Ethicolegal Aspect for Nurse in Implementating Nursing ...
Transcript of Ethicolegal Aspect for Nurse in Implementating Nursing ...
Ethicolegal Aspect for Nurse in Implementating Nursing Care in Respirology
and Critical Care Cases
Ns. Siti Nurlaelah, M.Kep, sp.KMB
Seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh
pemerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
(UU no. 38 tahun 2014)
UU No. 36 tahun 2009 ttg kesehatan
UU no. 44 tahun 2009 ttg rumah sakit
UU NO 36 TAHUN 2014 ttg Tenaga Kesehatan
UU NO 38 TAHUN 2014 ttg KEPERAWATAN
Permenkes 46 th.2013 Registrasi tenaga kesehatan
Permenkes 148 th.2010 ttg ijin penyelenggaraan praktek perawat
Permenkes No. 17 th.2013
Permenkes No.10 tn. 2015 ttg Standar Pelayanan Keperawatan
di RS
Permenkes No.74 th. 2018 tentang pelayanan kegawatdaruratan
Kepmenkes Nomor 908/MENKES/SK/VII/2010 ttg pedoman
penyelenggaraan keperawatan keluarga
DASAR HUKUM PRAKTEK PERAWAT
Pasal 27
(1) Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan pelindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.
(2) Tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.
UU No. 36 Tahun 2009 TENTANG KESEHATAN
UU No. 36 Tahun 2009 TENTANG KESEHATAN
Pasal 34
(2) Penyelenggara fasilitas
pelayanan kesehatan dilarang mempekerjakan tenaga kesehatan yang tidak memiliki kualifikasi dan izin melakukan pekerjaan profesi
UU No. 36 Tahun 2009 TENTANG KESEHATAN
Pasal 63
(1) Penyembuhan peny. dan pemulihan kes. Dilakukandengan pengendalian, pengobatan, dan /atau perawatan
(2) Pengendalian, pengobatan, dan /atau perawatan dapatdilakukan berdasarkan ilmu kedokteran dan ilmukeperawatan atau cara lain yang dapatdipertanggungjawabkan kemanfaatannya dankeamanannya
(3) Pelaksanaan pengobatan, dan /atau perawatanberdasarkan ilmu kedokteran atau ilmu keperawatanhanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu
Pasal 13
Tenaga kesehatan tertentu yang bekerja di Rumah Sakitwajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan
Penjelasan Pasal 13 ayat 2
• Yang dimaksud dengan tenaga kesehatan tertentu adalahtenaga perawat, bidan, perawat gigi, apoteker, asistenapoteker, fisioterapis, refraksionis optisien, terapis wicara, radiografer, dan okupasi terapis.
• Yang dimaksud dengan izin adalah izin kerja atau izinpraktik bagi tenaga kesehatan tsb
UU NO 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT
UU No. 36 Tahun 2014 TENTANG
KEPERAWATAN
Pasal 2
Praktik Keperawatan berasaskan: perikemanusiaan, nilai ilmiah, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan pelindungan, kesehatan dan keselamatan Klien.
Pasal 18, Ayat 1:
Perawat yang menjalankan Praktik Keperawatan wajib memiliki STR.
Pasal 19, Ayat 1:
Perawat yang menjalankan Praktik Keperawatan wajib memiliki Izin.
UU No. 36 Tahun 2014 TENTANG
KEPERAWATAN
Pasal 19:
Ayat 1 Perawat yang menjalankan Praktik Keperawatan wajib memiliki Izin
Ayat 2 Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk SIPP
Ayat 3 SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota atas rekomendasi pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempat Perawat menjalankan praktiknya.
UU No. 36 Tahun 2014 TENTANG
KEPERAWATAN
Pasal 19 :
Ayat 4 Untuk mendapatkan SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Perawat harus melampirkan:
1. salinan STR yang masih berlaku;
2. rekomendasi dari Organisasi Profesi Perawat; dan surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
Pasal 20 :
Ayat 1 SIPP hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik.
Ayat 2 SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Perawat paling banyak untuk 2 (dua) tempat
UU No. 36 Tahun 2014 TENTANG
KEPERAWATAN
PASAL 28 (AYAT 3):Praktik Keperawatan didasarkan
pada : Kode etik, Standar pelayanan, standar profesi dan SOP
PASAL 32 :Pelimpahan Kewenangan :
DELEGATIF Melakukuam timdakam Medis sesuai kompetensinya (disertai pelimpahan tanggung jawab)
MANDAT Melakukan tindakan medis di bawah pengawasan
Praktek Profesional hanya dilakukan oleh seorangperawat yang kompeten
Melaksanakan tugas delegasi, sesuai dengan
kompetensi perawat yang akan diberikan delegasi. Membuat kontrak kerja profesional Memahami hak,
kewajiban dan tanggung jawabnya
Dokumentasi & komunikasi secara benar dan jelas : rekam medik, standart, SPO dsb
Legalitas Ketenagaan dan fasilitas penunjang
Norma Hukum
Aspek legal dalam penerapan Asuhan Keperawatan di area Kritis
PK 2 PK 3 PK4
1. Triple Manuver2. Suction
terpasang ETT & Tracheostomy
3. Perawatan balon tube
1. Pemberian 02 T-piece ( jacson rees)
2. Manual ventilasi dgn terpasang ETT
3. Pemasangan Breathing Circuit ventilator
4. Pencabutan sheet arteri & vena
5. Melakukan pengukuran Spirometri
6. Sesuai kewenangan
1. Melakukan intubasi
2. Edukasi respirasi
3. Memonitoring
kebutuhan 02
berkala pada pasien
KMB respirasi
4. Konseling senam
asma
5. Sesuai kewenangan
Standar dalam penerapan AsuhanKeperawatan MANDIRI di area Kritis
Norma hukum pada umumnya dikenal dalam 3 jenis, yaitu
norma hukum administratif, norma hukum pidana & norma hukum perdata.
NORMA HUKUM
ETIKA
Ilmu tentang kesusilaan yg menentukan bagaimanasepatutnya manusia hidup didlm masy yg
menyangkut aturan-aturan atau prinsip-prinsip ygmenentukan tingkah laku yg benar, yaitu : Baik &
buruk serta Kewajiban & tanggungjawab
Suatu ungkapan tentang bagaimana perawatWAJIB bertingkah laku
Etika keperawatan merujuk pada standar etikyg menentukan & menuntun perawat dalam
praktek sehari-hari
(Fry, 1994)
DPK – Komisariat / Institusi (RS,Puskesmas)
• Seksi organisasi dan Hukum
DPD – PPNI Kabupaten/ Kota
• Bidang - Divisi Hukum
DPW – PPNI provinsi
• Bidang - Divisi Hukum
• Majelis Kode Etik Keperawatan (MKEK)Provinsi
DPP – PPNI Pusat / Nasional
• Departemen - Bidang Hukum
• Majelis Kode Etik Keperawatan(MKEK) Pusat
ALUR ADVOKASI PPNI
AZAS DASAR ETIKA KEPERAWATAN
Azas Menghormati Otonomi Pasien
(respect of the autonomy)
Azas Manfaat (beneficence)
Azas Tidak Merugikan (non maleficence)
Azas Kejujuran (veracity)
Azas Kerahasiaan (confidentiality)
Azas Keadilan (justice)
Azas Kesetiaan (fidelity)
1
2
3
4
5
6
7
1. Menghargai otonomi berartimenghargai manusia sbg seseorang ygmempunyai harga diri & martabat ygmampu menentukan sesuatu bagidirinya
2. Perawat harus menghargai harkat & martabat manusia sebagai individu ygdapat memutuskan hal yg terbaik bagidirinya
3. Perawat harus melibatkan klien untukberpartisipasi dlm membuat keputusan yg berhubungan dengan asuhan keperawatan kliennya
Azas Menghormati Otonomi Pasien
(respect of the autonomy)
Azas Manfaat (beneficence)
1. Selalu mengupayakan tiap keputusan yang dibuat berdasarkan keinginan untuk melakukan yg terbaik dan tidak merugikanklien bermanfaat untuk menolong pasien
2. Resiko yang mungkin timbul dikurangi sampai seminimalmungkin dan memaksimalkan manfaat bagi pasien
Azas Tidak Merugikan (non maleficence)
1. Tindakan berpedoman“Primum non nocere” Tidakmerugikan klien
2. Tidak melukai atau tidakmenimbulkan bahaya/ ciderabagi orang lain / klien
3. Cegah atau minimalkan Resiko fisik, psikologis maupun sosial akibat tindakan yg akandilakukan
Azas Kejujuran (veracity)
Perawat mengatakan secara jujur & jelas apa yang akan dilakukan serta akibat yg dapat terjadi secara
lengkap
Azas Kerahasiaan (confidentiality)
Perawat harus menghormati “privacy” dan kerahasiaan pasien, meskipun pasien
telah meninggal
Azas Keadilan (justice)
Prinsip moral adil adalah untuk semua individu tindakan yang dilakukan untuk semua orang
sama dalam pelayanan yang diberikan
Azas Kesetiaan (fidelity)
Perawat setia pada komitmennya tindakanyang dilakukan tidak menyimpang dari
tanggung jawab dan peraturan yang berlaku
1. Perawat dan Klien2. Perawat dan Praktik3. Perawat dan Masyarakat4. Perawat dan Teman Sejawat5. Perawat dan Profesi
KODE ETIK PERAWAT