EVALUASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TRANSPORTASI LAUT DI …repository.umrah.ac.id/1630/1/EJURNAL - SANDI...
Transcript of EVALUASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TRANSPORTASI LAUT DI …repository.umrah.ac.id/1630/1/EJURNAL - SANDI...
1
EVALUASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TRANSPORTASI LAUT
DI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
SANDI PRATAMA
Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang
ABSTRAK
Transportasi laut merupakan salah satu sektor transportasi yang turut
menjadi bagian penting dalam menunjang aktivitas masyarakat kepulauan, hal ini
juga menjadi salah satu sasaran dalam meningkatkan perekonomian dan
pembangunan. Wilayah kepulauan di Kabupaten Kepulauan Anambas menjadikan
transportasi laut sebagai salah satu alat bantu yang digunakan untuk mengangkut
penumpang dan barang. Berdasarkan keadaan wilayah kepulauan salah satu dari
program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Anambas
adalah program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan yang bertujuan
meningkatkan konektivitas antar pulau, antar daerah dan dengan negara tetangga.
Tujuan dalam penelitian ini untuk mengevaluasi Kebijakan Pembangunan
Transportasi Laut diKabupaten Kepulauan Anambas. Dalam penelitian ini
menggunakan teori yang diungkapkan oleh Dunn (2000:601), kriteria-kriteria
evaluasi kebijakan: efektifitas merupakan tercapainya tujuan dan kejelasan
sasaran, kemudian efesiensi yang artinya waktu pelaksanaan, selanjutnya
kecukupan yang merupakan kepuasan terhadap hasil, keadilan atau perataan
artinya tidak mementingkan kelompok tertentu, kemudian responsifitas
merupakan kepuasan dan kriteria ketepatan adalah keberhasilan serta kegunaan.
Hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa transportasi laut menjadi salah
satu sektor transportasi yang turut menjadi bagian penting dalam menunjang
aktivitas masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas, hal ini juga menjadi salah
satu sasaran dalam meningkatkan perekonomian dan pembangunan di Kabupaten
Kepulauan Anambas. Dengan mengevaluasi akan efektifitas transportasi laut yang
melihat tercapainya tujuan adanya transportasi maka akan mempermudahkan
masyarakat untuk keluar masuk Kabupaten Anambas serta mempermudah
masyarakat mendapatkan barang.
Kata Kunci : Evaluasi, Kebijakan, Pembangunan
2
PENDAHULUAN
Fasilitas transportasi merupakan bagian dari kebutuhan sarana dan
prasarana umum untuk pelayanan kepada masyarakat yang membantu dalam
melakukan mobilitas penduduk untuk beraktivitas. Munculnya transportasi
didasari adanya keterbatasan fisik manusia dalam menjalankan aktivitas
kehidupan sehari-hari baik kehidupan sosial, politik, ekonomi dalam
melangsungkan kehidupannya, pengembangan iptek, budaya dan lain-lain. Tanpa
adanya dukungan transportasi manusia tidak dapat bergerak untuk jarak dekat
sekalipun.
Transportasi laut merupakan salah satu sektor transportasi yang turut
menjadi bagian penting dalam menunjang aktivitas masyarakat kepulauan, hal ini
juga menjadi salah satu sasaran dalam meningkatkan perekonomian dan
pembangunan. Wilayah kepulauan di Kabupaten Kepulauan Anambas menjadikan
transportasi laut sebagai salah satu alat bantu yang digunakan untuk mengangkut
penumpang dan barang. Berdasarkan pasal 23 ayat (3) huruf b jalur pelayaran
penumpang dan barang dalam negeri melintasi : (1) Tarempa-Letung-Kijang-
Tanjungpriuk (Jakarta) dan (2) Tarempa-Ranai-Pontianak. Masalah transportasi
memang menjadi kendala utama, berkaca pada saat menjelang lebaran dan libur
sekolah pemudik dari dan menuju Kabupaten Kepulauan Anambas sangat
membludak, sementara transportasi sangat minim.
Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Pasal 1 ayat
2 tentang angkutan laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya
melayani kegiatan angkutan laut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut
sangat jelas bahwa transportasi laut sangat penting dalam menunjang aktivitas
masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas. Kontribusi transportasi laut menjadi
semakin penting karena nilai biaya yang dikeluarkan sangat murah bila
dibandingkan dengan transportasi udara. Transportasi laut di Kabupaten
Kepulauan Anambas sangat memegang peranan penting. Dengan adanya
perkembangan tersebut tentu adanya dampak positif baik bagi penumpang dan
proses distribusi barang, maupun aktivitas masyarakat Kabupaten Kepulauan
Anambas.
3
Evaluasi merupakan proses pengukuran akan efektivitas strategi yang
digunakan dalam perkembangan transportasi laut yang menjadi kebutuhan dalam
menunjang angkutan penumpang dan barang serta aktivitas masyarakat di
Kabupaten Kepulauan Anambas. Dan kebijakan merupakan sekumpulan
keputusan yang dibuat pemerintah untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai
masyarakat.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 03
Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan
Aanambas, bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 kebijakan dan strategi
penetapan struktur ruang wilayah, huruf c meliputi pengembangan sistem jaringan
prasarana wilayah.
Selanjutnya menurut pasal 12 huruf (c) pengembangan transportasi laut
akses eksternal kawasan dalam lingkup yang lebih luas dengan strategi sebagai
berikut:
1. Meningkatkan pengembangan jalur transportasi laut dan
2. Meningkatkan pengembangan akses antar pulau dalam membuka
keterisolasian
Terkait kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan
Anambas terhadap transportasi laut, yaitu mencari langkah untuk mengatasi
keterbatasan transportasi dari dan menuju Kabupaten Kepulauan Anambas
diantaranya pengadaan kapal pengangkutan penumpang dan kapal pengangkut
barang, dan perbaikan pelabuhan sebagai tempat berlabuh dan bersandar kapal,
sebagai tempat naik dan turun penumpang serta untuk kegiatan bongkar muat
barang.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 03
Tahun 2013 Pasal 2 huruf (a) tentang RTRW Kabupaten Kepulauan Anambas
berfungsi sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD). Sejalan dengan Peraturan Daerah tersebut bahwa sasaran dalam
RPJMD tersedianya transportasi laut yang mampu melayani angkutan laut antar
pulau, dan antar wilayah.
4
Sebagai wilayah kepulauan, Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki
karakteristik yang berbeda dengan wilayah lainnya, hal ini dikarenakan sebagian
besar wilayahnya terdiri dari lautan dan pulau-pulau yang tersebar di Perairan
Laut Natuna dan Laut Cina Selatan. Kabupaten Kepulauan Anambas
membutuhkan angkutan laut untuk mendukung distribusi barang serta untuk
mobilisasi penumpang. Sistem transportasi yang efektif dan efisien serta terpadu,
merupakan hal yang penting untuk mempermudah angkutan barang dan
penumpang. Tidak dapat dipungkiri bahwa sarana transportasi laut di wilayah
kepulauan seperti Kabupaten Kepulauan Anambas telah menjadi tulang punggung
utama pergerakan distribusi barang dan angkutan penumpang dengan
menggunakan kapal laut.
Berdasarkan keadaan wilayah kepulauan salah satu dari program Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Anambas adalah program
pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan yang bertujuan meningkatkan
konektivitas antar pulau, antar daerah dan dengan negara tetangga.
Perumusan Masalah
Transportasi laut sangat memegang peranan penting di Kabupaten
Anambas maka perlu adanya evaluasi kebijakan pemerintah terhadap
perkembangan transportasi yang menjadi kebutuhan dalam menunjang angkutan
penumpang dan barang. Hal ini terlihat dilapangan bahwa masih minimnya
transportasi laut di Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mengangkut
penumpang dan barang.
Berdasarkan permasalahan tersebut maka yang menjadi perumusan
masalah dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana Evaluasi Kebijakan
Pembangunan Transportasi Laut Di Kabupaten Kepulauan Anambas?
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk
mengevaluasi Kebijakan Pembangunan Transportasi laut diKabupaten Kepulauan
Anambas.
5
2. Kegunaan Penelitian
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi
pemerintah berkaitan pelaksanaan Transportasi Laut di Kabupaten
Kepulauan Anambas.
b. Sebagai bahan acuan bagi peneliti berikutnya apabila memiliki
permasalahan yang sama untuk pengembangan ilmu pengetahuan sosial
khususnya dalam ilmu administrasi negara.
Kerangka Berpikir
Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori Dunn (2000:601). Dengan
menerapkan teori Dunn, peneliti bermaksud menjabarkan bagaimana kerangka
berpikir ini agar terdapat batasan masalah dan tidak terjadi kesalahpahaman
antar variabel. Agar mempermudah maka dapat digambarkan dalam bentuk
gambar sebagai berikut :
Gambar 1.1
Kerangka Berpikir
c.
Efektifitas
Tercapainya
tujuan
Kejelasan
sasaran
Transportasi mempermudah
mengangkut penumpang dan
barang
Terdapat kesesuaian antara
konsep perencanaan dan
hasil
Efisiensi Waktu
pelaksanaan
Jarak tempuh yang jauh
membuat permintaan
transportasi laut semakin
besar
Kecukupan Kepuasan
terhadap
hasil
Kebijakan transportasi laut
dapat diterima oleh
penumpang/masyarakat Kab
Anambas
6
LANDASAN TEORITIS
A. Kebijakan publik
Kebijakan publik merupakan suatu ilmu multidisipliner karena melibatkan
banyak disiplin ilmu seperti ilmu politik, sosial,ekonomi,dan psikologi. Studi
kebijakan berkembang pada awal 1970-an terutama melalui tulisan Harold D.
Laswell dan Abraham Kaplan dalam Howlett dan Ramesh (1995:2) yang
mendefinisikan kebijakan publik/public policy sebagai suatu program yang di
proyeksikan dengan tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik tertentu (a
projected of goals, values, and practices).
Senada dengan definisi ini, George C. Edwards III dan Ira Sharkansky
dalam Suwitri (2009:10) mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu tindakan
pemerintah yang berupa program-program pemerintah untuk pencapaian sasaran
atau tujuan. Dari dua definisi diatas kita bisa melihat bahwa kebijakan publik
memiliki kata kunci “tujuan”, “nilai-nilai”, dan “praktik”. Kebijakan publik selalu
memiliki tujuan, seperti kebijakan pemerintah untuk menggantikan kurukulum
tahun 2006 menjadi kurikulum tahun 2013 kemudian dikembalikan lagi menjadi
kurikulum tahun 2006.
Dye, George C. Edwards III dan Ira Sharkansky dalam Suwitri (2009:9)
juga manyatakan bahwa kebijakan publik merupakan:
Keadilan/Pe
rataan
Tidak
mementingkan
kelompok
tertentu
Transportasi laut yang
beroperasi dalam
mengangkut penumpang
dan barang
Responsifitas Kepuasan
Terpenuhinya kebutuhan
masyarakat Kab.Anambas
dalam mendapatkan barang
yang diperlukan
Ketepatan
Keberhasilan
Kegunaan
Kebijakan transportasi laut
berhasil diterapkan pada
sasaran
Ketertiban penumpang
7
“Apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah
yang dapat ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan atau dalam
policy statement yang berbentuk pidato-pidato dan wacana yang
diungkapkan pejabat politik dan pejabat pemerintah yang segera
ditindaklanjuti dengan program-program dan tindakan pemerintah”.
Kedua definisi baik dari Dye dan Edwards III dan Sharkansky sama-sama
menyetujui bahwa kebijakan publik juga termasuk dalam hal keputusan untuk
tidak melakukan tindakan apapun. Suwitri (2009:11) memberi contoh bahwa
keputusan pemerintah untuk menunda pelaksanaan Undang-Undang anti
Pornografi dan pornoaksi sehingga dalam hal ini pemerintah tidak melakukan
tindakan apapun untuk menjelaskan Undang-Umdamg tersebut juga termasuk
kebijakan publik.
Menurut James A. Anderson dalam Subarsono (2005:2), kebijakan publik
merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah.
Senada dengan Laswell dan Kaplan, David Easton dalam Subarsono (2005:2)
mendefinisikan kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai kepada
masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai didalamnya.
B. Kebijakan
Kebijakan adalah alat atau cara untuk memecahkan masalah yang ada.
Kebijakan merupakan sekumpulan keputusan yang dibuat pemerintah atau
lembaga yang berwenang untuk memecahkan masalah atau mewujudkan tujuan
yang ingin dicapai masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar
dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara
bertindak.
Carl J Federick dalam Agustino (2008:7) mendefinisikan “kebijakan
sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau
pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan
dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut
dalam rangka mencapai tujuan tertentu”. Pendapat ini juga menunjukan bahwa
ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan
bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan
8
harus menunjukan apa yang sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang
diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.
Kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. Policy diterjemahkan
dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan wisdom yang artinya
kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-
pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencangkup aturan-aturan
yang ada didalamnya. James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2001:17)
mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “a purposive course of action follwed by
an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern
(serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan
dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan
suatu masalah tertentu)”. Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini
dalam Winarno (2012:21) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada
apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan apa yang diusulkan atau dimaksudkan.
Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (policy)
dengan keputusan (decision) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai
alternatif yang ada.
Richard Rose (dalam Winarno:2012:20) mengatakan bahwa “kebijakan
hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak
berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan
daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri”. Pendapat kedua ahli tersebut
setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan
keputusan adalah keliru, karna pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah
atau pola kegiatan dan bukan sekedar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.
C. Evaluasi
Evaluasi adalah pengambilan keputusan berdasarkan hasil pengukuran dan
standar kriteria. Pengukuran dan evaluasi merupakan dua kegiatan yang
berkesinambungan. Evaluasi dilakukan setelah dilakukan pengukuran keputusan,
evaluasi dilakukan berdasarkan hasil pengukuran. Pengambilan keputusan
dalukan dengan membandingkan hasil pengukuran dengan kriteria yang
ditetapkan. Oleh karena itu, terdapat dua kegiatan dalam melakukan evaluasi yaitu
9
melakukan pengukuran dan membuat keputusan dengan membandingkan hasil
pengukuran dengan kriterianya (Purwanto 2008 :1-2).
Cook dalam Wibawa (1994:5) mengatakan bahwa “program diturunkan
dari kebijakan dan mempunyai beberapa tujuan, setiap tujuan dicapai mempunyai
beberapa tindakan, setiap tindakan mengandung kriteria untuk mengukur
efektifitasnya”.
Norman dalam Umar (2002:2) mengatakan bahwa “ evaluasi yaitu sebuah
proses mengumpulkan memperoleh dan menyediakan informasi-informasi untuk
mengambil keputusan. Sedangkan Suyanto (1998:57) mengatakan bahwa”
evaluasi merupakan suatu efektifitas yang dirancang untuk menimbang manfaat
program dan kata evaluasi sering digunakan untuk riset evaluasi”.
Wirjana (2007:36) “evaluasi merupakan proses pengumpulan dan
menganalisis informasi untuk menentukan apakah pelaksanaan kegiatan-kegiatan
sesuai dan sejauh mana kegiatan-kegiatan itu menuju tercapainya sasaran. Dalam
arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi nilai atau
manfaat hasil kebijakan”. Dari berbagai kutipan dapat dikatakan bahwa evaluasi
merupakan langkah yang berguna untuk mengukur hasil dari setiap kebujakan dan
menjadi bahan pertimbangan untuk kebijakan dimasa mendatang yang lebih baik.
Menurut Ndraha (2003:201) bahwa “evaluasi merupakan proses
perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya”. Kesimpulannya
adalah perbandingan antara tujuan yang hendak dicapai dalam penyelesaian
masalah dengan kejadian yang sebenarnya, sehingga dapat disimpulkan dengan
analisa akhir apakah suatu kebijakan harus direvisi atau dilanjutkan.
D. Pembangunan
Pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui
upaya-upaya secara sadar dan terencana. Pembangunan juga dapat diartikan
proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek
kehidupan masyarakat.
Menurut Afiffudin (2010:42-47), pembangunan harus dipahami dalam
konteks yang luas, dikarenakan terdapat kesepakatan yang mengatakan bahwa
pembangunan harus mencangkup segala segi kehidupan dan penghidupan bangsa
10
dan negara yang bersangkutan, meskipun dengan skala prioritas yang berbeda dari
satu negara dengan negara yang lain. Dalam konteksnya yang luas tersebut
pembangunan mempunyai beberapa pengertian, yang didasarkan pada sudut
pandangan yang berbeda-beda pula. Beberapa pengertian pembangunan tersebut
ialah:
1. Pembangunan adalah perubahan. Dalam arti mewujudkan suatu kondisi
kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baikdari kondisi
sekarang.
2. Pembangunan adalah pertumbuahan. Yaitu kemampuan suatu negara
untuk terus selalu berkembang baik secara kuantitatif maupun secara
kualitatif.
3. Pembangunan adalah rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan.
4. Pembangunan adalah sesuatu rencana yang tersusun secara rapi.
5. Pembangunan adalah cita-cita akhir dari perjuangan negara atau bangsa.
Sedangkan menurut Subandi (2012:9), pengertian pembangunan harus
dibuat secra dinamis, dan bukan dilihat sebagai konsep statis. Pembangunan
adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. Proses pembangunan
sebenarnya adalah merupakan suatu perubahan sosial budaya. Pembangunan agar
dapat menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atas kekuatan sendiri
tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Jadi, bukan hanya yang
dikonsepsikan sebagai usaha pemerintah belaka.
E. Transportasi Laut
Transportasi laut merupakan pelayanan yang menghubungkan angkut
barang dan manusia antara pelabuhan yang satu dengan pelabuhan yang lain.
Peranan pelabuhan sangat penting dalam kegiatan bongkar muat barang serta
menaikkan dan menurunkan penumpang. Selain itu pelabuhan merupakan titik
kegiatan alih mode antara (darat dan laut) di setiap pelabuhan belum mencapai
terpaduan sepenuhnya, sehingga perpindahan barang dan manusia (penumpang)
yang belum efektif dan efesien.
Selain dari itu, perencanaan kebutuhan sarana (kapal-kapal laut) dan
prasarana transportasi laut (pelabuhan dan dermaga) belum terlaksana secara
11
efektif, sehingga penyediaan kapasitas sarana dan prasarana transportasi laut
untuk memenuhi kebutuhan belum seimbang. Bila kapasitas yang tersedia lebih
besar dari kebutuhan akan mengakibatkan pemborosan dan sebaliknya bila
kapasitas yang tersedia lebih kecil dari kebutuhan akan mengakibatkan kepadatan
pelayanan. Kondisi yang baik adalah bila dicapai keseimbangan antara kapasitas
yang tersedia dengan kebutuhan akan jasa transportasi laut lain.
Transportasi laut menurut kamus besar bahas indonesia mendefinisikan
kapal sebagai kendaraan pengangkut penumpang dan barang dilaut. Sedangkan
didalam UU pelayaran didefinisikan sebagai kendaraan air dengan bentuk dan
jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, kendaraan
dibawah permukaan air dan bangunan terapung.
Muctaruddin (dalam Miro 2012:105) mengklarifikasikan transportasi laut
berdasarkan atas peranan pengangkutan diindonesia yakni:
a. Pengangkut dalam daerah
b. Pengangkut antar pulau
Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan akan jasa-jasa transportasi
oleh Salim (2006:89) dapat dilihat dari dua segi yaitu:
1. Dari segi permintaan (demand) :
a. Pertumbuhan penduduk
b. Pertumbuhan daerah dan wilayah
c. Industry
d. Transmigrasi dan penyebaran penduduk
2. Dari segi penawaran (supply) :
a. Peralatan yang digunakan
b. Kapasitas yang tersedia
c. Kondisi teknik alat angkut yang dipakai
d. Produksi jasa yang dapat diserahkan oleh perusahaan angkutan
e. Sistem pembiayaan dalam pengoperasian
Sistem transportasi adalah suatu bentuk keterikatan dan keterkaitan antara
penumpang, barang, prasarana dan sarana yang berintegrasi dalam rangka
perpindahan orang atau barang yang tercakup dalam suatu tatanan baik secara
12
alami maupun buatan/rekayasa. Sistem transportasi diselenggarakan dengan
maksud untuk mengkoordinasi proses pergerakan penumpang dan barang dengan
mengatur komponen-komponennya dimana prasarana merupakan media untuk
proses transportasi, sedangkan sarana merupakan alat yang digunakan dalam
proses transportasi.
Tujuan dari sistem transportasi adalah untuk mencapai proses transportasi
penumpang dan barang secara optimum dalam ruang dan waktu tertentu, dengan
mempertimbangkan faktor keamanan, kenyamanan, dan melancarkan serta
efisiensi waktu dan biaya.
PEMBAHASAN
Sebagai wilayah kepulauan Kabupaten Kepulauan Anambas menjadikan
transportasi laut sebagai alat penghubung antar daerah dan antar pulau-pulau yang
ada di Kabupaten Kepulauan Anambas. Di Kabupaten Kepulauan Anambas saat
ini untuk sarana transportasi laut, memiliki KM.Bukitraya, Kapal Perintis, Spead
Boat sebagai alat transportasi antar daerah diluar Kabupaten Kepulauan Anambas.
Selain itu sebagai alat penghubung antar kecamatan atau pulau-pulau yang ada di
Kabupaten Kepulauan Anambas umumnya menggunakan motor rakyat yang
terbuat dari kayu-kayu, kemudian untuk angkutan barang Kabupaten Kepulauan
Anambas juga bisa menggunakan kapal kargo dan tol laut. Adapun rute
transportasi laut yang beroperasi di Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu :
Kapal Ferry (lama perjalanan kurang lebih 8 jam)
Dengan rute : Tanjungpinang-Jemaja-Tarempa (Senin, Rabu, Jum’at) dan
Tarempa-Jemaja-Tanjungpinang (Rabu, Kamis, Sabtu)
Kapal Pelni KM.Bukitraya
Dengan rute : Pelabuhan Kijang-Jemaja-Tarempa
Kapal Perintis
Dengan rute : Pelabuhan Tanjungpinang-Jemaja-Tarempa
13
Transportasi laut merupakan salah satu subsektor transportasi yang turut
menjadi bagian penting dalam menunjang aktivitas masyarakat Kabupaten
Anambas, hal ini juga menjadi salah satu sasaran dalam meningkatkan
perekonomian dan pembangunan. Sehingga transportasi laut masih perlu
ditingkatkan lagi karena mengingat pada saat libur lebaran transportasi sulit untuk
didapatkan. Minimnya transportasi laut membuat penumpang kapal untuk keluar
dan masuk ke Kabupaten Anambas menjadi sulit. Kadang transportasi laut seperti
KM.Bukitraya ada perbaikan atau dook sehingga transportasi laut yang digunakan
untuk angkutan penumpang dan barang hanya kapal ferry dan perintis, namun
transportasi laut Kapal ferry dan perintis muatannya kecil dibandingkan kapal
pelni KM.Bukitraya.
Untuk mendukung sistem transportasi pelabuhan memiliki peran strategis
sebagai titik simpul hubungan antar daerah dan antar pulau-pulau yang ada di
Kabupaten Kepulauan Anambas. Pelabuhan memiliki fungsi sosial dan ekonomi.
Secara ekonomi pelabuhan berfungsi sebagai salah satu penggerak roda
perekonomian di Kabupaten Kepulauan Anambas dan secara sosial pelabuhan
menjadi fasilitas publik tempat berlangsungnya interaksi antar masyarakat dan
penumpang kapal di Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun komposisi
pelabuhan Kabupaten Kepulauan Anambas tergambar dalam tabel sebagai
berikut:
Tabel III.1
Komposisi dan Jumlah Pelabuhan Kabupaten Kepulauan Anambas
No. Uraian Jumlah Persentase (%)
1 Kecamatan Siantan 12 10,25
2 Kecamatan Siantan Timur 20 17,10
3 Kecamatan Siantan Tengah 12 10,25
4 Kecamatan Palmatak 38 32,51
5 Kecamatan Siantan Selatan 17 14,53
6 Kecamatan Jemaja 15 12,83
7 Kecamatan Jemaja Timur 3 2,56
Jumlah 117 100
Sumber Data : Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Anambas, 2018
Tabel III.1 diatas menjelaskan bahwa, terdapat 117 pelabuhan di
Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu Kecamatan Siantan berjumlah 12
14
pelabuhan atau 10,25%, Kecamatan Siantan Timur berjumlah 20 pelabuhan atau
17,10%, Kecamatan Siantan Tengah berjumlah 12 pelabuhan atau 12,25%,
Kecamatan Palmatak berjumlah 38 pelabuhan atau 32,51%, Kecamatan Siantan
Selatan berjumalah 17 pelabuhan atau 14,53%, Kecamatan Jemaja berjumlah 15
pelabuhan atau 12,83%, Kecamatan Jemaja Timur berjumlah 3 pelabuhan atau
2,56%.
Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai prasarana pelabuhan
berjumlah 5 pelabuhan utama yang terletak di kecamatan Siantan sebanyak 2 buah
pelabuhan, Kecamatan Jemaja sebanyak 1 buah pelabuhan, Kecamatan Palmatak
sebanyak 1 buah pelabuhan dan Antang sebanyak 1 buah pelabuhan. Selebih itu
kondisi pelabuhan dengan kontruksi dan kondisi yang kurang layak dalam rangka
memperlancar mobilisasi orang dan barang dari Desa ke ibukota Kecamatan dan
ibukota Kabupaten. Pelabuhan palmatak digunakan sebagai pelabuhan ekspor
impor atau pelabuhan khusus milik ConocoPhilips dan juga digunakan sebagai
pelabuhan domistik. Sementara untuk pelabuhan Tarempa dan Jemaja hanya
digunakan untuk pelabuhan domistik. Sedangkan untuk pelabuhan Antang
ditetapkan sebagai pelabuhan Perikanan.
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa transportasi
laut menjadi salah satu subsektor transportasi yang turut menjadi bagian
penting dalam menunjang aktivitas masyarakat Kabupaten Kepulauan
Anambas, hal ini juga menjadi salah satu sasaran dalam meningkatkan
perekonomian dan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Peran
transportasi laut menjadi semakin penting karena nilai biaya yang dikeluarkan
sedikit murah bila dibandingkan dengan transportasi udara. Dan dengan
mengevaluasi akan efektifitas pada transportasi laut yang melihat tercapainya
tujuan dengan adanya transportasi maka akan mempermudahkan masyarakat
untuk keluar masuk Kabupaten Anambas serta mempermudah masyarakat
mendapatkan barang.
Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan
Anambas terhadap transportasi laut, yaitu senantiasa mencari dana dan langkah
15
untuk mengatasi keterbatasan transportasi dari dan menuju Kabupaten
Kepulauan Anambas diantaranya pengadaan kapal pengangkutan penumpang
dan kapal pengangkut barang, dan perbaikan pelabuhan sebagai tempat
berlabuh dan bersandar kapal, sebagai tempat naik dan turun penumpang serta
untuk kegiatan bongkar muat barang.
B. Saran
Saran yang diberikan, sehubung dengan penelitian yang telah dilakukan
diantaranya, yaitu :
1. Masyarakat sebagai pemanfaat angkutan transportasi laut harus tetap
mentaati setiap kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, karena setiap
kebijakan yang dibuat khususnya pada pembangunan transportasi laut
untuk kemudahan masyarakat didalam memanfaatkan transportasi laut.
2. Peran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai fasilitator dan
pendukung masyarakat dalam setiap kegiatan agar selalu diawasi atau
dievaluasi. Suatu kebijakan tidak akan terlaksana jika tidak adanya
keputusan dari Pemerintah atas.
Daftar Pustaka
BUKU:
Afiffudin,2010. Pengantar Administrasi Pembangunan. Bandung. Alfabeta
Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung; CV. Alfabetha.
Arikunto, Suharsimi. 2004, Evaluasi Program Pendidikan. Jakarta; Penerbit Bumi
Aksara.
Basaid, A. Saad. 1995. Evaluasi Kinerja Dalam Perencanaan Pembangunan.
Jakarta; Penerbit Sinar Grafika.
Dunn, William N. 2000. Analisa Kebijakan. Jakarta; PT. Bumi Aksara.
Islamy, M Irfal. 2001. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Pemerintah.
Jakarta;Bumi Aksara.
Miro, Fide. 2012. Pengantar Sistem Treansportasi. Jakarta. Erlangga
Moleong, Lexy. 2006. Metode Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
16
Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru). Jilid 1.
Jakarta; Rieneka Cipta.
Purwanto.2008. Evaluasi Hasil Belajar. Pustaka Belajar.
Salim, Abas. 2006. Manajemen Transportasi. Jakarta. Raja Grafindo Persada
Simanjuntak, Payaman J. 2005. Manajemen dan Evaluasi Kinerja. Jakarta;
Fakultas Ekonomi UI.
Subandi.2010.Ekonomi Pembangunan. Bandung. Alfabeta
Subarsono,2005. Analisa Kebijakan Publik. Yogyakarta. Pusataka Pelajar
Suyanto. 1998. Penelitian Evaluasi Program. Departemen RI.
Suwitri, Sri. 2019. Konsep Dasar Kebijakan Publik. Semarang. Badan Penerbit
UNDIP
Umar, Husein. 2002. Evaluasi Kinerja Perusahaan. Jakarta;PT. Gramedia
Pustaka Utama.
Wibawa, Samodra. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta; Raja Grafindo
Persada.
Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus.
Yogyakarta; C A P S
Wirjana, Bernardine. 2007. Mencapai Manajemen Berkualitas. Yogyakarta; Andi
DOKUMEN:
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Angkutan di Perairan
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 03 Tahun 2013 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun
2011-2031.