatkan dalam penyusunan

rencana pembangunan. Dalam sistem perencanaan pembangunan ini, rencana

dibagi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan

Tahunan. Rencana Pembangunan Tahunan merupakan bentuk rencana

operasional dari RPJP dan RPJM. Rencana Pembangunan Tahunan atau yang

disebut sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD) inilah yang

menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (RAPBD). Didalam RAPBD ini terdapat berbagai kegiatan

yang diusulkan oleh masyarakat/stakeholders melalui instansi atau Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang relevan dengan bidang tugasnya dalam

rangka mencapai tujuan pembangunan sesuai dengan apa yang digariskan

dalam visi dan misi daerah.

Page 22: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

4

Kedudukan Musrenbang atau Musrenbangda tersebut dengan

mekanisme perencanaan sebagai upaya mewujudkan perencanaan partisipatif

melalui tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam setiap formulasi kebijakan

perencanaan pembangunan daerah. Musrenbang dibagi dalam beberapa

tingkatan, yakni : Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Tingkat

Kecamatan, Musrenbang Tingkat Kabupaten/Kota, Musrenbang Tingkat

Provinsi, Musrenbang Tingkat Nasional.

Penyelenggaraan Musrenbang wajib diselenggarakan menurut UU No.

6 Tahun 2014 tentang Desa karena dari hasil kegiatan Musrenbang akan

memperoleh informasi paling penting terhadap usulan program yang di

prioritaskan dari masyarakat karena apa yang dihasilkan merupakan

kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Sejalan dengan aturan hukum yang

berlaku, dalam hal ini UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Strategi

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka partisipasi masyarakat

harus menjadi prioritas utama dalam merencanakan pembangunan sebagai

bentuk dari proses demokrasi. Untuk itu, agar Musrenbang lebih bermakna

dalam kelanjutan pembangunan, kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) untuk menyinkronkan kegiatan yang ada di unit kerjanya dengan

kebutuhan masyarakat, sehingga dana yang ada di SKPD pemanfataannya

lebih maksimal untuk kepentingan masyarakat.

Melaksanakan pembangunan bukanlah suatu pekerjaaan yang cukup

mudah, namun sebaliknya adalah salah satu pekerjaan yang sangat berat dan

sulit. Oleh sebab itu dibutuhkan tenaga dan pikiran yang benar-benar mampu

Page 23: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

5

dan sesuai dengan tugas dan wewenang yang menjadi tanggungjawabnya,

untuk itu dibutuhkan orang-orang yang mempunyai dedikasi, kejujuran dan

tanggungjawab akan pelaksanaan tugas dan wewenang yang diemban oleh

setiap penyelenggara pemerintahan di daerah maupun di pusat agar peranan

Bappeda dapat berjalan maksimal sebagai badan yang berperan penting dalam

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Cilegon

ini mempunyai fungsi membantu kepala daerah dalam menentukan

kebijaksanaan dibidang perencanaan pembangunan daerah serta penilaian atas

pelaksanaanya. Artinya untuk kota Cilegon berfungsi membantu Walikota

dalam perencanaan pembangunan. Peran serta masyarakat sebagai wujud dari

keseriusan masyarakat mengawal jalannya pembangunan perlu disertai dengan

tersedianya ruang partisipasi publik dalam memberikan masukan-masukan

yang mencerminkan aspirasi masyarakat. Perlunya keterlibatan masyarakat

dianggap sangat penting dalam perencanaan pembangunan agar kebijakan

yang dihasilkan nantinya akan lebih tepat sasaran. Partisipasi publik dalam

kebijakan pembangunan di negara-negara yang menerapkan demokrasi

termasuk di Indonesia bukanlah hal yang baru. Pada saat ini partisipasi

dipandang sebagai proses mobilisasi yaitu pergerakan masyarakat dalam

kegiatan pembangunan. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan tidak

hanya dipusatkan oleh partisipasi masyarakat atau pemerintah. Sulit untuk

dipungkiri bahwa dalam beberapa hal seluruh masyarakat tidak mungkin

dilibatkan dalam membuat kebijakan, akan tetapi bagaimanapun juga dalam

Page 24: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

6

pembuatan kebijakan yang mengacu pada kepentingan masyarakat sudah

semestinya pemerintah melibatkan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat

merupakan alat ampuh dalam menentukan arah kebijakan pembangunan pada

masa yang akan datang. Keterlibatan ini akan memberikan dampak positif

terhadap keputusan dan kebijakan yang diambil atau yang akan

diimplementasikan, karena dapat membangun sinergi antar pemerintah dan

masyarakat itu sendiri

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi dearah yang sebagaimana

dijelaskan dalam UU. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

bahwa untuk mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, perlu

adanya kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah kabupaten dan kota

dalam memberikan sentimen positif kepada penampungan aspirasi-aspirasi

masyarakat lokal. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk membuat

perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif yang menuntut adanya

ruang terbuka bagi masyarakat untuk ikut terlibat langsung dalam proses

pengambilan keputusan pada perencanaan pembangunan.

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di Kota Cilegon

dilakukan dengan menggunakan pendekatan perspektif dan partisipatif.

Pendekatan perspektif dilakukan dengan cara pemerintah daerah menyusun

rencana program pembangunan yang dianggap sangat dibutuhkan masyarakat

untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Pendekatan partisipatif dilakukan

dengan melibatkan semua elemen masyarakat dan stakeholders dalam

perencanaan pembangunan melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan

Page 25: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

7

pembangunan (Musrenbang). Musrenbang merupakan wahana publik (public

event) yang penting untuk membawa para pemangku kepentingan

(stakeholders) memahami isu-isu dan permasalahan daerah mencapai

kesepakatan atas prioritas pembangunan, dan konsensus untuk pemecahan

berbagai masalah pembangunan daerah. Musrenbang juga merupakan wahana

untuk menyinkronisasikan pendekatan “top down” dengan “bottom up”

pendekatan penilaian kebutuhan masyarakat (community need assessment)

dengan penilaian yang bersifat teknis (technical assessment), resolusi konflik

atas berbagai kepentingan pemerintah daerah dan non-government stakeholder

untuk pembangunan daerah, antara kebutuhan program pembangunan dengan

kemampuan dan kendala pendanaan, dan wahana untuk menyinergikan

berbagai sumber pendanaan pembangunan.

Page 26: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

8

Kota Cilegon termasuk daerah yang mempunyai penduduk yang padat,

ini terlihat dari tabel 1.1

Tabel 1.1

Perbandingan antar wilayah Tahun 2015

Berdasarkan tabel 1.1 dijelaskan Kota Cilegon memiliki delapan

kecamatan dan memiliki jumlah penduduk yang berbeda – beda dan hampir

memiliki masalah yang sama dalam Musrenbang. Kota Cilegon yang telah

melaksanakan proses mekanisme perencanaan pembangunan daerah, dimana

secara formalitas masyarakat berpatisipasi dalam proses Musrenbang karena

menurut mereka bahwa mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang

mengikutsertakan masyarakat dapat bermanfaat untuk memberikan masukan

mengenai permasalahan yang terdapat di daerah tersebut. Dalam menunjang

pembangunan suatu daerah, maka Visi dan Misi yang harus dicapai adalah

Page 27: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

9

peningkatan kinerja pembangunan daerah. Perlunya keterlibatan atau

partisipasi dari masyarakat yang tertuang dalam UU No 25 tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dimana masyarakat memiliki hak

untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Dengan adanya

mekanisme perencanaan pembangunan yang berupa Musyawarah Perencanaan

Pembangunan, masyarakat bisa turut berpartisipasi dalam lingkup tingkat

kelurahan ataupun tingkat kecamatan. Menurut peneliti dalam observasi awal

dilapangan menemukan bahwa di kelurahan Kota Cilegon hampir memiliki

masalah yang sama dalam Musrenbang. tidak semua masyarakat di kelurahan

ikut berpartisipasi dalam pembangunan dengan berbagai alasan.

Pertama, kurangnya komunikasi atau sosialisasi kepada masyarakat

mengenai program kerja yang akan dijalankan. Hal ini disadari karena ada

beberapa faktor yang mempengaruhi. Didalam sosialisasi diperlukan upaya

untuk meyakinkan masyarakat tentang partisipasi dalam pembangunan, yaitu

adanya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat atau sebaliknya.

Dengan diadakannya sosialisasi akan merubah sikap serta tindakan

masyarakat yang selanjutnya menjadi dukungan untuk berpartisipasi. Namun

dengan kurangnya sosialisasi atau komunikasi antar keduanya menyebabkan

masyarakat menjadi apatis dalam pembangunan. Hal ini menunjukan betapa

besar peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat demi

tercapainya pelaksaan program pembangunan yang maksimal di Kota Cilegon.

Kedua, Stakeholders tidak terwakili secara menyeluruh dalam

Musrenbang. Musrenbang merupakan wahana publik (public event) yang

Page 28: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

10

penting untuk membawa para pemangku kepentingan (stakeholders)

memahami isu isu dan permasalahan daerah mencapai kesepakatan atas

prioritas pembangunan, dan konsensus untuk pemecahan berbagai masalah

pembangunan daerah. Keterlibatan stakeholders dalam memberikan aspirasi

dan kebutuhan merupakan faktor sangat menetukan dalam menentukan

keluaran hasil musrenbang. kegiatan ini diikuti oleh Anggota DPRD, Kepala

Dinas tingkat kecamatan, Kepala Desa/Kelurahan, Ketua LPMD, Ketua Tim

Penggerak PKK dan Tokoh Masyarakat. Namun setelah peneliti melakukan

observasi awal di setiap kecamatan dan kelurahan dan wawancara dengan

Kasi Ekonomi dan Pembangunan menunjukan pihak stakeholders hadir hanya

datang ketika ceremony saja. Jadi jelas dengan tidak semua keterwakilan

stakeholders dan rendahnya kontribusi peserta baik dalam memberikan

aspirasi, serta tidak adanya diskusi atau negoisasi antar stakeholders sangat

berpengaruh dalam menentukan hasil atau keluaran Musrenbang.

Ketiga, Pengetahuan masyarakat tentang pembangunan masih rendah

yang menyebabkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

rendah. Padahal faktor pendidikan sangat mempengaruhi partisipasi tersebut.

partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi

mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat namun masalah

inilah yang berkepanjangan. Menurut hasil wawancara peneliti dengan

kasubag disetiap kecamatan, masalah inilah yang paling sulit dikarenakan

pemahaman masyarakat yang minim akan pembangunan dan tingkat

Page 29: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

11

pendidikan masyarakat yang rendah mengakibatkan partisipasi yang rendah

juga.

Empat, pendekatan partisipatif melalui musrenbang hanya retortika

saja. Perencanaan pembangunan masih didominasi oleh kebijakan kepala

daerah, hasil reses DPRD dan program SKPD. Kondisi ini berakibat

timbulnya akumulasi kekecewaan di tingkat desa dan kecamatan yang sudah

memenuhi kewajiban membuat rencana tapi realisasinya sangat minim dengan

realisasi yang minim. Seperti pengamatan peneliti sewaktu mengikuti

Musrenbang tingkat kecamatan, bahwa ditemukan banyak sekali program

yang tidak terealisasikan dari tahun sebelumnya. Walaupun ada skala

prioritas. Poin ini juga yang membuat masyarakat malas untuk partisipasi

dalam pembangunanan karena jenuh. Seperti, pembangunan madrasah di

Kelurahan Randakari yang dari tahun ketahun sudah diajukan tetapi tidak ada

realisasinya.

Berdasarkan uraian permasalahan-permasalahan di atas, maka peneliti

tertarik mengambil tema penelitian mengenai “Evaluasi Pelaksannan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kota

Cilegon”

1.2 Identifikasi Masalah

Page 30: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

12

Berdasarkan penjelasan yang telah peneliti uraikan dalam latar belakang

masalah di atas, maka peneliti melakukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi oleh aparat pemerintah belum menyentuh masyarakat

untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan pembangunan

2. Stakeholders tidak terwakili secara menyeluruh dalam Musrenbang

Kelurahan dan Kecamatan.

3. Pengetahuan masyarakat tentang pembangunan masih rendah yang

menyebabkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan

pembangunan rendah.

4. Pendekatan partisipatif melalui musrenbang masih retortika, masih

banyak program yang belum terealisasikan dari tahun sebelumnya

walaupun ada skala prioritas.

1.3 Batasan Masalah

Karena keterbatasan waktu, biaya dan tenaga, maka peneliti membatasi

penelitian ini hanya pada Evaluasi Pelaksanaan Musrenbang di Kota Cilegon.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah dijelaskan

diatas, maka peniliti merumuskan masalah sebagai berikut:

“Bagaimana Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(MUSRENBANG) di Kota Cilegon?”

1.5 Tujuan Penelitian

Page 31: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

13

Dalam setiap penelitian apapun tentu memiliki suatu tujuan yang dijadikan

sebagai tolak ukur dan menjadi target dari kegiatan penelitian tersebut. Dari

masalah penelitian yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Evaluasi Pelaksanaan Musrenbang di Kota

Cilegon.

2. Untuk mengetahui hambatan yang dalam Pelaksanaan Musrenbang

di Kota Cilegon.

1.6 Manfaat Penelitian

Suatu penelitian akan lebih bermakna apabila bermanfaat bagi

pengembangan ilmu pengetahuan, maupun bagi kehidupan masyarakat. Maka dari

itu, peneliti memiliki kegunaan secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

a. Pengembangan Ilmu Administrasi Publik

Dengan penelitian ini diharapkan peneliti dapat

mengaplikasikan dan menambah wawasan mengenai

materi-materi dan teori-teori yang telah didapat dari proses

pengajaran dan bermanfaat untuk digunakan dalam

pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan

Ilmu Administrasi Publik.

b. Penelitian Selanjutnya

Page 32: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

14

Hasil penelitian ini diharapkan semoga dapat dijadikan

referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian

lebih lanjut dengan topik yang sama.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis, semoga semakin memperluas wawasan

berfikir mengenai peran dari sebuah lembaga pemerintah

yang menduduki suatu jabatan tertentu dalam menjalankan

tugas pokok dan fungsinya sehingga memenuhi harapan

masyarakat dari keberadaan lembaga tersebut.

b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi

bahan informasi mengenai pembangunan di kota cilegon.

c. Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini diharapkan mampu

memberikan saran dan masukan untuk meningkatkan

pembangunan dan program – program yang akan

dilaksanakan selanjutnya agar dapat efektif dan efesien

serta berdampak kepada masyarakat

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini dibagi ke dalam lima bagian masing-masing terdiri

dari sub bagian, sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Page 33: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

15

Latar Belakang Masalah menerangkan atau menjelaskan ruang lingkup

dan kedudukan masalah yang diteliti. Bentuk penerangan dan

penjelasan dalam penelitian ini akan diuraikan secara deduktif, artinya

dimulai dari penjelasan yang berbentuk umum hingga menjelaskan ke

masalah yang lebih spesifik dan relevan dengan tema yang diambil.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang

akan diteliti, kemudian dikaitkan dengan tema/topik/judul penelitian.

1.3 Batasan Masalah

Untuk mempermudah penelitian dan untuk menghemat waktu dan

dana maka peneliti membatasi penelitian ini.

1.4 Rumusan Masalah

Perumusan masalah bertujuan untuk memilih dan menetapkan masalah

yang paling urgent yang berkaitan dengan judul penelitian. Dalam

bagian ini juga akan didefinisikan permasalahan yang telah diterapkan

dalam kalimat tanya.

1.5 Tujuan Penelitian

Mengungkapkan tentang sasaran yang ingin dicapai dengan

dilaksanakannya penelitian terhadap masalah yang telah dirumuskan.

Isi dan rumusan tujuan penelitian sejalan dengan isi dan rumusan

masalah penelitian.

1.6 Manfaat Penelitian

Page 34: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

16

Menjelaskan tentang manfaat teoritis dan praktis terkait dengan

temuan penelitian.

1.7 Sistematika Penulisan

Yaitu menjelaskan isi bab per babnya dan menjelaskan urutan

penulisan skripsi ini secara keseluruhan.

BAB II : LANDASAN TEORI, KERANGKA BERFIKIR DAN ASUMSI

DASAR PENELITIAN

2.1 Landasan Teori

Landasan Teori mengkaji teori dan konsep yang relevan dengan

permasalahan penelitian, sehingga akan memperoleh konsep

penelitian yang sangat jelas.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kajian penelitian yang pernah

dilakukan oleh penulis sebelumnya yang dapat diambil dari berbagai

sumber ilmiah.

2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka Berfikir menggambarkan alur pikiran peneliti sebagai

kelanjutan dari perbincangan kajian teori untuk memberikan

penjelasan kepada pembaca mengenai asumsi dasarnya.

2.4 Asumsi Dasar Penelitian

Asumsi dasar merupakan jawaban sementara dan akan diuji

kebenarannya.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Page 35: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

17

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian

Bagian ini menguraikan tentang tipe/pendekatan dan metode apa yang

akan digunakan dalam penelitian ini.

3.2 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam bagian ini membatasi dan menjelaskan substansi materi kajian

penelitian yang akan dilakukan.

4.3 Lokasi Penelitian

Menjelaskan tempat (locus) penelitian yang akan dilakukan.

4.4 Variabel Penelitian

4.4.1 Definisi Konsep

Memberikan penjelasan tentang konsep dari variabel yang akan

diteliti menurut pendapat peneliti berdasarkan kerangka teori

yang digunakan.

4.4.2 Definisi Operasional

Merupakan penjabaran konsep atau variabel penelitian dalam

rincian yang terukur (indikator penelitian). Variabel penelitian

dilengkapi dengan tabel matrik variabel, indikator, sub

indikator dan nomor pertanyaan sebagai lampiran.

3.5 Instrumen Penelitian

Menjelaskan tentang proses penyusunan dan jenis alat pengumpul data

yang digunakan, dalam hal ini instrumennya adalah peneliti sendiri dan

akan disampaikan pedoman wawancara yang akan digunakan dalam

pengumpulan data dan observasi.

Page 36: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

18

3.6 Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu pihak yang memberikan informasi baik secara

lisan maupun tulisan kepada peneliti. Pemberian informasi biasanya

didapatkan dengan cara wawancara dengan peneliti.

3.7 Teknik Pengolahan dan Analasis Data

Menjelaskan teknik analisis dan rasionalisasinya, yaitu memaparkan

teknik pengolahan dan analisi data yang akan digunakan dalam

penelitian ini.

3.8 Jadwal Penelitian

Menjelaskan jadwal penelitian, beserta tahapan penelitian yang akan

dilakukan serta dilengkapi dengan tabel jadwal penelitian.

BAB IV : PEMBAHASAN

1.1 Deskripsi Obyek Penelitian

Menjelaskan tentang objek penelitian yang meliputi lokasi penelitian

secara jelas, struktur organisasi serta hal lain yang berhubungan dengan

objek penelitian.

1.2 Deskripsi Data

Menjelaskan hasil penelitian yang telah diolah dari data mentah dengan

mempergunakan teknik analisis data yang relevan.

1.3 Pembahasan

Melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap hasil analisis data.

BAB V : PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Page 37: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

19

Menyimpulkan hasil penelitian yang diungkapkan secara singkat, jelas,

dan mudah dipahami.

5.2 Saran

Berisi tindak lanjut dari sumbangan penelitian terhadap bidang yang

diteliti baik secara teoritis maupun praktis.

DAFTAR PUSTAKA

Pada bagian ini berisi daftar referensi yang digunakan dalam penysunan

skripsi ini.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Memuat lampiran-lampiran yang dianggap perlu dan relevan, tersusun secara

berurutan yang dianggap perlu oleh peneliti karena berkaitan dengan data

penelitian dan sebagai bukti kuat dalam penyusunan penelitian

Page 38: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

20

BAB II

LANDASAN TEORI DAN ASUMSI DASAR

2.1 Landasan Teori

Teori merupakan sesuatu yang sangat penting dalam sebuah penelitian,

karena sifatnya ilmiah, maka seorang peneliti haruslah berbekal teori untuk

mendukung penyelesaian masalah yang ada. Landasan teori dalam suatu

penelitian merupakan uraian yang sistematis tentang teori yang bukan hanya

terdiri dari pendapat beberapa pakar atau penulis buku saja, melainkan juga

merupakan hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Pada bab

ini, peneliti akan menggunakan beberapa teori yang relevan dengan tema

penelitian yang dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan

penelitian ini.

2.1.1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan adalah sebuah instrument pemerintah, bukan saja dalam arti

government (hanya menyagkut aparatur negara), melainkan pula governance yang

menyentuh berbagai kelembagaan, baik swasta, dunia usaha, maupun masyarakat

umum (civil society). Kebijakan pada intinya merupakan keputusan atau pilihan

tindakan secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya

alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni masyarakat banyak,

atau warga negara. Secara etimologis, istilah policy (kebijakan) berasal dari

bahasa yunani, sansekerta dan latin. Akar kata dalam bahasa Yunani dan

Sansekerta polis (negara-kota) dan pur (kota) dikembangkan dalam bahasa Latin

Page 39: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

21

menjadi politia (negara) dan akhirnya dalam bahasa inggris pertengahan policie,

yang berarti menangani masalah – masalah publik atau adminstrasi pemerintahan

(Dunn, 2003: 51).

Berikut ini beberapa pendapat dari para ahli mengenai pengertian dari

kebijakan. Menurut James E Anderson dalam Anggara (2014: 35)

mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “public policies are those policies

developed by governmental bodies and officals” (kebijakan publik adalah

kebijakan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah). Hampir sama

dengan James E Anderson, Carl Friedrich dalam Agustino (2006:7) yang

menyatakan bahwa:

“Kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkam

oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan

tertentu dimana terdapat hambatan – hambatan (kesulitan – kesulitan) dan

kemungkinan – kemungkinan (kesempatan – kesempatan) dimana

kebiajakn tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk

mencapai tujuan yang dimaksud.”

Sedangkan menurut Thomas R. Dye dalam anggara (2014:35) yang

menyatakan bahwa kebijakan publik adalah :

“Segala sesuatau yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah,

alasan suatu kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan

bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut

mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan

kerugian, disinilah pemerintah harus bijaksana dala menetapkan suatu

kebijakan”.

Ada beberapa tahapan yang harus dilakaukan sebelum mengambil sebuah

kebijakan Nugroho (2003: 73), mengatakan bahwa terdapat 3 tahap dari kebijakan

Publik yaitu:

Page 40: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

22

1. Perumusan Kebijakn

2. Implementasi Kebijakan

3. Evaluasi Kebijakan

Dengan demikian dari beberapa pengertian diatas peneliti dapat

menyimpulkan bahwa sebuah pemerintah berhak memutuskan untuk memilih dan

bertindak secara sengaja dalam menyelesaikan masalah dan keputusan atau

kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan

sesuatu merupakan suatu kebijakan pemerintah dalam upaya mengurusi

kepentingan masyarakatnya.

2.1.2. Sifat Kebijakan Publik

Sifat kebijakan publik menurut Dunn dalam bukunya Analisis Kebijakan

Publik (2003: 46, 57). Sebagai bagian dari suatu kebijakan dapat dimengerti

secara baik bila dibagi –bagi dalam beberapa kategori, yaitu:

1. policy demands atau pemerintah kebijakan. Policy demans merupakan

pemerintah atau kebutuhan atau klaim yang dibuat oleh warga masyarakat

secara pribadi atau kelompok dengan resmi dalam sistem politik oleh

karena adanya masalah yang mereka rasakan permintaan tersebut dapat

berupa desakan secara umum kepada pemerintah dimana pemerintah harus

melakukan sesuatu atau berupa usulan untuk bertindak dalam masalah

tertentu.

2. Policy decision atau putusan kebijakan adalah putusan yang dibuat oleh

pejabat publik yang memerintahkan untuk memberi arahan pada kegiatan

Page 41: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

23

– kegiatan kebijakan. Yang termasuk didalamnya adalah keputusan untuk

mengeularkan atau mengumumkan perintah eksekutif, mengumumkan

aturan administratif, atau membuat interprestasi hukum yang penting.

3. Policy statements atau pernyataan kebijakan merupakan ungkapan secara

formal atau artikulasi dari keputusan politik yang telah ditetapkan

termasuk didalamnya adalah keputusan legislatif, dekrit dan perintah

eksekutif, peraturan administratif, pendapat pengadilan dan sebagainya.

4. Policy out put atau hasil kebijakan merupakan perwujudan nyata dari

kebijakan publik atau sesuatu yang sesungguhnya dikerjakan menurut

keputusan dan pernyataan kebijakan. Secara singkat dapat dikatakan

bahwa output kebijakan adalah apa yang dikerjakan pemerintah.

2.1.3. Tahap – Tahap Kebijakan Publik

Dalam proses pembuatan kebijakan publik ada beberapa tahap yang harus

dilalui oleh para ahli untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik.

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena

melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus benar – benar dikaji.

Tahap – tahap kebijakan publik menurut (dunn, 2003:24) adalah sebagai berikut:

1. Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda

publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat

masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk

ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin

suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain

Page 42: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

24

ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena

alasan –alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

2. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan dibahas oleh para pembuat

para kebijakan publik. Masalah – masalah tadi didefinisikan untuk

kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut

berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy

alternatives/policy options) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing

– masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang

diambil untuk memecahkan masalah. Dalam hal ini masing – masing akan

bersaing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan

masalah terbaik.

3. Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para

perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut

diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara

direktur lembaga atau putusan peradilan.

4. Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan – catatan elit jika

program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakannya oleh

badan – badan administrasi maupun agen – agen pemerintah di tingkat

bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit – unit

administrasikan yang memobilisasikan sumber daya finansial dan

Page 43: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

25

manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling

bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para

pelaksana (implementors), namun beberapa yang lain mungkin akan

ditentang oleh pelaksana.

5. Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau

dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih

dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi

masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-

kriteria yang menjadi dasar untuk menilai dampak atau tujuan yang

diinginkan atau belum.

2.1.4. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebiajakan publik merupakan suatu proses dari kebijakan

yang telah di buat oleh Pemerintah yang dimana kebijakan tersebut sudah

dirumuskan dan disetujui untuk dapat dilaksanakan dan sejauh mana kebijakan

yang telah dibuat dapat berjalan sesuai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya,

tetapi dalam pelaksanaanya terkadang implementasi kebijakan tidak berjalan

sesuai rencana dikarenakan adanya intervensi dari berbagai kepentingan. Pada

hakekatnya implementasi merupakan tahap suatu kebijakan dilaksanakan secara

maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan.

Van Meter dan Van Horn dalam mendefinisikan implementasi kebijakan

publik sebagai tindakan – tindakan yang dilakukan baik oleh individu – individu

atau pejabat – pejabat atau kelompok – kelompok pemerintah atau swasta yang

Page 44: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

26

diarahkan pada tercapainya tujuan – tujuan yang telah digariskan dalam keputusan

kebijaksanaan .(Agustino, 2006: 153)

Sedangkan Grindle mendefinisikan Imolementasi kebijakan sebagai berikut:

“Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya,

dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang

telah ditentukan yaitu melihat pada action progrram dari individual project

dan yang kedua apakah tujuan program tersebut

tercapai”(Agustino,2006:153)

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul

Sabatier dalam (Wahab,2008: 65) mengatakan bahwa Implementasi adalah

memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan

berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan

yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya

pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk

mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada

masyarakat atau kejadian-kejadian.

Tahapan implementasi melibatkan seluruh stakeholder yang ada, baik

sektor swasta maupun publik secara kelompok maupun individual. Implementasi

kebijakan meliputi tiga unsur yakni tindakan yang diambil oleh badan atau

lembaga administratif; tindakan yang mencerminkan ketaatan kelompok target

serta jejaring sosial politik dan ekonomi yang memengaruhi tindakan para

stakeholder tersebut. Interaksi ketiga unsur tersebut pada akhirnya akan

menimbulkan dampak, baik dampak yang diharapkan maupun dampak yang tidak

diharapkan.

Page 45: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

27

Hasil akhir implementasi kebijakan paling tidak terwujud dalam beberapa

indikator yakni hasil atau output yang biasanya terwujud dalam bentuk konkret

semisal dokumen, jalan, orang, lembaga, keluaran atau outcome yang biasanya

berwujud rumusan target semisal tercapainya pengertian masyarakat atau

lembaga, manfaat yang wujudnya beragam, dan dampak baik yang diinginkan

maupun yang tak diinginkan serta kelompok target baik individu maupun

kelompok.

2.1.5. Evaluasi Kebijakan

Suatu kebijakan yang telah dilaksanakan pemerintah hendaknya perlu

dievaluasi. Evaluasi dilakukan karena tidak semua kebijakan publik dapat

memperoleh hasil atau dampak yang diinginkan oleh para pembuat kebijakan.

Nugroho (2010:183) menjelaskan sebuah kebijakan publik tidak bisa

dilepas begitu saja. Kebijakan harus diawasi, dan salah satu mekanisme

pengawasan tersebut disebut sebagai “evaluasi kebijakan”. Evaluasi biasanya

ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna

dipertanggungjawabkan kepada konstituennya.

“Seperti yang diungkapkan oleh Lester dan Stewart sebagai berikut:

bahwa secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang

menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi,

implementasi dan dampak. Winarno mengungkapkan bahwa “evaluasi kebijakan

bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program

yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun

tahap dampak kebijakan”. (Winarno,2008: 226)

Evaluasi kebijakan bermaksud untuk mengetahui empat aspek,

sebagaimana dikemukakan oleh Wibawa (1994) yaitu: aspek proses pembuatan

Page 46: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

28

kebijakan, aspek proses implementasi, aspek konsekuensi kebijakan dan aspek

efektifitas dampak kebijakan. (http://eprints.uny.ac.id.05/12/2016)

Keempat aspek pengamatan ini dapat mendorong seorang evaluator untuk

secara khusus mengevaluasi isi kebijakan, baik pada dimensi hukum dan terutama

kelogisannya dalam mencapai tujuan, maupun konteks kebijakan, kondisi

lingkungan yang mempengaruhi seluruh proses kebijakan. Lebih lanjut, evaluasi

terhadap aspek kedua disebut sebagai evaluasi implementasi, sedangkan evaluasi

terhadap aspek ketiga dan keempat disebut evaluasi dampak kebijakan.

Berdasarkan beberapa definisi di atas mengenai evaluasi kebijakan publik

dapat dipahami bahwa evaluasi kebijakan merupakan penilaian terhadap program

yang dilakukan oleh pemerintah. Evaluasi kebijakan publik perlu dilakukan untuk

melihat apakah program tersebut meraih hasil yang diinginkan dan sudah

mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan atau belum.

2.1.6.Tujuan Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus

kebijakan. Pada umumnya evaluasi kebijakan dilakukan setelah kebijakan publik

tersebut diimplementasikan. Ini tentunya dalam rangka menguji tingkat kegagalan

dan keberhasilan, keefektifan dan keefisienannya.

Abdulkahar Badjuri dan Teguh Yuwono dalam (Astuti, 2016:37)

menyatakan evaluasi kebijakan setidak – tidaknya dimaksudkan untuk memenuhi

tiga tujuan utama, yaitu:

Page 47: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

29

1. Untuk menguji apakah kebijakan yang diimplementasikan telah mencapai

tujuannya.

2. Untuk menunjukan akuntabilitas pelaksanaan publik terhadap kebijakan

yang telah diimplementasikan.

3. Untuk memberikan masukan pada kebijakan – kebijakan publik yang akan

datang.

Sekalipun penerapan suatu kebijakan oleh pemerintah telah dirancang

sedemikian rupa untuk mencapai tujuannya, namun tidak selalu penerapan

tersebut dapat mewujudkan semua tujuan yang hendak dicapai. Terganggunya

implementasi yang menjadikan tidak tercapainya tujuan kebijakan mungkin pula

disebabkan oleh pengaruh dari berbagai kondisi lingkungan yang tidak teramalkan

sebelumnya.

Oleh karena itu, evaluasi kebijakan pada dasarnya adalah proses untuk

menilai seberapa jauh suatu kebijakan membuahkan hasil yaitu dengan

membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan

yang ditentukan.

2.1.7. Metode Evaluasi Kebijakan

Dalam rangka implementasi kebijakan secara rinci Casley dan Kumar

dalam Asri (2016:38) menunjukan sebuah metode dengan enam langkah sebagai

berikut:

Page 48: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

30

1. Identifikasi masalah, yaitu membatasi maslaah yang akan dipecahkan dan

memisahkan dari gejala yang mendukungnya, yaitu dengan merumuskan

sebuah hipotesis.

2. Menentukan faktor – faktor yang menjadikan adanya masalah, dengan

mengumpulkan data kuantitatif yang memperkuat hipotesis.

3. Mengkaji hambatan dalam pembuatan keputusan dengan menganalisis

situasi politik dan organisasi yang memengaruhi pembuatan kebijakan.

Berbagai variabel seperti komposisi staf, moral dan kemampuan staf,

tekanan politik, kepekaan budaya, kemauan penduduk dan efektivitas

manajemen.

4. Mengembangkan solusi – solusi alternatif.

5. Memperkirakan solusi yang paling layak, dengan menentukan kriteria

yang jelas dan aplikatif untuk menguji kelebihan dan kekurangan setiap

alternatif.

6. Memantau secara terus menerus umpan balik dari tindakan yang telah

dilakukan guna menentukan tindakan selanjutnya.

Jadi berdasarkan definisi di atas, maka suatu metode evaluasi setidaknya

dapat memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai – nilai

yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Pada dasarnya nilai juga dapat

dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam

hubungan dengan masalah yang dituju, karena sebagaimana telah diketahui bahwa

evaluasi kebijakan merupakan langkah awal untuk meningkatkan proses

pembuatan kebijakan berikut hasilnya.

Page 49: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

31

2.1.8. Kriteria Evaluasi Kebijakan

Evaluasi adalah proses untuk menentukan sejauh mana tujuan telah

terealisasikan. Dunn menyatakan bahwa evaluasi adalah proses penentuan nilai

atau efektivitas suatu kegiatan untuk tujuan pembuatan keputusan.

Sebagaimana ditegaskan oleh Shinkfield dalam Dunn menyatakan bahwa

evaluasi merupakan kegiatan membandingkan tujuan dengan hasil dan juga

merupakan kegiatan membandingkan penampilan dengan suatu nilai tertentu.

Evaluasi berkenaan dengan suatu kegiatan atau proses untuk menentukan nilai

dari sesuatu. Oleh karena itu, evaluasi adalah pernyataan bahwa sesuatu itu

mempunyai nilai atau tidak sebagai penentuan kesesuaian antara tampilan dengan

tujuan-tujuan.

Dalam hal ini Dunn (2003: 610) menghasilkan informasi mengenai kinerja

kebijakan, analisis menggunakan tipe kinerja yang berbeda untuk mengevaluasi

sejauh mana penilaian terhadap hasil kebijakan yang dilaksanakan. Adapun

kriteria-kriteria evaluasi kebijakan tersebut antara lain :

1. Efektifitas, dalam hal inii efektifitas menanyakan apakah hasil yang

diinginkan telah tercapai. Ini berkenaan dengan apakah suatu alternatif

mencapai hasil yang diinginkan, atau mencapai tujuan dari tindakannya.

Efektifitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis,

selalu diukur dari unit produk atau layanan. Misal kebijakan yang efektif

adalah kebijakan penyediaan pelayanan kesehatan yang lebih bermutu,

dengan asumsi bahwa kualitas pelayanan kesehatan adalah yang bernilai.

Page 50: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

32

2. Efisiensi, seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang

diinginkan. Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk

menghasilkan tingkat efektifitas tertentu, efisiensi yang merupakan

hubungan antara efektifitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antar

efektifitas dan usaha yang terakhir.

3. Kecukupan, seberapa jauh hasil yang diinginkan memecahkan masalah,

berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan

kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.

Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antar alternatif

kebijakan dan hasil yang diharapkan.

4. Perataan, apakah biaya dan manfaan didistribusikan dengan merata.

Kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan pendapatan,

kesempatan pendidikan atau pelayanan publik kadang-kadang

direkomendasikan atas dasar kriteria kesamaan.

5. Responsifitas, apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan preferensi

atau nilai kelompok-kelompok tertentu. Dimana ini berkenaan dengan

seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan preferensi, atau nilai

kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

6. Ketepatan, apakah hasil/tujuan yang diinginkan benar-benar berguna atau

bernilai. Secara dekat perhubungan dengan rasionalitas, karena pertanyaan

tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria

individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan

Page 51: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

33

merujuk pada nilai dan tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang

melandasi tujuan-tujuan tersebut.

House membuat taksonomi evaluasi yang cukup berbeda, yang membagi

model evaluasi menjadi :

1. Model sistem, dengan indikator utama adalah efisiensi.

2. Model prilaku, dengan indikator utama adalah produktivitas dan

akuntabilitas.

3. Model formulasi keputusan, dengan indikator utama adalah keefektifan

dan keterjagaan kualitas.

4. Model tujuan bebas (goal free), dengan indikator utama adalah pilihan

pengguna dan manfaat sosial.

5. Model kekritisan seni (art critism), dengan indikator utama adalah

standar yag semakin baik dan kesadaran yang semakin meningkat.

6. Model review profesional, dengan indikator utama adalah penerimaan

profesional.

7. Model kuasi-legal (quasi-legal), dengan indikator utama adalah

resolusi.

8. Model studi kasus, dengan indikator utama adalah pemahaman atas

diverisitas. Nugroho (2009:674)

Secara terpisah Nurcholis mengatakan bahwa evaluasi kebijakan adalah

penilaian secara menyeluruh yang menyangkut input, proses, output dan outcome

dari kebijakan pemerintah daerah (Nurcholis, 2007:274). Evaluasi adalah proses

yang mendasarkan diri pada disiplin yang ketat dan tahapan waktu. Menurutnya

evaluasi membutuhkan sebuah skema umum penilaian, yaitu:

1) Input, yaitu masukan yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan

2) Proses, yaitu bagaimana sebuah kebijakan diwujudkan dalam bentuk

pelayanan langsung kepada masyarakat, bagaimana hambatan dan

tantangannya.

3) Outputs, yaitu hasil dari pelaksanaan kebijakan. Apakah suatu

pelaksanaan kebijakan menghasilkan produk sesuai dengan tujuan di

tetapkan?

4) Outcomes, yaitu apakah suatu pelaksanaan kebijakan berdampak nyata

terhadap kelompok sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan?

Page 52: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

34

Skema umum penilaian menurut Nurcholis ini merupakan penilaian secara

menyeluruh terhadap suatu kebijakan. Penilaian tersebut meliputi masukan awal

yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan, proses pelaksanaan kebijakan,

hasil kebijakan hingga kesesuaian antara tujuan kebijakan dengan dampak yang

ditimbulkan. Dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan ini dapat dibuat

penilaian secara menyeluruh terhadap kebijakan yang akan dievaluasi.

2.1.9 Pengertian Perencanaan

Secara umum pengertian partisipasi itu sendiri, didalam teori – teori

manajemen antara lain diartikan sebagai: Suatu proses pemilihan dan

menghubung – hubungkan fakta serta menggunakannya untuk menyusun asumsi –

asumsi yang diduga akan terjadi di masa mendatang, untuk kemudian

merumuskan kegiatan yang diusulkan demi tercapainya tujuan – tujuan yang

diharapkan (Terry, 1960). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa

perencanaan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta,

mengenai kegiatan – kegiatan yang harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan

yang diharapkan atau yang dikehendaki. Sedangkan J.Nehru (dalam Diana

Conyers, 1991: 4) menyatakan bahwa perencanaan adalah suatu bentuk latihan

intelejensia guna mengolah fakta serta situasi sebagaimana adanya dan mencari

jalan keluar guna memecahkan masalah. Kemudian Beenhakker (dalam Diana

Conyers, 1991: 4) menyatakan bahwa perencanaan adalah seni untuk melakukan

sesuatu yang akan datang agar dapat terlaksanakan. Definisi lain diungkapkan

Kunarjo (2002: 14) yang menyebutkan bahwa secara umum perencanaan

Page 53: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

35

merupakan proses penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada

waktu yang akan datang yang diarahkan pada pencapaian sasaran tertentu.

Definisi perencanaan yang lain dikemukakan oleh Sitanggang,

mengemukakan bahwa perencanaan diartikan sebagai alat atau unsur dalam upaya

menggerakan dan mengarahkan organisasi dan bagian-bagiannya mencapai tujuan

yang ditentukan. Sedangkan Bintoro Tjokroamidjojo (1998:12) berpendapat

bahwa perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya

(maximum output) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan

efektif. Beliau juga mengungkapkan bahwa perencanaan adalah penentuan tujuan

yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, bilamana dan oleh siapa.

Dari beberapa pengertian tentang perencanaan, penulis menyintesakan

bahwa perencanaan merupakan langkah awal dalam melaksanakan suatu tujuan

tertentu yang menyangkut pengambilan keputusan atau pilihan mengenai

bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin guna

mencapai tujuan-tujuan tertentu di masa depan.

Definisi lain dikemukakan oleh para ahli manajmen dalam buku yang

ditulis oleh Malayu S.P. Hasibuan (1988) diantaranya; George R Terry

mengatakan perencanaan adalah upaya untuk memilih dan menghubungkan

fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-sumsi mengenai masa yang

akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan

yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Dari beberapa pengertian tersebut maka dapat diuraikan beberapa

komponen penting dalam perencanaan yakni tujuan (apa yang hendak dicapai),

Page 54: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

36

kegiatan (tindakan-tindakan untuk merealisasi tujuan), dan waktu (kapan,

bilamana kegiatan tersebut hendak dilakukan). Ada 6 langkah atau proses

perencanaan, yaitu:

1. Perumusan tujuan

Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan

atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan tujuan

yang jelas, organisasi akan menggunakan sumberdaya sumber

dayanya secara tidak efektif.

2. Perumusan masalah

Kegiatan ini sangat penting, hanya setelah keadaan organisasi saat ini

dianalisa dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan

lebih lanjut.

3. Melakukan analisa

Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu

diidentifikasikan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam

mencapai tujuan.

4. Pengembangan alternatif

5. Pemilihan alternatif yaitu pemilihan alternatif terbaik (paling

memuaskan) diantara berbagai alternatif yang ada.

6. pengembangan rencana derivatif

2.1.10. Pengertian Pembangunan

Berbagai pengertian tentang pembangunan telah dikemukakan oleh pakar

ekonomi, politik maupun pakar sosial. Pengertian pembangunan harus dilihat

secara dinamis dan tidak sebagai konsep statis. Pembangunan adalah suatu

orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. Proses pembangunan sebenarnya

adalah merupakan suatu perubahan sosial budaya. pembangunan merupakan

segala upaya yang terus menerus ditunjukan untuk memperbaiki kehidupan

masyarakat dan bangsa yang belum baik menjadi lebih baik lagi.

Menurut (Raharjo, 1980) Pembangunan dalam kehidupan sehari – hari,

dapat digunakan sebagai terjemahan atau padanan istilah: devolopment, growth

and change, modernization atau bahkan juga progress. Mengenai definisi tentang

Page 55: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

37

istilah pembangunan itu sendiri, menurut Riyadi (dalam Theresia, 2014: 2)

mengungkapkan adanya beragam rumusan yang dikemukakan oleh banyak pihak,

namun semuanya itu mengarah kepada suatu kesepakatan bahwa: “Pembangunan

adalah suatu usaha atau proses perubahan, demi tercapainya tingkat kesejahteraan

atau mutu hidup suatu masyarakat (dan individu didalamnya) yang berkehendak

dan melaksanakan pembangunan itu.

Selaras dengan pengertian – pengertian di atas, maka secara ringkas dapat

dikemukakan bahwa (Mardikanto, 2009):

Pembangunan adalah upaya yang dilakakukan secara sadar dan terencana,

dilaksanakan terus – menerus oleh pemerintah bersama – sama segenap

warga masyarakat atau dilaksanakan oleh masyarakat dengan difasilitasi

oleh pemerintah, dengan menggunakan teknologi yang terpilih, untuk

memenuhi segala kebutuhan atau memecahkan masalah – masalah yang

sedang dan akan dihadapi, demi tercapainya mutu hidup atau

kesejahteraan seluruh warga masyarakat dari suatu bangsa yang

merencanakan dan melaksanakan pembangunan tersebut.

Untuk tercapainya tujuan – tujuan pembangunan sebagaimana disebutkan

oleh para ahli di atas, kegiatan pembangunan memerlukan “teknologi – teknologi”

tertentu yang sebelumnya telah dipilih (Margono Slamet, 1985), sehingga seluruh

sumberdaya yang tersedia dapat dimanfaatkan sebesar – besarnya bagi perbaikan

mutu hidup masyarakat.

2.1.11. Perencanaan Pembangunan

Sebelum mendefinisikan perencanaan pembangunan perlu dipahami

dahulu makna pembangunan. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan

ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana

(Kartasasmita,1994), selain itu pembagunan sebagai suatu usaha atau rangkaian

Page 56: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

38

usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar

oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah.

Menurut Bratakusumah dalam (Wibowo, 2009: 52) mendefinisikan

perencanaan pembangunan merupakan kegiatan hampir sama dengan

riset/penelitian, dikarenakan instrumen yang digunakan adalah metode-metode

riset. Kegiatannya berawal dari teknik pengumpulan data, analisis data sampai

dengan studi lapangan untuk memperoleh data-data yang akurat. Data yang di

lapangan sebagai data penting dan utama yang akan dipakai dalam kegiatan

perencanaan pembangunan. Dengan demikian perencanaan pembangunan dapat

diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-

keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan

sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktifitas

kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik

(mental/spiritual), dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.

Proses perencanaan pembangunan dimulai dengan rencana pembangunan

atau mungkin hanya dengan formulasi kebijaksanaan–kebijakasanaan

pembangunan yang efektif untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan,

kemudian diikuti dengan berbagai langkah-langkah kegiatan formulasi rencana

dan implementasinya, dapat diusahakan rencana itu bersifat realistis dan dapat

menanggapi masalah-masalah yang benar-benar dihadapi. Rencana dengan

demikian merupakan alat bagi implementasi, dan implementasi berdasarkan pada

suatu rencana. Kemudian menurut (Tjokroamidjojo, 1994:189) perencanaan

sebagai proses yang meliputi sebagai berikut:

Page 57: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

39

“Proses perencanaan dapat dimulai dengan suatu rencana pembangunan

atau mungkin hanya dengan formulasi kebijaksanaan-kebijaksanaan

pembangunan yang efektif untuk mencapai tujuan -tujuan pembangunan,

kemudian diikuti langkah-langkah kegiatan (measure) untuk

merealisasinya. Biarpun diakui bahwa suatu rencana pembangunan

memang suatu alat yang lebih baik untuk proses perencanaan dan

pelaksanaannya. Dengan melihat perencanaan sebagai suatu proses yang

meliputi formulasi rencana dan implemetasinya, dapatlah diusahakan

rencana itu bersifat realistis dan dapat menanggapi masalah-masalah yang

benar-benar dihadapi. Rencana dengan demikian merupakan alat bagi

implementasi, dan implementasi hendaknya berdasar suatu rencana”.

Dari beberapa definisi perencanaan pembangunan tersebut diambil makna

tentang apa yang dimaksud dengan perencanaan pembangunan dan tahap-tahap

yang diadalamnya. Kemudian hubungannya dengan konsep pembangunan daerah

sebagai tempat proses perencanaan pembangunan.

Menurut Bratakusumah dalam (Wibowo, 2009:53) mendefinisikan

Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai berkut :

“Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses perencanaan

pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju

arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat,

pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah/daerah tertentu, dengan

memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan

harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh,lengkap, tapi tetap

berpegang teguh pada azas skala prioritas”.

Dari definisi tersebut mempunyai makna proses perencanaan

pembangunan melibatkan para aktor yang berinteraksi pada tingkatan berbeda

untuk menghadapi saling ketergantungan aspek-aspek fisik, sosial ekonomi dan

aspek-aspek lingkungan lainnya dengan cara yang sistematis untuk meningkatkan

kesejahteraan masyrakat di daerah dapat ditangkap secara berkelanjutan.

Page 58: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

40

2.1.12. Perencanaan Partisipatif

Perencanaan partisipatif merupakan perencanaan yang melibatkan

semua (rakyat) dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi yang

bertuju;an untuk mencapai kondisi yang diinginkan. Hal ini seperti yang

dikemukakan oleh Abe dalam (Wibowo,2009:61) sebagai berikut :

Perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang dalam tujuannya

melibatkan kepentingan rakyat, dan dalam prosesnya melibatkan rakyat

(baik secara langsung maupun tidak langsung. Tujuan dan cara harus

dipandang sebagai satu kesatuan. Suatu tujuan untuk kepentingan rakyat

dan bila dirumuskan tanpa melibatkan masyarakat, maka akan sulit

dipastikan bahwa rumusan akan berpihak pada rakyat.

Menurut Diana Conyers dalam (Nurdiansyah, 2013:39) Ada tiga alasan

mengapa perencanaan partisipatif dibutuhkan, yaitu :

A. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi

mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat yang tanpa

kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.

B. Masyarakat akan lebih mempercayai kegiatan atau program pembangunan

jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena

mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk program tersebut dan akan

mempunyai rasa memiliki terhadap program tersebut.

C. Karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila

masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan.

Kemudian Wicaksono dan Sugiarto (dalam Nurdiansyah,2013: 39,40),

lebih lanjut mengemukakan ciri-ciri perencanaan partisipatif sebagai berikut :

Page 59: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

41

1. Terfokus pada kepentingan masyarakat

a. Perencanaan program berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang

dihadapi masyarakat.

b. Perencanaan disipakan dengan memperhatikan aspirasi masyrakat

yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka.

2. Partisipatoris (keterlibatan)

Setiap masyarakat melalui forum pertemuan, memperoleh peluang yang

sama dalam sumbangan pemikiran tanpa dihambat oleh kemampuan

bicara, waktu dan tempat.

3. Dinamis

a. Perencanaan mencerminkan kepentingan dan kebutuhan semua pihak.

b. Proses perencanaan berlangsung secara berkelanjutan dan proaktif.

4. Sinergitas

a. Harus menjamin keterlibatan semua pihak.

b. Selalu menekankan kerjasama antar wilayah administrasi dan geografi.

c. Setiap rencana yang akan dibangun sedapat mungkin mejadi

kelengkapan yang sudah ada, sedang atau dibangun.

d. Memperhatikan interaksi yang terjadi diantara stakeholder.

5. Legalitas

a. Perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan mengacu pada semua

peraturan yang berlaku.

b. Menjunjung etika dan tata nilai masyrakat.

Page 60: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

42

c. Tidak memberikan peluang bagi penyalahgunaan wewenang dan

kekuasaan.

6. Fisibilitas (Realistis)

Perencanaan harus bersifat spesifik, terukur, dapat dijalankan, dan

mempertimbangkan waktu.

Kemudian menurut Samsura dalam (Nurdiansyah, 2013:40) menjelaskan

kriteria-kriteria dari perencanaan partisipatif sebagai berikut :

1. Adanya pelibatan seluruh stakeholder.

2. Adanya upaya pembangunan institusi masyarakat yang kuat dan

legitimate.

3. Adanya proses politik melalui upaya negoisasi atau urun rembuk yang

pada akhirnya mengarah pada pembentukan kesepakatan bersama

(collective agreement)

4. Adanya usaha pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan

pembelajaran kolektif yang merupakan bagi dari proses demokratisasi.

Hal senada juga disampaikan Abe dalam (Wibowo,2009: 63) dengan

adanya pelibatan masyarakat secara langsung dalam perencanaan, maka

mempunyai dampak positif dalam perencanaan partisipatif, yaitu :

1. Terhindar dari terjadinya manipulasi, keterlibatan masyarakat akan

memperjelas apa yang sebenarnya dikehendaki masyrakat.

2. Memberi nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan, semakin

banyak jumlah mereka yang terlibat akan semakin baik.

Page 61: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

43

3. Meningkatkan kesadaran dan keterampilan poltik masyarakat.

Perencanaan partisipatif titik fokusnya adalah keterlibatan

masyarakat,bahwa perencanaan partisipatif merupakan perencanaaan lahir dari

bawah (bottom up) bukan lahir atas (top-down) atau Pemerintah Daerah Jadi

perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang disusun dari bawah (bottom up).

Menurut Abe dalam (Wibowo,2009: 63), langkah-langkah perencanaan yang

disusun dari bawah (bottom up) dan bukan dari perencanaan atas inisiatif dari

pemerintah daerah dapat digambarkan sbb:

Merancang Anggaran

Langkah Rinci

Rumusan Tujuan

Identifikasi Daya Dukung

Perumusan Masalah

Penyelidikan

Page 62: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

44

Secara lebih terperinci dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Penyelidikan.

Penyelidikan adalah sebuah proses untuk mengetahui, menggali dan

mengumpulkan persoalan-persoalan bersifat lokal yang berkembang di

masyarakat. Penyelidikan disini bukan sebagai kegiatan akademis,

melainkan kegiatan yang menjadi bagian dari upaya perubahan. Dalam

proses ini, keterlibatan masyarakat menjadi faktor kunci yang tidak bisa

ditawar. Dengan demikian, proses penyelidikan adalah proses mengajak

masyarakat untuk mengenali secara seksama problem yang mereka hadapi.

b. Perumusan masalah.

Perumusan masalah adalah tahap lanjut dari hasil penyelidikan. Data atau

informasi yang telah dikumpulkan diolah sedemikian rupa sehingga

diperoleh gambaran yang lebih lengkap, utuh dan mendalam. Untuk

mencapai perumusan, pada dasarnya dilakukan suatu proses analisis atas

informasi, data dan pengalaman hidup masyarakat. Proses analisis sendiri

bermakna sebagai tindakan untuk menemukan kaitan antara satu fakta

dengan fakta yang lain. Apa yang dirumuskan harus sederhana, jelas dan

konkrit.

Agar rumusan masalah dapat mencerminkan kebutuhan dari

komunitas (masyarakat), tidak ada cara lain kecuali melibatkan masyarakat

dalam proses tersebut. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah

mengusahakan agar masukan data yang dihimpun benar-benar merupakan

apa yang dirasakan dan apa yang menjadi keprihatinan dari masyarakat.

Page 63: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

45

Dalam hal ini, tidak semua apa yang disampaikan masyarakat harus

diterima, justru pada saat itulah momentum untuk bersama-sama

masyarakat memilah-milah mana segi-segi yang merupakan kebutuhan

dan mana yang sekedar keinginan. Suatu keinginaan tentu saja memiliki

kadar subjektifitas yang tinggi, dan cenderung tanpa batas yang jelas.

Oleh sebab itu yang hendak menjadi prioritas adalah menjawab

kebutuhan-kebutuhan dasar dari masyarakat.

c. Identifikasi daya dukung.

Dalam masalah ini daya didukung tidak diartikan sebagai dana

konkrit (uang), melainkan keseluruhan aspek yang bisa memungkinkan

terselenggaranya aktifitas dalam mencapai tujuan dan target yang telah

ditetapkan. Daya dukung sangat tergantung pada: (1) persoalan yang

dihadapi, (2) tujuan yang hendak dicapai, dan (3) aktifitas yang akan

dilakukan. Kejelasan mengenai segi-segi ini pada dasarnya akan sangat

membantu dalam memahami apa yang dimiliki oleh masyarakat.

Daya dukung yang dimaksudkan pada permasalahan ini bisa

bermakna ganda: (1) daya dukung konkrit, aktual, ada tersedia dan (2)

daya dukung yang merupakan potensi (akan ada atau bisa diusahakan).

Pemahaman mengenai daya dukung ini diperlukan agar rencana kerja yang

disusun tidak bersifat asal-asalan, tetapi benar-benar merupakan hasil

perhitungan yang masak.

Page 64: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

46

d. Perumusan tujuan.

Tujuan adalah kondisi yang hendak dicapai, sesuatu keadaan yang

diinginkan (diharapkan), dan karena itu dilakukan sejumlah upaya untuk

mencapainya. Untuk menghasilkan program pembangunan yang efektif,

syaratnya adalah sebagai berikut:

1. Transparan, bahwa proses dan mekanisme pengambilan keputusan yang

dibangun sejak mulai tingkat kelurahan sudah diketahui dan dapat

dipantau oleh masyarakat.

2. Responsif, bahwa program pembangunan yang dihasilkan lebih disebabkan

adanya upaya merespon apa yang menjadi isu di masyarakat, bukan karena

rancangan dari pihak-pihak tertentu saja.

3. Partisipatif, keterlibatan masyarakat menjadi satu keniscayaan dalam

pengertian perumusan yang terjadi dilakukan bersama dan selalu

memperhatikan masalah/isu yang diangkat oleh masyarakat.

4. Akuntabel, sepanjang seluruh proses dilakukan secara transparan,

menjawab kebutuhan dan melibatkan masyarakat dalam berbagai tahapan,

hasilnya pasti dapat dipertanggungjawabkan.

Oleh karena tujuan menyangkut kondisi yang diharapkan, maka

dengan sendirinya, penentuan tujuan menjadi momentum yang sangat

penting. Jika suatu rangkaian langkah dimaksudkan untuk kepentingan

rakyat, maka mutlak adanya keterlibatan rakyat (dalam arti keterlibatan

secara sadar). Tanpa keterlibatan rakyat, maka menjadi sangat mungkin

rumusan yang dikeluarkan mengandung pengaruh watak dari luar. Oleh

Page 65: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

47

sebab itu harus disadari, bahwa kebutuhan dasar masyarakat akan sangat

berbeda dengan pihak luar, sebab setiap komunitas memiliki kebutuhan

yang berbeda-beda. Setiap usaha penyeragaman, akan bermakna

pengingkaran atas pluralitas dan sekaligus pengabaian esensi dari

kebutuhan rakyat.

e. Menetapkan langkah-langkah secara rinci.

Penetapan langkah-langkah adalah proses menyusun apa saja yang

akan dilakukan. Sebetulnya proses ini merupakan proses membuat

rumusan yang lebih utuh, perencanaan dalam sebuah rencana tindak.

Umumnya suatu rencana tindakan akan memuat: (1) apa yang akan

dicapai, (2) kegiatan yang hendak dilakukan,(3) pembagian tugas atau

pembagian tanggungjawab (siapa bertanggungjawab atas apa), dan (4)

waktu (kapan dan berapa lama kegiatan akan dilakukan). Untuk menyusun

langkah yang lebih baik, maka diperlukan kejelasan rumusan dengan

menggunakan pernyataan tegas dan tidak menimbulkan penafsiran yang

berbeda-beda.

f. Merancang anggaran.

Perencanaan anggaran di sini bukan berarti menghitung uang,

melainkan suatu usaha untuk menyusun alokasi anggaran atau sumber

daya yang tersedia. Penyusunan anggaran ini akan sangat menentukan

berhasil tidaknya sebuah perencanaan. Kekeliruan dalam menyusun

Page 66: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

48

alokasi, akan membuat suatu rencana kandas di tengah jalan. Anggaran

juga bisa bermakna sebagai sarana kontrol.

PROSES RENCANA

sumber: Alexander Abe dalam (wibowo,2009:69)

Perencanaan sebagai suatu kebijakan merupakan proses kegiatan usaha

yang dilakukan secara terus menerus dan komprehensif serta memiliki tahapan

yang sistematis, sebagaimana dikemukakan oleh Tjokroamidjojo (1996, 57)

bahwa tahap-tahap dalam suatu proses perencanaan terdiri dari :

1. Penyusunan rencana yang meliputi tinjauan keadaan, baik sebelum

memulai suatu rencana (review before take off) maupun tinjauan terhadap

pelaksanaan rencana sebelumnya (review of performance), perkiraan

keadaan masa yang akan dilalui rencana (forecasting), penetapan tujuan

rencana (plan objectives) dan pemilihan cara-cara pencapaian tujuan

rencana, identifikasi kebijakan atau kegiatan usaha yang perlu dilakukan

dalam rencana serta pengambilan keputusan sebagai persetujuan atas suatu

rencana.

1.Penyelidikan masalah

2. Perumusan masalah

3. Identifikasi daya dukunng

4. Perumusan tujuan

5. Langkah – langkash rinci

6.Penyusunan rancangan anggaran

Diskusi intensif

yang

melibatkan

masyarakat

1.Situasi dan kondisi

kebutuhan

2.Perubahan yang

diinginkan

3.Peluang dan sumber daya

yang tersedia

4.Rincian rencana kerja

5.Anggaran

Page 67: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

49

2. Penyusunan program rencana yang dilakukan melalui perumusan yang

lebih terperinci mengenai tujuan atau sasaran dalam jangka waktu tertentu,

suatu perincian jadwal kegiatan, jumlah dan jadwal pembiayaan serta

penentuan lembaga atau kerja sama antar lembaga mana yang akan

melakukan program-program pembangunan. Tahap ini seringkali perlu

dibantu dengan penyusunan suatu tahap flow-chart, operation-plan atau

network-plan.

3. Pelaksanaan rencana (implementasi) yang terdiri atas eksplorasi,

konstruksi dan operasi. Dalam tahap ini, kebijakan-kebijakan perlu diikuti

implikasi pelaksanaannya, bahkan secara terus-menerus memerlukan

penyesuaian-penyesuaian.

4. Tahap selanjutnya adalah pengawasan atas pelaksanaan rencana yang

bertujuan untuk mengusahakan supaya pelaksanaan rencana berjalan

sesuai dengan rencana, apabila terdapat penyimpangan maka perlu

diketahui seberapa jauh penyimpangan tersebut dan apa sebabnya serta

dilakukannya tindakan korektif terhadap adanya penyimpangan. Untuk

maksud tersebut, maka diperlukan suatu sistem monitoring dengan

mengusahakan pelaporan dan feedback yang baik daripada pelaksana

rencana.

5. Evaluasi untuk membantu kegiatan pengawasan, yang dilakukan melalui

suatu tinjauan yang berjalan secara terus-menerus (concurrent review).

Disamping itu, evaluasi juga dapat dilakukan sebagai pendukung tahap

penyusunan rencana yakni evaluasi sebelum rencana dimulai dan evaluasi

Page 68: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

50

tentang pelaksanaan rencana sebelumnya. Dari hasil evaluasi ini dapat

dilakukan perbaikan terhadap perencanaan selanjutnya atau penyesuaian

yang diperlukan dalam (pelaksanaan) perencanaan itu sendiri.

Kemudian menurut Abe dalam (Wibowo,2009: 70) ada dua bentuk

perencanaan partisipatitf yaitu:

Pertama, perencanaan yang langsung disusun bersama rakyat,

perencanaan ini bisa merupakan (1) perencanaan lokasi – setempat, yakni

perencanaan yang menyangkut daerah dimana masyarakat berada; dan (2)

Perencanaan wilayah yang disusun melalui mekanisme perwakilan, sesuai

dengan instituís yang syah (legal formal), seperti parlemen.

Kedua, seyogyanya masyarakat masih terbuka dalam memberikan

masukan, kritik dan kontrol, sehingga apa yang dirumuskan dan

diaktualisasikan oleh parlemen benar-benar apa yang dikehendaki oleh

masyrakat.

2.1.13. Konsep Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Kata Musrenbang merupakan singkatan dari dua kata dalam bahasa

Indonesia. Ini menggabungkan musyawarah “diskusi komunitas” dengan

perencanaan pembangunan. Asal musyawarah adalah kata Arab menggambarkan

bagaimana tetangga datang bersama untuk menyelesaikan konflik secara damai

dan mendiskusikan isu – isu masyarakat.

Musrenbang adalah sebuah proses tahunan selama warga bertemu bersama

untuk membahas masalah yang dihadapi masyarakat dan memutuskan prioritas

Page 69: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

51

untuk perbaikan jangka pendek. Setelah daftar prioritas dibuat, kemudian

disampaikan kepada Pemerintah Daerah, Bappeda, yang kemudian akan

menetapkan sumber daya untuk lingkungan masing – masing tergantung pada

dana yang tersedia dan sesuai dengan kebutuhan perencanaan.

Proses penganggaran partisipatif memungkinkan bagi warga untuk

mengartikulasi kebutuhan mereka kepada pemerintah daerah. Ada juga proses

Musrenbang adalah pendekatan bottom-up, yang berarti suara masyarakat dapat

mempengaruhi anggaran kota dan bagaimana investasi dilakukan dilingkungan.

Pada mulanya, proses Musrenbang diperkenalkan sebagai upaya untuk mengganti

sistem sentralistik dan top-down di indonesia. Masyarakat lokal dan pemerintah

kini mempunyai tanggung jawab besar untuk membentuk dan menentukan masa

depan wilyahnya.

Musyawarah adalah hasil assesment paling penting terhadap usulan

program yang prioritas dari masyarakat karena apa yang dihasilkan merupakan

kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Mengacu pada aturan yang berlaku,

dalam hal ini UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional, maka partisipasi masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam

merencanakan pembangunan sebagai bentuk dari proses demokrasi. Musrenbang

yang kita ketahui adalah proses musyawarah masyarakat tentang pembangunan

daerah yang dilaksanakan guna untuk mendapatkan suatau kesepakatan di antara

masyarakat di setiap daerah. Musrenbang adalah forum dimana masyarakat dapat

menyampaikan aspirasi mereka, dalam proses pembangunan yang akan

Page 70: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

52

dilaksanakan bagaimana yang seharusnya dilakukan pemerintah serta sebaliknya

yang harus dilakukan masyarakat dalam pembangunan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan

hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung dalam sebuah

penelitian. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan

bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan

yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini, fokus penelitian

terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait Pelaksanaan Musrenbang sebagai

bahan pertimbangan dalam penelitian ini, maka akan dicantumkan beberapa hasil

penelitian terdahulu berupa skripsi dan jurnal yang pernah peneliti baca

diantaranya adalah:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Hj. Sitti Nurfatimah Rahman

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Hasanuddin yang dilakukan

pada tahun 2016 dengan judul penelitian “Perencanaan Partisipatif dalam Proses

Pembangunan di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa” Tujuan

Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perencanaan partisipatif dalam proses

pembangunan di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa. Metode yang

digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan

data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Dari

hasil analisa dapat disimpulkan bahawa perencanaan partisipatif dalam

pembangunan daerah di Kecamatan Tinggimoncong masih belum terlaksana

Page 71: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

53

dengan baik sebagaimana perencanaan partisipatif yang sesungguhnya, dalam arti

masyarakat masih belum mendapat kepercayaan penuh dari pemerintah untuk

membangun wilayahnya, masih terdapat unsur politik dalam keputusan yang

diambil oleh pemerintah dalam menjalankan pembangunan sehingga masih

terdapat wilayah yang bisa dikategorikan kurang mendapatkan perhatian ataupun

wilayah yang mendapat perhatian tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan

masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh pelaksanaan proses perencanaan

pembangunan yang telah menunjukkan proses yang partisipatif akan tetapi dalam

perealisasian hasil perencanaan tersebut masih belum memihak secara penuh

kepada masyarakat.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Andi Sayumitra Program Studi

Ilmu Administrasi Negara Universitas Sumatra Utara yang dilakukan pada tahun

2009 dengan judul penelitian “Implementasi perencanaan Partisipatif dalam

mewujudkan pembangunan di Desa Lapang Kecamatan Johan Pahlawan

kabupaten Aceh Barat”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi

perencanaan partisipatif yang dilakukan di Desa Lapang Kecamatan Johan

Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini

adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu

wawancara, kuisioner dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan

Implementasi perencanaan Partisipatif di Desa Lapang dapat dikategorikan tidak

baik. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya pedoman di daerah tersebut sebagai

acuan dalam pelaksanaan perencanaan partisipatif, Kurangnya pelibatan

masyarakat dalam proses pembangunan perencanaan partisipatif yang

Page 72: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

54

dilaksanakan di Desa Lapang, serta tidak adanya kesesuaian rencana kerja

pembangunan desa dengan kebutuhan masyarakat setempat. Selain itu, tingkat

partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan rendah, hal ini

disebabkan oleh kondisi musrenbangdes yang sampai saat ini belum memberikan

hasil bagi masyarakat. Masyarakat telah pesimis dengan perencanaan partisipatif

dan menganggap bahwa perencanaan partisipatif tidak akan memberikan dampak

yang positif bagi pembangunan desa. Hal inilah yang menyebabkan rendahnya

partisipasi masyarakat Desa Lapang dalam perencanaan pembangunan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Mochamad Dinul Rochmat

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

yang dilakukan pada tahun 2014 dengan judul penelitian “Efektivitas Pelaksanaan

Musyawarah perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Tahun 2012 di

Kecamatan Cibeber”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar

Efektivitas pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Cibeber. Metode yang

digunakan dalam penelitian ini adalah Kuantitatif. Hasil penelitian dapat

disimpulkan dari perumusan maslah yang telah ditentukan yakni seberapa besar

efektivitas pelaksanaan musrenbang di Kecamatan Cibeber ialah 60,72% dari

hasil hipotesis awal yaitu 65%, sehingga bisa dikatakan pelaksanaan Musrenbang

Tahun 2012 di Kecamatan Cibeber belum efektif, karena beberapa kendala atau

masalah yang terjadi dalam kegiatan Musrenbang di Kecamatan Cibeber.

Page 73: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

55

2.3. Kerangka Berfikir

Suriasumantri dalam (Sugiyono,2009: 92) mengemukakan bahwa seorang

peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar menyusun kerangka

pemikiran yang membuahkan hipotesis. Kerangka pemikiran merupakan

penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Sosialisai

oleh aparat pemerintah belum menyentuh masyarakat untuk berpartisipasi aktif

dalam perencanaan pembangunan.

Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian adalah Evaluasi

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan pembangunan (Musrenbang) di Kota

Cilegon.

Salah satu kebijakan yang peneliti analisis di sini adalah Evaluasi

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kota Cilegon, Sehingga

peneliti mencoba untuk mendeskripsikan Perencaaan Partisipatif dalam

Musrenbang tersebut dengan apa yang senyatanya terjadi di lapangan.

Adapun kriteria evaluasi kebijakan yang dikembangkan dari model teori

Badjuri dan Yuwono (dalam Nurcholis , 2007 :274) meliputi :

1. Input, yaitu masukan yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan

2. Proses, yaitu bagaimana sebuah kebijakan diwujudkan dalam bentuk

pelayanan langsung kepada masyarakat

3. Outputs, yaitu hasil dari pelaksanaan kebijakan. Apakah suatu pelaksanaan

menghasilkan produk sesuai dengan tujuan yang ditetapkan

4. Outcomes,yaitu apakah suatu pelaksanaan kebijakan berdampak nyata

terhadap kelompok sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan

Dengan mengacu kepada keempat skema umum penelitian tersebut,

peneliti diharapkan mampu melakukan analisis dilapangan secara lebih mendalam

dan mampu menemukan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini, hasil

evaluasi yang dilakukan diharapkan dapat memberika feedback untuk

rekomendasi dalam pelaksaan berikutnya.

Page 74: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

56

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teori ini karena ada kesesuaian

antara masalah yang terdapat pada identifikasi masalah dengan apa yang

dijabarkan dalam teori Nurcholis. Kesesuaian yang muncul antara lain dilihat dari

indikator yang terdapat dalam proses implementasi kebijakan publik khususnya

Evaluasi Pelaksanaan Musrenbang di Kota Cilegon. Karena pelaksanaan

Musrenbang tersebut dibutuhkan evaluasi lebih lanjut, sehingga kebijakan atas

program yang diselenggarakan oleh pemerintah dapat terealisasikan sesuai dengan

harapan Masyarakat.

Page 75: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

57

Skema Kerangka Berfikir

Outputs :

Untuk mengetahui Evaluasi Pelaksanaan dan

Hambatan dalam Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang) di Kota Cilegon

Permasalahan :

1. Sosialisai oleh aparat pemerintah belum

menyentuh masyarakat untuk berpartisipasi

aktif dalam perencanaan pembangunan

2. Stakeholders tidak terwakili secara menyeluruh

dalam Musrenbang Kecamatan

3. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan

pembangunan rendah.

4. pendekatan partisipatif melalui musrenbang

hanya retortika saja.

Kriteria evaluasi kebijakan

Badjuri dan yuwono (dalam

Nurcholis, 2007 ; 274)

1. Input

2. Proses

3. Outputs

4. Outcames

Page 76: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

58

2.4 Asumsi Dasar

Asumsi dasar merupakan hasil dari refleksi penelitian berdasarkan kajian

pustaka dan kajian teori yang digunakan sebagai dasar argumen. Berdasarkan

pada kerangka pemikiran yang telah dipaparkan di atas serta observasi awal yang

peneliti lakukan terhadap objek penelitian. Maka peneliti berasumsi bahwa

Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kota Cilegon

belum berjalan dengan baik atau dapat dikatakan masih kurang optimal, hal ini

dapat dilihat berdasarkan dari permasalahan-permasalahan yang timbul dalam

pelaksanaan Perencanaan Partisipatif dalam Musrenbang di Kota Cilegon.

Page 77: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

59

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini berupaya mendeskripsikan atau melukiskan secara terperinci

atau mendalam tentang Evaluasi Pelaksanaan Musrenbang di Kota Cilegon.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

Menurut Denzim dan Lincoln dalam Moleong (2007:5) menyatakan bahwa

penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan

maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan

melibatkan berbagai metode yang ada.

Kemudian, Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2007:4) menyatakan

bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang

dapat diamati.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk

menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya.

Deskriptif juga merupakan penelitian dimana pengumpulan data untuk menguji

pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan kondisi yang sekarang. Metode

penelitian deskriptif juga menjelaskan keadaan suatu objek yang akan diteliti

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Penelitian kualitatif digunakan sebagai prosedur penelitian yang

menghasilkan data deskriptif berupa kata tulisan atau lisan dari orang-orang dan

Page 78: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

60

perilaku yang dapat diamati dan kemudian dianalisa serta dikolaborasikan dengan

bersandar kepada indikator-indikator yang menjadi acuan penelitian.

3.2 Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan identifikasi masalah yang dibahas pada

penelitian ini, peneliti berfokus pada lingkup penelitian mengenai Evaluasi

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kota Cilegon. Karena

keterbatasan waktu, biaya dan tenaga penulis memberikan batasan lingkup

penelitian terhadap dinas yang akan diteliti pada penelitian ini hanya pada

beberapa dinas dan kelurahan yang berkaitan langsung dengan Evaluasi

Pelaksanaan Musrenbang di Kota Cilegon.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Cilegon. Kota Cilegon merupakan salah

satu kota yang berada di Provinsi Banten. Musrenbang sendiri dilaksanakan dan

diawasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cilegon.

3.4 Variabel Penelitian

3.4.1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual digunakan untuk menegaskan kosep – konsep

yang jelas, yang digunakan supaya tidak menjadi perbedaan penafsiran

antara penulis dan pembaca. Konsep – konsep yang digunakan dalam

penelitian ini adalah:

1) Evaluasi Kebijakan

Page 79: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

61

Evaluasi kebijakan merupakan sebuah analisis baik terhadap perumusan,

proses maupun hasil dari sebuah kebijakan yang bertujuan untuk melihat

sejauh mana keberhasilan kebijakan tersebut dalam memenuhi aspek.

2) Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Merupakan sebuah proses tahunan selama warga bertemu bersama

untuk membahas masalah yang dihadapi masyarakat dan memutuskan

prioritas untuk perbaikan jangka pendek. Setelah daftar prioritas dibuat,

kemudian disampaikan kepada Pemerintah Daerah, Bappeda, yang

kemudian akan menetapkan sumber daya untuk lingkungan masing –

masing tergantung pada dana yang tersedia dan sesuai dengan kebutuhan

perencanaan.

3.4.2 Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah evaluasi

pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kota Cilegon.

Karena penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, maka

dalam penjelasan definisi operasional ini akan dikemukakan fenomena –

fenomena penelitian yang dikaitkan dengan konsep yang digunakan yaitu

kriteria evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Badjuri dan Yowono

(dalam Nurcholis, 2007: 274) yaitu:

1. Input, yakni mengamati sumber daya pendukung, dasar yang

diperlukan untuk melaksanakan Musrenbang, dan infrastruktur

Page 80: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

62

pendukung yang diperlukan serta sosialisasi Musrenbang

tersebut.

2. Proses, yaitu melihat pada proses Musrenbang dari mulai

kelurahan, kecamatan dan kota. Termasuk didalamnya tentang

hambatan dan permasalahan dalam Pelaksanaan Musrenbang.

3. Output, yaitu melihat pada ketepatan dan sasaran pembangunan

di Kota Cilegon.

4. Outcome, yaitu melihat pada dampak yang diterima oleh

masyarakat Kota Cilegon dengan adanya Musrenbang di Kota

Cilegon baik dampak positif maupun negatif.

3.4 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif ini, yang menjadi instrumen atau alat penelitian

adalah peneliti itu sendiri (human instrument) karena peneliti adalah manusia dan

hanya manusia yang dapat berhubungan dengan responden atau objek lainnya,

serta mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan. Oleh karena itu,

peneliti juga berperan serta dalam pengamatan atau participant observation

(Moleong, 2007:9). Jadi, peneliti mempunyai peran yang sangat penting dalam

penentuan sukses atau tidaknya suatu penelitian dengan kesiapan peneliti dalam

terjun langsung ke lapangan.

Dalam penelitian ini data yang diteliti adalah data lisan dan tulisan, oleh

sebab itu untuk mendapatkan data dibutuhkan alat bantu berupa daftar pertanyaan

untuk mewawancarai informan dan handphone. Handphone digunakan untuk

Page 81: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

63

merekam wawancara dengan informan. Hasil rekaman kemudian ditranskripsikan

melalui peralatan sehingga memudahkan untuk mengelompokan data.

Dalam mencari sumber data, peneliti menggunakan teknik wawancara

mendalam terhadap narasumber (informan) yang bersangkutan dengan fokus

penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Wawancara mendalam (indepth interview)

adalah data yang diperoleh terdiri dari kutipan langsung dari orang-orang tentang

pengalaman, pendapat perasaan dan pengetahuan informan penelitian. Informan

penelitian adalah orang yang memberikan informasi yang diperlukan selama

proses penelitian. Selain wawancara mendalam, sumber data dalam penelitian ini

juga didapat dari hasil observasi, dimana sumber data dari hasil wawancara dan

observasi merupakan sumber data primer. Selain itu, sumber data yang lainnya

juga didapat dari hasil dokumentasi dan studi literatur/pustaka sebagai sumber

data sekunder.

3.5 Informan Penelitian

Menurut Moleong (2007:132) menyatakan bahwa Informan adalah orang

yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar

penelitian. Informan penelitian merupakan orang yang benar-benar mengetahui

permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan

teknik purposive, yaitu orang-orang yang menurut peneliti memiliki informasi

yang dibutuhkan dalam penelitian. Walaupun demikian dalam pelaksanaan

penelitian di lapangan nanti, tidak menutup kemungkinan peneliti nanti juga

menggunakan teknik snowball, yaitu jumlah informan akan bertambah sesuai

Page 82: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

64

dengan kebutuhan dalam penelitian. Penggunaan teknik tersebut disesuaikan

dengan kondisi atau situasi yang ada di lapangan.

Pada penelitian ini, penentuan informan dibagi dua yaitu key informan dan

secondary informan. Key informan yaitu sebagai informan utama yang lebih

mengetahui situasi fokus penelitian. sedangkan secondary informan sebagai

informan pendukung dalam menambah informasi dalam fokus penelitian. Berikut

merupakan tabel informan yang peneliti gunakan:

Tabel 3.1

Informan Penelitian

No Kategori Informan Ket

1

Kepala Sub Bagian Program di Bappeda

Kota Cilegon

Key Informan

2 Kepala Subbidang kewilayahan dan

Konektivitas

Key Informan

3 Kepala Sub Bidang Perencanaan dan

Analisis Pendanaan

Key Informan

4 Kepala Kelurahan Kedaleman Key Informan

5 Kepala Kelurahan Karangasem Key Informan

6 Kepala Kelurahan Ciwaduk Key Informan

Page 83: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

65

(Sumber : Peneliti,2017)

7 Kepala Kelurahan Bendungan Key Informan

8 Kepala Kelurahan Citangkil Key Informan

9 Kepala Kelurahan Samangraya Key Informan

10 Kepala Kelurahan Kepuh Key Informan

11 Kepala Kelurahan Tegal Ratu Key Informan

12 Kepala Kelurahan Rawa Arum Key Informan

13 Kepala Kelurahan Grogol Key Informan

14 Kepala Kelurahan Sukma Jaya Key Informan

15 Kepala Kelurahan Jombang Wetan Key Informan

16 Kepala Kelurahan Lebak Gede Key Informan

17 Kepala Kelurahan Mekarsari Key Informan

18 Kepala Kelurahan Kotabumi Key Informan

19 Kepala Kelurahan Kebondalem Key Informan

20 Karangtaruna Bendungan secondary Informan

21 Muhayanah Secondary Informan

22 Ahmad Secondary Informan

Page 84: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

66

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data dan hasil

penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data.

Maka teknik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam

penelitian, tanpa menggunakan teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan. Adapun

teknik pemgumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Observasi

Salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah

observasi atau dengan melakukan pengamatan, yang dapat diklasifikasikan

atas pengamatan melalui cara berperan serta dan yang tidak berperan serta.

Pada pengamatan tanpa peran serta peneliti hanya melakukan satu fungsi,

yaitu mengadakan pengamatan. Sedangkan pengamat berperan serta

melakukan dua peranan sekaligus, yaitu sebagai pengamat sekaligus menjadi

anggota resmi dari kelompok yang diamatinya (Moleong, 2007:176). Pada

penelitian ini, peneliti menggunakan observasi tak berperan serta, karena

dalam penelitian ini peneliti tidak terlibat dalam Evaluasi Pelaksanaan

Musrenbang di Kota Cilegon.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan

informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau

Page 85: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

67

tanya jawab. Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena

ingin mengeksplorasi informasi secara holistik dan jelas dari informan (Satori,

dan Komariah, 2010: 130). Kemudian, Berg (dalam Satori, dan Komariah,

2010: 130) menyebutkan ada tiga jenis wawancara, yaitu:

1) Wawancara terstandar

2) Wawancara semi standar

3) Wawancara tidak standar

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara tidak terstandar

(unstandardized interview) yaitu wawancara yang bebas di mana peneliti tidak

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan

lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan

hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan (Satori dan

Komariah, 2010: 136).

Wawancara tidak terstandar dalam istilah Esterberg disebut dengan

wawancara tidak terstruktur. Tujuan wawancara tak berstruktur adalah

memperoleh keterangan yang terinci dan mendalam mengenai pandangan

orang lain. (Satori dan Komariah, 2010: 137).

Adapun pedoman wawancara yang telah peneliti buat adalah sebagai

berikut:

Page 86: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

68

Tabel 3.2

Kisi-kisi Pedoman Wawancara Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan di Kota Cilegon

No Kategori Pertanyaan

1. Input

Penggunaan sumber daya dalam suatu

proses, semakin sesuai penggunaan

sumber daya seperti yang ditetapkan oleh

pemerintah

Tingkat keterwakilan dalam musrenbang

2. Proses

Proses pelaksanaan Musrenbang dengan

mengetahui, menggali da mengumpulkan

persoalan bersifat lokal yang berkembang

dengan melibatkan masyarakat

Proses merancang anggaran dengan

menyusun alokasi anggaran atau

sumberdaya yang tersedia

3. Outputs

Mengacu pada efektif atau tidaknya

tingkat partisipasi masyarakat dalam

pelaksanaan Musrenbang bukan hanya dari

Page 87: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

69

kalangan pemerintah saja

Apakah hasil/tujuan yang diinginkan

benar-benar berguna atau bernilai

Data - data yang dihimpun sudah

berdasarkan pemilihan prioritas antara

suatu kebutuhan dan keinginan

Outcames

Program yang di hasilkan melalui

Musrenbang dapat dilaksanakan

Dampak yang diterima oleh masyarakat

luas, ada tidaknya dampak negatif maupun

positif.

(Sumber: Peneliti,2017)

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumen

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan

(life histories), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang

berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain.

Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa

gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari

Page 88: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

70

pengamatan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif

(Sugiyono, 2009:240). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dokumentasi

berdasarkan peraturan perundang-undangan, foto-foto kegiatan dengan

menggunakan kamera, dan catatan rekaman data dengan menggunakan tape

recorder.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif adalah analisis yang dilakukan terhadap

data-data non angka. Seperti wawancara atau catatan laporan, buku-buku, artikel,

juga termasuk non tulisan seperti foto, gambar atau film (Irawan,2005: 19). Proses

analisis data dilakukan secara terus-menerus sejak data awal dikumpulkan sampai

dengan penelitian berakhir. Untuk memberikan makna terhadap data yang telah

dikumpulkan, dianalisis dan diinterpretasi. Mengingat penelitian ini dilaksanakan

melalui pendekatan kualitatif, maka analisis dilakukan sejak data pertama sampai

penelitian terakhir. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini

adalah dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif mengikuti konsep yang

diberikan oleh Prasetya Irawan yakni sebagai berikut.

Page 89: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

71

Proses Analisis Data

(Sumber: Irawan, 2005)

1. Pengumpukan data mentah

Tahap pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah mengumpulkan data

mentah. Hal ini diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi ke

lapangan, studi dokumentasi.

2. Transkip Data

Pada tahap ini peneliti mulai merubah data yang diperoleh (baik dari hasil

rekaman saat wawancara, hasil observasi maupun catatan lapangan yang

sebelumnya belum tersusun rapi) kedalam bentuk tertulis.

Penarikan Kesimpulan/Verifikasi.

3. Pembuatan koding

Pada tahap ketiga, peneliti membaca secara teliti transkip data yang telah

dibuat sebelumnya, kemudai memahami secara seksama sehingga

menemukan kata kunci yang akan diberi kode. Hal ini dilakukan peneliti

untuk mempermudah peneliti pada saat mengkategorisasikan data.

Page 90: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

72

4. Kategorisasi data

Pada tahap keempat peneliti mulai menyederhanakan data dengan

membuat kategori-kategori tertentu.

5. Kesimpulan sementara

Pada tahap ini peneliti mengambil kesimpulan sementara data yang telah

dikategorikan sebelumnya.

6. Triangulasi

Triangulasi adala proses check dan re-check antar satu sumber data dengan

sumber data lainya.

7. Kesimpulan akhir

Pada tahap terakhir, peneliti melakukan penyampain akhir atas hasil

penelitian. Dimana pada tahap ini peneliti dapat mengembangkan teori

baru, maupun mengembangkan teori yang sudah ada.

3.8 Uji Kredibilitas Data

Uji kredibilitas data atau yang biasa disebut uji keabsahan dan reabilitas

data memiliki keterkaitan antara deskripsi dan ekplanasi. Uji kredibilitas data

memiliki dua fungsi, yaitu melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa sehingga

tingkat kepercayaan penemuan kita dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat

kepercayaan hasil-hasil penemuan kita dengan jalan pembuktian terhadap

kenyataan ganda yang sedang diteliti (Prastowo, 2011:266). Untuk menguji

kredibilitas data, dapat dilakukan dengan tujuh teknik, yaitu dengan cara

perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi,

diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, member check dan

Page 91: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

73

menggunakan bahan referensi (Prastowo, 2011:265). Pada penelitian ini, peneliti

menggunakan uji kredibilitas dengan teknik Triangulasi dan Member Check.

a. Triangulasi

Dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data

dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan

demikian, triangulasi terdiri dari atas triangulasi sumber, triangulasi teknik

pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber dilakukan

dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui beberapa sumber data

yang diperoleh dari beberapa sumber tersebut dideskripsikan,

dikategorikan, dan akhirnya diminta kesepakatan (member check) untuk

mendapatkan kesimpulan. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara

memeriksa data pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

Triangulasi waktu berkaitan dengan keefektifan waktu. Data yang

dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber

masih segar dan belum banyak masalah akan memberikan data yang valid

sehingga lebih kredibel.

b. Member Check

Member check adalah proses pengecekan data yang berasal dari

pemberi data yang bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang

diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila

data yang ditemukan disepakati oleh pemberi data, berarti data tersebut

valid sehingga semakin kredibel. Namun, jika data yang diperoleh peneliti

tidak disepakati oleh pemberi data, peneliti perlu melakukan diskusi

Page 92: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

74

dengan pemberi data dan apabila terdapat perbedaan tajam setelah

dilakukan diskusi, peneliti harus mengubah temuannya dan

menyesuaikannya dengan data yang diberikan oleh peneliti. Pelaksanaan

member check dapat dilakukan setelah satu periode pengumpulan data

selesai atau setelah mendapat suatu temuan atau kesimpulan.

Page 93: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

75

3.9 Jadwal Penelitian

Tabel 3.3

Jadwal Penelitian

No . Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

2016 2017 2018

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

1 Pengajuan/

Acc Judul

2

Pengumpulan

data/

observasi

Awal

3 Bimbingan bab

1 s/d 3

4 Seminar

proposal

5 Bimbingan dan

Perbaikan

proposal

6 Proses

Pencarian data

di lapangan

7 Pengolahan

data

8 Penyusunan

hasil penelitian

9 Bimbingan bab

4 dan 5

10 Sidang Skripsi

11 Revisi Skripsi

Page 94: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

76

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Deskripsi objek penelitian ini akan menjelaskan tentang objek penelitian

yang meliputi lokasi penelitian yang diteliti dan memberikan gambaran umum

Kota Cilegon , gambaran umum BAPPEDA Kota Cilegon. Hal tersebut akan

dijelaskan di bawah ini:

4.1.1 Gambaran Umum Keadaan Wilayah Kota Cilegon

Kota Cilegon merupakan kota otonomi yang secara yuridis dibentuk

berdasarkan UU No. 15/1999. Sebagai kota yang berada di ujung barat Pulau

Jawa. Kota Cilegon merupakan pintu gerbang utama yang menghubungkan Pulau

Jawa dengan Sumatera.

Gambar 4.1

Peta Wilayah Kota Cilegon

Page 95: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

77

Secara geografis, kota ini berada pada koordinat 5o 52’ 24” – 6 o 04’ 07”

Lintang Selatan dan 105 o 54’ 05” – 106 o 05’11” Bujur Timur yang dibatasi oleh

: Sebelah Barat di batasi oleh Selat Sunda dan Sebelah Utara, Timur dan Selatan

yang berbatasan dengan Kabupaten Serang. Dengan luas 175,5 Km2, yang berarti

1,82 persen dari daratan Provinsi Banten yang luasnya 9.662,92 Km2. Kota

Cilegon dibagi kedalam 8 (delapan) kecamatan dan 43 Kelurahan. Kota Cilegon

memiliki iklim tropis dengan temperatur berkisar antar 21,9 o C – 33,5o C dan

curah hujan rata-rata 100 mm per bulan.

Cilegon merupakan wilayah bekas kewedanan (wilayah kerja pembantu

Bupati KDH Serang Wilayah Cilegon), yang meliputi 3 (tiga) Kecamatan yaitu

Cilegon, Bojonegara dan Pulomerak.

Berdasarkan Pasal 27 Ayat (4) UU No 5 tahun 1974 tentang Pokok Pokok

Pemerintahan di Daerah Cilegon kiranya sudah memenuhi persyaratan untuk

dibentuk menjadi Kota Administratif. Melalui surat Bupati KDH Serang No.

86/Sek/Bapp/VII/84 tentang usulan pembentukan administratif Cilegon dan atas

pertimbangan yang obyektif maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 40 tahun

1986, tentang pembentukan Kota Administratif Cilegon dengan luas wilayah

17.550 Ha yang meliputi 3 (tiga) wilayah Kecamatan meliputi Pulomerak,

Ciwandan, Cilegon dan 1 Perwakilan kecamatan Cilegon di Cibeber, sedangkan

kecamatan Bojonegara masuk Wilayah kerja pembantu Bupati KDH Serang

Wilayah Kramatwatu.

Page 96: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

78

Berdasarkan PP No. 3 Tahun 1992 tertanggal 7 Februari 1992 tentang

Penetapan Perwakilan Kecamatan Cibeber, Kota Administratif Cilegon bertambah

menjadi 4 (empat) Kecamatan yaitu Pulomerak, Ciwandan, Cilegon, dan Cibeber.

Berdasarkan Undang-undang No. 32 tentang pemerintahan daerah,

Pemerintah Kota Cilegon telah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2007

tentang pembentukan kelurahan di Kota Cilegon yang menyatakan bahwa daerah

Kota Cilegon memiliki 43 Kelurahan dan 8 Kecamatan. Berikut luas masing-

masing kecamatan di Kota Cilegon :

Tabel 4.1

Luas Wilayah Kota CilegonBerdasarkan Kecamatan

Sumber : Cilegon Dalam Angka, BPS 2016

Kota Cilegon mempunyai 43 kelurahan yang memiliki masalah yang

berbeda – beda dalam setiap lingkungannya. Peneliti mengambil 16 kelurahan

dalam penelitian ini:

No Kecamatan Jumlah

Kelurahan

Luas

(km2) %

1 Ciwandan 6 51,81 29,52

2 Citangkil 7 22,98 13,09

3 Pulomerak 4 19,86 11,32

4 Purwakarta 6 15,29 8,71

5 Grogol 4 23,38 13,32

6 Cilegon 5 9,15 5,21

7 Jombang 5 11,55 6,58

8 Cibeber 6 21,49 12,24

Jumlah 43 175,51 100,00

Page 97: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

79

Tabel 4.2

Daftar Nama Kelurahan dalam Penelitian Musrenbang

Dari 16 kelurahan yang diteliti memiliki kesamaan dalam permasalahan

pembangunan di lingkungan masing – masing wilayah tersebut mempunyai

masalah pembangunan yang sama seperti permasalahan penurunan kualitas

lingkungan, selain itu peran serta masyarakat juga ikut andil dalam penurunan

kualitas lingkungan tersebut. Penurunan kualitas lingkungan di kelurahan Kota

No Kelurahan Kecamatan

1 Kepuh Ciwandan

2 Tegalratu Ciwandan

3 Samangraya Citangkil

4 Citangkil Citangkil

5 Bendungan Cilegon

6 Ciwaduk Cilegon

7 Kedaleman Cibeber

8 Karangasem Cibeber

9 Jombang wetan Jombang

10 Sukma jaya Jombang

11 Kebondalem Purwakarta

12 Kotabumi Purwakarta

13 Rawa arum Grogol

14 Grogol Grogol

15 Lebak gede Pulomerak

16 Mekarsari Pulomerak

Jumlah 16

Page 98: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

80

Cilegon berpengaruh terhadap pembangunan di Kota Cilegon ditandai dengan

adanya permasalahan lingkungan berupa banjir di beberapa titik di keluraham,

sampah yang menumpuk membuat kawasan menjadi kumuh dan tidak sehat,

sistem sanitasi yang buruk dan tidak adanya sarana prasarana lingkungan yang

memadai.

Permasalahan banjir di Kelurahan Kota Cilegon berupa genangan air yang

diakibatkan oleh kondisi drainase yang sempit dan terdapat beberapa bagian yang

kontruksinya sudah rusak. Selain itu persoalan sistem drainase yang tidak terpadu

di jalan utama dengan jalan-jalan lingkungan yang mengakibatkan beban fungsi

drainase jalan lingkungan bertambah. Sehingga air meluap sampai kepada

permukiman warga. Drainase jalan utama hanya berfungsi menyalurkan air yang

jatuh ke daerah manfaat jalan (DAMAJA), sedangkan di jalan-jalan lingkungan

drainase berfungsi untuk menyalurkan debit air hujan yang jatuh di seluruh

permukiman maupun di DAMAJA. Sementara kondisi drainase yang sempit akan

berakibat fatal apabila turun hujan dengan intensitas tinggi. Air akan mencari

jalan ke permukiman warga dan mengakibatkan tergenangnya air di permukiman

warga. Walaupun tidak separah seperti kota besar lainnya yang mencapai

ketinggian lutut orang dewasa, namun banjir tersebut mengganggu aktifitas

masyarakat setempat. Kondisi drainase di kelurahan Kota Cilegon di tunjukan

dalam gambar 4.2 berikut.

Page 99: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

81

Gambar 4.2

Kondisi drainase di kelurahan Kepuh tahun 2017

Gambar 4.3

Kondisi drainase di kelurahan Grogol tahun 2017

Selain kondisi drainase yang buruk, terdapat penumpukan sampah di

jaringan drainase di Kelurahan Kota Cilegon. Dalam pasal 29 UU Nomor 18

tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan :

“Bahwa setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang

telah ditentukan dan disediakan”.

Namun pada kenyataannya masih ada masyarakat yang membuang sampah

di jaringan drainase tersebut. Kesadaran dan pengetahuan yang masih minim di

masyarakat disamping ketersediaan sarana prasarana penunjang yang belum

memenuhi kebutuhan, membuat permasalahan sampah masih menjadi

Page 100: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

82

permasalahan di kelurahan Kota Cilegon. Selain membuang sampah tidak pada

tempatnya, masih adanya pembakaran sampah yang dilakukan oleh masyarakat.

Hal tersebut tidak sejalan dengan amanat UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang

Pengelolaan Sampah dimana :

“Setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan

prosedur teknis pengelolaan sampah”

Teknis pengelolaan sampah yang dimaksud adalah pemisahan antara

sampah organik yang nantinya bisa dikubur dengan sampah anorganik yang

sifatnya tidak bisa terurai sehingga bisa di daur ulang. Namun disamping

pengelolaan sampah dengan teknis di atas, sampah dapat mempunyai nilai

ekonomis apabila dalam pengolahannya memanfaatkan sampah yang ada, baik

organik maupun anorganik menggunakan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle).

Maka sebelumnya perlu dilakukan pemilahan antara sampah organik dan

anorganik. Pemilahan tersebut dilakukan oleh masyarakat dengan menyediakan

tempat untuk kegiatan tersebut. Namun pengolahan belum dilakukan secara

optimal dikarenakan kemauan masyarakat dan pengetahuan masyarakat yang

masih minim terkait hal tersebut. Padahal apabila sampah tersebut dikelola secara

baik akan menjadi potensi ekonomi masyarakat di Kota Cilegon. Sampah organik

dapat diolah menjadi kompos dan granul, sedangkan sampah anorganik dapat

dibuat biji plastik dan kerajinan daur ulang. Pengolahan sampah dilakukan agar

seminimal mungkin sampah dibuang pada tempat pembuangan akhir. Maka perlu

adanya pengolahan sampah yang efektif di kelurahan Kota Cilegon dan adanya

dorongan untuk meningkatkan kemauan masyarakat dalam pengentasan masalah

sampah, disamping ketersediaan sarana prasarana penunjang.

Page 101: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

83

Selain drainase, jalan merupakan sarana lingkungan yang penting di

kelurahan di Kota Cilegon. Kondisi yang ada, terdapat jalan lingkungan dengan

lebar hanya 1 meter , sedangkan minimal lebar jalan lingkungan 3,5 meter

menurut PP Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Kondisi ideal jalan lokal dengan

lebar perkerasan 6-7 meter mempunyai bahu jalan selebar 1,5 – 2 meter, trotoar

lebar 1,5 meter dan drainase lebar 0,5 meter. Sedangkan jalan lingkungan dengan

lebar perkerasan 1,2 – 2 meter mempunyai bahu jalan dan drainase yang masing-

masing lebarnya adalah 0,5 meter. Kondisi yang ada, selain ada jalan yang hanya

mempunyai lebar 1 meter, ada pula jalan yang tidak dilengkapi jaringan drainase.

Gambar 4.4

Kondisi jalan di lingkungan cibeber tahun 2017

Sumber : peneliti 2017

Selain itu, Dalam konteks demografi, menurut data dari Badan Pusat

Statistik 2016 Kota Cilegon memiliki jumlah penduduk sebanyak 412.106 Jiwa.

Dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki 210.505 Jiwa dan jumlah penduduk

perempuan 201.601 Jiwa. Kepadatan penduduk di Kota Cilegon terbilang cukup

tinggi yaitu 2.348 jiwa per km2 pada tahun 2015.

Page 102: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

84

Bila dilihat dari struktur usianya, penduduk Kota Cilegon didominasi oleh

usia produktif yaitu usia 15-64 tahun sebanyak 284.706 Jiwa atau sekitar 69,09 %.

Dengan rincian usia non-produktif 0-14 tahun sebanyak 116.566 atau sekitar

28,29% usia diatas 65 tahun sebanyak 10.834 atau sekitar 2,62%. Gambaran

tentang hal ini dapat dilihat dari table komposisi jumlah penduduk berdasarkan

kelompok umur sepanjang tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2015

No Kelompok

Umur

Jumlah

1 0-4 42 867

2 5-9 38 332

3 10-14 35 367

4 15-19 36 146

5 20-24 37 480

6 25-29 37 401

7 30-34 37 073

8 35-39 35 169

9 40-44 32 259

10 45-49 26 540

11 50-54 19 987

12 55-59 14 178

13 60-64 8 473

14 65+ 10 834

Jumlah 412 106

Sumber : Cilegon dalam Angka, BPS 2016

Page 103: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

85

Berdasarkan tingkat pendidikannya, penduduk Kota Cilegon sebagian

besar tamat sekolah, tamat sekolah dasar (34,80%), diikuti penduduk yang

belum/tidak bersekolah sebanyak 22,57%, serta penduduk berpendidikan

SMA/sederajat sebanyak 21,81%, dan berpendidikan SMP/sederajat sebanyak

14,38%. Gambaran tentang komposisi penduduk berdasarkan tingkat

pendidikannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.4

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan

Tahun 2015

No Pendidikan %

1 Tdk/Blm Sekolah 19,31

2 Blm Tamat SD 3,26

3 Tamat SD 34,80

4 SLTP 14,38

5 SLTA 21,81

6 D-I/II 0,58

7 DIII 1,35

8 DIV/S1 4,12

9 S2 0,35

10 S3 0,02

Total 100,00

Sumber: Cilegon Dalam Angka, BPS 2016

Berdasarkan kepercayaan atau agama , penduduk di Kota Cilegon

sebagian besar adalah muslim, dimana 89,63% penduduk beragama islam. Agama

lainnya yang dianut penduduk yaitu Kristen Katolik sebesar 0,13%, Protestan

1,24%, Hindu 0,38% dan Budha 0,1%. Bila dilihat dari keragaman agama yang

Page 104: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

86

dianut penduduknya, Kota Cilegon telah mencerminkan sebagai kota yang

tumbuh sebagai kota yang heterogen. Hal ini tampak dari komposisi penduduk

menurut agama dan kepercayaan sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 4.5

Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama

No Agama Jumlah %

1 Islam 369.410 89,63

2 Kristen Protestan 5.099 1,24

3 Kristen Katholik 553 0,13

4 Hindu 1.581 0,38

5 Budha 416 0,1

6 Kepercayaan 1371 0,33

Sumber: Cilegon dalam Angka, BPS 2016

Penurunan kualitas permukiman, bukan hanya dilihat dari sektor lingkungan

dimana sektor sosial dan ekonomi turut andil didalamnya. Masyarakat yang

mandiri secara finansial maka akan lebih bisa berkontribusi dengan maksimal

dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik

maupun non-fisik. Di Kota Cilegon perekonomian masyarakat berkembang pada

perdagangan dan jasa. Baik industri kecil seperti industri rumahan, rumah

kontrakan, warung-warung yang berderet di sepanjang jalan. Selain perdagangan

dan jasa perekonomian Kota Cilegon diikuti oleh industri pabrik – pabrik di Kota

Cilegon. Pembangunan infrastruktur sudah mulai terlihat di tahun 2017,

pemerintah mulai membangun taman – taman dan alun – alun Kota Cilegon

namun pemerintah hanya memfokuskan pembangunan hanya pusat saja masih

Page 105: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

87

belum banyak RTH di setiap kecamatan. Dalam pembangunan di kelurahan

kepala kelurahan dibantu dengan organisasi – organisasi yang berperan

didalamnya. Selain kelurahan, kecamatan sebagai lembaga formal pemerintahan

terdapat pula Bappeda yang merupakan lembaga teknis dalam bidang perencanaan

pembangunan daerah, karena lembaga inilah yang bertanggungjawab dalam hal

pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Bappeda adalah badan langsung yang berada dibawah dan bertanggungjawab

kepada daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Cilegon

merupakan lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan

pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Badan ini mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah.

Visi BAPPEDA Kota Cilegon

“Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Partisipatif,

Inovatif, Dan Akuntabel Menuju Kota Cilegon Yang Unggul Dan

Sejahtera”

Sedangkan Misi BAPPEDA Kota Cilegon adalah:

1. Menyusun Rencana Pembangunan Daerah Yang Berkualitas dan

Berkelanjutan;

2. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, Kajian dan Evaluasi Kebijakan Yang Berkualitas

Terhadap Permasalahan Pembangunan;

3. Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas

Bappeda Kota Cilegon;

4. Meningkatkan Penelitian dan Pengembangan Daerah Sebagai Kebijakan

Strategis Pembangunan Daerah

Page 106: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

88

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cilegon tugas

membantu Walikota dalam melaksanakan urusan Penunjang Pemerintahan Daerah

di bidang perencanaan pembangunan yang menjadi kewenangan daerah, dan tugas

pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah sesuai Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, serta perangkat peraturan perundangan penjabarannya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan pola dasar pembangunan daerah yang

meliputi pola umum pembangunan daerah jangka panjang dan program

pembangunan daerah;

b. Pelaksanaan penyusunan Repelita Daerah;

c. Penyelenggaraan penyususnan program – program tahunan sebagai

realisasi pelaksannan perencanaan tersebut pada huruf a dan b di atas,

yang dibiayai oleh Daerah atau yang diusulkan kepada pemerintah

provinsi menjadi program daerah dan atau yang diusulakn kepada

pemerintah pusat menjadi program tahunan nasional;

d. Pelaksanaan koordinasi perencanaan Dinas, Lembaga atau Organisasi

di lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal, Kecamatan dan

Badan lain yang berada di wilayah Daerah Kota;

Page 107: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

89

e. Pelaksanaan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja

daerah bersama unit kerja terkait dan koordinasi dengan Sekretariat

Daerah Kota;

f. Pelaksanaan koordinasi penelitian untuk kepentingan perencanaan

pembangunan di Daerah;

g. Penyelenggaraan persiapan dan pengembangan pelaksaan rencana

pembangunan di Daerah untuk perencanaan lebih lanjut;

h. Pemantauan pelaksanaan dan perkembangan pembangunan di daerah;

i. Penyelenggaraan penyusunan dan pengendalian tata ruang daerah

berdasrkan kebijakan pemanfaatan tata ruang wilayah provinsi;

j. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan;

Page 108: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

90

Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

terdiri atas :

a. Kepala

b. Sekretariat, membawahkan;

1. Kasubag Program dan Evaluasi;

KEPALA

Dra. HJ. RATU ATI MARLIATI, MM

NIP. 19680410 199512 2 003

KABID. PEREKONOMIAN, SDA INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

SABRI MAHYUDIN, ST. MM

NIP. 19690423 199803 1 003

KASUBBID DAYA SAING EKONOMI DAERAH

H. TB. NANANG HUDHORI, S.Psi. MM

NIP. 19730803 200112 1 005

KASUBBID INFRASTRUKTUR

TOPHAN DWI RANGGA YUDHA, ST.MT

NIP. 19780726 200501 1 009

KASUBBID LH, SDA DAN KEBENCANAAN

FERANITA TRIWULANSARI, ST. MT

NIP. 19750215 200801 2 008

KABID. SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN

ARIEFYANDHI NS, SE. MM

NIP. 19740120 200212 1 003

KASUBBID PEMBANGUNAN MANUSIA

GRACE MAULANA, S.IP. MM

NIP. 19750804 200604 1 006

KASUBBID SOSIAL

UI LUTFI, SE. MM

NIP. 19770918 200212 1 009

KASUBBID PEMERINTAHAN

SUPRIATNA, S.Kom. MM

NIP. 19751109 200501 1 006

KABID. PERENCANAAN PEMBANGUNA, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

DEWI PERMANASARI, S.Si. MT

NIP. 19750606 199902 2 001

KASUBBID PERENCANAAN DAN ANALISIS PENDANAAN

ARIEF HERMANA, SE. M.Sc

NIP. 19820415 200902 1 002

KASUBBID PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN

DENNY HERMANSYAH, S.Si. MT

NIP. 19860724 201001 1 005

KASUBBID KEWILAYAHAN DAN KONEKTIVITAS

HENDRA CIPTA, S.Kom. MM

NIP. 19770616 200212 1 006

KABID PENELITIAN & PENGEMBANGAN

SULASTINI, S.Sos. MM

NIP. 19710930 199303 3 005

KASUBBID PENGKAJIAN KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN

AULIA YUSRAN, ST. MT

NIP. 19730207 700212 1 003

KASUBBID LITBANG PERKEONOMIA, SDA, INFRASTRUKTUR & KEWILAYAHAN

ANDRI PRATAMA PUTRA, SH

NIP. 1974002 199607 1 002

KASUBBID LITBANG SOSBIUD DAN PEMERITAHAN

SANDRA PUSPARINI, S.Stp. M.Si

NIP. 19850528 20013 2 001

SEKRETARIS

ACHMAD JUBAEDI, M.Si

NIP. 19710322 199009 1 001

KASUBAG PROGRAM & EVALUASI

H, ALWIN SETIAWAN, SE. MM

NIP. 19840218 201001 2 006

KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN

YULIA RAHMA L, S.Sos. M.Si

NIP. 19800721 200312 2 006

KASUBAG KEUANGAN

SULASTINI, S.Sos. MM

NIP. 19710930 199303 2 005

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Page 109: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

91

2. Kasubag Umum dan kepegawaian;

3. Kasubag Keuangan.

c. Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayahan

membawahkan;

1. Sub Bidang Daya Saing Ekonomi Daerah;

2. Sub Bidang Infrastruktur dan Bangwil;

3. Sub Bidang LH, SDA dan Kebencanaan.

d. Bidang Perencanaan Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi:

1. Sub Bidang Perencanaan dan Analisis Pendalaman;

2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;

3. Sub Bidang Kewilayahan dan Konektivitas.

e. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, membawahkan:

1. Sub Bidang Pembangunan Manusia;

2. Sub Bidang Sosial;

3. Sub Bidang Pemerintahan;

4. Sub Bidang Kependudukan.

f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan:

1. Sub Bidang Pengkajian Kebijakan Umum Pembangunan;

2. Sub Bidang Litbang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan

Kewilayahan;

3. Sub Bidang Litbang Sosbud dan Pemerintahan.

g. Kelompok jabatan fungsional

Page 110: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

92

4.2 Deskripsi Data

4.2.1 Deskripsi Data Penelitian

Deskripsi data penelitian merupakan penjelasan mengenai data yang telah

didapatkan selama proses penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini mengenai

Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kota Cilegon

menggunakan jenis dan analisis data menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam

pendekatan kualitatif maka data yang diperoleh berbentuk kata dan kalimat

berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian, observasi lapangan

serta studi dokumentasi yang relavan dengan fokus penelitian.

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dengan

sejumlah informan penelitian yang memiliki informasi terkait permasalahan yang

sedang diteliti. Selain wawancara pengumpulan data juga dilakukan melalui

observasi langsung ke lokasi penelitian serta dokumentasi. Data tersebut

merupakan data – data yang berkaitan dengan Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan di Kota Cilegon. Hasil pengumpulan data – data

tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif sehingga

data – data tersebut dapat menghasilkan suatu pemahaman baru.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan melalui wawancara,

observasi dan dokumentasi dilakukan pengkodingan data untuk mendapatkan

tema dan pola serta diberi kode-kode pada aspek tertentu berdasarkan jawaban-

jawaban yang sama dan berkaitan dengan pembahasan permasalahan penelitian

serta dilakukan kategorisasi. Dalam menyusun jawaban penelitian, untuk

Page 111: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

93

mempermudah peneliti dalam melakukan pengkodingan, peneliti memberikan

kode pada aspek tertentu, yaitu:

a. Kode Q menunjukkan daftar pertanyaan.

b. Kode , , , , dan seterusnya menunjukkan daftar urutan pertanyaan.

c. Kode I menunjukkan informan.

d. Kode , , , ,

, menunjukkan daftar informan dari

kategori Instansi yaitu terdiri dari Badan Perencanaan pembangunan Daerah

Kota Cilegon dan Kepala Kantor Kelurahan.

e. Kode , , menunjukkan daftar urutan informan kategori pihak lain

yang terkait dengan program Musrenbang.

f. Kode P menunjukkan Peneliti.

Setelah pembuatan koding pada tahap pengkodingan data, langkah

selanjutnya adalah membaca keseluruhan data, dimaksudkan untuk menunjukkan

bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/

laporan kualitatif. Pendekatan yang paling popular adalah dengan menerapkan

pendekatan naratif dalam menyampaikan hasil analisis. Selanjutnya

menginterpretasi atau memaknai data, mengajukan pertanyaan seperti “pelajaran

apa yang bisa diambil dari semua ini” akan membantu peneliti mengungkap

esensi dari suatu gagasan. Interpretasi juga bisa berupa makna yang berasal dari

perbandingan antara hasil penelitian dengan informasi yang berasal dari literature

atau teori. Dalam hal ini, peneliti menegaskan apakah hasil penelitiannya

membenarkan atau justru menyengkal informasi sebelumnya. Interpretasi/

Page 112: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

94

pemaknaan ini juga bisa berupa pertanyaan-pertanyaan baru yang perlu dijawab

selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari data dan analisis, dan buka

dari hasil ramalan peneliti.

Selanjutnya dengan triangulasi yaitu proses check dan recheck antara

sumber data dengan sumber data lainnya. Setelah semua proses analisis data telah

dilakukan peneliti dapat melakukan penyimpulan akhir. Kesimpulan akhir dapat

diambil ketika peneliti telah merasa bahwa data peneliti sudah jenuh.

4.2.2 Data Informan

Pada bab sebelumnyan mengenai metodologi penelitian, peneliti telah

menjelaskan dalam pemelihan informan penelitian , peneliti menggunakan teknik

Purposive. Adapun pihak – pihak yang peneliti tentukan merupakan orang – orang

yang menurut peneliti memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini,

kaena pihak tersebut senatiasa kesehariannya berurusan dengan permasalahan

yang peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung.

Informan dalam penelitian ini adalah stakeholders yang terlibat dan

memiliki ionformasi mengenai Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kota

Cilegon.

Page 113: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

95

Tabel 4.6

Informan Penelitian

No Informan Status Informan

(SI)

Jenis

Kelamin Usia

Kode

Informan

(I)

1 Alwin Setia, SE., M.M Kepala Sub Bagian

Program di Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah Kota

Cilegon.

L 39

2 Hendra Cipta Kepala Su Bidang

Kewilayahan dan

Konetivitas

L 40

3 Arief Hermana, SE,

MT, M.Sc

Kepala Sub Bidang

Perencanaan dan

Analisis Pendanaan

L 35

4 Jahuri, S.Kom., M.Si Kepala kelurahan

kedaleman

L 43

5 Mangsur,S.Ag., M.Si Kepala Kelurahan

Karang Asem

L 42

6 Rohimin, SE.,MM Kepalah Kelurahan

Ciwaduk

L 37

7 Maman Herman, SE.,

MM

Kepala Kelurahan

bendungan

L 46

8 Tb. Edy Purnama, SE.,

M.Si

Kepala kelurahan

Citangkil

L 47

9 Achmad Dimiyati, SH.,

MM

Kepala Kelurahan

samangraya

L 45

10 Masudisyah, S.PdI Kepala Kelurahan

Kepuh

L 51

11 Drs. H. Rusdi ihsan,

M.Si

Kepala Kelurahan

Tegal Ratu

L 54

Page 114: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

96

12 H. Saptunji Aziz Kepala Kelurahan

Rawaarum

L 38

13 Marufi Kepala kelurahan

Grogol

L 43

14 Ade Riski kurniawan Kepala Kelurahan

Sukma jaya

L 45

15 Hasanudin Kepala Kelurahan

Jombang wetan

L 43

16 Suwardi Kepala Kelurahan

Lebak Gede

L 46

17 Hoero Sanjaya, SE.,

MM

Kepala kelurahan

Mekarsari

L 41

18 Tafriji Kepala Kelurahan

Kota bumi

L 45

19 Edi hilfiandi Kepala kelurahan

Kebondalem

L 48

20 Didi rihadi, S.PdI Karang taruna

bendungan

L 32

21 Muhayanah Masyarakat P 52

22 Ahmad Masyarakat L 55

4.3 Temuan Lapangan

Data lapangan dalam penelitian ini merupakan data dan fakta yang peneliti

dapatkan langsung dari lapangan serta disesuaikan dengan teori yang peneliti

gunakan yaitu model evaluasi Nurcholis Dimana dalam model evaluasi Nurcholis

ini dapat menentukan hasil apa yang sebaiknya dilakukan dalam pelaksanaan

Musrenbang.

Page 115: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

97

4.3.1 Dimensi Input

Dimensi Input ialah dimensi awal pada sebuah kebijakan yang berisikan

masukan – masukan yang diperlukan pada kebijakan tersebut, dimensi ini

merupakan point penting karena akan menentukan hasil dan tujuan kebijakan,

dimensi input ini meliputi dasar pelaksana, sosialisasi dan tingkat keterwakilan

masyarakat.

Musrenbang merupakah sebuah wahana publik yang penting untuk

membawa pemangku kebijakan memahami isu permaslahan daerah. Musrenbang

juga untuk mensinkronkan pendekatan “top down” dengan“bottom up”.

Musrenbang tingkat kelurahan atau Musrenbangkel diselenggarakan untuk

mensinkronkan berbagai kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari forum

musyawarah perencanaan tingkat RW, sehingga menjadi usulan yang terpadu

tingkat kelurahan yang selanjutnya akan dibahas kembali ke tingkat kecamatan.

Sebelum Musrenbangkel dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan

musyawarah tingkat RW atau biasa disebut pra musrenbang. Pra musrenbang

melibatkan komponen yang ada di RW bersama dengan Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat (LPM). Pra musrenbangkel dipimpin oleh ketua RW. Dalam pra

musrenbangkel ini, masyarakat menyampaikan usulan – usulan kegiatan untuk

ditampung oleh ketua RW. Usulan kegiatan tersebut dapat dikategorikan dalam

pembangunan.

Musrenbang kelurahan diselenggarakan setiap tahun sekali pada awal

tahun. Kepala kelurahan menetukan peserta yang akan mengikuti musrenbang

Page 116: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

98

kelurahan. Peserta musrenbang kelurahan terdiri Ketua RW, Ketua RT, tokoh

masyarakat, anggota DPRD wilayah masing – masing, dan orgsanisasi SKPD

yang berkaitan langsung dengan pembangunan fisik maupun non fisik.

Dasar yang diperlukan pelaksanaan Musrenbang mengacu Surat

Keputusan yang berlaku. Pada dasarnya Musrenbang ini sudah menjadi kegiatan

rutin setiap awal tahun dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan intensitas

keterlibatan masyrakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

di Kota Cilegon. Seperti yang disampaikan oleh I1-13 yaitu :

“Dasarnya sesuai dengan Undang – undang No 25 Tahun 2004 Tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah No

58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

...................”Wawancara dilakukan pada Selasa, 12 September 2017 Pukul

14.00 WIB di Kantor Kelurahan Mekarsari).

Hal senada juga disampaikan oleh (I1-5) sebagai berikut:

“dasarnya sesuai Surat Keputusan yang berlaku, karna Musrenbang

kegiatan rutin dimana keterwakilan dari segala elemen wajib hadir untuk

musrenbang”( wawancara dilakukan pada Rabu, 12 juli 2017 pukul 11.00

WIB di Kantor Kelurahan Citangkil)

Dalam pernyataan informan dijelaskan bahwa pelaksanaan musrenbang

harus benar – benar di perhatikan mengingat Surat Keputusan guna pelaksanaan

pembangunan, Dalam pelaksanaannya juga melibatkan beberapa elemen

pemerintah seperti Dinas PU, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan lainnya

termasuk Bappeda Kota cilegon selaku pelaksana kegiatan. Bappeda kota cilegon

merupakan lembaga teknis daerah yang berkaitan dengan Perencanaan

Pembangunan Daerah.

Page 117: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

99

Pernyataan didukung oleh (I1-1) selaku key informan dari musrenbang ini,

sebagai berikut :

“Dasar pelaksanaan musrenbang ini dari sistem perencanaan

pembangunan. Berdasarkan UU No 23 tentang perangkat daerah.

Walaupun permendagri sedang proses tapi kita tetep rujukannya pada UU

No 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (wawancara

dilakukan hari rabu, 20 September 2017 pukul 11.30 WIB di Kantor

BAPPEDA Kota Cilegon)

Seperti yang dikatanya key informan diatas bahwa yang menjadi

rujukan untuk pelaksanaan musrenbang ini ialah UU No 25 Tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk 1) mendukung

koordinasi antar pelaku pembangunan 2) menjamin terciptanya integritasi,

sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi

maupun antar pusat dan daerah 3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan 4) mengoptimalkan

partisipasi masyarakat 5) menjamin tercapainya penggunanaan sumber daya

secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. pemerintah daerah

diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

sebagai landasan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(RAPBD). Dalam proses penyusunan dukumen rencana pembangunan tersebut,

memerlukan koordinasi antara Bappeda dengan Perangkat Daerah (PD) dan

partisipasi seluruh pelaku pembangunan yang dilaksanakan melalui musyawarah

perencanaan pembangunan atau Musrenbang. Selain itu dengan diadakannya

musrenbang adalah sebagai bentuk perencanaan partispatif, keterlibatkan

masyarakat dalam proses pembangunan merupakan suatu yang sangat penting

mengingat pembangunan itu untuk masyarakat kota cilegon.

Page 118: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

100

Seperti yang disebutkan oleh (I1-5) tingkat keterwakilan dari semua elemen

wajib hadir dalam Musrenbang. Tingkat keterwakilan dalam musrenbang pun

menjadi faktor kunci karena masyarakat diajak untuk mengumpulkan, menggali

dan mengenali permasalahan yang mereka hadapi. Sebelum diadakannya

Musrenbang adapun sosialisasi guna masyarakat mengetahui adanya Musyawarah

Pelaksanaan Pembangunan. Sosialisasi dalam sebuah kebijakan dan program

pemerintah soialisasi merupakan bagian paling penting karena ini akan

memberikan pemahaman kepada masyarakat yang merupakan sasaran

pelaksanaan harus mengetahui pelaksanaan tersebut. Bagaimanapun juga

masyarakatlah yang akan menerima dampaknya. Dari Bappeda sendiri sebagai

sendiri pelaksana kegiatan melakukan sosialisasi dengan cara meberitahukan

kepada seluruh kelurahan. Seperti yang dikatakan oleh (I1-1) sebagai berikut:

“Di awal tahun kita melakukan sosialisasi, jadi kita endorse dulu ke

kecamatan setelah itu ke kelurahan baru dari kelurahan mulainya. Jika

dilihat pelaksanaan musrenbang ini bulan januarinya itu jadwal untuk

musrenbang kel, bulan februarinya itu untuk musrenbang tingkat

kecamatan, baru setelah itu di tingkat kota dan untuk Evalusai kerja

pemerintah itu di bulan akhir masksimalnya....”(wawancara dilakukan hari

rabu, 20 september 2017 pukul 11.30 di kantor bappeda kota cilegon).

Dilihat dari pernyataan diatas bahwa sosialisasi dari pihak Bappeda lebih

kepada mengingatkan bahwa akan diadakannya Musrenbang yang merupakan

kegiatan rutin setiap awal tahun, tujuannya untuk pembangunan kota cilegon.

Secara umum pelaksanaan musrenbang sudah membuka kesempatan bagi

masyarakat untuk terlibat baik dalam tahap persiapan sampai tahap keberlanjutan.

Tidak ada nya pengecualian masyarakat dalam golongan miskin, wanita,

Page 119: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

101

kelompok rentan dalam pelaksanaan musrenbang. Seperti yang dikatakan oleh (I1-

2), sebagai berikut :

“Sebenarnya ini kan kegiatan rutin tahunan, bappeda sebenarnya hanya

menyampaikan visi dari perecanaannya saja. Dari unsur kelurahan,

kecamatanan bagaimana dia membuat prioritas pembangunan itu bisa

direalisasikan jadi hendaknya seluruh pelaku pembangunan kecamatan

fasilitator hendaknya mengerti tentang pembangunan. Semua boleh

berpartisipasi malah itu bagus kalau dari semua kalangan.

.................”(wawancara dilakukan hari Senin, 25 September 2017 pukul

09.30 WIB di Kantor Bappeda Kota Cilegon)

Dalam tahap perencanaan yang dilakukan, adanya sosialisasi awal, atau

pramusrenbang merupakan akses masyarakat untuk mendapatkan informasi

terkait musrenbang di Kota Cilegon. hasil wawancara didapat menunjukkan

bahwa sudah dilakukannya proses sosialisasi awal melalui pramusrenbang di

seluruh kelurahan di Kota Cilegon guna membangun kepedulian masyarakat

untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Dalam kegiatan tersebut, dilakukan

pula pemelihan usulan atau masalah yang ada di kelurahan masing- masing dan

agen sosialisasi. Setelah ada pemberitahuan dari Bappeda tugas selanjutnya itu

ada di pihak kelurahan bagaimana dari kelurahan sendiri memberitahukan

masyarakat tentang kegiatan musrenbang ini. Rasa kemasyaraatan yang timbul

menyebabkan dorongan untuk terlibat. Rasa kemasyarakatan dapat dipupuk

dengan cara kegiatan gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat. Terkait

dengan sosialisasi di tingkat bawah (RT/RW di paparkan oleh (I1-5) sebagai

berikut :

“Kalau tidak salah ada ditingkat RW itu sosialisasi dan cari data jadi

sebenarnya jika tidak dilakukan sosialisasi juga seharusnya tingkat RT

sudah tahu karena musrenbang ini selalu diadakan setiap tahun untuk

pembangunan. Sebenarnya untuk kegiatan musrenbang ini dilakukan

Page 120: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

102

setiap tahun dan sepatutnya masyarakat mengetahui tentang kegiatan

musrenbang ..............’ (wawancara dilakukan pada hari Selasa, 5

September 2017 pukul 10.00 WIB di Kantor Kleurahan Karngasem).

Sosialisasi musrenbang ini pun harus merata agar semua masyarakat

yang ada di lingkungan tersebut mengetahui apa itu Musrenbang agar tidak ada

alasan masyarakat tidak hadir. Namun Seperti pernyataan (I3-1) sebagai berikut :

“............... Pra musrenbang dilakukan untuk mengumpulkan aspirasi dari

setiap lingkungan RT/RW untuk diajukan Ketingkat Kelurahan. Selain itu,

surat pemberitahuan pun kami berikan kepada masing – masing RT/RW

setempat. masyarakat sepatutnya sudah mengetahui musrenbang meski ada

saja masyarakat yang tidak mengetahui adanya musrenbang sehingga ada

saja masyarakat yang komentar karena ketidaktahuannya,” (wawancara

dilakukan pada hari jumat 28 Juli 2017 pukul 11.00 WIBdi kantor

Kelurahan Kepuh).

Berdasarkan pernyataan tersebut ada kurangnya komunikasi atau soialisasi

sehingga informasi tentang Musrenbang belum terkena kepada seluruh

masyarakat. Namun sosialisasi awal yang sudah dilakukan mendapat kendala dari

masyarakat itu sendiri, seperti yang terjadi di Link. Kepuh dimana beberapa ketua

RT seperti RT 006 RW 001 yang hadir sosialisasi namun hanya mensosialisasikan

melalui Masjid saja. Sehingga pada akhirnya sosialisasi tidak merata dan hal

tersebut menjadi penghambat ketika kendala tersebut ditemukan dilapangan,

seperti masyarakat ada saja yang tidak tahu adanya musrenbang mendapat kendala

entah dari pihak kelurahannya atau dari masyarakatnya, namun sejauh ini

pernyataan ini diperkuat dengan pernyataan (I2-2) sebagai berikut :

“iya pemberitahuan tentang musrenbang hanya di masjid saja, tapi saya

tidak tahu tentang adanya surat mungkin hanya pihak tertentu saja.

(wawancara dilakukan pada hari selasa 29 juli 2017 pukul 15.40 WIB di

Link. Kepuh Ibu Muhayanah).

Page 121: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

103

Dan hal yang sama juga diutarakan oleh (I2-1) yang mengganggap

sosialisasi masih belum merata :

“kalau sosialisasi kesini secara umum sudah, lagian untuk musrenbang

ini sudah setiap tahun tapi namanya masyarakat ada aja yang enggak

menggubris. Sosialisasinya ke kita saja (karang taruna) jadi kita hanya

meneruskan saja. Kadang ada masyarkat yang enggak paham apa

musrenbang, kita jelaskan. .............”(wawancara dilakukan pada hari

kamis, 12 September 2017 pikul 15.45 WIB di link. Bendungan)”

Selain dari Masjid juga cara lain untuk komunikasi melaui media

elektronik seperti Handphone dan pendekatan langsung kepada masyarakat. Hal

tersebut disebabkan komunikasi berjenjang yang mana dilakukan dari mulut ke

mulut, hal ini riskan dikarenakan apabila infromasi terhenti di salah satu pihak

maka informasi tersebut tidak akan sampai pada masyarakat secara luas. Dan

begitu pula yang terjadi di masyarakat, tidak adanya usaha untuk mengetahui

adanya program pembangunan yang akan dijalankan mengingat kondisi

lingkungannya melalui Musrenbang. Sehingga diperlukan kerjasama agar timbal

balik dapat dilakukan guna suksesnya pembangunan di kelurahan Kota Cilegon.

Serta masih digunakannya model diskusi lama, dengan pertemuan tatap muka atau

rapat bersama. Setiap alternatif mempunyai kelebihan dan kekurangan dimasing-

masing penggunaannya. Seperti yang diungkapkan oleh pak Yudi selaku ketua

RW 001 di lingkungan randakari sebagai berikut :

“ jadi untuk pemberitahuan ya palingan dari masjid atau hp. Kan namanya

juga dikampung kalau ada apa – apa kita umuminnya di masjid saja. Saya

sadar sih kalau itu tidak merata tapi biasanya ada masyarakat yang datang

ke rumah buat tanya – tanya, itu juga yang inisiatif orangnya itu – itu

terus. ( wawancara dilakukan pada hari Sabtu, 02 Desember 2017

Page 122: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

104

Media yang disebutkan di atas disadari bahwa belum efektif digunakan,

dikarenakan terbatasnya masyarakat yang akan diberi informasi. Sistem

perwakilan menyebabkan antusiasme masyarakat untuk ikut serta berkurang.

Selain itu, untuk kumpul bersama atau rapat bersama masih adanya halangan

masyarakat untuk hadir. Sehingga respon masyarakat masih minim. Penggunaan

media papan informasi pun belum dilakukan secara efektif, tidak diperbaharuinya

informasi menyebabkan papan yang tidak up to date tersebut tidak menarik massa

untuk sekedar dilihat.

Beberapa pernyataan di atas menunjukan bahwasanya sosialisasi dan

rembukan telah dilakukan. Akan tetapi masih adanya kendala penyampaian

informasi baik informasi yang terbatas. Sosialisasi amat penting agar semua

elemen masyarakat mengetahui bahwa akan diadakannya Musrenbang tidak hanya

masyarakat tertentu saja melainkan semua masyarakat yang ada di lingkungan

tersebut. Musrenbang sudah merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan awal

tahun dari mulai bottom up artinya semua perencanaan yang diusulakan dari

tingkat bawah sehingga harapan pemerintah daerah agar semua program

pembangunan itu yang benar – benar dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, dari

musrenbang tingkat kelurahan, tingkat kecamatan ada yang namanya fasilitator,

Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki persyaratan

kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan dan proses pengambilan

keputusan dalam kelompok diskusi. Fasilitator ini mempunyai peran yang penting

dalam proses dalam menentukan prioritas di masing – masing kelurahan,

kecamatan. Seperti pernyataan dari (I1-2) sebagai berikut :

Page 123: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

105

“..............Dari unsur kelurahan, kecamatanan bagaimana dia membuat

prioritas pembangunan itu bisa direalisasikan jadi hendaknya seluruh

pelaku pembangunan kecamatan fasilitator hendaknya mengerti tentang

pembangunan. Bagaimana itu dijadikan prioritas sehingga itu bisa

direalisasikan di tingkat kota. Jadi tidak semua usulan dipenuhi. Jadi

sosialisasinya bersifat pemberitahuan saja.” (wawancara dilakukan pada

hari Senin, 25 September 2017 pukul 09.30 WIB di kantor Bappeda Kota

Cilegon).

Dari pernyataan di atas tugas setiap fasilitator, Kelurahan maupun

Kecamatan sangat menentukan usulan yang akan direalisasikan. Tim fasilitator

yang dianggap cakap untuk memfasilitasi kegiatan Musrenbang, sesuai dengan

bimbingan teknis yang telah dilaksanakan. Selain itu sosialisasi juga sangat

mempengaruhi keterlibatan masyarakat dalam keikutsertaan dalam Musrenbang.

Seperti pernyataan dari (I1-1) sebagai berikut :

“Kalau dari tahun-ketahun alhamdulillah tinggi, terakhir kita ngundang

300 orang dan perwakilan yang kita udang lebih dari 300 perwakilan.

Melihat di tingkat kecamatan dan kelurahannya pun kita semua tim turun

kebawah. Perwakilan dari BKN, Tokoh Masyarakat, stakeholder dari

kelurahan dan kecamatan pada antusias..........”(wawancara dilakukan Pada

hari Rabu, 20 september 2017 pukul 11.30 WIB di Kantor Bappeda kota

cilegon).

Dari pernyataan diatas untuk tingkat kota sudah cukup baik untuk tingkat

keterwakilan masyarakat dalam musrenbang. banyak faktor yang membuat

Musrenbang ini terlaksana salah satunya keterwakilan masyarakat dan

stakeholders salah satunya. Namun, disaat pelaksanaan Musrenbang di salah satu

kecamatan yaitu Kecamatan Ciwandan peneliti melihat bahwa tidak semua

elemen merasa terwakilkan. Masih ada dari pihak stakeholders yang hadir hanya

sekedar seremonial dan mengisi absen saja selanjutnya mereka meninggalkan

Musrenbang. seperti pertanyanaan diatas masyarakat harus lebih paham bahwa

Page 124: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

106

tidak semua program akan terpenuhi. Pemerintah pun selalau mengingatkan akan

hal itu. Seperti pernyataan (I1-4) mengatakan sebagai berikut:

“Sebenarnya untuk kegiatan musrenbang ini dilakukan setiap tahun dan

sepatutnya masyarakat mengetahui tentang kegiatan musrenbang itu.

Namun dari pihak kelurahan pun selalu mengingatkan kepada masyrakat

melalui RT/RW karena RT/RW yang seharusnya lebih dekat dengan

warganya. Terkadang ada saja warga yang tidak mengikuti pra

musrenbang ini alasannya karna program yg tahun lalu diusulkan belum

terealisasikan tapi kan kalo usulan dia mau terealisasikan ya harusnya

hadir kan kasih masukan nah nanti kita usahakan program tersebut

trealisasikan tahun ini.” (wawancara dilakukan pada hari kamis 7

september 2017 pukul 14.30 WIB di Kantor Kelurahan Bendungan).

Dari pernyataan itu diperkuat dengan adanya slogan milik (I1-4) di kantor

Kelurahan Bendungan.

Gambar 4.5

Slogan ajakan partisipasi

Sumber : Kelurahan Bendungan

Page 125: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

107

Gambar 4.5 di atas peneliti dapat di lapangan. Kelurahan Bendungan

adalah kelurahan yang terletak di Kecamatan Cilegon yang memiliki luas terkecil

di Kecamatan Cilegon. Di Kelurahan Bendungan pun mempunyai masalah yang

sama dengan keterwakilan atau keterlibatan masyarakat, oleh sebab itu Pak Lurah

Herman menempelkan di setiap pintu di kelurahan alasannya agar setiap pegawai

dan masyarakat yang datang ke kelurahan agar menyadari kondisi lingkungannya.

Dalam slogan itu tertulis ajakan agar masyarakat ikut serta dalam proses

pembangunan, karena pembangunan di kelurahan pun untuk masyarakat sendiri.

Jadi masyarakat tidak hanya mengandalkan pemerintah saja melainkan

masyarakat harus ikut serta dalam pembangunanan, perlu kesadaran tinggi dari

masyarakat untuk ikut andil dalam proses pembangunan. Di Kelurahan

Bendungan Seperti pernyataan (I1-4) mempertegas gambar diatas :

“ saya sengaja menempelkan slogan itu di semua pintu masuk, karena agar

semua warga tidak hanya warga saja namun pegawaiku harus membaca

dan ikut serta dalam pembangunan. Karena pemerintah juga butuh

masyarakat dalam ikut serta dalam pembangunan.” (wawancara dilakukan

pada hari Jumat, 22 September 2017 di Kelurahan Bendungan).

Dalam proses ini, keterwakilan masyarakat dan elemen pemerintah yang

terkait menjadi faktor kunci yang tidak bisa ditawar. Dengan demikian sosialisasi

adalah proses mengajak dan memberitahukan masyarakat untuk mengenali secara

seksama tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan permasalahan yang

terjadi di lingkungan tersebut. Sosialisasi mempunyai pengaruh besar terhadap

keterwakilan Musrenbang. Masyarakat dituntut untuk berpartisipasi dalam

musrenbang dari mulai tingat RT/RW hingga Kota. Tidak hanya masyarakat saja

Page 126: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

108

melainkan elemen pemerintahan pun harus mengikuti Musrenbang. Namun, pada

kenyataannya peneliti sendiri melihat bahwa dari elemen pemerintah masih saja

ada yang datang hanya waktu pembukaannya saja jadi hanya sekedar absen untuk

mengisi daftar hadir saja. Seperti yang dikatakan oleh (I1-7) berikut pernyataanya :

“untuk keterwakilan masyarakat sudah taulah sendiri bagaimana

masyarakat sini sulit ya namun ada saja yang hadir dan partisipasi. Selain

itu tidak hanya masyarakat saja yang harusnya hadir melainkan semua

pihak yang terlibat dalam musrenbang ini. Ada saja dari pemerintah yang

hanya datang untuk absen semata, jika sudah pembukaan mereka pamit.

...............(wawancara dilakukan hari jumat, 28 juli 2017 pukul 11.00 WIB

di kantor kelurahan kepuh).

Pernyataan diatas dijelaskan bahwa pada pelaksanaan Musrenbang ada

dari pemerintahan yang hanya hadir untuk sekedar mengisi absen atau daftar hadir

semata seperti yang peneliti lihat ketika mengikuti Musrenbang kelurahan dan

kecamatan di salah satu kantor di kota cilegon, dalam hal ini mempengaruhi daya

dukung aparat terkait keberhasilan program. Selain itu bukan dari perwakilan

pemerintah saja melainkan dari masyarakatnya juga, masyarakat di lingkungan

Kepuh yang tidak mengikuti Musrenbang dengan berbagai alasan tertentu salah

satunya karena program yang sudah diajukan tahun lalu tidak terealisasikan dan

kesibukan masing – masing individu dalam pekerjaan. Namun pihak kelurahan

pun sudah mengingatkan bahwa tidak semua usulan yang diusulakan oleh

masyarakat akan semuanya dikabulkan. Selain dari pihak kelurahan pun, ada tim

khusus dari BAPPEDA Kota Cilegon yang sebelumnya melakukan penyuluhan ke

kecamatan memberikan pengertian terhadap masyarakat mengenai usulan yang

masuk dari tahapan kelurahan hingga kota disusun berdasarkan masalah yang

benar – benar mendesak dan memang membutuhkan pemecahan secepatnya

Page 127: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

109

karena menyangkut kepentingan banyak orang. Seperti yang dikatakan oleh

informan (I1-16) sebagai berikut :

”................. Kita tidak bisa menjanjikan semua itu sebagai skala prioritas,

kita mencari prioritas yang emang benar – benar dibutuhkan oleh warga.

Jadi kita hanya memberikan pengertian kepada masyarakat yang malas

atau yang tidak hadir dalam musrenbang bahwa kita terbentur dengan

anggaran” (wawancara dilakukan pada hari kamis, 24 agustus 2017 pukul

14.30 di kantor kelurahan lebak gede).

Jika dilihat pernyataan di atas bahwasanya banyak sekali faktor

ketidakterwakilan masyarakat dalam musrenbang salah satunya usulan yang

terdahulu yang belum terealisasikan membuat masyarakat berpikir ulang untuk

mengikuti musrenbang ini. Karena setiap usulan mempunyai prioritasnya masing

– masing. Keterbatasan anggaran menjadi faktor yang menghambat usulan itu

tidak direalisasikan yang menyebabkan banyak dampak terhadap keterwakilan

masyarakat. Namun dikarenakan tidak semua usulan yang masuk akan di bangun.

Seperti pernyataan dari (I1-12) sebagai berikut

“Sebenarnya untuk usulan itu semuanya masuk dari mulai pra musrenbang

itu semua masuk. Namun, kita lihat sendiri dari anggaran yang kita punya,

kita juga gak bisa memaksakan program ini dan itu harus tercapai. Jadi ada

tahapan supaya program atau usulan itu dilaksanakan. Istilahnya kita

rangking dari mulai hal terkecil sampai terbesar, mana yang akan dibiayai

oleh APBD, DPWKel, atau Dinas – dinas yang terkait...................”

(wawancara dilakukan Pada hari Senin, 28 Agustus 2017 pukul 09.30 WIB

di Kantor kelurahan Rawaarum).

Anggaran menjadi faktor dalam keterwakilan masyarakat, karena anggaran

menentukan suatu program berjalan dengan rencana. Pernyataan diatas

menunjukkan bahwa sebagian yang tidak hadir dikarenakan jenuh dengan usulan

yang diajukan namun hanya sedikit yang terealisasi dikarenkan keterbatasan

Page 128: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

110

anggaran yang ada. Namun untuk anggaran sendiri sudah ditentukan untuk

program yang dianggap prioritas oleh pihak kota.

Dari beberapa pernyataan narasumber di atas bahwa keterwakilan

masyarakat menjadi langkah awal dalam menyusun perencanaan pembangunan di

wilayah masing – masing karena masyarakat dihadirkan dengan tujuan

mendapatkan informasi permasalahan pembangunan di lingkungan mereka

sehingga masalah yang diajukan nanti sesuai kebutuhan masyarakat. Untuk

perumusan masalah tahap awal dilakukan dengan Bottom up. Bottom up dimulai

dari tingkat bawah artinya semua usulan masyarakat yang dituangkan dalam

musrenbang murni dari aspirasi masyarakat dan apa yang masyarakat keluhkan

selamai ini tentang pembangunan. Perumusan masalah ini mengumpulkan data

atau informasi yang dikumpulkan dari semua hasil pra musrenbang sehingga

diperoleh gambaran yang lebih lengkap dan mendalam. Sama halnya yang

diungkapkan oleh sebagai berikut :

“untuk perumusan masalah kita serahkan ke tingkat RT/RW dari situ lah

muncul masalah – masalah apa yang akan di bahas dalam musrenbang kel,

berbagai permasalahan diseleksi berdasarkan skala prioritas...................”

(wawancara dilakukan pada Hari Rabu, 13 September 2017 pukul 15.40

WIB di Kantor Kelurahan Kota bumi).

Hal senada disampaikan oleh sebagai berikut :

“masalah – masalah yang kita ambil itu dari lingkungan RT/RW terlebih

dahulu, lalu kita jadi acuan untuk tingkat kelurahan namun kita balik ke

prioritas. Jadi kita merumuskan masalah ini bukan hanya sekedar dari kita,

justru kita dapet masalah itu dari masyarakat. Tapi ya masyarakat itu juga

harus tau diri, jangan semua usulan mau direalisasikan. Kita cari

kebutuhan bukan keinginan masyarakat, kalo keinginan masyarakat

banyak sekali maunya”. (wawancara dilakukan pada hari Kamis, 24

Agustus 2017 Pukul 14.30 WIB di kantor kelurahan lebak gede).

Page 129: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

111

Dari pernyataan dijelaskan bahwa masyarakat banyak mengusulkan yang

menjadi keinginannya bukan kebutuhannya. Dalam hal ini, tidak semua apa yang

disampaikan masyarakat harus diterima, justru pada saat itulah momentum untuk

bersama – sama memilih mana yang merupakan kebutuhan dan mana yang

sekedar keinginan karena keinginan memiliki kadar subjektifitas yang tinggi tanpa

batas yang jelas.

Berkaitan dengan perumusan masalah seperti pernyataan dari informan

sebagai berikut :

“ jadi setiap RT/RW itu sebelumnya sudah dirumuskan apa saja masalah

yang ada di lingkungan nya masing – masing lalu saat musrenbangkel

dipilih mana yg akan menjadi skala prioritas untuk dibawa ke tingkat

kecamatan. (wawancara dilakukan pada hari kamis, 12 Oktober 2017

pukul 15.45 WIB di link bendungan)

Hal senada disampaikan oleh informan sebagai berikut :

“ tahap awal memang semua masalah di mulai dari tingkat bawah, kita

catat untuk tahap kecamatan namun semua kembali lagi kita hanya sekedar

memberitahukan apa saja masalah yang terjadi di lingkungan kita melalui

usulan program yang diajukan keputasa tetap di kota”. (wawancara

dilakukan Pada hari Senin, 28 Agustus 2017 pukul 09.30 WIB di Kantor

kelurahan Rawaarum).

Dari wawancara diatas diketahui bahwa untuk perumusan masalah

memang dari tingkat RT/RW namun untuk keputusan akhir ada di tingkat kota.

Latar belakang dari perumusan masalah ini sebagai bentuk partisipatif, Kemudian

dengan melihat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional Perencanaan partisipatif adalah Perencanaan

yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan

Page 130: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

112

(stakeholders) terhadap pembangunan. Keterlibatan stakeholders ini adalah untuk

memperoleh aspirasi dan menciptakan rasa memiliki dan rasa tanggungjawab

terhadap lingkungan masing – masing.

Berdasarkan paparan diatas dalam dimensi input dapat disimpulkan bahwa

acuan pelaksanaan musrenbang adalalah dengan melihat Undang – Undang No 25

Tahun 2004 tentang Sitem Perencanaan Pembanguna Nasional untuk

menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan

tahunan, tata cara perencanaan pembangunan dan dilaksankan oleh unsur

penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Selain SPPN

masih banyak dasar untuk pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

Pada keterwakilan masyarakat dan elemen pemerintahan, Bappeda Kota Cilegon

dan seluruh kelurahan di Kota Cilegon berupaya untuk meningkatkan

keterwakilan dalam Musrenbang. karena Musrenbang salah satu bentuk dari

perencanaan partisipatif dengan melibatkan masyarakat langsung dalam

pembangunan Kota Cilegon Namun ada saja masyarakat atau pihak lain yang

hanya sekedar “absen” dan masyarakat jenuh atas program yang sering diusulkan

namun belum terlaksana karena keterbatasan anggaran. Untuk masalah

sosialisasi, Sosialisasi merupakan hal yang penting sebelum pelaksanaan

musrenbang, agar semua masyarakat mengetahui bahwa adanya musrenbang

bukan hanya pihak yang memiliki jabatan tertentu saja. Soialisasi nya berbentuk

surat dan ada pramusrenbang ini dijadikan sama dengan sosialisasi. Namun

kenyataannya tidak cukup hanya dengan itu saja, tingkat RT harus benar – benar

dekat dengan warganya karena masih saja ada masyarakat yang belum

Page 131: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

113

mengetahui musrenbang. walaupun sebenarnya musrenbang ini kegiatan rutin

setiap awal tahun namun pemerintah harus gencar – gencarnya untuk sosialisasi

tentang musrenbang untuk pembangunan di lingkungannya. Selanjutnya dalam

perumusan masalah semua dimulai dari tingkat kelurahan, masalah harus

berdasarkan kebutuhan bukan keinginan masyarakat.

4.3.2 Dimensi Proses

Dimensi proses merupakan dimensi transformasi kebijakan kepada

masyarakat dalam bentuk pelayanan langsung, pemerataan kebijakan dan dalam

dimensi ini lebih menekankan pada pelaksanaan kebijakan yang berupa tujuan

Musrenbang, langkah dalam Musrenbang, koordinasi antar pusat dan kelurahan,

proses merancang anggaran, pihak yang dilibatkan dalam Musrenbang , hambatan

dan permasalahan dalam pelaksanaan Musrenbang.

Pertama, Tujuan Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Diadakannya

Musrenbang sendiri mempunyai tujuan yang akan dicapai salah satunya untuk

meningkatkan pembangunan dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan

pembangunan itu sendiri. Seperti pernyataan dari I1-2 sebagai berikut :

“Tujuannya mengangkat aspirasi dari bawah bottum up ataupun dari atas

kebawah jadi saling sinergi, antara usulan pembangunan yang akan di

sampaikan akan di prioritaskan dan akan disimpulkan melalui suatu forum

yaitu musrenbang...................” (wawancara dilakukan Pada hari Senin, 25

september 2017 pukul 09.30 WIB di Kantor Bappeda kota cilegon).

Pernyataan diatas menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan harus

di mulai dari bottom up dimana semua masyarakat lebih berperan dalam hal

Page 132: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

114

pemberian gagasan awal dalam merencanakan pembangunan di wilayahnya

masing – masing.

Hal senada disampaikan oleh I1-1 sebagai berikut:

“Tujuannya untuk memberikan wadah bagi masyarakat dalam hal

pembangunan fisik maupun non fisik. Dan memberi ruang untuk

kelurahan dan memberi kesempatan kepada masyarakat agar lebih terbuka

dan masyarakat sendiri harus bisa merencanakan pembangunan dilihat dari

masalah lingkungan di sekitarnya.” (wawancara dilakukan Pada hari Rabu,

20 september 2017 pukul 11.30 WIB di Kantor Bappeda kota cilegon).

Untuk melaksanakan tujuan Musrenbang dimulai dari kelurahan.

pembangunan kelurahan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan daerah

dan kebijakan regional. Pemerintah daerah dituntut untuk merumuskan rencana

pembangunan yang komprehensif mulai dari tingkat kelurahan sampai dengan

tingkat kota. Namun tujuan Musrenbang belum sepenuhnya berjalan sesuai

dengan apa yang akan dituju. Masih banyak yang hari direalisasikan tujuan dari

Musrenbang seperti pernyataan dari Pak Yudi selaku Ketua RW 001 sebagai

berikut:

“kalau tujuan sih umumnya untuk mensejahterakan masyarakat, istilahnya

menampung aspirasi masyarakat. Kan dari kota katanya dimulai dari

tingkat bawah. Kita sih sesuai prosedur aja, ngikut – ngikut aja tapi

hasilnya hanya sedikit. Masyarakat juga udah bosen ya ngajuin begitu

banyak tapi yang nentuin pihak kota juga.”(wawancara dilakuka hari sabtu

desember 2017 di kediaman pak yudi).

Hal senada disampaikan oleh I2-1 sebagai berikut:

“Musrenbang itu tujuannya untuk menampung aspirasi masyarakat secara

prioritas dan untuk mendukung visi misi kota cilegon. Aspirasi masyarakat

itu harus kita laksanakan tapi (wawancara dilakukan Pada hari kamis, 12

november 2017 pukul 15.30 WIB di link bendungan).

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Musrenbang

bertujuan untuk menampung dan menetapkan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan

Page 133: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

115

masyarakat yang diperoeh dari usulan rencana pada tingkat bawah hingga tingkat

kota. Selain itu pada musrenbang menetapkan kegiatan prioritas untuk dijadikan

program tetap ditingkat kota. Namun dalam pelaksanaannya kadang tujuan dari

Musrenbang belum sepenuhnya terpenuhi dan masih kurang dalam

pelaksanaannya.

Kedua, langkah – langkah dalam pelaksanaan Musrenbang. dalam

pelaksanaan Musrenbang ada beberapa tahapan atau langkah hingga terbentuknya

RKPD (Rencana kerja Pemerintah Daerah). RKPD memuat Visi dan Misi,

kebijakan umum dan prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi

daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif. Umumnya pada

langkah awal dimulai dari tingkat paling bawah yaitu kelurahan karena pada

dasarnya Musrenbang ini melalui pendekatan Bottom up. Hal ini disampaikan

oleh I1-16 sebagai berikut:

”Pertama itu ya kita memberikan formulir pendahuluan. Untuk mereka

tulis apa saja yang akan dibutuhkan untuk masyarakat. Tujuannya agar

kita mengetahui apa saja masalah – masalah yang ada dilingkungan

masyarakat. Sebelumnya kita memberi pengarahan kepada masyarakat

karena tidak semua usulan akan dilaksanakan, kita beritahyu agar

masyarakat mengerti kondisi yang terjadi. Dari hasil rembukan RT/RW

lalu dibawa di tingkat musrenbangkel. Dari kelurahan memilih mana saja

yang akan masuk dalam skala prioritas kelurahan.............” (wawancara

dilakukan Pada hari kamis, 24 agustus 2017 pukul 14.30 WIB di Kantor

kelurahan lebak gede).

Hal senada disampaikan oleh I1-5 sebagai berikut:

“Pertama kita melakukan langkah dari bawah dahulu istilahnya bottom up,

ditingkat bawah di ketuai oleh RT/RW lalu melakukan Rapat atau

Musyawarah untuk menentukan usulan yang akan masuk di tingkat

kelurahan dan menentukan masalah di masing – masing lingkungannya.

Page 134: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

116

Selanjutnya, usulan yang sudah di rapatkan dibawa utuk musren tingkat

kelurahan dimanan menentukan mana skala prioritas di masing – masing

lingkungan untuk di ajukan di tingkat kecatamatan.................” (wawancara

dilakukan Pada hari Selasa, 5 september 2017 pukul 10.00 WIB di Kantor

kelurahan karangasem).

Dari pernyataan diatas disampaikan bahwa untuk langkah awal dari

pelaksanaan Musrenbang sudah mengikuti alur yang berlaku seperti tahun – tahun

sebelumnya, di 16 kelurahan yang peneliti teliti sudah mengikuti aturan. Seperi

pemaparan diatas bahwa dimulainya Musrenbang dari tingkat RT/RW setempat

ada istilah “pramusrenbang” pramusrenbang ini sebagai bentuk sosialisasi dan

bertujuan untuk mengumpulkan masalah masalah apa saja yang terjadi di

lingkungan RT/RW tersebut untuk diajukan di forum selanjutnya yaitu tingkat

kelurahan. Namun tidak semua usulan yang masuk akan direalisasikan artinya ada

skala prioritas dan keputusan ada di tingkat kota. Hal ini disampaikan oleh I1-9

sebagai berikut:

“................Untuk keputusan sendiri ada di tingkat kota. Berhubung ada

skala prioritas kami tidak bisa berbuat banyak atas usulan yang belum

dianggap skala prioritas walaupun di tingkat kelurahan sudah dibiuat skala

prioritas namun belum tentu itu dianggap prioritas oleh Tingkat Kota.

Untuk Usulan yang belum direalisasikan kami usulkan untuk tahun depan

sampai terealisasikan. (wawancara dilakukan Pada hari Senin, 17 juli 2017

pukul 10.30 WIB di Kantor kelurahan samang raya).

Mengingat bahwa musrenbang ini untuk pembangunan di kota cilegon,

khususnya pembangunan program yang di prioritaskan , maka semua wilayah

mendapat bantuan dari pemerintah namun dalam proses pelaksanaan diutamakan

program yang masuk ke dalam daftar prioritas terlebih dahulu . Sehingga

dilakukanlah pengambilan keputusan yang tepat diantara beberapa pilihan

gagasan yang terdapat dalam musyawarah bersama. Dasar pengambilan keputusan

Page 135: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

117

yakni daerah yang paling urgent untuk segera ditangani dan mendesak.Untuk

program yang belum terealisasikan dijelaskan seperti pernyataan di atas bahwa

akan diajukan kembali untuk tahun yang akan datang sampai terealisasikan.

Namun Untuk langkah langkah yang lebih rinci proses dari mulai urung rembuk

di tingkat RT hingga tahap akhir pelaksanaan, seperti penyataan oleh I1-1 sebagai

berikut:

“Pertama dilakasanakannya musrenbang kelurahan, selanjutnya bulan

februari diadakannya musrenbang kecamatan dan tentunya di pilih

prioritas yang akan di bawa ke tingkat kota, setelah itu di bulan maret di

bawa ke forum SKPD penyusunan Renja SKPD, setelah forum SKPD

barulah diadakannya Musrenbang Kota,...............” (wawancara dilakukan

Pada hari Seni, 25 september 2017 pukul 11.30 WIB di Kantor Bappeda

kota cilegon).

Dan dapat diperjelas dengan gambar dibawah ini:

Gambar 4.6

Langkah - langkah dalam musrenbang

Sumber : Bappeda Kota Cilegon

Page 136: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

118

Dapat dijelaskan dari pernyataan dan gambar diatas bahwa langkah awal

dimulai dari Musrenbang kelurahan yakni pada bulan januari, dimana aspirasi

masyarakat dapat digali melalui dialog atau musyawarah antar kelompok-

kelompok masyarakat dari 16 kelurahan yang peneliti ambil untuk diteiti sudah

melaksanakan tahap ini dengan baik walaupun yang paling sering terjadi adalah

kehadiran warga dan menetukan masalah apa yang dianggap prioritas. Keluaran

dari Musrenbang di tingkat ini adalah penetapan prioritas kegiatan pembangunan

tahun mendatang sesuai dengan potensi serta permasalahan di kelurahan tersebut.

Langkah selanjutnya, Musrenbang Kecamatan dilaksanakan pada bulan Februari,

Keluaran dari Musrenbang di tingkat kecamatan ini menetapkan daftar prioritas

kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan. Prioritas kegiatan pembangunan ini

disesuaikan menurut fungsi SKPD dan penetapan anggaran yang akan didanai

melalui APBD dan sumber pendanaan lainnya. Selanjutnya ada Forum SKPD,

keluaran yang diharapkan dari forum ini ialah Rancangan Rencana Kerja-SKPD

(Renja-SKPD) yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran SKPD

yang akhirnya menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Prioritas

kegiatan yang sudah dipilah menurut sumber pendanaan dari APBD kota, APBD

Propinsi dan APBN,Menetapkan delegasi dengan memperhatikan komposisi

perempuan untuk mengikuti Musrenbang Kota. Langkah selanjutnya yaitu

musrenbang Kota dilaksanakan sepanjang bulan maret keluaran dari musrenbang

kota ini ialah Arah kebijakan, prioritas pembangunan dan pagu dana berdasarkan

fungsi SKPD, Daftar prioritas yang sudah dibahas pada forum SKPD, Daftar

usulan kebijakan/regulasi pada tingkat pemerintahan Kota, Propinsi dan Pusat,

Page 137: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

119

Rancangan pendanaan untuk Alokasi Dana Desa, Dalam upaya menjaga

konsistensi keluaran dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)

maka dilakukan beberapa forum multistakeholders Paska Musrenbang antara

delegasi masyarakat, pemerintah daerah dan DPRD. Selain itu forum tersebut juga

bertugas untuk memberikan penjelasan alasan diterima atau ditolaknya sejumlah

kegiatan yang sudah diusulkan.

Ketiga, koordinasi antar pusat dan kelurahan. Setiap proses penyusunan

dokumen rencana pembangunan tersebut memerlukan koordinasi antar instansi

pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui mekanisme

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari Tingkat

RT/RW, Kelurahan, Kecamatan sampai dengan Kota. Musrenbang berfungsi

sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antara pelaku pembangunan,

yang menitikberatkan pada sinkronisasi rencana kerja antar SKPD dan antara

Pemerintah Daerah dengan masyarakat agar tujuan dan sasaran yang telah

diamanatkan dalam visi dan misi daerah dapat dicapai sesuai rencana yang telah

ditentukan.koordinasi ini dinilai penting karena perlu dilakukan agar tidak adanya

kesalahan dalam pelaksanaan musrenbang. hal ini disampaikan oleh I1-7 sebagai

berikut:

“Koordinasi sendiri kami melalui RT/RW yang bersangkutan, dari

RT/RW yang akan melakukan musyawarah lebih lanjut dengan

masyarakat. Selanjutnya koordinasi dengan pihak kelurahan, lalu dari

kelurahan kami koordinasi dengan pihak kecamsatan. Koordinasi ini

sangat penting agar tidak terjadi kesalahan komunikasi.” (wawancara

dilakukan Pada hari kamis, 7 september 2017 pukul 14.30 WIB di Kantor

kelurahan bendungan).

Hal senada disampaikan oleh I1-4 sebagai berikut:

Page 138: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

120

“Koordinasi kita kepada RT/RW, Kecamatan, dari kecamatan ke pihak

kota dan tentunya kita koordinasi dengan fasilitator. Koordinasi ini sangat

penting bagi musrenbang.”( wawancara dilakukan Pada hari Senin, 11

september 2017 pukul 10.15 WIB di Kantor kelurahan kedaleman).

Seperti pernyataan diatas bahwa dari pihak kelurahan hanya koordinasi

dengan RT/RW setempat dan pihak kecamatan saja selanjutnya pihak kecamatan

yang koordinasi dengan pihak kota walaupun ada saja masalah kecil dalam

koordinasi ini namun semuanya biasa teratasi dengan baik. Seperti yang dikatan

oleh I1-18 sebagai berikut:

“dari kelurahan biasanya kontekan dengan RT/RW saja. Dan juga

kecamatan. Paling ada sedikit kendalanya dengan masyarakat, kurang

pahamnya masyarakat juga kan itu ngaruh ke koordinasi, masyarakat

bilang apa, laporan ke kelurahannya beda. Kan kita juga yang repot buat

laporan selanjutnya.”(wawancara dilakukan hari rabu, 13 September 2017

pukul 15.40 WIB di Kantor Kelurahan Kota bumi).

Seperti pernyataan diatas Sehingga, dibentuknya fasilitator dari tingkat

kelurahan, kecamatan dan kota. Tugas fasilitator memfasilitasi pelaksanaan

Musrenbang. seperti yang dikatakan oleh I2-1 sebagai berikut:

“Koordinasi itu makanya dibutuhkan fasilitator, karena fasilitaor yang

akan mengurus semuanya. Makanya dibutuhkan organisasi – organisasi

seperti karangtaruna lpm bkk untuk mendorong usulan di wilayah masing

– masing.” (wawancara dilakukan Pada hari kamis, 12 oktober 2017 pukul

16.00 WIB di link bendungan).

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa koordinasi sangat

penting agar tidak terjadi kesalahan komunikasi namun pihak kelurahan pun

harus lebih sering koordinasi dengan warga sekitar agar lebih mengetahui

permasalah yang sekiranya dirasakan oleh warga dan harus memantau dari bawah

hingga kota walaupun koordinasi kelurahan hanya di tingkat kecamatan.

Page 139: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

121

Kempat, proses merancang anggaran. Merancang anggaran disini bukan

berarti menghitung uang, melainkan suatu usaha untuk menyusun alokasi

anggaran yang tersedia. Aspek ini sangat penting karena penyusuan anggaran

menentukan berhasil tidaknya sebuah program. Pengalokasian anggaran kegiatan

yang berasal dari APBD Kota Cilegon, selain itu ada Dana Pembangunan

Wilayah Kelurahan (DPWKel), DPWKel ini adalah dana yang bersumber dari

APBD melalui anggaran kecamatan pada bagian anggaran kelurahan untuk

membiayai pembangunan sarana prasarana lokal dan pemberdayaan masyarakat.

Anggaran DPWKel paling sedikit 5% dari Pendapatan Daerah setelah dikurangi

DAK. Seperti pernyataan oleh I1-3 sebagai berikut:

“Kalau musrenbang kelurahan salah satu kegiatan mandatori dari

DPWKel. Kalau ditanya musrenbang dananya dari mana ya dari APBD

hanya saja tapi alokasinya dimana ya di dpwkel jadi salah satu kegiatan

mandatori yang harus dilakukan dpwkel itu salah satunya musrenbang

kelurahan itu. Jadi untuk pengerjanaan yang mebutuhkan biaya yang

sangat banyak itu kita koordinasi dengan dinas – dinas terkait. ..............”(

wawancara dilakukan Pada hari Senin, 25 september 2017 pukul 09.30

WIB di Kantor Bappeda kota cilegon).

DPWKel merupakan tahun pertama dalam pelaksanaannya, dan yang

membedakannya dengan dana yang lain adalah tingkat kompleksitasnya dari

projek tersebut. hal ini disampaikan oleh I1-2 sebagai berikut:

“Masalah anggaran dari APBD, selain itu kita juga baru tahun pertama ada

namanya DPWKel, DPWKel itu 5% dari APBD. Jadi 5% itu dibagi untuk

semua kelurahan dan tiap kelurahan berbeda nilainya tergantung

wilayahnya. Apa yang belum di cover oleh apbd diharapkan bisa memakai

DPWKel itu.” (wawancara dilakukan Pada hari Senin, 25 september 2017

pukul 09.00 WIB di Kantor Bappeda kota cilegon).

Page 140: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

122

Adapun sumber pembiayaan kegiatan pembangunan berasal dari APBD,

DPWKEL, BUMN, BUMD, Swadaya. Seperti dijelaskan diatas dana DPWkel

sangat membantu untuk merealisaikan program yang belum terpenuhi oleh

APBD. Seperti pernyataan yang disampaikan oleh I1-10 sebagai berikut:

“Kalau anggaran itu ada APBD. Untuk skala besar kami kasih ke dinas –

dinas yang terkait. Selain itu ada dana tambahan istilahnya namanya

DPW-Kel, dana ini sangat membantu untuk program skala rendah. Jadi

yang tidak tercover oleh APBD bisa dibangun oleh DPWKel. Untuk dana

juga yang mengatur pokmas dari masyarakatnya sendiri. Jadi selama ini

ada ketua pokmas, nanti mereka yang melaksanakan dan mengatur

anggaran. Kalau di kelurahan kepuh sih terkadang ada dari perusahaan

kasih bantuan.” (wawancara dilakukan Pada hari jumat, 28 juli 2017 pukul

11.30 WIB di Kantor kelurahan kepuh).

Selain itu untuk program yang memerlukan anggaran besar maka di

limpahkan kepada dinas – dinas yang terkait seusai tupoksinya. Karena tidak

mungkin kelurahan yang akan menjalankannya mengingat APBD itu lebih kecil

dari pada keinginan itu sendiri. Selanjutnya ada pokmas, pokmas disini adalah

kelompok masyarakat yang mengatur dana DPWKel agar sesuai dengan

perencanaan, realisasi dengan pertanggung jawabannya sesuai. Jadi DPWkel ini

ada yang sifatnya mandatory, artinya ada program yang sifatnya perintah dari

pusat. Bentuk pembangunan fisik yang dikerjakan oleh DPWKel :

Tabel 4.7

Program infrastruktur dari DPWKel

No Kegiata fisik Sumber

1 Paving blok DPWKel

2 Drainase DPWKel

3 Tembok penahan tanah DPWKel

Sumber : dokumen kelurahan

Page 141: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

123

Hal ini disampaikan oleh I2-1 sebagai berikut:

“Kalau dimusrenbanng itu ada dana DPWKel jadi dibatasi untuk sarana

prasarana yaitu paving blok, drainase dan TPT untuk pengaspalan dan

sebagainya itu dinas terkait. (wawancara dilakukan Pada hari kamis, 12

oktober 2017 pukul 16.00 WIB di link bendungan).

Seperti pernyataan diatas bahwa untuk program infrastruktur dibatas hanya

pada paving blok, drainase dan Tembok Penahan Tanah yang merupakan Skala

rendah artinya masih bisa dibangun oleh DPWKel. Dengan pemaparan diatas

dijelakan bahwa pelaksanaan musrenbang mendapat anggran dari APBD, dan

untuk tahun ini Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan yang merupakan dana 5%

dari APBD . DPWKel ini sangat membantu untuk merelisasikan bagi program

yang belum terealisasikan dari APBD sendiri dan diharapkannya adanya DPWKel

ini mampu meningkatkan dan memperbaiki pembangunan di wilayah kelurahan

masing – masing.

Kelima, Kendala atau hambatan. Aspek ini menurut peneliti merupakan

aspek yang sangat penting dalam penelitian Evalasi Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan daerah di Kota Cilegon, karena pada aspek ini

permasalahan tersebut dalam hal pelaksanaan tentu saja ada kendala didalamnya.

Pelaksanaan musrenbang tidak terlepas dari perencanaan partisipatif yakni

keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat harus dibekali dengan

pentingnya merencanakan pembangunan. Hal ini disampaikan oleh I1-2 sebagai

berikut:

“Dari pengetahuan masyarakat. Pertama, memang masyarakat perlu

diedukasikan tentang pentingnya merencanakan pembangunan dari bawah

dan bagaimana dia memperoleh data yang diusulkan, jadi tidak semuanya

Page 142: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

124

usulan pemerintah akan mengakomodir karena bersifat kerjasama antar

semua pihak.................” (wawancara dilakukan Pada hari Senin, 25

september 2017 pukul 09.00 WIB di Kantor Bappeda kota cilegon).

Hal senada disampaikan oleh I1-3 sebagai berikut:

“.....................Kalau saya berbicara prioritasnya seperti apa ya kita lihat

indeks ketimpangan kelurahan, jadi kita lihat yang paling timpang dulu .

jadi jangan dilihat 1:1 kita harus lihat 1:5000 harus lihat dari satu kota .

pandangan yang lebih luas, selalu diberitahukan kepada masyrakat bahwa

kita lihat bukan 1:1 tapi 1:5000.” (wawancara dilakukan Pada hari Senin,

25 september 2017 pukul 09.30 WIB di Kantor Bappeda kota cilegon).

Dijelaskan dari pemaparan diatas bahwa masyarkat banyak belum paham

mengenai prioritas. Pemahaman Masyarakat hanya melihat di lingkungan nya

sendiri tanpa bisa membandingkan dengan wilayah lain. Jadi imbasnya sebagian

masyarakat tidak hadir musrenbangkel. Selain itu bagi orang-orang yang

memutuskan untuk berpartisipasi mereka harus percaya bahwa mereka akan

didengarkan dan tidak selalu setuju dengan suatu keputusan paling tidak

pandangan-pandangan dari mereka telah diperhitungkan. Bagaimana para

pemegang otoritas menimbang gagasan-gagasan atau pesan dari berbagai

konsultasi sebagai masukan untuk proses pengambilan keputusan. Bagaimana

perbedaan gagasan atau pendapat dari berbagai peserta yang terlebih dahulu di

prioritaskan. Hal ini berkaitan dengan tingkat pendidikan masyarakat karena bisa

mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap musrenbang. Seperti hal yang

sama disampaikan oleh I1-6 sebagai berikut:

“ Dari segi pengetahuan masyarakat yang belum paham akan musrenbang

ini. Kadang mereka berfikir usulan yang diajukan ketika pramusrenbang

akan dikabulakan. Jadi imbasnya ada beberapa yang tidak mengikuti

musrenbangkel. Selain itu juga yang takkalah penting yaitu masalah

anggaran.Selain itu keterbasan anggaran pun mejadi salah satu kendala

dalam pelaksanaan musrenbang.” (wawancara dilakukan Pada hari Senin,

4 september 2017 pukul 13.00 WIB di Kantor kelurahan ciwaduk).

Page 143: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

125

Salah satu faktor yang mempengaruhi musrenbang, Jika dihubungkan

dengan tingkat pendidikan dengan partisipasi masyarakat pembangunan, maka

kenyataan menunjukkan adanya hubungan yang erat. Masyarakat memiliki tingkat

pendidikan yang tinggi biasanya mempunyai perhatian yang besar terhadap

kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan, baik pembangunan yang

dilakukan pemerintah maupun yang merupakan swadaya masyarakat. Melalui

pendidikan yang tinggi itulah kemudian mereka mengerti tentang arti pentingnya

pembangunan yang dilaksanakan dan mereka pada umumnya merasa senang

terlibat dalam pembangunan tersebut, akan tetapi sebaliknya jika masyarakat

mempunyai pendidikan yang rendah, maka mereka sulit untuk mengerti apa dan

bagaimana pentingnya pembangunan yang dilaksanakan itu. Karena

ketidaktahuan itulah kemudian timbul sikap yang acuh dan bermasa bodoh

terhadap pembangunan. Kenyataan ini memberikan gambaran bahwa betapa besar

pengaruh pendidikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Selain kurang pahamnya masyarakat terhadap musrenbang, anggaran pun menjadi

kendala yang takkalah pentingnya. hal ini disampaikan oleh I1-12 sebagai berikut:

“Untuk Kendala pastinya setiap pelaksana mempunyai kendala apalagi

terkait anggaran. Kan semua usulan yang masuk tidak semuanya kita

wujudkan ada tahap pemilihan skala prioritas namun untuk usulan yang

masuk namun belum direalisasikan akan kami masukan kembali untuk

tahun berikut sampai benar – benar terlaksana. “(wawancara dilakukan

Pada hari Senin, 28 agustus 2017 pukul 09.30 WIB di Kantor kelurahan

rawaarum).

banyak usulan yang tidak terlaksanakan karena keterbatasan anggaran,

sehingga terbentuknya skala prioritas mana program yang dianggap benar – benar

Page 144: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

126

penting dan harus segera dibangun dalam waktu dekat. Hal ini senada dengan I1-

16 sebagai berikut:

“Untuk kendala sejauh ini masih dianggaran ,Untuk pembangunan sendiri

kita tidak hanya mengandalkan APBD saja. Dari kelurahan dan

masyarakat dituntut untuk mencari bukan sekedar dari APBD saja. Usulan

yg tidak proritas kita usahakan untuk merealisasikan itu. Kita di tuntut

untuk mencari dan mengajak industri untuk ikut serta membangun. Jadi

tanggung jawab pembangunan itu bukan hanya dari pemerintah semata

namun dari industri yang ada diwilayahnya.”( wawancara dilakukan Pada

hari kamis, 24 agustus 2017 pukul 14.30 WIB di Kantor kelurahan lebak

gede).

Pernyataan diatas menunjukan bahwa memang anggaran menjadi kendala

dari musrenbang ini, namun kelurahan jangan terpaku oleh APBD saja, melainkan

harus mencari sumber dana lain untuk merealisaasikan pembangunan

dilingkungannya. kendala musenbang, bukan hanya dilihat dari sektor

Lingkungan dimana sektor sosial dan ekonomi turut andil didalamnya.

Masyarakat yang mandiri secara finansial maka akan lebih bisa berkontribusi

dengan maksimal dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan di

wilayahnya. walaupun Kota Cilegon dikenal sebagai kota industri namun

perekonomian masyarakat juga berkembang pada perdagangan dan jasa. Baik

industri kecil seperti industri rumahan, rumah kontrakan, warung-warung yang

berderet di sepanjang jalan. Selain warung-warung penyedia kebutuhan baik

sandang maupun pangan, berkembang pula kegiatan informal, pedagang kaki lima

yang berada di sepanjang jalan utama da nada pula tempat perbelanjaan

minimarket di beberapa titik samping jalan-jalan kota cilegon. Sektor

perekonomian yang berbasis perdagangan dan jasa tersebut dirasa mampu

mendongkrak perekonomian masyarakat di wilayah nya masing – masing.

Page 145: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

127

Selanjutnya itu dari ketenagakerjaan, dalam arti masyarakat turut ikut membantu

dalam proses pembangunan. Hal ini disampaikan I1-9 sebagai berikut:

“............... Kendala selanjutnya ada di ketenagakerjaan, biasanya

masyarakat agak sulit untuk gotong royong, tapi alhmadulillah untuk saat

ini masih ada gotong royang di lingkungan kelurahan samangraya. Kadang

pemerintah menyediakan dana tapi untuk masalah tempat kami tidak ada,

itu kendalanya.” (wawancara dilakukan Pada hari Senin, 17 juli 2017

pukul 10.30 WIB di Kantor kelurahan samang raya).

Dari pemaparan diatas disimpulkan bahwa dalam setiap pelaksanaan

program pasti menemukan kendala dari mulai masyarakatnya hingga

pemerintahnya. Kedua belah pihak harus lebih meningkatkan kinerjanya,

masyarakat pun jangan hanya mengandalkan pemerintah saja namun masyarakat

disini harus lebih berperan penting dalam pembangunan di wilayahnya. Pada

dasarnya permasalahan yang sering terjadi adalah partisipasi masyarakat dalam

pelaksanaaan musrenbang, usulan dari masyarakat ada yang belum terealisasikan

dan anggaran. Permasalahan diatas disebabkan karena kurangnya sosialisasi yang

merata sehingga semua kendala itu berkaitan satu dengan yang lainnya.

4.3.3 Dimensi Outputs

Outputs merupakan hasil dari sebuah pelaksanaan kebijakan, apakah

pelaksanaan kebijakan tersebut menghasilkan keluaran/produk yang sesuai

dengan tujuan kebijakan yang telah di tetapkan. Ada beberapa aspek dalam

dimensi outputs yaitu kesesuaian pelaksana dengan tujuan kebijakan artinya data

yang dihimpun berdasarkan prioritas arau keinginan semata, ketepatan sasaran

yang dituju meliputi tolak ukur dalam musrenbang, sasaran yang tertangani adalah

Page 146: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

128

dalam bentuk pasrtisipasi masyarakat dalam musrenbang, dan pihak yang terlibat

dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

a. Kesesuaian pelaksana dengan Tujuan Kebijakan

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan pembangunan di Kota

Cilegon merupakan tahapan perumusan pembangunan tahunan yang

dijadikan dasar proses perencanaan pembangunan melaui musyawarah

untuk menentukan skala prioritas sesuai dengan kondisi potensi serta

pokok masalah yang ada dilingkungannya. Data – data atau usulan harus

berdasarkan skala prioritas bukan hanya keinginan semata sesuai dengan

tujuan dari musrenbang. hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh I1-7

sebagai berikut :

“Sudah jelas atas prioritas, jika keinginan masyarakat sudah pasti

inginnya masyarakat banyak sekali. Kami prioritaskan yang

penting saja. Oleh sebab itu mengapa banyak usulan yang belum

terealisasikan............” (wawancara dilakukan Pada hari kamis, 7

september 2017 pukul 14.30 WIB di Kantor kelurahan bendungan).

Hasil pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa data – data yang

masuk harus berdasarkan prioritas, hal yang sama juga di sampaikan oleh

I1-10 sebagai berikut :

“Jelas dari prioritas ya namun usulan semua warga juga kami

tampung. Dari pihak kelurahan sudah menganggap program ini

sebagai prioritas tapi belum tentu untuk kecamatan itu sebagai

prioritas maka di tingkat kecamatan disaring lagi dari semua

kelurahan untuk dijadikan prioritas di tingkat kota. Nah dari kota

juga disaring mana yang lebih prioritas dan ketersediaan anggaran.

“ (wawancara dilakukan Pada hari jumat, 28 juli 2017 pukul 11.30

WIB di Kantor kelurahan kepuh).

Page 147: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

129

Berdasarkan pernyataan diatas, sebenarnya tahap awal data – data

dari masyarakat itu dari keinginan masyarakat. Semua data yang dihimpun

sebelum masuk kelurahan itu keinginan masyarakat. Sampai saat ini

keinginan Seperti pernyataan I1-19 sebagai berikut :

“Kalau untuk data itu sesuai kebutuhan masyarakat. Tapi kita

kembali kepada skala prioritas. Oleh sebab itu mengapa banyak

usulan yang belum terealisasikan. Masyarakat hanya menginginkan

bukan apa yang dibutuhkan. Kami harus teliti agar program bukan

hanya bagi keutungan pribadi atau golongan saja.” (wawancara

dilakukan Pada hari senin, 11 september 2017 pukul 15.35 WIB di

Kantor kelurahan kebondalem).

Seperti pernyataan diatas bahwa Dalam menentukan skala prioritas

kebutuhan pembangunan di masyarakat, penyaringan aspirasi diawali dari

masyarakat kelurahan dalam forum Musbangkel kemudian akan

ditindaklanjuti dengan kegiatan Musrenbang di tingkat kecamatan. Hasil

Musrenbang kecamatan akan disampaikan ke Dinas terkait untuk diadakan

evaluasi tentang kelayakan teknis dan dibahas/ditetapkan dalam

Musrenbang kota sebagai rencana definitif. Seperti pernyataan pernyataan

I1-13 sebagai berikut :

“Jika dilihat data yang sudah – sudah sebenarnya data itu banyak

yang keinginan masyarakat namun kita tetep kembali lagi bahwa

skala prioritas diambil bukan karna keinginan masyarakat

melainkan kebutuhan yang ada di wilayah itu. (wawancara

dilakukan Pada hari senin, 28 september 2017 pukul 10.00 WIB di

Kantor kelurahan grogol).

pernyataan diatas untuk mencapai keberhasilan dalam

pembangunan yang selaras seimbang dan sesuai dengan kondisi

kebutuhan masyarakat maka seharusnya data – data harus sesuai dengan

kebutuhan masyarakat, apalagi hanya menguntungkan golongan atau

Page 148: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

130

individu itu sendiri. dari pihak kelurahan harus menegaskan bahwa semua

usulan atau data yang telah diajukan dikelurahan tidak semua akan

terlaksana di tahun ini. Disamping itu, kegiatan ini dilaksanakan untuk

membangun kesadaran masyarakat untuk berkontribusi dalam perbaikan

terhadap kondisi pembangunan di wilayahnya, bahwa masyarakat mampu

memberikan solusi dan perbaikan terhadap kondisi pembangunan yang

dapat yang dimulai dari diri sendiri.

b. Tolak ukur dalam pelaksanaan Musrenbang

Tolak ukur dalam pelaksanaan musrenbnag disini aspek penting

dalam pelaksanaan Musrenbang, apa saja yang menjadi tolak ukur dalam

sebuah pelaksanaan agar berjalan sesuai dengan perencanaan. Di dalam

pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kota Cilegon

dibutuhkan banyak indikator keberhasilan didalamnya, apa saja yang

membuat pelaksnaan ini berhasil. Biasanya, dalam musrenbang

dibutuhkan partisipasi masyarakat karena sejatinya musrenbang dibuat

untuk menyuarakan suara dari masyarakat yang ada di lingkungan itu

sendiri. Seperti pernyataan yang disampaikan oleh I1-7 sebagai berikut :

“Partispasi sangat penting. Jika pemerintah saja yang bertanggung

jawab atau bekerja dalam pembangunan itu sendiri tanpa adanya

dorongan atau partisipasi dari masyarakat akan sulit menghasilkan

keberhasilan musrenbang...........” (wawancara dilakukan

wawancara dilakukan Pada hari kamis, 7 september 2017 pukul

14.30 WIB di Kantor kelurahan bendungan).

Hal senada disampaikan oleh I1-12 sebagai berikut :

“Tolak ukur musrenbang banyak faktornya. Kalau dilihat dari sisi

keterwakilan masyarakat itu pun sangat penentu keberhasilan

musrenbang sendiri. Namun, itu semua tidak terlepas dari

Page 149: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

131

ketersediaan anggaran yang ada. Semuanya harus seimbang agar

tidak berat sebelah. Kalau disini masyarakatnya harus disuruh duu

biar pada mau, kadang sibuk dengan pekerjaanya sehingga lupa

kalu ada acara” (wawancara dilakukan wawancara dilakukan Pada

hari Senin, 28 agustus 2017 pukul 09.30 WIB di Kantor kelurahan

rawaarum).

Pernyataan di atas dijelaskan bahwa banyak faktor yang

menentukan keberhasilan dalam musrenbang, seperti partisipasi dari

masyarakatnya dan anggaran yang tersedia. Partisipasi masyarakat dinilai

sangat penting dalam hal ini, karena musrenbang merupakan wahana

publik yang dibuat masyarakat dalam menyuarakan aspirasi aspirasinya.

Perasaan menjadi bagian dari masyarakat ataupun perasaan menjadi

bagian terhadap pelaksanaan program, dalam hal Musrenbang juga

diperlukan selain kemampuan yang dimiliki. Kemampuan yang dimiliki

juga harus diikuti dengan perasaan bahwa mereka terlibat karena memiliki

perasaan menjadi bagian dalam kemasyarakatan. Merasa menjadi bagian

dari musrenbang dapat dilihat bagaimana mereka yang memutuskan untuk

terlibat menganggap penting pembangunan dan apa yang melatar

belakangi mereka untuk terlibat. Sehingga dapat terlihat apa yang

sebenarnya masyarakat harapkan dalam keterlibatan di musrenbang ini..

Selain aspirasi masyarakat juga ketersediaan anggaran menjadi hal yang

utama dalam proses pembangunan. Partisipasi di Kota Cilegon dalam

mengikuti musrenbang bisa dikatan belum maksimal dilihat dari

pengetahuan masyarakat tentang musrenbang masih dianggap minim

dikarenakan sosialisasi yang tidak merata dan belum banyak yang paham

mengenai skala prioritas dalam pembangunan dan jenuh terhadap program

Page 150: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

132

yang tidak direalisasikan karena selalu masuk daftar untuk diajukan tahun

berikutnya. Selain dari dua faktor yang diatas ada pernyataan lain seperti

pernyataan oleh I1-1 sebagai berikut :

“Kalau dilingkup kita dilihat dari stakeholder yang hadir dan

diundang bisa ngasih masukan sesuai dengan visi misi pemerintah,

jadi tiaptahun beda beda untuk musrenbang untuk tahun ini

penekanannya lebih ke infrastruktur . selain itu keberhasilan

program menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan dari pada

musrenbang.”( wawancara dilakukan Pada hari rabu, 25 september

2017 pukul 11.30 WIB di Kantor Bappeda kota cilegon).

Dari pernyataan diatas dijelaskan keterwakilan undangan yang

hadir juga salah satu sebagai tolak ukur dalam musrenbang, semakin

banyak undangan yang hadir akan semakin bagus partisipasi dan semakin

banyak ide – ide yang dikembangkan untuk pembangunan kota cilegon.

Pada kenyataan seperti peneliti pernah paparkan bahwa ada stakeholder di

Kecamatan Ciwandan yang hadir dalam musrenbang hanya absen belaka.

Pelaksanaan Musrenbang di Kota Cilegon berupaya untuk meningkatkan

peran masyarakat dalam melibatkan diri serta meningkatkan kualitas hidup

dan pembangunan masyarakat di wilayahnya masing - masing. Masyarakat

dituntut dapat ikut berpartisipasi karena permasalahan dirasakan

masyarakat secara bersama. Keberhasilan program juga sangat

menentukan keberhasilan dari musrenbang. hal ini juga disampaikan oleh

I1-2 sebagai berikut :

“Kalau dari sisi output itu terealisasinya pembangunan. kalau dari

sisi masyarakatnya berarti ada satu keberhasilan masyarakatnya

dalam membangun wilayahnya sendiri, dia bisa mengoptimalkan

sdm sendiri dan bisa menentukan prioritas wilayahnya yang akan

dibangun. Biasanya masalahnya itu usulan lama itu banyak yang

Page 151: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

133

diusulakan kembali.” (wawancara dilakukan Pada hari Senin, 25

september 2017 pukul 09.00 WIB di Kantor Bappeda kota

cilegon).

Keberhasilan suatu program atau terealisasinya pembangunan juga

menjadi faktor penting dalam musrenbang. keberhasilan program menjadi

acuan untuk pembangunan ditahun berikutnya.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa ada banyak tolak

ukur yang peneliti simpulkan dari wawancara diatas seperti partisipasi

masyarakat, ketersediaan anggaran, keterwakilan pemangku kepentingan,

dan terealisasinya pembangunan yang direncanakan. Semua faktor diatas

sangat berkaitan satu dengan yang lainnya.

c. Sasaran yang terangani

Sasaran yang tertangani artinya partisipasi masyarakat dalam

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan hal yang berkaitan

dengan tolak ukur dalam Musrenbang. kesiapan masyarakat untuk

berpartisipasi seringkali bergantung pada apakah mereka didekati atau tidak

dan bagaimana mereka didekati.barbagai pilihan untuk keterlibatan partisipasi

adalah penting karena beberapa orang lebih nyaman dengan beberapa bentuk

keterlibatan seperti rapat umum dan musyawarah. Beberapa orang

berpartisipasi untuk berbicara mengenai pengalaman dari masyarakatnya atau

lingkungannnya sementara yang lain ingin terlibat berdasarkan pengetahuan

mereka tentang layanan tertentu sebagi pengguna. Partisipasi dapat

dimobilisasi dengan menggunakan insentif (misal honorarium), melalui

pembentukan rasa kewajiban atau dengan menawarkan

Page 152: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

134

bargaining/pertukaran. untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam

musrenbang, peneliti melakukan wawancaa bersama I1-9 sebagai berikut :

“Partisipasi dari masyarakat sendiri cukup bagus untuk ditingkat

kelurahan namun ada saja yang malas malasan untuk datang

alasannya karna usulan terdahulu tidak terealisasikan. Ada

masyarakat yang mengerti kondisi ada juga yang tidak mengerti.”(

wawancara dilakukan Pada hari Senin, 17 juli 2017 pukul 10.30

WIB di Kantor kelurahan samang raya).

Hal senada juga dikatakan oleh I1-14 sebagai berikut :

“Partisipasi dari masyarakat sendiri cukup bagus untuk ditingkat

kelurahan namun ada saja yang malas malasan untuk datang

alasannya karna usulan terdahulu tidak terealisasikan. kadang

masyarakat itu menuntut haknya tapi lupa dengan kewajibannya

yaitu partisipasi Karakter masyarakat berbeda – beda . bagaiman

kita bisa menyikapi karekter mereka yang berbeda beda.”(

wawancara dilakukan Pada hari Selasa, 18 juli 2017 pukul 10.30

WIB di Kantor kelurahan sukma jaya).

Dari pernyataan diatas untuk partisipasi sudah cukup artinya ada

rasa kepedulian masyarakat terhadap pembangunan di lingkungannya.

Namun upaya di atas dinilai belum berhasil dikarenakan masyarakat yang

partisipasi tidak melakukan lebih lanjut di lingkungan masing – masing

artinya seperti hal kecil gotong royong dll. Kurang rasa kepercayaan

masyarakat dan belum adanya kesadaran dalam hal pembangunan di

lingkungannya. Adanya sebagian masyarakat yang apatis akan

pembangunan, contohnya saja seperti tidak hadir dalam musrenbang

alasannya pun hampir sama seperti informan lainnya yaitu karena usulan

yang sebelumnya tidak direalisasikan. Hal semacam ini sudah sering

terjadi dalam musrenbang. seperti yang dikatatakan oleh I1-10 sebagai

berikut :

Page 153: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

135

“untuk masyarakat sendiri alasan tidak berpartisipasi karena

alasannya selalu “mengapa program yang ini tidak terealisasikan,

males karena gitu gitu aja” kami harus bisa menjelaskan kepada

warga bahwa disini ada yang namanya skala prioritas karena

memang cilegon ini bukan hanya kepuh saja kelurahannya masih

ada 42 kelurahan lagi,.....................”( wawancara dilakukan Pada

hari jumat, 28 juli 2017 pukul 11.30 WIB di Kantor kelurahan

kepuh).

Hal senada dikatakan oleh I1-6 sebagai berikut :

“Ya bisa dilihat sendiri bagaimana partisipasi masyarakatnya, ada

yang semangat ada juga ya tidak namanya berfariasi. Namun saya

harap sebagai lurah bahwa untuk ikut bekerja di pelaksanaan

muserenbang. Musrenbang itu pembangunan loh, pembangunan

untuk dilingkungan masing – masing. Katanya mau bagus

lingkungannya ya kalau begitu diganti dengan

partisipasinya.”(wawancara di lakukan wawancara dilakukan Pada

hari Senin, 4 september 2017 pukul 13.00 WIB di Kantor

kelurahan ciwaduk).

Hampir seluruh jawaban dari informan menunjukan bahwa

partisipasi masyarakat cukup bagus, tidak rendah tidak juga tinggi, belum

maksimal. Namun yang disayangkan bahwa masih ada masyrakat yang

belum mengerti tentang skala prioritas. Namun pihak kelurahan hanya

memberitahu dan meberi pengertian kepada masyarakat seperti pernyataan

oleh I1-12 sebagai berikut:

“untuk menanggapi masyarakat yang apatis kita akan meberikan

pengertian bahwa pembangunan ini keuntungan bukan untuk

pemerintah saja namun untuk masyarakat itu sendiri. Kalau tidak

ada tindakan dari masyarakat itu sendiri, bagaimana pembangunan

itu akan maju dan berkembang.”( wawancara dilakukan Pada hari

Senin, 28 agustus 2017 pukul 09.30 WIB di Kantor kelurahan

rawaarum).

Dilihat dari faktor pendidikan, masyarakat di kota cilegon tingkat

pendidikannya masih minim. Jumlah tamatan SD dengan presentase

34,80%. Sedangkan untuk sarana prasarana pendidikan yang tersedia

Page 154: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

136

sebagai berikut. Terdapat 348 sarana pendidikan, diantaranya : Madrasah

Aliyah (MA) terdapat 23 unit, Sekolah Menengah Pertama (SMP)

terdapat 42 unit, Sekolah Menengah Atas (SMA) terdapat 43 unit milik

swasta dan Negeri, Perguruan Tinggi terdapat 10 unit, Madrasah

Tsanawiyah (MTs) 41 unit, madrasah ibtidaiyah 13 unit dan Sekolah

Dasar (SD) terdapat 176 unit. Adapun tingkat pendidikan kota cilegon bisa

dilihat di Tabel 4.4. kondisi sosial ekonomi berkaitan erat dengan faktor

pendidikan. Jenjang pendidikan memungkinkan sosial ekonomi yang

tinggi pula sebaliknya. Masyarakat Kota Cilegon memiliki jenjang jenjang

pendidikan yang minim dengan mendominasinya presentase lulusan

Sekolah Dasar yakni 34,80 %. Sehingga berdampak pada sosial ekonomi

di Kota Cilegon. Partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh tingkat

pemahaman mereka dalam menilai suatu fenomena dimana pemahaman

tersebut dipengaruhi oleh tingkat pendidikannya. Dapat ditarik garis

besarnya bahwa dengan pendidikan yang rendah maka partisipasinya pun

akan rendah. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, baik kuantitas

maupun kualitas SDM nya berkaitan dengan faktor pendidikan dan kondisi

sosial ekonomi masyarakat di kota cilegon.

.Faktor lain yang menyebabkan tidak adanya kepercayaan

masyarakat dikarenakan ada rasa dikecualikan atau perasaan tidak

diterima sehingga mereka memutuskan untuk tidak berpartisipasi.

Perasaan tidak diterima tersebut salah satunya disebabkan oleh

keanekaragaman sosial didalam masyarakat. Keanekaragaman perbedaan

Page 155: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

137

baik budaya, agama, suku dan sebagainya terkadang dapat menghalangi

seseorang untuk berpartisipasi. Banyak yang beranggapan seseorang yang

berada diluar di suatu komunitas atau kelompok yang didominasi oleh

orang yang memiliki banyak kesamaan menjadi kendala bagi mereka yang

merasa berbeda untuk berpartisipasi. Biasanya orang yang sering

berpartisipasi adalah orang yang mempunyai jabatan atau posisi tertentu.

Dalam hasil wawancara dan data yang telah diperoleh, hasil temuan

mengenai partisipasi dalam pelaksanaan musrenbang di kelurahan Kota

Cilegon tidak dipengaruhi oleh keragaman agama dan sosial. Dalam sektor

sosial, Pluralisme adalah ciri dari masyarakat kota cilegon. Warga asli

Cilegon Sunda Jawa Serang dengan warga pendatang dari berbagai suku di

Indonesia seperti Jawa, Sunda, Batak, Minang telah membaur menjadi

satu. Setiap permasalahan di kampung, diselesaikan dengan cara

musyawarah mufakat yang dipimpin oleh Ketua RT atau RW masing-

masing. Beberapa yang dianggap tokoh masyarakat dan agama menjadi

narasumber di setiap kegiatan musyawarah. Jadi disini tidak dibedakan.

Hal ini disampaikan oleh I1-18 sebagai berikut:

“alhamdulillah kalau masalah perbedaan kaya gitu jarang banget

ada masalah. Saling akrab aja kalau di kelurahan kota bumi. Apa

lagi disini ada orang asing yang kerja di KS, kan banyak yang

ngontrak juga di wilayah sini karena deket dengan pabriknya dan

kalaupun ada bukan dari warga saya.”(wawancara dilakukan pada

hari rabu, 13 september 2017 pukul 15.30 WIB di kelurahan

kotabumi)

Berdasarkan Pernyataan dari pak tarfriji selaku lurah kotabumi

bahwa dalam keanekaragaman budaya dan sosial di kelurahan kotabumi

Page 156: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

138

tidak mepengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang

berlaku juga untuk kelurahan yang ada di kota cilegon. apalagi di

lingkungannya ada Warga Negara Asing (WNA) yang mengontrak dalam

urusan pekerjaan, hal ini masyarakat dituntut untuk berbaur dan

mencontohkan kepada WNA tersebut. Sehingga keragaman entitas tidak

berpengaruh kepada partisipasi masayarakat dalam pelaksanaan

Musrenbang.

Berdasarkan beberapa pernyataan diatas bahwa dari pihak

BAPPEDA dan kelurahan pun sudah memberi pengetahuan kepada

masyarakat bahwa hanya sebagian usulan saja yang terealisasikan yang

dianggap penting dan membutuhkan pembangunan segera. Namun masih

saja masyarakat yang tidak hadir dengan berbagai alasan. Alasanan yang

sering muncul adalah program atau usulan yang terdahulu tidak

terealisasikan. Alasan itu hampir ada dalam kelurahan di kota cilegon.

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa koneksi, rasa kemasyarakatan yang

timbul menyebabkan dorongan masyarakat untuk terlibat dalam

pelaksanaan musrenbang. namun kiranya bagi yang tidak memiliki hal –

hal di atas maka mereka tidak memiliki dorongan untuk terlibat artinya

kurang untuk partisipasi. Rasa kemayarakatan dapat dipupuk dengan cara

yang sederahana seperti gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat,

kegiatan tersebut untuk memupuk rasa kebersamaan dan rasa

kemasyarakatan di lingkungan masing – masing.

Page 157: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

139

d. Kelompok yang dilibatkan dalam Musrenbang

Pihak yang dilibatkan dalam Musrenbang. pihak yang dilibatkan

dalam Musrenbang tentunya sangat menentukan masukan program yang

akan diajukan ke tahap selanjutnya. Namun untuk setiap tingkatan

Musrenbang kelurahan, kecamatan dan kota stakeholders nya berbeda. Hal

ini disampaikan oleh I1-2 sebagai berikut:

“Banyak pihak yang terlibat dalam musrenbang terutama dari

RT/RW wilayah masing masing, tokoh masyarakat, karangtaruna

dan organisasi lain yang ada di kelurahan dan kecamatan masing –

masing. Tapi di tingkat kota stakeholdernya sudah berbeda kalau

ditingkat kota sudah mengundang DPRD, unsur legislatif dan

eksekutif, dan unsur – unsur BUMN, BUMN dan organisasinya

pun sudah tingkat kota semuanya terlibat sehingga proses

pembangunan bisa menggunakan dana dari perusahaan, atau

BUMD dan BUMN itu. (wawancara dilakukan di wawancara

dilakukan Pada hari Senin, 25 september 2017 pukul 09.00 WIB di

Kantor Bappeda kota cilegon).

Hal senada disampaikan oleh I1-1 sebagai berikut:

“OPD, BUMN, BUMD, LSM, Perguruan Tinggi dan masih banyak

lagi yang terlibat dalam musrenbang kota karena lingkupnya luas.”

( wawancara dilakukan Pada hari rabu, 25 september 2017 pukul

11.30 WIB di Kantor Bappeda kota cilegon).

Untuk Musrenbang tingkat Kota yang dilibatkan sudah semua

Stakeholders dalam lingkup kota, semua diwajibkan hadir untuk

membahas tentang pembangunan yang akan datang. Berbeda dengan

lingkup kelurahan, seperti pernyataan I1-13 sebagai berikut:

“Dari unsur masyarakat seperti RT/RW dan organisasi tertentu,

Tokoh masyarakat, pemuda. Dari pemerintahnya ada dari

kecamatan, Bappeda, dari dinas sosial, kesehatan, PU dan dinas

terkait lainnya, termasuk juga ada dari DPR dan para pengusaha

yang ada diwilayah ini.” (wawancara dilakukan Pada hari senin, 28

september 2017 pukul 10.00 WIB di Kantor kelurahan grogol).

Page 158: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

140

Pernyataan diatas sejalan dengan beberapa kelurahan, salah

satunya oleh I1-10 sebagai berikut:

“Untuk yang terlibat ada RT/RW,tokoh masyarakat,fasilitator,

pemuda, posyandu dan pkk, karang taruna, dan unsur – unsur lain

yang terlibat dalam musrenbang. Biasanya juga mengundang

anggota dpr yang ada diwilayah ini.”( wawancara ini dilakukan

wawancara dilakukan Pada hari jumat, 28 juli 2017 pukul 11.30

WIB di Kantor kelurahan kepuh).

Yang telah disampaikan pernyataan diatas bahwa LSM dan

organisasi tertentu harus turut hadir dalam pelaksanaan murenbang.

Namun, ada satu kelurahan yang LSMnya sudah tidak aktif. Hal ini

disampaikan oleh I1-19 sebagai berikut:

“Banyak pihak yang terlibat dalam musrenbang terutama dari

RT/RW wilayah masing masing, tokoh masyarakat, jujur saja ya

untuk LSM sendiri di wilayah kebon dalem sudah tidak aktif lagi

jadi kita mengandalkan tokoh masyarakat.” (wawancara dilakukan

Pada hari senin, 11 september 2017 pukul 15.35 WIB di Kantor

kelurahan kebondalem).

Dari pemaparan kegiatan musyawarah pembangunan ini

merupakan salah satu wahana yang efektif untuk memaduserasikan

perencanaan bottom up dengan perencanaan yang bersifat top down

sehingga diharapkan semua stakeholders yang terlibat dalam pelaksanaan

semuanya dapat hadir untuk meberikan masukan dan solusi atas

permasalahan pembangunan di kota cilegon.

4.3.4 Dimensi Outcomes

Outcomes yaitu apakah suatu pelaksanaan kebijaan berdampak

nyata terhadap kelompok sasaran yang sesusi dengan tujuan kebijakan.

Untuk mengetahui dampak yang dihasilkan dari hasil pelaksanaan

Page 159: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

141

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di kota

cilegon, maka peneliti melihat dari dampak ada tidaknta perubahan

terhadap masyarakat, negatif maupun positif dan evaluasi dari pelaksanaan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kota cilegon.

a. Perubahan kelompok sasaran

Dampak perubahan terhadap kelompok sasaran merupakan aspek

penting dalam sebuah hasil pelaksanaan, ini karena berkaitan dengan

tujuan Musrenbang sendiri. Apakah dampak positif atau negatif. Dampak

perubahan kelompok sasaran yang ditimbulkan dari pelaksanaan

Musrenbang tersebut dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti

dengan I1-9 sebagai berikut:

“.........negatifnya banyak masyarakat yang tidak sabaran ingin

usulannya terealisasikan., akhirnya masyarakat itu membangun

sendiri kalau sudah begitu siapa yang akan tanggung jawab kalau

bukan kelurahan, sebab itu kami slalu mengingatkam masyarakat

untuk sabar toh nanti juga kalau ada untuk pembangunan

bersama.” (wawancara dilakukan wawancara dilakukan Pada hari

Senin, 17 juli 2017 pukul 10.30 WIB di Kantor kelurahan samang

raya).

Seperti pernyataan diatas, dampak yang timbul akibat usulan yang

belum terealisasikan adalah ketidaksabaran masyarakat yang

mengakibatkan masyarakat yang mengambil alih dalam pembangunan dan

akhirnya kelurahan mengalah. Seperti yang terjadi di lingkungan

samangraya dijelaskan bahwa ada beberapa masyarakat yang membangun

saranana untuk kelurahan namun memakai uang pribadi. Mau tak mau

pihak kelurahan harus bertanggungjawab dalam hal ini. Selain itu

Page 160: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

142

keterbenturan anggaran menjadi salah satu dampak negatif karena dengan

terbenturnya anggaran maka banyak usulan masyarakat yang belum

terealisasikan. Hal ini disampaikan oleh I1-17 sebagai berikut:

“....................Untuk negatifnya ada saja, yang paling banyak

keterbenturan anggaran, program yang belum terealisasikan

biasanya masyarakat komentar mengapa program tersebut belum

terealisasikan. Namun untuk menutupi negatif tersebut bilamana

ada dana dari proglam lain kita pasti akan realisasikan usulan tahun

sebelumnya yang belum terealiasikan.”( wawancara dilakukan

Pada hari Selasa, 12 september 2017 pukul 14.00 WIB di Kantor

kelurahan mekarsari).

Hal senada disampaikan oleh I1-5 sebagai berikut:

“................... dampak negatifnya ada saja, ya sebaliknya ada yg

belum terealisasikan dikarenakan anggaran lagi. Namun untuk

menutupi negatif tersebut bilamana ada dana dari proglam lain kita

pasti akan realisasikan usulan tahun sebelumnya yang belum

terealisasikan.”(wawancara dilakukan wawancara dilakukan Pada

hari Selasa, 5 september 2017 pukul 10.00 WIB di Kantor

kelurahan karangasem).

Kebenturan anggaran menjadi salah satu dampak yang

mengakibatkan banyak usulan yang tidak terealisasikan dan banyak

dampak bagi masyarakat terutama pembangunan. Selain terkait anggaran,

ada juga dampak negatif dari Musrenbang, seperti pernyataan I1-1 sebagai

berikut:

“Dampak positifnya lebih terbuka pembangunan dan

masyarakatnya, negatifnya karena masyarakat sudah banyak yang

tahu dari awal akan diadakannya pembangunan dititik A jadi

banyak oknum – oknum dari masyarakat yang memanfaatkan

moment perencanaan pembangunana ini, banyak Naikin harga

tanah, ada yang membuat persyaratan lingkungan, akses yang

tadinya dibuka malah jadi ditutup biar ada biaya bongkar.”

(wawancara dilakukan wawancara dilakukan Pada hari rabu, 25

september 2017 pukul 11.30 WIB di Kantor Bappeda kota

cilegon).

Page 161: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

143

Feedback yang didapat atas keterbukaanya pembangunan di Kota

cilegon dalam pelaksanaan musrenbang yakni manfaat yang akan

dirasakan masyarakat dengan adanya musrenbang tersebut yakni

pembangunan di wilayah kelurahan akan meningkat dengan sarana

prasarana yang ada serta peningkatan ekonomi di wilayah kelurahan Kota

Cilegon, selain itu dapat mengenali kondisi lingkungannya serta

terbangunnya aturan bersama yang disepakati untuk bersama-sama

membiasakan diri untuk berpartisipasi dan peka terhadap lingkungannya.

Selain itu, dari pernyataan diatas juga dijelaskan bahwa ada beberapa

oknum yang sengaja memanfaatkan dari pembangunan ini. Padahal

mereka tahu sendiri bahwa itu untuk kebutuhan bersama, kebutuhan

masyarakat Kota Cilegon. Selain itu seperti yang dikatakan oleh I1-2

bahwa tidak semua pembanguna terealisasi karena membutuhkan watu

yang sangat lama. Pernyataan I1-2 sebagai berikut:

“............Untuk negatifnya ada saja, tidak semua pembangunan

terealisasi mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama. 1- 5

tahun, tergantung kasusnya apa. Biasanya masalah

fisik.”(wawancara dilakukan wawancara dilakukan Pada hari

Senin, 25 september 2017 pukul 09.00 WIB di Kantor Bappeda

kota cilegon).

Hasil dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa dampak positif

dari adanya Musrenbang ini masyarakat lebih terbuka akan masalah

pembangunan dan masyarakat lebih ikut turut serta dalam partispasi

pembangunan untuk menigkatkan perekonomian di wilayah kelurahan.

Selanjutnya negatifnya masih saja terpaku dengan anggaran yang

Page 162: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

144

menyebabkannya banyak usulan – usulan yang terealisasikan. Dan masih

ada oknum – oknum yang memanfaatkan proses pembangunan ini.

b. Evaluasi Musrenbang

Pada tahap ini ada tahap akhir penilaian dari pelaksanaan. Tahap

ini sangat penting untuk menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan

musrenbang tahun berikutnya. E – musrenbang pun menjadi salah satu

target pemerintah untuk pelaksanaan musrenbang tahun yang akan datang

tergantung kesiapan pemerintah dalam hal ini. Seperti yang dikatakan oleh

I1-2 sebagai berikut:

“............Musrenbang sendiri harus lebih mengkuti perkembangan

jaman, jadi bisa lebih memudahkan masyarakat. Contohnya dengan

cara tidak bertatap muka langsung jadi evalusinya tidak bisa

dengan duduk manis saja melainkan sudah berbasis e –

musrenbang...............” (wawancara dilakukan Pada hari Senin, 25

september 2017 pukul 09.00 WIB di Kantor Bappeda kota

cilegon).

Pernyataan diatas dijelaskan bahwa untuk tahun depan diharapkan

musrenbang sudah bebasis komputer artinya agar semua pelaksanaan

berjalan dengan efektif dan efesien tanpa ada alasan untuk tidak hadir

dalam musrenbang. seiring dengan perkembangan teknologi, semakin

mudah kita melihat situasi yang terjadi. Masyarakat dituntut agar dapat

melaporkan kegagalan suatu pembangunan berbasis online. Tidak hanya

itu, masyarakat pun dituntut harus lebih peka terhadap lingkungan agar

bisa mengurangi beban pemerintah. Seperti yang disampaikan oleh I1-6

sebagai berikut:

Page 163: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

145

“................diharapkan terus meningkat tiap tahunnya, dalam arti

banyak masyarakat yang harus lebih peduli dengan lingkungannya.

saya harap masyarakat harus bisa menjaga aapa yang sudah

dibangun . dari segi infrstruktur sudah ada peningkatan, Pihak

kelurahan pun selalu berusaha agar menajdikan usulan – usulan

dari masyarakat tercover, kami disini ada fasilitator yang akan

menyampaikan usulan apa saja yang akan di prioritaskan dari

masyarakat, jadi fasilitator pun kami pilih yang bisa

memperjuangkan usulan tersebut.”( wawancara dilakukan Pada

hari Senin, 4 september 2017 pukul 13.00 WIB di Kantor

kelurahan ciwaduk).

Dari segi infrastruktur sudah ada peningkatan, termasuk jalan –

jalan yang rusak sudah mulai tercover, namun belum semua tercover

artinya bertahap. sudah ada peningkatan yang signifikan terlihat dari

infrastruktur, mengingat prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2018

lebih fokus kepada infrastruktur. Masyarakat harus bisa menahan untuk

tidak berbuat sesukanya karena ini pembangunan untuk bersama dan untuk

menetukan prioritas dibutuhkan rapat bersama dengan pemangku

kebijakan wilayahnya masing – masing dipilih dengan kategori urgent

sehingga tidak ada protes dari warga. Hal ini disampaikan oleh I1-14

sebagai berikut:

“Evaluasinya cukup bagus karena setiap pelaksanaan harus

dievaluasi supaya kedepannya jadi lebih bagus lagi. Apa keluh

kesah masyakat, apa dampak dari masyarakat. sekecil apapun

kontribusi kita berharga. Dari tahun ketahun cukup bagus, karana

dilihat dari pembangunnya ada peningkatan. Hanya saja saya harap

untuk partisipasi masyarakat untuk lebih di tingkatkan dan lebih

bersabar. Karna bukan hanya masyrakat saja yang ingin segera,

tapi pihak kelurahan pun ingin segeran terealisaikan hanya saja

masalah anggaran.” (wawancara dilakukan Pada hari Selasa, 18 juli

2017 pukul 10.30 WIB di Kantor kelurahan sukma jaya).

Untuk musrenbang tahun berikutnya diatas dijelaskan untuk lebih

ditingkatkan lagi partisipasi masyarakatnya karena bukan hanya

Page 164: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

146

pemerintah saja yang harus membangun melainkan dari masyarakatnya.

Partisipasi sangat penting dalam musrenbang karena semua masalah yang

ada dilingkungannya dirasakan oleh masyarakat sekitar. Masyarakat bisa

saja jenuh akibat tidak terwujudkan usulannya seperti pernyataan dari I2-1

sebagai berikut:

“................karena musrenbang ini kegiatan rutin dan ada saja yang

tidak tercover akhirnya masyarakat jenuh, ngusulin2 realisasinya

nanti. Kedepannya Apa yang kita rencanakan harapannya bisa

tercover semuanya. Pembangunan sesuai yang kita usulkan.”

(wawancara dilakukan pada hari kamis, 12 Oktober 2017 pukul

16.00 WIB di link. Bendungan)

Selanjutnya,Untuk evaluasi dari segi pertumbuhakan ekonomi oleh

I1-3 sebagai berikut:

” ................dari sisi indikator makro kan pertumbuhan ekonomi

kan terus berjalan dia terus naik meskipun gak terlalu bagus. Terus

yang kedua, pembenahan jalan – jalan kan sudah mulai kelihatan,

terus pemggunaan anggaran udah cukup baguslah, ya secara umum

sedikit demi sedikit sudah mulai terlihat. Untuk melihat bagus atau

tidaknya itu tidak bisa dilihat dari tahun ketahun karena ada

program yang sifatnya bisa kelihatan bagus atau tidaknya 5 tahun

yang akan datang.. ....................“(wawancara dilakukan wawancara

dilakukan Pada hari Senin, 25 september 2017 pukul 09.30 WIB di

Kantor Bappeda kota cilegon).

Hal senada dikatakan oleh I1-1 sebagai berikut:

“Kalau dari sisi serapan anggarannya lumayan..........”( wawancara

dilakukan Pada hari rabu, 25 september 2017 pukul 11.30 WIB di

Kantor Bappeda kota cilegon).

Dari pernyataan diatas disimpulkan bahwa tidak semua program

tidak bisa dievalusi dari tahun ketahun ada program yang bisa dievalusi

hasilnya akan terlihat lama. Selain itu infrstruktur sudah mulai terlihat di

tahun 2017 ini dan hampir untuk semua evaluasi kearah masyarakat agar

Page 165: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

147

bisa membedakan skala prioritas dan keinginan semata. Namun untuk arah

prioritas pembangunan di kota cilegon tahun 2018 lebih menekankan

pembangunan infrastruktur, seperti alun – alun dan taman di Kota Cilegon.

4.4 Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian merupakan isi dari hasil analisis data dan

fakta yang peneliti dapatkan di lapangan serta disesuaikan dengan teori yang

digunakan. Dalam penelitian ini peneliti mengunakan teori evaluasi Nurcholis

kebijakan pemerintah daerah (Nurcholis, 2007:274) dimana evaluasi kebijakan

merupakan penelitian secara menyeluruh terhadapa aspek input, proses, output

dan outcomes.

Selanjutnya dalam penelitian mengenai Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan di Kota Cilegon dari hasil penelitian di lapangan dapat

dilihat dari aspek input, proses, output dan outcomes dari kebijakan tersebut.

Adapun pembahasan yang dapat peneliti paparkan adalah sebagai berikut:

1. Input

Dimensi input merupakan dimensi pertama dalam evaluasi yang

dikemukakan oleh Nurcholis (2007), dimensi ini melihat pada sumber

daya, dasar kebijakan dan sosialisasi.

Pada bagian pertama yaitu mengenai sumber daya. Sumber daya

(resources) memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan.

Edward III dalam Widodo (2007 :198) mengemukakan bahwa

bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan – ketentuan atau aturan –

Page 166: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

148

aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggungjawab

untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber – sumber daya

untuk melaksankan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan

tersebut tidak efektif. Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa

adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan

kuantitasnya.

Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan,

dedikasi, profesionalitas dan kompetensi di bidangnya. Dengan adanya

kualitas yang baik tersebut dimulai dari kualifikasi yang telah ditetapkan

sebelumnya atau standar yang ditetapkan dalam proses penyeleksian.

Sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia

apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber

daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi,

sebab tanpa sumber daya manusia yang handal maka implementasi

kebijakan tersebut akan berjalan dengan lambat. Berkaitan dengan

penelitian ini, sumber daya yang dimaksud ialah para kepala kelurahan

dan kecamatan berikut dengan stafnya. Kepala kelurahan dipilih langsung

oleh Walikota Cilegon. Sumber daya di kelurahan dan kecamatan sudah

memenuhi standar, tingkatannya mulai S1 dan S2. Untuk Kepala Seksi

sudah memenuhi standar dan dipilih langsung oleh Kepala Kelurahan.

Sumber daya manusia yang tidak terampil dan profesional akan

menghambat pelaksanaan Musrenbang di Kota Cilegon, terlebih lagi saat

ini kondisi yang terjadi di masyarakat sangat begitu kompleks yang hal ini

Page 167: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

149

tentunya membutuhkan kualitas sumber daya manusia yang handal dan

dapat menjadi problem solver terhadap permasalahan yang terjadi di

masyarakat.

Kedua, mengenai dasar pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan. Pembangunan merupakan sebuah proses yang

direncanakan dalam rangka mencapai kondisi yang lebih baik

dibandingkan keadaan sebelumnya. Proses pembangunan dilaksanakan

melalui optimalisasi sumber daya dengan tetap menjaga kesinambungan

serta kualitas lingkungan yang baik. Keterampilan dan sumber daya lebih

sering ditemukan pada orang-orang yang memiliki pendidikan yang lebih

tinggi dan pekerja yang status sosial ekonominya juga tinggi. Berdasarkan

Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasioanl mengamanatkan penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat UU

tersebut dijabarkan kedalam PP No 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata

cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah. Selain mengacu pada UU No 25 Tahun 2004

tentang SPPN, pemerintah telah menetapkan Permendagri Nomor 54 tahun

2010 tentang Pelaksana PP nomor 8 tahun tentang tahapan, Tata cara

penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah yang sekarang sudah revisi menjadi Permendagri

No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Page 168: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

150

Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD

dan RKPD. Dasar pelaksanaan musrenbang sebenarnya masih banyak

dasar pelaksanaan Musrenbang ini. Namun Pemerintah tetap mengacu

pada UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasioanl untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka

panjang, jangka menengah dan tahunan.

Ketiga, infrastruktur pendukung dalam Musrenbang. pendukung

dalam Musrenbang meliputi tingkat keterwakilan. Tingkat keterwakilan

sangat menentukan keberhasilan dari pelaksanaan musrenbang itu sendiri.

Keterwakilan masyarakat dan elemen pemerintah yang terkait menjadi

faktor kunci yang tidak bisa ditawar. Dengan demikian mengapa

sosialisasi sangat berbengaruh terhadap keterwakilan masyarakat. Untuk

tingkat keterwakilan dalam Musrenbang di kota maupun di kelurahan

sudah cukup dalam pelaksanaannya namun masih saja dari elemen

pemerintah masih saja hanya datang sekedar ceremony saja. Selain itu

tidak terealisasinya pembangunan menjadi salah satu faktor dari

keterwakilan masyarakat. Karena semakin banyak usulan yang tidak

terealisasi maka keterwakilan pun berkurang. Masyarakat banyak yang

belum paham tentang skala prioritas, jikalau usulan atau program yang

belum terealisasikan itu berarti belum termasuk dan belum dianggap

prioritas oleh pemerintah. Selain itu pihak kelurahan maupun Bappeda

Kota Cilegon sebelumnya melakukan penyuluhan ke kecamatan

memberikan pengertian kepada masyarakat mengenai usulan yang masuk

Page 169: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

151

dari tahapan kelurahan hingga kota disusun berdasarkan masalah yang

benar – benar mendesak dan memang dibutukan pemecahan masalah

secepatanya.

Selanjutnya infrastruktur lain dalam Musrenbang ialah anggaran.

Anggaran ini sangat penting karena ini menetukan berhasil atau tidaknya

suatu program. Kerangka anggaran menjadi hal yang mesti diperhatikan

dalam proses perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan, sehingga

dalam pelaksanaannya pembagian alokasi dana terhadap rancangan awal

RKPD yang memuat prioritas pembangunan daerah tidak terganggu. Hasil

Musrenbang memuat kerangka anggaran rencana kegiatan yang perlu

dibiayai oleh sumber pendanaan baik itu APBD Kota, APBD Provinsi,

APBN maupun sumber dana lainnya. Namun untuk tahun ini baru

diterapkan Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan atau disebut dengan

DPWKel, DPWKel berasal dari 5% dari APBD Kota Cilegon. DPWkel ini

dialokasikan untuk dana kelurahan, untuk skala rendah pihak kelurahan

menggunakan DPWKel namun untuk kebutuhan infrastruktur dibatasi

hanya beberapa program saja, selebihnya untuk sosial dan lain-lain. Untuk

program yang di danai oleh DPWKel ini adalah drainase, TPT dan paving

block. Ada beberapa drainase yang harus diperbaiki atau pembuatan

drainase seperti yang terjadi di Link. Jati dan Link. Kebanjiran sebagai

berikut :

Page 170: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

152

Gambar 4.7

Kondisi Drainase di Kelurahan Kepuh tahun 2017

Sumber : Peneliti 2017

Kondisi ekonomi sosial yang rendah masyarakat di Link. Kepuh dan

Link. Jati ditandai minimnya kesadaran masyarakat akan menjaga

lingkungan. Dapat terlihat permasalahan lingkungan yang terjadi di

Kelurahan Kepuh berupa banjir di beberapa titik, sampah yang menumpuk

membuat kawasan menjadi kumuh dan tidak sehat, sistem sanitasi yang

buruk dan tidak adanya sarana prasarana lingkungan yang memadai,

penerangan jalan masih minim. Namun setidaknya dengan diadakannya

Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan sangat membantu untuk

mencover usulan yang tidak terealisasikan. Biasanya untuk skala besar

dialokasikan ke dinas – dinas terkait untuk segera dibangun. Namun yang

peneliti amati masih ada masyarakat yang protes mengenai anggaran,

pemerintah harus benar – benar memilih skala prioritas yang penting dan

masyarakat juga harus diedukasi kembali tentang adanya skala prioritas.

Karena masyarakat mengusulkan mayoritas sebatas keinginan bukan

Page 171: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

153

kebutuhan, itu sebabnya pemerintah terus menyeleksi usulan – usulan

yang diajukan.

Keempat, mengenai sosialisasi. Sosialisasi dalam kebijakan merupakan

hal yang penting setidaknya memiliki dua hal menurut Pasalong (2010:

56). Pertama, sebagai upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat

tentang adanya kebijakan tersebut. Kedua, sebagai kontrol dari

masyarakat, dengan adanya sosialisasi tersebut masyarakat pada nantinya

akan menilai apakah kebijakan yang telah disosialisasikan tersebut

berjalan dengan baik atau tidak serta memberikan dampak positif dan

negatif kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kota

Cilegon sosialisasi telah dilakukan oleh seluruh kelurahan di Kota Cilegon

melalui RT/RW di lingkungan masing – masing. Sosialisasi dilakukan

bersamaan dengan pramusrenbang, pramusrenbang sendiri merupakan

kegiatan yang rutin sebelum pelaksanaan Musrenbang tingkat kelurahan.

pramusrenbang ini sebenarnya bukan ajang sosialisasi namun dengan

adanya pramusrenbang masyarakat hadir untuk menyuarakan usulan atau

masalah apa saja yang terjadi dilingkungannya. Masyarakat seharusnya

sudah mengetahui bahwa adanya Musrenbang karena Musrenbang sudah

merupakan kegiatan rutin setiap awal tahun tapi tidak semua masyarakat

mengingat adanya Musrenbang, tugas dari RT/RW mengingatkan kembali

bahwa setiap awal tahun selalu diadakannya musrenbang karena sosialisasi

ini sangat berpengaruh kepada tingkat keterwakilan atau partisipasi dari

Page 172: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

154

pada masyarakat itu sendiri, sebelum itupun ada pemberitahuan melalui

surat oleh Bappeda dan pihak Bappeda hanya memberitahu melalui

Musrenbang kecamatan atau kelurahan itupun diundang untuk menjadi

narasumber saja. Peran serta masyarakat disini adalah berbagai kegiatan

masyarakat yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri ditengah

masyarakat untuk berminat dan bergerak dalam pembangunan di

wilayahnya. Dengan kualitas dan kuantitas SDM yang tersedia maka

berdampak pada peran masyarakat dalam pembangunan di Kota Cilegon.

Peran masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan diawali

dengan keikutsertaan di dalam sosialisasi awal atau pramusrenbang.

Sosialisasi awal dilakukan guna memberitahu bahwa akan dilaksanakan

Musrenbang kelurahan serta membangun kepedulian masyarakat untuk

ikut serta menyukseskan. Namun untuk sejauh ini sosialisasi belum

maksimal dijalankan artinya masih banyak masyarakat yang belum paham

dan mengetahui bahwa akan diadakannya Musrenbang, hanya masyarakat

tertentu saja yang mengetahui. Diharapakan sosialisasi harus lebih merata

kepada seluruh masyarakat karena sosialisasi memberikan dampak bagi

keterwakilan atau partisipasi dalam Musrenbang.

Berdasarkan pembahasan di atas, peneliti melihat bahwa permasalahan

yang terjadi di 16 kelurahan Kota Cilegon seperti minimnya pengetahuan

tentang pembangunan dan sosial ekonomi mempengaruhi partisipasi

masyarakat, baik secara kualitas SDM maupun kuantitas atau jumlah

masyarakat yang ikut terlibat dalam pembangunan. Kelemahan atau

Page 173: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

155

permasalahan tersebut belum diatasi dengan cara pengembangan kapasitas

masyarakat maupun kelembagaan dikarenakan kendala-kendala yang ada.

2. Proses

Dimensi proses dalam penelitian ini merupakan dimensi paling penting

karena dari dimensi ini mengetahui tentang proses dan permasalahan yang

ada terkait musrenbang.

Pertama, Proses dalam Musrenbang dari mulai kelurahan, kecamatan

dan kota. dalam pelaksanaan Musrenbang dibutuhkan langkah – langkah

hingga terbentuknya suatu program. Proses Musrebang tingkat kelurahan

dilakukan dengan melibatkan perwakilan komponen masyarakat dalam

Musrenbang kelurahan dengan menyampaikan undangan kepada RT, RW,

tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan beberapa lembaga kemasyarakatan

seperti LPM, BKM, PKK dan juga disertai oleh Kader. Sebelum

dilaksanakannya Musrenbang kelurahan terlebih dahulu dilaksanakan

pramusrenbang. Pramusrenbang dilakukan oleh RT/RW setempat untuk

merumuskan program apa saja yang akan diusulkan dalam Musrenbang

kelurahan. Musrenbang kelurahan adalah tahapan penentuan prioritas

usulan program/kegiatan dari masing-masing RT/RW serta

pengklasifikasian usulan program/kegiatan masyarakat sesuai dengan

kebutuhan masyarakat. Dalam forum musrenbang kelurahan, semua

usulan yang tertampung akan dipilih berdasarkan tingkat prioritas, artinya

tidak semua program yang diusulakan oleh masyarakat akan

Page 174: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

156

direalisasikan. Setelah ditentukannya skala priorias, maka dibawa untuk

diajukan dalam Musrenbang kecamatan.

Selanjutnya, proses Musrenbang tingkat kecamatan. Musrenbang

tingkat kecamatan adalah tahapan pemantapan usulan program/kegiatan

yang akan disampaikan pada forum SKPD. Pada tahap ini peranan SKPD

sangat besar dalam membantu masyarakat memformulasikan usulan

program/kegiatan mereka. Selanjutnya, daftar tersebut diinformasikan

kepada masyarakat di masing - masing kelurahan oleh para delegasi yang

mengikuti Musrenbang kecamatan berdasarkan hasil Musrenbang tingkat

Kelurahan. Setelah Musrenbang kecamatan maka proses selanjutnya

adalah Forum SKPD. Forum SKPD adalah tahapan sinkronisasi usulan

program/kegiatan SKPD dengan usulan masyarakat hasil Musrenbang

kecamatan. Pada tahap ini usulan-usulan program/kegiatan dari

masyarakat akan disinkronkan dengan usulan masing-masing SKPD sesuai

misi dalam RPJMD Kota Cilegon.

Selanjutnya tahap Musrenbang Kota. Tahap ini merupakan puncak dari

pelaksanaan Musrenbang di Kota Cilegon, ini adalah tahapan finalisasi

usulan program/kegiatan dari masyarakat yang akan diimplementasikan

oleh masing-masing SKPD terkait. Hasil dari Musrenbang Kota akan

diinformasikan kepada masyarakat melalui delegasi Kecamatan, sehingga

masyarakat mengetahui kegiatan apa saja yang sudah diakomodir untuk

dilaksanakan pada tahun berikutnya, dan apabila ada kegiatan yang tidak

Page 175: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

157

diakomodir, maka akan direncanakan/dikaji untuk dijadikan bahan

pembahasan pada perencanaan pembangunan di tahun selanjutnya.

Kelima, kendala dalam Musrenbang. indikator ini merupakan indikator

yang utama dalam dimensi proses. Pada indikator ini dapat menjelaskan

apa yang menjadi kendala utama pelaksanaan Muusrenbang di Kota

Cilegon.

Pihak Bappeda mengatakan bahwa kendala yang sering dihadapi

adalah kurang pahamnya masyarakat akan skala prioritas artinya tidak

semua usulan direalisasikan dikarenakan anggaran. untuk anggaran jangan

hanya mengandalkan pemerintah saja melainkan sumber – sumber lain

misalnya dari pabrik sekitar lingkungannya. Masyarakat harus diedukasi

tentang pentingnya pembangunan dan Bappeda selalau menyampaikan

kepada masyarakat bahwa yang dilayani bappeda bukan hanya lingkungan

tersebut melainkan banyak lingkungan yang harus dilayani. Maka dari itu

diperlukannya sosialisasi agar masyarakat paham akan pembangunan

karena tidak semua masyarakat mengerti dan paham. Selain itu anggaran

menjadi salah satu kendala dalam Musrenbang. Keterbatasan anggaran

menjadikan banyak usulan yang belum direalisasikan yang berdampak

banyak bagi masyarakat, ketidakhadiran sebagian masyarakat alasannya

sebagian besar adalah jenuh dengan apa yang sudah diusulkan namun

tidak ada realisasinya walaupun sebenarnya pihak kelurahan sudah

membuat prioritas dan membangun dengan bantuan dana DPWKel.

Bahkan ada salah satu Kabid Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan

Page 176: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

158

Kepuh mengatakan bahwa walaupun sudah menggunakan pendekatan

bottom up namun masih terasa seperti masih pendekatan top down.

Keputusan mengenai usulan masih saja pihak kota yang menentukan

bahkan hanya sedikit saja dalam pelaksanaannya. Selain itu, koordinasi

Musrenbang dilakukan agar tidak ada kesalahan dalam komunikasi.

Komunikasi diperlukan agar para implementor akan semakin konsisten

dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam

masyarakat. Koordinasi dalam pelaksanaan suatu rencana, pada dasarnya

merupakan suatu aspek dari pengendalian yang sangat penting. Dalam

praktik penyusunan rencana pembangunan di Kota Cilegon, dalam hal ini

Musyawarah Perencanaan Pembangunan, koordinasi menjadi arti penting

dalam mengatur jalannya beragam tahapan dan kepentingan untuk

dirumuskan dalam koridor bersama demi tercapainya tujuan bersama.

Koordinasi dilakukan antar pusat hingga kelurahan sehingga semua

elemen pemerintah dari mulai hingga kota tidak terjadi kesalahan

komunikasi. Namun yang peneliti peroleh dalam penelitian ini bahwa

koordinasi kelurahan hanya sampai kecamatan saja padahal seharusnya

pihak kelurahan mengawal hingga kota agar pihak kelurahan tahu alasan

mengapa usulan yang ditolak. Masalah yang terjadi jika kurang koordinasi

biasa dari masyarakat. Selain itu, pihak kelurahan juga koordinasi hanya

sebatas melalui RT/RW dan kecamatan selanjutnya kecamatan yang

melakukan koordinasi dengan pihak kota .

Page 177: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

159

3. Dimensi output

Dimensi output merupakan dimensi tentang hasil dari pelaksanaan

Musrenbang sebagai berikut:

Pertama, ketepatan dan sasaran Musrenbang. Proses pelaksanaan

Musrenbang dilakukan atas dasar perencanaan partisipastif artinya

masyarakat harus ikut serta dalam pengambilan keputusan. Data – datanya

pun harus berdasarkan skala prioritas bukan hanya keinginan semata.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kelurahan, bahwa untuk tahap

awal memang semua usulan yang masuk berdasarkan keinginan

masyarakat semua usulan ditampung untuk menjadi skala prioritas, dari

pihak kelurahan menyaring semua usulan yang masuk untuk dilihat mana

yang lebih penting dan harus dilakukan segera. Akan tetapi masyarakat

ingin semua usulan dimasukan dalam prioritas. Namun kembali lagi ke

pihak kota, semua akan dibahas ketika Musrenbang kota karena tujuan

Musrenbang untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan priotitas

pembangunan.

Kedua, tolak ukur dalam Musrenbang. Tolak ukur dalam Musrenbang

menentukan keberhasilan dari musrenbang , menurut yang peneliti dapat

ketika wawancara adalah tolak ukur musrenbang bisa dilihat dari

partisipasi dan tingkat keterwakilan masyarakat dan elemen pemerintah.

Untuk di Kota Cilegon partisipasi masyarakat bisa dikatakan belum

maksimal untuk tahun 2017 ini, walaupun sudah ada peningkatan dan

Page 178: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

160

untuk keterwakilan masih harus ditingkatkan kembali dari pihak

pemerintah untuk hadir dalam Musrenbang tingkat kelurahan atau

kecamatan. Seperti partisipasi dari masyarakatnya dan anggaran yang

tersedia. Partisipasi masyarakat dinilai sangat penting dalam hal ini,

karena musrenbang merupakan wahana publik yang dibuat masyarakat

dalam menyuarakan aspirasi - aspirasinya. Perasaan menjadi bagian dari

masyarakat ataupun perasaan menjadi bagian terhadap pelaksanaan

program, dalam hal Musrenbang juga diperlukan selain kemampuan yang

dimiliki. Kemampuan yang dimiliki juga harus diikuti dengan perasaan

bahwa mereka terlibat karena memiliki perasaan menjadi bagian dalam

kemasyarakatan. Merasa menjadi bagian dari Musrenbang dapat dilihat

bagaimana mereka yang memutuskan untuk terlibat menganggap penting

pembangunan dan apa yang melatarbelakangi mereka untuk terlibat.

Sehingga dapat terlihat apa yang sebenarnya masyarakat harapkan dalam

keterlibatan di Musrenbang ini. Selain aspirasi masyarakat juga

ketersediaan anggaran menjadi hal yang utama dalam proses

pembangunan. Partisipasi di Kota Cilegon dalam mengikuti musrenbang

bisa dikatakan belum maksimal dilihat dari pengetahuan masyarakat

tentang Musrenbang masih dianggap minim dikarenakan sosialisasi yang

tidak merata dan belum banyak yang paham mengenai skala prioritas

dalam pembangunan dan jenuh terhadap program yang tidak direalisasikan

karena selalu masuk daftar untuk diajukan tahun berikutnya. Selain itu

keberhasilan program pembangunan, Pemerintah Kota Cilegon selalu

Page 179: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

161

berusaha untuk meningkatkan pembangunan dari segi infrastruktur dan

pemberdayaan masyarakat. Semua faktor di atas penting dan saling

berkaitan satu sama lain.

Ketiga, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang.

menurut hasil wawancara peneliti mengenai partisipasi atau keikutsertaan

masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang sudah dinilai ada peningkatan

walaupun masih saja dengan alasan banyak usulan yang belum

direalisasikan, alasan itu menjadi salah satu penyebab mengapa partisipasi

masyarakat belum maksimal. Walaupun begitu pihak kelurahan

mengapresiasi artinya ada rasa kepedulian masyarakat terhadap

pembangunan di lingkungannya. Namun upaya di atas dinilai belum

berhasil dikarenakan masyarakat yang partisipasi tidak melakukan lebih

lanjut di lingkungan masing – masing artinya seperti hal kecil gotong

royong dll. Kurangnya rasa kepercayaan masyarakat dan belum adanya

kesadaran dalam hal pembangunan di lingkungannya. Adanya sebagian

masyarakat yang apatis akan pembangunan, contohnya saja seperti tidak

hadir dalam Musrenbang alasannya pun hampir sama seperti informan

lainnya yaitu karena usulan yang sebelumnya tidak direalisasikan. kondisi

sosial ekonomi berkaitan erat dengan faktor pendidikan. Jenjang

pendidikan memungkinkan sosial ekonomi yang tinggi pula sebaliknya.

Masyarakat Kota Cilegon memiliki jenjang jenjang pendidikan yang

minim dengan mendominasinya presentase lulusan Sekolah Dasar yakni

34,80 %. Sehingga berdampak pada sosial ekonomi di Kota Cilegon.

Page 180: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

162

Partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman mereka dalam

menilai suatu fenomena dimana pemahaman tersebut dipengaruhi oleh

tingkat pendidikannya. Dapat ditarik garis besarnya bahwa dengan

pendidikan yang rendah maka partisipasinya pun akan rendah. Partisipasi

masyarakat dalam pembangunan, baik kuantitas maupun kualitas SDM

nya berkaitan dengan faktor pendidikan dan kondisi sosial ekonomi

masyarakat di Kota Cilegon.

Faktor lain yang menyebabkan tidak adanya kepercayaan masyarakat

dikarenakan ada rasa dikecualikan atau perasaan tidak diterima sehingga

mereka memutuskan untuk tidak berpartisipasi. Perasaan tidak diterima

tersebut salah satunya disebabkan oleh keanekaragaman sosial di dalam

masyarakat. Keanekaragaman perbedaan baik budaya, agama, suku dan

sebagainya terkadang dapat menghalangi seseorang untuk berpartisipasi.

Banyak yang beranggapan seseorang yang berada diluar disuatu

komunitas atau kelompok yang didominasi oleh orang yang memiliki

banyak kesamaan menjadi kendala bagi mereka yang merasa berbeda

untuk berpartisipasi. Biasanya orang yang sering berpartisipasi adalah

orang yang mempunyai jabatan atau posisi tertentu. Dalam hasil

wawancara dan data yang telah diperoleh, hasil temuan mengenai

partisipasi dalam pelaksanaan musrenbang di kelurahan Kota Cilegon

tidak dipengaruhi oleh keragaman agama dan sosial. Pluralisme adalah ciri

dari masyarakat Kota Cilegon. Warga asli Sunda Jawa Serang dengan

warga pendatang dari berbagai suku di Indonesia seperti Jawa, Sunda,

Page 181: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

163

Batak, Minang telah membaur menjadi satu. Apalagi di Kota Cilegon

banyak tenaga kerja luar daerah dan tenaga kerja asing yang terus

meningkat dominasinya. Hal ini merupakan tantangan pemerintah untuk

menjaga agar hal ini tidak menimbulkan kerawanan sosial.

Berdasarkan pernyataan di atas, peneliti melihat bahwa sosialisasi

sangat berpengaruh besar tehadap partisipasi masyarakat, selain itu ajakan

atau dorongan dari jaringan koneksi merupakan salah satu jalan agar

masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan. Namun kiranya bagi yang

tidak memiliki hal – hal di atas maka mereka tidak memiliki dorongan

untuk terlibat. Sosialisasi yang dilakukan masih sangat minim, sehingga

berdampak pada keterlibatan masyarakat. Sedangkan dalam dalam

keanekaragaman budaya dan sosial di Kota Cilegon tidak mempengaruhi

keterlibatan mereka dalam perencanaan pembangunan. Hal tersebut juga

berlaku pada keseragaman entitas antara perempuan dan laki-laki.

4. Dimensi outcome

Pertama, dampak dari Musrenbang. Adanya pelaksanaan Musyawarah

perencanaan pembangunan memberikan dua dampak yaitu positif dan

negatif. Dampak positifnya yaitu bisa meningkatkan pembangunan di Kota

Cilegon. Apalagi untuk tahun ini ada Dana Pembangunan Wilayah

Kelurahan yang sangat membantu masyarakat dalam merealisasikan

pembangunan di setiap kelurahannya. Feedback yang didapat atas

keterbukaannya pembangunan di Kota Cilegon dalam pelaksanaan

Page 182: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

164

Musrenbang yakni manfaat yang akan dirasakan masyarakat dengan

adanya Musrenbang tersebut yakni pembangunan di wilayah kelurahan

akan meningkat dengan sarana prasarana yang ada serta peningkatan

ekonomi di wilayah kelurahan Kota Cilegon, selain itu dapat mengenali

kondisi lingkungannya serta terbangunnya aturan bersama yang disepakati

untuk bersama-sama membiasakan diri untuk berpartisipasi dan peka

terhadap lingkungannya. Selain itu, dari pernyataan diatas juga dijelaskan

bahwa ada beberapa oknum yang sengaja memanfaatkan dari

pembangunan ini. Untuk dampak negatifnya tidak semua pembangunan

terealisasikan yang disebakan keterbatasan anggaran walaupun ada

DPWKel namun itu semua belum bisa untuk mencover semua. Selain itu

banyak oknum – oknum yang memanfaatkan pembangunan, banyak yang

menaikan harga tanah, seharusnya dengan adaanya musrenbang ini

masyarakat memanfaatkan dan menjaga lingkungan tersebut.

Ketidaksabaran masyarakat juga salah satu dampak negatif yang

mengakibatkan ada masyarakat yang mengambil dalam pembangunan

artinya masyarakat sendiri yang membangun dengan dana pribadi.

Kedua, evaluasi pelaksanaan musrenbang. evaluasi dinilai sangat

penting untuk menunjang kegiatan atau program untuk tahun berikutnya.

Evaluasi sebagai tolak ukur dalam pembangunan, apa saja yang harus

diperbaiki agar tidak terjadi kesalahan di tahun berikutnya. Menurut

peneliti selama wawancara dengan narasumber, terdapat berbagai evaluasi

yang harus diperbaiki seperti diharapkan untuk tahun yang akan datang

Page 183: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

165

musrenbang akan memudahkan masyarakat dalam mengikuti

musrenbang, masyarakat pun harus ikut membantu pemerintah dalam

menjalankan visi misi Kota Cilegon, pemerintah untuk melakukan

sosialisasi lebih ketat agar masyarakat paham bahwa pembangunan dipilih

berdasarkan skala prioritas bukan keinginan semata. Namun untuk tahun

2017 ini sudah mulai terlihat pembangunan infrstruktur kota. Arah

prioritas pembangunan tahun 2018 di Kota Cilegon sudah fokus kearah

pembangunan infrastruktur transportasi dan pendukungnya, peningkatan

kualitas pendidikan , peningkatan kualitas kesehatan dengan membangun

Rumah Sakit tipe D, pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan

insfrastruktur lokal dan UMKM serta peningkatan akuntabilitas dan

pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Prioritas pembangunan fokus pembangunan kegiatan prioritas

Peningkatan pelayanan infrastruktur untuk mendukung produktivitas kawasan dan perekonomian daerah

1. Mewujudkan prasarana jalan dan jembatan yang memadai dan berkualitas

2. Membangun sistem perhubungan dan transportasi masal

3. Terwujudnya pemenuhan kebutuhan air bersih, saluran irigasi dan penanganan banjir

1. Peningkatan jalan dan jembatan

2. Pembangunan tandon & LWS

3. Reverse Osmosis u/ supply air

4. Peningkatan kualitas sistem transportasi perkotaan (SAUM)

5. Pembangunan pelabuhan

6. Pembangunan JLU

Page 184: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

166

Berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD Kota

Cilegon tahun 2016 -2021 yang telah dipaparkan, terdapat 21 program

Peningkatan kemandirian perekonomian lokal

4. Peningkatan kesempatan kerja masyarakat

5. Pemberdayaa koperasi & UMKM

6. Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan pertanian secara terpadu

7. Pembangunan pasar sehat & higenis

8. Peningkatan BLK

9. Pembangunan LIK

10. Pemberdayaan sosial ekonomi (DPWKel)

Peningkatan tata kelola lingkungan dan estetika perkotaan

7. Meningkatkan tata kelola ruang perkotaan yang serasi dan terpadu

8. Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup

9. Meningkatkan luasan ruang terbuka hijau publik

10. Mereduksikawasan dan permukiman kumuh

11. Pembangunan taman kota

12. Pembangunan alun-alun

13. Pembangunan depo dan TPSA

14. Instalasi pemantau kualitas lingk.

15. Kawasan pertanian terpadu

16. Pembangunan Sarpras lokal (DPWKel)

Peningkatan kualitas & daya saing SDM serta kesejahteraan sosial

11. Peningkatan mutu ekosistem pendidikan

12. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan kesehatan

13. Pengintegrasian layanan dari jaminan sosial

17. Pembangunan puskesmas dan RS tipe D

18. Penerapan ekosistem sekolah mantap

19. Pembangunan sport centre

20. Pembangunan smart hospital

Page 185: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

167

prioritas daerah yang dilakasankan pemerintah Kota Cilegon pada periode

2016 – 2021, dari 21 program itu 19 program dilaksanakan tahapannya

pada awal tahun 2018. Prioritas pembangunan di atas mengacu pada isu –

isu strategis serta pendekatan kewilayahan.

Page 186: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

168

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan teori dari Badjuri dan

Yowono (dalam Nurcholis, 2007: 274) yang berupa input, proses, output dan

outcomes peneliti menyimpulkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan di Kota Cilegon sudah berjalan secara optimal.

Namun, dalam pelaksanaan Musrenbang masih memiliki kekurangan dalam

penyiapan segala teknis yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Musrenbang. Hal

tersebut dikarenakan banyaknya permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan

Musrenbang yang hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor:

Input, yaitu meliputi sosialisasi dan masih belum merata dari Kelurahan

ataupun Bappeda, masyarakat perlu diedukasi mengenai pembangunan skala

prioritas. masih ada masyarakat yang tidak tahu adanya Musrenbang serta belum

maksimalnya tingkat keterwakilan dari masyarakat maupun elemen pemerintahan.

Proses, Proses Musrenbang masih belum maksimal yang disebabkan oleh

keterbatasan anggaran, pengetahuan masyarakat akan pembangunan.

Outputs, yaitu pada ketetapan dan sasaran dari Musrenbang, belum

sepenuhnya terealisasikan dan partisipasi masyarakat masih minim dalam

pembangunan, dengan dilibatkannya masyarakat sebagai bentuk perencanaan

partisipatif masih kurang maksimal, masih saja masyarakat yang tidak hadir

Page 187: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

169

dalam proses musrenbang masyarakat jenuh dengan usulan yang sudah diusulakan

namun tidak ada realisasinya. padahal ada skala prioritas, karena tidak semua

usulan akan terealisasikan dikarenakan keterbatasan anggaran.

Outcomes, yaitu adanya dampak dari pelaksanaan Musrenbang. dampak

negatif dari Musrenbang. Masih banyak masyarakat yang memanfaatkan

pembangunan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti mencoba memberikan

saran dari hasil penelitiannya agar dapat membantu dalam pelaksanaan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan, antara lain:

1. Untuk lebih meningkatkan sosialisasi yang merata dari pihak

Kelurahan maupun Bappeda kepada masyarakat tingkat bawah dan

mengedukasi tentang pembangunan dan skala prioritas. Memberi

pengertian kepada masyarakat agar masyarakat paham dan mengerti

bahwa pembangunan ada skala prioritas. Jadi tidak ada lagi yang

protes tentang tidak terealisasikannya program pembangunan.

2. Pihak kelurahan dan masyarakat agar tidak mengandalkan anggaran

APBD, dengan adanya DPWKel (dana pembangunan wilayah

kelurahan) sangat membantu untuk mengcover yang tidak di

realisasikan oleh APBD namun, masyarakat atau kelurahan agar

mencari dana melalui swasta atau perusahaan yang ada di wilayahnya

agar mereka pun ikut berpartisipasi melalui dana pembangunan.

Page 188: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

170

3. Keterlibatan Stakeholder sangatlah penting guna meningkatkan

kualitas hasil dari usulan yang diprioritaskan. Oleh karena itu

keterwakilan golongan perempuan, Lembaga Swadaya Masyarakat

(LSM) dan Lembaga Legislatif harus dapat ditingkatkan. Terlebih lagi

Lembaga Legislatif merupakan mitra Pemerintah Daerah, sehingga

pokok-pokok pikiran mereka akan dapat mengoptimalkan pembahasan.

Page 189: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdul Wahab, Solichin. 2008. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Malang:

Universitas Muhammadiyah Malang Press.

Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Anggara, Sahya. 2014. Kebijakan Publik. Bandung; CV Pustaka Setia

Basu, Swastha dan Irawan. 2005. Manajemen Pemasaran Modern. Yogyakarta:

Liberty.

Conyers, Diana. 1991. Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga. Yogyakarta: Gadjah

Mada University

Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta:

Gadjah Mada University Press.

Nugroho,Riant. 2004. Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi.

Cetakan Ke-1. Jakarta : Pt. Elex Media Komputindo

Komariah,Aan dan Djam'an Satori. 2010.Metodologi Penelitian. Kualitatif.

Bandung : Alfabeta.

Moleong, Lexy J.2007.Metodologi Penelitian Kualitatif.Bandung: PT Remaja

Rosdakarya.

Page 190: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

Sugiyono.2009.Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.Bandung :

Alfabeta.

Winarno, Budi. 2008. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Jakarta: PT Buku Kita.

Tjokromijojo, Bintoro. 1998. Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta

Nurcholis, Hanif.2007. teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Jakarta: Grasindo.

Mardikanto. 2009. Sistem Penyuluhan Pertanian. Sebelas Maret University Press.

Surakarta

Dokumen:

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Permendagri No 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

.Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Page 191: EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...repository.fisip-untirta.ac.id/991/1/EVALUASI PELAKSANAAN... · PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ... wawancara, observasi

Skripsi/Jurnal:

Nurdiansyah, Dadan. 2013. .Perencanaan Partisipatif pada Program desa

mandiri dalam Perwujudan Desa Peradaban di Desa purwasari

kecamatan Tegalwaru kabupaten Karawang. Sebuah Review. Tesis.

Depok: perpustakaan Pusat Universitas Indonesia

Wibowo, Agus Harto. 2009. Analisis Perencanaan Partisipatif. Tesis. Universitas

Diponogoro

Azhar, Fikri. 2015. Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang di kelurahan

Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Jurnal

Martina, Vevi. 2017. Analisis Perencanaan Partisipatif di Kota Serang ( Studi

Kasus Program Kotaku di Kelurahan Serang ). Skripsi. Universitas

Sultan Ageng Tirtayasa