esakip-bimakab.com · 16 – 19 Okt 2017 Dok. RKAP dan DPA-P Draf Surat Keputusan Kegiatan Notulen...
Transcript of esakip-bimakab.com · 16 – 19 Okt 2017 Dok. RKAP dan DPA-P Draf Surat Keputusan Kegiatan Notulen...
LAPORAN PROPOSAL
PENERAPAN SISTEM EVALUASI, MONITORING DAN PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN E-MONITOR CONTROL
“MATAROA” BERBASIS IT LINGKUP KABUPATEN BIMA
PADA SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN
BAG. ADM PEMBANGUNAN SETDA KAB. BIMA
OLEH
NAMA : SARIFUDIN H. NDAE, ST., MT
NIP : 197408302005011014
SKPD : ADM. PEMBANGUNAN SETDA
JABATAN : KEPALA SUB. BAGIAN
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARATBADAN PEGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIADIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN VI
TAHUN 2017
E- Monitor Control “MATAROA” Berbasis ITPemerintah Kabupaten Bima
E-Mataraoa
SELAYANG PANDANG
Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karenaatas limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga
“Sistem Evaluasi, Monitoring dan Pengendalian PembangunanDaerah E-Monitor Control “MATAROA” berbasis ANDROAID LingkupDaerah Kabupaten Bima” ini dapat ditayangkan
E-Monitor Control “MATAROA” merupakan layar monitor controlyang kompleks, hasil Inovasi sebagai Areal perubahan Pelayanan publik, ,Meningkatkan sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayananpublik, Meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan danharapan masyarakat, Meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara(ASN), Serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yangtransparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapatdipertanggungjawabkan guna meningkatkan pengelolaan dan pelayananinformasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layananinformasi yang berkualitas.
Inovasi E-Monitor Control “MATAROA” Pembangunan Daerah memuatantara lain :
1. Aplikasi RUP (Rencana Umum Pengadaan) :Memuat keseluruhan daftar paket – paket proyek yang akandilakukan pada tahun anggaran tiap tahunnya.
2. Aplikasi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektrolik) :Seluruh kegiatan pengadaan yang terdiri dari identifikasi kebutuhanBarang/Jasa, rencana anggaran Biaya proyek serta jenis sampaidengan pendaftaran dan verifikasi terhadap PPK, Panitia danPenyedia barang/jasa
3. Aplikasi TEPPA (Tim Evaluasi Pengendalian Percepatan Anggaran)
merupakan sistem pelaporan penyerapan anggaran dari pelaksanaanpengadaan barang/jasa, Belanja langsung maupun Belanja Tidaklangsung belanja pegawai.
4. Aplikasi SMEP (Sistem Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Daerah)
sistem monitoring evaluasi dan pelaporan Kegiatan Belanja Langsungyeng bersumber Dana DAU Maupun Dana DAK yang didalamnyamenghimpun Kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak Ketiga maupunswakeloala dengan output Sistem pelaporan yang terdiri PelaporanBelanja Langusng (Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa dan BelanjaModal), Laporan Pihak Ketiga dan Laporan Dana DAK yang tersusunsecara sistimatis dan selalu Update
E- Monitor Control “MATAROA” Berbasis ITPemerintah Kabupaten Bima
E-Mataraoa
5. Memuat pula foto–foto kegiatan Daerah dan foto-foto kemajuan Fisikproyek yang dimuat secara langsung kondisi dilapangan secaraupdate
6. Daya serapan anggaran masing-masing OPD dan dimuat pula urutanOPD dengan daya serap anggaran paling baik sampai OPD denganserapan anggaran paling rendah
7. Selain pada itu dimuat pula running tes kegiatan – kegiatan Daerahyang ter-update
Demikian disampaikan hal- hal yg dimuat dalam E-Monitor Control“MATAROA” semoga bermanfaat.
INOVASI TANPA HENTI UTK KEBAIKA NDAI LABO DANA MBOJO…
E- Monitor Control “MATAROA” Berbasis ITPemerintah Kabupaten Bima
E-Mataraoa
BAB IPENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG
Berdasarkan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015 – 2019
yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015
dengan areal perubahan Pelayanan publik, meningkatnya sistem
monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik,
meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan
harapan masyarakat dan meningkatnya profesionalisme aparatur
Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang
Keterbukaan Informasi Publik yang bertujuan : Menjamin hak warga
negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik,
program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik,
serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan
kebijakan publik, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam
pengambilan kebijakan publik, mewujudkan penyelenggaraan negara
yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta
dapat dipertanggungjawabkan dan meningkatkan pengelolaan dan
pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan
layanan informasi yang berkualitas.
Administrasi Pembangunan (AP) Sekretaris Daerah (SETDA)
Kabupaten Bima merupakan bagian Organsasi Perangkat Daerah
(OPD) berdasarkan peraturan daerah nomor : 16 tahun 2016 sebagian
E- Monitor Control “MATAROA” Berbasis ITPemerintah Kabupaten Bima
E-Mataraoa
yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya (TUPOKSI) bagian yang
berkewajiban melaksanakan pengkajian dan verifikasi, menyusunan
dan mengkaji bahan pelaksanaan kegiatan, pemantauan,
pengendalian, pelaporan dan evaluasi program – program
pembangunan, serta mengoordinasi penataan administrasi
pembangunan daerah dengan unit kerja terkait. sehingga diharuskan
memberikan pelayanan yang baik terhadap perkembangan
Pembangunan Daerah.
Tujuan proyek perubahan ini memastikan mekanisme, proses,
alur Perencanaan, Koordinasi, Evaluasi, Monitoring, dan sinkronisasi
berjalan dengan baik, tepat, dan cepat.
2. AREA PROYEK PERUBAHAN
Pada dasarnya masalah yang dihadapi adalah merupakan
kesenjangan antara keadaan sekarang dengan keadaan yang
diinginkan. Masalah juga merupakan peristiwa dan kondisi yang
kejadiannya tidak diinginkan oleh pelaksana organisasi melalui
pengkajian masalah, penyebab dan penentuan sasaran dapat
dilakukan secara sistematis dengan menguji hubungan timbal balik
antara masalah yang dihadapi dengan penyebab timbulnya masalah.
Pemecahan masalah dilakukan dengan membuat alat analisis
menggunakan Pohon Masalah, dimana permasalahan yang disajikan
tetap konsisten dengan fungsi dan tugas pokok Kepala Sub bagian
E- Monitor Control “MATAROA” Berbasis ITPemerintah Kabupaten Bima
E-Mataraoa
Evaluasi dan Pelaporan Bagian Administrasi Pembangunan SETDA
Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Masalah pokok atau isu aktual yang dihadapi saat ini adalah “Kurang
UPDATE-nya informasi laporan kemajuan fisik proyek dan realisasi
Anggaran Daerah kepada pemangku kebijakan dan publik
(masyarakat)”.
No JENIS PERUBAHANPERBANDINGAN
SEBELUM SESUDAH
1 Pelayanan Informasi Tertutup, Lambat,Manual, tidakUPDATE, sulit dipahami masyarakatluas
Terbuka,Transparan, Cepat,Efektif, Efisienselalu UPDATE
2 Jangkauan Pelayanan Sempit (kehususan)Tidak teraksesmasyarakt
LuasLangsung teraksesmasyarakt
3 Akurasi Data Tidak Akurat Akurat dan Valid
4 Pelaporan Manual IT, cepat di aksessampai ke pusat
5 Sistem Evaluasi danMonitoring
Manual (Rapat-Rapat)Butuh biaya, Waktudan tempat
Digital Online
6 Tingkat Keamanan Data Tidak Aman Aman
7 SDM Lemah skill/keterampilanterkait teknologiinformasi (TI).
E- Monitor Control “MATAROA” Berbasis ITPemerintah Kabupaten Bima
E-Mataraoa
3. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup kegiatan proyek perubahan yang dilaksanakan
selama dalam waktu breakthrough I (Taking Ownership) sampai
laboratorium kepemimpinan (breaktherough II) dan berdasarkan
waktu yang tersedia selama 60 hari, maka ruang lingkup pada tahap
ini adalah:
a. Membuat Perangkat system E-Monitor Control dalam
Pengendalian Pembangunan Daerah (Evaluasi dan Monitor
kemajuan Fisik proyek dan Serapan Anggaran lingkup
SETDA)
b. Tersedianya Alokasi Anggaran Proyek Perubahan dari APBD
(RKA/DPA-P) yang dibuktikan dengan Pengesahan DPA-P
oleh DPRD Kabupaten Bima
4. KRITERIA KEBERHASILAN
Nama Deskripsi
Untuk mewujudkan Perangkat Evaluasi dan
Monitorng Pembangunan Daerah yang ter
UPDate, Transparan dan Efektif Lingkup
SETDA Kab. Bima 4 (empat ) titik yaitu, R.
Bupati, R. Wakil Bupati, R. Sekda, dan R.
Admnisitrasi Pembangunan
(Jangka Pendek).
Dalam proyek perubahan ini akan dihasilkan
system Perangkat dalam pelaksanaan
Evaluasi, Monitoring Pengendalian
Pembangunan Daerah (Kemajuan Fisik dan
Laporan Serapan Anggran) yg ter Update.di
4 (empat) titik Lingkup SETDA Kab. Bima.
(dibuktikan dengan SK Tim, dan Alokasi
dana DPA-P)
Untuk mewujudkan Perangkat Evaluasi dan
Monitorng Pembangunan Daerah yang ter
UPDate, Transparan dan Efektif Efektif
Terpasangnya Sistem Evaluasi dan
Monitoring dengan E-Monitor Control
“MATAROA” yang teraplikasi dengan
E- Monitor Control “MATAROA” Berbasis ITPemerintah Kabupaten Bima
E-Mataraoa
Lingkup SETDA Kab. Bima 4 (empat) titik
yaitu, R. Bupati, R. Wakil Bupati, R.
Sekdadan R. AP dan di seluruh SKPD Kab.
Bima
(Jangka Menengah).
Wibsite IT.pada seluruh SKPD Kab. Bima
Untuk mewujudkan Perangkat Evaluasi dan
Monitorng Pembangunan Daerah yang ter
UPDate, Transparan dan Efektif di seluruh
Kecamatan dan Desa
(Jangka Panjang).
Terpasangnya Sistem Evaluasi dan
Monitoring dengan E-Monitor Control
“MATAROA” yang teraplikasi dengan
Wibsite IT sampai pada seluruh tingkat
Kecamatan dan Desa se- Kab. Bima
E- Monitor Control “MATAROA” Berbasis ITPemerintah Kabupaten Bima
E-Mataraoa
BAB II
DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN
A. ROADMED/MILESTONE PROYEK PERUBAHAN
Roadmap/Milestone ini dibagi dalam 3 tahap yaitu tahap jangka
pendek yaitu 0-2 Bulan, jangka menengah yaitu 3-6 bulan, dan 7-12
bulan untuk jangka panjang. Pada laporan ini (Proyek Perubahan)
hanya menjelaskan tahap jangka pendek sebagai kewajiban peserta
yang dijabarkan sebagai berikut :
Tabel :Tahapan Milestone Rancangan Proyek Perubahan
No Pentahapan (Milestone) Waktu Output
1.
2.
3.
4.
5
6
7
Konsultasi dgn Sekda, AsistenAdm Pembangunan, Bupati,dan Wakil Bupati
Konsultasi dan Diskusi denganAhli IT, LPSE dan TimPendukung (Dinas Kominfo)Konsultasi dengan Dinas2Strategis (PU, Dikpora,Kesehatan)
Pemantapan RPP, Konsultasidengan Mentor, Tim AP(Estimasi Anggaran)
Persiapan Rapat dengan seluruhKasubag Program danPelaporan SKPD
Rapat dengan seluruh KasubagProgram danPelaporan SKPD
Penyusunan Rencana KerjaAnggaran (RKA- DPAP) RPP
Klinis Anggaran dengan TAPD
21-28 Agust 2017
28-31 Agust 2017
1 Sept 2017
2 Sept 2017
4 Sept 2017
5 September 2017
6-20 Sept 2017
Dokumentasi dan daftarHadir
Dokumentasi dan DaftarHadir
Dokumentasi dan Notulen,Daftar hadir
Undangan
Dokumentsi dan Notulen
Rancangan RKA-P BukuTidur
Dok. RKAP dan DPA-P
E- Monitor Control “MATAROA” Berbasis ITPemerintah Kabupaten Bima
E-Mataraoa
8
9
10
11
12
Klinis Anggaran denganBanggar DPRD
Konsultasi dengan BagianHukum tentang penyusunanSurat Keputusan (SK) Kegiatan
Monev Kegiatan RPP
Monev dan Peyusunan DrafLaporan RPP
Finalisasi Laporan RPP
6-20 Sept 2017
9 Sept 2017
9-20 Sept 2017
2- 15 Okt 2017
16 – 19 Okt 2017
Dok. RKAP dan DPA-P
Draf Surat KeputusanKegiatan
Notulen
Draf Laporan RPP
Laporan RPP
B. STAKEHOLDER PROYEK PERUBAHAN
a. Pemangku Kepentingan Utama:
Bupati, Sekda, Kepala bagian Adm. Pembangunan, Kasubag Program
AP, Kasubag Pengendalian AP, serta Tim Tenaga Teknis LPSE Kepala
BPPKAD, Kabag Hukum,
b. Pemangku Kepentingan Primer:
Seluruh SKPD, Kabag Umum, Seluruh Kasubag Program dan
Pelaporan SKPD, Staf Kepresidenan, Biro AP Provinsi, Inspektorat
Provinsi.
c. Pemangku Kepentingan Sekunder:
Pendidik, Pelajar/Mahasiswa, LSM- LSM, Wartawan /Media masa/
Insan Pers, Seluruh Perangkat Desa, Seluruh Camat.
E- Monitor Control “MATAROA” Berbasis ITPemerintah Kabupaten Bima
E-Mataraoa
C. Net Map
Gambar 1 : Net Map Proyek Perubahan
No Stake Holder Peranan Pengaruh
1 Bupati, Sekda danDPRD
PenentuKebijakan
SebagaiPenanggungjawabkegiatan
2 Kepala BagianBPPKAD, BagHukum dan Bag.Umum
Pengarahkegiatan
Sebagai narasumberdan mengarahkankegiatan
3 Kasubag Programdan Pengendaliambag AP
Pendukungkegiatan
Sebagai timpenunjang kegiatan
4 Seluruh OPD danKasubag Programdan Pelaporan(Pengimput Data)
Pendukungkegiatan
Sebagai sumberinformasi
E- Monitor Control “MATAROA” Berbasis ITPemerintah Kabupaten Bima
E-Mataraoa
D. STRATEGI KOMUNIKASI
Strategi komunikasi yang dilaksanakan dalam rangka implementasi
proyek perubahan adalah yaitu dengan melakukan hal-hal sebagai
berikut:
1. Konsultasi, Sosialisasi dan Strategi Pendekatan , yakni
melakukan konsultasi dan Sosialisasi atas rencana proyek
perubahan dengan pemangku kebijakan (Bupati, Wakil Bupati,
Sekda, Kabag Hukum dan Kabag AP)
2. Diskusi, yakni melakukan diskusi dengan seluruh tim proyek
perubahan dan stake holder secara personal maupun kelompok.
3. Wawancara, yakni melakukan wawancara dengan kepala Sub
bagian perencanaan dan pengendalian Administrasi
Pembangunan KabupatenBima
E- Monitor Control “MATAROA” Berbasis ITPemerintah Kabupaten Bima
E-Mataraoa
4. Persentasi, dilakukan presentasi terkait dengan proyek
perubahan melalui acara sosialisasike semua stake holder
5. Rapat, dilakukan rapat dengan tim proyek perubahan dan
mentor terkait kegiatan yang akan dilaksanakan.
E- Monitor Control “MATAROA” Berbasis ITPemerintah Kabupaten Bima
E-Mataraoa
BAB III
PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN
A. CAPAIAN PROYEK PERUBAHAN
Capaian kinerja dari proyek perubahan ini tidak terlepas dari
output kunci dan kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Target
capaian kinerja proyek perubahan ini secara rinci dapat dilihat
sebagai berikut :
No Pentahapan (Milestone) Output CapaianKegiatan
1.
2.
3.
4.
5
6
7
8
Konsultasi dgn Bupati, Wakil BupatiSekda dan Asisten AdmPembangunan,
Konsultasi dan Diskusi dengan AhliIT, LPSE dan Tim Pendukung (DinasKominfo)Konsultasi dengan Dinas2 Strategis(PU, Dikpora, Kesehatan)
Pemantapan RPP, Konsultasi denganMentor, Tim AP (Estimasi Anggaran)
Konsultasi dengan Bagian Hukumtentang penyusunan Surat Keputusan(SK) Kegiatan
Persiapan Rapat dengan seluruhKasubag Program dan PelaporanSKPD
Rapat dengan seluruh KasubagProgram danPelaporan SKPD
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran(RKA- DPAP) RPP
Klinis Anggaran dengan TAPD
Dokumentasi
Dokumentasi danDaftar Hadir
Dokumentasi danNotulen, Daftar hadir
Surat Keputusan (SK)Kegiatan
Dokumentasi danDaftar Hadir
Dokumentasi,Spanduk, DaftarHadir, BA
Rancangan RKAPdan DPA-P
Dokumen DPA-PFormat Simda
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
E- Monitor Control “MATAROA” Berbasis ITPemerintah Kabupaten Bima
E-Mataraoa
9
10
11
12
Klinis Anggaran dengan BanggarDPRD
Monev dan Peyusunan Draf LaporanRPP
Finalisasi Laporan RPP (E-MonitorControl “MATAROA” Basis IT
Pelaksanaan Aplikasi E-MonitorControl “MATAROA”
Dokumen DPA-PFormat Simda
Draf Laporan
Laporan RPP (Lap.Seminar 2)
Aplikasi E-Monitor
100 %
100 %
100 %
80%(Pengembangan)
B. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL
Pada Proses pelaksanaan proyek perubahan terdapat
beberapa kendala internal dan eksternal antara lain sebagai berikut:
Kendala internal :
1. Banyaknya beban kerja rutin yang harus dikerjakan oleh tim
sehingga waktu untuk pelaksanaan proyek perubahan
terhambat;
2. Terbatasnya sumber daya manusia yang ada.
3. Tidak representatifnya fasilitas perkantoran
4. Kesadaran sebagian pemangku kebijakan akan keberadaan
program yang bersifat Inovatif masih lemah
Kendala Eksternal :
1. Koordinasi dan sinkronisasi penyampaian data kemajuan fisik
proyek dan realisasi anggaran masing-masing SKPD masih lemah
E- Monitor Control “MATAROA” Berbasis ITPemerintah Kabupaten Bima
E-Mataraoa
2. Kurang ketersediaan anggaran Daerah karena terjadinya
Rasionalisasi anggaran secara nasioanal sebesar Rp.
17.000.000.000 (tujuh belas miliar rupiah)
3. Kurang Responya Tim Banggar Legislatif terhadap Program karena
menganggap program tersebut bukan kegiatan yang aspirasi.
C. STRATEGI MENGATASI KENDALA
Untuk mengatasi kendala yang terjadi baik internal maupun
eksternal yang dilakukan adalah :
Internal :
1. Terkait banyaknya kerja rutin yang harus dikerjakan strategi yang
dilakukan adalah dengan mengatur waktu yang ada, yakni
dengan menyelesaikan tugas yang diberikan atasan sambil
E- Monitor Control “MATAROA” Berbasis ITPemerintah Kabupaten Bima
E-Mataraoa
BAB IVPENUTUP
A. KESIMPULAN
Dalam pelaksanaan proyek perubahan perlu dilakukan
pengkajian dan diskusi mendalam dengan berbagai stakeholders yang
berkepentingan agar hasilnya nanti dapat berfungsi dan diaplikasi
dalam operasionalnya. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan
adalah:
1. Menyusun konsep inovasi yang sesuai dengan tupoksi.
2. Mengoptimalkanmulti stakeholders dalam pelaksanaan proyek
perubahan.
3. Memastikan bahwa proyek perubahan ini bermanfaat bagi
kepentingan yang lebih besar.
B. SARAN
Rekomendasi yang diharapkan dari pelaksanaan Proyek
Perubahan ini adalah peran seluruh stakeholder terkait dengan
sistem Perencanaan, Koordinasi, Evaluasi, Monitoring, dan
Pengendalian Pembangunan Daerah dengan tujuan yang ingin
dicapai MALE (Maximum Acces Limited Exemption) dengan akses
yang luas, Murah, Cepat, Efektif, Transparan dan selalu Update
sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015 – 2019,
Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi No : 11 Tahun 2015
dengan areal perubahan Pelayanan publik, meningkatnya sistem
E- Monitor Control “MATAROA” Berbasis ITPemerintah Kabupaten Bima
E-Mataraoa
monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik serta
Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi
Publik dapat dilaksanakan dengan Baik.
Pelaksanan Proyek Perubahan yang berdasarkan TUPOKSI
pada Kasubag Program Evaluasi dan Pelaporan dengan E- Monitor
Control Berbasis IT benar – benar sangat mendesak untuk
dilaksanakan yang menyeluruh bagi semua OPD karena dibutuhkan
bagi semua pemangku kepentingan dan keterbukana pelayanan bagi
masyarakat luas.
E- Monitor Control “MATAROA” Berbasis ITPemerintah Kabupaten Bima
E-Mataraoa
DAFTAR PUSTAKA
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, Keterbukaan Informasi
Publik;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara
(ASN);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
E- Monitor Control “MATAROA” Berbasis ITPemerintah Kabupaten Bima
E-Mataraoa
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah Kabupaten Bima;
12. Peraturan Bupati Bima Nomor : 30 Tahun 2016 tentang kedudukan,
susunan organisasi , Tugas dan Fungsi , serta Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Bima.
13. Peraturan Bupati Bima Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Bima.
E- Monitor Control “MATAROA” Berbasis ITPemerintah Kabupaten Bima
E-Mataraoa
E- Monitor Control “MATAROA” Berbasis ITPemerintah Kabupaten Bima
E-Mataraoa
E- Monitor Control “MATAROA” Berbasis ITPemerintah Kabupaten Bima
E-Mataraoa
E- Monitor Control “MATAROA” Berbasis ITPemerintah Kabupaten Bima
E-Mataraoa
DASAR IDE… MONITOR CONTROL ….. DI BANDARA, BANK.
Konsultasi dan Sosialisasi dengan BUPATI dan Wakil Bupati BimaPenerapan E-Monitor Control “MATAROA” Berbasis IT
Bima, 4 September 2017
Konsultasi dan Sosialisasi dengan Bapak Sekda dan Bapak-Bapak Asisten SETDA Kab. bimaPenerapan E-Monitor Control “MATAROA” Berbasis IT Bima, 7 September 2017
Rapat dan Diskusi dengan TIM AHLI IT KAB. BIMA, 5 Orang (daftar SK Terlampir)Tentang Penerapan E-Monitor Control Berbasis IT
Diskusi Dengan TIM Anggaran DaerahTentang Kesiapan Anggaran Untuk Program E-Monitor Contorl Berbasis IT
Undangan SOSIALISASIE - MONITOR CONTROL “ MATAROA”
Bima, 26 September 2017Program OPD Se Kab. Bima (75 Undangan)
Rapat SosialisasiPenerapaaannn E-Monitor Control “ MATAROA” Berbasis IT Lingkup Kab. Bima
Peserta : Kasubag Program dan Pelaporan seluruh OPDBima, 26 September 2017
FOTO BERSAMA DENGAN PESERTA SOSIALISASIPENERAPAN E- MONITOR CONTROL “ MATAROA” BERBASIS IT
Peserta Rapat SosialisasiPenerapan E-Monitor Control “ MATAROA” Berbasis IT Lingkup Kab. Bima
Bima, 26 September 2017
FOTO BERSAMA DENGAN KETUA DPRD, WAKIL KETUA DAN TIM BANGGARKonsultasi dan Rapat Dengan Badan Anggaran Legislatif DPRD
Tentang Kesiapan Anggaran Untuk Program E-Monitor Control Berbasis ITALHAMDULILLAH…. DISETUJUI..
SEBARAN INFORMASI “UNDANGAN DAN HASIL SOSIALISAI E-MONITOR CONTROL “MATAROA” VVIA FACEBOOK DAN WA INFO BIMA RAMAH
RENCANA VISUALISASI “ HASIL E- MONITOR CONTROL “MATAROA”Kemajuan Fisiknya : 75 %
PROYEK PERUBAHAN DIKLAT PIMP. IV TA. 2017
RENCANA VISUALISASI “ HASIL E- MONITOR CONTROL “MATAROA”Kemajuan Fisiknya : 75 %
PROYEK PERUBAHAN DIKLAT PIMP. IV TA. 2017
RENCANA VISUALISASI “ HASIL E- MONITOR CONTROL “MATAROA”Kemajuan Fisiknya : 75 %
PROYEK PERUBAHAN DIKLAT PIMP. IV TA. 2017