Eksistensi Peradilan Adat Kabupaten Biak Numfor dalam ......Nama : Samparisna E M Kbarek NIM :...
Transcript of Eksistensi Peradilan Adat Kabupaten Biak Numfor dalam ......Nama : Samparisna E M Kbarek NIM :...
-
EKSISTENSI PERADILAN ADAT KABUPATEN BIAK NUMFOR
DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA
SKRIPSI
Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Kristen Satya Wacana
Samparisna. E.M. Kbarek
NIM : 312008033
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
SALATIGA
2014
-
ii
-
iii
-
iv
Lembar Pernyataan Orisinalitas Skripsi
Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama : Samparisna E M Kbarek.
Nim : 312008033.
Judul Skripsi : Eksistensi Peradilan Adat Kabupaten Biak Numfor Dalam Sistem
Hukum Di Indonesia
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai kesamaan
dengan skripsi lain.
Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini
tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.
Salatiga, 3 September 2014
Samparisna E M Kbarek.
-
v
LEMBAR HASIL UJIAN SKRIPSI
Nama : Samparisna E M Kbarek NIM : 312008033
Judul : Eksistensi Peradilan Adat Kabupaten Biak Numfor Dalam Sistem Hukum di Indonesia
Penguji I : Sri Harini Dwiyatmi, S.H., MS.
1. Banyak sekali yang salah ketik
2. Judul skirpsi ini tidak tergambar didalamnya. Jika berbicara kedudukan peradilan adat
papua mestinya berbicara :
a. Latar belakang lahirnya peradilan adat papua
b. Eksistensinya :
Keberadaannya dimana saja
Bagaimana wilayah kerjanya
Kenapa harus
c. Dasar hukumnya
d. Baru analisis
3. Bab 2 sebagai alat analisis semestinya berisi, yakni : yang menjustifikasi
kemungkinan lahirnya lembaga baru.
4. Skripsi ini lebih banyak berbicara eksisitensi kedudukan adat dengan kedudukan
peradilan judul seharusnya eksistensi hukum adat dalam penyelesaian sengketa-
sengketa
-
vi
Salatiga, 3 September 2014
Penguji I
Sri Harini Dwiyatmi, S.H., MS.
5. Uraian melandasi tidak kosisten normative tapi yang diuraikan soal
prilaku. Jika normatif bacalah buku yang tepat. Kalau empiric seperti
yang ada skripsi, judulnya diganti beberapa hal di bab II harus dibuang.
(Metode Penelitian Empirik)
-
vii
LEMBAR HASIL UJIAN SKRIPSI
Salatiga, 3 September 2014
Penguji II
Chistiana Tri Budhayati S.H., M.Hum.
Nama : Samparisna E M Kbarek NIM : 312008033
Judul : Eksistensi Peradilan Adat Kabupaten Biak Numfor Dalam Sistem Hukum di Indonesia
Penguji II : Chistiana Tri Budhayati S.H., M.Hum.
Catatan :
1. Tidak ada konsistensi antara latar belakang masalah dengan hasil penelitian jika akan
berbicara tentang kedududkan, maka yang perlu dijelaskan dalan latar belakang masalah
adalah peradilan adat, ada putusannya tapi tidak dapat dilaksanakan kemudian muncul
masalah dan bagaimana kedudukan peradilan adat.
2. Berkaitan dengan sistem hukum yang dibicarakan mestinya harus yang dibahas adalah
lembaga, prinsip, asas, dan lain-lain. Dalam skripsi ini yang dibicarakan tentang
lembaganya saja bagaimana dengan asas,prinsip, dan lain-lain.
3. Perlu dipertegas mana yang akan diteliti, peradilan adat Papua atau Biak dan kemudian ini
sangat berpengaruh terhadap metodologinya.
-
viii
PERSEMBAHAN
Skripsi ini Penulis persembahkan teruntuk :
Bapak tercinta Jan Dantje Kbarek, Mama tersayang Rulline Lientje
Latumaerissa, Kaka Rulland Oridek Valentino Kbarek, Adik Alienda Beatrix
Elisabeth Kbarek, Omega Peggy Insoraki Kbarek, Imanuela Christin
Natalia Kbarek, Alfandro Marcolino Korwa/Kbarek dan anak tersayang
Anggelica Melanesia Kbarek/Bonsapia, yang selalu mendukung dan
mendoakan Penulis untuk menyelesaikan studi, dan teman-temanku yang
selalu memberikan motivasi dan semangat.
-
ix
UCAPAN TERIMA KASIH
Puji dan Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang dengan berkat dan kasih karunia
penyertaan-Nya sehingga penyusunan skripsi dengan judul : “Eksistensi Peradilan Adat
Kabupaten Biak Numfor Dalam Sistem Hukum di Indonesia” ini dapat terselesaikan
dengan baik. Selesainya skripsi ini dengan baik tidaklah hanya karena kemampuan Penulis
semata, tetapi peran banyak pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi
ini,maka dari itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih dan
penghargaan tertinggi Penulis berikan kepada :
1. Bapak Theofransus Litaay, SH., LLM. selaku pembimbing dan sekaligus walistudi
yang meluangkan waktu dan tenaga serta penuh kesabaran telah membimbing serta
memotivasi penulis hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Bapak Krishna Djaya Darumukti, SH., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum
Universtitas Kristen Satya Wacana tempat dimana penulis menimba ilmu
3. Bapak/Ibu Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana terima
kasih atas ilmu yangi diberikan kepada penulis selama berkuliah.
4. Bapak Gerald Kafiar.A.Md.Pi - Ketua III Bidang Yudicatief Dewan Adat Biak
Numfor yang telah bersedia memberikan informasi serta arsip-arsip yang
bersangkutan dengan pengadilan adat papua guna melengkapi data penelitian yang
penulis teliti.
5. Papa, Mama, Kaka Rian, Kaka Rulland, Ade Linda, Peggy, Natalia, Marco dan
Anggelica yang tidak pernah habis-habisnya mendorong dan memberikan motivasi
penulis untuk semangat kuliah dan menyelesaikan skripsi.
6. Tante Dede, Om Nofrian, Kaka Anton, Insos Anelis, Kaka Ulhin, Kaka Dika, Kaka
Echa, Hanny Sesa, Jily Gavrila Sompie, Bli Ichal, Abang Vino, Abang Valdo, Mila
-
x
dan Susan, yang selalu memberikan semangat dan mendorong penulis untuk segera
menyelesaikan skirpsi
7. Teman-Teman Alumni Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Hukum dan Lembaga
Kemahasiswaan di Universitas Kristen Satya Wacana yang telah banyak
mendorong penulis untuk menyelesaikan kuliah dengan kata-kata yang cukup
menyakitkan.
8. Kaka-kaka, Adik-adik, serta teman-teman HIMPAR yang tidak dapat penulis
sebutkan satu persatu karena terlalu banayak dan hampir semua sangat dekat
dengan penulis bahkan penulis sudah anggap sebagai saudara selama study di
salatiga, terimakasih atas persaudaraan yg sudah kita bangun bersama.
9. Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan saran dan kritikan
yang sifstnya membangun untuk memperbaiki serta kesempurnaan skripsi ini.
Semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca.
Salatiga, 3 September 2014
Penulis
-
xi
KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur Kepada Tuhan Yesus Kristus dengan berkat dan kasih karunia
dan Penyertaan-Nya sehingga penyusunan skripsi dengan judul : “Eksistensi
Peradilan Adat Kabupaten Biak Numfor Dalam Sistem Hukum di Indonesia” ini
terselesaikan dengan baik. Skripsi ini terdiri dari 4 bab yakni Bab I. Pendahuluan, Bab
II. Tijauan Pustaka, Bab III. Hasil Penelitian dan Analisis, dan BAB IV. Penutup.
Adapun BAB I menjelaskan tentang alasan dan latar belakang Penulis memilih
judul skripsi ini, yang dikarnakan Penulis merasa ada berbagai peran peradilan adat
dalam menyelesaikan sengketa adat dalam menunjukkan eksistensi hukum adat di
Kabupaten Biak Numfor yang kemudian Penulis membuat rumusan masalah
berkaitan dengan bagaimanakah eksistensi hukum adat di Kabupaten Biak Numfor
melalui peran peradilan adat.
Bab II menjelaskan tentang teori-teori hukum dan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan Otonomi Khusus, Sistem Peradilan Nasional dan
Peradilan Adat yang dipakai untuk menguatkan analisis dari hasil penelitian didalam
Bab III
Bab III menjelaskan tentang analisis masalah dari hasil penelitian yang
berkaitan dengan persoalan eksistensi hukum adat di Kabupaten Biak Numfor melalui
peran peradilan adat dengan mengunakan teori-teori hukum dan peraturan
perundangan. Bab IV menjelaskan kesimpulan dan saran dari penulisan skripsi.
-
xii
Demikianlah Kata Pengantar yang berisikan sistematika penulisan skripsi,
semoga Skripsi yang hasil penelitian mendalam Penulis di Kabupaten Biak Numfor
dapat memberikan manfaat yang banyak bagi pembaca.
Salatiga, 27 Agustus 2014
Samparisna E M Kbarek
-
xiii
DAFTAR ISI
Halaman
LEMBAR JUDUL ………………………………………………………. i
LEMBAR PERSETUJUAN ……………………………………………. ii
LEMBAR PENGUJIAN ………………………………………………... iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI …………….. iv
LEMBAR HASIL UJIAN SKRIPSI PENGUJI I …………………….. v
LEMBAR HASIL UJIAN SKRIPSI PENGUJI II …………………… vi
LEMBARAN PERSEMBAHAN ………………………………………. viii
UCAPAN TERIMAKASIH ……………………………………………. ix
KATA PENGANTAR …………………………………………………… x
DAFTAR ISI ……………………………………………………………… xiii
BAB I. PENDAHULUAN ........................................................................... 1
A. Latar Belakang Masalah ................................................................ 1
B. Rumusan Masalah .......................................................................... 11
C. Pembatasan Masalah ...................................................................... 12
D. Tujuan Penelitian ............................................................................ 12
-
xiv
E. Metode Penelitian ........................................................................... 13
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA ………………………………………... 16
A. Fungsi dan Kedudukan Peradilan Dalam
Sistem Hukum Indonesia………………………………………… 16
B. Pengaturan Otonomi Khusus Bagi Papua ……………………... 21
1. Peraturan Daerah Khusus …………………………………... 30
2. Pembagian Wewenang Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah Papua ……………………………... 31
C. Hukum Adat, Masyarakat Adat
dan Peradilan Adat ……………………………………………….. 34
1. Hukum Adat ............................................................................. 34
2. Masyarakat Adat ..................................................................... 37
3. Peradilan Adat ......................................................................... 40
D. Peradilan Adat Papua ................................................................... 46
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS ............................ 53
A. Hasil Penelitian .............................................................................. 53
1. Gambaran Umum Daerah Penelitian .................................... 53
2. Asal Usul Masyarakat Biak .................................................... 55
3. Bentuk Pemerintahan ............................................................. 59
4. Kedudukan Hukum Adat ...................................................... 63
-
xv
5. Pengaruh Otonomi Khusus di Papua Terhadap
Pengakuan Hukum Adat …………………………………… 67
a. Dasar-dasar terbentuknya Dewan Adat
atau Peradilan Adat ……………………………………. 70
b. Sanksi Hukum Adat ……………………………………. 72
c. Penyelesaian Sengketa Adat …………………………… 75
d. Hakim Adat ……………………………………………... 76
B. Analisis …………..………………………………………………. 79
1. Analisis Alat-Alat Perlengkapan Adat,
Tugas Dalam Persekutuan Hukum Adat
dan Delik Adat ……………………………………………… 79
2. Analisis Berdasarkan Tata Aturan
Perundang-Undangan ……………………………………... 82
3. Perbandingan Undang-Undang Darurat No 1 Tahun
1951 dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 …………. 84
4. Kedudukan Peradilan adat di Kabupaten Biak
dalam sistem hukum Indonesia ………………………………. 92
a. Perbandingan Peradilan Umum dan Peradilan Adat
dalam Sistem Hukum di Indonesia …………………….. 99
5. Faktor- faktor yang membuat masyarkat memilih
penyelesaian masalah dengan hukum adat ………………… 99
a. Faktor Keterbukaan dalam proses penyelesaian ………….. 100
b. Faktor kendala bahasa ……………………………………... 101
c. Faktor waktu dan tempat …………………………………... 101
-
xvi
d. Faktor kepastian dalam ganti rugi ………………………… 101
e. Faktor Sosial Budaya …………………………………….. 102
6. Problematika Peradilan Adat ………………………………. 102
BAB IV. PENUTUP ……………………………………………… 111
A. KESIMPULAN ……………………………………………...... 111
B. SARAN ……………………………………………………....... 112
DAFTAR PUSTAKA …………………………………………..... 114