EVALUASI KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN …/Evaluasi... · Bapak dan Ibu tercinta, yang telah...
Transcript of EVALUASI KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN …/Evaluasi... · Bapak dan Ibu tercinta, yang telah...
EVALUASI KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR
TUGAS AKHIR
Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Ahli Madya Program Studi DIII Perpajakan
Oleh :
FEBRIAN BAYU ANDHIKA PUTRA
NIM F3406030
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2010
MOTTO
v Bila akal berbicara kepadamu, dengarkanlah apa yang dia katakan dan
kamu akan selamat. Gunakanlah dengan baik apa yang diucapkannya, dan
kamu akan menjadi seperti orang yang bersenjata.
(Kahlil Gibran)
v Kekuatan adalah kesanggupan untuk mengorbankan sesuatu yang agung
agar bisa mendapatkan sesuatu yang lebih agung. (Kahlil Gibran)
v Sedikit pengetahuan yang dilaksanakan jauh lebih baik daripada banyak
pengetahuan tapi tidak digunakan.
(Kahlil Gibran)
PERSEMBAHAN
Tugas Akhir ini penulis persembahkan kepada :
v Bapak dan Ibu tercinta
v Adik tersayang
v Sahabat-sahabatku
v Almamater
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT,
yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya yang tak ternilai, sehingga
penyusunan Tugas Akhir yang berjudul “EVALUASI KONTRIBUSI PAJAK
HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR” ini dapat terlaksana dengan baik. Penyusunan
Tugas Akhir ini dimaksudkan untuk dapat melengkapi syarat-syarat guna
memperoleh derajat Sarjana Ahli Madya Program D3 Perpajakan Fakultas
Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis menyadari bahwa
penyusunan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, namun demikian penulis
telah berusaha untuk dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan sebaik-
baiknya. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati akan menerima kritik dan
saran yang bersifat membangun untuk menyusun TugasAkhir ini dengan lebih
sempurna.
Kelancaran penulisan Tugas akhir ini juga atas bantuan dari berbagai
pihak, untuk itu penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang
sebesarbesarnya kepada:
1. Bapak Drs. Bambang. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas
Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Drs. Jaka Winarna, M.Si,.Ak. Selaku pembimbing Tugas Akhir,
terima kasih atas segala bantuan dalam membimbing penulis dalam
menyusun Tugas Akhir ini.
3. Ibu Dra. Trisninik Ratih W,SE,Ak. Selaku Pembimbing Akademis yang
telah membimbing penulis dalam menyelesaikan kuliah dengan nilai yang
cukup baik.
4. Bapak dan Ibu tercinta, yang telah memenuhi segala kebutuhanku akan
materi, dorongan, pengertian, dan kasih sayang yang tak ternilai dan telah
menyelamatkan aku dari kebodohan dan ketidakpahaman yang semuanya
itu tidak akan pernah dapat kubalas walaupun dengan segudang uang dan
sejuta lautan kebaikan.
5. Adik-adikku tersayang, terima kasih untuk semua bantuan yang telah
diberikan.
6. Keponakanku, yang mampu menerbangkan segala kepenatan dan
kelelahannku.
7. Kepala DPPKAD Kabupaten Karanganyar beserta staf dan karyawannya
yang telah berkenan menerima kehadiran penulis dan melayani kebutuhan
data dan informasi yang dibutuhkan penulis.
8. Teman-teman alumni D3 Perpajakan angkatan 2006. Semoga kesuksesan
selalu menyertai kita.
9. Berbagai pihak yang tak mungkin disebutkan satu persatu, yang telah
membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
Surakarta, 10 Juli 2010
Penulis
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL………………………………………….....………… i
ABSTRAK............................................................................................... ii
HALAMAN PERSETUJUAN.................................................................. iii
HALAMAN PENGESAHAN................................................................... iv
HALAMAN MOTTO............................................................................... v
HALAMAN PERSEMBAHAN.................................................................vi
KATA PENGANTAR..............................................................................vii
DAFTAR ISI.............................................................................................ix
DAFTAR TABEL.....................................................................................xi
DAFTAR LAMPIRAN.............................................................................xii
BAB I PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian..................................... 1
B. Latar Belakang..................................................................... 14
C. Perumusan Masalah..............................................................15
D. Tujuan Penelitian................................................................. 16
E. Penelitian............................................................................. 16
F. Metode Penelitian.................................................................17
BAB II ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN
A. Tinjauan Pustaka...................................................................19
B. Pengertian Pajak Hotel Dan Restoran...................................25
C. Pembahasan...........................................................................28
BAB III TEMUAN
A. KELEBIHAN........................................................................35
B. KELEMAHAN......................................................................35
BAB IV REKOMENDASI
A. KESIMPULAN……………………………………...…….. 37
B. SARAN ................................................................................ 38
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
DAFTAR TABEL
Tabel II.1 Jumlah Hotel dan Restoran di Kabupaten Karanganyar …... 29
Tabel II.3 Kontibusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD Tahun
Anggaran 2006 sampai dengan 2008…………………….. 32
DAFTAR LAMPIRAN
A. Daftar Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2006
B. Daftar Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2007
C. Daftar Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2008
D. Daftar Jumlah Hotel di Kabupaten Karanganyar
E. PERDA NO. 20 Tahun 2001 Tentang Pajak Hotel
F. PERDA NO. 21 Tahun 2001 Tentang Pajak Restoran
ABSTRACT EVALUATION OF CONTRIBUTION HOTEL AND RESTAURANT’S TAX
TO REAL INCOME REGION KARANGANYAR REGENCY
FEBRIAN BAYU ANDHIKA PUTRA F3406030
Hotel and Restaurant’s Tax is one of source Real Income Region. Hotel and
Restaurant’s Tax is tax which is took on service in a hotel and/or restaurant. The problem that will be discussed in this Final Assigment is about the contribution of Hotel and Restaurant’s Tax to Real Income Region Karanganyar Regency, development of Hotel and Restaurant’s Tax on DPPKAD from year to year and effort which is held by DPPKAD Karanganyar Regency to increase the acceptance of Hotel and Restaurant’s Tax. The result shows that Hotel and Restaurant’s Tax has contributed enough in increasing Real Income Region on DPPKAD Karanganyar Regency and the acceptance target always achieved in every budgeting year, even the realization exceeds the target which is gived. While, development of the acceptance Hotel and Restaurant’s Tax on DPPKAD Karanganyar Regency during 2006 – 2008 budgeting year is good enough and the acceptance has increased in every budgeting year.
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. GAMBARAN UMUM OBYEK PENELILTIAN
Sebagai perwujudan dari pelaksanaan Undang – Undang No. 13 Tahun 1950
tentang “Pembentukan Daerah – Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah”, dan Undang – Undang No. 8 Tahun 1974 tentang “Pokok – Pokok
Kepegawaian”, maka dibentuklah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Karanganyar yang terletak di Jalan Lawu Nomor 194
Karanganyar. Tujuan dibentuknya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Karanganyar adalah untuk menngelola sumber – sumber
penghasilan yang ada di Daerah Tingkat II Karanganyar. Seiring dengan
berkembangnya pembangunan nasional dan dalam rangka pelaksanaan Undang –
Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – Undang
No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan daerah dan Pusat di
Kabupaten Karanganyar dilaksanakan otonomi daerah. Dinas Pendapatan yang
selanjutnya disebut DPPKAD Kabupaten Karanganyar harus lebih optimal dalam
mengelola sumber – sumber pendapatan yang berada di Kabupaten Karanganyar
untuk mempersiapkan otonomi daerah terutama dalam hal pembiayaan, untuk itu
dipandang perlu ditata kembali organisasi dan tata kerja DPPKAD Kabupaten
2
Karanganyar yang tidak sesuai dengan prinsip penyelenggaraan otonomi daerah,
dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 19 Tahun 2001
tentang Organisasi dan Tata Kerja DPPKAD Kabupaten Karanganyar.
a. Tugas Pokok
Tugas Pokok DPPKAD adalah melaksanakan kewenangan otonomi
daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang
pendapatan, dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut DPPKAD
mempunyai fungsi sebagai berikut.
1) Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintah daerah di
bidang pendapatan yang meliputi Perencanaan, Pengendalian dan
Operasional (PPO), Pendaftaran dan Pendataan, Penagihan,
Pembukuan, Pelaporan dan Penetapan, dan Ketatausahaan.
2) Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang
pendapatan daerah.
3) Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas / cabang dalam
lingkup Dinas Pendapatan.
4) Pengkoordinasian dalam bidang pendapatan.
5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
3
b. Struktur Organisasi
Susunan organisasi pada kantor DPPKAD Kabupaten Karanganyar
berdasarkan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2001 ditetapkan dengan
pembagian seksi – seksi dan sub bagian sebagai berikut ini.
1) Kepala Dinas
2) Bagian tata Usaha, terdiri dari :
a) Sub Bagian Umum,
b) Sub Bagian Kepegawaian,
c) Sub Bagian Keuangan,
3) Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan, terdiri dari :
a) Seksi Pendaftaran,
b) Seksi Pendataan,
c) Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data,
4) Sub Dinas Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan, terdiri dari :
a) Seksi Perhitungan dan Penertiban Surat Ketetapan,
b) Seksi Angsuran,
c) Seksi Pembukuan, Penerimaan dan Pelaporan,
5) Sub Dinas Penagihan dan Penerimaan Lain – lain, terdiri dari :
a) Seksi Penagihan,
b) Seksi Keberatan,
c) Seksi Penerimaan Lain- lain,
4
6) Sub Dinas Perencanaan Pengendalian Operasional, terdiri dari
a) Seksi Perencanaan dan Pembinaan Teknik Pungutan,
b) Seksi Evaluasi dan Pengembangan Pendapatan,
7) Unit Pelaksana Teknis Dinas.
8) Cabang Dinas Pendapatan.
9) Kelompok Jabatan Fungsional.
c. Deskripsi Jabatan
Berdasarkan keputusan Bupati Kepala Daerah Nomor 307 Tahun
2001 ditetapkan uraian tugas pokok dan fungsi jabatan struktural pada
DPPKAD Kabupaten Karanganyar sebagai berikut ini.
1) Kepala Dinas
Tugas Pokok Kepala DPPKAD adalah :
a) Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang
pendapatan,
b) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati Karanganyar.
Fungsi Kepala DPPKAD antara lain :
a) Penyusunan rencana kegiatan di bidang Pendataan, Penetapan dan
Penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah
Lainnya serta PBB,
b) Pengkoordinasian atas pekerjaan penagihan Pajak Daerah,
Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah,
5
c) Pengawasan dan pengendalian di bidang pendataan, penetapan dan
penagihan Pajak Daerah, Rtribusi Daerah dan Pendapatan Asli
Daerah Lainnya serta PBB.
2) Bagian tata Usaha
Tugas Pokok Sub Bagian tata Usaha antara lain :
a) Memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan
organisasi dalam lingkungan DPPKAD,
b) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala
DPPKAD.
Fungsi Bagian Tata Usaha antara lain :
a) Penyusunan rencana kegiatan di bidang ketatausahaan urusan
umum, kepegawaian, keperawatan dan perlengkapan serta
keuangan,
b) Pelaksanaan urusan surat – menyurat, ekspedisi, kearsipan,
dokumentasi dan perpustakaan.
Sub bagian Tata Usaha terdiri dari :
a) Sub Bagian Umum
Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan
surat – menyurat, kearsipan, rumah tangga, pembayaran gaji
pegawai dan perjalanan dinas serta pengadaan dan pemeliharaan
perlengkapan.
6
b) Sub Bagian Kepegawaian
Sub bagian Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Bagian tata Usaha di bidang kepegawaian.
c) Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala
Bagian Tata Usaha di bidang pengelolaan keuangan.
3) Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan
Kepala Sub Dinas Pendaftaran dan Pendapatan mempunyai tugas
pokok melaksanakan kegiatan Pendaftaran Wajib Pajak Daerah dan
Retribusi daerah serta pendataan Obyek Pajak dan Obyek Retribusi
Daerah dan membantu pendataan obyek dan subyek PBB yang
dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan mempunyai fungsi :
a) Penyusunan rencana kegiatan di bidang pendaftaran dan
pendataan meliputi pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak
Daerah dan Wajib Retribusi Daerah, Pendataan Obyek Pajak dan
Obyek Retribusi Daerah, serta membantu pendataan Obyek dan
Subyek PBB yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak,
b) Pelaksanan pendaftaran dan pendataan meliputi pendaftaran dan
pendataan Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah,
pendataan Obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta
7
membantu pendataan obyek dan subyek PBB yang dilaksanakan
oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan, terdiri dari :
a) Seksi Pendaftaran
Kepala Seksi Pendaftaran mempunyai tugas pokok
mendistribusaikan dan menerima kembali formulir pendaftaran
Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah yang belum
diterima kembali, mencatat nama dan alamat calon wajib pajak
daerah dan wajib retribusi daerah, menyiapkan Nomor Pokok
Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
b) Seksi Pendataan
Kepala Seksi Pendataan mempunyai tugas pokok menghimpun,
mengelola dan mencatat data obyek dan subyek pajak dan retribusi
daerah, melakukan pemeriksaan lapangan / lokasi dan melaporkan
hasilnya serta membuat daftar mangenai formulir SPPT yang
belum diterima kembali.
c) Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data
Kepala Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data mempunyai tugas
pokok membuat dan memelihara daftar induk Wajib Pajak dan
Wajib Retribusi, memberikan kartu pengenal NPWPD,
menyimpan arsip perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan
8
dengan pendaftaran dan pendataan, membantu melakukan
penyampaian SPOP PBB kepada para Wajib Pajak yang
diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
4) Sub Dinas Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan
Tugas pokok Dinas Pendapatan, Pembukuan dan Pelaporan antara
lain:
a) Melaksanakan penetapan jumlah Pajak daerah dan retribusi Daerah
yang terutang serta menghitung besarnya angsuran atas
permohonan Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah serta
menatausahakan jumlah penetapan PBB yang penagihannya
dilimpahkan kepada daerah berdasarkan SPPT.
b) Melaksanakan pembukuan dan pelaporan mengenai realisasi
penerimaan dan tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan
PBB.
c) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala
DPPKAD.
Fungsi Sub Dinas Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan, antara lain :
a) Menyusun rencana kegiatan di bidang penetapan, perhitungan dan
penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terutang, serta
menghitung besarnya angsuran atas permohonan Wajib Pajak dan
Wajib Retribusi.
9
b) Melaksanakan kegiatan administrtasi tentang ketetapan PBB yang
penagihannya dilimpahkan kepada daerah berdasarkan SPPT.
c) Melaksanakan perhitungan dan penetapan besar kecilnya Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.
Sub Dinas Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari :
a) Seksi Perhitungan dan Penerbitan Surat Ketetapan
Mempunyai tugas pokok menghitung besarnya Pajak dan Retribusi
yang akan dikenakan, menerbitkan Surat Kertetapan Pajak (SKP),
Surat Ketetapan Retribusi (SKR), Surat Perjanjian Angsuran dan
Surat Ketetapan Pajak lainnya, mendistribusikan dan
menyampaikan arsip perpajakan dan retribusi daerah, membantu
Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan penyampaian arsip
SPPT PBB serta dokumen PBB lainnya.
b) Seksi Angsuran
Seksi Angsuran mempunyai tugas pokok menerima syarat
permohonan angsuran, menyiapkan surat – surat perjanjian
angsuran dan surat penetapan angsuran pemungutan / pembayaran
/ penyetoran Pajak Daerah dan retribusi Daerah.
c) Seksi Pembukuan Penerimaan, Persediaan dan Pelaporan
Seksi Pembukuan Penerimaan, Persediaan dan Pelaporan
mempunyai tugas pokok menerima dan mencatat semua SKP dan
10
SKR dan surat – surat ketetapan pajak lain serta SPPT PBB, yang
telah dibayar lunas dan mencatat penerimaan / pembayaran /
penyetoran PBB serta menyiapkan laporan periodik mengenai
realisasi penerimaasn tunggakan pajak dan retribusi serta PBB.
5) Sub Dinas Penagihan dan Penerimaan Lain- lain
Tugas pokok Sub Dinas Penagihan dan Penerimaan Lain- - lain antara
lain :
a) Melaksanakan tugas penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
yang melampaui batas waktu jatuh tempo, melayani keberatan dan
permohonan banding serta mengumpulkan dan mengolah data
sumber penerimaan daerah lainnya diluar Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah,
b) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala
DPPKAD.
Fungsi dari Sub Dinas Penagihan dan Penerimaan Lain – lain antara
lain :
a. Penyusunan rencana kegiatan di bidang penagihan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah yang telah jatuh tempo.
b. Pelayanan keberatan dan permohonan banding dari Wajib Pajak
dan Wajib Retribusi Daerah.
11
c. Pengumpulan dan pengolahan data sumber penagihan, data sumber
penerimaan daerah lainnya di luar Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.
Sub Dinas Penagihan dan Penerimaan Lain – lain terdiri dari :
a) Seksi Penagihan
Seksi Penagihan mempunyai tugas pokok menerima dan melayani
surat ketetapan dan surat permohonan banding atas materi
penetapan Pajak dan Retribusi Daerah, menyiapkan keputusan
menerima / menolak keberatan dan meneruskan penyelesaian
permohonan banding ke Majelis Pertimbangan Pajak.
b) Seksi Keberatan
Seksi Keberatan mempunyai tugas pokok menerima dan melayani
surat ketetapan dan surat permohonan banding atas materi
penetapan Pajak dan Retribusi Daerah, menyiapkan keputusan
menerima / menolak keberatan dan meneruskan penyelesaian
permohonan banding ke Majelis Pertimbangan Pajak.
c) Seksi Penerimaan Lain – lain
Seksi Penerimaan Lain – lain mempunyai tugas pokok
mengumpulkan dan mengolah data sumber – sumber penerimaan
lainnya diluar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan
peraturan perundang – undangan yang berlaku.
12
6) Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian Operasional
Tugas pokok Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian Operasional
antara lain :
a) Melaksanakan penyusunan rencana pendapatan, pembinaan teknis
pemungutan, pengendalian dan peningkatan pendapatan daerah,
b) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Pendapatan.
Fungsi Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian Operasional antara
lain :
a) Menyusun rencana pendapatan, pembinaan teknis pemungutan,
pengendalian dan peningkatan daerah,
b) Melaksanakan pembinaan teknis pemungutan, pengendalian dan
peningkatan pendapatan daerah.
7) Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian Opoerasional terdiri dari:
a) Seksi Perencanaan dan Pembinaan Teknis Pemungutan
Seksi Perencanaan dan Pembinaan Teknis Pemungutan
mempunyai tugas pokok menyusun rencana pendapatan daerah
dan rencana intensifikasi pemungutan pendaptan daerah,
melakukan pembinaan pelaksanaan tata kerja, tata hubungan kerja
13
serta pembinaan penggunaan sarana kerja dan prasarana
perpajakan daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
b) Seksi Evaluasi dan Pengembangan
Seksi Evaluasi dan Pengembangan mempunyai tugas pokok
mengumpulkan data sumber – sumber pendapatan daerah,
merumuskan naskah rencana peraturan daerah dan keputusan
Bupati tentang perpajakan daerah, retribusi daerah dan pendapatan
daerah lainnya.
d. Visi dan Misi DPPKAD Karanganyar
1. Visi
Menjadi dinas yang profesional di bidang pengelolaan sumber –
sumber pendapatan daerah melalui program intensifikasi dalam rangka
mendukung Kabupaten Karanganyar menuju tingkat pendapatan
terkemuka di Jawa Tengah Tahun 2009.
2. Misi
a. Meningkatkan sumber daya pengelolaan pendapatan daerah yang
professional.
b. Meningkatkan pelayanan ketatausahaan atau administrasi
pengelolaan pendapatan daerah sesuai system manajemen
keuangan atau pendapatan daerah yang berlaku.
c. Meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang pendapatan.
14
d. Meningkatkan pendapatan setiap tahun anggaran.
e. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama yang harmonis dengan
semua pihak yang terkait dalam upaya peningkatan pendapatan
daerah.
B. LATAR BELAKANG
Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang cukup berperan
dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, karena pajak memberikan kontribusi
yang cukup besar bagi pendapatan asli daerah, khususnya di Daerah Tingkat II
Karanganyar. Sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak ada
beberapa macam. Di antaranya pajak reklame, pajak hotel dan restoran, pajak
bumi dan bangunan dan lain-lain. Dalam hal ini penulis akan mencoba
menganalisis besarnya penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten
Karanganyar dari tahun 2006 sampai 2008. Penulis mengambil pajak hotel dan
restoran sebagai bahan karena melihat bahwa di Kabupaten Karanganyar sudah
cukup banyak hotel dan restoran yang sudah mempunyai NPWPD dan jumlahnya
dari tahun ke tahun terus meningkat.
Melihat pesatnya penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten
Karanganyar menunjukkan bahwa Pajak hotel dan restoran merupakan salah satu
sumber PAD yang memegang peranan cukup penting dalam penerimaan kas
daerah tingkat II Karanganyar. Pajak Hotel dan Restoran akan mempengaruhi
15
besarnya penerimaan PAD di mana pajak tersebut merupakan indikator penting
untuk menilai tingkat kemandirian perintah di bidang pembangunan. Semakin
tinggi peranan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Karanganyar
merupakan cerminan keberhasilan usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam
membiayai penyelenggaraan pererintah dan pembangunan.
Untuk itu pemerintah perlu berupaya meningkatkan penerimaan pajak Hotel
dan Restoran, agar penerimaan pemerintah terus meningkat sehingga dapat
mempelancar pembangunan. Untuk mencapai ini pemerintah harus melakukan
perbaikan dan penyempurnaan dalam bidang keuangan daerah yang dikelola
secara efektif dan efesien. Dengan dasar pertimbangan ini, maka Pemerintah
Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai pelaksana pemerintahan di daerah secara
aktif melakukan upaya pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah yang
salah satunya adalah pajak Hotel dan Restoran. Atas dasar latar belakang ini,
penulis dalam menyusun tugas akhirnya mengambil judul: “EVALUASI
KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR:”
C. PERUMUSAN MASALAH
Pajak Hotel dan Restoran merupakan salah satu potensi penerimaan
Pendapatan Asli Daerah di DPPKAD Kabupaten Karanganyar. Penulis dalam
16
penyusunan Tugas Akhir ini mencoba merumuskan permasalahan sebagai
berikut.
1. Bagaimana tingkat perkembangan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di
Kabupaten Karanganyar?
2. Seberapa besar kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD
(Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Karanganyar?
3. Upaya apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar
dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran?
D. TUJUAN PENELITIAN
Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :
1. Mengetahui tingkat perkembangan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di
Kabupaten Karanganyar.
2. Mengetahui besarnya kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar.
3. Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten
Karanganyar dalam mengoptimalkan penerimaan dari Pajak Hotel dan
Restoran.
E. PENELITIAN
1. Bagi penulis
17
a. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai ilmu perpajakan
khususnya pajak daerah
b. Menerapkan teoti yang diperoleh di bangku kuliah dengan realita di
daerah.
2. Bagi DPPKAD Karanganyar
Memberikan sumbangan pikiran dalam menganalisis penerimaan pajak
hotel dan dalam melaksanakan pengawasan pemungutan pajak hotel agar
dicapai hasil yang maksimal.
3. Bagi pihak lain
Sebagai bahan informasi atau acuan untuk peneliti lain dalam
menyelesaikan tugas akhir.
F. METODE PENELITIAN
1. Obyek Penelitian
Obyek dari penelitian ini adalah seberapa besar penerimaan Pajak Hotel dan
Restoran di Kabupaten Karanganyar.
2. Data dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan berupa data sekunder, yaitu data yang diperoleh
dengan mempelajari literature, makalah-makalah, majalah, Undang-Undang
Pajak, Surat Keputusan, dan buku-buku lain yang terkait.
18
3. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara
Yaitu cara pengumpulan data dengan cara wawancara secara langsung
kepada petugas atau pejabat yang berwenang
b. Dokumentasi
Yaitu cara pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data, laporan-
laporan, ataupun tulisan dari petugas atau pejabat yang berwenang
c. Metode Analisis Data
1) Analisis Kualitatif
Yaitu proses analisis data yang tidak dinyatakan dalam bentuk angka
atau tidak menggunakan rumus-rumus statistik. Analisis ini digunakan
untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan pajak hotel.
2) Analisis Kuantitatif
Yaitu analisis yang menggunakan angka atau rumus. Analisis ini
Digunakan untuk mengetahui cara-cara penghitungan pajak hotel dan
restoran dan efektifitas penerimaan pajak hotel dan restoran yang
diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar.
Realisasi pajak hotel dan restoran Kontribusi = x 100%
Pendapatan Asli Daerah
19
BAB II
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
A. TINJAUAN PUSTAKA
1. Perpajakan di Indonesia
Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus
menerus dan bersinambungan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan
rakyat baik secara material maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan
tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan. Salah satu
usaha dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber-
sumber dana yang berasal dari dalam negeri yaitu pajak.
Ada beberapa definisi dan pendapat mengenai makna pajak yaitu
sebagai berikut.
a. Menurut Prof. Dr. Rrochmat Soemitro, S.H.
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang –
Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan
untuk membayar pengeluaran umm (Mardiasmo, 2003 :1).
20
b. Menurut Mr. Dr. N.J. Fieldmann
Pajak adalah prestasi yang dapat dipaksakan sepihak oleh dan teutang
kepada penguasa (menurut norma – norma yang ditetapkan secara
umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata – mata digunakan untuk
menutup pengeluaran – pengeluaran secara umum (Waluyo dan Ilyas,
2002: 4).
c. Menurut Prof. Dr. M.J.H.Smeets
Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang melalui norma – norma
umum, dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adaya kontraprestasi yang
dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah
membiayai pengeluaran pemerintah (Waluyo dan Ilyas, 2002:4).
d. Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja
Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh
penguasa berdasarkan norma – norma hukum, guna menutup biaya
produksi barang – barang dan jasa – jasa kolektif dalam mencapai
kesejahteraan umum (Suandy, 2002:9).
e. Menurut Kesit
Pajak adalah iuran wajib anggota masyarakat kepada Negara karena
Undang-Undang, dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak
memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk.
21
Dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 disebutkan bahwa
Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada
negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.
2. Ciri Pajak
a. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang.
b. Tidak mendapatkan jasa timbal balik yang dapat ditunjukkan secara
langsung.
c. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum
pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin
maupun pembangunan.
d. Pemungutan pajak dapat dipaksakan.
3. Hubungan pajak dengan pendapatan
Dalam suatu jenis pajak kita akan mengenal istilah pajak proporsional,
pajak progresif, dan pajak regresif yang tentunya berkaitan dengan masalah
pendapatan. Suatu pajak akan disebut proporsional jika mengenakan tarif
presentase yang sama tanpa melihat pendapatan seseorang. Sehingga setiap
pembayaran pajak dikenakan tarif pajak dalam proporsi yang sama dari
22
pendapatannya. Sedangkan untuk pajak progresif berbeda sama sekali
dengan pajak proporsional.
Pajak progresif adalah pajak yang mengenakan tarif dalam persentase
yang meningkat menurut bertambah tingginya pendapatan seseorang.
Sedangkan pajak regresif adalah pajak yang mengenakan tarif persentase
yang lebih rendah pada mereka yang berpendapatan tinggi. Istilah progresif
dan regresif mungkin akan menimbulkan kekacauan pengertian. Kata-kata
itu merupakan istilah teknis yang berkaitan dengan proporsi pajak terhadap
berbagai pendapatan
4. Fungsi Pajak Pajak mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan
bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak
merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran
termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak
mempunyai beberapa fungsi, yaitu :
a. Fungsi Anggaran
Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk
membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan
tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara
membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.
Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja
23
pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk
pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan
pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran
rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan
sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat
dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.
b. Fungsi Mengatur
Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui
kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan
sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka
menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri,
diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka
melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk
yang tinggi untuk produk luar negeri.
c. Fungsi Stabilitas
Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk
menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga
sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain
dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan
pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
24
d. Fungsi Redistribusi Pendapatan
Pajak yang sudah dipungut oleh Negara akan digunakan untuk
membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk
membiayai pembanguna sehingga dapat membuka kesempatan kerja,
yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
5. Syarat Pemungutan Pajak
a. Pemungutan pajak harus adil
b. Pengaturan pajak harus berdasar UU
c. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian
d. Pemungutan pajak harus efisien
e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
6. Klasifikasi Pajak
Sesuai dengan pembagian administrasi daerah dan Undang – Undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, pajak daerah dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu sebagai
berikut.
1. Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi), terdiri atas :
a. Pajak Kendaraan Bermotor
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
25
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
d. Pajak Air Permukaan
e. Pajak Rokok
2. Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten / Kota), terdiri atas :
a. Pajak Hotel
b. Pajak Restoran
c. Pajak Hiburan
d. Pajak Reklame
e. Pajak Penerangan Jalan
f. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
g. Pajak Parkir
h. Pajak Bumi dan Bangunan
i. Pajak Lain – lain
B. PENGERTIAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN
Pajak Hotel dan Restoran yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan
daerah atas pelayanan Hotel dan Restoran.
1. Ketentuan Umum Pajak Hotel dan Restoran
a. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat
menginap / istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainya
dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainya yang menyatu,
26
dimiliki dan kelola oleh pihak untuk pertokoan dan yang sama, kecuali
perkantoran.
b. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang
disediakan dengan dipungut bayaran tidak termasuk usaha jasa atau
katering
c. Pengusaha Hotel dan Restoran adalah orang pribadi atua badan yang
dalam lingkungan pekerjaan atau pekerjaannya, melakukan usaha di
bidang jasa penginapan atau rumah makan
d. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat,
dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak
menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan
e. Pemumungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dati
penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak
yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta
pengawasan penyetoran
f. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah adalah surat yang digunakan oleh
Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak
yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.
27
g. Surat Setoran Pajak Daerah adalah surat yang digunakan Wajib Pajak
untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke
Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
h. Surat Ketetapan Pajak Daerah adalah surat keputusan yang menentukan
besarnya jumlah pajak yang terutang.
i. Surat Tagihan Pajak Daerah adalah surat untuk melakukan tagihan pajak
dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
2. Wajib Pajak, Subyek Pajak, dan Obyek Pajak Hotel dan Restoran
a. Yang menjadi subyek Pajak Hotel dan Restoran adalah orang pribadi
atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel dan atau
restoran.
b. Yang menjadi Wajib Pajak Hotel dan Restoran adalah Pengusaha hotel
dan restoran.
c. Yang menjadi obyek Pajak Hotel dan Restoran adalah :
Ø Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek.
Ø Fasilitas pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas
penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan
kemudahan dan kenyamanan.
Ø Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu
hotel dan bukan untuk umum.
Ø Jasa persewaan ruangan untuk acara atau pertemuan di hotel.
28
Ø Penjualan makanan dan minuman di tempat yang dilengkapi
dengan fasilitas penyantapannya, termasuk yang di bawa pulang.
3. Dasar Pengenaan dan tarif Pajak Hotel dan Restoran
a. setiap pengusaha hotel diwajibkan melakukan pengenaan pajak kepada
setiap orang atau badan yang menjadi konsumen hotel
b. Pengenaan pajak dilaksanakan dengan cara menambah pungutan pajak
sebesar tarif pajak (yaitu sebesar 10%) terhadap setiap pembayaran
yang dilakukan oleh konsumen kepada pengusaha hotel.
c. Apabila pengusaha hotel tidak bisa melaksanakan pengenaan pajak
kepada konsumen, maka pajak ditanggung pengusaha hotel.
4. Wilayah Pemungutan dan cara penghitungan pajak
a. Wilayah Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran yang terutang adalah
di wilayah Daerah Kabupaten Karanganyar.
b. Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif
pajak dengan dasar pengenaan pajak.
C. PEMBAHASAN
Pajak Hotel dan Restoran merupakan salah satu jenis pajak daerah yang
dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar, selain pajak Hotel dan
Restoran, jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
Karanganyar adalah Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan,
Pajak Pengolahan Galian Golongan C, Pajak Pemanfaatan ABT dan APT. Dan
29
Peran Pajak Hotel dan Restoran merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli
Daerah yang memegang peranan cukup penting dalam penerimaan hasil daerah,
dalam rangka menghimpun dana untuk membiayai pengeluaran rutin dan
pengeluaran pembangunan disamping untuk mengawasi dan menertibkan hotel
dan restoran yang ada di wilayah Kabupaten Karanganyar, bias dilihat
berdasarkan data yang telah melaporkan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran
menjadi bukti bahwa peran Pajak Hotel dan Restoran itu cukup penting.
Berikut ini akan penulis sajikan tabel tentang jumlah Wajib Pajak Hotel dan
Restoran di Kabupaten Karanganyar pada Tahun Anggaran 2006 sampai dengan
2008.
Tabel II.1
Obyek Hotel dan Restoran Kabupaten Karanganyar
Tahun Anggaran 2006-2008
No Macam 2006 2007 2008
1 Hotel 88 100 122
2 Restoran 80 84 84
Sumber: Kantor DPPKAD Kabupaten Karanganyar.
Data di atas berdasarka jumlah Hotel dan Restoran di Kabupaten
Karanganyar dengan pembagian klasifikasi berdasarkan fasilitas yang diberikan
oleh hotel bisa dilihat dari data yang lebih lengkap yaitu jumlah kamar yang
paling sedikit sampai paling banyak antara tiga sampai sembilan puluh kamar.
Hotel dikelompokkan menjadi beberapa jenis, untuk jenis bintang satu berjumlah
30
4 (empat), jenis melati satu berjumlah 48 (empat puluh delapan), jenis pondok
wisata berjumlah 68 (enam puluh delapan), jenis cottage berjumlah 2 (dua),
sedangkan masih ada tiga hotel yang tidak mempunyai jenis. Untuk jumlah
restoran yang berjumlah 84 ini berdasarkan keterangan dari pihak DPPKAD
Karanganyar sangat disayangkan tidak ada data mengenai jumlah restoran yang
ada di Kabupaten Karanganyar. Tinggi rendahnya penerimaan Pajak Hotel dan
Restoran di Kabupaten Karanganyar ditentukan oleh tinggi rendahnya tingkat
hunian hotel dan tingkat kunjungan ke restoran/rumah makan. Semakin tinggi
tingkat hunian hotel dan semakin tingginya tingkat kunjungan ke restoran/rumah
makan maka penerimaan Pajak Hotel dan Restoran juga akan rendah.
1. Perkembangan kontribusi Pajak hotel dan Restoran di kabupaten
Karanganyar.
Dari tahun ke tahun pajak hotel dan restoran semakin meningkat di
Kabupaten Karanganyar, hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya hotel
dan restoran dan ditambah semakin banyak hotel dan restoran yang mau
membayar pajak dan ini dapat dilihat bahwa tahun 2008 saja pajak hotel dan
restoran telah mencapai Rp 943.034.602,00 dari pada tahun 2007 yang hanya
Rp 694.732.633,00, sedangkan penerimaan di tahun 2006 hanya sebesar Rp.
605.468.607,00.
Perkembangan hotel dan restoran di Kabupaten Karanganyar dari
tahun ke tahun menunjukkan angka yang signifikan, disebabkan oleh besarnya
31
mobilitas masyarakatnya yang membutuhkan hotel dan restoran. Jumlah
wisatawan yang berkunjung ke obyek-obyek wisata di Kabupaten
Karanganyar setiap tahun semakin bertambah, hal ini disebabkan oleh
semakin banyaknya obyek wisata baru yang di buka dan itu sangat berperan
besar dalam meningkatkan penerimaan dalam sektor pajak.
Dari data diatas, dapat diketahui bahwa penerimaan Pajak Hotel dan
Restoran untuk Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2008
mengalami peningkatan setiap tahunnya. Total dari penerimaan realisasi dari
Tahun Anggaran 2006 sampai 2008 adalah 2.242.235.842,00.
Dari data di atas dapat dilihat perkembangan kontribusi Pajak Hotel
dan Restoran dari Tahun Anggaran 2006 sampai tahun anggaran 2008 di
Kabupaten Karanganyar mengalami perkembangan yang cukup signifikan.
2. Kontribusi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD Kabupaten
Karanganyar.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karanganyar terdiri atas
Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pajak
Hotel dan Restoran merupakan salah satu dari Pajak Daerah yang dipungut
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar.
Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap pendapatan asli daerah
Kabupaten Karanganyar dihitung dengan membandingkan jumlah penerimaan
Pajak Hotel dan Restoran dengan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
32
Besarnya kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap pendapatan asli
daerah di Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada tabel II.3.
Tabel II.3
Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD
Tahun Anggaran 2006-2008
Tahuin Anggaran PAD (Rp) Realisasi Pajak (Rp) Kontribusi (%)
2006 36.643.670.700 605.468.607 1,65 %
2007 53.050.726.320 694.732.633 1,30 %
2008 58.400.628.420 943.034.602 1,61 %
Sumber : Kantor DPPKAD Kabupaten Karanganyar
Dari perhitungan tabel diatas dapat dilihat bahwa kontribusi Pajak
Hotel dan Restoran terhadap Pendaptan Asli Daerah (PAD) Kabupaten
Karanganyar pada tahun anggaran 2006 - 2008 bervariasi antara 1.65%
sampai dengan 1.61%. Naik turunnya kontribusi Pajak Hotel dan Restoran
dikarenakan banyak tidaknya kunjungan ke hotel dan restoran.
Dilihat dari kontribusinya, Pajak Hotel dan Restoran mempunyai
peranan yang relatif masih kecil, walaupun demikian, penerimaan Pajak Hotel
dan Restoran dapat membantu Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar
dalam usahanya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Hotel dan
Restoran di Kabupaten Karanganyar.
33
Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Karanganyar
dalam 3 (tiga) Tahun Anggaran terakhir selalu melebihi target. Walaupun
begitu masih banyak hal-hal yang menjadi kendala dalam memaksimalkan
penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Karanganyar antara lain :
1. Kurangnya pengawasan terhadap Wajib Pajak dan kurangnya mutu
pelayanan.
2. Masih adanya restoran/rumah makan yang belum terdaftar di DPPKAD
Kabupaten Karanganyar karena kurangnya sosialisasi dari DPPKAD
Kabupaten Karanganyar.
3. Rendahnya kesadaran Pengusaha Hotel dan Restoran dalam
menyetorkan pajaknya sehingga menyebabkan pendapatan DPPKAD
Kabupaten Karanganyar mengalami kerugian.
4. Kurang tegasnya pihak DPPKAD dalam menagih Pajak Hotel dan
Restoran, sehingga masih ada Pengusaha Hotel dan Restoran yang
pajaknya menunggak.
5. Kurangnya petugas-petugas pajak yang mengurusi Pajak Hotel dan
Restoran di Dipenda Karanganyar.
6. Kurangnya kerjasama dengan pemerintah daerah atau instansi lain yang
terkait untuk melakukan promosi terhadap obyek-obyek wisata yang ada
serta membangun sarana-sarana yang menunjang seperti perbaikan
jalan, pengadaan transportasi, pembangunan sarana hiburan.
34
7. Kurangnya kerjasama dengan investor sehingga pengembangan kualitas
obyek-obyek pariwisata di Kabupaten Karanganyar sedikit terhambat.
Agar dapat meningkatkan penerimaan penerimaan Pajak Hotel dan
Restoran maka upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten
Karanganyar antara lain berikut ini.
1. Melaksanakan sistem pemantauan di lapangan oleh petugas Dipenda
kepada Wajib Pajak Hotel dan Restoran. Pemantauan dilakukan dengan
surat tugas atau dengan cara memata-matai kegiatan di hotel dan restoran
untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya tentang tingkat hunian/jumlah
tamu dan untuk mengetahui pendapatan yang diterima oleh Wajib Pajak
Hotel dan Restoran.
2. Melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak Hotel dan Restoran dalam
hal pembukuan dan pencatatan yang berhubungan dengan hotel dan
restoran untuk menghindari manipulasi data oleh Wajib Pajak Hotel dan
Restoran serta untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran
dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Mempromosikan obyek wisata atau tempat lain yang potensial dikunjungi,
sehingga menarik orang untuk datang ke tempat tersebut. Maka
diharapkan turis tersebut akan dapat meningkatkan tingkat hunian hotel,
dan restoran/rumah makan sehingga hal tersebut dapat meningkatkan
penerimaan dari Pajak Hotel dan Restoran.
35
BAB III
TEMUAN
A. KELEBIHAN
1. Besarnya realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran dari tahun ke tahun
selalu mengalami peningkatan.
2. Realisai penerimaan Pajak Hotel dan Restoran pada Tahun Anggaran 2006
sampai dengan Tahun Anggaran 2008 selalu melebihi target.
3. Adanya upaya Dinas Pendapatan Daerah terhadap wajib pajaknya lewat
penyuluhan dan pembinaan untuk menyadarkan wajib pajaknya dalam
memenuhi kewajiban membayar pajak.
B. KELEMAHAN
1. Kurangnya pengawasan terhadap Wajib Pajak dan kurangnya mutu
pelayanan.
2. Masih adanya restoran/rumah makan yang belum terdaftar di DPPKAD
Kabupaten Karanganyar karena kurangnya sosialisasi dari DPPKAD
Kabupaten Karanganyar.
3. Rendahnya kesadaran Pengusaha Hotel dan Restoran dalam menyetorkan
pajaknya sehingga menyebabkan pendapatan DPPKAD Kabupaten
Karanganyar mengalami kerugian.
36
4. Kurang tegasnya pihak DPPKAD dalam menagih Pajak Hotel dan Restoran,
sehingga masih ada Pengusaha Hotel dan Restoran yang pajaknya
menunggak.
5. Kurangnya petugas-petugas pajak yang mengurusi Pajak Hotel dan Restoran
di Dipenda Karanganyar.
6. Kurangnya kerjasama dengan pemerintah daerah atau instansi lain yang
terkait untuk melakukan promosi terhadap obyek-obyek wisata yang ada serta
membangun sarana-sarana yang menunjang seperti perbaikan jalan,
pengadaan transportasi, pembangunan sarana hiburan.
7. Kurangnya kerjasama dengan investor sehingga pengembangan kualitas
obyek-obyek pariwisata di Kabupaten Karanganyar sedikit terhambat.
37
BAB IV
REKOMENDASI
A. KESIMPULAN
Dari data analisis terhadap peranan Pajak Hotel dan Restoran yang
penulis lakukan, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa penerimaan Pajak Hotel
dan Restoran selama 3 (tiga) Tahun Anggaran terakhir selalu mengalami
peningkatan, tetapi kontribusi/peranan Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pajak
Dearah maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif kecil.
Kontribusi/peranan Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD pada Tahun
Anggaran 2006 sebesar 1,65 %, Tahun Anggaran 2007 sebesar 1,30% dan Tahun
Anggaran 2008 sebesar 1,61%. Walau demikian, penerimaan Pajak Hotel dan
Restoran cukup membantu Pemerintah Daerah dalam usaha meningkatkan PAD
di Kabupaten Karanganyar.
Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar yaitu
dengan mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak dalam
menunjang pembangunan dan mengadakan sosialisasi peraturan Pajak Hotel dan
Restoran itu sendiri kepada Wajib Pajak Hotel dan Restoran.
38
B. SARAN
1. Meningkatkan pengawasan terhadap Wajib Pajak dan mutu pelayanannya.
2. Perlu adanya peningkatan pendataan obyek Pajak Hotel dan Restoran baru
supaya pendataannya lebih maksimal.
3. Melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak Hotel dan Restoran tentang
pentingnya pendapatan pemerintah daerah dari sektor pajak.
4. Petugas atau aparat perpajakan hendaknya lebih tegas dalam menangani
Wajib Pajak yang menunggak membayar kewajiban perpajakannya, sehingga
dapat mengurangi jumlah Wajib Pajak yang menunggak pajaknya..
5. Perlu ditambah jumlah petugas-petugas pajak yang mengurusi Pajak Hotel
dan Restoran di Dipenda Karanganyar.
6. Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah atau instansi lain yang
terkait untuk melakukan promosi terhadap obyek-obyek wisata yang ada serta
membangun sarana-sarana yang menunjang seperti perbaikan jalan,
pengadaan transportasi, pembangunan sarana hiburan sehingga akan
meningkatkan kunjungan wisatawan ke obyek-obyek wisata di Kabupaten
Karanganyar.
7. Perlunya kerjasama dengan investor sehingga mereka melakukan investasi
atau penanaman modal di sektor pariwisata yang diharapkan dapat digunakan
untuk mengembangkan kualitas obyek-obyek pariwisata di Karanganyar.
39
DAFTAR PUSTAKA
Burton, Ricard dan Wirawan B Ilyas. 2004. Hukum Pajak. Edisi Revisi. Salemba Empat. : Jakarta. Mardiasmo.2003. Perpajakan. Edisi revisi. Andi Offset : Yogyakarta.
Mulyadi.1993. Sistem Akuntansi. Andi Offset : Yogyakarta.
Munawir. 1981. Pokok – Pokok Perpajakan. Liberty : Yogyakarta.
Prakoso, Kesit Bambang. 2003. Pajak dan Retribusi Daerah. UUI Press ; Yogyakarta Waluyo,2004. Perpajakan. Edisi revisi. Salemba Empat : Jakarta.
43
Target dan Realisasi Pendapatan pada Tahun 2006
Uraian Target Realisasi
Pendapatan Asli Daerah 36.643.670.700,00 46.101.961.954,00
Pajak Daerah 14.311.250.000,00 14.543.182.743,00
Hasil Retribusi Daerah 13.881.512.800,00 13.822.394.094,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 4.228.000.000,00 3.711.857.967,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 4.213.907.900,00 14.024.527.150,00
Dana Perimbangan 484.803.566.000,00 501.675.627.794,00
Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bkn Pajak 16.953.530.000,00 26.383.270.154,00
Dana Alokasi Umum 421.432.000.000,00 421.432.000.000,00
Dana Alokasi Khusus 23.800.000.000,00 23.800.000.000,00
Bagi Hasil Pajak & Bantuan Keuangan dari Propinsi 22.618.036.000,00 30.060.357.640,00
Lain-lain Pendapatan Yang Sah Jumlah Keseluruhan
521.438.236.700,00 547.777.589.748,00
Target dan Realisasi Pendapatan pada Tahun 2007
URAIAN TARGET 2007 REALISASI
Pendapatan Asli Daerah 53,050,726,320.00 56,927,110,040.00 Pajak Daerah 16,594,912,520.00 19,053,558,538.00 Pajak Hotel 437,525,000.00 440,428,766.00 Pajak Restoran 251,400,000.00 254,303,867.00
44
Pajak Hiburan 203,000,000.00 204,557,075.00 Pajak Reklame 209,874,000.00 218,820,882.00 Pajak Penerangan Jalan 15,336,000,000.00 17,749,147,173.00 Pjk.Pengambilan & Pengolahan Bahan Gal.Gol C 150,013,520.00 175,165,775.00 Pajak Parkir 7,100,000.00 11,135,000.00 Hasil Retribusi Daerah 17,340,577,300.00 15,802,859,089.00 Retribusi Jasa Umum 13,528,420,000.00 1,142,705,151.002, Retribusi Pelayanan Kesehatan 9,190,000,000.00 8,318,169,757.00 Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan 336,540,000.00 324,431,930.00 Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil
1,465,000,000.00 1,024,631,500.00
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 50,000,000.00 50,000,000.00
Retribusi Pelayanan Parkir Di tepi Jalan Umum 68,250,000.00 68,264,000.00 Retribusi Pelayanan Pasar 1,692,500,000.00 1,620,991,464.00 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 635,000,000.00 643,332,500.00 Ret.Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - - Retribusi Pelayanan Administrasi 91,130,000.00 92,884,000.00 Retribusi Jasa Usaha 1,863,142,300.00 1,558,533,554.00 Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah 525,802,300.00 490,421,741.00 Retribusi Terminal 501,000,000.00 333,220,300.00 Retribusi Tempat Khusus Parkir 71,500,000.00 75,825,000.00 Retribusi Penyediaan Dan / Atau Penyedotan Kakus
6,840,000.00 6,916,000.00
Retribusi Rumah Potong Hewan 45,000,000.00 40,098,000.00 Ret. Tempat Rekreasi & Olahraga 713,000,000.00 612,052,513.00 Retribusi Perijinan Tertentu 1,949,015,000.00 2,101,620,384.00 Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan 800,000,000.00 806,140,349.00 Retribusi Ijin Gangguan / Keramaian 550,000,000.00 572,559,060.00 Retribusi Ijin Trayek 17,500,000.00 21,438,200.00 Ret. Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah 70,000,000.00 71,283,020.00
45
Retribusi Ijin dan Pengelolaan Titik Reklame 145,500,000.00 203,506,272.00 Retribusi Ijin Penggilingan Padi 15,600,000.00 8,000,000.00 Ret. Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja 25,000,000.00 25,725,637.00 Ret. Tanda Daftar Perusahaan 65,000,000.00 74,965,000.00 Ret. Surat Ijin Usaha Perdagangan 47,500,000.00 61,745,000.00 Ret. Ijin Usaha Industri 24,000,000.00 50,854,346.00 Ret. Tanda Daftar Gudang 2,500,000.00 880,000.00 Retribusi Ijin Usaha Jasa Kontruksi 80,000,000.00 88,000,000.00 Ret.Pemeriksaan Kualitas Lingkungan Lab.DKK 16,000,000.00 16,080,000.00 Retribusi Ijin Sarana Kesehatan dan sarana Umum 34,400,000.00 27,200,000.00 Retribusi Ijin Lembaga Pelatihan Kerja 400,000.00 1,075,000.00 Retribusi Penggunanan Jalan 20,000,000.00 13,992,000.00 Retribusi Ijin Usaha Pengelolaan Pariwisata 15,000,000.0 37,426,500.00 Retribusi Ijin Perfilman dan VCD 615,000.00 650,000.00 Retribusi Penerimaan RSPD 20,000,000.00 20,100,000.00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan 4,460,000,000.00 4,173,550,013.00 Bagian Laba Atas Penyertaan Mdl pd.Persh.Mlk. Daerah/BUMD 4,460,000,000.00 4,173,550,013.00
Perusahaan Daerah Air Minum 1,000,000,000.00 800,000,000.00 Apotik Sukowati 30,000,000.00 13,000,000.00 Bank Jateng 600,000,000.00 869,576,691.00 Bank Daerah 1,700,000,000.00 1,613,997,874.00 Bank Kredit Kecamatan ( BKK ) Marger 300,000,000.00 112,758,000.00 Bank Kredit Kecamatan ( BKK ) Non Marger 80,000,000.00 64,217,448.00 Bank Kridit Desa ( BKD ) 750,000,000.00 700,000,000.00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 14,655,236,500.00 17,897,142,400.00 Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan 775,614,000.00 767,544,000.00
Penjualan Drum Bekas 80,000,000.00 71,860,000.00 Penjualan hasil Pertanian/benih padi 71,000,000.00 71,000,000.00 Penjualan Hasil Perikanan/Benih Ikan 69,900,000.00 69,970,000.00 Hasil Lelang Tanah Eks Bondo Deso 518,264,000.00 518,264,000.00
46
Penjualan Hasil Peternakan Sapi Kereman 26,400,000.00 26,400,000.00 Penjualan Hasil Peternakan Sapi Gaduhan Propinsi
10,050,000.00 10,050,000.00
Penerimaan Jasa Giro 1,855,000,000.00 2,712,428,593.00 Pendapatan Bunga Deposito 4,411,122,500.00 6,814,029,784.00 Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah - 200,000.00 Pdpt dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21 1,200,000,000.00 1,209,940,854.00
Pendapatan Dari Lain - Lain Penerimaan 6,413,500,000.00 6,392,999,169.00 Dana Perimbangan 521,246,530,000.00 537,015,657,558.00 Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil bkn Pajak 18,953,530,000.00 36,290,857,558.00 Bagi Hasil Pajak 18,325,000,000.00 35,552,655,958.00 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan 12,000,000,000.00 19,165,863,517.00 Bagi Hasil dari Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan
4,000,000,000.00 4,425,644,668.00
Bagi hasil dari PPH Psl 25 & Psl 29 Wajib Pjk Orang Pribadi
2,325,000,000.00 3,044,139,051.00
Dalam Negeri dan PPh Psl 21 - 7,075,357,244.00 Bagi Hasil Bagian PBB dari Pusat - 1,841,651,478.00 Bagi Hasil Bagian BPHTB dari Pusat - - Bagi Hasil bukan Pajak/sumber Daya Alam 628,530,000.00 738,201,600.00 Bagi hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan 464,709,000.00 634,591,305.00 Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan - - Bagi hasil dari Pertambangan Minyak Bumi 163,821,000.00 163,821,000.00 Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - Dana Alokasi Umum 459,156,000,000.00 459,156,000,000.00 Dana Alokasi Khusus 43,137,000,000.00 41,568,800,000.00 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 48,210,355,920.00 47,375,097,134.00 Dana Darurat 6,500,000,000.00 6,500,000,000.00
47
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah
30,044,450,000.00 29,209,191,214.00
Daerah lainnya Dana Bagi Hasil pajak dari provinsi 30,044,450,000.00 29,209,191,214.00 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 7,766,241,000.00 8,552,141,903.00 Bagi hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 7,161,793,000.00 6,015,930,921.00
Bagi hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
14,495,709,000.00 13,911,150,086.00
Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABT
442,623,000.00 457,688,834.00
Bg Hsl dr Pjk pengambilan & Pemanfaatan Air Permukaan
21,580,000.00 27,402,438.00
Retribusi Kelebihan Muatan 78,370,000.00 171,181,769.00 SP3 Propinsi / Lain-lain 61,181,000.00 46,308,580.00 Tera Ulang 16,953,000.00 12,622,842.00 Perijinan Usaha Perkebunan - 14,763,841.00 Cukai - - Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus - - Bantuan Keuangan dari provinsi 11,665,905,920.00 11,665,905,920.00 Jumlah keseluruhan 622,507,612,240.00 641,317,864,732.00
Target & Realisasi Pendapatan
Target dan Realisasi Pendapatan pada Tahun Des 2008
Uraian Target Realisasi
Pendapatan Asli Daerah 58.400.628.420,00 64.455.300.801,00
Pajak Daerah 19.355.480.000,00 21.874.872.161,00
Pajak Hotel 486.027.000,00 575.420.710,00
48
Pajak Restoran 291.384.000,00 367.613.892,00
Pajak Hiburan 223.668.000,00 191.433.518,00
Pajak Reklame 250.020.000,00 255.641.360,00
Pajak Penerangan Jalan 17.918.000.000,00 20.280.324.727,00
Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
171.855.540,00 184.617.954,00
Pajak Parkir 14.525.460,00 19.820.000,00
Hasil Retribusi Daerah 19.396.099.920,00 17.367.149.208,00
Retribusi Jasa Umum 15.075.902.500,00 14.951.022.001,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan 10.623.972.700,00 10.983.332.366,00
Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan 351.540.000,00 313.398.380,00
Retribusi Pengantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil 1.467.659.300,00 1.014.132.000,00
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 55.000.000,00 55.000.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum 69.300.000,00 69.365.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar 1.761.000.000,00 1.742.118.005,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 656.770.000,00 670.371.250,00
Ret Pemeriksaan alat Pemadam Kebakaran - -
Retribusi Pelayanan Administrasi 90.660.500,00 103.305.000,00
Retribusi Jasa Usaha 2.003.332.970,00 1.692.043.685,00
Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah 558.884.500,00 582.253.934,00
Retribusi Terminal 500.000.000,00 312.998.400,00
Retribusi Tempat Parkir Khusus 84.000.000,00 84.225.000,00
Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus 6.916.000,00 6.992.000,00
Retribusi Rumah Potong Hewan 60.532.500,00 39.429.000,00
49
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 792.999.970,00 666.145.451,00
Retribusi Perijinan Tertentu 2.316.864.450,00 2.555.268.718,00
Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan 993.966.000,00 1.021.420.100,00
Retribusi Ijin Gangguan / Keramaian 557.500.000,00 745.717.940,00
Retribusi Ijin Trayek 23.898.450,00 23.587.600,00
Retribusi Ijin Peruntukan Pengunaan Tanah 75.000.000,00 89.340.010,00
Retribusi Ijin dan Pengelolaan Titik Reklame 220.000.000,00 280.924.220,00
Retribusi Ijin Pengilingan Padi 8.400.000,00 7.000.000,00
Ret. Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja 26.000.000,00 24.859.148,00
Ret. Tanda Daftar Perusahaan 97.200.000,00 81.910.000,00
Ret. Surat Ijin Usaha Perdagangan 86.400.000,00 61.985.000,00
Ret. Ijin Industri 59.400.000,00 43.083.200,00
Ret. Tanda Daftar Gudang 10.000.000,00 1.930.000,00
Retribusi Ijin Usaha Jasa Kontruksi 10.000.000,00 47.000.000,00
Ret. Pemeriksaan Kualitas Lingkungan Lab. DKK 17.430.000,00 17.505.000,00
Retribusi Ijin Sarana Kesehatan dan Sarana Umum 36.120.000,00 39.150.000,00
Retribusi Ijin Lembaga Kerja 400.000,00 2.550.000,00
Retribusi Pengunaan Jalan 27.500.000,00 29.361.500,00
Retribusi Ijin Usaha Pengelolaan Pariwisata 25.000.000,00 14.795.000,00
Retribusi Ijin Perfilman dan VCD 650.000,00 650.000,00
Retribusi Penerimaan RSPD 22.000.000,00 22.500.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 5.570.000.000,00 4.598.113.757,00
Bagian Laba Atas Penyertaan mdl pd. Pers. Mlk Daerah / BUMN
5.570.000.000,00 4.598.113.757,00
Perusahaan Daerah Air Minum 1.200.000.000,00 600.000.000,00
Apotik Sukowati 20.000.000,00 5.000.000,00
Bank Jateng 1.000.000.000,00 1.209.244.343,00
50
Bank Daerah 1.900.000.000,00 1.500.000.000,00
Bank Kredit Kecamatan (BKK) Marger 400.000.000,00 250.558.652,00
Bank Kredit Kecamatan (BKK) Non Marger 150.000.000,00 165.503.712,00
Bank Kredit Desa (BKD) 900.000.000,00 876.807.050,00
Lain-lain Pendaptan Asli Daerah yang Sah 14.079.048.500,00 18.783.980.479,00
Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipidahkan 842.352.500,00 1.417.061.600,00
Penjualan Drum Bekas 80.000.000,00 76.782.500,00
Penjualan Bahan-bahan bekas Bangunan - 50.000.000,00
Penjualan Hasil Pertanian / benih Padi 101.995.800,00 102.918.700,00
Penjualan Hasil Perikanan / Benih Ikan 93.640.200,00 93.665.000,00
Hasil Lelang Tanah Eks Bondo Deso 540.316.500,00 1.067.295.400,00
Penjualan Hasil Peternakan Sapi Kereman 26.400.000,00 26.400.000,00
Penjualan Hasil Peternakan Sapi Gaduhan Propinsi -
Penerimaan Jasa Giro 1.817.000.000,00 2.612.938.432,00
Pendapatan Bunga Deposito 4.724.346.300,00 7.049.062.405,00
Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah - 500.000,00
Pendpt denda keterlambatan pelaks pekerjaan - 945.030,00
Pdpt dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21 - -
Pendapatan Dari Lain-lain Penerimaan 6.695.349.700,00 7.703.473.012,00
Dana Perimbangan 594.506.960.000,00 598.405.031.163,00
Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 34.636.210.000,00 37.350.586.163,00
Bagi Hasil Pajak 33.740.360.000,00 36.733.439.153,00
51
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan 15.500.000.000,00 19.305.158.262,00
Bagi Hasil dari Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan 5.336.073.000,00 6.128.842.616,00
Bagi Hasil dari PPH Psl 25 & Wajib Pjk Orang Pribadi 3.260.400.000,00 4.821.862.324,00
Dalam Negeri dan PPH Psl 21 - -
Bagi Hasil Bagian PBB dari Pusat 8.000.000.000,00 4.025.137.340,00
Bagi Hasil Bagian BPHTB dari Pusat 1.643.887.000,00 2.452.438.611,00
Bagi Hasil bukan Pajak / Sumber Daya Alam 895.850.000,00 617.147.010,00
Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan 538.350.000,00 393.035.223,00
Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan 350.110.000,00 163.213.161,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - 57.943.804,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi 7.390.000,00 2.954.822,00
Dana Alokasi Umum 506.156.450.000,00 506.156.445.000,00
Dana Alokasi Khusus 54.898.000.000,00 54.898.000.000,00
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 100.660.171.650,00 108.489.309.405,00
Dana Darurat 28.120.000.0000,00 30.760.000.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainya
28.120.000.0000,00 30.760.000.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 28.908.787.000,00 34.097.927.355,00
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 10.085.602.000,00 9.924.422.457,00
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 7.777.643.000,00 8.746.543.483.00
52
Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 9.727.268.000,00 14.312.263.213,00
Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABT 495.249.00,00 498.046.120,00
Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air 85.024.000,00 82.931.018,00
Retribusi Kelebihan Muatan 190.802.000,00 163.477.879,00
SP3 Propinsi / Lain-lain 61.181.000,00 40.041.137,00
Tera Ulang 18.650.000,00 12.725.280,00
Perijinan Usaha Perkebunan - -
Cukai 467.368.000,00 311.578.916,00
Perkebunan - 5.897.852,00
Dana Penyesuaian Infrastruktur 17.888.220.000,00 17.888.220.000,00
Dana Penyesuaian Tunj. Tenaga Pendidikan 9.219.883.400,00 9.219.880.800,00
Bantuan Keuagan dari Propinsi 16.523.281.250,00 16.523.281.250,00
Jumlah Keseluruhan 754.751.460.070,00 771.349.641.369,00
53
Karanganyar, Desember 2008
KEPALA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN KARANGANYAR
Drs. MARGITO,MM Pembina Tk. I
NIP. 500 050 870
60
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG
PAJAK HOTEL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR
Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran sudah tidak sesuai lagi, maka perlu diatur kembali tentang Pajak Hotel;
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684 );
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ( Lembaran Negara Tahun 197 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686 );
61
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138 );
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 7 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Tahun Nomor 49 ).
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PAJAK HOTEL
62
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah ;
c. Bupati adalah Bupati Karanganyar ;
d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
e. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Karanganyar ;
f. Pajak Hotel adalah Pajak yang dikenakan atas pelayanan hotel ;
g. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap / istirahat , memperoleh pelayanan , dan atau fasilitas lainnya yang dipungut bayaran , termasuk bangunan lainnya yang menyatu , dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama , kecuali untuk pertokoan dan perkantoran;
h. Pengusaha hotel adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha hotel untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
i. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adal surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pahaj yang terutang menurut peraturan perundang – undangan perpajakan daerah;
j. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang tertuang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah;
63
k. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang;
l. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan;
n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
o. Surat Ketetapan Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat dengan SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
p. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
q. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK HOTEL
Pasal 2
(1) Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas setiap pelayanan di hotel.
(2) Obyek Pajak Hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel termasuk :
64
a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek;
b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan ;
c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus tamu hotel, bukan untuk umum;;
d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.
Pasal 3
Dikecualikan dari Obyek Pajak Hotel adalah :
a. penyewaan rumah atau kamar , apatemen dan atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel :
b. pelayanan tinggal diasrama dan pondok pesantren;
c. fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran ;
d. pertokoan, perkantoran , perbankan, salon yang dipakai oleh umum di hotel ;
e. pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.
Pasal 4
(1) Subyek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melaksanakan pembayaran atas pelayanan hotel.
(2) Wajib Pajak Hotel adalah pengusaha hotel
65
BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK HOTEL
Pasal 5
(1) Dasar Pengenaan Pajak Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel.
(2) Jumlah pembayaran sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) Pasal ini disertai dengan bukti pembayaan yang berupa bon / nota penjualan.
(3) Tata cara pemakaian bon / nota penjualan sebagaimana dimaksud ayat (2 ) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati .
Pasal 6
Tarip Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10 % ( sepuluh persen ).
BAB IV PENGUKUHAN WAJIB PAJAK HOTEL
Pasal 7
(1) Wajib Pajak Hotel wajib melaporkan usahanya secara tertulis kepada Bupati untuk dikukuhkan sebagai Wajib Pungut dalam jangka waktu selambat – lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sebelum dimulainya kegiatan usaha tersebut .
(2) Wajib Pajak Hotel yang tidak melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) Pasal ini dikenakan sanksi berupa denda administrasi setinggi tingginya Rp. 1,000.000,00 ( satu juta rupiah )
66
(3) Tata cara pelaporan dan pengukuhan sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati .
BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK
Pasal 8
(1) Wajib Pajak yang terutang dipungut di Daerah
(2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud Pasal 6 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini
BAB VI MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG, DAN SURAT PEMBERITAHUAN
PAJAK DAERAH
Pasal 9
Masa Pajak adalah jangka waktu yang tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.
Pasal 10
Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 ( satu ) tahun Takwim kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim
Pasal 11
67
Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di hotel
Pasal 12
(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
(3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.
BAB VII TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 13
(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
(2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak dibayar atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 ( tiga puluh ) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % dua persen ) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.
Pasal 14
(1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
(2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan : a. SKPDKB; b. SKPDKBT; c. SKPDN.
68
(3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal ini diterbitkan :
a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen ) sebulan dihitung dari pajak yang kurang bayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 ( dua puluh empat ) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen ) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 ( dua puluh empat ) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % ( dua puluh lima persen ) dari pokok pajak ditambah sanksi yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka wakktu paling lama 24 ( dua pulu empat ) bulan dihitung sejak saat terutang pajak.
(4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pasal ini diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% ( seratus persen ) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
(5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c Pasal ini diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
(6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b Pasal ini tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan.
69
BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 15
(1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, dan STPD.
2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat- lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Bupati.
(3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dilakukan dengan menggunakan SSPD.
Pasal 16
(1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
(2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
(3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut – turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum dibayar atau kurang dibayar.
(4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum dibayar atau kurang dibayar.
(5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.
70
Pasal 17
(1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
(2) Bentuk, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.
BAB IX TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 18
(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenisnya, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
(3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat.
Pasal 19
(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
(2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 ( dua puluh satu ) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
Pasal 20
71
Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
Pasal 21
Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.
Pasal 22
Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.
Pasal 23
Bentuk, Jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Bupati .
BAB X PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 24
(1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan keringanan dan pembebasan pajak.
(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.
BAB XI TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 25
72
(1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
a. membetulkan SKPD atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak bena;
c. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alas an yang jelas.
(3) Bupati atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan.
(4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulakan.
BAB XII KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 26
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat atas suatu : a. SKPD; b. SKPDKB; c. SKPDKBT; d. SKPDLB; e. SKPDN;
73
Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga didasarkan peraturan perundang-indangan perpajakn yang berlaku.
(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak atau tanggal pemotongan / pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dan alasan yang jelas, kecuali apabila Wajib Pajak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
(3) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diterima, sudah harus meberikan keputusan.
(4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, tidak menunda kewajiban membayar pajak.
Pasal 27
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak menunda kewajiban membayar pajak.
Pasal 28
Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Daerah ini, atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Daerah ini dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebiham pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesa 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
74
BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 29
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya : a. Nama dan alamat Wajib Pajak; b. Masa Pajak; c. Besarnya kelebihan pembayaran Pajak; d. Alasan yang jelas.
(2) Bupati atau Pejabat dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memberikan keputusan.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilampui, Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.
Pasal 30
75
Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindahan bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB XIV KEDALUARSA
Pasal 31
(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 ( lima ) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
(2) Kedaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
BAB XV KETENTUAN PIDANA
Pasal 32
(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak 2 ( dua ) kali jumlah pajak yang terutang.
(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan selama lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.
76
Pasal 33
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Peraturan Daerah ini, tidak dituntut setelah melampui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.
BAB XVI PENYIDIKAN
Pasal 34
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) Pasal ini adalah :
a. menerima , mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut lebih lengkap dan jelas ;
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah ;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
d. memeriksa buku-buku, catatan –catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajaka daerah ;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, dan catatan dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajkan daerah ;
g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini ;
77
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah ;
i. memanggil orang untuk didengar keteranganannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
j. menghentikan penyidikan ;
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB XVII KETENTUAN LAIN – LAIN
Pasal 35
Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini , maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Karanganyar Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 37
Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.
78
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 21 TAHUN 2001
TENTANG
PAJAK RESTORAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,
Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran sudah tidak sesuai lagi, maka perlu diatur kembali tentang Pajak Restoran;
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak ( Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684 );
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
79
Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ( Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686 );
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138 );
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 7 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Seri c Nomor 49).
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR MEMUTUSKAN
80
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PAJAK RESTORAN
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah.
c. Bupati adalah Bupati Karanganyar ;
d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
e. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Karanganyar ;
f. Pajak Restoran adalah Pajak yang dikenakan atas pelayanan Restoran;
g. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minum yang disediakan dengan dipungut bayaran,termasuk rumah makan, lesehan, pedagang kaki lima dan kafe;
h. Pengusaha Restoran adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
i. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pahaj yang terutang menurut peraturan perundang – undangan perpajakan daerah;
j. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang tertuang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang
81
ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah;
k. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang;
l. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan;
n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat dengan SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
p. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
q. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK RESTORAN
Pasal 2
(1) Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan di
82
Restoran.
(2) Obyek Pajak Restoran adalah setiap pelayanan yang disediakan di Restoran
Pasal 3
Dikecualikan dari Obyek Pajak Restoran adalah pelayanan boga atau catering dan pelayanan yang disediakan oleh restoran yang ditetapkan oleh Bupati.
Pasal 4
(1) Subyek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang melaksanakan pembayaran atas pelayanan Restoran.
(2) Wajib Pajak Restoran adalah pengusaha Restoran.
BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK RESTORAN
Pasal 5
(1) Dasar Pengenaan Pajak Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada Restoran.
(2) Jumlah pembayaran sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) Pasal ini disertai dengan bukti pembayaan yang berupa bon / nota penjualan.
(3) Tata cara pemakaian bon / nota penjualan sebagaimana dimaksud ayat (2 ) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati .
Pasal 6
Tarip Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10 % ( sepuluh persen ) dari dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pasal 5 Peraturan Daerah ini.
BAB IV PENGUKUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN
Pasal 7
83
(1) Wajib Pajak Restoran wajib melaporkan usahanya secara tertulis pada Bupati untuk dikukuhkan sebagai Wajib Pungut dalam jangka waktu selambat – lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sebelum dimulainya kegiatan usaha tersebut .
(2) Wajib Pajak Restoran yang tidak melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) Pasal ini dikenakan sanksi berupa denda administrasi setinggi tingginya Rp. 1,000.000,00 ( satu juta rupiah )
(3) Tata cara pelaporan dan pengukuhan sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati .
BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK
Pasal 8
(1) Pajak yang terutang dipungut di Daerah
(2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud Pasal 6 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini
BAB VI MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG, DAN SURAT
PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 9
Masa Pajak adalah jangka waktu yang tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.
Pasal 10
Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 ( satu ) tahun Takwim kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim
Pasal 11
84
Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di Restoran
Pasal 12
(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
(3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.
BAB VII TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 13
(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
(2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak dibayar atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 ( tiga puluh ) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen ) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.
Pasal 14
(1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
(2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan : a. SKPDKB; b. SKPDKBT; c. SKPDN.
(3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal ini diterbitkan :
a. Apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang
85
terutang atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen ) sebulan dihitung dari pajak yang kurang bayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 ( dua puluh empat ) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen ) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 ( dua puluh empat ) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % ( dua puluh lima persen ) dari pokok pajak ditambah sanksi yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka wakktu paling lama 24 ( dua pulu empat ) bulan dihitung sejak saat terutang pajak.
(4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pasal ini diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% ( seratus persen ) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
(5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c Pasal ini diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
(6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b Pasal ini tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan.
BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 15
(1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB,
86
dan STPD.
(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat- lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Bupati.
(3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dilakukan dengan menggunakan SSPD.
Pasal 16
(1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
(2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
(3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut – turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum dibayar atau kurang dibayar.
(4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum dibayar atau kurang dibayar.
(5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.
Pasal 17
(1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
(2) Bentuk, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.
BAB IX TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
87
Pasal 18
(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenisnya, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
(3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat.
Pasal 19
(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
(2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 ( dua puluh satu ) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
Pasal 20
Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
Pasal 21
Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.
88
Pasal 22
Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.
Pasal 23
Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Bupati .
BAB X PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 24
(1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan keringanan dan pembebasan pajak.
(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.
BAB XI TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 25
(1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:
a. membetulkan SKPD atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;
c. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan
89
penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alas an yang jelas.
(3) Bupati atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan.
(4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.
BAB XII KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 26
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatanhanya kepada Bupati atau Pejabat atas suatu : a. SKPD; b. SKPDKB; c. SKPDKBT; d. SKPDLB; e. SKPDN;
f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak atau tanggal pemotongan / pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan alas an yang jelas, kecuali apabila Wajib Pajak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
(3) Bupati atau Pejabat dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
90
Pasal ini diterima, sudah meberikan keputusan.
(4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonankeberatan dianggap dikabulkan.
(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, tidak menunda kewajiban membayar pajak.
Pasal 27
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak menunda kewajiban membayar pajak.
Pasal 28
Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Daerah ini, atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Peraturan Daerah ini dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebiham pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesa 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
BAB XIII PENGAMBILAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 29
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya : a. Nama dan alamat Wajib Pajak; b. Masa Pajak; c. Besarnya kelebihan pembayaran Pajak; d. Alasan yang jelas.
(2) Bupati atau Pejabat dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak
91
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memberikan keputusan.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilampui, Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.
Pasal 30
Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindahan bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB XIV KEDALUARSA
Pasal 31
(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 ( lima ) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
(2) Kedaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada aayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
92
a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
BAB XV KETENTUAN PIDANA
Pasal 32
(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 ( dua ) kali jumlah pajak yang terutang.
(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.
Pasal 33
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Peraturan Daerah ini, tidak dituntut setelah melampui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.
BAB XVI PENYIDIKAN
Pasal 34
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
93
(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) Pasal ini adalah :
a. menerima , mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut lebih lengkap dan jelas ;
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah ;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
d. memeriksa buku-buku, catatan –catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajaka daerah ;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, dan catatan dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajkan daerah ;
g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini ;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah ;
i. memanggil orang untuk didengar keteranganannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
j. menghentikan penyidikan ;
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
94
memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB XVII KETENTUAN LAIN – LAIN
Pasal 35
Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini , maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Karanganyar Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 37.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.
Ditetapkan di Karanganyar Pada tanggal 6 Desember 2001