etika profesi

5/13/2018 etika profesi - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/etika-profesi-55a7514d002e2 1/26

http://www.ruqayahimwanah.com/berita-119-etika-profesi-akuntan-publik.html

SELAMAT DATANG DI WEB

PERSONAL RUQAYAH

Selasa, 29 Maret 2011 - 23:30:24 WIBETIKA PROFESI AKuNTAN PuBLIK Diposting oleh : Ruqayah Imwanah Kategori: tugas - Dibaca: 6355 kali

Etika adalah suatu ilmu bukan ajaran. Yang mengatakan bagaimana manusiaharus hidup adalah ajaran moral. Sedangkan yang dimaksudkan dengan ajaranmoral adalah ajaran-ajaran, pedoman agama peraturan-peraturan, ketetapan baik lisan maupun tulisan, tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar dia menjadi manusia yang baik.

Dari generasi ke generasi masyarakat semakin merasakan perlunya etika, terutama pada tahun-tahun terakhir ini dimana perilaku manusia cenderung menjadi brutal, baik secara sistemik maupun individual, baik dalam lingkungan pemerintahan, politisi, bisnis maupun masyarakat umum.

Demikian pula dengan kode etik, baik sebagai ketentuan yang tidak tertulismaupun yang tertulis sudah ada sejak dahulu. Kode etik pertama yang dikenaldunia adalah ´Sumpah Hippocrates´ yang merupakan kode etik untuk profesi di

bidang kedokteran. Hippocrates yang hidup di abad ke 5 sebelum Masehi adalahseorang dokter Yunani kuno yang digelari Bapak Ilmu Kedokteran. Dalam

perkembangan selanjutnya hampir semua profesi memiliki kode etik tersendirisesuai bidangnya masing-masing. Misalnya kode etik untuk pegawai Negeri Sipiltelah diaturoleh pemerintah dengan peraturan Nomor 42 Tahun 2004 ada pulakode etik untuk pegawai Seretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, DirektoratJenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai, yang akan disusul oleh uniteselon 1 lainnya, ada pula kode etik untuk seorang akuntan publik atau yang biasadisebut kode etik auditor.

Kode Etik Profesi Akuntan Publik (sebelumnya disebut Aturan EtikaKompartemen Akuntan Publik) adalah aturan etika yang harus diterapkan olehanggota Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI (sebelumnya Ikatan AkuntanIndonesia - Kompartemen Akuntan Publik atau IAI-KAP) dan staf profesional(baik yang anggota IAPI maupun yang bukan anggota IAPI) yang bekerja padasatu Kantor Akuntan Publik (KAP).



Timbul dan berkembangnya profesi akuntan publik di suatu negara adalah sejalan

dengan berkembangnya perusahaan dan berbagai bentuk badan hukum perusahaandi negara tersebut. Jika perusahaan-perusahaan di suatu negara berkembang

sedemikian rupa sehingga tidak hanya memerlukan modal dari pemiliknya, namunmulai memerlukan modal dari kreditur, dan jika timbul berbagai perusahaan

berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang modalnya berasal darimasyarakat, jasa akuntan publik mulai diperlukan dan berkembang. Dari profesiakuntan publik inilah masyarakat kreditur dan investor mengharapkan penilaianyang bebas tidak memihak terhadap informasi yang disajikan dalam laporankeuangan oleh manajemen perusahaan.

Profesi akuntan publik menghasilkan berbagai jasa bagi masyarakat, yaitu jasaassurance, jasa atestasi, dan jasa nonassurance. Jasa assurance adalah jasa profesional independen yang meningkatkan mutuinformasi bagi pengambil keputusan. Jasa atestasi terdiri dari audit, pemeriksaan (examination), review, dan prosedur yang disepakati (agreed upon procedure). Jasa atestasi adalah suatu pernyataan pendapat, pertimbangan orang yangindependen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai dalam semuahal yang material, dengan kriteria yang telah ditetapkan. Jasa nonassurance adalah jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang didalamnya ia tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasantemuan, atau bentuk lain keyakinan. Contoh jasa nonassurance yang dihasilkanoleh profesi akuntan publik adalah jasa kompilasi, jasa perpajakan, jasakonsultasi.

Profesi akuntan publik bertanggung jawab untuk menaikkan tingkat keandalanlaporan keuangan perusahaan-perusahaan, sehingga masyarakat keuanganmemperoleh informasi keuangan yang handal sebagai dasar untuk memutuskanalokasi sumber-sumber ekonomi.

Aturan Etika Profesi Akuntansi IAIKode Etik Ikatan Akuntan Indonesia dimaksudkan sebagai panduan dan aturan

bagi seluruh anggota, baik itu yang berpraktik sebagai akuntan public, bekerja dilingkungan dunia usaha, pada instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia

pendidikan dalam pemenuhan tanggung-jawab profesionalnya. Tujuan profesiakuntansi adalah

memenuhi tanggung-jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi, dengan orientasi kepada kepentingan publik.

Untuk mencapai tujuan tersebut terdapat empat kebutuhan dasar yang harusdipenuhi: Kredibilitas. Masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi dansistem informasi. Profesionalisme. Diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasikanoleh pemakai jasa Akuntan sebagai profesional di bidang akuntansi.



Kualitas Jasa. Terdapatnya keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh dari

akuntan diberikan dengan standar kinerja tertinggi. Kepercayaan. Pemakai jasa akuntan harus dapat merasa yakin bahwa terdapat

kerangka etika profesional yang melandasi pemberian jasa oleh akuntan.

Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia terdiri dari tiga bagian: Prinsip Etika : Prinsip Etika memberikan kerangka dasar bagi Aturan Etika,yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota. PrinsipEtika disahkan oleh Kongres dan berlaku bagi seluruh anggota, Aturan Etika : Aturan Etika disahkan oleh Rapat Anggota Himpunan dan hanyamengikat anggota Himpunan yang bersangkutan. Interpretasi Aturan Etika : Interpretasi Aturan Etika merupakan interpretasi yangdikeluarkan oleh Badan yang dibentuk oleh Himpunan setelah memperhatikantanggapan dari anggota, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, sebagai panduandalam penerapan Aturan Etika, tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan

penerapannya.

Kasus-kasus yang Dapat Mencederai Kredibilitas Profesi AkuntanKasus 1Akuntan Publik Petrus Mitra Winata DibekukanSulistiono KertawacanaWed, 28 Mar 2007 03:35:32 -0800

Kasus pelanggaran Standar Profesional Akuntan Publik kembali muncul. MenteriKeuangan pun memberi sanksi pembekuan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membekukan izin AkuntanPublik (AP) Drs. Petrus Mitra Winata dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs.Mitra Winata dan Rekan selama dua tahun, terhitung sejak 15 Maret 2007. KepalaBiro Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan Samsuar Said dalam siaran

pers yang diterima Hukumonline, Selasa (27/3), menjelaskan sanksi pembekuanizin diberikan karena akuntan publik tersebut melakukan pelanggaran terhadapStandar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

Pelanggaran itu berkaitan dengan pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan PTMuzatek Jaya tahun buku berakhir 31 Desember 2004 yang dilakukan oleh Petrus.Selain itu, Petrus juga telah melakukan pelanggaran atas pembatasan penugasan

audit umum dengan melakukan audit umum atas laporan keuangan PT Muzatek Jaya, PT Luhur Artha Kencana dan Apartemen Nuansa Hijau sejak tahun buku2001 sampai dengan 2004.

Selama izinnya dibekukan, Petrus dilarang memberikan jasa atestasi termasuk audit umum, review, audit kinerja dan audit khusus. Yang bersangkutan jugadilarang menjadi pemimpin rekan atau pemimpin cabang KAP, namun dia tetap

bertanggungjawab atas jasa-jasa yang telah diberikan, serta wajib memenuhi



ketentuan mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL). Pembekuan

izin oleh Menkeu tersebut sesuai dengan Keputusan Menkeu Nomor 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menkeu Nomor 359/KMK.06/2003.

Pembekuan izin yang dilakukan oleh Menkeu ini merupakan yang kesekiankalinya. Pada 4 Januari 2007, Menkeu membekukan izin Akuntan Publik (AP)Djoko Sutardjo dari Kantor Akuntan Publik Hertanto, Djoko, Ikah & Sutrisnoselama 18 bulan. Djoko dinilai Menkeu telah melakukan pelanggaran atas

pembatasan penugasan audit dengan hanya melakukan audit umum atas laporankeuangan PT Myoh Technology Tbk (MYOH). Penugasan ini dilakukan secara

berturut-turut sejak tahun buku 2002 hingga 2005.

Sebelumnya, di bulan November tahun lalu, Depkeu juga melakukan pembekuanizin terhadap Akuntan Publik Justinus Aditya Sidharta. Dalam kasus ini, Justinusterbukti telah melakukan pelanggaran terhadap SPAP berkaitan dengan LaporanAudit atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT Great River International Tbk (Great River) tahun 2003.

Kasus Great River sendiri mencuat ke publik seiring terjadinya gagal bayar obligasi yang diterbitkan perusahaan produsen pakaian tersebut. Badan PengawasPasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) mengindikasikan terjadi

praktik overstatement (pernyataan berlebihan) penyusunan laporan keuangan yangmelibatkan auditor independen, yakni akuntan publik Justinus Aditya Sidharta.

Cukup satu saksi ahli

Terhadap kasus Great River, saat ini Bapepam-LK sedang meminta penilaianindependen dari saksi ahli untuk menuntaskan pemeriksaan kasus overstatementlaporan keuangan emiten berkode saham GRIV itu. Kepala Biro Pemeriksaan danPenyidikan Bapepam-LK Wahyu Hidayat mengatakan akuntan publik akandipanggil untuk memberikan penilaian terhadap kasus laporan keuangan GreatRiver. ³Penyidikan Great River masih pada tahap penyempurnaan, kamimenyiapkan saksi ahli dari akuntan publik,´ tuturnya kepada pers, pekan lalu.

Pemanggilan saksi ahli oleh penyidik Bapepam-LK ini dibenarkan oleh UU No 8Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Alasannya, dalam Pasal 101 ayat 3 h UU Pasar Modal disebutkan, penyidik Bapepam-LK berwenang meminta bantuan ahli

dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pasar modal.

Pasca pengambilan keterangan akuntan publik, otoritas pasar modal segeramenyusun berkas pemeriksaan overstatement laporan keuangan Great River yangakan dilimpahkan ke Kejaksaan. Berkas itu, kata Wahyu, akan dibuat terpisah dari

berkas pemeriksaan direksi.

Ditambahkan oleh Wahyu saksi ahli kasus Great River bisa diambil dari anggota



Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) asalkan independen. Dalam waktu dekat ini,

akuntan yang akan ditetapkan sebagai saksi ahli segera diumumkan oleh otoritas pasar modal itu. ³Satu saksi ahli cukup. Bisa dari IAI atau siapapun, yang pasti

independen. Kalau sudah cukup dengan saksi ahli itu, langsung kami berkas,´sambungnya.

Pembahasan Diskusi :Dalam kasus di atas, sanksi pembekuan izin diberikan karena akuntan publik tersebut melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

Untuk kasus yang pertama, pelanggaran itu berkaitan dengan pelaksanaan auditatas Laporan Keuangan PT Muzatek Jaya tahun buku berakhir 31 Desember 2004yang dilakukan oleh Petrus. Selain itu, Petrus juga telah melakukan pelanggaranatas pembatasan penugasan audit umum dengan melakukan audit umum ataslaporan keuangan PT Muzatek Jaya, PT Luhur Artha Kencana dan Apartemen

Nuansa Hijau sejak tahun buku 2001 sampai dengan 2004.

Sebagai seorang akuntan publik, Petrus seharusnya mematuhi Standar ProfesionalAkuntan Publik (SPAP) yang berlaku. Ketika memang dia harus melakukan jasaaudit, maka audit yang dilakukan pun harus sesuai dengan Standar Auditing (SA)dalam SPAP. Begitu juga dengan kasus-kasus pembekuan izin terhadap akuntan

publik yang lain dalam berita di atas.

10 Standar Auditing (SA) menyebutkan standar apa saja yang harus ada ataudilakukan dalam proses auditing :

1. Keahlian dan pelatihan teknis yang memadai2. Independensi dalam sikap dan mental3. Kemahiran professional dengan cermat dan seksama4. Perencanaan dan supervise audit5. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern6. Bukti audit yang cukup dan kompeten7. Pernyatan apakah Lapkeu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum8. Pernyataan mengenai ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi yang

berlaku umum9. Pengungkapan informasi dalam Lapkeu10. Pernyataan pendapat atas Lapkeu secara keseluruhan

Kasus 2Enron adalah perusahaan yang sangat bagus. Sebagai salah satu perusahaan yangmenikmati booming industri energi di tahun 1990an, Enron sukses menyuplaienergi ke pangsa pasar yang begitu besar dan memiliki jaringan yang luar biasaluas. Enron bahkan berhasil menyinergikan jalur transmisi energinya untuk jalur teknologi informasi. Kalau dilihat dari siklus bisnisnya, Enron memiliki

profitabilitas yang cukup menggiurkan. Seiring booming industri energi, Enron



memosisikan dirinya sebagai energy merchants: membeli natural gas dengan

harga murah, kemudian dikonversi dalam energi listrik, lalu dijual denganmengambil profit yang lumayan dari markup sale of power atau biasa disebut

³spark spread³.

Pada beberapa tahun yang lalu beberapa perusahaan seperti Enron dan Worldcomyang dinyatakan bangkrut oleh pengadilan dan Enron perusahaan energi terbesar di AS yang jatuh bangkrut itu meninggalkan hutang hampir sebesar US $ 31.2milyar, karena salah strategi dan memanipulasi akuntansi yang melibatkan profesiAkuntan Publik yaitu Kantor Akuntan Publik Arthur Andersen. Arthur Andersen,merupakan kantor akuntan public yang disebut sebagai ³The big five´ yaitu(pricewaterhouse coopers, deloitte & touché, KPMC, Ernest & Young danAnderson) yang melakukan Audit terhadap laporan keuangan Enron Corp.Laporan keuangan maupun akunting perusahaan yang diaudit oleh perusahaanakunting ternama di dunia, Arthur Andersen, ternyata penuh dengan kecurangan(fraudulent) dan penyamaran data serta syarat dengan pelanggaran etika profesi.

Akibat gagalnya Akuntan Publik Arthur Andersen menemukan kecurangan yangdilakukan oleh Enron maka memberikan reaksi keras dari masyarakat (investor)sehingga berpengaruh terhadap harga saham Enron di pasar modal. Kasus Enronini menyebabkan indeks pasar modal Amerika jatuh sampai 25 %.

Perusahaan akuntan yang mengaudit laporan keuangan Enron, Arthur andersen,tidak berhasil melaporkan penyimpangan yang terjadi dalam tubuh Enron. Disamping sebagai eksternal auditor, Arthur andersen juga bertugas sebagaikonsultan manajemen Enron. Besarnya jumlah consulting fees yang diterima

Arthur Andersen menyebabkan KAP tersebut bersedia kompromi terhadaptemuan auditnya dengan klien mereka.

KAP Arthur Andersen memiliki kebijakan pemusnahan dokumen yang tidak menjadi bagian dari kertas kerja audit formal. Selain itu, jika Arthur Andersensedang memenuhi panggilan pengadilan berkaitan dengan perjanjian audittertentu, tidak boleh ada dokumen yang dimusnahkan. Namun Arthur Andersenmemusnahkan dokumen pada periode sejak kasus Enron mulai mencuat ke

permukaan, sampai dengan munculnya panggilan pengadilan.

Walaupun penghancuran dokumen tersebut sesuai kebijakan internal Andersen,tetapi kasus ini dianggap melanggar hukum dan menyebabkan kredibilitas Arthur

Andersen hancur. Akibatnya, banyak klien Andersen yang memutuskan hubungandan Arthur Andersen pun ditutup. Penyebab kecurangan tersebut diantaranyadilatarbelakangi oleh sikap tidak etis, tidak jujur, karakter moral yang rendah,dominasi kepercayaan, dan lemahnya pengendalian.

Faktor tersebut adalah merupakan perilaku tidak etis yang sangat bertentangandengan good corporate governance philosofy yang membahayakan terhadap

business going cocern. Begitu pula praktik bisnis Enron yang menjadikannya



bangkrut dan hancur serta berimplikasi negatif bagi banyak pihak.Pihak yang

dirugikan dari kasus ini tidak hanya investor Enron saja, tetapi terutama karyawanEnron yang menginvestasikan dana pensiunnya dalam saham perusahaan serta

investor di pasar modal pada umumnya (social impact).

Milyaran dolar kekayaan investor terhapus seketika dengan meluncurnya hargasaham berbagai perusahaaan di bursa efek. Jika dilihat dari Agency Theory,Andersen sebagai KAP telah menciderai kepercayaan dari pihak stock holder atau

principal untuk memberikan suatu fairrness information mengenai pertanggungjawaban dari pihak agent dalam mengemban amanah dari principal.Pihak agent dalam hal ini manajemen Enron telah bertindak secara rasional untuk kepentingan dirinya (self interest oriented) dengan melupakan norma dan etika

bisnis yang sehat.

Pada tanggal 25 Juni 2002, datang berita yang mengejutkan bahwa perusahaanraksasa, WorldCom juga mengalami masalah keuangan. Kemajuan dari kagagalanmembuat dua pembuat undang-undang AS, Michael Oxley dan Paul Sarbanes,menggabungkan usaha mereka dan mengemukakan perundang-undangan

perubahan tata kelola yang lebih dikenal sebagai Sarbanes-Oxley Act of 2002(SOX 2002).

Skandal keuangan yang terjadi dalam Enron dan Worldcom yang melibatkan KAPyang termasuk dalam ³the big five´ mendapatkan respon dari Kongres AmerikaSerikat, salah satunya dengan diterbitkannya undang-undang (Sarbanex-OxleyAct) yang diprakarsai oleh senator Paul Sarbanes (Maryland) dan wakil rakyatMichael Oxley (Ohio) yang telah ditandatangani oleh presiden George W. Bush.

Untuk menjamin independensi auditor, maka KAP dilarang memberikan jasa non-audit kepada perusahaan yang di-audit. Berikut ini adalah sejumlah jasa non-audityang dilarang: Pembukuan dan jasa lain yang berkaitan. Desain dan implementasi sistem informasi keuangan. Jasa appraisal dan valuation Opini fairness Fungsi-fungsi berkaitan dengan jasa manajemen Broker, dealer, dan penasihat investasi

Salah satu hal yang ditekankan pasca Skandal Enron atau pasca Sarbanes Oxley

Act ini adalah perlunya Etika Professi. Selama ini bukan berarti etika professitidak penting bahkan sejak awal professi akuntan sudah memiliki dan terusmenerus memperbaiki Kode Etik Professinya baik di USA maupun di Indonesia.

Etika adalah aturan tentang baik dan buruk. Kode etik mengatur anggotanya danmenjelaskan hal apa yang baik dan tidak baik dan mana yang boleh dan tidak

boleh dilakukan sebagai anggota professi baik dalam berhubungan dengan kolega,langganan, masyarakat dan pegawai. Kenyataannya konsep etika yang selama ini



dijadikan penopang untuk menegakkan praktik yang sehat yang bebas dari

kecurangan tampaknya tidak cukup kuat menghadapi sifat sifat ³selfish danegois´, kerakusan ekonomi yang dimiliki setiap pelaku pasar modal, dan

manajemen yang bermoral rendah yang hanya ingin mementingkan keuntunganekonomis pribadinya.

Walaupun semakin banyak aturan yang dikeluarkan oleh Standard Setting BodysepertiFASB (Financial Accounting Standard Board) atau Regulator pemerintahseperti SEC (Security Exhange Commission) namun kecurangan selalu dapatditutupi dan dicari celah sehingga sampai pada puncaknya dimana kecurangan ituterungkap dan menyebabkan kerugian semua pihak terutama investor dan

berakibat pada hilangnya kepercayaan masyarakat kepada professi akuntan dansistem pasar modal.

Dari kisah ini dapat kita tarik pelajaran bahwa memang dalam system sekuler dimana moral dinomor duakan maka akan besar peluang munculnya godaan yangmengakibatkan kerugian bagi orang lain. Di Amerika dengan keluarnya UUSarbanes Oxley (SOA) itu ternyata dapat mengerem semakin terpuruknyakepercayaan publik terhadap profesi akuntan.

Di Indonesia, suap merupakan budaya yang telah turun temurun, namun kondisiterparah dialami sejak zaman orde baru. Dengan dibukanya peluang investasi bagi

pemodal asing dan dalam negeri, menyebabkan suburnya lahan suap dan korupsimulai dari pemberian isin, pemberian proteksi berupa pembebasan bea masuk,

penetapan saat mualai berproduksi komersial, pemberian tax holiday, penetapan pajak, bahkan saat audit suatu perusahaan oleh seorang auditor.

Dengan adanya penyimpangan yang dilakukan baik oleh individu maupun olehorganisasi menuntut perlunya ditingkatkan penerapan etika dalam bermasyarakat.Praktek dan budaya kerja organisasi juga mempunyai kontribusi terhadap perilakuetika. Jika pimpinan utama suatu organisasi bersikap etis dan pelanggaran etikadiatasi secara langsung dan benar, maka setiap orang dalam organisasi akanmemahami bahwa organisasi mengharapkan mereka untuk bersikap etis, membuatkeputusan yang etis dan melakukan hal yang benar.

Kasus 3³Akuntan yang menerima fee besar diluar nilai yang telah disebutkan dalam

kontrak sehingga mengurangi independensinya dalam memberi opini´

Akuntan publik merupakan profesi yang dapat memberikan jasa audit atas laporankeuangan yang dibuat manajemen. Melalui pemberian jasa audit ini akuntan

publik dapat membantu manajemen maupun pihak luar sebagai pemakai laporankeuangan untuk menentukan secara obyektif dapat dipercaya tidaknya laporankeuangan perusahaan. Profesi akuntan publik juga dapat mempengaruhi pihak luar

perusahaan dalam mengambil keputusan untuk menilai dipercaya tidaknya



laporan keuangan yang dibuat manajemen, sehingga akuntan publik merupakan

suatu profesi kepercayaan masyarakat. Atas dasar kepercayaan masyarakat, makaakuntan publik dituntut harus tidak boleh memihak kepada siapapun

(independen), harus bersifat obyektif, dan jujur.

Dewan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) IAI melalui SPAP (2001:220.10)menyatakan bahwa: ³Standar ini mengharuskan auditor bersikap independen,artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum (dibedakan didalam hal ia berpraktik sebaga auditor intern).Dengan demikian, ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapunsebab bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, ia akankehilangan sikap tidak memihak, yang justru sangat penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya.´

Kode Etik Akuntan Indonesia BAB IV pasal 13 ayat 1 dinyatakan bahwa:³Setiap anggota profesi harus mempertahankan sikap independent. Ia harus bebasdari semua kepentingan yang bisa dipandang sesuai dengan integritas danobjektivitasnya. Tanpa tergantung efek kebenarannya dari kepentingan itu.´

Independensi merupakan sikap yang tidak mudah dipengaruhi oleh pihak manapun dan juga tidak memihak kepentingan siapapun. Untuk diakui sebagaiseorang yang bersikap independen, akuntan publik harus bebas dari setiapinterfensi pimpinan dan pemilik perusahaan. Akuntan publik juga tidak hanya

bersifat obyektif dan tidak memihak tetapi harus pula mengindari keadaan-keadaan yang menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat atas sikapnya. Halini bertujuan agar akuntan publik dapat memberikan opini yang obyektif dan jujur

atas laporan keuangan klien. Sehingga tidak menyesatkan pemakai laporankeuangan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa independensi sangat penting bagi profesi akuntan publik:1. Merupakan dasar bagi akuntan untuk merumuskan dan menyatakan pendapatatas laporan keuangan yang diperika. Apabila akuntan publik tetap memeliharaindependensi selama melaksanakan pemeriksaan, maka laporan keuangan yangtelah diperiksa tersebut akan menambah kredibilitasnya dan dapat diandalkan bagi

pihak yang berkepentingan.2. Karena profesi akuntan publik merupakan profesi yang memegangkepercayaaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat akan menurun jika terdapat

bukti bahwa independensi sikap auditor ternyata berkurang dalam menilaikewajaran laporan keuangan yang disajikan manajemen.

Independensi akuntan publik akan diragukan apabila ia menerima fee selain yangtelah ditentukan di dalam kontrak kerja, adanya fee bersyarat dan menerima feeyang jumlahnya besar dari seorang klien yang diaudit. Hal ini dapat mengurangikredibilitas sebagai akuntan publik. Dalam Rule 302-Contigency fees, code of

professional Ethics AICPA melarang pemberian jasa dengan fee bersyarat.



Dalam rapat komisi Kode Etik Akuntan Indonesia tahun 1990 telah mempertegas bahwa imbalan yang diterima selain fee dalam kontrak dan fee bersyarat tidak

boleh diterapkan dalam pemeriksaan. Kode etik tersebut menjelaskan: Dalammelaksanakan penugasan pemeriksaan laporan keuangan, dilarang menerimaimbalan lain selain honorarium untuk penugasan yang bersangkutan. Honorariumtersebut tidak boleh tergantung pada manfaat yang akan diperoleh kliennya (KodeEtik IAI,1990 pasal 6, butir 5).

Pihak-pihak yang meragukan independensi akuntan publik yang menerima feediluar yang telah disebutkan dalam kontrak beralasan bahwa:1. Kantor akuntan yang menerima audit fee besar merasa bergantung pada klien,meskipun pendapat klien mungkin tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yangditerima umum atau mengakibatkan akuntan pemeriksa tidak dapat melaksanakannorma pemeriksaan akuntan secukupnya.2. Kantor akuntan yang menerima audit fee besar dari seorang klien takutkehilangan klien tersebut karena akan kehilangan sebagian besar pendapatannyasehingga kantor akuntan tersebut cenderung tidak independen.3. Kantor akuntan cenderung memberikan ³Counterpart fee´ yang besar kepadasalah satu atau beberapa pejabat kunci klien yang diaudit, meskipun tindakan inicenderung menimbulkan hubungan yang tidak independen dengan kliennya(Supriyono, 1988:60).

Kasus 4´Auditor memperoleh kontrak untuk mengawasi kantor klien, menandatangani

bukti kas keluar untuk pembayaran dan menyusun laporan operasional berkala,sedangkan pada saat yang bersamaan dia juga melakukan penugasan audit ataslaporan keuangan klien tersebut´

Seorang auditor yang mengaudit perusahaan dan ia juga memberi jasa lain selain jasa audit kepada perusahaan yang diauditnya tersebut, meskipun ia telahmelakukan keahliannya dengan jujur, namun sulit untuk mengharapkanmasyarakat mempercayainya sebagai orang yang independen. Masyarakat akanmenduga bahwa kesimpulan dan langkah yang diambil oleh auditor independenselama auditnya dipengaruhi oleh kedudukannya di perusahaan tersebut.Demikian juga halnya, seorang auditor yang mempunyai kepentingan keuanganyang cukup besar dalam perusahaan yang diauditnya, mungkin ia benar-benar

tidak memihak dalam menyatakan pendapatnya atas laporan keuangan tersebut. Namun bagaimanapun juga masyarakat tidak akan percaya, bahwa ia bersikap jujur dan tidak memihak. Auditor independen tidak hanya berkewajibanmempertahankan fakta bahwa ia independen, namun ia harus pula menghindarikeadaan yang dapat menyebabkan pihak luar meragukan sikap independennya.

Standar Profesi Akuntan Publik mengatur secara khusus mengenai independensiakuntan publik dalam standard umum kedua (SA.220) yang berbunyi: ³Dalam



semua hal yang berkaitan dengan penugasan, independensi dalam sikap mental

harus dipertahankan oleh auditor.´

Pemberian jasa lain selain jasa audit kemungkinan dapat berakibat akuntan publik kehilangan independensinya. Hal ini mungkin disebabkan beberapa alasan sebagai

berikut:1. Kantor akuntan yang memberikan saran-saran kepada klien cenderungmemihak kepada klien cenderung memihak pada kepentingan kliennya sehinggadapat kehilangan independensi di dalam melaksanakan pekerjaan audit.2. Kantor akuntan merasa bahwa dengan pemberian jasa selain jasa audit tersebut,harga dirinya dipertaruhkan untuk keberhasilan kliennya, sehingga cenderungtidak independen di dalam melaksanakan audit.3. Pemberian jasa lain selain jasa audit mungkin mengharuskan kantor akuntanmembuat keputusan tertentu untuk kliennya sehingga posisi akuntan publik menjadi tidak independen dalam melaksanakan jasa audit.4. Kantor akuntan yang melaksanakan pemberian jasa lain selain jasa auditmungkin mempunyai hubungan yang sangat erat dengan manajemen kliensehingga kemungkinan kurang independen di dalam melaksanakan audit.

Terdapat tiga persyaratan penting yang harus dipenuhi auditor sebelum diterimamelaksanakan jasa pembukuan dan audit bagi klien1. Klien harus menerima tanggungjawab penuh atas laporan keuangan tersebut.Klien harus cukup mempunyai pengetahuan tentang aktivitas perusahaannya dan

posisi keuangan serta prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan sehingga ia dapatmenerima tanggung jawab tersebut dengan baik, termasuk secara kewajaran

penilaian dan penyajian serta kecukupan pengungkapannya. Jika diperlukan,

akuntan publik yang bersangkutan harus membicarakan masalah-masalahakuntansi dengan klien untuk memastikan bahwa kliennya sudah memiliki tingkat pemahaman yang dibutuhkan.2. Akuntan public harus tidak memegang peranan sebagai pegawai ataumanajemen yang menjalankan operasi perusahaan. Sebagai contoh, akuntan

publik tidak boleh melakukan transaksi, penanganan aktiva, atau menjalankanwewenang atas nama klien. Klien tersebut harus menyiapkan dokumen sumber semua transaksi dengan rincian yang cukup guna mengidentifikasikan

pengendalian akuntansi atas data yang diproses oleh akuntan public, seperti pengendalian terhadap total dan perhitungan di dalam dokumen.3. Dalam pemeriksaan atas laporan keuangan yang disiapkan dari catatan dan

buku klien yang sebagian atau seluruhnya dibuat oleh akuntan public, harus sesuai

dengan standar auditing yang berlaku umum. Kenyataan bahwa akuntan publik tersebut yang memproses atau menyusun catatan-catatan itu tidak bolehmengurangi kebutuhan melakukan pengujian audit yang memadai.

Kasus 5Kredit Macet Rp 52 Miliar, Akuntan Publik Diduga TerlibatSelasa, 18 Mei 2010 | 21:37 WIB



KOMPAS/ LUCKY PRANSISKA

JAMBI, KOMPAS.com ± Seorang akuntan publik yang membuat laporan

keuangan perusahaan Raden Motor untuk mendapatkan pinjaman modal senilaiRp 52 miliar dari BRI Cabang Jambi pada 2009, diduga terlibat kasus korupsidalam kredit macet.

Hal ini terungkap setelah pihak Kejati Jambi mengungkap kasus dugaan korupsitersebut pada kredit macet untuk pengembangan usaha di bidang otomotif tersebut.

Fitri Susanti, kuasa hukum tersangka Effendi Syam, pegawai BRI yang terlibatkasus itu, Selasa (18/5/2010) mengatakan, setelah kliennya diperiksa dandikonfrontir keterangannya dengan para saksi, terungkap ada dugaan kuatketerlibatan dari Biasa Sitepu sebagai akuntan publik dalam kasus ini.

Hasil pemeriksaan dan konfrontir keterangan tersangka dengan saksi Biasa Siteputerungkap ada kesalahan dalam laporan keuangan perusahaan Raden Motor dalammengajukan pinjaman ke BRI.

Ada empat kegiatan data laporan keuangan yang tidak dibuat dalam laporantersebut oleh akuntan publik, sehingga terjadilah kesalahan dalam proses kreditdan ditemukan dugaan korupsinya.

³Ada empat kegiatan laporan keuangan milik Raden Motor yang tidak masuk dalam laporan keuangan yang diajukan ke BRI, sehingga menjadi temuan dan

kejanggalan pihak kejaksaan dalam mengungkap kasus kredit macet tersebut,´tegas Fitri.

Keterangan dan fakta tersebut terungkap setelah tersangka Effendi Syam diperiksadan dikonfrontir keterangannya dengan saksi Biasa Sitepu sebagai akuntan publik dalam kasus tersebut di Kejati Jambi.

Semestinya data laporan keuangan Raden Motor yang diajukan ke BRI saat ituharus lengkap, namun dalam laporan keuangan yang diberikan tersangka ZeinMuhamad sebagai pimpinan Raden Motor ada data yang diduga tidak dibuatsemestinya dan tidak lengkap oleh akuntan publik.

Tersangka Effendi Syam melalui kuasa hukumnya berharap pihak penyidik KejatiJambi dapat menjalankan pemeriksaan dan mengungkap kasus dengan adil danmenetapkan siapa saja yang juga terlibat dalam kasus kredit macet senilai Rp 52miliar, sehingga terungkap kasus korupsinya.

Sementara itu pihak penyidik Kejaksaan yang memeriksa kasus ini belum maumemberikan komentar banyak atas temuan keterangan hasil konfrontir tersangkaEffendi Syam dengan saksi Biasa Sitepu sebagai akuntan publik tersebut.



Kasus kredit macet yang menjadi perkara tindak pidana korupsi itu terungkapsetelah kejaksaan mendapatkan laporan adanya penyalahgunaan kredit yang

diajukan tersangka Zein Muhamad sebagai pimpinan Raden Motor.

Dalam kasus ini pihak Kejati Jambi baru menetapkan dua orang tersangka, pertama Zein Muhamad sebagai pimpinan Raden Motor yang mengajukan pinjaman dan tersangka Effedi Syam dari BRI yang saat itu menjabat sebagai pejabat penilai pengajuan kredit.

Pembahasan Diskusi :Dalam berita ini, akuntan publik (Biasa Sitepu) diduga kuat terlibat dalam kasuskorupsi dalam kredit macet untuk pengembangan usaha Perusahaan Raden Motor.Keterlibatan itu karena Biasa Sitepu tidak membuat empat kegiatan data laporankeuangan milik Raden Motor yang seharusnya ada dalam laporan keuangan yangdiajukan ke BRI sebagai pihak pemberi pinjaman. Empat kegiatan data laporankeuangan tersebut tidak disebutkan apa saja akan tetapi hal itu telah membuatadanya kesalahan dalam laporan keuangan perusahaan tersebut. Sehingga dalamhal ini terjadilah kesalahan dalam proses kredit dan ditemukan dugaan korupsi.

Jika dugaan keterlibatan akuntan publik di atas benar, maka sebagai seorangakuntan publik, Biasa Sitepu seharusnya menjalankan tugas dengan berdasar padaetika profesi yang ada. Ada lima aturan etika yang telah ditetapkan oleh IkatanAkuntan Indonesia-Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP). Lima aturan etikaitu adalah :1. Independensi, integritas, dan obyektivitas

2. Standar umum dan prinsip akuntansi3. Tanggung jawab kepada klien4. Tanggung jawab kepada rekan seprofesi5. Tanggung jawab dan praktik lain

Aturan-aturan etika ini harus diterapkan oleh anggota IAI-KAP dan staf professional (baik yang anggota IAI-KAP maupun yang bukan anggota IAI-KAP)yang bekerja pada satu Kantor Akuntan Publik (KAP).

Biasa Sitepu dalam menjalankan tugasnya harus mempertahankan integritas danobyektivitas, harus bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan tidak

boleh membiarkan faktor salah saji material (material misstatement) yang

diketahuinya atau mengalihkan pertimbangannya kepada pihak lain.

Daftar PustakaDi kutip dari Blog1) Dr. Dedi Kusmayadi, SE., M.Si., Ak 2) Sofyan Syafry Harahap ( Proffesor of Accounting Trisakti University)3) Rifki Gunawan, SE., Ak., M.Ak (Auditor BPK RI, Dosen Pengajar STIE



Jayakarta )

http://www.mail-archive.com/[email protected]/msg00614.htmlhttp://regional.kompas.com/read/2010/05/18/21371744/Akuntan.Publik.Diduga.T

erlibathttp://mamanibnussalam.wordpress.com/2010/11/22/etika-profesi/http://devin27.wordpress.com/2010/01/04/etika-profesi-akuntansi/http://id.wikipedia.org/wiki/Kode_Etik_Profesi_Akuntan_Publik

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/11/etika-profesi-akuntansi-14/

Etika Profesi Akuntansi November 5th, 2011 Related Filed Under

Etika Profesi AkuntansiSebelum membahas tentang Kasus-kasus yang berhubungan dengan Etika ProfesiAkuntansi, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu pengertian EtikaProfesi Akuntansi, seperti tertera pada penjelasan berikut ini.Etika (etimologi), berasal dari bahasa Yunani yaitu ³Ethos´ , yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan (custom). Etika biasanya berkaitan erat dengan

perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin, yaitu ³Mos´ dan dalam

bentuk jamaknya ³Mores´, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidupseseorang dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghindari hal-hal yang

bersifat buruk.Profesi merupakan kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatanyang memerlukan ketrampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhanyang rumit dari manusia, didalamnya pemakaian dengan ara yang benar.

Pengertian dan Definisi Etika Profesi AkuntansiTujuan profesi akuntansi adalah memenuhi tanggung jawabnya dengan standar

profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi dengan orientasikepada kepentingan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut terdapat 4 kebutuhandasar yang harus terpenuhi :

1. Kredibilitas. Masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi dan sisteminformasi.2. Profesionalisme. Diperluikan individu yang dengan jelas dapatdiidentifikasikan oleh pemakai jasa Akuntan sebagai profesional di bidangakuntansi.3. Kualitas jasa. Terdapatnya keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh dariakuntan diberikan dengan standar kinerja tinggi.4. Kepercayaan. Pemakai jasa akuntan harus dapat merasa yakin bahwa terdapat



kerangka etika profesioanal yang melandasi pemberian jasa oleh akuntan.

Berdasarkan uraian tentang pengertian Etika Profesi Akuntansi diatas, maka untuk memperjelas maksud dan tujuan Diadakannya Etika Profesi Akuntansi saya

paparkan beberapa Kasus-kasus yang berhubungan dengan Profesi Akuntansi,agar Penerapan Etika Profesi bisa lebih digalakkan kembali.Beberapa kasusnya antara lain:Kasus 1 : Ditjen Pajak Turuti Proses Hukum Mengenai Kasus Pengadaan SistemInformasiDirektorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu)menyerahkan sepenuhnya proses hukum atas dua pegawai mereka yang resmimenjadi tersangka dalam kasus pengadaan sistem informasi di tubuh perpajakannegara.Direktur Penyuluhan dan Bimbingan Pelayanan Hubungan Masyarakat DirjenPajak Dedi Rudaedi mengaku prihatin atas kasus tersebut. ³Tapi kami sangatkooperatif dengan pihak berwajib agar segara tuntas,´ ujar Dedi dalam jumpa persdi kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat(4/11/2011).

Dedi juga menegaskan, kasus yang terjadi di dalam tubuh instansi perpajakantersebut bukanlah kasus perpajakan, tetapi murni kasus pengadaan barang.³Kasus tersebut sangat berbeda substansinya dengan perpajakan. Tapi kamidukung proses hukum yang berlaku. Kami tidak akan menghalangi, justru kamidukung penuh karena kami sedang berbenah agar tidak ada intervesi dari pihak

pihak lainnya,´ tegasnya.Seperti diketahui, Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) kemarin melakukan

penggeledahan di sejumlah tempat sebagai upaya pengungkapan dugaan korupsi pengadaan sistem informasi di Ditjen Pajak tahun anggaran 2006. Sejumlah

dokumen penting terkait pengadaan barang sistem informasi ditemukan dalam penggeledahan tersebut. Pasca penggeledahan, Kejagung pun menetapkan duaorang tersangka dalam kasus ini.Tersangka pertama bernisial B, dan menjabat sebagai ketua panitia proses

pengadaan sistem informasi manajamen. Tersangka kedua bernisial PS, danmenjabat sebagai pejabat pembuat komitmen. Kasus ini sendiri bergulir padatahun anggaran 2006. Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dari

proyek total senilai Rp43 miliar, diduga adanya praktik penyelewengan danaRp12 miliar. Kedua tersangka dijerat Pasal 2 dan 3 Undang-undangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).Dia menegaskan, ke depannya dengan penurunan kinerja tersebut dapatmempengaruhi pada anjloknya penerimaan negara dari pajak. ³Yang

membahayakan pada konteks penerimaan pajak, itu yang penting,´ tambahnya. Namun Dedi menganggap semua permasalahan yang terjadi saat ini sebagai pembelajaran dan menjadi evaluasi yang berharga bagi institusinya. ³Kita prihatiniya, tapi ada hikmah yang bisa diambil. Dan pembelajaran luar biasa untuk melakukan pembenahan, ini bagian kita guna evaluasi diri,´ ungkap Dedi.Kasus 2 : Persekongkolan di Bank Century.Jika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berhasil mengungkapkan adanya bukti

penyimpangan aliran dana dalam pemberian dana talangan Bank Century senilai



Rp 6,7 triliun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat dijerat dengan pasal

persekongkolan jahat dan menghalang-halangi penyelidikan sesuai dengan KitabUndang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana. Pasalnya, hingga kini kepada Tim Pengawas (Timwas) PelaksanaanRekomendasi DPR atas Kasus Bank Century, KPK menyatakan tidak menemukanunsur perbuatan tindak pidana korupsi dalam kasus Bank Century. Padahal, sejak awal permintaan untuk melakukan audit terhadap Bank Century justru dilakukanoleh KPK.Hal itu diungkapkan anggota Timwas Bank Century Bank DPR, BambangSoesatyo, kepada Kompas, Jumat malam ini. ³Kalau BPK nanti mengungkapkanadanya bukti penyimpangan aliran dana penyaluran dana talangan Bank Centurydalam laporannya kepada DPR, atau pimpinan yang baru KPK berhasilmengungkapkan bukti tersebut, maka pimpinan KPK yang sekarang ini harus

bertanggung jawab. Mereka bisa dikenakan tuduhan persekongkolan danmenghalang-halangi penyelidikan kasus Bank Century,´ tandas Bambang.Alasan Bambang, selama ini KPK selalu menyatakan tidak menemukan adanyaunsur tindak pidana Bank Century. ³Jadi, boleh KPK sekarang tenang-tenang saja.Akan tetapi, kalau bukti-bukti itu terungkap, maka KPK bisa dijerat balik dengandua pasal tersebut,´ tambahnya. Menurut Bambang, pada rapat dengan TimwasPelaksanaan Rekomendasi DPR atas Kasus Bank Century, belum lama ini, KetuaKPK Busyro Muqoddas tetap menyatakan KPK tidak menemukan unsur tindak

pidana korupsi di Bank Century.Sebelumnya, dalam laporan audit BPK tahun lalu, BPK menemukan sejumlah

penyimpangan, mulai dari bentuk akuisisi dan merger, pengawasan yang lemaholeh Bank Indonesia, pemberian fasilitas pinjaman jangka pendek (FPJP),

penanganan Bank Century oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), penetapan

Century sebagai bank gagal berdampak sistemik terkait keputusan KomiteStabilitas Sistem Keuangan (KSSK), pemberian penyertaan modal sementara(PMS), dan pencairan dana pihak ketiga terkait hingga praktik tak sehat. Saat ini,BPK masih melakukan audit forensik terhadap aliran dana Bank Century.Direncanakan, akhir November mendatang, BPK menyerahkan laporannya keDPR.Kasus 3 : Terjeratnya NazaruddinMantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin tidak hanyaterjerat kasus suap pembangunan wisma atlet SEA Games, Palembang. Tujuhkasus lainnya di beberapa Kementerian telah menanti dan sudah masuk tahap

penyelidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Juru Bicara KPK Johan Budimengungkapkan, tujuh kasus yang menjerat Nazaruddin.

Pertama, kasus pengadaan alat bantu belajar mengajar pendidikan dokter spesialisdi rumah sakit pendidikan dan rujukan.³Kasus kedua, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDN Kemenkes tahun2009 dengan nilai mencapai Rp490 miliar,´ kata Johan di KPK Jakarta. 25Agustus 2011.

Kasus ketiga, menurut Johan adalah proyek pengadaan peralatan pembangunanfasilitas produksi riset dan teknologi vaksin flu burung di Direktorat Jenderal



Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan tahun 2008 sampai 2010 di

Kementerian Kesehatan.

Sementara beberapa kasus juga disinyalir kuat melibatkan Nazaruddin diKementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) yakni, pengadaan peralatanlaboratorium di Universitas Negeri Jkarta tahun 2010.Serta, pengadaan peralatan laboratorium dan meubeler di Universitas SriwijayaPalembang tahun 2010.Kasus keenam, pengadaan peralatan laboratorium pusat riset dan pengembangan

bidang ilmu pengetahuan Universitas Soedirman, Purwokerto Jawa Tengah tahun2010.

³Sedangkan ketujuh pengadaan laboratorium di Universitas Sultan AgengTirtayasa, Serang, Banten tahun 2010,´ kata Johan.Selanjutnya kasus-kasus yang telah dilakukan oleh Nazaruddin sangat perlu

perhatian khusus dari institusi terkait, demi menstabilisasi hukum yang berlakuagar tidak muncul lagi Nazaruddin-Nazarudin lain yang mungkin bisa merugikannegara lebih besar lagi.

Kasus 4 : Tunggakan Pajak Perusahaan Sawit Asian Agri.Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan grup

perusahaan sawit Asian Agri menunggak pajak sebesar Rp 1,294 Triliun. Jumlahtersebut merupakan pajak yang belum dibayarkan ke negara selama 4 tahunterakhir dari 14 perusahaan Asian Agri.³Simpulan kami, adanya perbedaan laporan ke dalam laporan rugi laba yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Sehinggga merugikan keuangan negara secara

keseluruhan sebesar Rp 1,294 triliun dari 14 perusahaan,´ kata Kepala BidangInvestigasi BPKP, Arman Sahri Harahap dalam persidangan di PN Jakarta Pusat,Jalan Gajah Mada, Jakarta, Kamis, (15/9/2011). Menyimpulkan besaran pajak yang belum dibayar tersebut, BPKP meneliti SPT PPH dan lampirannya yangdisampaikan ke kantor pajak Tanah Abang 1 dan 2. Lalu dengan membandingkandengan buku besar Asian Agri. Langkah selanjutnya dengan dibandingkan denganhasil audit akuntan publik.³Kami menghitung nilai transaksi yang ada buktinya tapi tidak ada di dalam

pembukuan. Lalu menghitung substansinya,´ ungkap Arman yang sekarang bertugas di Sulawesi. Namun dalam persidangan siang ini, Arman belum bisamenyampaikan hasil temuannya ke majelis hakim yang di ketuai oleh MartinPonto Bidara. Dengan alasan berkas sangat banyak sehingga belum selesai di

selesaikan secara administrasi. Dia berjanji akan memberikan ke semua pihak Kamis depan.Hal ini tertuang dalam laporan kompilasi, pekan depan akan kami sampaikan.Karena kami harus mengumpulkan 14 perusahaan,´ ungkap Arman. Menanggapi

pernyataan ini, pihak Asian Agri tidak berani berkomentar banyak. Pihaknya barumenyatakan pendat usai mendapat salinan BPKP tersebut. Ini menunjukan saksi

belum siap karena dari 14 baru 10 perusahaan yang selesai. Karena laporantertulis, maka kami butuh waktu mempelajari,´ kata kuasa hukum terdakwa,



Luhut Pangaribuan.

Dimana ada selisih antara nilai utang pajak antara jaksa dengan saksi. Ini kankasus pajak beda dengan kasus korupsi. Kalau di pajak, ini utang. Bukan pidana,´

timpal kuasa hukum lainnya, M. Assegaf.Seperti diketahui, Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa tax manager AsianAgri, Suwir Laut dengan pasal 39 ayat 1 huruf c Undang-Undang No.16 Tahun2000 tentang Pajak. Terdakwa dituding telah menyampaikan SPT yang tidak

benar atau tidak lengkap untuk tahun pajak 2002 hingga 2005. Akibat kekeliruanini menimbulkan kerugian negara Rp1,259 triliun. Pelanggaran terhadap pasal inidikenai hukuman maksimal berupa kurungan penjara 6 tahun dan denda empatkali dari nilai kerugian yang diderita negara.Kesimpulan : Berdasarkan Kasus-kasus yang terjadi diatas, maka dapatdisimpulkan bahwa banyak sekali penyebab terjadinya kasus pelanggaran etika

profesi akuntansi, mulai dari kurangnya tanggung jawab dan pemahaman akan apasebenarnya aturan-aturan maupun etika yang harus dijalankan oleh pelakuakuntansi dalam profesinya, kurangnya pengawasan dari pihak-pihak terkait,adanya kesempatan dan beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab yangmendukung adanya penyalahgunaan profesi tersebut, padahal harusnya hal-haltersebut tidak patut terjadi, melihat betapa berat perjuangan rakyat terutama dalamhal pembayaran pajak maupun hal lain yang kemudia diselewengkan. Merupakan

pekerjaan keras bagi kita semua untuk dapat meminimalisis, bahkanmemusnahkan hal-hal buruk tersebut. Beberapa hal yang bisa dilakukan antaralain meningkatkan pengawasan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, juga

peningkatan ketegasan dari para penegak hukum.Referensi :http://economy.okezone.com/read/2011/11/04/20/524875/ditjen-pajak-turuti-

proses-hukumhttp://nasional.kompas.com/read/2011/11/04/19563029/KPK.Bisa.Dituduh.Bersek ongkol.di.Bank.Centuryhttp://nasional.vivanews.com/news/read/243315-7-kasus-nazaruddin-yang-sudah-

penyelidikanhttp://rimanews.com/read/20110915/41134/asian-agri-tunggak-pajak-rp-1294-triliun

http://www.lodaya.web.id/?p=522

Etika Profesi Penegak Hukum Polri Antara Moral dan Pengabdian

J

an 11 25

Oleh : Anang Usman, SH., MSi.**

³Nos scimus quia lex bona est, modo quis ea utatur legitime´Kita mengetahui bahwa undang-undang itu adalah baik sepanjang orangmenggunakannya secara sah (Francis Bacon)



Pendahuluan

Polisi Republik Indonesia (Polri) dalam perannya sebagai penegak hukum

diusianya yang ke-63 tahun selalu terus berupaya untuk memberikan hasil yang baik. Gejala merosotnya pengemban profesi hukum tampak dari munculnya istilah³Mafia Peradilan´, dan orang mulai merasa bahwa sebaiknya untuk menyelesaikan suatu kasus sedapat mungkin jangan ke pengadilan dengan

bantuan pengemban profesi hukum. Apa artinya jika dikatakan bahwa profesimengalami kemerosotan (seriouly impaired)? Apa ukurannya untuk menilaidemikian? Jawabnya adalah jika kode etik profesi tidak dipatuhi oleh sebagian

besar para pengembannya. Tetapi, apa kode etik profesi itu, dan mengapa profesimemerlukan kode etik? Jawabannya akan tergantung pada pengertian kita tentang

profesi itu sendiri.Perkataan profesi dan profesional sudah sering digunakan dan mempunyai

beberapa arti. Dalam percakapan sehari-hari, perkataan profesi diartikan sebagai pekerjaan (tetap) untuk memperoleh nafkah (Belanda; baan; Inggeris: job atauoccupation), yang legal maupun yang tidak. Jadi, profesi diartikan sebagai setiapkegiatan tetap tertentu untuk memperoleh nafkah yang dilaksanakan secara

berkeahlian yang berkaitan dengan cara berkarya dan hasil karya yang bermututinggi dengan menerima bayaran yang tinggi. Keahlian tersebut diperoleh melalui

proses pengalaman, belajar pada lembaga pendidikan (tinggi) tertentu, latihansecara intensif, atau kombinasi dari semuanya itu. Dalam kaitan pengertian ini,sering dibedakan pengertian profesional dan profesionalisme sebagai lawan dariamatir dan amatirisme, misalnya dalam dunia olahraga, yang sering juga dikaitkan

pada pengertian pekerjaan tetap sebagai lawan dari pekerjaan sambilan.Pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian yang berkeilmuan dalam

bidang tertentu. Karena itu, ia secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan wargamasyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang yang memerlukan keahlian berkeilmuan itu. Pengemban profesi yang bersangkutan sendiri yang memutuskantentang apa yang harus dilakukannya dalam melaksanakan tindakan pengembanan

profesionalnya. Ia secara pribadi bertanggung jawab atas mutu pelayanan jasayang dijalankannya. Karena itu, hakikat hubungan antara pengemban profesi dan

pasien atau kliennya adalah hubungan personal, yakni hubungan antar subyek pendukung nilai.Hubungan personal yang demikian itu tadi adalah hubungan horisontal antara dua

pihak yang secara formal yuridis kedudukannya sama. Walaupun demikian,sesungguhnya dalam substansi hubungan antara pengemban profesi dan klien itusecara sosio-psikologis terdapat ketidakseimbangan. Dalam pengembanan

profesinya, seorang pengemban profesi memiliki dan menjalankan otoritas profesional terhadap kliennya, yakni otoritas yang bertumpu pada kompetensiteknikalnya yang superior.Klien tidak memiliki kompetensi teknikal atau tidak dalam posisi untuk dapatmenilai secara obyektif pelaksanaan kompetensi teknikal pengemban profesi yangdiminta pelayanan profesionalnya. Karena itu, jika klien mendatangi ataumenghubungi pengemban profesi untuk meminta pelayanan atau jasa

profesionalnya, maka pada dasarnya klien tersebut tidak mempunyai pilihan lain



kecuali memberikan pelayanan profesionalnya secara bermutu dan bermartabat.

Uraian tadi menunjukkan bahwa hubungan horosontal antara pengemban profesidan kliennya juga bersifat suatu hubungan kepercayaan. Ini berarti bahwa klien

yang meminta jasa pelayanan profesional, mendatangi pengemban profesi yang bersangkutan dengan kepercayaan penuh bahwa pengemban profesi itu tidak akanmenyalahgunakan situasinya, bahwa pengemban profesi itu secara bermartabatakan mengerahkan pengetahuan dan keahlian berkeilmuannya dalam menjalankan

pelayanan jasa profesionalnya.Karena merupakan suatu fungsi kemasyarakatan yang langsung berkaitan dengannilai dasar yang menentukan derajat perwujudan martabat manusia, makasesungguhnya pengembanan profesi atau pelayanan profesional itu memerlukan

pengawasan masyarakat. Tetapi pada umumnya, yang bukan pengemban profesiyang bersangkutan, tidak memiliki kompetensi teknikal untuk dapat menilai danmelakukan pengawasan yang efektif terhadap pengembanan profesi. Termasuk

birokrasi pemerintahan sulit melaksanakan pengawasan dan pengendaliankemasyarakatan (kontrol sosial) terhadap pelayanan profesional secara efektif.Daya jangkau kontrol sosial birokrasi pemerintahan dengan berdasarkan kaidahhukum sangat terbatas, baik karena sifat personal pada hubungan antara

pengemban profesi dan klien maupun karena pengemban profesi memilikikekuasaan dan menjalankan kewibawaan tertentu terhadap kliennya.

Penegakan Hukum

Bahwa etika profesi adalah sebagai sikap hidup untuk memenuhi kebutuhan pelayanan profesional dari klien dengan keterlibatan dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka kewajiban masyarakat sebagai keseluruhan terhadap para

anggota masyarakat yang membutuhkannya dengan disertai refleksi yangseksama, berdasarkan pengertian terdapatnya kaidah-kaidah pokok etika profesisebagai berikut:

1. Profesi harus dipandang (dan dihayati) sebagai suatu pelayanan;2. Pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan klien mengacu padakepentingan atau nilai-nilai luhur sebagai norma kritik yang memotivasi sikap dantindakan;3. Pengemban profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagaikeseluruhan;4. Agar persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat harus dapatmenjamin mutu dan peningkatan pengembanan profesi tersebut.

Etika profesi adalah sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalammenjalani kehidupan sebagai pengemban profesi. Hanya pengemban profesi yang

bersangkutan yang dapat atau yang paling mengetahui tentang apakah perilakunyadalam mengemban profesi memenuhi tuntutan etika profesinya atau tidak. Karenatidak memiliki kompetensi teknikal, maka awam tidak dapat menilai hal itu. Ini

berarti, kepatuhan terhadap etika profesi akan sangat tergantung pada akhlak danmoral pengemban profesi yang bersangkutan. Disamping itu pengemban profesi



sering dihadapkan pada situasi yang menimbulkan masalah pelik untuk

menentukan perilaku apa yang memenuhi tuntutan etika profesi. Sedangkan perilaku dalam pengembanan profesi dapat membawa akibat negatif yang jauh

terhadap klien, dimana kenyataan tersebut dapat menunjukkan bahwa kalangan pengemban profesi itu sendiri membutuhkan adanya pedoman obyektif yang lebihkonkret bagi perilaku profesionalnya. Karena itu, dari dalam lingkungan para

pengemban profesi itu sendiri dimunculkan seperangkat kaidah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban profesi tersebut. Perangkatkaidah itulah yang disebut sebagai kode etik profesi (biasa disingkat: kode etik),yang dapat tertulis maupun yang tidak tertulis. Pada masa sekarang, kode etik itu

pada umumnya berbentuk tertulis yang ditetapkan secara formal oleh tiap-tiaporganisasi profesi yang bersangkutan. Pada dasarnya, kode etik itu bertujuanuntuk menjaga martabat profesi yang bersangkutan, dan di lain pihak untuk melindungi klien (warga masyarakat) dari penyalahgunaan keahlian dan atauotoritas profesional. Yang dalam perkembangan selanjutnya kode etik tersebuttermasuk kelompok kaidah moral positif.Kondisi ini, baik dimasa pemerintahan orde baru maupun pemerintahan pascareformasi, termasuk pemerintahan sekarang dalam kontek teknisnya, eksistensi³kode etik´ tersebut dalam melayani hajat hidup orang banyak, belum totalmencitrakan diri dan jatidirinya sebagai pelayanan publik. Dengan kata lain,masih memperlihatkan penyelewengan-penyelewengan etika profesi yangdilakukan oleh pengemban profesi secara individualistik.Apalagi dikaitkan dengan tuntutan aspirasi rakyat yang menginginkan reformasitotal terhadap seluruh tatanan pelayanan publik, dan kita masih berharap-harapcemas untuk mendapat buktinya, apakah dalam kenyataannya proses pengemban

profesi ini masih berdasarkan akal sehat dan moral yang baik atau sekedar

pengabdian profesi yang tanpa pamrih?Realitasnya, klien (warga masyarakat) masih harus menanggung beban dalamluka liku setiap permasalahan yang dihadapinya ketika dikerjakan oleh seorang

pengemban profesi walaupun ia sanggup membayar, tapi ia akan terus dihantui bayang-bayang kegelisahan ketika permasalahan yang dihadapinya tidak dapatdiselesaikan secara tuntas. Malah, dalam kenyataannya proses tersebut harusdibayar dengan mahal, baik secara moril maupun material.Kendati begitu, dalam prosesnya harus dihitung berbagai kelemahan, baik yang

bersifat yuridis formal maupun psikologis, tanpa itu kita bakal terjebak kembalioleh perilaku budaya yang arogan dan kesewenang-wenangan dalammenyelesaikan setiap proses dalam pengembanan profesi tersebut. Persoalanmendasar yang masih kita hadapi saat ini, tidak terlepas dari rangkaian perilaku

moral dari para pengemban profesi yang erat dengan budaya feodal kolonialistik.Dan reaksinya, muncul ke permukaan setelah klien (warga masyarakat) di

berbagai daerah memiliki kembali keberaniannya untuk memperjuangkan hak dankewajibannya dalam pola masyarakat hukum.Paling tidak, mereka itu dapat melakukan kontrol dan penataan publik, terhadap

perilaku profesi yang menyimpang yang dilakukan oleh setiap pengemban profesidalam menjalankan fungsinya dalam tatanan kemasyarakatan, yang memerlukan

jasa pelayanan profesinya secara proporsional dan profesional dalam



menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam peri kehidupan masyarakat

secara benar dan tuntas.Profesi hukum berkaitan dengan masalah mewujudkan dan memelihara ketertiban

yang berkeadilan di dalam kehidupan bermasyarakat. Ketertiban yang berkeadilanitu adalah kebutuhab dasar manusia, karena hanya dalam situasi demikianmanusia dapat menjalani kehidupannya secara wajar, yakni sesuai denganmartabat kemanusiannya. Keadilan adalah nilai dan keutamaan yang paling luhur dan merupakan unsur esensial dari martabat manusia.Hukum, kaidah-kaidah hukum positif, kesadaran hukum, kesadaran etis dankeadilan bersumber pada penghormatan terhadap martabat manusia.Penghormatan terhadap martabat manusia adalah titik tolak atau landasan

bertumpunya serta tujuan akhir dari hukum. Sebagai sarana untuk mewujudkanketertiban yang berkeadilan, hukum diwujudkan dalam pelbagai kaidah perilakukemasyarakatan yang disebut kaidah hukum. Keseluruhan kaidah hukum positif yang berlaku dalam suatu masyarakat tersusun dalam suatu sistem yang disebuttata hukum. Ada dan berfungsinya tata hukum dengan kaidah ±kaidah hukumnyaserta penegakannya adalah produk dari perjuangan manusia dalam upayamengatasi pelbagai masalah kehidupan dalam masyarakat, termasuk menanggulangi dan mengarahkan kecenderungan-kecenderungan yang negatif agar menjadi positif dan mengaktualisasikan atau memproduktifkankecenderungan-kecenderungan positif yang ada dalam diri manusia.Dalam setiap perjuangan, manusia berusaha memahami, mengolah danmengakomodasikan secara kreatif pelbagai kenyataan kemasyarakatan pada nilai-nilai yang dianut dan mengekspresikan ke dalam sistem penataan perilaku dankehidupan bersama dalam wujud kaidah-kaidah hukum, sehingga bermanfaat bagi

perlindungan martabat manusia sesuai dengan tingkat perkembangan peradaban

yang sudah tercapai. Dapat dikatakan bahwa dalam dinamika kehidupan umatmanusia, hukum dan tata hukumnya termasuk salah satu faktor yang sangat penting dalam proses penghalusan budi pekerti umat manusia. Kualitas kehidupanhukum dan tata hukum suatu masyarakat mencerminkan tingkat akhlak atausituasi kultural masyarakat yang bersangkutan.Penyelenggaraan dan penegakan ketertiban yang berkeadilan dalam kehidupan

bersama sebagai suatu kebutuhan dasar manusia agar kehidupan manusia tetap bermartabat adalah suatu fungsi kemasyarakatan. Pada tingkat peradaban yangsudah majemuk, fungsi kemasyarakatan penyelenggaraan dan penegakanketertiban yang berkeadilan itu dalam kehidupan sehari-harinya diwujudkan oleh

profesi hukum. Peran kemasyarakatan profesi hukum itu dapat dibagi menjadiempat bidang karya hukum, yakni :

1. Penyelesaian konflik secara formal (peradilan).2. Pencegahan konflik (legal drafting, legal advice).3. Penyelesaian konflik secara informal.4. Penerapan hukum di luar konflik.

Pada masa sekarang, yang termasuk dalam bagian profesi hukum yang secarakhas mewujudkan bidang karya hukumnya adalah jabatan-jabatan hakim, advokat



dan notaris. Jabatan manapun yang diembannya, seorang pengemban profesi

hukum dalam menjalankan fungsinya harus selalu mengacu pada tujuan hukumuntuk memberikan pengayoman kepada setiap manusia dengan mewujudkan

ketertiban yang berkeadilan, yang bertumpu pada penghormatan martabatmanusia.Dalam dinamika kehidupan sehari-hari tidak jarang terjadi konflik kepentinganantar warga masyarakat, seringkali konflik kepentingan itu tidak dapatdiselesaikan dengan baik oleh para pihak yang bersangkutan, karena tiap pihak tentu saja akan cenderung berusaha untuk dengan segala cara membelakepentingan-kepentingannya. Cara yang demikian akan menimbulkan ketegangandalam masyarakat dan dapat menjurus pada terciptanya suasana ³bellum omniumcontra omnes´ dengan hukum rimbanya : ³siapa yang kuat dialah yang menang´.Untuk dapat secara teratur menyelesaikan konflik kepentingan dengan baik demiterpeliharanya ketertiban di dalam masyarakat, maka diperlukan adanya institusi(kelembagaan) khusus yang mampu memberikan penyelesaian secara tidak memihak (imparsial) dan berlandaskan patokan yang berlaku secara obyektif.Untuk menyelesaikan konflik-konflik kepentingan secara formal dengan kepastianyang berkeadilan, maka terbentuklah institusi peradilan lengkap dengan aturan-aturan prosedural dan jabatan-jabatan yang berkaitan, yakni hakim, advokat dan

jaksa.Wewenang pokok dari lembaga peradilan adalah melakukan tindakan

pemeriksaan, penilaian dan penetapan nilai perilaku manusia tertentu sertamenentukan nilai suatu situasi konkret dan menyelesaikan persoalan (konflik)yang ditimbulkan secara imparsial berdasarkan hukum yang dalam hal ini bisadijadikan sebagai patokan obyektif. Wewenang itulah yang disebut kewenangan(kekuasaan) kehakiman, dimana pengambilan keputusan dalam mewujudkan

kewenangan kehakiman tersebut dalam kenyataan konkret, dilaksanakan oleh pejabat lembaga peradilan yang dinamakan hakim.Pada dasarnya, tugas hakim adalah memberikan keputusan atas setiap perkara(konflik) yang dihadapkan kepadanya. Artinya, hakim bertugas untuk menetapkanhubungan hukum, nilai hukum dari perilaku serta kedudukan hukum para pihak yang terlibat dalam situasi yang dihadapkan kepadanya. Agar dapatmenyelesaikan masalah atau konflik yang dihadapkan kepadanya secara imparsial

berdasarkan hukum yang berlaku, maka dalam proses pengambilan keputusan, para hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, termasuk dari pemerintah sekalipun. Dalam mengambil keputusan para hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi atau dijadikanlandasan yuridis keputusannya, disamping sikap etis atau etika profesi hakim

harus berintikan: sikap takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, jujur, adil, bijaksana, imparsial (tidak memihak), sopan, sabar, memegang teguh rahasia jabatan, dan solidaritas sejati. Dan mengenai tanggung jawab antara hakim danadvokat atau penasehat hukum adalah tanggung jawab dan kewenangannya saja,hakim terbatas pada satu bidang karya hukum saja, yakni penyelesaian konflik dan masalah formal, sedangkan advokat atau penasehat hukum dapat berperan

pada semua bidang karya hukum dalam mengemban profesinya itu. Advokat atau penasehat hukum juga harus selalu mengacu pada usaha mewujudkan ketertiban



dan kepastian hukum yang berkeadilan. Karena itu, pada dasarnya etika profesi

hakim berlaku juga bagi para advokat. Secara etis, para advokat atau penasehathukum berkewajiban untuk menegakkan asas-asas hukum dan martabat manusia.

Penutup

Uraian diatas mengambarkan kode etik profesi hukum dalam bentuk ideal,walaupun dalam kenyataanya dapat kita temukan penyimpangan-penyimpanganyang terjadi dalam hal konteks ini. Hal ini biasa, artinya dalam kenyataan konkrethampir tidak ada sesuatu yang hadil dalam bentuk idealnya. Namun, jika

penyimpangan-penyimpangan ini cukup jauh dan mencakup banyak aspek sertameluas sekali, maka mungkin kita dapat berbicara tentang krisis atau perubahanfundamental dengan segala akibat dan konsekuensi logisnya dalam kehidupan

bermasyarakat. Uraian ini justru dimulai dengan menunjukkan gejala-gejala yangmemperlihatkan kemungkinan adanya krisis dalam dunia profesi kita yangmungkin mencakup semua profesi yang ada sekarang ini.Tujuan pokok (essensial goals) para pengemban profesi dalam mengemban

profesinya adalah mewujudkan hasil karya obyektif (objective achievement) dan pengakuan. Dalam kenyataan terdapat beberapa hal yang sangat penting tidak hanya sebagai lambang pengakuan saja, melainkan dalam konteks lain. Misalnya,

berlaku untuk uang. Karena uang adalah penting sehubungan dengan apa yangdapat dibelinya, tetapi juga penting dalam perannya sebagai lambang pengakuannyata atas kualitas karya profesionalnya.Gambaran ideal tentang profesi hanya

berlaku pada situasi yang di dalamnya terdapat aspek hasil karya obyektif danterintegrasikan dengan baik. Jika kenyataan aktual menyimpang dari kondisi ideal,maka hasil karya obyektif yang memiliki nilai secara institusional dan perolehan

pelbagai lambang pengakuan akan tidak terartikulasikan atau terolah dengan baik.Kualitas profesi hukum akan merosot jika penguasa politik menguasai profesidalam rangka menetralkan sumber kritik potensialnya, para pengemban profesihukum terperangkap oleh kepentingan klien, karena takut kehilangan klien,

pengemban profesi secara subyektif terlibat terlalu jauh dalam kepentigan klien,dan ujung-ujungnya kualitas lembaga peradilan sangat rendah danmengkhawatirkan kondisinya.Dari apa yang telah dikemukakan, dapat dikatakan bahwa profesi adalah suatukerangka institusional yang di dalamnya terdapat sejumlah fungsi kemasyarakatanyang paling penting dijalankan, terutama pengembangan serta pengajaran ilmudan humaniora dan penerapan praktikalnya dalam bidang-bidang ilmu lainnyaterutana dalam bidang hukum. Untuk itu perlu diusahakan agar profesi-profesi ini

mampu mempertahanlkan otonominya, misalnya lewat organisasi profesiyangkemandiriannya diakui dan dihormati oleh penguasa publik dan masyarakat,serta didukung oleh proses dan metode yang juga memuat usaha untuk secarasistematis menumbuhkan sikap etis yang sesuai dengan dinamisasi kehidupanmasyarakat sekarang ini.Sebab, membangun wacana ini dalam masyarakat yang masih bersikap reaktif emosional, peran pengemban profesi hukum yang profesional dan proporsionalakan sangat menentukan. Jika tidak mampu mencitrakan diri dan jati dirinya,



masyarakat akan terpengaruh untuk tidak patuh dan taat akan hukum. Karena

yang kita perlukan adalah para pengemban profesi hukum yang bisa memerankanunsur idealisme dan realistisnya dalam mengaplikasikan setiap kinerjanya,

sehingga segala bentuk harapan dan kenyataan akan antara moral dan pengabdiandalam kode etik profesi hukum akan terwujud dengan sendirinya, Selamat HUTBhayangkara. «.«.

** Kaur Penerapan Hukum dan Undang Undang Bidang Pembinaan Hukum PoldaJawa Barat, Dosen Unpas dan Dosen Wali Program Pascasarjana Ilmu KepolisianUnpas.artikel hukum (PR)

http://muqaffa.wordpress.com/2008/12/15/perbedaan-sistem-operasi-windows-xp-dan-linux-ubuntu/

Dalam ilmu komputer, sitem operasi atau OS yang berfungsi untuk melakukankontrol dan memanage hardware serta operasi dasar sistem termasuk mnjalankansoftware aplikasi.

Windows XP.

Merupakan sistem operasi keluaran microsoft pada tanggal 25 oktober 2001diAmerika Serikat. Windows XP sendiri merupakan bagian dari Windows N.T,yang merupakan sistem operasi untuk para server.

Keunggulan dari sistem operasi ini

Dukungan Terhadap Sistem Domain Active Directory yaitu dapat mengatur sistem- sistem microsoft windows hanya dari satu tempat saja.

Memiliki pengaturan kontrol akses yang canggih dibandingkan dengan sistemoperasi sebelumnya, dikarenakan tidak semua orang dapat mengakses data secara

bebas terhadap sebuah objek tertentu. Walaupun ini bukan teknologi terbarukarena sebelumnya UNIX telah meluncurkannya terlebih dahulu, tapi WindowsXP diklaim lebih baik di bandingkan dengan UNIX.

Mendukung Sistem Berkas Terenskripsi ( EFS ). Sistem ini digunakan untuk

memproteksi data- data yang penting agar tidak dapat di buka oleh user lainapalagi komputer lain.

Mendukung Sistem Manajemen Secara Terpusat.

Sistem Operasi LINUX Ubuntu.



Sistem operasi yang merupakan keluarga UNIX yang menggunakan kernel Linux.

Ubuntu adalah salah satu dari ditribusi Linux. Ubuntu berasal dari kata ³Ubuntu´di Afrika Selatan yang artinya ³rasa perikemanusiaan terhadap sesama manusia .́

Tujuan dari distribusi linux Ubuntu adalah membawa semangat yang terkandungdalam Ubuntu ke dalam dunia perangkat lunak.

Sistem operasi ini dapat anda modifikasi sesuai dengan kebutuhan anda, dan dapatdiperoleh secara gratis walaupun sekarang ada versi linux yang telahdikomersilkan seperti linux red hart dan linux suSE.

Pada dasarnya sistem operasi linux dan windows mempunyai fitur yang sama,yang membedakannya hanya linux bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhansedangkan windows tidak dapat dimodifikasi sesuai dengan yang kita inginkan.

sumber : willyriadyazhar.wordpress.com

etika profesi

Documents

Transcript of etika profesi