2

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi Administrasi Negara terjadi karena perubahan dan modernisasi

Administrasi Negara (administrative change) tidak berjalan sebagaimana mestinya sesuai

dengan tuntutan keadaan, karenanya diperlukan usaha yang sadar dan terencana untuk

mengubah struktur dan prosedur birokrasi (aspek reorganisasi kelembagaan, sikap dan

perilaku birokrat/aspek prilaku atau kinerja), meningkatkan efektivitas organisasi (aspek

program), sehingga dapat diciptakan Administrasi Negara yang sehat dan terciptanya

tujuan pembangunan nasional. Perkembangan Administrasi Negara merupakan hal

mendasar, karena harus sesuai dengan arah perkembangan lingkungan global yang

semakin kompetitif dalam seluruh aspek, termasuk dalam tata kelola kepemerintahan.

Peran administrasi public harus sesuai dengan tuntunan zaman, tuntutan masyarakat,

tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi apabila organisasai ingin terus eksis dan

survive. Hal tersebut didukung dengan pendapat Lee dan Smonte (dalam Effendi, 2000)

Penerapan ide-ide baru atau kombinasi ide guna meningkatkan sistem administrasi agar

mampu melaksanakan tujuan pembangunan nasional.

Salah satu bagian dari reformasi administrasi Negara yaitu reformasi birokrasi.

Reformasi birokrasi menjadi sesuatu yang sangat fundamental yang harus dilakukan oleh

Negara-negara yang sedang melakukan reformasi Administrasi Negara. Sependapat

dengan Prasojo dan Kurniawan (2008) reformasi birokrasi (administrasi Negara) dan

good governance merupakan dua konsep utama bagi perbaikan kondisi penyelenggaraan

kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Memahasi tenatang cara reformasi

birokrasi dapat dilakukan dengan 5 cara yaitu, penataan kelembagaan, penataan

ketatalaksanaan, penataan sumber daya manusia, akuntabilitas dan pelayanan serta

kualitas pelayanan.

Indonesia termasuk kedalam Negara yang sedang menerapkan reformasi

borokrasi dalam berbagai instansinya. Otonomi daerah menjadi jalan bagi pemerintah

daerah lebih cepat untuk melakukan reformasi administrasi yang ada di

pemerintahaannya. Salah satu reformasi administrasi yang dapat dilihat yaitu di

pemerintah kabupaten Sragen. Reformasi administrasi di Pemerintahan Kabupaten

2

Sragen cukup membawah hal positif dalam kemajuan daerahnya yang menyumbang

Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) menjadi lebih meningkat dari tahun

ketahun. Dengan anggaran yang meningkat tersebut nantinya pemerintah akan lebih

banyak mengakomodasi apa yang diinginkan warganya.Hal tersebut menjadikan

Kabupaten Sragen menjadi Kabupaten unggulan yang dijadikan percontoh bagi

kabupaten yang lain. Hal tersebut di perkuat dengan penelitian Prasojo dan Kurniawan

(2008) yang menyebutkan di Kab. Sragen terdapat banyak program inovasi yang layak

dicontoh oleh Daerah lain di Indonesia. Sejumlah program tersebut dibagi dalam tiga

kelompok besar program yaitu program reformasi birokrasi, pelayanan prima dan

pemberdayaan masyarakat dan PNS.

Pemaparan diatas mendorong penulis untuk melakuakan observasi di Pemerintahan

Kabupaten Sragen tentang reformasi administrasi yang dilakukannya. Melihat reformasi

tersebut akan ditinjau dengan prespektif reformasi birokrasi dengan lima bagiannya yang

sudah dijelaskan diatas. Makalah ini berjudul “Bagaimanakah Reformasi Birokrasi di

Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Sragen Jawa

Tengah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, dapat dilihat bahwa sebelum adanya

reformasi adminisrasi sering terjadi ketidak efektifan dan efeienan dalam proses

administrasi. Dengan adanya reformasi adminisrasi dimana reformasi administrasi

diharapkan pemerintahan kabupaten Sragen, Jawa Tengah memperoleh suatu perubahan

yang nantinya dapat memperbaiki proses administrasi. Dengan mengadopsi teori-teori

reformasi birokrasi yang memfokuskan faktor-faktor yang mempengaruhi reformasi

administrasi di Kab. Sragen yaitu pada faktor :

1. Penataan Kelembagaan,

2. Penataan Ketatalaksanaan,

3. Penataan Sumberdaya Manusia,

4. Akuntalitas dan

5. Pelayanan dan Kualitas Pelayanan

Dengan demikian permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

2

“Bagaimanakah Reformasi Birokrasi di Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman

Modal (BPTPM) Kabupaten Sragen Jawa Tengah”.

C. Tujuan

1. Menginterpretasikan dan mendiskripsikan pelaksanaan Reformasi Administrasi di

Pemerintahan Kab. Sragen di lihat dari Teori rerormasi birokrasi yang dapat diketahui

dari penataan kelembagaan, penataan ketatalaksanaan, penataan sumber daya

manusia, akuntabilitas dan pelayanan serta kualitas pelayanan.

2. Untuk memperbaiki proses adminisrasi Negara yang dilakukan oleh Pemerintahaan

Kab. Sragen Jawa Tengah.

3. Bahan masukan bagi Pemerintah Kab. Sragen dalam rangka meningkatkan efisiensi

dan efektivitas proses Administrasi Negara.

4. Mengkaji kajian teori tentang reformasi adminisrasi Negara dalam upaya peningkatan

kualitas administrasi Negara di Pemerintahan Daerah.

D. Manfaat

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat mencapai beberapa manfaat diantaranya adalah:

1. Implikasi praktis.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi praktis dalam

reformasi administrasi di Pemerintahan Kab. Sragen khusunya bidang perijinan dan

Penanaman Modal.

2. Implikasi Teoritik.

Melalui penelitian ini diharapkan akan mempunyai implikasi teoritis dalam kajian

teori tentang Rerormasi Administrasi Negara dalam upaya peningkatan pelayanan

pada masyarakat. Dari hasil penelitian ini dimanfaatkan sebagai acuan / referensi bagi

penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Reformasi Administrasi Negara

khususnya pada Reformasi Birokrasi.

E. Metode Penulisan

Dalam penulisan makalah ini, penulis menggunakan studi pustakaan, baik dari

buku, jurnal-jurnal dan artikel elektronik. Penulis juga menggunakan data dari observasi

langsung di Pemerintahan Kabupaten Sragen.

2

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Reformasi Birokrasi

Reformasi merupakan proses upaya yang sistematis, terpadu dan komprehensi

yang ditujukan untuk merealisasikan tata pemerintahan yang baik. Good Governance

(tata kepemerintahan yg baik) : system yang memungkinkan terjadinya mekanisme

penyelenggaraan pmerintahan Negara yang efektif dan efisien dengan menjaga sinergi

yang kontruktif di antara pemerintah, sktor swasta dan masyarakat. Birokrasi, adalah :

Organisasi yg memiliki jenjang, setiap jenjang diduduki oleh pejabat yang

ditunjuk/diangkat, disertai aturan tentang kewenangan dan tanggung jawabnya, dan setiap

kebijakan yang dibuat harus diketahui oleh pemberi mandat. Pemberi mandat sektor

swasta adalah pemegang saham, sektor publik adalah rakyat.

Pejabat public yang mempunyai kekuasaan sering tidak pro kepada rakyat dan

bertindak sesuai kemaunnya sendiri. Toaha (2003), menjelaskan bahwa struktur, norma,

nilai dan regulasi yang ada masih berorientasi pada pemenuhan kepentingan penguasa

daripada pemenuahan hal sipil warga Negara. Prasojo dan Kurniawan (2008),

mengartikan reformasi birokrasi harus meliputi perubahan system politik dan hukum

secara menyeluruh, perubahan sikap mental dan budaya birokrat, serta mindset dan

komitmen pemerintahserta partai politik.

Penjelasan diatas dapat member sebuat kesimpulan bahwa reformasi Birokrasi,

adalah : upaya pemerintah meningkatkan kinerja melalui berbagai cara dengan tujuan

efektifitas, efisien dan akuntabilitas. Reformasi Birokrasi Berarti : perubahan cara

berpikir (pola pikir, pola sikap, pola tindak), perubahan penguasa menjadi pelayanan,

mendahulukan peranan dari wewenang, tidak berpikir hasil produksi tetapi hasil akhir,

perubahan manajemen kinerja, Pantau percontohan reformasi biroks, mewujudkan

pemerintahan yg bersih, transparan dan profesional, bebas KKN, melalui :

1. Penataan Kelembagaan

Penataan kelembagaan dapat dilihat dari indicator sebagai berikut: stuktur

organisasi ramping dan flat(tidak banyak jenjang hierarchies dan struktur organisasi

2

lebih dominan pemegang jabatan professional aatau fungsional daripada jabatan

struktural). Penataan kelembagaan dapat diterapkan melalui:

a) Aliansi : Mensinergikan seluruh actor pemerintah, dunia usaha dan masyarakat

dalam tim solid; Menyempurnakan sistem kelembagaan yang efektif, ramping,

fleksibel, berdsr prinsip good governance; Menyempurnakan struktur jabatan

negara dan jabatan negeri; Reposisi jabatan struktural dan fungsional

b) Restrukturisasi : Merubah struktur yang dipandang tidak sesuai dengan tuntutan

zaman & tidak efektif dalam memajukan organisasi

c) Reorientasi : Mendefinisikan kembali visi, misi, peran, strategi, implementasi dan

evaluasi kelembagaan pemerintah; Menerapkan strategi organisasi, struktur

organisasi efektif, efisien, rasional dan proporsional; Menerapkan prinsip

organisasi a.l: pembagian tugas

d) Refungsionalisasi : Tindakan/upaya memfungsikan kembali sesuatu yang

sebelumnya tidak/belum berfungsi mengarah pada penajaman profesionalisme

organisasi dalam mengemban visi

e) Revitalisasi : Upaya memberi tambahan energi kepada organisasi agar dapat

mengoptimalkan kinerja organisasi. Revitalisasi berkaitan perumusan kembali

tugas, kewenangan, anggaran, penambahan/penggantian instrumen pendukung

dalam melaksanakan tugas.

2. Penataan Ketatalaksanaan

Menurut Majid, Marjilis (2010) Dalam sistem ketetalaksanaan mencakup proses

pedoman umum standar operasi, mekanisme, tata kerja, hubungan kerja dan prosedur

pada tingkat perencanaan dan pembuatan keputusan, pengorganisasian, pengelolaan,

administrasi umum, keuangan, perlengkapan, pemantauan dan evaluasi kinerja

organisasi serta melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kearsipan, kurporalisasi,

efesiensi dan tentang pengaturan budaya kerja, namun demikian saat ini kondisi

pelaksanaan ketatalaksanaan masih belum mencerminkan penyelenggaraan penataan

organisasi yang efesien, efektif pada organisasi pemerintahan daerah saat ini apalagi

dalam pelaksanaan otonomi daerah dan perwujudan pemerintahan yang baik

dipandang perlu untuk melakukan penyederhanaan sistem, prosedur, metoda dan tata

kerja penyelenggara negara agar menjadi makin tertib dan efektif.

2

Yang perlu diperhatikan dalam penataan ketatalaksanaan yaitu: mekanisme/sistem

kerja internal, Prosedur kerja, hubungan kerja eksternal, perencanaan,

pelaksanaan,pemantauan, evaluasi dan pengendalian, pengelolaan sarana dan

prasarana kerja, otomatisasi administrasi perkantoran, pemantauan teknologi

informasi (E-gov), pengelolaan kearsipan yang handal.

Tujuan dari pada pendayagunaan Ketatalaksanaan yaitu: mewujudkan tata laksana

yg ringkas/simpel, efektif, efisien dan transparan, memberi pelayanan prima dan

pemberdayaan masyarakat.

Kebijakan dalam Ketatelaksanaan: diarahkan pd perubahan sistem manajemen

dgn konsep manajemen modern agar cepat, akurat, pendek jaraknya. Pemanfaatan

teknologi modern di lingkungan instansi pemerintah.

Kegiatan Pokok Ketatalaksanaan meliputi: menyempurnakan sistem dan prosedur

kerja efektif,ramping, fleksibel berdasar prinsip kepemerintahan yg baik,

menyempurnakan SAN u/ menjaga keutuhan NKRI dan mempercepat proses

desentralisasi, menyempurnakan tatalaksana dan hub kerja antar lembaga di pusat dan

antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, menciptakan sistem administrasi

pendukung dan kearsipan yg efektif dan efisien.

Strategi Pendayagunaan Ketatalaksanaan; pemangkasan dan eliminasi mekanisme

sistem kerja, prosedur dan mekanisme yg memberi peluang terjadinya praktek KKN,

deregulasi dan debirokratisasi sistem administrasi pemerintahan, perumusan Standar,

operating Procedures (SOP) adms pemerintahan, penyusunan hub kerja eksternal/tata

hub kewenabgan antar lembaga, antar pemerintah pusat dan daerah serta antar

daerah , optimalisasi pemanfaatan teknologi infs (E-Gov) dlm rangka modernisasi

adms dan manajemen pemerintahan, penataan pengelolaan arsip secara bik dan benar,

otomatisasi adms perkantoran, proses pengadaan perencanaan, pelaksanaan,

pemantauan, evaluasi dan pengendalian, pengelolaan sarana dan prasarana kerja

sesuai ketentuan yg berlaku, implementasi akuntabilitas, tranparansi dll serta merubah

paradigma manajemen UP3 (Unit Pelaksana Pelayanan Pemerintah dr manajemen

birokratik ke manajemen wirausaha.

Kriteria Pemilihan Prioritas Program Pendayagunaan Ketatalaksanaan : prosedur

panjang, berbelit dan bertele-tele, rawan/memberi peluang KKN dan percaloan,

2

mengganggu/menghambat kelancaran produksi dan arus barang/jasa pemerintah ,

mengganggu kelancaran penerimaan dan pengeluaran anggaran Negara, menghambat

kelancaran proses kerja aparatur/mengakibatkan ekonomi biaya tinggi, memboroskan

sumber daya dan waktu.

Inti dari penjelasan diats yaitu penataan ketatalaksanaan merupakan Mekanisme,

system dan prosedur sederhana atau ringkas, simple, mudah dan akurat melalui

optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi serta memiliki kantor,

sarana dan prasarana kerja memadai. Keberhasilan Sistem Tatalaksana Memerlukan

Koordinasi yang meliputi: waktu, ruang, interinstitusional, fungsional, structural,

perencanaan, masukan umpan balik.

3. Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur

Agar bersih sesuai kebutuhan organisasi dari segi kuantitas dan kualitas

(professional, kompeten, beretika, berkinerja tinggi dan sejahtera). Penataan SDA

dilaksanakan dgn memperhatikan : penerapan sistem merit dlm manajemen

kepegawaian, sistek diklat yg efektif, standar dan peningkatan kinerja, pola karier

jelas dan terencana, standar kompetensi jabatan, klasifikasi jabatan, tugas,fungsi dan

beban tugas proporsional, rekrutmen sesuai prosedur, penempatan pegawai sesuai

keahlian, renumerasi memada, perbaikan sistem informasi manajemen kepegawaian.

Inti penataan sumberdaya Aparatur yaitu peneraoan sistem merit dalam

manajemen kepagawaian, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sistem, pendidikan

dan latihan yg efektif, standarisasi dan peningkatan kinerja, pola karier yg jelas dan

terencana.

4. Akuntabilitas

Kinerja berkualitas, efektif, efisien dan kondusif. Akuntabilitas adalah kewajiban

individu atau penguasa yg dipercayakan u/ mengelola sumber daya publik dan ybs

dgnnya u/ dpt menjawab hal yg menyangkut pertanggungjawaban fiskal, manajerian

dan program (deklarasi Tokyo). Pengertian Lebih Luas, akuntabilitas pelayanan

publik adalah pertanggungjawaban pegawai pemerintah kepada publik yg menjadi

konsumen pelayanannya.

2

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi

dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditempatkan sebelumnya, melalui

suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara priodik (stanbury, 2003

dalam Mardiasmo 2006).

Wiranto (tanpa tahun) menambahkan bahwa akuntabilitas itu sendiri dibagi

menjadi tiga yaitu akuntabilitas politik, akuntabilitas financial da akuntabilitas

administratif. Dalam hal ini terkait tentang reformasi borokrasi di BPTPM sragen

merupakan akuntabilitas administasi. Yang mana akutalibitas administratif harus

diterapkan secar efektif.

Ciri akuntabilitas yang efektif antara lain yaitu akuntabilitas harus utuh dan

menyeluruh, mencakup aspek menyeluruh mengenai aspek integritas keuangan,

ekonomis dan efisiensi, efektivitas dan prosedur, akuntabilitas merupakan bagian

dari sistem manajemen untuk menilai kinerja individu maupun unit organisasi,

akuntabilitas harus dibangun berdasarkan sistem informasi yang handal untuk

menjamin keabsahan, akurasi, obyektivitas dan ketepatan waktu penyampaian

informasi, adanya penilaian yang obyektif dan independen terhadap akuntabilitas

instansi, adanya tindak lanjut terhadap laporan penilaian atas akuntabilitas.

5. Pelayanan dan Kualitas Pelayanan

Kegaiatan pelayanan merupakan perwijudan dan penjabaran dari tugas dan fungsi

pegawai pemerintah dalam rangak penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahn

dan pembangunan. Dalam kasus diatas yang dimaksukan adalah pelayanan umum

yang merupakan suatu hak masyarakat di Sragen. Menurut Mansur (2008) pelayanan

umum timbul karena ada kewajiban sebagai salah satu proses penyelenggaraan

kegiatan organisasi. Sejalan dengan pendapat Mansur, Moenir, (2002) menjelaskan

pelayanan umum merupakan kegiatan yang dilakukan seorang atan kelompok dengan

faktor melalui system, prosedur dan metode tertentu untuk memenuhi hak orang lain.

Pelayanan umum yang baik haruslah pelayanan yang prima.

Pelayanan prima adalah pelayanan (cepat, tepat, adil, konsisten, transparan dan

lain - lain) memuaskan pelanggan dan mewujudkan good governance(kepemerintahan

2

yang baik). Pelayanan prima sendiri dapat dilihat dari cepat, tepat, adil, konsisten,

transparan dan lain – lain. Kualitas pelayanan yang baik harus berdasarkan AUPB

diamana AUPB merupakan terjemahan dari good governance (kepemerintahan yang

baik) yang sudah dilegalkan.

Pelayanan berdasarkan AUPB yaitu Asas kepastian hukum, asas keseimbangan,

asas kesamaan, asas bertindak cermat, Asas motivasi untuk setiap keputusan, asas

jangan mencampuradukan kewenangan, asas permainan yang layak, asas keadilan,

asas menanggapi pengharapan yang wajar, asas meniadakan akibat2 suatu keputusan

yang batal, asas perlindungan, asas kebijaksanaan, asas penyelenggaraan kepentingan

umum.

Pelayanan prima tidak ada artinya jika pelayanan tersebut tidak diukur kualitas

pelayanannya. Untuk mengukur kualitas pleyanan, maka perlu tahu difinisi tentang

kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan memiliki beberapa definisi dan menurut

Schiffman-Kanuk dalam (Mansur) pengertian kualitas pelayanan dapat dipahami

melalui prilaku konsumen dalm mencari, membeli, menggunakan dan mengevaluasi

suatu produk pelayanan yang diharapakan memuaskan kebutuhannya.

Dapat dikatakan bahwa suatu pelayan public yang efektif harus lah pelayanan

yang prima yang juga dapat diukur kulaitasnya melalui konsumen dari pelayanan

persebut dalam hal ini yaitu masyarakat dan swasta.

2

BAB III

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan

Temuan lapangan merupakan hasil dari riset yang dilakukan dengan pengambilan

data melalui wawancara dan melihat langsung buku profil BPTPM di Kab. Sragen Jawa

Tengah. Data yang diambil merupakan data valid dan resmi dari BPTPM Kab. Sragen.

1. Profil BPTPM

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

ditegaskan, bahwa tujuan pemberian otonomi adalah berupaya memberikan

peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang semakin baik kepada masyarakat,

pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan. Jadi kualitas layanan

aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan indikator keberhasilan otonomi

daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Pemerintah Kabupaten Sragen membentuk

Unit Pelayanan Terpadu (UPT) dengan Keputusan Bupati Nomor 17 Tahun 2002

tanggal 24 Mei 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan

Terpadu Kabupaten Sragen. Operasional secara resmi dilaksanakan 1 Oktober 2002.

Kebijakan ini didukung sepenuhnya oleh legislatif melalui surat Ketua DPRD Sragen

Nomor 170/288/15/2002 tangggal 27 September 2002 perihal Persetujuan

Operasional UPT Kabupaten Sragen.

Keberadaan UPT, yang kemudian berubah tiga kali menjadi Kantor Pelayanan

Terpadu (KPT), Badan Pelayanan Terpadu (BPT) serta Badan Perjinan Terpadu Dan

Penanaman Modal (BPTPM) adalah untuk memberikan kemudahan pelayanan

dibidang perijinan dengan prinsip dapat dipercaya, mudah, murah, cepat dan

transparan melalui satu pintu (one stop service). Artinya, segala urusan yang

berkaitan dengan ijin–ijin yang semula tersebar dibeberapa unit kerja dapat

diselesaikan di UPT yang memberikan informasi kepada masyarakat secara jelas

tentang target waktu yang pasti, prosedur yang jelas dan biaya yang transparan.

2

2. Reformasi Birokrasi

a. Penataan kelembagaan

Struktur orgs ramping & flat (tdk byk jenjang hierarkis & struktur orgs

lebih dominan pemegang jabatan profesional/fungsional drpd jabatan struktural)

Berkaitan dengan indicator diatas adapun susunan organisasi BPTPM

sebagai berikut:

a. Kepala

b. Sekretariat

1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

2) Sub Bagian Keuangan

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Bidang Pelayanan Umum dan Pengaduan

1) Sub Bidang Pelayanan KTP, KK, dan Akte Capil

2) Sub Bidang Informasi, Dokumentasi dan Penanganan Pengaduan

d. Bidang Perijinan Jasa Usaha

1) Sub Bidang Perijinan Indakop dan Reklame

2) SubBidangPerijinan Pertanian, Perhubungan, Pariwisata,SIUJK dan K3

e. Bidang Perijinan Tertentu

1) Sub Bidang Perijinan Prinsip, Lokasi, IMB dan HO

2) Sub Bidang Perijinan Pendidikan dan Kesehatan

2

Gambar 3.2Struktur Organisasi BPTPM

Sumber : BPTPM Kabupaten Sragen Tahun 2011

b. Penataan Ketatalaksanaan

Mekanisme, sistem dan prosedur sederhana/ringkas, simpel, mudah dan

akurat melalui optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi serta

memiliki kantor, sarana dan prasarana kerja memadai.

Berdasarkan Keputusan Bupati Sragen Nomor 18 Tahun 2002 tentang

Pedoman Pelayanan Umum di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen dan

Keputusan Bupati Nomor 22a Tahun 2002 tentang Pelimpahan Sebagian

Kewenangan Dibidang Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu

Kabupaten Sragen, bahwa dalam rangka untuk memberikan pelayanan prima

kepada masyarakat khususnya dibidang perizinan dan mewujudkan One Stop

Service (OSS).

Dalam Pelayanan Perijinan mekanisme/bagan alir pelayanan perizinan

dibuat sesederhana mungkin, sehingga masyarakat dengan cepat bisa memahami

dalam mengurus perijinan yang dibutuhkan. Proses perizinan di BPTPM

PEMOHON

PEMERIKSAAN BERKAS

PEMERIKSAAN LAPANGAN

PROSES

PEMBAYARAN

PENYERAHAN

2

Kabupaten Sragen dirancang untuk dapat menghindari berbagai kemungkinan

penyimpangan

Gambar 3.2Mekanisme Pelayanan Perijinan

Sumber : BPTPM Kabupaten Sragen Tahun 2011

Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Sragen telah

menerapkan dan mengembangkan teknologi informasi yang menjadi trend setter

bagi Kabupaten dan Kota lainnya di wilayah Indonesia dengan pengelolaan

Sistem Informasi Manajemen Perijinan serta membangun jaringan komunikasi

dan informasi lintas sektoral sehingga penyelesaian perijinan dapat berjalan

lancar, efektif dan efisien.

Dalam pengembangan teknologi informasi Badan Perijinan Terpadu dan

Penanaman Modal Kabupaten Sragen telah membuat dan mengembangkan

sistem informasi yang memudahkan para customer, pengusaha maupun

masyarakat yang ingin mengakses BPTPM. Diantaranyatrackingdokumen via

internet, touch screen information, CCTV online, video conference, hotspot

area,call centre, geografic information system dan lain lain.

2

c. Penataan Sumberdaya Manusia

Agar bersih sesuai kebutuhan orgs dari segi kuantitas dan kualitas

(profesional, kompeten, beretika, berkinerja tinggi dan sejahtera).

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang prima kepada masyarakat, dan

untuk mewujudkan One Stop service (OSS), maka sumber daya manusia yang

ditugaskan sebagai tenaga pelaksana di Badan Perijinan Terpadu harus betul-

betul handal. Oleh karena itu, dilakukan on the job training dan pelatihan-

pelatihan yang ber kesinambungan. Disamping sarana dan prasarana kantor yang

memadai, hal ini dimaksudkan sebagai Empowering / Pemberdayaan Aparatur.

Beberapa kegiatan On the Job Training dan pelatihan-pelatihan tersebut antara

lain:

1. On The Job Training / Magang

Agar dapat memberi pelayanan kepada masyarakat dengan baik, maka

beberapa pegawai pada awal terbentuknya UPT ditugaskan untuk magang di

KPT Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali selama 1 minggu pada tahun 2002.

Dengan program ini diharapkan pegawai-pagawai tersebut sudah mempunyai

pengalaman dan bekal yang memadai.

2. Diklat Komputer.

Sejak tanggal 6 Januari 2003 telah dilaksanakan diklat komputer dengan

mengundang instruktur untuk melatih tenaga pelaksana di KPT saat itu.

Waktunya setiap hari Senin hingga Kamis setelah jam 13.00, karena

diasumsikan setelah jam tersebut pelayanan sudah relatif berkurang. Materi

yang diajarkan meliputi:

a) Program Microsoft Word

b) Program Microsoft Excel

c) Program Microsoft Access.

Dalam waktu 3 bulan telah berhasil dilatih 20 orang operator yang

terampil komputer, dan beberapa orang terus dikembangkan untuk dapat

menjalankan program-program aplikasi terbaru yang mempunyai nilai lebih,

misalnya: Powerpoint, Corel, Photoshop, arsip dalam bentuk CD, moving

movie, pelayanan dengan internet.

2

3. Training for Sucsess.

Hal ini diharapkan Untuk bisa tampil prima dalam melayani

customer/pelanggan, dilakukan training terhadap SDM pelaksana dengan

mengundang instruktur dari bagian pengembangan Sumber Daya Manusia

perusahaan swasta.Materi pelatihan meliputi :

a) Bagaimana caranya agar tampil rapi, sopan dan santun dalam menghadapi

dalam melayani customer.

b) Bagaimana caranya harus selalu ceria, yakin dan meyakinkan dalam

menyambut dan melayani customer.

c) Bagaimana harus mampu memperhatikan sikap tubuh dan bertindak

setenang mungkin saat melayani customer, serta teknik-teknik

menghadapi customer.

Dengan prinsip “hari ini lebih baik dari kemarin”, SDM terus

dikembangkan. Tahun 2004 diadakan pelatihan ESQ dan sistem manajemen

mutu dari konsultan yang ditunjuk oleh Sucofindo, hal ini sebagai syarat

mendapat ISO 9001 –2000.Tahun 2005 dilakukan pelatihan oleh psycholog

profesional(Direktor pengembangan SDM perusahaan swasta) untuk

pengembangan kepribadian.

Untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat

maka diperlukan personil yang memadai. Saat ini jumlah pegawai BPTPM

Sragen ada39 orang, untuk melayani 72 jenis layanan. Mereka direkrut dari

berbagai Satuan Kerja berdasarkan kompetensi pada bidangnya masing-

masing, melalui penilaian terhadap kinerja dan PDLTnya, sehingga telah

berpengalaman dan ahli dibidang pelayanan yang akan ditangani.

d. Akuntabilitas

Kinerja berkualitas, efektif, efisien dan kondusif. Akuntabilitas tidak lain

yaitu tentang suatu pertanggungjawaban yang ada dalam suatu organisasi.

Maksud dari bertangung jawab disini yaitu apabila suatu organisasi dibentuk

dengan tujuan pelayanan perijinan dan penanaman modal dalam hal ini yaitu

BPTPM, organisasi tersebut harus benar-benar melayani secara totalitas dan

2

sesuai denga aturan yang berlaku. Ada bentuk akuntabilitasyang diterapkan di

BPTPM antara alain:

1. Paradigma Pelayanan

Dalam era reformasi dan keterbukaan serta menghadapi pasar bebas, telah

terjadi kompetisi sangat ketat dalam bidang usaha dan investasi. Untuk itu

birokrasi dituntut mampu melaksanakan deregulasi dan debirokratisasi dalam

melayani masyarakat. Para birokrat yang masih mengedepankan pikiran dan

perilaku “Kenapa harus capek-capek, begini aja toh dapat gaji juga, atau

kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah“,harus diakhiri dan dibuang

jauh-jauh, mengingat para birokrat digaji untuk melayani dan bukan untuk

dilayani. Untuk itu BPTPM Kabupaten Sragen telah berupaya mengubah

paradigma lama “dilayani“ ke paradigma baru yaitu“melayani dengan

tulus dan ikhlas” dan kini berubah menjadi “ satu hati dalam melayani “.

Dalam paradigma baru tersebut mengandung makna:

a) Menempatkan customer menjadi orang terpenting yang harus dilayani,

sebab karena merekalah kami bekerja dan mendapat gaji.

b) Kami tidak merasa berjasa dengan melayaninya, justru kami berterima

kasih telah mendapat kesempatan untuk melayaninya.

Paradigma ini akan menjadi tata nilai baru dan budaya kerja baru.

2. Pemantauan Kepuasan Pelanggan

Untuk mengetahui keberhasilan dalam melayani masyarakat, dilakukan

evaluasi melalui survey kepuasan pelanggan setiap 6 bulan sekali. Survey

pertama dilakukan pada bulan April 2003, menggunakan Indeks Kepuasan

Pelanggan sesuai SK MENPAN No. KEP. 25/M.PAN/2/2004.

Respondennya adalah pelanggan yang sedang mencari ijin maupun dokumen

lain yang dilayani di BPTPM sebanyak 150 responden. Hasil survey terakhir

secara garis besar dapat dilihat pada tabel berikut :

No. Keterangan Jumlah Nilai Kategori

2

nilai Konversi

1Kemudahan Prosedur Pelayanan

3,35 83,75 Sangat baik

2 Kelengkapan Informasi 3,45 86,25 Sangat baik

3 Pelayanan Dan Penjelsan 3,37 84,25 Sangat baik

4 Kedisiplinan Petugas 3,25 81,25 Sangat baik

5Pertanggung Jawaban Petugas

3,33 83,25 Sangat baik

6 Kemampuan Petugas 3,42 85,50 Sangat baik

7Kecepatan Waktu Pelayanan

3,30 82,50 Sangat baik

8Kedisiplinan Dalam Antrian

3,41 85,25 Sangat baik

9Kesopanan Dan Keramahan

3,32 83,00 Sangat baik

10 Kewajaran Biaya 3,48 87,00 Baik

11 Kesesuaian Biaya 3,39 84,75 Baik

12Ketepatan Waktu Pelayanan

3,39 84,75 Sangat baik

13Kenyamanan Lingkungan BPTPM

3,49 87,25 Sangat baik

14Keamanan Pelayanan BPTPM

3,55 88,75 Sangat baik

Tabel 3.1Hasil Suurvei Kepuasan Pelangggan

Sumber : BPTPM Kabupaten Sragen Tahun 2011

Keterangan :

1) Jumlah responden 150 orang

2) Survey dilaksanakan 6 bulan sekali

3) IKM 84,3 (sangat memuaskan)

3. Penanganan Pengaduan

Untuk memberikan peluang bagi masyarakat menyampaikan keluhan

agar mendapat perbaikan pelayanan, BPTPM Sragen menerima pengaduan

2

dari masyarakat. Berbagai pengaduan dan keluhan masyarakat ditangani

secara efektif oleh petugas khusus di Kabid Pelayanan Umum dan Pengaduan.

Dalam penanganan pengaduan/keluhan diharapkan dapat memberikan

peluang untuk mengubah seorang pelanggan yang kurang puas menjadi

pelanggan abadi. Untuk itu ada 4 aspek yang diperhatikan yaitu :

a) Empati pelanggan yang kurang berkenan;

b) Kecepatan dalam penanganan pengaduan/ keluhan;

c) Kewajaran atau keadilan dalam memecahkan pengaduan/ keluhan;

d) Akses terhadap komunikasi dan informasi.

e. Pelayanan dan Kualitas Pelayanan

Dimaksudkan pelayanan prima (cepat, tepat, adil, konsisten, transparan

dll), memuaskan pelanggan dan mewujudkan good governance (kepemerintahan

yg baik).

Dalam hal ini pelayanan yang adadi BPTPM ada duayaitu pelayanan

perijinan dan penanaman modal.

1. Pelayanan Investasi

Kemudahan pelayanan investasi yaitu Kami memberikan insentif untuk

berinvestasi antara lain :

a) Pelayanan perijinan yang prima.

b) Pelayanan SIUP dan TDP gratis.

c) Kondisi sosial ekonomi masyarakat kondusif.

d) Biaya hidup yang terjangkau.

e) Harga tanah yang menarik.

f) Jalan dan jembatan yang memadai.

g) Dukungan lembaga keuangan yang baik.

h) Masyarakat ramah terhadap investor.

2. Pelayanan Perijinan

Jenis layanan yang ditugaskan kepada BPTPM terdiri dari Pelayanan

Perizinan dan Pelayanan Non Perizinan. Jenis-jenis pelayanan selengkapnya

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

2

a) Pelayanan perizinan

1. Pendaftaran Penanaman Modal 2 hari kerja

2. Izin Prinsip Penanaman Modal 3 hari kerja

3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal 3 hari kerja

4. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal 5 hari kerja

5. Ijin Usaha Penanaman Modal 7 hari kerja

6. Izin Usaha Perluasan Modal 3 hari kerja

7. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal 5 hari kerja

8. Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal

(Merger)

5 hari kerja

9. Izin Prinsip 10 hari

kerja

10. Izin Lokasi

11. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 10 hari kerja

12. Izin Gangguan & Izin Tempat Usaha (HO/

ITU)

6 hari kerja

13. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) 3 hari kerja

14. Izin Usaha Industri (IUI) 5 hari kerja

15. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 3 hari kerja

16. Tanda Daftar Industri (TDI) 3 hari kerja

17. Tanda Daftar Gudang (TDG) 5 hari kerja

18. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum 6 hari kerja

2

19. Izin Usaha Rumah Makan 5 hari kerja

20. Izin Usaha Salon Kecantikan 4 hari kerja

21. Izin Usaha Hotel 10 hari kerja

22. Biro/ Agen Perjalanan Wisata 8 hari kerja

23. Izin Pondok Wisata 8 hari kerja

24. Izin Penutupan Jalan 2 hari kerja

25. Pajak Reklame 1 hari kerja

26. Izin Usaha Huller 6 hari kerja

27. Rekomendasi Pendirian Lembaga Pendidikan 5 hari kerja

28. Perizinan Penggunaan Ketel Uap, Minyak

Untuk Setiap Ketel

6 hari kerja

29. Perizinan Penggunaan Bejana Uap/Pemanas

Air atau Ekonomiser yang Berdiri

Sendiri/Penguapan

6 hari kerja

30. Perzinan Penggunaan Bejana Tekan 6 hari kerja

31. Perzinan Botol Baja 6 hari kerja

32. Perijinan Penggunaan Pesawat Angkat dan

Angkut

6 hari kerja.

33. Perizinan Penggunaan Pesawat Tenaga dan

Produksi

6 hari kerja

34. Perizinan Penggunaan Instalasi Kebakaran 6 hari kerja

2

35. Perizinan Penggunaan Instalasi Listrik 6 hari kerja

36. Perizinan Penggunaan Instalasi Penyalur Petir 6 hari kerja

37. Izin Trayek Tetap 6 hari kerja

38. Izin Usaha Angkutan 6 hari kerja

39. Izin Kursus 5 hari kerja

40. Izin Usaha Peternakan 12 hari kerja

41. Izin Pemotongan Hewan 12 hari kerja

42. Izin Pendirian Keramba Apung 12 hari kerja

43. Izin Usaha Jasa Kontruksi 12 hari kerja

44. Ijin Praktek Dokter Spesialis 5 hari kerja

45. Izin Praktek Dokter Umum 5 hari kerja

46. Izin Praktek Dokter Gigi 5 hari kerja

47. Izin Praktek Bidan 5 hari kerja

48. Izin Praktek Perawat 5 hari kerja

49. Izin Praktek Perawat Gigi 5 hari kerja

50. Izin Praktek Asisten Apoteker 5 hari kerja

51. Izin Praktek Fisioterapi 5 hari kerja

52. Izin Praktek Refraksionis Optisien 5 hari kerja

53. Izin Praktek Apoteker 5 hari kerja

54. Izin Praktek Bersama Dokter Spesialis 12 hari kerja

2

55. Izin Praktek Bersama Dokter Umum 12 hari kerja

56. Izin Praktek Bersama Dokter Gigi 12 hari kerja

57. Izin Operasional Rumah Sakit (RS) 12 hari kerja

58. Izin Pendirian Rumah Bersalin 12 hari kerja

59. Izin Pendirian Klinik Pengobatan 12 hari kerja

60. Izin Pendirian Laboratorium Kesehatan 12 hari kerja

61. Izin Pendirian Apotek 12 hari kerja

62. Izin Pendirian Optik 12 hari kerja

63. Izin Pendirian Toko Obat 12 hari kerja

64. Izin Produksi Makanan dan Minuman 12 hari kerja

65. Izin Pengobatan Tradisional 12 hari kerja

66. Izin Pendirian Klinik Kecantikan 12 hari kerja

67. Izin Depot Air Minum Isi Ulang 12 hari kerja

68. Izin Laik Hygiene Restoran / Rumah Makan 12 hari kerja

69. Izin Laik Hygiene Jasa Bogab/ Katering 12 hari kerja

70. Izin Operasional Unit Tranfusi Darah 12 hari kerja

Tabel 3.2Jenis Peerijinan dan Wakt Penyelesaiannya

Sumber : BPTPM Kabupaten Sragen Tahun 2011

2

Dalam BPT pelayanan juga mengedepankan penampilan dan lebih fleksiebel. Diaman

seragan yang dikenakan oleh pegawai BPT setiap harinya berbeda agar terkesan yidak selalu

formal. Seperti pada gambar berikut ini :

Senin Selasa Rabu

Kamis Jum’at Sabtu

2

B. Pembahasan

Pembahasan tentang temuan yang ada di BPTPM akan dianalisis dengan teori

reformasi birokrasi. Dalam hal ini dapat ditinjau dari 5 bagian yaitu penataan

kelembagaan, penataan ketatalaksanaan, penataan sumberdaya manusia, akuntalibitas

serta pelayanan dan kualitas pelayanan.

1) Penataan Kelembagaan

Penataan kelembagaan di BPTPM sudah cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari

dari struktur organisasi yang ramping. Sebuah badan dengan pengurusan semua jenis

perijinan dan penanaman modal hanya membutuhkan 17 orang dengan jabatan

Strukturan. Dimana BPTPM dipimpin oleh seorang kepala yang membawahi 4

bidang, setiap bidangnya membawahi dua sub bidang. Garis koordinasi berikutnya

yaitu skertariat yang membawahi 3 sub bagaian.

Dari Saat jumlah pegawai BPTPM Sragen ada 39 orang. 17 orang pemegang jabatan

structural dan sisanya yaitu 21 pemegang jabatan fungsional. Hal ini sesuai dengan

prinsip penataan kelembagaan bahwa pemegang jabatan fungsional harus lebih banayak

dari jabatan strukturul, karena dengan lebih banyak jabatan fungsional diharapkan

organisasi akan lebih mudah dalam melakukan koordinasi dan efisien serta efektif.

BPTPM yang jumlah pegawai yang cukup minimal mampu mengurusi 72 jenis

perijinan yang ada di Kab. Sragen. Hal ini cukup efisien, karena kerampingan struktur

organisasi ternyata tetap mampu untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

2) Penataan Ketatalaksanaan

Penataan ketatalaksanaan menjelaskan tentang tata cara suatu pelaksanaan

pelayanan. Dalam hal ini yaitu pelayanan perijinan yang dilakukan oleh BPTPM.

Pelayanan perijinan yang dilakuka oleh BPTPM sangat sederhana mekanismenya.

Pelayanan ini ini juga sangat mudah karena cukup datang ke satu tempat dan 1 pintu

sudah dapat diselesaikan semua, tanpa harus pergi ketempat lainnya. Mekanisme

pelayanan tersebut yaitu suatu pemohon ijin menyerahkan syarat-syarat ijin kepada

petugas BPTPM, kemudian melakukan pembayaran ditempat itu juga, kemudian

2

dilakuan proses, setelah proses selesai barulah dilakukan tinjauan lapangan dan

tinjauan berkas.

Penataan ketatalaksanaan juga memfokuskan bahsannya pada hal-hal yang

mendukung tata laksana tersebut. Salah satunya yang mempunyai pengaruh penting

yaitu dukungan teknologi dan komunikasi. Pada BPTPM banayak teknologi yang

digunakan untuk membantu pelayanan perijinan kepada masyarakat.

Diantaranyatrackingdokumen via internet, touch screen information, CCTV online,

video conference, hotspot area,call centre, geografic information system dan lain lain.

Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa BPTPM Sragen sudah cukup bagus

dalam melakukan tatalaksana pelayanan perijinan dan penanaman modal.

3) Penataan Sumberdaya Manusia

Penataan sumberdaya manusia merupakan langkah yang cukup strategis dalam

meningkatan kinerja para pegawai dalam melayani pelanggan. Terkait penataan

Sumberdaya Manusia yang dilakukan oleh BPTPM sragen sudah cukup bagus dan

tepat. Dapat dilihat untuk membentuk proses mental dan kejiwaan yang bagus dalam

melayani masyarakat BPTPM Sragen mempunyai program Training for Sucsess.

Hal ini diharapkan Untuk bisa tampil prima dalam melayani customer/pelanggan,

dilakukan training terhadap SDM pelaksana dengan mengundang instruktur dari

bagian pengembangan Sumber Daya Manusia perusahaan swasta.

Tidak hanya itu saja dilklat-diklat dan magang juga dilakukan oleh BPTPM. Agar

dapat memberi pelayanan kepada masyarakat dengan baik, maka beberapa pegawai

pada awal terbentuknya UPT ditugaskan untuk magang di KPT Kabupaten Gianyar,

Propinsi Bali selama 1 minggu pada tahun 2002. Dengan program ini diharapkan

pegawai-pagawai tersebut sudah mempunyai pengalaman dan bekal yang memadai.

Diklat Komputer dilakukan sejak tanggal 6 Januari 2003 telah dilaksanakan diklat

komputer dengan mengundang instruktur untuk melatih tenaga pelaksana di KPT saat

itu. Waktunya setiap hari Senin hingga Kamis setelah jam 13.00, karena diasumsikan

setelah jam tersebut pelayanan sudah relatif berkurang. Materi yang diajarkan

meliputi: program Microsoft Word, program Microsoft Excel, program Microsoft

Access.

2

4) Akuntabilitas

Akuntabilitas selalu menjadi bahasan yang tidak terlepaskan jika berbicara

tentang reformasi birokrasi. Akuntabilitas lebih memfokuskan bahsannya kepada

pertanggung jawaban BPTPM dalam pelayanan kepada public. Dengan pertanggung

jwaban yang kuat akan memberi kontribusi kepada pelayanan yang efisien dan efisien

serta kondusif karena kepercyaan terlah tercipta anatara masyarakat dan BPTPM.

Pelayanan di BPTPM Kab. Sragen cukup bertanggung jawab, hal ini dapat dilihat

dari paradigma lama “Kenapa harus capek-capek, begini aja toh dapat gaji juga,

atau kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah“,harus diakhiri dan dibuang

jauh-jauh, mengingat para birokrat digaji untuk melayani dan bukan untuk dilayani.

Untuk itu BPTPM Kabupaten Sragen telah berupaya mengubah paradigma lama

“dilayani“ ke paradigma baru yaitu“melayani dengan tulus dan ikhlas” dan kini

berubah menjadi “ satu hati dalam melayani “. Dalam paradigma baru tersebut

mengandung makna: menempatkan customer menjadi orang terpenting yang harus

dilayani, sebab karena merekalah kami bekerja dan mendapat gaji, kami tidak merasa

berjasa dengan melayaninya, justru kami berterima kasih telah mendapat kesempatan

untuk melayaninya. Paradigma ini akan menjadi tata nilai baru dan budaya kerja baru.

Tidak hanya paradigma yang dirubah pertanggung jawaban BPTPM dapat juga dilihat

dengan adanya layanan pengaduan yang cukup terbuka dalam menanpung segala

keluhan dan kritik serta saran dari masyarakat.

Komitmen BPTPM Sragen dalam memenuhi aspek akuntabilitas dalam

pelayanannya dibuktikan dengan dimasukkannya KEPMENPAN

No.KEP/26/M.PAN/2004 Tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas

dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Sebagai acuan untuk pelayanan perijinan

dan penanaman modal yang dilakukan oleh BPTPM Kab. Sragen. Ditambah dengan

survey kepuasan pelanggan yang dilakukan setiap 6 bulan sekali untuk mengetahui

kekurangan-kekurangan atau pandangan masyarakat tentang pelayanan yang telah

dilakukan BPTPM. Kegiatan ini cukup membuktikan bahwa komitmen besar dari

BPTPM bertanggung jawab untuk benar-benar menjadi pelayanan masyarakat.

2

5) Pelayanan dan Kualitas pelayanan

Pelayanan dan kulaitas pelayanan yang ideal ditunjukan dengan pelayanan prima

(cepat, tepat, adil, konsisten, transparan dan lain - lain), memuaskan pelanggan

danmewujudkan good governance (tata pemerintahan yang baik). Pelayanan prima

sendiri dapat dilihat dari cepat, tepat, adil, konsisten, transparan dan lain – lain.

Kualitas pelayanan yang baik harus berdasarkan AUPB diamana AUPB merupakan

terjemahan dari good governance (kepemerintahan yang baik) yang sudah dilegalkan.

Pelayanan yanga ada di BPTPM sebagai badan terpadu pasti mempunyai banyak

tugas yang kompleks. Pelayanan yang kompleks ini diselesaikan denga pelayanan

terpadu 1 pintu. Dimana pelayanan perijinan dan penanaman modal (invertasi)

diselesaiakan dalam satu tempat dan 1 pintu tersebut di Kantor BPTPM.

Pelayanan Investasi member kemudahan yaitu memberikan insentif untuk

berinvestasi antara lain :

i) Pelayanan perijinan yang prima.

j) Pelayanan SIUP dan TDP gratis.

k) Kondisi sosial ekonomi masyarakat kondusif.

l) Biaya hidup yang terjangkau.

m) Harga tanah yang menarik.

n) Jalan dan jembatan yang memadai.

o) Dukungan lembaga keuangan yang baik.

p) Masyarakat ramah terhadap investor.

Kemudahan dan insentif-insentif seperti diatas akan menarik para investor untuk

menanam modalnya. Tidak hanya cepat, tpat dan murah, tetapi kemudah serta

keringanan untuk melakukan pengurusan sangat diperhatiakan di BPTPM. Pelayanan

untuk mewujudkan One Stop service (OSS) juga diterapkan oleh BPTPM. Kepastian

dalam waktu pemberian pelayanan juga diterapkan di BPTPM Sragen, contohnya

dalam pelayanan perijinan seperti ijin praktek bersama dokter gigi memerlukan 12

hari kerja untuk pengurusan ijinya. Penjelasan diatas cukup menggambarkan bahwa

2

BPTPM sudah menggunkan pelayanan prima dengan tetap mengacu ke Good

Governance dalam prakteknya, ditambas dengan cirri khas pegawai BPTPM dalam

berbusana setiap hari mempunyai busana tersendiri (warna).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Reformasi administrasi Negara merupakan sesuatu yang wajib dijalankan di

seluruh Negara. Iklim globalisasi yang menimbulkan karakter social yang mempunyai

mobilitas tinggi membuat suatu pemerintahan dapat pekah dengan apa yang dibutuhkan

rakyat kepada Negara. Dengan reformasi administrasi Negara diharapkan tantangan

tersebut akan mampu dijawab. Reformasi aparatur Negara, reformasi birokrasi

merupakan bagaian dalam reformasi administrasi Negara .

Reformasi birokrasi meruapakan salah satu bagian yang paling penting yang harus

disorot. Birokrasi sebagai wadah atau temapat untuk melakukan kegiatan administrasi

dalam suatu Negara dengan tujuan melayani masyarakat meruapakan tempat sentral yang

harus bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dimonopoli oleh

Negara. Dalam reformasi birokrasi dapat dilakukan dengan penataan kelembagaan,

penataan ketatalaksanaan, penataan sumber daya manusia, akuntabilitas serta pelayanan

dan kualitas pelayanan. Dari setiap cara tersebut memunyai indicator masing-masing

untuk mengukur apakah suatu instansi pemerintahan sudah melaksanakan reformasi

birikrasi dengan baik.

BPTPM Kab. Sragen Jawa Tengah merupakan salah satu instansi pemerintah

yang telah melakukan reformasi birokrasi. Dari hasil riset tanggal 10 April 2012,

ditemukan bahwa BPTPM yang merukan Badan pelayanan terpadu dalam bidang

perijinan dan penanaman modal telah melakukan reformasi birokrasi dengan cukup baik.

Hal tersebut ditandai dengan hasil analisis temuan yang ada di BPTPM Sragen kemudian

dianalisis dengan 5 cara dalam reformasi birokrasi yang didalam setiap cara tersebut

mempunyai indicator untuk mengukur temuan yang ada di BPTPM Kab. Sragen.

2

B. Saran

Ada beberapa hal yang menjadi catatan kami setelah mengetahui hasil temuan dan

dilakukan analisis :

1. Pemanfaatkan E-government dalam BPTPM harus ditingkatkan, tidak hanya formulir

dan informasi lolos tidaknya iji tetapi cara pengurusan atau transfer data online dan

pembayaran online perlu dilakukan untuk lebih mempermudah masyarakat.

2. Hendaknya pelayanan terpadu yang ada di BPTPM Sragen menjadi acuan oleh

Pemkab. Sragen dalam memberikan pelayanan terpadu di bidang lain.

2

DAFTAR PUSTAKA

Buku Profil BPTPM Kabupaten Sragen Jawa Tengah Tahun 2011

Effendi, Sofian. 2000. Reformasi Administrasi Negara. (online). (sofian.staff.ugm.ac.id; diakses

tanggal 8 Mei 2012)

Majid, Marjilis. 2010. Ketatalaksanaan Dalam Reformasi Perangkat Daerah. (online).

(http://www.sumbarprov.go.id; diakses tanggal 7 Mei 2012).

Mansur, T. 2008. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Publik Pada Bagian

Bina Sosial Setdako Lhokseumawe. (online). ( eprints.ums.ac.id: diakses tanggal 8 Mei

2012).

Moenir, H.A.S. 2002. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara

Prasojo, Eko dan Kurniawan, Teguh. 2008. Reformasi Birokrasi dan Good Governance : Kasus

Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia. (online). (staff.ui.ac.id; diakses

tanggal 7 Mei 2012).

Thoha. Miftah. 2003. “Reformasi Birokrasi Pemrintahan”, makalah, disampaikan dalam

Semianar.

Website resmi Kabupaten Sragen (www.sragen kab.go.id)

Website resmi Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) (www.bptpm.go.id)

Wiranto, tatag. Tanpa tahun. Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik

www.bappenas.go.id; diakses tanggal 8 Mei 2012).

2

LAMPIRAN DOKUMENTASI

Wawancara dengan Bpk. Erwan, Kepala. Sub Bidang Informasi, Dokumentasi dan

Penanganan Pengaduan

2

Gambar Kantor BPTPM