eksistensi dan akibat hukum dari akta perubahan anggaran dasar ...

TESIS

EKSISTENSI DAN AKIBAT HUKUM DARI AKTAPERUBAHAN ANGGARAN DASAR YAYASAN

BERDASARKAN PP NOMOR 2 TAHUN 2013 TERHADAPYAYASAN LAMA YANG TIDAK BERBADAN HUKUM

LAGI BERDASARKAN KETENTUAN UU YAYASAN

I GUSTI AYU INTAN WULANDARI

PROGRAM PASCASARJANAUNIVERSITAS UDAYANA

DENPASAR2015

TESIS



LAGI BERDASARKAN KETENTUAN UU YAYASAN


NIM : 1092461005

PROGRAM MAGISTERPROGRAM STUDI KENOTARIATAN


DENPASAR2015

i



LAGI BERDASARKAN UU YAYASAN

Tesis ini dibuat untuk memperoleh Gelar Magister Kenotariatanpada Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana


NIM : 1092461005

PROGRAM MAGISTERPROGRAM STUDI KENOTARIATAN


DENPASAR2015

ii

Lembar Pengesahan

TESIS INI TELAH DISETUJUI PADA

TANGGAL : 16April 2015

Komisi Pembimbing

Pembimbing I Pembimbing II

Prof.Dr.I Gusti Ayu Agung Ariani, SH.,MSI Made Puryatma, SH.,M.KnNIP. 19441221 197503 2 001

Mengetahui :

Ketua Program Magister Kenotariatan Direktur

Program Pascasarjana Program Pascasarjana

Universitas Udayana Universitas Udayana

Dr. Desak Putu Dewi Kasih, SH.,M.Hum Prof. Dr. Dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S (K)NIP. 19640402 198911 2 001 NIP. 19590215 198510 2 001

iii

Tesis ini Telah DiujiPada Tanggal : 13 April 2015

Panitia Penguji TesisBerdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana

Nomor : 1119 / UN14.4 / HK / 2015 April 16Tanggal : 10 April 2014

Ketua : Prof. Dr. I GustiAyuAgungAriani, SH., MS

Anggota :

1. I Made Puryatma, SH. M.Kn

2. Dr. PutuTuniCakabawaLandra, SH., M.Hum

3. Dr. I WayanWiryawan, SH., MH

4. Dr. DesakPutuDewiKasih, SH., M.Hum

iv

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : I GUSTI AYU INTAN WULANDARI, SH

NIM : 1092461005

Program Studi : Kenotariatan.

Judul Tesis : Eksistensi Dan Akibat Hukum Dari Akta Perubahan

Anggaran Dasar Yayasan Berdasarkan PP Nomor 2 Tahun

2013 Terhadap Yayasan Lama Yang Tidak Berbadan

Hukum Lagi Berdasarkan UU Yayasan

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah tesis ini bebas

dari plagiat. Apabila dikemudian hari karya ilmiah tesis ini terbukti plagiat, maka

saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku.

Denpasar, 16 November 2014.

Yang Membuat Pernyataan,

I GUSTI AYU INTAN WULANDARI, SHNIM. 1192461012

v

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang

Hyang Widhi Wasa, karena berkat rahmat-nyalah tesis saya yang berjudul

“EKSISTENSI DAN AKIBAT HUKUM DARI AKTA PERUBAHAN

ANGGARAN DASAR YAYASAN BERDASARKAN PP NOMOR 2 TAHUN 2013

TERHADAP YAYASAN LAMA YANG TIDAK BERBADAN HUKUM LAGI

BERDASARKAN UU YAYASAN” ini dapat diselesaikan. Dalam Penyelesaian tesis

ini, saya telah berusaha dengan seluruh kemampuan agar kesempurnaan dalam

penulisan dapat tercapai, namun sebagai manusia saya menyadari sepenuhnya akan

kekurangan yang ada dalam diri saya. Meskipun demikian, besar harapan semoga

tesis memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister

Kenotariatan pada Program Pascasarjana Universitas Udayana.

Pada kesempatan ini perkenakanlah penulis mengucapkan terima kasih yang

sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. I Gusti Ayu Agung Ariani, SH., MS., selaku

Pembimbing I yang telah dengan penuh kesabaran dan ketelitian membimbing

penulis untuk menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya. Terima kasih sebesar-

besarnya pula penulis sampaikan kepada I Made Puryatma, SH., M.Kn, selaku

Pembimbing II yang dengan penuh pengertian dan semangat dalam membimbing

dan memberikan saran kepada penulis.

Ucapan yang sama juga ditujukan kepada Rektor Universitas Udayana Prof.

Dr. Ketut Suastika, Sp.PD-KEMD atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan

vi

kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister

Universitas Udayana. Ucapan terima kasih ini juga ditujukan kepada Prof. Dr. dr.

A.A. Raka Sudewi,Sp.S(K), selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas

Udayana. Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. I Gusti

Ngurah Wairocana,SH.MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana atas

izin yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan Program Magister.

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Dr. Desak

Putu Dewi Kasih, SH., MHum., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Universitas Udayana.

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada

Bapak dan ibu segenap dosen pengajar dilingkungan Program Magister Kenotariatan

Program Pasca Sarjana Universitas Udayana yang telah dengan tekun

mendharmabaktikan ilmunya kepada segenap mahasiswa termasuk penulis. Bapak

dan ibu seluruh staf dan karyawan kesekretariatan Magister Knotariatan Universitas

Udayana yang turut membantu saya dalam proses administrasi tesis ini. Ibu Anneke

Wibowo, SH., yang telah bersedia memberikan dokumen dan informasi terkait

penulisan tesis ini. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan I Mandiri tahun

akademik 2010/2011 Magister Kenotariatan Universitas Udayana yang dengan penuh

rasa persaudaraan dan kekeluargaan telah memberikan berbagai bantuan dan

semangat.

Ucapan terima kasih, sujud bakti, peluk cium kepada orang tua tercinta,

Ayahanda I Gusti Kompyang Gede Pudjawan, BA.,MBA. dan Ibunda Made Ida Dwi

vii

Ratna Winten, BA. yang telah memberikan kesempatan untuk ananda melanjutkan

kuliah di Magister Kenotariatan, serta atas dukungan moril dan materiil, doa restu dan

kasih sayang yang tak terhingga. Kakak terkasih I Gusti Ayu Ratna Mahayani, SE.,

dan Adik-adik tersayang I Gusti Ayu Mas Pradnyamitaswari, S.Apt dan I Gusti

Agung Gde Nirartha yang selalu memberikan dukungan dan doa untuk penulis dapat

menyelesaikan tesis ini. Suami tercinta Ngakan Putu Yudantara, ST. yang selalu setia

mendampingi dan mendukung, serta ananda tercinta Desak Putu Bella Anindaswari

yang memberi semangat dan kebahagiaan. Ayahanda Mertua Ngakan Putu Japa

(Alm.) dan Ibunda Mertua Desak Putu Mendri atas doa dan restunya. Serta semua

pihak yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah mendukung

dalam proses pembuatan tesis ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang

Maha Esa selalu melimpahkan kebahagiaan dan kesejahteraan kepada kita semua dan

semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta berguna bagi

masyarakat.

Denpasar, 17 November 2014

Penulis

viii

ABSTRAK

EKSISTENSI DAN AKIBAT HUKUM DARI AKTA PERUBAHANANGGARAN DASAR YAYASAN BERDASARKAN PP NOMOR 2 TAHUN

2013 TERHADAP YAYASAN LAMA YANG TIDAK BERBADANHUKUM LAGI BERDASARKAN KETENTUAN UU YAYASAN

PP Nomor 2 Tahun 2013 diterbitkan oleh pemerintah dengan tujuan dapatmenghidupkan kembali yayasan-yayasan yang telah dianggap kehilangan statusbadan hukumnya oleh ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2004 jo. UU Nomor 16Tahun 2001 tentang Yayasan (selanjutnya UU Yayasan). Yayasan-yayasan yangtelah berdiri sebelum terbitnya undang-undang yayasan dan perubahannya yangeksistensinya tidak diakui karena tidak berbadan hukum lagi dan tidak dapatmenggunakan kata “yayasan” didepan namanya karena tidak melakukan syaratyang ditentukan oleh Pasal 71 UU Yayasan, dapat memperoleh kembali statusbadan hukumnya berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2001. Permasalahan dalam tesisini ada dua, yaitu yang pertama bagaimanakah eksistensi dari yayasan lamadengan berlakunya PP Nomor 2 Tahun 2013 yang bertentangan dengan UUYayasan. Kedua mengenai apa akibat hukum dari akta perubahan anggaran dasaryayasan yang berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2013 dari yayasan lama yang tidakberbadan hukum lagi berdasarkan UU Yayasan.

Penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yangberanjak dari adanya konflik norma antara peraturan perundang-undangan yanglebih rendah dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Penelitian normatifdengan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji danmenganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan yayasan yaituPeraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentangYayasan yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 jo.Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi yayasan lama denganberlakunya PP Nomor 2 Tahun 2013 yang bertentangan dengan Pasal 71 UUYayasan adalah tidak sah. Yayasan lama dapat memperoleh kembali status badanhukumnya apabila pemerintah melakukan revisi terhadap UU Yayasan. Akibathukum dari akta perubahan anggaran dasar yayasan yang dibuat berdasarkan PPNomor 2 Tahun 2013 adalah akta tersebut batal demi hukum.

kata kunci : Yayasan, Badan Hukum, Peraturan Perundang-undangan.

ix

ABSTRACT

THE EXISTENCE AND THE LEGAL CONSEQUENCES OF CHANGES INTHE DEED OF THE FOUNDATION’S ARTICLES OF ASSOCIATION

UNDER THE GOVERNMENT REGULATION NUMBER 2 OF 2013 FOROLDER FOUNDATION WHICH HAS NO LEGAL ENTITY UNDER THE

PROVISION OF LAW ON FOUNDATION

After the enactment of the Law on Foundation in Indonesia, there was agrouping of foundations that had existed prior to the enactment of the Law onFoundation, namely the foundations which were recognized as legal entities, andfoundations that were not recognized as legal entity. With the enactment of theGovernment Regulation Number 2 of 2013, the foundations that have beenestablished prior to the issuance of Law on Foundation and its amendments,which then, the foundation of its existence was not recognized, because it was nolonger a legal entity, and it may not use the word ‘foundation’ in front of itsname, because it does not meet the requirements prescribed by Article 71 of theLaw on Foundations, it can return regain its legal entity status. GovernmentRegulation Number 2 of 2013 issued by the government with the aim to revive thefoundations that had been considered lost its legal entity status by the provisionsof the Law on Foundation.

This thesis research used normative legal research methods that departfrom the conflict of norms between the lower legislation with the higher level ofregulation. The normative research of statutory approach was conducted byreviewing and analyzing the legislation relating to the foundation, i.e. theGovernment Regulation Number 2 of 2013 on the Amendment of GovernmentRegulation Number 63 of 2008 on the Implementation of the Law on Foundationthat are contrary to Law Number 16 of 2001 in conjunction with the Law Number28 of 2004 on the Foundation.

The research results showed that the existence of the older foundation thatis not incorporated again under the Law on Foundation may not be extended onthe basis of Government Regulation Number 2 of 2013. The older foundation mayregain its legal entity status, if the government revises the Law on Foundation.The legal consequences of the deed of amendment to the articles of association ofa foundation made under the Government Regulation Number 2 of 2013 aredeclared null and void by law.

Keywords : Foundation, Legal Entities, Laws and Regulations.

x

RINGKASAN

Tesis ini menganalisis tentang eksistensi dan akibat hukum dari aktaperubahan anggaran dasar yayasan berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2013 terhadapyayasan lama yang tidak berbadan hukum lagi berdasarkan UU Yayasan. Bab Imenguraikan tentang latar belakang masalah mengenai eksistensi dari yayasanlama yang dengan berlakunya PP Nomor 2 Tahun 2013 yang mana PP tersebutbertentangan dengan Pasal 71 UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atasUU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (untuk selanjutnya disebut UUYayasan). Rumusan masalah dalam tesis ini ada dua, yaitu yang pertamabagaimanakah eksistensi dari yayasan lama dengan berlakunya PP Nomor 2Tahun 2013 yang bertentangan dengan UU Yayasan, yang kedua mengenai apaakibat hukum dari akta perubahan anggaran dasar yayasan yang berdasarkan PPNomor 2 Tahun 2013 dari yayasan lama yang tidak berbadan hukum lagiberdasarkan UU Yayasan. Landasan teori yang digunakan adalah Konsep NegaraHukum, Teori Jenjang Norma Hukum, Teori Badan Hukum, Asas-asas UmumPemerintahan yang Baik, dan Asas Preferensi. Jenis penelitian yang digunakanadalah penelitian normatif yang beranjak dari adanya konflik norma antara PPNomor 2 Tahun 2013 dengan UU Yayasan.

Bab II sebagai penjabaran dari kajian pustaka yang membahas mengenaitinjauan umum mengenai badan hukum, sejarah yayasan di Indonesia, yayasansebagai badan hukum, organ yayasan, proses pendirian yayasan, penggabungandan pembubaran yayasan, pengertian akta, dan jenis akta. Setelah berlakunyaUndang-undang Yayasan di Indonesia, secara tegas diatur mengenai definisiYayasan, dimana pada Pasal 1 Angka 1 menyebutkan bahwa yayasan adalahbadan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkanuntuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan,yang tidak memiliki anggota. Yayasan didirikan dengan akta Notaris dan harusmemohon pengesahan kepada Menteri Hukum dan Ham.

Bab III merupakan hasil penelitian dan pembahasan terhadap rumusanpermasalahan pertama yang diuraikan dalam dua sub bab. Sub bab pertamamenguraikan eksistensi yayasan lama dengan berlakunya UU Yayasan dan PPNomor 2 Tahun 2013 dan sub bab kedua menguraikan tentang pertentanganantara UU Yayasan dengan PP Nomor 2 Tahun 2013.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan rumusanpermasalahan kedua yang diuraikan dalam 2 sub bab, sub bab pertama adalahmenguraikan tetang akibat hukum dari akta perubahan anggaran dasar yayasanberdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2013 untuk yayasan lama yang tidak berbadanhukum lagi berdasarkan UU Yayasan, sub bab kedua menguraikan mengenaiakibat hukum dari akta perubahan anggaran dasar yayasan yang tidak berbadanhukum lagi berdasarkan UU Yayasan terhadap pihak ketiga pada badan usahayang didirikan oleh yayasan.

Bab V sebagai bab penutup yang menguraikan mengenai kesimpulan dansaran. Adapun kesimpulan pembahasan di atas adalah : eksistensi dari yayasanlama yang tidak berbadan hukum lagi berdasarkan UU Yayasan denganberlakunya PP Nomor 2 Tahun 2013 adalah tidak sah karena akta perubahan

xi

anggaran dasar yayasan lama dibuat berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2013 yangbertentangan dengan UU Yayasan. Berdasarkan teori jenjang norma, asas lexsuperior derogat legi inferiori, dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidakboleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.Apabila terjadi pertentangan atau konflik maka peraturan perundang-undanganyang secara hierarki lebih tinggi dapat mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Akibat hukum dari dibuatnya akta perubahananggaran dasar yayasan berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2013 terhadap yayasanlama yang telah kehilangan status badan hukumnya adalah akta tersebut harusdinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan karena akta tersebut dibuatberdasarkan aturan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undanganyang ada diatasnya. Sebagai saran dalam penelitian ini, sebaiknya pemerintahmembatalkan PP Nomor 2 Tahun 2013 tersebut karena bertentangan dengannorma diatasnya dan berpotensi menimbulkan permasalahan dikemudian hari,kemudian juga pemerintah diharapkan dalam membuat revisi terhadap suatuperaturan perundang-undangan lebih memperhatikan hierarki perundang-undangan yang telah diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan sehingga tidak terjadi pertentanganantara norma yang lebih rendah dengan norma yang lebih tinggi. Notarissebaiknya lebih memperluas pengetahuannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga akta yang dibuatnya dikemudian hari tidakmenimbulkan permasalahan dalam masyarakat. Demikian juga masyarakatsebaiknya lebih teliti dan tanggap terhadap adanya peraturan-peraturan baru danmematuhi peraturan-peraturan tersebut sehingga tidak timbul permasalahan yangmengakibatkan pemerintah harus membuat revisi peraturan perundang-undangan.

xi

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL LUAR..................................................................................................

SAMPUL DALAM ..........................................................................................

PRASYARAT GELAR........................................................................................ i

LEMBAR PERSETUJUAN................................................................................. ii

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT................................................................... iv

UCAPAN TERIMA KASIH................................................................................ v

ABSTRAK........................................................................................................... viii

ABSTRACT........................................................................................................... ix

RINGKASAN....................................................................................................... x

DAFTAR ISI........................................................................................................ xii

BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. 1

1.1 Latar Belakang Masalah ...................................................... 1

1.2 Rumusan Masalah .................................................................. 18

1.3 Tujuan Penelitian .................................................................. 18

1.3.1 Tujuan Umum ............................................................. 19

1.3.2 Tujuan Khusus ............................................................... 19

1.4 Manfaat Penulisan .................................................................. 19

1.4.1 Manfaat Teoritis .............................................................. 19

1.4.2 Manfaat Praktis ................................................................ 20

1.5 Landasan Teoritis ....................................................................... 20

1.5.1 Konsep Negara Hukum ...................................................... 20

xii

1.5.2 Teori Jenjang Norma Hukum ............................................ 25

1.5.3 Teori Badan Hukum .......................................................... 30

1.5.4 Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ...................... 33

1.5.5 Asas Preferensi ...................................................................... 41

1.5.6 Kerangka Pemikiran……......................................................... 43

1.6 Metode Penelitian ....................................................................... 45

1.6.1 Jenis Penelitian ....................................................................... 45

1.6 2 Jenis Pendekatan ..................................................................... 46

1.6.3 Sumber Bahan Hukum ........................................................... 48

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ................................... 50

1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum ............................................... 50

BAB II KAJIAN PUSTAKA ....................................................................... 52

2.1 Tinjauan Umum Tentang Badan Hukum.......................................... 52

2.2 Yayasan ................................................................................... 61

a. Sejarah Yayasan di Indonesia ............................................... 61

b. Yayasan Sebagai Badan Hukum ............................................... 69

c. Organ Yayasan ....................................................................... 76

d. Proses Pendirian Yayasan ....................................................... 82

e. Penggabungan dan Pembubaran Yayasan ............................... 87

2.3 Akta ............................................................................................... 92

a. Pengertian Akta ....................................................................... 92

b. Jenis Akta ................................................................................... 94

xiii

BAB III EKSISTENSI DARI YAYASAN LAMA DENGAN BERLAKUNYA

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2013 YANG

BERTENTANGAN DENGAN PASAL 71 UNDANG-UNDANG……100

3.1. Eksistensi Yayasan Lama Dengan Berlakunya Undang Undang

Yayasan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013...............100

3.1.1 Eksistensi Yayasan Lama Dengan Berlakunya Undang-Undang

Yayasan……………………………………………………. 100

3.1.2 Eksistensi Yayasan Lama Dengan Berlakunya Peraturan

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013.......................................... 103

3.2 Pertentangan Antara Undang Undang Yayasan Dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 ............................................... 110

BAB IV AKIBAT HUKUM AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

YAYASAN BERDASARKAN PP NOMOR 2 TAHUN 2013 DARI

YAYASAN LAMA YANG TIDAK BERBADAN HUKUM LAGI

BERDASARKAN KETENTUAN UU YAYASAN ............................. 121

4.1 Akibat Hukum dari Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan

Berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2013 untuk Yayasan Lama yang

Tidak Berbadan Hukum Lagi Berdasarkan UU Yayasan................ 121

4.2 Akibat Hukum dari Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan yang

Tidak Berbadan Hukum Lagi Berdasarkan UU Yayasan terhadap

Pihak Ketiga pada Badan Usaha yang Didirikan oleh Yayasan ...... 126

xiv

BAB V PENUTUP .............................................................................................. 133

5.1 Kesimpulan .................................................................................. 133

5.2 Saran ...............................................................................................133

DAFTAR PUSTAKA

1BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Yayasan sudah lama ada dan telah dikenal oleh manusia sejak awal

sejarah. Sejak semula yayasan dikenal sebagai suatu badan hukum yang bersifat

nirlaba, dimana telah dipisahkan suatu harta dari harta kekayaan pribadi

seseorang, yang kemudian dipergunakan untuk suatu tujuan sosial dan

keagamaan, dan pengurusannya diserahkan kepada suatu badan pengurus untuk

dikelola dengan baik dan penuh tanggung jawab. Rido mengemukakan bahwa

untuk dapat dikatakan sebagai badan hukum suatu yayasan harus memenuhi

unsur-unsur, yaitu : “Mempunyai harta kekayaan sendiri yang berasal dari suatu

perbuatan pemisahan, mempunyai tujuan sendiri (tertentu), dan mempunyai alat

perlengkapan.”1

Suatu badan hukum yang mengandung unsur sosial dalam setiap

kegiatannya, dan sangat identik dengan unsur ekonomi sesuai dengan kebutuhan

masyarakat, membuat yayasan menjadi bentuk usaha yang strategis dan cepat

mengalami perkembangan didalam masyarakat. Selain itu dipicu juga karena

proses pendiriannya yang mudah karena belum adanya aturan yang mengatur.

Pemerintah akhirnya menerbitkan undang-undang yang mengatur tentang

yayasan pada tanggal 6 Agustus 2001 setelah 56 tahun Indonesia merdeka, yaitu

1 Gatot Supramono, 2008, Hukum Yayasan di Indonesia, Rineka Cipta,Jakarta,, hal. 2

2Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, Lembaran Negara No.

112 Tahun 2001 Tambahan Lembaran Negara 4132 (untuk selanjutnya disebut :

UU Yayasan) yang mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal

diundangkan yaitu tanggal 6 Agustus 2002. Kemudian 4 (empat) tahun kemudian

UU tersebut mengalami revisi dalam beberapa pasalnya dengan disahkannya

Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No 16 Tahun

2001 tentang Yayasan LN No. 115 TLN 4430 (untuk selanjutnya disebut :

Perubahan UU Yayasan).

Setelah keluarnya UU Yayasan, maka secara otomatis penentuan status

badan hukum yayasan-yayasan yang sudah berdiri sebelum adanya UU Yayasan

harus mengikuti ketentuan yang ada di dalam UU Yayasan tersebut. Kepastian

dan ketertiban hukum dalam menjalankan yayasan mulai dapat dirasakan oleh

masyarakat. Dalam UU Yayasan disebutkan bahwa yayasan memperoleh status

badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri (Pasal

11 ayat (1)). UU Yayasan juga menentukan bahwa pendirian yayasan dilakukan

dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia (Pasal 9 ayat (2)).

Berdasarkan ketentuan Pasal 71 Perubahan UU Yayasan, terdapat 2 (dua)

macam status hukum untuk yayasan yang telah didirikan sebelum berlakunya UU

Yayasan, yaitu :

1. Yayasan Lama (yayasan yang telah berdiri sebelum terbitnya UU

Yayasan) yang telah berstatus badan hukum;

2. Yayasan Lama (yayasan yang telah berdiri sebelum terbitnya UU

Yayasan) yang belum berstatus badan hukum.

3‘Yayasan lama yang berstatus badan hukum’ diatur dalam ketentuan Pasal 71

Ayat (1) dan Ayat (3) Perubahan UU Yayasan. Pasal 71 ayat (1) menyebutkan :

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang telah :didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan BeritaNegara Republik Indonesia; ataudidaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dariinstansi terkait;tetap diakui sebagai badan hukum, dengan ketentuan dalam jangka waktupaling lambat 3 (tiga) tahun sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku,Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuanUndang-undang ini.

Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) UU Yayasan tersebut diatas pada dasarnya

tetap mengakui suatu yayasan yang telah didirikan sebelum UU Yayasan ini terbit

asalkan yayasan tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan

dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia atau telah didaftarkan di

Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait,

dengan jangka waktu penyesuaian anggaran dasar paling lambat 3 (tiga) tahun

sejak tanggal UU Yayasan tersebut berlaku. Perubahan UU Yayasan berlaku sejak

tanggal 6 Oktober 2005, berarti yayasan tersebut harus menyesuaikan anggaran

dasar paling lambat 3 (tiga) Tahun setelah itu yaitu tanggal 6 Oktober 2008. Oleh

karena itu berdasarkan Perubahan UU Yayasan, yayasan lama yang belum

menyesuaikan anggaran dasar sampai tanggal 6 Oktober 2008 tidak dapat diakui

sebagai badan hukum.

Selain harus menyesuaikan anggaran dasarnya, untuk dapat memperoleh

status badan hukum, yayasan sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 71 ayat (1)

diatas juga wajib memberitahukan kepada Menteri, sebagaimana yang disebutkan

dalam Pasal 71 ayat (3) UU Yayasan menyebutkan : “Yayasan sebagaimana

4dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1

(satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian.”

Pelaksanaaan penyesuaian anggaran dasar paling lambat 6 Oktober 2008,

maka pemberitahuan kepada Menteri paling lambat tanggal 6 Oktober 2009.

Untuk ‘Yayasan lama yang belum berstatus badan hukum’ diatur dalam Pasal 71

ayat (2) UU Yayasan. Pasal 71 Ayat (2) menyebutkan :

Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1), dapat memperoleh status badan hukum dengan caramenyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini, danmengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1(satu) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini berlaku.

Jadi ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Yayasan tersebut menegaskan bahwa

yayasan lama yang belum berstatus badan hukum wajib menyesuaikan anggaran

dasarnya seperti yang diatur dalam UU Yayasan dan memohon pengesahan

kepada Menteri dengan jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak

tanggal Undang-undang ini berlaku. Perubahan UU Yayasan mulai berlaku

terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2005, berarti permohonan kepada Menteri

paling lambat dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2006.

‘Yayasan lama yang berstatus badan hukum’ dan ‘yayasan lama yang

belum berstatus badan hukum’ yang tidak melakukan penyesuaian seperti yang

ditentukan dalam pasal-pasal tersebut tidak dapat menggunakan kata yayasan

didepan namanya dan dapat dibubarkan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan

dalam Pasal 71 ayat (4) UU Yayasan, yaitu :

Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktusebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud padaayat (2), tidak dapat menggunakan kata Yayasan didepan namanya dan dapat

5dibubarkan berdasarkan keputusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaanatau pihak yang berkepentingan.

Ketentuan Pasal 71 UU Yayasan tersebut dipertegas kembali dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 yang merupakan peraturan

pelaksana dari Undang-undang Yayasan tersebut. Dalam Pasal 39 Peraturan

Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 menyebutkan bahwa:

Yayasan yang belum memberitahukan kepada Menteri sesuai denganketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-undang tidak dapat menggunakan kata Yayasan di depan namanyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) Undang-undang dan harusmelikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi sesuai denganketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 71 UU Yayasan dan Pasal 39 Peraturan

Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tersebut, sudah jelas diatur bahwa penyesuaian

dan pengajuan permohonan kepada Menteri dapat dilakukan sebelum jangka

waktu yang telah ditetapkan :

1. Untuk ‘Yayasan lama yang telah berstatus badan hukum’ paling lambat

melakukan penyesuaian anggaran dasar tanggal 6 Oktober 2008 dan

memberitahukan kepada Menteri paling lambat tanggal 6 Oktober 2009

2. Untuk ‘Yayasan lama yang belum berstatus badan hukum’ paling lambat

melakukan penyesuaian dan memohon pengesahan tanggal 6 Oktober

2006.

Pasal 36 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008

menyebutkan bahwa :

“Yayasan yang telah didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang dan

tidak diakui sebagai badan hukum dan tidak melaksanakan ketentuan Pasal

671 ayat (2) Undang-Undang, harus mengajukan permohonan pengesahan

akta pendirian untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15.”

Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 menyatakan bahwa jangka

waktu untuk mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian yayasan untuk

memperoleh status badan hukum kepada Menteri adalah paling lambat 10

(sepuluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan ditandatangani.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013 yang

mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2013, yang merupakan perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 terdapat suatu perubahan mendasar

dalam kaitannya dengan kedudukan Yayasan yang sebenarnya sudah tidak lagi

dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya. Yayasan tersebut yang

sebelumnya berdasarkan UU Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun

2008 sudah tidak dapat lagi disesuaikan anggaran dasarnya dengan UU Yayasan,

dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 kembali

dimungkinkan untuk menyesuaikan anggaran dasarnya.

Yayasan Lama yang semula tidak dapat lagi menyesuaikan anggaran

dasarnya untuk disesuaikan dengan UU Yayasan dan tidak dapat lagi

menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya, saat ini kembali dapat

melakukan penyesuaian anggaran dasarnya dengan UU Yayasan dan karenanya

selanjutnya setelah disahkan sebagai badan hukum atau disetujuinya

perubahan anggaran dasar yayasan yang bersangkutan eksistensinya sebagai

badan hukum dapat kembali diakui. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun

72013 menambah 1 (satu) pasal diantara Pasal 15 dan 16 Peraturan Pemerintah

Nomor 63 Tahun 2008, yakni Pasal 15A yang berbunyi:

Dalam hal permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan kekayaan awal Yayasan berasal dariYayasan yang sudah tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depannamanya, permohonan pengesahan dilampiri :a. Salinan akta pendirian Yayasan yang dalam premise aktanya menyebutkan

asal-usul pendirian Yayasan termasuk kekayaan Yayasan yangbersangkutan;

b. Laporan kegiatan Yayasan paling sedikit selama 5 (lima) tahun terakhirsecara berturut-turut yang ditanda-tangani oleh Pengurus Yayasan dandiketahui oleh instansi terkait;

c. Surat pernyataan Pengurus Yayasan bahwa Yayasan tidak pernahdibubarkan secara sukarela atau berdasar putusan pengadilan;

d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan yang telah dilegalisir olehNotaris;

e. Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Yayasan yangditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh lurah atau kepaladesa setempat;

f. Pernyataan tertulis dari Pengurus Yayasan yang memuat keterangan nilaikekayaan pada saat penyesuaian Anggran Dasar;

g. Surat pernyataan Pengurus mengenai keabsahan kekayaan Yayasan; danh. Bukti penyetoran biaya pengesahan dan pengumuman Yayasan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15A Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun

2013 maka untuk yayasan lama yang belum berstatus badan hukum

penyesuaian dengan UU Yayasan hanya dapat dilakukan apabila :

1. Yayasan tersebut memang menjalankan kegiatan usahanya sesuai

anggaran dasar yayasan yang bersangkutan yang dibuktikan dengan

laporan kegiatan usaha paling sedikit selama 5 (lima) tahun terakhir secara

berturut-turut, yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui

oleh instansi terkait;

82. Yayasan yang bersangkutan belum pernah dibubarkan, yang dibuktikan

dengan surat pernyataan Pengurus Yayasan bahwa yayasan tidak pernah

dibubarkan secara sukarela atau berdasarkan putusan pengadilan.

Penyesuaian anggaran dasar yayasan lama yang belum berstatus badan

hukum dibuat dengan membuat akta pendirian yayasan, dengan menyebutkan

asal-usul pendirian yayasan serta kekayaan yang bersangkutan di dalam premise

akta pendiriannya, dan sebelum dibuatnya akta pendirian harus dilakukan

pengecekan apakah nama yayasan yang bersangkutan masih dapat dipergunakan.

Perubahan anggaran dasar yayasan yang telah berstatus badan hukum

diatur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2008. Untuk

perubahan anggaran dasar yayasan lama yang telah berstatus badan hukum namun

tidak dapat lagi menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya Peraturan

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 menambahkan 1 (satu) pasal diantara Pasal 37

dan 38 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 yaitu Pasal 37A yang

berbunyi:

(1) Dalam hal perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal37 ayat (1) dilakukan untuk Yayasan yang sudah tidak dapat menggunakankata “Yayasan” di depan namanya maka Yayasan tersebut harusmemenuhi persyaratan sebagai berikut:a. paling sedikit selama 5 (lima) tahun berturut-turut sebelum penyesuaian

Anggaran Dasar masih melakukan kegiatan sesuai Anggaran Dasarnya;dan

b. belum pernah dibubarkan.(2) Perubahan Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan cara mengubah seluruh Anggaran Dasar Yayasan danmencantumkan:a. seluruh kekayaan Yayasan yang dimiliki pada saat penyesuaian, yang

dibuktikan dengan:1) laporan keuangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengurus

Yayasan tersebut; atau

92) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik bagi

Yayasan yang laporan keuangannya wajib diaudit sesuai denganketentuan Undang-Undang;

b. data mengenai nama dari anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawasyang diangkat pada saat perubahan dalam rangka penyesuaianAnggaran Dasar tersebut.

(3) Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) yang telah disesuaikan dengan Undang-Undangdisampaikan kepada Menteri oleh Pengurus Yayasan atau kuasanyamelalui notaris yang membuat akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

(4) Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilampiri:a. Salinan akta perubahan seluruh Anggaran Dasar yang dilakukan dalam

rangka penyesuaian dengan ketentuan Undang-Undang;b. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang memuat akta

pendirian Yayasan atau bukti pendaftaran akta pendirian di pengadilannegeri dan izin melakukan kegiatan dari instansi terkait;

c. Laporan kegiatan Yayasan selama 5 (lima) tahun berturut-turut sebelumpenyesuaian Anggaran Dasar yang ditandatangani oleh Pengurus dandiketahui oleh instansi terkait;

d. Surat pernyataan Pengurus Yayasan bahwa Yayasan tidak pernahdibubarkan secara sukarela atau berdasarkan putusan pengadilan;

e. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan yang telah dilegalisiroleh notaris;

f. Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Yayasanyang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh lurahatau kepala desa setempat;

g. Neraca Yayasan yang ditandatangani oleh semua anggota organYayasan atau laporan akuntan publik mengenai kekayaan Yayasan padasaat penyesuaian;

h. Pengumuman surat kabar mengenai ikhtisar laporan tahunan bagiYayasan yang sebagian kekayaannya berasal dari bantuan negara,bantuan luar negeri, dan/atau sumbangan masyarakat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 72 Undang-Undang; dan

i. Bukti penyetoran biaya pemberitahuan perubahan Anggaran DasarYayasan dan pengumumannya.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 37A Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun

2013 maka untuk yayasan lama yang telah berstatus badan hukum dapat

melakukan penyesuaian apabila :

1. Yayasan tersebut memang menjalankan kegiatan usahanya sesuai

anggaran dasar yayasan yang bersangkutan yang dibuktikan dengan

10laporan kegiatan usaha paling sedikit selama 5 (lima) tahun terakhir secara

berturut-turut, yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui

oleh instansi terkait;

2. Yayasan yang bersangkutan belum pernah dibubarkan, yang dibuktikan

dengan surat pernyataan Pengurus Yayasan bahwa yayasan tidak pernah

dibubarkan secara sukarela atau berdasarkan putusan pengadilan.

Penyesuaian anggaran dasar yayasan lama yang belum berstatus badan hukum

dibuat dengan membuat akta perubahan anggaran dasar yayasan yang dibuat

dalam rangka penyesuaian dengan UU Yayasan.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 71

ayat (1) Perubahan UU Yayasan, yayasan yang telah didirikan sebelum

dikeluarkannya UU Yayasan dan telah diakui sebagai badan hukum, dalam jangka

waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Perubahan UU Yayasan

wajib menyesuaikan anggaran dasarnya agar tetap diakui statusnya sebagai badan

hukum. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Perubahan UU

Yayasan, Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) wajib

diberitahukan kepada Menkumham paling lambat 1 (satu) tahun setelah

pelaksanaan penyesuaian tersebut.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Perubahan UU

Yayasan, yayasan yang telah didirikan sebelum UU Yayasan dan tidak memenuhi

syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) Perubahan UU Yayasan,

wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan UU Yayasan dalam jangka waktu

1 (satu) tahun untuk memperoleh status sebagi badan hukum. Dan pada Pasal 71

11ayat (4) Perubahan UU Yayasan menetukan bahwa yayasan yang tidak

menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat

menggunakan kata “Yayasan” didepan namanya dan dapat dibubarkan

berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang

berkepentingan.

Berdasarkan uraian di atas maka jika kita berpegang pada ketentuan Pasal

71 UU Yayasan maka dengan lewatnya jangka waktu yang ditetapkan dalam UU

Yayasan berarti yayasan-yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya

dengan UU Yayasan tidak dapat lagi melakukan penyesuaian anggaran dasar dan

dengan demikian yayasan tersebut menjadi tidak berbadan hukum dan dapat

dibubarkan, kecuali dilakukan perubahan kembali atas Pasal 71 UU Yayasan

tersebut. Perubahan kembali Pasal 71 Perubahan UU Yayasan tersebut tentunya

harus dilakukan dengan suatu UU.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013,

pemerintah bersama pembuat UU bermaksud membuka kembali kemungkinan

yayasan lama yang belum menyesuaikan anggaran dasar nya dengan Perubahan

UU Yayasan (Yayasan yang sudah tidak lagi dapat menggunakan kata “Yayasan”

didepan namanya) untuk dapat melakukan penyesuaian anggaran dasar dengan

persyaratan tertentu. Dengan demikian, yayasan yang tadinya sudah tidak dapat

lagi dilakukan penyesuaian anggaran dasar karena telah lewatnya jangka waktu

penyesuaian, sekarang kembali dapat melakukan penyesuaian.

12Banyaknya yayasan lama yang belum melakukan penyesuaian anggaran

dasar seperti yang diatur dalam Pasal 71 UU Yayasan dikarenakan ketidaktahuan

organ yayasan terhadap aturan tersebut, kurangnya sosialisasi pemerintah UU

Yayasan dan PP No. 63 Tahun 2008 terhadap masyarakat khususnya kepada

yayasan-yayasan lama, yang disebabkan oleh dana dan waktu. Alasan lainnya

adalah karena tidak adanya lembaga pengawasan terhadap yayasan, baik di

tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi terhadap keberadaan yayasan lama

tersebut.

Perubahan terhadap ketentuan Pasal 71 UU Yayasan ini apakah

dimaksudkan untuk memperpanjang jangka waktu untuk melakukan penyesuaian

ataukah ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 ini

dimaksudkan untuk meniadakan ketentuan mengenai jangka waktu yang

ditetapkan oleh Pasal 71 UU Yayasan. Secara hierarki perundangan, perlu

diperhatikan apakah peraturan yang lebih rendah dapat mengesampingkan atau

mengubah ketentuan peraturan yang lebih tinggi. Berdasarkan ketentuan UU No

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (untuk

selanjutnya disebut : UUPPPU) kedudukan Peraturan Pemerintah berada dibawah

Undang-Undang.

Pasal 7 ayat (1) UUPPPU mengatur bahwa jenis dan hierarki peraturan

berturut-turut adalah UUD 1945, Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang (Perppu), Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden (Perpres),

dan Peraturan Daerah (Perda). Jadi terdapat konflik norma apabila ketentuan

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 diterbitkan untuk tujuan

13mengesampingkan atau mengubah ketentuan Pasal 71 UU Yayasan. Terhadap

permasalahan ini, Firdhonal, Notaris di Jakarta juga berpendapat bahwa terdapat

kontroversi pada pasal didalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013,

dimana menurutnya bahwa :

Pasal 71 UU Yayasan telah menyatakan bahwa apabila telah melewati bataswaktu penyesuaian, maka yayasan tersebut dianggap bubar demi hukum.Dalam arti, yayasan itu tidak mempunyai kekuatan lagi. Sekarang, dengankeluarnya PP yang baru tentunya bertentangan dengan Pasal 71 tersebut.Seharusnya apabila ingin menghidupkan kembali yayasan yang telah lewatbatas waktu penyesuaian, tentunya harus merubah Pasal 71 UU Yayasan,bukannya dengan PP. Ketika Notaris membuat akta perubahan yayasan dankemudian terjadi sengketa, tentunya akan berdampak kepada Notaris.2

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun

2001 tentang Yayasan, suatu yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk

menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan

usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Kemudian dalam penjelasan

pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyebutkan bahwa

ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa Yayasan tidak

digunakan sebagai wadah usaha dan Yayasan tidak dapat melakukan kegiatan

usaha secara langsung tetapi harus melalui badan usaha yang didirikannya atau

melalui badan usaha lain dimana Yayasan menyertakan kekayaannya. Dengan

demikian yayasan diperbolehkan mendirikan badan usaha sesuai dengan Pasal

tersebut dan penjelasannya. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang

Yayasan, badan usaha tersebut harus sesuai maksud dan tujuan didirikannya

2Firdhonal, 2013, “Apakah PP No. 2/2013 Bertentangan dengan Pasal 71 UUYayasan?” Majalah Renvoi Nomor 9.117.X, Februari 2013, hal. 46

14yayasan tersebut, yang mana berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Yayasan

maksud dan tujuan yayasan tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketertiban

umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, untuk dapat melaksanakan maksud dan tujuannya,

suatu yayasan dapat mendirikan badan usaha dengan syarat badan usaha tersebut

sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian yayasan, dan tidak boleh bertentangan

dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Adapun cakupan kegiatan usaha dari badan usaha yang dapat

didirikan oleh yayasan diatur dalam Penjelasan Pasal 8 Undang-undang Yayasan,

yang mana cakupan tersebut antara lain : hak asasi manusia, kesenian, olah raga,

perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, dan ilmu

pengetahuan.

Sebuah yayasan yang telah berdiri sebelum diterbitkannya UU Yayasan

namun tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar sampai batas jangka waktu

yang ditentukan oleh UU Yayasan, maka yayasan tersebut tidak lagi berbadan

hukum. Kemudian apabila berdiri suatu badan usaha yang didirikan oleh suatu

yayasan, dimana yayasan tersebut kehilangan status badan hukumnya karena tidak

melakukan penyesuaian anggaran dasar, maka secara otomatis kegiatan usaha

yang dilakukan oleh badan usaha tersebut tidak memiliki legalitas. Seperti

misalnya badan usaha yang didirikan oleh yayasan yaitu dibidang pendidikan.

Apabila suatu yayasan pendidikan yang telah dianggap tidak berbadan hukum lagi

karena tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar dalam waktu yang telah

ditentukan oleh UU Yayasan tersebut tetap melakukan kegiatannya, misalnya

15kegiatan belajar mengajar dan penerbitan ijasah siswa yang telah lulus tetap

dilakukan, maka perlu dipertanyakan legalitas status ijasah yang dikeluarkan oleh

yayasan yang dianggap sudah tidak berbadan hukum tersebut. Lalu bagaimanakah

pengaruhnya terhadap pihak ketiga, yang dalam hal ini adalah siswa dalam

yayasan pendidikan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, timbul pertanyaan mengenai bagaimana

eksistensi dari yayasan lama dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 2

Tahun 2013 dan apa akibat hukum dari Akta Perubahan Anggaran Dasar yang

dibuat dihadapan Notaris, terhadap yayasan lama yang sebenarnya sudah tidak

berbadan hukum karena tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar sesuai

dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh UU Yayasan. Berdasarkan latar

belakang yang telah dikemukakan di atas, maka perlu dilakukan penelitian guna

mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan notaris khususnya mengenai

“EKSISTENSI DAN AKIBAT HUKUM DARI PERUBAHAN ANGGARAN

DASAR YAYASAN BERDASARKAN PP NOMOR 2 TAHUN 2013

TERHADAP YAYASAN LAMA YANG TIDAK BERBADAN HUKUM LAGI

BERDASARKAN KETENTUAN UU YAYASAN.”

Setelah menelusuri kepustakaan, kemudian diketahui bahwa tesis tentang

“Eksistensi dan Akibat Hukum Dari Perubahan Anggaran Dasar Yayasan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 Terhadap Yayasan Lama

Yang Tidak Berbadan Hukum Lagi Berdasarkan Ketentuan UU Yayasan” sampai

saat ini belum ada. Namun, telah ditemukan penelitian serupa meskipun di dalam

penelitian tersebut tidak terdapat kesamaan, dan kemudian penelitian tersebut

16dijadikan sebagai bahan acuan untuk penelitian tesis berikutnya. Adapun hasil

penelitian tersebut adalah :

1. Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas

Diponegoro yang dibuat oleh D. Herjuna Wisnu Gautama, SH dengan nomor

mahasiswa B4B000110dengan judul “Tinjauan Yuridis Status Yayasan

Sebagai Badan Hukum Berdasar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001

(Studi di Kota Semarang)”. Rumusan masalah yang diangkat sebagai berikut :

1. Bagaimanakah praktek pendirian Yayasan sebelum adanya Undang-

undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan setelah adanya

Undang-undang tersebut?

2. Apa pengaruh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

terhadap eksistensi Yayasan yang telah ada?

2. Tesis Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

yang dibuat oleh Basuki Juni Nugraha, SH dengan nomor mahasiswa

B4B003060 dengan judul “Pelaksanaan Pendirian Yayasan Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2008 Di Denpasar” Rumusan masalah yang diangkat sebagai berikut :

1. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2004 disuratkan bahwa wewenang Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mengesahkan akta

pendirian Yayasan, serta Pasal 15 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001

dikatakan Yayasan tidak boleh memakai nama yang sudah dipakai oleh

Yayasan lain, lalu bagaimanakah proses pengesahan Yayasan di Denpasar

17dilakukan dan apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi kesamaan nama

Yayasan?

2. Bagaimana tanggung jawab Pendiri dan Pengurus Yayasan baik sebelum

maupun setelah Yayasan disahkan sebagai badan hukum?

3. Tesis Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

yang dibuat oleh Puspo Adi Cahyono, SH dengan nomor mahasiswa

B4B004164 dengan judul “Tinjauan Umum Terhadap Sistem Pengesahan

Yayasan di Indonesia” Rumusan masalah yang diangkat sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pengesahan yayasan di Indonesia dewasa ini?

2. Apakah hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan pengesahan

yayasan di Indonesia dan bagaimana penyelesaian masalahnya oleh

Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia untuk

menyelesaiakan permasalahan yang muncul dalam pengesahan yayasan di

Indonesia?

Dari ketiga tesis tersebut diatas, tidak satupun mengangkat permasalahan

mengenai akibat hukum atas berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun

2013 terhadap yayasan lama yang tidak berbadan hukum berdasarkan ketentuan

UU Yayasan. Ketiga tesis diatas lebih menekankan pada penerapan UU Yayasan

dan tidak ada yang mempermasalahkan berlakunya pasal dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013, yang mana Peraturan Pemerintah Nomor 2

Tahun 2013 merupakan Peraturan Pemerintah yang baru diterbitkan di tahun 2013

sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008. Oleh karena

itu dalam tesis ini penulis mengangkat permasalahan dari berlakunya Peraturan

18Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 khususnya tentang akibat hukum yang timbul

dari adanya pasal yang bertentangan dengan UU Yayasan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka

dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah eksistensi dari yayasan lama dengan berlakunya Peraturan

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 yang bertentangan dengan Pasal 71

Undang-undang Yayasan?

2. Apa akibat hukum dari akta perubahan anggaran dasar yayasan

berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2013 dari yayasan lama

yang tidak berbadan hukum lagi berdasarkan ketentuan UU Yayasan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan tesis yang berjudul “Eksistensi dan Akibat Hukum Atas

Berlakunya PP Nomor 2 Tahun 2013 Terhadap Yayasan Lama Yang Telah Tidak

Berbadan Hukum Berdasarkan Ketentuan UU Yayasan” ini dilakukan dengan

tujuan umum dan tujuan khusus:

1.3.1 Tujuan Umum :

Adapun tujuan umum yang ingin dicapai oleh penulisan tesis ini adalah :

a. Sebagai upaya peneliti dalam mengembangkan Ilmu Hukum terkait

dengan paradigma “Science is a Process” (ilmu sebagai proses). Dengan

19paradigma ini, ilmu tidak akan pernah mandek (final) dalam

penggaliannya atas kebenaran di bidang obyeknya masing-masing.3

b. Untuk dapat menganalisis mengenai eksisitensi dan akibat hukum atas

berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 terhadap yayasan

lama yang tidak berbadan hukum berdasarkan ketentuan UU Yayasan.

c. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Pasca sarjana

pada program Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Udayana.

1.3.2 Tujuan Khusus :

Selain tujuan umum, penulisan tesis ini juga memiliki tujuan khusus, yaitu :

a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis lebih mendalam permasalahan

hukum secara khusus mengenai Bagaimana eksistensi dari yayasan lama

dengan berlakunya Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2013 yang

bertentangan dengan Pasal 71 UU Yayasan.

b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis lebih mendalam permasalahan

hukum secara khusus mengenai Apa akibat hukum dari akta perubahan

anggaran dasar berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2013

dari yayasan lama yang telah tidak berbadan hukum berdasarkan ketentuan

UU Yayasan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis :

3Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Udayana, 2013, PedomanPendidikan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Udayana, Denpasar,hal. 53

20Hasil penelitian dalam tesis ini diharapkan dapat berguna dalam

pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya di bidang kenotariatan dan

dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan bahan penelitian lebih lanjut sehingga

memperjelas mengenai eksistensi dan akibat hukum dari perubahan anggaran

dasar yayasan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2013 terhadap

yayasan lama yang tidak berbadan hukum lagi berdasarkan UU Yayasan.

1.4.2 Manfaat Praktis :

1. Bagi Notaris, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai

masukan dan dapat memberikan informasi dalam menjalankan jabatan

serta kewenangannya dalam membuat akta Yayasan.

2. Bagi pemerintah, masyarakat, dan/atau peneliti sendiri, tesis ini

diharapkan dapat memberikan informasi sekaligus sebagai pemecahan

atau jalan keluar untuk masalah-masalah yang timbul atas eksistensi dan

akibat hukum dari akta perubahan anggaran dasar berdasarkan Peraturan

Pemerintah nomor 2 tahun 2013 dari yayasan lama yang tidak berbadan

hukum lagi berdasarkan ketentuan UU Yayasan.

3. Untuk dapat memberikan sumbangan kepada ilmu pengetahuan hukum

khususnya Hukum Kenotariatan berupa pemecahan masalah atau

setidaknya dapat menyajikan pemikiran ilmiah dari suatu obyek penelitian,

dan tidak merupakan duplikasi atau pengulangan dari penelitian-penelitian

yang telah dilakukan sebelumnya.

211.5 Landasan Teoritis

Landasan teoritis dalam tesis ini dibangun berdasarkan konsep, teori, dan

asas yaitu: Konsep Negara Hukum, Teori Jenjang Norma Hukum/Stuffen Theorie,

Teori Badan Hukum, Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dan Asas

Preferensi. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

a. Konsep Negara Hukum

Sebelum menginjak pada teori dan azas lainnya, penulis mencantumkan

Konsep Negara Hukum dalam tesis ini sebagai dasar berpijak, dimana dalam

konsep negara hukum ini “Negara” merupakan obyek utama pembahasannya.

“Seperti yang dikemukakan Jimly Asshiddiqie dalam bukunya, bahwa negara

masih menjadi pusat perhatian dan objek kajian yang bersamaan dengan

berkembangnya ilmu pengetahuan umat manusia.”4 Indonesia adalah Negara yang

menganut konsep Negara hukum dalam artian material, dengan sebutan lain

Negara kesejahteraan (welfare state). Sebagaimana pandangan Muchsan yang

menyatakan bahwa :

Indonesia adalah Negara yang menganut konsep Negara hukum dalam artianmaterial, dengan sebutan lain Negara kesejahteraan (welfare state).Sebagaimana pandangan Muchsan yang menyatakan bahwa Negara Indonesiaadalah negara kesejahteraan. Hal tersebut dapat dilihat dari salah satu sila dariPancasila sebagai dasar falsafah negara, yaitu sila kelima yang berbunyi“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dari bunyi sila kelimatersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan negara Indonesia adalah memberikankesejahteraan bagi warga negaranya. Selain itu, dalam alenia keempatpembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (untukselanjutnya disebut : UUD 1945) menyebutkan bahwa salah satu tujuan

4 Jimly Asshidiqie, 2006, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid 1,Konstitusi Press bekerjasama dengan PT. Syaamil Cipta Media, Jakarta, hal. 11.

22pembentukan negara Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraanumum.5

Pasal 1 ayat (3) bab I Undang Undang Dasar 1945 (untuk selanjutnya

disebut : UUD 1945) Amandemen ketiga, menegaskan bahwa negara Indonesia

adalah Negara hukum, artinya bahwa Negara kesatuan Republik Indonesia adalah

Negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat) tidak berdasarkan atas

kekuasaan (machtstaat) dan pemerintah berdasarkan sistem konstitusi (hukum

dasar) bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). SF. Marbun dan Moh.

Mahfud MD menyatakan bahwa :

Didalam batang tubuh UUD 1945 tidak ditemukan pernyataan eksplisit bahwaIndonesia adalah negara hukum. Namun demikian, bukan berarti Indonesiabukan negara hukum, sebab didalam penjelasan umum UUD 1945 (bagiansistem pemerintahan negara) secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalahnegara hukum (rechtstaat) bukan negara kekuasaan (machtstaat), sertaIndonesia berdasarkan konstitusional bukan absolutisme. Dan jika dikaitkandengan ruang lingkup dari tugas pemerintahan maka secara filosofiskonstitusional jelas menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip negarahukum yang dinamis atau walfare state (negara kesejahteraan). Sebab negarawajib menjamin kesejahteraan sosial masyarakat.6

Suatu negara tidak serta merta dapat disebut sebagai negara hukum hanya

karena ia telah memiliki hukum, atau karena pemerintah negara tersebut bertindak

selalu berdasarkan atas hukum. Suatu negara disebut negara hukum karena selain

memiliki hukum dan bertindak berdasarkan hukum negara tersebut, juga harus

bertindak demi keperntingan dan kesejahteraan masyarakatnya. Diana Halim

Koentjoro menyatakan, terdapat 3 (tiga) ciri negara yang dapat disebut negara

hukum, yaitu : “supremasi hukum (supremacy of the law), kesetaraan dihadapan

5 Muchsan, 1982, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Liberty,Yogyakarta, hal. 70

6SF. Marbun & Moh. Mahfud MD, 1998, Pokok-pokok Hukum AdministrasiNegara, Liberty, Yogyakarta, hal. 52

23hukum (equality before the law), dan penegakan hukum dengan cara-cara yang

tidak bertentangan dengan hak asasi manusia (constitution based on the human

right).”7

Negara hukum tidak terlepas dari konsep rechtstaat. Menurut P.H.M.

Meuwissen, ciri-ciri rechtstaat adalah :

1. Adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuantertulis yang memuat hubungan antara penguasa dan rakyat.

2. Adanya pembagian kekuasaan negara yang meliputi kekuasaan pembuatanundang-undang yang ada di tangan parlemen, kekuasaan kehakiman yangbebas, juga antara penguasa dari rakyat dan pemerintah yang mendasarkantidakannya atas undang-undang (wetmatig bestuur).

3. Diakui dan dilindungi hak kebebasan rakyat (vriheidsrechten van deburger).8

Atas pendapat Meuweissen tersebut, Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa :

“ciri-ciri yang disebutkan diatas menunjukkan bahwa titik sentral dari rechtstaat

adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang bertumpu

pada prinsip kebebasan dan persamaan.” 9 Kemudian Padmo Wahyono

berpendapat bahwa :

dalam perkembangan teori kenegaraan, pengertian rechstaat acap kalidikaitkan dengan pengertian demokrasi, sehingga merupakan suatu yang idealdalam kehidupan kenegaraan, yaitu pada negara hukum demokratis(democratis the rechtstaat).Dalam negara hukum, pengakuan dan jaminanterhadap hak-hak asasi manusia harus dijunjung tinggi.10

7 Diana Halim Koentjoro, 2004, Hukum Administrasi Negara, GhaliaIndonesia, Jakarta, hal.34

8Philipus M. Hadjon, dkk, 2001, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia,Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 130

9Ibid., hal. 7610Padmo Wahyono, 1992, Sistem Hukum Nasional Dalam Negara Hukum

Pancasila, Alumni, Bandung, hal. 82

24Burkens berpendapat bahwa Indonesia sebagai negara hukum harus memenuhi

syarat umum rechtstaat maupun rule of law. Hal yang mendasari negara hukum

rechtstaat adalah :

1. Asas Legalitas, setiap tindakan pemerintah harus didasarkan atas dasarpengaturan perundang-undangan (wetelijke gronslag). Dengan landasantersebut, Undang-undang dalam arti formal dan Undang-Undang Dasarsendiri merupakan tumpuan dasar tindakan pemerintah. Dalam hal inipembentuk Undang-undang merupakan bagian penting negara hukum.

2. Pembagian kekuasaan, syarat ini mengandung makna bahwa kekuasannegara tidak boleh bertumpu pada satu tangan.

3. Hak-hak dasar (grondrechten), hak-hak dasar merupakan sasaranperlindungan hukum bagi rakyat dan sekaligus membatasi kekuasaanpembentukan Undang-undang.

4. Pengawasan pengadilan, bagi rakyat tersedia saluran melalui pengadilanyang bebas untuk menguji keabsahan tindakan pemerintah(rechmatigheids toetsing).

5. Negara hukum Indonesia dirumuskan dalam penjelasan UUD 1945, yaituIndonesia adalah negara hukum (rechtstaat). Sebagai negara hukum, makakonsep dan pola hukum tersebut disesuaikan dengan kondisi Indonesia,yaitu dengan menggunakan Pancasila sebagai tolak ukur pandanganbangsa Indonesia.11

Bertolak dari pendapat-pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa negara

hukum Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai konsep sendiri yaitu

negara hukum yang dijiwai Pancasila. Sebagai negara hukum Pancasila,

pemerintah dan lembaga-lembaga Indonesia lainnya dalam melaksanakan

tindakan-tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum atau dapat

dipertanggungjawabkan secara hukum. Setiap tindakan pemerintah haruslah

mempertimbangkan 2 (dua) kepentingan atau 2 (dua) landasan kegunaaannya

(doelmatigheid) dan landasan hukumnya (rechtmatigheid). Harus diusahakan agar

setiap tindakan negara (pemerintah) harus memenuhi kedua kepentingan atau

11Noor MS. Bakry, 1985, Pancasila Yuridis Kenegaraan, Liberty, Yogyakarta,hal. 91

25landasan tersebut karena negara merupakan individu atau subyek yang memiliki

hak dan kewajiban.

Dari pendapat-pendapat tersebut, ternyata asas legalitas merupakan unsur

yang selalu ada dalam upaya memberikan pengertian mengenai negara hukum.

“Sejalan dengan hal tersebut, Moh.Kusnardi dan Bintan R. Saragih menyatakan

bahwa legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya sebagai ciri negara

hukum adalah setiap tindakan baik dari pihak penguasa maupun dari pihak rakyat

harus dibenarkan secara hukum.”12

Dalam kaitannya dengan pokok permasalahan dalam penelitian tesis ini,

maka sesuai dengan konsep negara hukum, agar tercipta suatu tertib hukum

(Negara yang baik), undang-undang dalam arti formal merupakan tumpuan dasar

pemerintahan. Dalam hubungan ini, pembentukan undang-undang merupakan

bagian penting dalam negara hukum, apabila hal ini dilanggar maka Negara atau

suatu tertib hukum tidak akan tercapai. Hal ini sesuai pula dengan teori kedaulatan

hukum, yaitu hukum memegang kedaulatan tertinggi sehingga segala kekuasaan

dalam negara harus berdasarkan atas hukum.

b. Teori Jenjang Norma Hukum atau Stuffen Theorie

Dalam kehidupan hukum, suatu kepastian merupakan salah satu aspek

yang penting karena hukum bertujuan untuk memberikan kepastian kepada

masyarakat. Salah satu hal yang berhubungan erat dengan kepastian tersebut

adalah mengenai darimana hukum itu berasal. Kepastian atas asal atau sumber

12 Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, 1980, sususnan PembagianKekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945, PT. Gramedia, Jakarta,hal. 29

26hukum tersebut menjadi penting karena hukum kini menjadi lembaga yang

semakin formal. Dalam perkembangan yang demikian, pertanyaan mengenai

“sumber manakah yang kita anggap sah”, menjadi sangat penting. Dalam

kaitannya dengan hierarki norma hukum, Hans Kelsen, seorang ahli filsafat

hukum, mengemukakan teorinya mengenai jenjang norma hukum (Stuffen

theorie), dimana ia berpendapat bahwa :

norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatuhierarki tata susunan, dimana norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, danberdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku,bersumber dan berdasar pada norma yang lebih timggi lagi, demikianseterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjutdan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu, norma dasar (Grundnorm).13

Menurut teori jenjang norma (stuffen theorie) ini, dasar negara

berkedudukan sebagai norma dasar (grundnorm) dari sutu negara atau disebut

norma fundamental negara (staatsfundamentalnorm). Grundnorm merupakan

norma hukum tertinggi dalam negara. Di bawah grundnorm terdapat norma-

norma hukum yang tingkatannya lebih rendah dari grundnorm tersebut. Norma-

norma hukum yang bertingkat-tingkat tadi membentuk susunan hierarkis yang

disebut sebagai tertib hukum. Achmad Ali dalam bukunya mengatakan :

Peraturan hukum keseluruhannya diturunkan dari norma dasar yang berada dipuncak piramid, dan semakin ke bawah semakin beragam dan menyebar.Norma dasar teratas adalah bersifat abstrak dan semakin ke bawah semakinkonkret. Dalam proses itu, apa yang semula berupa sesuatu yang ‘seharusnya’,berubah menjadi sesuatu yang ‘dapat’ dilakukan.14

13 Maria Farida Indarti Suprapto, 1998, Ilmu Perundang-undangan, dasar-dasar pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta, hal. 25

14 Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & TeoriPeradilan (Judicialprudence) : Termasuk Interpretasi Undang-undang(Legisprudence), Volume 1 Pemahaman Awal, Kencana, Jakarta, hal. 62

27Teori Stuffen ini adalah teori mengenai sistem hukum yang menyatakan

bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang

dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum

yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus

berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (grundnorm). Menurut

Stuffen Theorie yang dicetuskan oleh Hans Kelsen, Peraturan-peraturan hukum

positif diatur secara pyramidaal (bertingkat-tingkat) dari atas, yaitu dari

grundnorm secara bertingkat-tingkat ke bawah, ke suatu yang melaksanakan

norma-norma hukum tersebut secara konkret. Grundnorm merupakan dasar segala

kekuasaan dan merupakan legalitas Hukum Positif. Hans Kelsen juga

berpendapat :

Dari Grundnorm yang merupakan norma yang masih abstrak, dibentuk satususunan norma-norma yang lebih konkret, kemudian dari susunan kedua inidibuat suatu susunan dikonkretkan dalam Undang-Undang Dasar; lebihdikonkretkan lagi dalam Undang-undang, dari Undang-undang ke peraturanpemerintah, dan seterusnya. Dan akhirnya dalam putusan hakim norma-normatersebut diindividualisasi (dipergunakan untuk satu hubungan tertentu dandapat dipergunakan).15

Teori Hans Kelsen telah dikembangkan oleh muridnya yang bernama

Hans Nawiasky. Dalam bukunya yang berjudul Allgemeine Rechtslehre, Hans

Nawiasky menyatakan bahwa suatu hukum dari negara manapun selalu berlapis-

lapis dan berjenjang-jenjang, dimana norma yang dibawah berlaku, berdasar, dan

bersumber pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku,

berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi lagi, sampai pada suatu

norma yang tertinggi yang disebut “norma dasar”.

15 C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2011, Pengantar Ilmu HukumIndonesia, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 380

28Pada perkembangannya, Stuffen theorie dari Hans Kelsen ini juga

diterapkan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal

tersebut dapat dilihat dari adanya peraturan yang mengatur mengenai tata urutan

peraturan perundang-undangan, yaitu :

1. UUD 1945, Pasal 1 ayat (2);

2. Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1996 tentang Memorandum DPR-GR

mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan

peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

3. Ketetapan MPRS No. III/MPR/2000 tentang Tata Urutan Peraturan

Perundang-undangan.

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 sebagaimana telah diganti oleh

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan. (selanjutnya disingkat “UU PPPU”)

Sesuai dengan Stuffen theorie, Hans Kelsen dan pengembangannya dalam

tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia pun dijelaskan bahwa

peraturan perundang-undangan berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis, sehingga

peraturan perundang-undangan yang berada dibawah tidak boleh bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan yang ada diatasnya, dengan demikian

peraturan perundang-undangan yang berada diatas merupakan landasan bagi

pembentukan peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya. Selain

itu, peraturan perundang-undangan selalu mempunyai dua wajah; apabila keatas,

peraturan tersebut bersumber dan berdasar pada norma yang ada diatasnya, tetapi

29apabila ke bawah, peraturan tersebut juga menjadi dasar dan menjadi sumber bagi

norma hukum dibawahnya.

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum

dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat

UUD 1945);

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah;

5. Peraturan Presiden;

6. Peraturan Daerah.

Dalam Pasal 7 Ayat (2) UUPPPU juga ditegaskan bahwa kekuatan hukum

peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 Ayat (1).

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa :

Stufentheorie Hans Kelsen dan pengembangannya yang menyatakan norma ituberjenjang-jenjang dan berlapis-lapis sehingga norma yang berada di bawahtidak boleh bertentangan dengan norma yang ada di atasnya, diterapkan dalamUUD 1945. Penerapan Stufen theorie Hans Kelsen dimaksud yaitu lembagaNegara yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia, dalam hal iniMahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, diberikan kewenangan olehUUD 1945 untuk menguji peraturan perundang-undangan. Pengujian peraturanperundang-undangan tersebut biasa disebut dengan istilah “judicial review”.Obyek yang diuji dalam judicial review tidak hanya mengenai produk hukumberbentuk undang-undang, tetapi mencakup pula peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.16

16 Jimly Asshiddiqie, 2005, Model-model Pengujian Konstitusional diberbagai Negara, Konstitusi Pers, Jakarta, hal. 4

30Dalam tesis ini, Teori jenjang norma Stuffen theorie relevan untuk

menganalisa rumusan masalah yang pertama yaitu tentang Bagaimana eksistensi

dari yayasan lama dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013

yang bertentangan dengan Pasal 71 Undang-undang Yayasan. Jknm

c. Teori Badan Hukum

Menurut Friedmann, Teori yang mengkaji dan menganalisa tentang badan

hukum terbagi menjadi lima teori, yaitu teori fiksi, teori konsesi, teori

zweckvermogen, teori kekayaan bersama (teori Ihering), dan teori realis atau

organik. Adapun teori-teori tersebut adalah sebagai berikut :

1. Teori Fiksi.

Teori Fiksi berpendapat bahwa :

kepribadian hukum atas kesatuan-kesatuan lain manusia adalah suatu khayalan.Kepribadian sebenarnya hanya ada pada manusia. Negara-negara, korporasi,lembaga-lembaga, tidak dapat menjadi subjek dari hak-hak dan kepribadian,tetapi diperlukan seolah-olah badan-badan itu manusia. W. Friedmannmenyebutkan bahwa teori fiksi sama sekali bukan teori, tetapi hanyarumusan.17

Teori Fiksi yang dipelopori oleh Von Savigny ini menjelaskan bahwasanya badan

hukum adalah hanyalah fiksi hukum, maksudnya adalah bahwa sebenarnya badan

hukum itu semata-mata buatan negara saja, yang sesungguhnya tidak ada, tetapi

orang menciptakan dalam bayangannya suatu subjek hukum yang diperhitungkan

sama dengan manusia.

2. Teori Konsesi.

17W. Friedmann, 1990, Legal Theory (Teori dan Filsafat Hukum Telaah KritisAtas Teori-Teori Hukum) (Susunan I, II, dan III), diterjemahkan oleh MuhammadArifin, Rajawali, Jakarta, hal. 213

31Teori ini dikemukakan oleh Gierke. “Teori ini berpendapat bahwa badan

hukum dalam negara tidak memiliki kepribadian hukum, kecuali diperkenankan

oleh hukum, dan ini berarti negara. Teori ini didukung oleh Von Savigny,

Salmond, dan Dicey.”18

3. Teori Zweckvermogen.

Teori ini berpendapat bahwa hak milik badan hukum diperuntukkan dan

mengikat secara sah pada tujuan-tujuan tertentu, tetapi tanpa pemilik (tanpa

subjek). Teori yang dicetuskan oleh Brinz ini juga menganggap bahwa manusia

saja yang dapat memiliki hak-hak.

Jimly Asshiddiqie membagi teori zweckvermogen ke dalam 4 variasi, yaitu:a. Teori van het ambtelijk vermogenTeori ini berpandangan bahwa hukum badan hukum adalah badan yangmempunyai harta yang berdiri sendiri, yang dimiliki oleh pengurus harta itukarena jabatannya sebagai pengurus harta tersebut. Tokoh teori ini adalahHolder dan Binder.b. Teori zweckvermogen atau doel vermogens theorieTeori ini berpandangan bahwa badan hukum adalah badan yang mempunyaihak atas harta kekayaan tertentu yang dibentuk bertujuan untuk melayanikepentingan tertentu. Tokoh teori ini adalah A. Brinz dan F.J. van Heyden.c. Teori propriete collectiveTeori ini berpandangan bahwa dengan adanya tujuan melayani kepentingantertentu, bahwa harta kekayaan dimaksud sah untuk diorganisasikan. Tokohdalam teori ini adalah Marcel Planiol.d. Gezammenlijke vermogens theorieMenurut teori ini, badan hukum hakikatnya merupakan hak dan kewajibananggotanya secara bersama-sama didalamnya terdapat harta kekayaan bersamayang tidak dapat dibagi-bagi. Setiap anggota tidak hanya menjadi pemiliksebagai pribadi untuk masing-masing bagiannya dalam satu kesatuan yangtidak dapat dibagi itu, tetapi juga pemilik bersama untuk keseluruhan hartakekayaan, sehingga masing-masing pribadi anggota adalah pemilik hartakekayaan yang terorganisasikan dalam badan hukum itu.19

4. Teori Kekayaan Bersama.

18H. Salim HS., 2012, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, RajawaliPers, Jakarta, hal. 178

19 H. Salim HS., Ibid., hal. 179

32Teori yang dicetuskan oleh Rodolf von Jhering ini berpendapat bahwa

yang dapat menjadi subyek-subyek hak badan hukum adalah manusia-manusia

secara nyata ada di belakang badan hukum, anggota-anggota badan hukum, pihak

yang mendapat keuntungan dari suatu yayasan.

5. Teori Realitas atau Orgaan.

Reaksi dari adanya ajaran teori fiksi adalah munculnya teori realitas atau

yang lebih dikenal dengan nama teori organ. Pencetus ajaran teori ini adalah Von

Gierke. Menurut Teori ini, badan hukum merupakan suatu realitas yang nyata

bukan fiksi, sama seperti sifat kepribadian alam manusia didalam pergaulan

hukum. Inti teori ini difokuskan pada pribadi-pribadi hukum yang nyata sebagai

sumber kepribadian hukum.

“Teori ini sekaligus menggambarkan tidak adanya perbedaan antara

manusia dengan badan hukum. Pengikut ajaran ini di Belanda yaitu, L.C. Polano

yang terkenal dengan ajarannya leer der volledige realiteit (ajaran realitas

sempurna).”20 Walaupun banyak terdapat teori tentang badan hukum, tetapi tidak

semua teori tersebut cocok untuk diterapkan pada badan hukum. Teori tersebut

haruslah disesuaikan dengan karakteristik yang dimiliki oleh suatu badan hukum.

Dalam tesis ini penulis menggunakan teori badan hukum khususnya teori

harta kekayaan bertujuan (propriete collective) dan teori harta kekayaan yang

dimiliki oleh seseorang karena jabatannya (leer van Het Ambtelijk Vermogen)

sebagai pisau analisis dalam menganalisa rumusan masalah yang kedua yaitu

tentang apa akibat hukum dari akta perubahan anggaran dasar yayasan

20 Anwar Borahima, 2010, Kedudukan Yayasan di Indonesia : Eksistensi,Tujuan, dan Tanggung Jawab Yayasan, Kencana, Jakarta, hal. 60

33berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 dari yayasan lama yang

tidak berbadan hukum lagi berdasarkan ketentuan Undang-undang Yayasan.

D. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Istilah asas umum pemerintahan yang baik pertama diperkenalkan oleh De

Monchy di Belanda dalam laporannya dipergunakan istilah Algemene Beginselen

Van Behoorlijke Bestuur yang berkenaan dengan usaha peningkatan perlindungan

hukum bagi rakyat kepada pemerintah.21 Di Indonesia, awalnya keberadaan asas-

asas umum pemerintahan yang baik ini hanya diakui secara yuridis formal. Saat

pembahasan RUU No. 5 Tahun 1986 di DPR, fraksi ABRI mengusulkan agar

asas-asas itu dimasukan sebagai salah satu gugatan terhadap keputusan

badan/pejabat tata usaha Negara. Namun putusan ini ditolak oleh pemerintah

dengan alasan yang dikemukakan oleh Ismail selaku Menteri Kehakiman saat itu.

Alasan penolakannya adalah karena Indonesia belum memiliki kriteria tentang

algemene beginselen van behoorlijk bestuur tersebut yang berasal dari negeri

Belanda, yang mana Indonesia pada saat itu belum memiliki tradisi administrasi

yang kuat mengakar seperti halnya di negara-negara kontinental tersebut. Tradisi

demikian bisa dikembangkan melalui yurisprudensi yang kemudian akan

menimbulkan norma-norma. “Secara umum prinsip dari Hukum Tata Usaha

Negara kita selalu dikaitkan dengan aparatur pemerintahan yang bersih dan

21 Amrah Muslimin, 1982, Beberapa Asas-Asas Dan Pengertian-PengertianPokok Tentang Administrasi dan Hukum Administrasi, Alumni, Bandung, hal.140.

34berwibawa yang konkretisasi normanya maupun pengertiannya masih sangat luas

sekali dan perlu dijabarkan melalui kasus-kasus yang konkret”.22

Pada awalnya, asas-asas umum pemerintahan yang baik dimaksudkan sebagai

sarana perlindungan hukum (rechtsbescherming) dan bahkan dijadikan sebagai

instrumen untuk peningkatan perlindungan hukum (verhoodge

rechtsbescherming) bagi warga negara dari tindakan pemerintah. Asas-asas umum

pemerintahan yang baik selanjutnya dijadikan sebagai dasar penilaian dalam

peradilan dan upaya administrasi, di samping sebagai norma hukum tidak tertulis

bagi tindakan pemerintahan.

Menurut SF. Marbun, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik memiliki artipenting dan fungsi berikut:

1. Bagi administrasi negara, bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukanpenafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat samar atau tidak jelas.

2. Bagi warga masyarakat, sebagai pencari keadilan, Asas-asas UmumPemerintahan yang Baik dapat dipergunakan sebagai dasar gugatansebagaimana disebutkan dalam pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

3. Bagi hakim Tata Usaha Negara, dapat dipergunakan sebagai alat mengujidan membatalkan keputusan yang dikeluarkan badan atau pejabat TataUsaha Negara.

4. Selain itu, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik tersebut jugaberguna bagi badan legislatif dalam merancang suatu undang-undang.23

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang

22 Ridwan HR, 2008, Hukum administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, hal253.

23 Nomensen Sinamo, 2010, Hukum Administrasi Negara, Jala PermataAksara, Jakarta, hal. 142-143

35dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi :

kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsional,

professional dan akuntabilitas. Dalam Bab III Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999

tersebut menyebutkan asas-asas umum penelenggaraan negara meliputi:

1. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dankeadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

2. Asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang menjadi landasanketeraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalianpenyelenggara negara.

3. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraanumum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

4. Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hakmasyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidakdiskriminatif tentang penyelenggraan negara dengan tetapmemperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, danrahasia negara.

5. Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbanganantara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

6. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yangberlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

7. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatandan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapatdipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagaipemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku

Kemudian dalam Pasal 20 ayat 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan : “Penyelenggaraan pemerintahan

berpedoman pada asas-asas umum penyelenggaraan negara yang terdiri dari : asas

kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum,

asas keterbukaan, asas efisiensi, asas efektivitas”.

Crince le Roy menyebutkan beberapa asas umum pemerintahan yang baikyaitu :1. Asas kepastian hukum (principle of legal security recht zakerheidsbeginsel)

362. Asas keseimbangan (principle of proportionality evenredigheidsbeginsel)3. Asas kesamaan (principle of equality, gelijkheids beginsel)4. Asas kecermatan (principle of carefulness, zorgvuldigheids beginsel)5. Asas motivasi pada setiap keputusan pemerintah (principle of motivation,

motiveringsbeginsel).6. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan (principle of non misuse of

competence, verbord van detournament depouvoir).7. Asas permainan yang wajar (principle of fair play, fair play beginsel)8. Asas keadilan atau kewajaran (principle of reasonableness or prohibition of

arbitrariness, redelijkgeids beginsel of verbod van willkeur).9. Asas kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar (principle of

meeting raised expectation of gewekte verwachtingen).10.Asas peniadaan akibat keputusan yang batal (principle of undoing the

consequences of an annulled decision herstel beginsel)11.Asas perlindungan atas pandangan hidup atau cara hidup pribadi (principle

of protecting the personal way of life, bescherming van de personlijklevenssfeer)24

Dari uraian asas-asas umum pemerintahan yang baik di atas sangat relevan

digunakan untuk mendukung penelitian ini, pemerintah harus menerapkan asas-

asas umum pemerintahan yang baik dalam menjalankan pemerintahannya

terutama pada asas kepastian hukum dan asas keadilan khususnya dalam hal

pembuatan dan penerapan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian tesis

ini digunakan asas kepastian hukum karena “Asas kepastian hukum adalah asas

dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-

undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan

Negara.”25 Asas kepastian hukum memiliki dua aspek, yang satu lebih bersifat

hukum material, yang lain bersifat formal. Aspek hukum material terkait erat

dengan asas kepercayaan. Dalam banyak keadaan asas kepastian hukum

menghalangi badan pemerintahan untuk menarik kembali suatu keputusan.

24 Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, 2005, Hukum Pemerintah Daerah,Pustaka Setia, Bandung, hal 81.

25 Riawan Tjandra, 2008, Hukum Administrasi Negara, Universitas AtmajayaYogyakarta, Yogyakarta, hal 75.

37Dengan kata lain, asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh

seorang berdasarkan suatu keputusan pemerintah. Jadi demi kepastian hukum,

setiap keputusan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabut

kembali, sampai dibuktikan sebaliknya dalam proses peradilan. Adapun aspek

yang bersifat formal dari asas kepastian hukum membawa serta bahwa ketetapan

yang memberatkan dan ketentuan yang terkait pada ketetapan-ketetapan yang

menguntungkan, harus disusun dengan kata-kata yang jelas. Asas kepastian

hukum memberikan hak kepada yang berkepentingan untuk mengetahui dengan

tepat apa yang dikehendaki daripadanya.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti dari kata kepastian adalah

perihal (keadaan) pasti; ketentuan; ketetapan. Memiliki kepastian berarti memiliki

ketetapan dalam pikiran dan bebas dari keraguan. Memiliki ketetapan dalam

pikiran dan bebas dari keraguan. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika

suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas

dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan

logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga

tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Pentingnya kepastian hukum

sesuai dengan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga

bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian

hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Hukum berfungsi

sebagai perlindungan kepentingan manusia. “Penegakkan hukum harus

meperhatikan 4 unsur :

1). Kepastian hukum (Rechtssicherkeit)

382). Kemanfaat hukum (Zeweckmassigkeit)

3). Keadilan hukum (Gerechtigkeit)

4). Jaminan hukum (Doelmatigkeit)”26

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang

tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum

dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara.

“Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan

dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga

tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara

sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi

terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.”27

Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar

kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional.

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang

telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum

menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan

Yustisiable terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan

adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan

tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan

penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum

26Dardji Darmodihardjo, Op.Cit., hal. 3627R. Arry Mth. Soekowathy, 2003, “Fungsi Dan Relevansi Filsafat Hukum

Bagi Rasa Keadilan Dalam Hukum Positif”, Jurnal Filsafat, Jilid 35, Nomor 3,Desember 2003.

39harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum

dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. “Masyarakat yang

mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata

tentrem raharja. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu

dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan

terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman,

kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.”28

“Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang,

melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim

yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah

diputuskan.”29 Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan

dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas

dalam arti tidak menimbulkan keragua-raguan (multi tafsir) dan logis dalam arti ia

menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau

menimbulkan konflik norma.

Dalam menjaga kepastian hukum, peran pemerintah dan pengadilan sangat

penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur

oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu

terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi

hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena

adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila

28Ibid, hal. 29529Peter Mahmud Marzuki. 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Kencana, Jakarta,

hal. 158

40pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal

itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk

undang-undang. Yang lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai

pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah

mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang

tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum

tidak mempunyai daya prediktibilitas.

Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang

mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan

dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Asas kepastian hukum harus

diterapkan dalam setiap peraturan. Tanpa adanya asas tersebut dapat dipastikan

suatu peraturan akan menimbulkan banyak masalah dikemudian hari. Hal ini akan

terjadi karena tidak adanya penghormatan terhadap hak-hak sebagai manusia.

“Keadilan berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, tetapi seorang manusia diberi

kecakapan atau kemampuan untuk meraba atau merasakan keadaan yang

dinamakan adil itu”.30

Asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian

hukum sangat relevan penulis gunakan sebagai pisau analisis atas permasalahan

kedua yaitu tentang apa akibat hukum dari akta perubahan anggaran dasar

yayasan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 dari yayasan

lama yang tidak berbadan hukum lagi berdasarkan ketentuan Undang-undang

Yayasan.

30 Kansil. C.S.T., 1979., Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,Balai Pustaka, Jakarta, hal. 76

41e. Asas Preferensi.

Asas preferensi terbagi menjadi tiga yaitu Lex superior derogat legi

inferiori, Lex spesialis derogat legi generali, lex posterior derogat legi priori.

Yang dimaksud dengan ketiga asas tersebut adalah sebagai berikut:

a. Lex superior derogat legi inferiori. Artinya, peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi tingkatannya mengenyampingkan berlakunya

peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya, apabila

kedua peraturan perundang-undangan itu memuat ketentuan yang saling

bertentangan.

b. Lex spesialis derogat legi generali. Artinya, peraturan perundang-

undangan yang bersifat khusus (special) mengenyampingkan berlakunya

peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (general), apabila

kedua peraturan perundang-undangan itu memuat ketentuan yang saling

bertentangan.

c. Lex posterior derogat legi priori. Artinya, peraturan perundang-undangan

yang baru mengenyampingkan berlakunya peraturan perundang-undangan

yang lama, apabila kedua peraturan perundang-undangan itu memuat

ketentuan yang saling bertentangan.

Berdasarkan atas ketentuan Pasal 7 Ayat (2) UU PPPU yaitu “Kekuatan

hukum Peraturan Perundang-Undangan adalah sesuai dengan hierarki

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa

“Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan

setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa

42peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”. Asas yang dimaksud

tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan penjelasan Pasal 7 Ayat (2) UU

PPPU disebut sebagai asas lex superior derogat legi inferiori.

Berdasarkan atas ketentuan Pasal 7 ayat (2) UUPPPU beserta

penjelasannya tersebut, maka dapat diketahui bahwa peraturan perundang-

undangan di Indonesia secara jelas telah mengatur mengenai keberlakuan suatu

peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah selaras dengan teori jenjang

norma, hal mana suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak

boleh mengatur suatu hal yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam

suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Apabila ada dua norma atau lebih yang isinya mengatur hal yang sama

tetapi substansinya saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya, salah

satu atau lebih dari norma tersebut harus dikesampingkan sehingga hanya satu

norma yang dipilih dan dapat berlaku di masyarakat. Untuk memecahkan

permasalahan dalam konflik norma tersebut dapat dilakukan dengan

mempergunakan asas preferensi sebagai pisau analisisnya.

Asas lex superior derogat legi inferiori ini mengandung arti bahwa

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan

perundang-undangan tingkat lebih rendah. Asas inihanya berlaku apabila terjadi

pertentangan antara dua peraturan perundang-undangan, tetapi secara hierarki

tidak sederajat. Dalam hal ini yang diperhatikan adalah hierarki peraturan

perundang-undangan, misalnya ketika terjadi pertentangan antara Peraturan

43Pemerintah (PP) dengan Undang-undang, maka yang digunakan adalah Undang-

undang karena Undang-undang lebih tinggi derajatnya.

Dalam penulisan proposal tesis ini, asas lex superior derogat legi inferiori

merupakan asas yang relevan dipergunakan sebagai pisau analisis untuk

menjawab rumusan permasalahan pertama, yaitu Bagaimana eksistensi dari

yayasan lama dengan berlakunya Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2013 yang

bertentangan dengan Pasal 71 Undang-undang Yayasan.

f. Kerangka Pemikiran

Kerangka teoritis yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini sebagai desain

pemikiran yang dapat menjadi kerangka dasar dalam memecahkan permasalahan

penelitian dan keseluruhan pembahasan untuk menjawab rumusan permasalahan

dalam penulisan tesis ini. Berdasarkan atas latar belakang permasalahan yang

diangkat dalam tesis ini yakni beranjak dari adanya konflik norma dengan

diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 sebagai perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 yang bertentangan dengan Pasal 71

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-undang Nomor 28 Tahun

2004 tentang Yayasan, maka untuk dapat menjawab rumusan permasalahan yang

dibahas dalam tesis ini penulis menggunakan Konsep Negara Hukum sebagai

dasar berpijak (Grand Theory), sedangkan pisau analisisnya menggunakan Teori

Jenjang Norma dan asas preferensi Lex superior derogate legi inferiori untuk

menjawab permasalahan pertama yaitu mengenai eksistensi dari yayasan lama

dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 yang bertentangan

dengan Pasal 71 Undang-undang Yayasan, sedangkan teori Badan Hukum dan

44asas Kepastian Hukum dipergunakan untuk mengkaji akibat hukum dari akta

perubahan anggaran dasar yayasan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 2

tahun 2013 dari yayasan lama yang tidak berbadan hukum lagi berdasarkan

ketentuan UU Yayasan.

Bagan Kerangka Pemikiran :

Latar BelakangRumusanMasalah

Teori Korelasi dan Hasil

Yayasan Lamayang telahkehilangan statusbadan hukumnyadan tidak bisamelakukanpenyesuaiananggaran dasarkarena telah habisjangka waktuuntuk melakukanpenyesuaianmenurut Pasal 71UU Yayasan, kinidapat kembalimelakukanpenyesuaiananggaran dasardengan terbitnyaPP Nomor 2Tahun 2013. PPNomor 2 Tahun2013 yangmengesampingkan isi Pasal 71 UUYayasan tersebutmenimbulkankonflik normaantara UU dan PP

1. Bagaimanakaheksistensi dariyayasan lamadenganberlakunyaPeraturanPemerintahNomor 2Tahun 2013yangbertentangandengan Pasal71 Undang-undangYayasan ?

konsep NegaraHukumsebagai dasarberpijak(GrandTheory),sedangkanpisauanalisisnyamenggunakanteori JenjangNorma danasas preferensiLex superiorderogate legiinferiori,

- Teori Jenjang Normadan Asas lex superiorderogat legi inferiorimerupakan asas yangdipergunakan sebagaipisau analisis untukmenjawab pokokpermasalahan pertama,yaitu substansi ketentuanpasal 71 UU Nomor 16Tahun 2001 jo. UUNomor 28 Tahun 2004tentang Yayasandikesampingkan olehketentuan dalamPeraturan PemerintahNomor 2 Tahun 2013Tentang Perubahan atasPeraturan PemerintahNomor 63 Tahun 2008yang merupakanperaturan pelaksana UUYayasan.

- Eksistensi dari yayasanlama dengan berlakunyaPP Nomor 2 Tahun 2013adalah tidak sah karenasubstansi yang diaturdalam PP Nomor 2Tahun 2013bertentangan denganPasal 71 UU Yayasan.Berdasarkan teori

45tersebut. Jenjang Norma dan teori

Lex superior derogatelegi inferiori, secarahierarki peraturanperundang-undanganyang lebih rendah tidakboleh bertentangandengan peraturan yanglebih tinggi, apabilaterjadi maka peraturanyang lebih tinggi dapatmengesampingkanperaturan yang lebihrendah.

2. Apa akibathukum dariaktaperubahananggaran dasaryayasanberdasarkanPeraturanPemerintahnomor 2 tahun2013 dariyayasan lamayang tidakberbadanhukum lagiberdasarkanketentuan UUYayasan?

teori BadanHukum danasas KepastianHukumdipergunakanuntukmengkajiakibat hukumdari akta yangditerbitkanberdasarkanPP Nomor 2Tahun 2013

- Teori Badan Hukummenegaskan mengenaisuatu yayasan harusberbadan hukum danakibatnya apabila aktaperubahan anggarandasar yayasan dibuatberdasarkan PP Nomor 2Tahun 2013 adalah aktatersebut dapatdibatalkan. TeoriKepastian Hukummengkaji bahwa aktayang dapat dibatalkantersebut tidakmemberikan kepastianhukum bagi masyarakatkhususnya bagi parapihak.

1.6 Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam pembuatan tesis ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum

normatif yaitu : “suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran

46berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif.” 31 Metode penelitian

hukum normatif bersumber pada sistematika peraturan perundang-undangan yang

merupakan sumber hukum tertulis yaitu aturan-aturan hukum mengenai yayasan.

Ciri-ciri Penelitian Hukum Normatif adalah :1. Beranjak dari adanya kekosongan norma, kekaburan norma, dan/atau

konflik norma;2. Tidak menggunakan hipotesis;3. Menggunakan landasan teoritis;4. Menggunakan bahan hukum yang terdiri dari Bahan Hukum Primer dan

Bahan Hukum Sekunder.32

Menurut Philipus M. Hadjon :

penelitian hukum normatif tidak ada pengumpulan data karena data bermaknaempiris. Penelitian hukum normatif tidak menggunakan analisis kwantitatif(statistik). Seorang peneliti tidak boleh membatasi kajiannya hanya pada satuundang-undang saja, tetapi harus melihat keterkaitan Undang-undang tersebutdengan peraturan perundang-undangan lainnya.33

Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif dalam tesis ini

karena adanya konflik norma dalam pengaturan mengenai yayasan lama, yang

diatur oleh Undang-undang No. 28 Tahun 2004 jo. UU No. 16 Tahun 2001

tentang Yayasan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 yang

merupakan peraturan pelaksana dari Undang-undang Yayasan tersebut.

b. Jenis Pendekatan

Ada beberapa metode pendekatan dalam penelitian normatif, yaitu pendekatanperundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Analisis Konsep Hukum(Analitycal Conceptual Approach), Pendekatan Perbandingan (Comparitive

31Jhony Ibrahim, 2006, Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif,Bayu Publising, Malang, hal. 57

32Philipus M. Hadjon, 1997, Penelitian Hukum Normatif (Kumpulan Tulisan),Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hal. 1-2

33Ibid.

47Approach), Pendekatan Sejarah (Historical Approach), Pendekatan Filsafat(Philosophical Approach), dan Pendekatan Kasus (Case Approach).34

Untuk kedalaman pengkajian atas permasalahan dalam tesis ini, sebagai

penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan adalah :

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach).

Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan konseptual yang

terkait dengan permasalahan serta penerapannya di masyarakat. “Tujuan

penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kenyataan tentang bagaimana

peraturan perundang-undangan tersebut serasi secara vertical maupun secara

horizontal, apabila menyangkut perundang-undangan yang sederajat mengenai

bidang yang sama.”35

Dalam menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, perlu

memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.

Pendekatan perundang-undangan dalam tesis ini mengkaji konflik norma hukum

khususnya pada Pasal 71 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-

undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 2 Tahun 2013 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 63 tahun 2008 tentang pelaksanaan undang-undang tentang yayasan,

khususnya pada Pasal 15A dan Pasal 37A mengenai penyesuaian kembali yayasan

lama yang belum berstatus badan hukum.

2. Pendekatan Analisis Konsep Hukum (Analitycal Conceptual Approach).

34 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Fajar Inter PratamaOffset, Jakarta, hal. 93-137

35Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum NormatifSuatu Kajian Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 74

48Merupakan suatu kerangka teoritis dan konseptual yang antara lain berisi

tentang pengkajian terhadap teori-teori, definisi-definisi tertentu yang dipakai

sebagai landasan pengertian dan landasan operasional dalam pelaksanaan

penelitian. Teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian

hukum ini adalah Konsep Negara Hukum, Teori Jenjangan Norma, Teori Badan

Hukum, dan Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori.

c. Sumber Bahan Hukum

“Bahan Hukum yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah

dari hasil penelitian kepustakaan. Dengan demikian, bahan hukum yang

dipergunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan

hukum tersier”36

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas asas dan kaidah

hukum, misalnya bahan hukum yang dikodifikasikan atau dibukukan,

Peraturan Dasar, Konvensi Ketatanegaraan, Peraturan Perundang-undangan,

Yurisprudensi, Traktat, Keputusan Tata Usaha Negara, hukum yang tidak

tertulis.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer yaitu :

a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata),

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang

Yayasan,

36 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UniversitasIndonesia Press, Jakarta, hal. 52

49c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun

2001 tentang Yayasan,

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang

pelaksanaan undang-undang tentang Yayasan,

e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63

Tahun 2008 tentang pelaksanaan undang-undang tentang Yayasan,

f. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang

pembentukan peraturan perundang-undangan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer

dan dapat membantu penganalisisan dan pemahaman terhadap bahan hukum

primer, misalnya buku-bukuliteratur hukum (text book), jurnal-jurnal hukum,

karya tulis hukum, atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media

massa, dan bahan hukum yang diperoleh melalui electronic research yaitu

melalui internet yaitu dengan mencopy (download) bahan hukum yang

diperlukan, dengan menyebut situsnya. “Keunggulan dalam penggunaan

internet antara lain : efisisen, tanpa batas (without boundry), terbuka selama 24

jam, interaktif dan terjalin sekejap (hyperlink).”37

3. Bahan Hukum Tersier

37Budi Agus Riswadi, 2003, Hukum Internet, UII Press, Yogyakarta, hal. 325

50“Merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan

terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum),

ensiklopedia.”38 Dalam penelitian ini yang digunakan adalah Kamus Hukum dan

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah

dengan menggunakan metode bola salju (snowball method). Metode bola salju

adalah metode bola menggelinding secara terus menerus yang mengacu kepada

peraturan perundang-undangan dan daftar pustaka yang berkaitan dengan ide serta

konsep – konsep yang berkaitan dengan yayasan dan kemudian disusun secara

sistematis untuk mencari keterkaitan suatu konsep hukum atau proposisi hukum

antara peraturan perundang-undangan yang sederajat atau tidak sederajat secara

sistematis.

e. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja,

pengolahan dan penganalisaan bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri

dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum. Teknik analisis

penelitian bahan hukum ini diawali dengan pengumpulan bahan hukum. “Bahan

hukum yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara normatif kualitatif.” 39

Bahan-bahan hukum yang terkumpul, baik dari bahan hukum primer maupun

38Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum,cetakan ke-6, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal 32

39 Maria S.W. Sumardjono, 1989, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian,Fakultas Hukum UGM, hal. 25

51sekunder akan diolah dan dianalisis melalui langkah-langkah diskripsi,

interpretasi, sistematisasi, eksplanasi, dan argumentasi.

Deskripsi mencakup isi maupun struktur hukum positif. Dalam deskripsidilakukan kegiatan untuk menggambarkan isi atau makna dari suatu aturanhukum. Pada tahap ini dilakukan pemaparan serta penentuan makna dariaturan-aturan hukum yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan.Berdasarkan deskripsi tersebut, selanjutnya dilakukan interpretasi ataupenafsiran secara normatif terhadap proposisi-proposisi yang dijumpai untukkemudian disistematisasi dan dievaluasi atau dianalisa isinya (contentanalysis).40

Pada tahap sistematisasi dilakukan pemaparan terhadap hubungan

hierarkis antara aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan isu hukum dan

penelitian ini. Pada tahap ini juga akan dilakukan penyerasian antara aturan-aturan

hukum yang bertentangan/konflik sehingga maknanya dapat dipahami secara logis.

Selanjutnya pada tahap eksplanasi dilakukan analisis terhadap makna yang

terkandung dalam aturan-aturan hukum sehingga keseluruhannya membentuk

kesatuan yang saling berhubungan secara logis. Kemudian pada tahap yang

terakhir adalah tahap argumentasi yaitu dikemukakan pendapat atau pandangan

penulis terhadap bahan-bahan hukum yang telah dideskripsikan, disistematisasi,

dan dieksplanasi untuk diperoleh kesimpulan atas dua permasalahan yang dikaji

dalam penulisan tesis ini.

40Sumandi Suryabrata, 1989, Metodelogi Penelitian, CV. Rajawali, Jakarta,hal. 85

52BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Badan Hukum

Suatu badan dapat dikatakan mempunyai atribut sebagai badan hukum

apabila undang-undang menetapkan atau menyatakan demikian. Ada beberapa

syarat agar suatu badan/badan usaha atau perkumpulan dapat disebut sebagai

badan hukum terkait dengan sumber hukum, khususnya sumber hukum formal,

yaitu :

1. Syarat berdasarkan ketentuan perundang-undangan,

2. Syarat berdasar pada hukum kebiasaan dan yurisprudensi,

3. Syarat berdasar pada pandangan doktrin.

Syarat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yaitu berdasarkan

ketentuan Pasal 1653 KUH Perdata terdapat 2 (dua) cara yaitu :

1. dinyatakan dengan tegas bahwa suatu organisasi adalah merupakan

badan hukum

2. tidak dinyatakan secara tegas tetapi dengan peraturan sedemikian

rupa bahwa badan itu adalah badan hukum. oleh karena itu, dengan

peraturan dapat ditarik kesimpulan bahwa badan itu adalah badan

hukum.1

Berdasarkan Pasal 1653 KUH Perdata tersebut, semua perkumpulan

swasta dianggap sebagai badan hukum dan untuk itu diperlukan pengesahan

1Anwar Borahima, 2010, Kedudukan Yayasan di Indonesia : Eksistensi, Tujuan,dan Tanggung Jawab Yayasan, Kencana, Jakarta, hal. 23

53aktanya dengan meninjau atas tujuan dan aturan-aturan lainnya dari perkumpulan

tersebut. Pengesahan merupakan syarat formal yang harus dipenuhi oleh

perkumpulan yang berbadan hukum. Jadi pengesahan pemerintah mutlak

diperlukan untuk mendirikan suatu badan hukum. “Dalam perkembangan

yurisprudensi Indonesia dicapai suatu pendapat Pengadilan Negeri yang

menyatakan bahwa pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Kehakiman

adalah syarat mutlak bagi berdirinya suatu perseroan Terbatas sebagaimana tertera

dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 224/1950/Perdata, tertanggal 17

Maret 1951.”2

Syarat berdasar pada hukum kebiasaan dan yurisprudensi digunakan

apabila tidak ditemukan syarat-syarat badan hukum dalam peraturan perundang-

undangan dan doktrin karena hukum kebiasaan dan yurisprudensi merupakan

sumber hukum formal. Menurut hukum kebiasaan dan yurisprudensi, suatu badan

hukum dikatakan ada apabila terdapat pemisahan kekayaan, ada penunjukan suatu

tujuan tertentu, dan ada penunjukan suatu organisasi tertentu.

Salah satu contoh tentang penentuan badan hukum melalui yurisprudensi

adalah yayasan. Putusan Mahkamah Agung No. 124K/Sip/1973, tanggal 27 Juni

1973 tentang kedudukan suatu yayasan sebagai badan hukum dalam kasus

Yayasan Dana Pensiun HMB. Keputusan lainnya adalah Putusan Mahkamah

Agung No. 476 K/Sip/1975, tanggal 8 Mei 1975, tentang kasus perubahan Wakaf

Al Is Af menjadi Yayasan Al Is Af.3 Jadi berdasarkan hukum kebiasaan dan

yurisprudensi, suatu badan dikatakan sebagai badan hukum apabila memenuhi

2Ibid., hal 243Ibid., hal. 25

54syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil agar dikatakan sebagai badan

hukum adalah harus adanya pemisahan kekayaan, harus ada tujuan, dan ada

pengurus. Sedangkan syarat formilnya adalah didirikan dengan akta autentik.

Setelah adanya Undang-undang Yayasan, pengesahan dan pengumuman

merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh yayasan.

Syarat berdasarkan doktrin atau pandangan para ahli juga dapat

menentukan suatu badan dikatan sebagai badan hukum. Ada beberapa doktrin

atau pandangan para ahli yang menyebutkan syarat badan hukum, yaitu :

a. Menurut Meijers4 :

Suatu badan untuk dapat disebut sebagai badan hukum harus memenuhi

syarat-syarat sebagai berikut :

1. terdapat harta kekayaan terpisah lepas dari kekayaan anggotanya

2. ada kepentingan bersama yang diakui dan dilindungi oleh hukum

3. kepentingan tersebut haruslah stabil atau tidak terikat pada suatu waktu

yang pendek saja, namun juga untuk waktu yang panjang

4. harus dapat ditunjukkan harta kekayaan tersebut tersendiri, yang tidak

hanya untuk obyek tuntutan saja, tetapi juga untuk pemeliharaan

kepentingan tertentu yang terlepas dari kepentingan anggotanya.

b. Menurut Sri Soedewi Masychun Sofwan5 :

4 Lisman Iskandar, 1977, Aspek Hukum Yayasan Menurut Hukum Positif DiIndonesia, Majalah Yuridika No. 5 & 6 Tahun XII, September-Desember 1997,hal. 245 Sri Soedewi Masychun Sofwan, tanpa tahun, Hukum Badan Pribadi, YayasanBadan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta, hal. 29

55Suatu status badan hukum dapat diberikan untuk wujud-wujud tertentu,

yaitu :

1. perhimpunan atau kumpulan orang-orang yang bersama-sama

bertujuan untuk mendirikan suatu badan

2. kumpulan harta kekayaan yang dipisahkan untuk tujuan-tujuan tertentu

c. Menurut Ali Rido6 :

Suatu perkumpulan/perhimpunan harus memenuhi 4 (empat) syarat untuk

dapat dikatakan sebagai badan hukum, yaitu :

1. ada harta kekayaan yang terpisah

2. memiliki tujuan tertentu

3. memiliki kepentingan tersendiri

4. adanya organisasi yang teratur

d. Menurut Soeroso7 :

Suatu badan hukum dalam keikutsertaannya dalam pergaulan hukum harus

memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum, yaitu :

1. memiliki kekayaan yang terpisah dari anggota-anggotanya

2. hak dan kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban

anggotanya

e. Menurut Rudhi Prasetya8 :

Atribut badan hukum pada suatu badan/perkumpulan hanya ada apabila

undang-undang menentukan demikian, dan undang-undang menentukan

6Anwar Borahima, op. cit., hal. 277Soeroso, 1999, Perbandingan Hukum Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 1478Rudhi Prasetya, 1995, Dana Pensiun sebagai Badan Hukum, Citra Aditya Bakti,Bandung, hal. 35

56demikian apabila dipandang perlu. Ada 2 (dua) teknik yang dilakukan oleh

undang-undang, yaitu undang-undang secara tegas menyatakan suatu

badan adalah badan hukum, dan karakteristik yang diberikan oleh

ketentuan undang-undang atas suatu badan.

Dari pendapat para ahli atau doktrin tersebut dapat disimpulkan bahwa

para ahli menekankan adanya pemisahan harta dalam suatu badan hukum.

Kemudian adanya tujuan tertentu, dan adanya organisasi sangat diperlukan.

Sementara syarat formal yaitu adanya akta tidak ada satu pun para ahli yang

mempersyaratkannya. Hal ini dikarenakan, “Meijers menempatkan badan hukum

diluar hukum perjanjian. Menurut Meijers badan hukum tidak terjadi karena

persetujuan tetapi karena perbuatan hukum.” 9 “Selain dengan akta, ada pula

beberapa yayasan yang didirikan berdasarkan peraturan pemerintah, seperti

yayasan yang diperuntukkan untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) di Indonesia, serta yayasan yang dibentuk berdasarkan keputusan

presiden (keppres) seperti yayasan yang didirikan oleh Soeharto.”10

Menurut Subekti, badan hukum adalah : “suatu badan atau perkumpulan

yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia

serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim”11.

Kemudian Rachmat Soemitro mendefinisikan badan hukum (rechtpersoon)

sebagai “suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak, serta kewajiban seperti

9Meijers, E.M., 1948, De Algemene Begrippen van het Burgerlijk Recht, LeidenUniversitaire Press, hal. 4710Anwar Borahima, Op. cit., hal. 2911Subekti, 1987, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Inter Masa, Jakarta, hal. 182

57orang pribadi”.12 Wirjono Projodikoro berpendapat bahwa badan hukum adalah

“badan yang disamping manusia perseorangan juga dianggap dapat bertindak

dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan

perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.13

Menurut J.J. Dormeieristilah badan hukum dapat diartikan sebagai berikut :

a. Persetujuan orang – orang yang di dalam pergaulan hukum bertindak selaku

seorang saja.

b. Yayasan, yaitu suatu harta atau kekayaan, yang dipergunakan untuk suatu

maksud yang tertentu, yayasan itu diperlukan sebagai oknum.

Menurut E. Utrecht dalam Kansil, badan hukum (recht persoon) yaitu

“badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak,

selanjutnya dijelaskan bahwa badan hukum ialah setiap pendukung hak yang tidak

berjiwa atau lebih tepat yang bukan manusia.”14

Sedangkan menurut Sri Soedewi Maschun Sofwanmenerangkan bahwa

manusia adalah badan pribadi (itu adalah manusia tunggal). Selain dari manusia

tunggal, dapat juga oleh hukum diberikan kedudukan sebagai badan pribadi

kepada wujud lain, disebut badan hukum yaitu “kumpulan dari orang – orang

bersama mendirikan suatu badan (perkumpulan) dan kumpulan harta kekayaan,

yang ditersendirikan untuk tujuan tertentu (yayasan) kedua-duanya merupakan

12 Rachmat Soemitro, 1979, Penuntutan Perseroan Terbatas dengan Undang-undang Pajak Perseroan, PT. Eresco, Bandung, hal. 3613 Wirjono Projodikoro, 1966, Azas-azas Hukum Perdata, Sumur Bandung,Bandung, hal. 8414Kansil, C.S.T. dan Christine Kansil, Op.cit, hal. 2

58badan hukum.”15

Berdasarkan rumusan tersebut, maka badan hukum diartikan sebagai :

a. badan atau perkumpulan,

b. memiliki harta kekayaan sendiri,

c. pendukung hak dan kewajiban,

d. dapat bertindak dalam hukum atau disebut juga dengan subyek hukum,

e. dapat digugat dan menggugat didepan Pengadilan.

Dalam ilmu hukum, Subyek hukum ada dua yakni orang

(natuurlijkpersoon) dan badan hukum (rechtpersoon). Suatu badan hukum atau

orang disebut sebagai subyek hukum karena menyandang hak dan kewajiban

hukum. Sebagai subyek hukum, badan hukum juga memiliki kewenangan untuk

melakukan perbuatan hukum sebagaimana subyek hukum orang atau individu.

Dengan kondisi perkembangan masyarakat sekarang ini, untuk dapat

dikatakan cakap untuk bertindak dalam hukum tidak hanya terbatas pada orang

saja, tetapi juga hal lain yang disebut badan hukum (rechtperson). Chaidir Ali

memberikan definisi subyek hukum sebagai berikut :

“Subyek hukum adalah manusia yang berkepribadian (legal personality) dan

segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan. Masyarakat oleh hukum

diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.”16

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa subyek hukum terdiri dari:

a. Manusia (naturlijke person) yang disebut orang dalam bentuk manusia atau

15Kansil, C.S.T. dan Christine Kansil, Op.cit, hal. 916 Chaidir Ali, 1997, Badan Hukum, Alumni, Bandung, hal. 7

59manusia pribadi,

b. Rechts Persoon yang disebut orang dalam bentuk badan hukum atau orang

yang diciptakan hukum secara fiksi atau persona ficta.

Badan hukum ini oleh hukum diberi status sebagai “persoon” yang

mempunyai hak dan kewajiban badan hukum sebagai pembawa hak dapat

melakukan/bertindak sebagai pembawa hak manusia, yaitu badan hukum dapat

melakukan persetujuan – persetujuan memiliki kekayaan yang sama sekali

terlepas dari kekayaan anggotanya.17

Dalam Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan

mengenai adanya 3 jenis badan hukum, yaitu:

1. Yang diadakan oleh kekuasaan atau pemerintah atau negara;

2. Yang diakui oleh kekuasaan;

3. Yang diperkenankan dan yang didirikan dengan tujuan tertentu yang

tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau kesusilaan biasa juga

disebut dengan badan hukum dengan konstruksi keperdataan.

Secara umum badan hukum dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu badan

hukum publik dan badan hukum privat;

1. Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum

publik atau orang banyak dan bergerak di bidang publik atau yang menyangkut

kepentingan negara atau umum, Badan hukum ini merupakan badan negara

17 C.S.T. Kansil dan Christine Kansil, Op.cit, hal. 9

60yang dibentuk oleh yang berkuasa berdasarkan perundang-undangan, yang

dijalankan oleh pemerintah atau badan yang ditugasi untuk itu, contohnya :

a) Negara Indonesia, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

b) Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota, berdasarkan Pasal 18,

18A, dan 18B UUD 1945 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda tersebut telah mengalami

revisi sebanyak 2 kali)

c) Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Undang-undang Nomor 19

Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

d) Pertamina, didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971

tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara

2. Sedangkan badan hukum privat adalah badan hukum yang didirikan atas dasar

hukum perdata atau hukum sipil yang bergerak dibidang privat atau

menyangkut kepentingan orang atau individu-individu yang termasuk dalam

badan hukum tersebut. Badan hukum ini merupakan badan swasta yang

didirikan oleh sejumlah orang untuk tujuan tertentu, seperti mencari laba,

sosial/kemasyarakatan, politik, dan ilmu pengetahuan dan teknologi,

contohnya:

a. Perseroan Terbatas (PT), pendiriannya berdasarkan Undang-undang

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

61b. Koperasi, pendiriannya berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun

1992 tentang Koperasi

c. Yayasan, pendiriannya berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun

2001 tentang Yayasan jo. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004

tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001

d. Partai Politik, pendiriannya berdasarkan Undang-undang Nomor 2

Tahun 2008 tentang Parpol jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2001

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008

Badan Hukum harus memenuhi 2 syarat, yaitu :

1. Syarat Materiil, yaitu : adanya pemisahan harta kekayaan, adanya tujuan

tertentu, ada pengurus

2. Syarat formil, yaitu : didirikan dengan akta autentik, mendapatkan pengesahan

Menteri

Dengan terpenuhinya syarat tersebut, maka suatu badan hukum akan diakui

eksistensinya oleh negara.

2.2 Yayasan

a. Sejarah Yayasan di Indonesia

Yayasan sudah lama ada dan telah dikenal oleh manusia sejak awal sejarah.

Sejak semula yayasan dikenal sebagai suatu badan hukum yang bersifat nirlaba,

dimana telah dipisahkan suatu harta dari harta kekayaan pribadi seseorang, yang

kemudian dipergunakan untuk suatu tujuan sosial dan keagamaan, dan

62pengurusannya diserahkan kepada suatu badan pengurus untuk dikelola dengan

baik dan penuh tanggung jawab. Di negara Amerika Serikat dan Inggris, yayasan

disebut Foundation, sedangkan di negara Belanda disebut Stichting.

Yayasan dengan tujuan khusus pun seperti “keagamaan dan pendidikan” sudahsejak lama pula ada. Lebih dari seribu tahun sebelum lahirnya Nabi Isa, ParaPharaoh telah memisahkan sebagian kekayaannya untuk tujuan keagamaan.Xenophon mendirikan yayasan dengan cara menyumbangkan tanah danbangunan untuk kuil bagi pemujaan kepada Artemis, pemberian makanan danminuman bagi yang membutuhkan, dan hewan-hewan korban. Plato, pada saatmenjelang kematiannya pada tahun 347 sebelum masehi, memberikan hasilpertanian dari tanah yang dimilikinya untuk disumbangkan selama-lamanyabagi academia yang didirikannya. Ini mungkin merupakan yayasan pendidikanpertama di dunia.18

Hal tersebut memperlihatkan bahwa lebih dari seribu tahun sebelum

masehi tokoh-tokoh sosial dan kemanusiaan di masa lalu telah menerapkan

prinsip-prinsip universal yayasan. “Di Belanda, yayasan (stichtingen) ini pada

tahun 1956 barulah diatur dengan Wet op Stichtingen van 31 Mei 1956, yang

mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1957,”19 “namun pada tahun 1882 Belanda

telah memiliki yurisprudensi tentang yayasan.”20

Dari sejak awal yayasan didirikan bukan untuk tujuan komersial atau

untuk mencari keuntungan, melainkan bertujuan untuk membantu atau

meningkatkan kesejahteraan hidup orang lain. Di Indonesia, sebelum berlakunya

Undang-undang Yayasan, yayasan telah diakui sebagai badan hukum berdasarkan

18Chatamarrasyid, 2000, Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha BertujuanLaba, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 119 Pitlo, 1986, Het, Nederlands Burgelijke Wet Boek deel 1 A, Het RechtsPersonenrecht, Gouda Quint, B.V. Arnhem, hal. 720Gatot Supramono, 2008, Hukum Yayasan di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta,hal. 3

63atas kebiasaan dan Yurisprudensi. Yayasan saat itu berdiri dan menjalankan

kegiatannya menggunakan hukum kebiasaan yang ada dalam praktik.

Yurisprudensi yang digunakan untuk mengatur mengenai yayasan sebagai

badan hukum adalah Putusan Mahkamah Agung. Salah satu contoh yurisprudensi

tentang yayasan sebagai badan hukum adalah :

Putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Juni 1973 Nomor 124 K/SIP/1973 telahmempertimbangkan kedudukan suatu yayasan sebagai badan hukum, dimanadalam pertimbangan putusannya tersebut Mahkamah Agung telahmembenarkan putusan Judex Factie bahwa Yayasan Dana pensiun H.M.B.didirikan di Jakarta dengan nama “Stichting Pensiunfonds H.M.B. Indonesie”dan bertujuan untuk menjamin keuangan para anggotanya. Bahwa paraanggotanya ialah pegawai NV. H.M.B., mempunyai pengurus sendiri terlepasdari NV. H.M.B., dan yayasan tersebut mempunyai harta sendiri, antara lainharta benda hibah dari NV. H.M.B. (Akte Hibah). Bahwa dengan demikianyayasan tersebut merupakan suatu badan hukum.21 Keputusan lainnya adalahPutusan Mahkamah Agung No. 476K/Sip/1975, tanggal 8 Mei 1975, tentangkasus perubahan Wakaf Al Is Af menjadi Yayasan Al Is Af.22

Sebelum berlakunya Undang-undang Yayasan, tidak ada satupun

peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang Yayasan di

Indonesia. Selain itu, tampak di masyarakat bahwa peranan yayasan di berbagai

sektor, misalnya di sektor sosial, pendidikan dan agama sangat menonjol. Oleh

karena itu lembaga tersebut hidup dan tumbuh berdasarkan kebiasaan yang hidup

didalam masyarakat. Namun demikian, tidaklah berarti bahwa di Indonesia sama

sekali tidak ada ketentuan yang mengatur tentang yayasan.

Secara sporadik di beberapa undang-undang disebut adanya yayasan,

seperti ; Pasal 365, Pasal 899, 900, 1680 KUHPerdata, kemudian dalam Pasal 6

ayat (3), dan Pasal 236 Rv, serta Pasal 2 ayat (7) Undang-undang Kepailitan

21C. Ali, 1999, Badan Hukum, Alumni, Bandung, hal. 9122Anwar Borahima, 2010, Kedudukan Yayasan di Indonesia : Eksistensi, Tujuandan Tanggung Jawab Yayasan, Kencana, Jakarta, hal. 24

64(Faillissements-verordening).23 Selain itu, di dalam Peraturan Menteri (Permen

Penerangan Republik Indonesia No. 1/Per/Menpen/1969 tentang Pelaksanaan

mengenai kententuan-ketentuan mengenai Perusahaan Pers, dalam Pasal 28

disebutkan, bahwa untuk perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan Pers

harus berbentuk badan hukum. Yang dianggap sebagai badan hukum oleh Permen

tersebut adalah Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, atau Yayasan. Di dalam

beberapa ketentuan tentang perpajakan juga disebutkan tentang yayasan. Di dalam

berbagai peraturan perundang-undangan agraria, dimungkinkan pula bagi yayasan

untuk memiliki hak atas tanah.24 “Bahkan sejak tanggal 25 Agustus 1961, telah

dibentuk yayasan Dana Landreform oleh Menteri Agraria sebagai pelaksana dari

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961.”25 “Pada tahun 1993, di dalam

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 227/KMK.017/1993,

juga telah dikenal Yayasan Dana Pensiun.” 26 Bunyi Pasal-pasal dalam KUH

Perdata yang tidak secara jelas mengatur mengenai yayasan adalah :

Pasal 365 :

“Dalam segala hal, bilamana Hakim harus mengangkat seorang wali, maka

perwalian itu boleh diperintahkan kepada suatu perhimpunan berbadan hukum

yang bertempat kedudukan di Indonesia, kepada suatu yayasan atau lembaga

amal yang bertempat kedudukan disini pula, yang mana menurut anggaran

23Ibid, hal. 124 Rudi Prasetya, 1995, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Citra AdityaBakti, Bandung, hal. 3525 Boedi Harsono, 1994, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah PembentukanUndang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya, Jilid I Hukum TanahNasional, Djambatan, Jakarta, hal. 32026A. Setiadi, 1995, Dana Pensiun Sebagai Badan Hukum, Citra Aditya Bakti,Bandung, 241

65dasarnya, akta – akta pendiriannya atau reglemennya berusaha memelihara

anak – anak belum dewasa untuk waktu yang lama”.

Pasal 899 :

“Dengan mengindahkan akan ketentuan dalam Pasal 2 Kitab Undang – undang

ini, untuk dapat menikmati sesuatu dari suatu surat wasit, seorang harus telah

ada, tatkala si yang mewariskan meninggal dunia”.

Pasal 900 :

“Tiap – tiap pemberian hibah dengan surat wasiat untuk keuntungan badan –

badan amal, lembaga – lembaga keamanan, gereja atau rumah – rumah sakit,

tak akan mempunyai akibatnya, melainkan sekedar kepada pengurus badan –

badan tersebut, oleh Presiden atau oleh suatu penguasa yang ditunjuk Presiden,

telah diberi kekuasaan untuk menerimanya.

Pasal 1680:

“Penghibahan-penghibahan kepada lembaga-lembaga umum atau lembaga-

lembaga keagamaan, tidak mempunyai akibat, selain sekedar oleh Presiden

atau penguasa-penguasa yang ditunjuk olehnya telah diberikan kekuasaan

kepada para pengurus lembaga-lembaga tersebut, untuk menerima pemberian-

pemberian itu”.

Pasal-pasal dalam peraturan-peraturan tersebut diatas tidak ada satupun

yang secara jelas memberikan rumusan mengenai pengertian, tata cara pendirian,

maupun maksud dan tujuan yayasan. Saat itu status sebagai badan hukum masih

lemah karena tidak diketahui dengan pasti kapan yayasan menjadi badan hukum

karena tidak ada ketentuan yang mengatur hal tersebut. Suatu badan hukum yang

66mengandung unsur sosial dalam setiap kegiatannya yang mana sangat identik

dengan unsur ekonomi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan proses

pendiriannya yang mudah karena belum adanya aturan yang mengatur, membuat

yayasan menjadi bentuk usaha yang strategis dan cepat mengalami perkembangan

didalam masyarakat.

Di dalam praktek hukum yang berlaku di Indonesia, pada umumnya

yayasan selalu didirikan dengan akta Notaris sebagai syarat untuk terbentuknya

suatu yayasan. Di dalam akta Notaris dimuat ketentuan tentang pemisahan harta

kekayaan oleh pendiri yayasan, yang kemudian tidak boleh dikuasai lagi oleh

pendiri. Akta Notaris ini tidak didaftarkan ke Pengadilan Negeri, dan tidak pula

dimumkan dalam Berita Negara. “Para pengurus yayasan tidak diwajibkan untuk

mendaftarkan dan mengumumkan akta pendiriannya, juga tidak disyaratkan

pengesahan dari Menteri Kehakiman sebagai tidakan preventif.”27

Tidak-adanya ketentuan hukum yang dapat digunakan untuk mengatur

yayasan ini menimbulkan kecenderungan di masyarakat untuk menggunakan

yayasan sebagai tempat untuk menampung kekayaan para pendiri, pengelola

yayasan atau pihak lain, tidak lagi sebagai badan usaha yang sifatnya nirlaba atau

tidak mencari keuntungan. Ketiadaan peraturan yang jelas ini kemudian juga

berdampak pada semakin cepatnya pertumbuhan yayasan di Indonesia yang tidak

diikuti oleh pertumbuhan peraturan mengenai yayasan di Indonesia, sehingga

terjadi penafsiran mengenai yayasan secara sendiri-sendiri oleh masyarakat yang

berkepentingan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan mereka.

27Anwar Bohima, op.cit., hal. 4

67Terkadang seringkali yayasan justru oleh pihak – pihak tertentu dijadikan

sarana untuk mengejar keuntungan sekalipun pada awal pendiriannya diciptakan

beragam alasan pembenar. Yayasan banyak digunakan sebagai wadah badan

hukum untuk bermacam-macam kegiatan termasuk diantaranya oleh pihak

penguasa, baik oleh masyarakat sipil maupun militer. Salah satunya, badan hukum

yayasan dipakai oleh militer untuk mengantisipasi peraturan yang melarang

militer untuk berbisnis.

Seperti yang terjadi pada Yayasan Kartika Eka Paksi (YKEP). Pada awalnyatentara berbisnis melalui PT. Tri Usaha Bhakti (TRUBA) yang didirikan padatahun 1968, kemudian ketika pejabat negara termasuk TNI, dilarang terlibatdalam pengurusan bisnis, Kepala Staff TNI AD, Jenderal UmarWirahadikusumah mendirikan YKEP, lalu PT. TRUBA menjadi salah satu unitusaha di bawah YKEP.28

Selain seringnya terjadi penyimpangan dan penyalah-gunaan yayasan,

ketidak-jelasan pengaturan mengenai yayasan juga dapat menimbulkan ketidak-

beresan dalam pengelolaan yayasan. Ketidak-beresan tersebut terjadi pada tata

pengelolaan yayasan dalam arti luas, mulai dari manajernen, pengawasan,

transparansi, pertanggung- jawaban, akuntabilitas, struktur organisasi, sistem

(sistem kerja, peraturan kelembagaan), dan lain sebagainya.

Sering kali kita jumpai Yayasan yang mengalami masalah karena kurang

terampil dan terdidiknya Sumber Daya Manusia Yayasan, sehingga kegiatan

yayasan semakin lama semakin berkurang bahkan menjadi tidak aktif sama sekali

dan akhirnya yang tinggal hanyalah papan namanya saja. Selain itu, tidak jarang

juga kita jumpai suatu yayasan yang berkembang dengan baik dan mendapatkan

28 Danang Widoyoko, 2003, UU Yayasan: Legalisasi Bisnis Militer, ArtikelDalam Lentera Jurnal Hukum Edisi 2 Februari 2003, hal. 18.

68laba, kemudian mulai terjadi ketidaksepakatan intern diantara pengurus yang

mengakibatkan terjadi sengketa, sehingga harus meminta penyelesaian melalui

lembaga peradilan. Semua permasalahan tersebut disebabkan oleh tidak adanya

aturan yang jelas dan khusus mengatur mengenai yayasan.

Menyadari hal tersebut, akhirnya setelah 56 tahun Indonesia merdeka

pemerintah baru mengeluarkan Undang-undang yang mengatur tentang yayasan

pada tanggal 6 Agustus 2001, yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001

Lembaran Negara (LN) No. 112 Tahun 2001 Tambahan Lembaran Negara (TLN)

4132 yang mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan yaitu

tanggal 6 Agustus 2002 dan kemudian telah mengalami revisi dalam beberapa

pasalnya dengan disahkannya Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 tentang

Perubahan atas Undang-undang No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan LN No. 115

TLN 4430. Dalam keterangan pemerintah dihadapan paripurna Dewan Perwakilan

Rakyat mengenai Rancangan Undang-undang Yayasan tanggal 26 Juni 2000,

dijelaskan bahwa penyusunan undang-undang yayasan dilandasi oleh beberapa

pokok pikiran, yaitu :

1. Untuk memenuhi kebutuhan perkembangan hukum dalam masyarakatmengenai pengaturan tentang yayasan.

2. Untuk menjamin kepastian serta ketertiban hukum serta berfungsinyayayasan sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan prinsipketerbukaan dan akuntabilitas bagi masyarakat dalam mendirikan yayasan.Disamping itu, untuk memberikan pemahaman serta kejelasan kepadamasyarakat mengenai maksud, tujuan, dan fungsi yayasan sebagai pranatahukum dalam rangka mencapai tujuan yayasan.

3. Berkaitan dengan arahan yang terdapat dalam Garis-Garis Besar HaluanNegara Tahun 1999-2004, bahwa pembangunan hukum harus mewujudkansistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hakasasi manusia berdasarkan keadilan dan kebenaran.29

29Anwar Borahima, Op. cit., hal. 37-38

69Setelah keluarnya Undang-undang (UU) Yayasan tersebut, maka secara

otomatis penentuan status badan hukum yayasan-yayasan yang sudah berdiri

sebelum adanya UU Yayasan harus mengikuti ketentuan yang ada di dalam UU

Yayasan tersebut. Kepastian dan Ketertiban hukum dalam menjalankan yayasan

mulai dapat dirasakan oleh masyarakat. Dalam UU Yayasan disebutkan bahwa

yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh

pengesahan dari Menteri (Pasal 11 ayat (1)). UU Yayasan juga menentukan

bahwa pendirian yayasan dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa

Indonesia (Pasal 9 ayat (2)).

Setelah berlakunya UU Yayasan di Indonesia, terjadi pengelompokan bagi

yayasan yang telah ada sebelum berlakunya UU Yayasan, yaitu yayasan yang

diakui sebagai badan hukum dan yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum.

Hal tersebut seperti yang dinyatakan pada Pasal 71 Ayat (1) butir a dan b, yaitu

yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum pada saat Undang-undang

Yayasan berlaku adalah yayasan yang telah :

a. Didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan berita

Negara Republik Indonesia; atau

b. Didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan

kegiatan dari instansi terkait.

b. Yayasan sebagai Badan Hukum

Sebelum berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, di

Indonesia yayasan telah diakui sebagai badan hukum, meskipun tidak ada

peraturan perundang-undangan yang menyatakannya secara tegas. “Dalam lalu

70lintas hukum sehari - hari Yayasan diperlakukan sebagai legal entity.”30Scholten

berpendapat bahwa :

“Pengakuan suatu lembaga sebagai badan hukum dapat terjadi, baik sebagai

karena undang-undang, maupun karena yurisprudensi atau doktrin, dan bahwa

pengakuan suatu lembaga sebagai badan hukum tidaklah selalu karena diatur

dalam undang-undang.”31

Paul Scholten berpandangan bahwa tanpa didaftarkan di Pengadilan

maupun diumumkan dalam Berita Negara, yayasan telah berkedudukan sebagai

badan hukum dan memperoleh kedudukan badan hukum dari sumber lain. Badan

hukum yayasan dapat didirikan tanpa adanya campur tangan penguasa karena

kebiasaan dan yurisprudensi bersama-sama yang menetapkan aturan itu.

Kedudukan badan hukum pada suatu yayasan adalah suatu keharusan

karena yayasan mempunyai tujuan, mempunyai harta kekayaan, dan dalam

melaksakan kegiatannya yayasan melakukan perbuatan hukum seperti halnya

subyek hukum. Van Apeldoorn berpendapat :

Yayasan (Stichting) adalah harta yang mempunyai tujuan tertentu, tetapidengan tiada yang empunya. Adanya harta yang demikian adalah suatukenyataan, dan juga suatu kenyataan bahwa dalam pergaulan hukum iadiperlakukan seolah-olah ia adalah purusa. Jadi konstruksi yuridisnya adalah,ada harta dengan tujuan tertentu, tetapin tidak dapat ditunjuk sesuatu subyek,sehingga dalam pergaulan diperlakukan seolah-olah adalah subyek hukum.32

Kemudian Pitlo memberikan uraian tentang yayasan sebagai berikut :

30 Setiawan, 1995, Tiga Aspek Yayasan, Varia Peradilan Tahun V, No. 55, hal.112.31 Herlien Budiono, 2008, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di BidangKenotariatan, PT. Citra Aditya BAkti, Bandung, 2008, hal. 6332Van Apeldoorn, L. J., 1983, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta,hal. 209

71Sebagaimana halnya untuk tiap-tiap perbuatan hukum, maka untuk pendirianyayasan harus ada sebagai dasar suatu kemauan yang sah. Pertama-tama harusada maksud untuk mendirikan suatu yayasan, kemudian perbuatan hukumtersebut harus memenuhi tiga syarat materiil, yakni adanya pemisahan hartakekayaan, tujuan, dan organisasi, dan satu syarat formal yakni surat.33

Definisi mengenai yayasan juga dikemukakan oleh Emerson Andrews, “A

nongovernmental, nonprofit organization having a principle fund of its own,

manage by its own trustees or directors, and established to maintain or aid social,

educational, charitable, religious, or other activities serving the common

welfare.” 34 Emerson berpendapat bahwa yayasan merupakan organisasi non

pemerintah yang nirlaba, yang memiliki harta kekayaannya sendiri, diatur oleh

pengurus yayasan itu sendiri, didirikan untuk kepentingan kegiatan sosial,

pendidikan, amal, keagamaan, ataupun kegiatan lain yang bertujuan melayani

kesejahteraan masyarakat.

Lemaire juga memberikan uraian mengenai yayasan, dimana menurutnya

“yayasan diciptakan dengan suatu perbuatan hukum, yaitu dengan memisahkan

suatu harta kekayaan dengan tujuan nirlaba dan adanya susunan organisasi,

dengan mana sungguh-sungguh dapat terwujud tujuannya dengan alat-alat itu.”35

Selanjutnya Bregstein berpandangan bahwa “yayasan adalah suatu badan

hukum yang didirikan dengan suatu perbuatan hukum, yang tidak bertujuan untuk

membagikan kekayaan dan/atau penghasilannya kepada pendiri atau

penguasaannya didalam yayasan atau kepada orang-orang lain, terkecuali

33 Lombang Tobing, G. H. S., 1990, Beberapa Tinjauan Mengenai Yayasan(Stichting), Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Solo, hal. 534Emerson Andrews, 1958, Philantropic Foundation, New York, hal. 435Anwar Borahima, Op. Cit., hal. 65

72sepanjang yang terakhir ini, yang demikian adalah untuk kegunaan tujuan idiil.”36

Scholten juga memiliki pendapat mengenai yayasan. Menurutnya “yayasan adalah

suatu badan hukum yang dilahirkan oleh suatu pernyataan sepihak. Pernyataan

tersebut harus berisikan pemisahan suatu kekayaan untuk suatu tujuan tertentu,

dengan menunjukkan cara kekayaan tersebut diurus dan digunakan.”37

Setelah berlakunya UU Yayasan, dengan tegas definisi yayasan diatur

dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, menyatakan

bahwa “yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan

dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan,

dan kemanusiaan, yang tidak memiliki anggota.”

Sekalipun dalam Pasal 1 angka 1 UU Yayasan telah ditentukan status badan

hukum yayasan, Pasal 9 ayat (1) dan (2) mengatur bahwa suatu yayasan juga

harus didirikan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

“(1) Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan

sebagian harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal.

(2) Pendirian yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan

dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.”

Apabila telah dibuat akta pendiriannya di hadapan notaris, suatu yayasan

tidak serta merta menjadi suatu badan hukum. Guna mendapatkan status badan

hukum sebuah Yayasan harus mengajukan permohonan pengesahan kepada

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia seperti yang

tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) yang berbunyi:

36 Lombang Tobing, G. H. S., Loc. Cit.37 Lombang Tobing, G. H. S., Op. Cit., hal. 6

73“Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) memperoleh pengesahan dari

Menteri.”

Dengan diaturnya prosedur memperoleh status badan hukum secara rinci

oleh UU Yayasan memberikan pengertian yang jelas bahwa Yayasan adalah

badan hukum dan atas hal ini diharapkan tidak ada lagi keragu - raguan tentang

status badan hukum Yayasan.

Di Belanda, pengertian yayasan atau stichtingen dapat dilihat dalam Pasal

285 ayat (1) NBW, yang berbunyi :

“een stichting is een door een rechtshandeling in het leven geroepen

rechtspersoon, welke geen laden, kent en beoogt met behulp van een door toe

bestemd vermogen een in de statuten vermeld doel te verwezenlijken.”38

(Yayasan adalah badan hukum yang lahir karena suatu perbuatan hukum, yang

tidak mempunyai anggota dan bertujuan untuk melaksanakan tujuan yang

tertera dalam statistik yayasan dengan dana yang dibutuhkan untuk itu.)

Dalam pasal tersebut, NBW telah secara tegas menentukan bahwa yayasan

berstatus badan hukum.

Yayasan sebagai badan hukum telah diterima di Belanda dalam suatu

yurisprudensi Tahun 1882 Hoge Raad, yang merupakan badan peradilan tertinggi

di negeri Belanda berpendirian bahwa Yayasan sebagai badan hukum adalah sah

menurut hukum dan karenanya dapat didirikan. Pendirian Hoge Raad tersebut

38Chatama Rasjid, 2001, Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha BertujuanLaba, Cet. I., PT. Citra Ditya Bakti, Bandung, hal. 6.

74diikuti oleh Hoode Gerech Shof di Hindia Belanda (sekarang Indonesia) dalam

putusannya dari tahun 1889.39

Pengertian yayasan atau foundation menurut Blacks Law Dictionary :

“Permanent fund established and maintained by contribution for charitable,

educational, religius, research or other benevolent purposes. In institution or

association given to rendering financial aid to collages, school, hospital, and

charities and generally supported by gifts for such purposes. The founding or

building of a college or hospital. The incorporation or endowment of a college or

hospital is the foundation; and he who endows it with land or other property is the

founder”40

Black Law Dictionary memberikan pengertian bahwa adanya suatu dana

yang berkesinambungan dan tetap yang didapatkan melalui sumbangan yang

digunakan untuk kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan, riset dan kegunaan

lainnya. Bantuan dalam bentuk sumbangan dana dalam suatu institusi atau

asosiasi diberikan kepada kampus-kampus, sekolah, rumah sakit, dan kegiatan

sosial lainnya.

Dari pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang ada, baik

di Belanda maupun di Indonesia, dapat disimpulkan unsur-unsur yayasan sebagai

berikut :

39Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi, Hukum Yayasan di Indonesia BerdasarkanUndang-Undang RI No. 16 Tahun 2001, TentangYayasan, Indonesia CenterPublishing, hal. 18.40 Hendry Compbell Black, MA, Black’s Law Dictionary Cet. 2, West PublishingCo,t.th, ST Paul Minestotta USA, hal. 45.

751. Berbadan Hukum

2. Tidak mempunyai anggota

3. Ada harta yang dipisahkan

Mempunyai tujuan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

Pada suatu badan maupun perkumpulan yang tidak dengan tegas

dinyatakan sebagai badan hukum, penetapan kedudukan sebagai badan hukum

dapat ditentukan dengan melihat peraturan-peraturan yang mengaturnya. Apabila

dari peraturan-peraturan tersebut dapat ditarik konklusi adanya ciri-ciri, sifat-sifat,

atau dengan kata lain adanya unsur-unsur badan hukum, maka badan atau

perkumpulan tersebut adalah badan hukum.

Dari sudut doktrin, para ahli sepakat bahwa yayasan adalah badan hukum.

hal itu karena yayasan memenuhi syarat-syarat untuk dikatakan sebagai badan

hukum, meskipun tidak semua pendapat menyebutkan didalam definisinya bahwa

yayasan adalah badan hukum. Dalam praktiknya, yayasan didirikan dengan akta

notaris dengan memisahkan suatu harta kekayaan oleh pendiri, dan harta tersebut

tidak dapat lagi dikuasai oleh pendiri tersebut. Akta notaris memuat mengenai

anggaran dasar yayasan, dimana dalam anggaran dasar tersebut mengatur

mengenai yayasan dan pengurusnya, dan apabila ada, juga memuat ketentuan

mengenai orang-orang yang mendapat manfaat dari harta kekayaan yayasan

tersebut.

Dengan memperhatikan pengaturan hukum serta doktrin tersebut diatas,

maka dapat disimpulkan bahwa yayasan adalah badan hukum.

76c. Organ Yayasan

Yayasan merupakan subyek hukum yang berwujud badan hukum, bukan

manusia alamiah, oleh karena itu ia tidak dapat mengurus dirinya sendiri. Sebagai

subyek hukum badan, yayasan tidak dapat menjalankan sendiri segala kegiatan

yang harus dilakukan oleh badan tersebut. Dalam melakukan perbuatan hukum,

yayasan memerlukan perantara manusia selaku wakilnya. Walaupun dalam

bertindak suatu yayasan harus melalui perantaraan orang (natuurlijke personen),

namun orang tersebut tidak bertindak untuk dan atas nama dirinya, melainkan

untuk dan atas pertanggung jawaban yayasan. Orang-orang yang bertindak untuk

dan atas pertanggung jawaban yayasan tersebut inilah yang disebut sebagai organ.

Yayasan memiliki organ namun tidak memiliki anggota. Ketiadaan

anggota inilah yang membedakan yayasan dengan badan hukum lainnya, seperti

perkumpulan, koperasi, maupun perseroan terbatas. Yayasan tidak memiliki

anggota karena yang dianggap badan hukum dalam yayasan adalah kekayaan

yang berupa uang dan kekayaan lainnya. “Jika melihat dalam teori kekayaan yang

bertujuan maka tampaknya hal ini sesuai dengan kondisi yayasan dimana

kekayaan badan hukum terlepas dari yang memegangnya, sehingga hak - hak

badan hukum sebenarnya adalah kekayaan yang terikat oleh satu tujuan.”41

Karena kondisinya yang tidak mempunyai anggota, maka para pembina,

pengurus maupun pengawas tidak ada yang mendapat pembagian keuntungan

yang diperoleh yayasan, yang mana hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 3 ayat

41Chaidir Ali, SH, Op.cit, hal. 35.

77(2) yang berbunyi :

“Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada pembina

pengurus dan pengawas”.

Kemudian Pasal 5 mengatur bahwa:

“Kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang

diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang ini dilarang dialihkan atau

dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada pembina, pengurus, dan

pengawas, karyawan atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap

yayasan.”

Dari pasal-pasal tersebut diatas dapat dilihat bahwa keuntungan yang

diperoleh yayasan dalam menjalankan usahanya tidak dapat dibagikan kepada

organ yayasan maupun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap yayasan.

Keuntungan tersebut digunakan untuk mencapai tujuan tertentu (sosial,

pendidikan, atau keagamaan) yang telah ditentukan oleh para pendiri yayasan

tersebut saat mendirikannya. Kondisi inilah yang diharapkan oleh para pembuat

undang-undang sehingga yayasan tidak didirikan untuk berlindung di balik status

badan hukum yayasan, namun kenyataannya digunakan untuk memperkaya para

pendiri ataupun organ yayasan.

Paul Scholten menyatakan bahwa bentuk perwakilan dalam badan hukum itumasuk ke dalam golongan aansteling (pengangkatan), tetapi yang menentukanluasnya wewenang yang diwakili adalah anggaran dasar/statutair, bukan olehrapat umum, ataupun yang mengangkatnya. Pengangkatan pengurus oleh rapatumum juga bukan merupakan lastgeving (pemberian kuasa/beban).42

42Pitlo, Het Rechts Personenrecht naar het Netherlands Burgelijk Wet Boek, hal.476

78Jadi, walaupun pengurus berada dibawah rapat umum, namun rapat umum

tidak dapat memerintah direksi sebab wewenang mewakili dan luasnya ditentukan

oleh anggaran dasar. Seperti yang juga diungkapkan oleh Assers, bahwa :

“De bestuurder van de rechtspersoon is niet een last-hebber van de

rechtpersoon in the technisch-juridis-che zin. Of the bestuurder arbeider is in

diens van de rechtspersoon hangt af van de omstandigheden van het geval.”43

Artinya, meskipun pengurus merupakan wakil dari badan hukum, tetapi perbuatan

dari badan hukum tersebut tidak dapat disamakan dengan wakil biasa atau wakil

dengan surat kuasa, sebagaimana sering terjadi antara manusia biasa yang

diwakili oleh orang lain. Pada badan hukum setiap tindakannya diwakili oleh

organ, sehingga setiap perbuatan organ tersebut merupakan perbuatan badan

hukum itu sendiri.

Perbuatan dari pengurus (organ) yang oleh hukum dipertanggung-

jawabkan kepada badan hukum merupakan suatu pengakuan, bahwa pengurus

mewakili badan hukum. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1655 KUH Perdata

yang menyatakan bahwa pengurus dapat mengikatkan badan hukum dengan pihak

ketiga.

Para pengurus dari badan hukum berwenang untuk bertindak atas nama

badan hukum tersebut. Menurut Pitlo yang membandingkan antara badan hukum

dengan bayi manusia, “badan hukum bertindak dengan perantaraan pengurusnya

sebagai wakilnya, sedangkan bayi manusia dengan perantaraan orang tua atau

walinya.”

43Assers, C., 1968, Handleiding To De Beoefening van Het Netherlands BurgelijkRech. Uitgeversmaatschappij, W.E.J. Tjeenk Willink-Zwolle, hal. 141

79Berdasarkan Pasal 2 UU Yayasan, organ terdiri atas Pembina, pengurus,

dan pengawas. Dengan berlakunya UU Yayasan beserta PP No. 63 Tahun 2008

sebagai peraturan pelaksananya, maka dapat diketahui syarat dari organ yayasan

dengan menyimpulkan beberapa Pasal dalam UU Yayasan dan PP tersebut.

Adapun syarat-syarat dari organ yayasan tersebut diuraikan sebagai berikut :

1) Pembina

Definisi Pembina diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU Yayasan, yang berbunyi:

“Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak

diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh undang-undang ini atau anggaran

dasar”.

Syarat pembina antara lain :

1. orang perorangan (Pasal 28 ayat (3) UU Yayasan)

2. mempunyai dedikasi tinggi untuk mencapai tujuan dan maksud

yayasan (Pasal 28 ayat (3) UU Yayasan)

3. diangkat berdasarkan keputusan rapat gabungan seluruh anggota

pengurus dan anggota pengawas (Pasal 28 ayat (4) UU Yayasan)

4. tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus dan/atau anggota

pengawas (Pasal 29 UU Yayasan)

5. Apabila berkewarganegaraan asing, jika bertempat tinggal di Indonesia

harus memegang izin melakukan kegiatan dan/atau usaha di Indonesia

dan merupakan pemegang Kartu Izin Tinggal Sementara (Pasal 13 ayat

(1) PP Nomor 63 Tahun 2008)

80Pembina tidak selalu adalah pendiri yayasan. Pembina dapat juga diangkat

berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina atau diangkat berdasarkan rapat

gabungan seluruh anggota pengurus dan anggota pengawas.

2) Pengurus

Definisi Pengurus diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU Yayasan, yang berbunyi:

“Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan.”

Syarat pengurus antara lain :


2. mampu melakukan perbuatan hukum (Pasal 31 ayat (2) UU Yayasan)

3. diangkat oleh pembina berdasarkan keputusan rapat pembina (Pasal

32 ayat (1) UU Yayasan)

4. tidak boleh merangkap sebagai anggota pembina dan/atau anggota

pengawas (Pasal 31 ayat (3) UU Yayasan)

5. memenuhi persyaratan lainnya yang diatur dalam anggaran dasar

(Pasal 32 ayat (4) UU Yayasan)

6. tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan

dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian

bagi yayasan, masyarakat, atau negara (Pasal 39 ayat (3) UU

Yayasan)

7. anggota pengurus yang didirikan oleh orang asing atau orang asing

bersama orang Indonesia wajib bertempat tinggal di Indonesia (Pasal

12 ayat (2) PP Nomor 63 Tahun 2008)

818. anggota pengurus berkewarganegaraan asing harus memegang izin

melakukan kegiatan dan/atau usaha di Indonesia dan merupakan

pemegang Kartu Izin Tinggal Sementara (Pasal 12 ayat (3) PP No. 63

Tahun 2008)

3) Pengawas

Definisi Pengawas diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU Yayasan, yang berbunyi:

“Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta

memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.”

Syarat pengawas antara lain :


2. mampu melakukan perbuatan hukum (Pasal 40 ayat (3) UU Yayasan)

3. tidak boleh merangkap sebagai pembina atau pengurus (Pasal 40 ayat

(4) UU Yayasan)

4. memenuhi persyaratan lainnya yang diatur dalam anggaran dasar

(Pasal 44 ayat (2) UU Yayasan)

5. diangkat berdasarkan keputusan rapat pembina (Pasal 41 ayat (1) UU

Yayasan)

6. Apabila berkewarganegaraan asing, jika bertempat tinggal di

Indonesia harus memegang izin melakukan kegiatan dan/atau usaha di

Indonesia dan merupakan pemegang Kartu Izin Tinggal Sementara

(Pasal 13 ayat (1) PP No. 63 Tahun 2008)

82d. Proses Pendirian Yayasan

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-

undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004, belum

ada keseragaman tentang cara pendirian yayasan, oleh karena itu yayasan

didirikan hanya berdasarkan pada kebiasaan dalam masyarakat. Sebelum adanya

UU Yayasan, yayasan didirikan dengan akta Notaris, baik yayasan yang didirikan

oleh pihak swasta ataupun pemerintah. Yayasan yang didirikan oleh badan-badan

pemerintah dilakukan dengan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk

itu atau dengan akta Notaris sebagai syarat dibentuknya yayasan. Namun para

pengurus yayasan tidak diwajibkan untuk mendaftarkan atau mengumumkan akta

pendiriannya, ataupun mengajukan permohonan pengesahan kepada Menteri

Kehakiman pada saat itu. Tidak adanya aturan itulah yang menyebabkan tidak

adanya keseragaman didalam pendirian yayasan. Banyaknya yayasan yang tidak

berbadan hukum sebelum terbitnya UU Yayasan dikarenakan tidak adanya aturan

yang memaksa sehingga tidak ada keharusan bagi pengurus yayasan untuk

mendaftarkan yayasannya.

Setelah berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2001 jo. UU Nomor 28 Tahun

2004 yang mengatur tentang yayasan, maka suatu yayasan dapat didirikan dengan

mengikuti tata cara yang telah ditetapkan oleh UU Yayasan tersebut. Dalam UU

Yayasan diatur pendirian yayasan dengan 3 (tiga) proses, yaitu :

1. Proses pendirian yayasan

2. Proses pengesahan akta yayasan

3. Proses pengumuman yayasan sebagai badan hukum

83Pendirian yayasan terjadi dengan akta diantara para pendirinya, atau

dengan surat hibah/wasiat yang dibuat dihadapan notaris. Di dalam akta tersebut

disebutkan maksud dan tujuan pendirian yayasan, nama, susunan dan badan

pengurus, juga adanya kekayaan yayasan. Oleh karena itu dalam hukum perdata

mensyaratkan 2 (dua) aspek yang harus dipenuhi dalam mendirikan yayasan,

yaitu :

a. aspek materiil : ada pemisahan harta kekayaan, maksud dan tujuan

yang jelas, dan ada organisasi (nama, susunan dan badan pengurus).

b. aspek formil : ada akta pendirian, pengesahan dari Menteri Hukum dan

Ham, serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik

Indonesia.

Dalam Pasal 9 UU Yayasan, syarat pendirian yayasan ada 3 (tiga), yaitu :

1. minimal didirikan oleh satu orang atau lebih

2. pendiri harus memisahkan kekayaan pribadinya dengan kekayaan yayasan

3. dibuat dalam bentuk akta Notaris, yang kemudian diajukan

permohonannya kepada Menteri Hukum dan Ham RI dan diumumkan

dalam Berita Negara RI.

Tata cara pendirian Yayasan diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2004 yang berbunyi :

1. Permohonan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 (2)

diajukan secara tertulis kepada Menteri.

2. Pengesahan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

diberikan atau ditolak dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari

84terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.

3. Dalam hal diperlukan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

(4), pengesahan diberikan atau ditolak dalam jangka waktu paling lambat 14

(empatbelas) hari terhitung sejak tanggal jawaban atas permintaan

pertimbangan dari instansi terkait diterima.

4. Dalam hal jawaban atas permintaan pertimbangan tidak diterima,

pengesahan diberikan atau ditolak dalam jangka waktu paling lambat 30

(tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal permintaan pertimbangan

disampaikan kepada instansi terkait.

Kemudian dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, yang berbunyi

sebagai berikut :

1) Dalam hal permohonan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

ayat (1) ditolak, Menteri wajib memberitahukan secara tertulis dengan

alasannya, kepada pemohon mengenai penolakanpengesahan tersebut.

2) Alasan penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah

bahwapermohonan yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam

Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya.

Dari pasal-pasal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa permohonan

pengesahan diajukan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia. UU Yayasan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal

11, memberikan wewenang kepada Departmen Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia, untuk memberikan pengesahan kepada yayasan yang telah

berdiri berdasarkan akta notaris untuk mengajukan permohonan untuk

85mendapatkan status badan hukum.

Dalam pendirian yayasan, dimungkinkan orang asing (warga negara asing

atau badan hukum asing) sebagai pendiri yayasan. Dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 63 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-undang Yayasan, diatur

mengenai syarat-syarat agar orang asing dapat mendirikan yayasan. Pembatasan

terhadap orang asing dalam mendirikan yayasan ini tidak hanya diatur dalam PP

Nomor 63 Tahun 2008, tapi juga diatur dengan peraturan-peraturan lain seperti

peraturan di bidang keimigrasian dan peraturan di bidang ketenaga-kerjaan.

Dalam PP Nomor 63 Tahun 2008 disebutkan bahwa pendirian yayasan oleh orang

asing atau bersama dengan orang asing dapat dilakukan dengan syarat :

1. Modal awal minimal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

2. Pengurus yayasannya harus memenuhi syarat :

a. salah satu pengurus yayasan harus dijabat oleh orang Indonesia (warga

negara Indonesia)

b. seluruh anggota pengurus (ketua, sekretaris, bendahara) harus

bertempat tinggal di Indonesia

c. apabila pengurus yayasan berkewarganegaraan asing, maka harus

memiliki kartu izin tinggal terbatas (KITAS) dan izin untuk melakukan

kegiatan atau usaha di Indonesia.

3. Pembina dan pengawas yayasan juga harus memiliki KITAS dan izin

untuk melakukan kegiatan atau usaha di Indonesia, seperti halnya dengan

pengurus.

864. Khusus bagi yayasan yang didirikan oleh orang asing atau bersama dengan

orang asing, pendiri harus melampirkan dokumen standar untuk

pengesahan yayasan yang tidak mengandung unsur asing dan harus

melampirkan dokumen tambahan, yaitu berupa :

a. identitas warga negara asing (Paspor) atau badan hukum asing

(dokumen perusahaan lengkap) tersebut.

b. surat pernyataan bahwa kegiatan yayasan tersebut tidak akan

merugikan masyarakat, bangsa, dan negara Republik Indonesia.

Dalam proses pendirian yayasan, langkah awal yang harus dilakukan

adalah memiliki calon nama. Nama tersebut kemudian dicek melalui Notaris ke

Departemen Hukum dan Ham Republik Indonesia (Depkumham). Untuk

pengajuan pengecekan nama, pihak Notaris harus terlebih dahulu melunasi biaya

PNBP untuk pengecekan nama dan mengajukan surat permohonan pengecekan

nama kepada Depkumham. Dalam surat permohonan tersebut harus dicantumkan

rencana tempat kedudukan yayasan. Untuk pengecekan tersebut calon pendiri

harus menunggu selama satu minggu untuk mendapatkan kepastian nama tersebut

dapat digunakan atau tidak. Depkumham akan mengirimkan surat balasan kepada

Notaris yang bersangkutan yang intinya menyebutkan bahwa nama tersebut dapat

atau tidak dapat digunakan. Setelah nama disetujui, pendiri dapat menandatangani

akta pendirian di Notaris. Segera setelah akta pendirian ditandatangani, Notaris

akan memproses pengesahan yayasan tersebut dalam waktu maksimal satu bulan

terhitung sejak persetujuan penggunaan nama dari Depkumham dan 10 (sepuluh)

hari sejak tanggal akta pendiriannya. Jika proses pengesahan tidak dilakukan

87dalam waktu satu bulan sejak penggunaan nama disetujui, maka pemesanan nama

tersebut menjadi gugur dan nama tersebut dapat digunakan oleh yayasan lain.

e. Penggabungan dan Pembubaran Yayasan

1. Penggabungan Yayasan

Penggabungan yayasan adalah perbuatan hukum menggabungkan satu

yayasan dengan yayasan lain yang telah ada dan mengakibatkan yayasan yang

menggabungkan diri menjadi bubar. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam

penggabungan yayasan adalah :

1. ketidak-mampuan suatu yayasan dalam melaksanakan kegiatan usaha

tanpa dukungan dari yayasan lain;

2. yayasan yang menerima penggabungan diri tidak pernah melakukan

perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar yayasan maupun

ketertiban umum dan kesusilaan.

3. Yayasan yang bergabung dan yayasan yang menerima penggabungan

kegiatannya sejenis.

Yayasan yang menggabungkan diri dan yayasan yang menerima penggabungan

sama-sama mengalihkan harta kekayaan dan utang atau aktiva dab pasiva kepada

yayasan baru hasil penggabungan tersebut. Penggabungan yayasan bertujuan

untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan yang sebelumnya kurang berhasiloleh

yayasan yang menggabungkan diri tersebut.

Dalam UU Yayasan, dapat dilihat inisiatif untuk melakukan

penggabungan hanya datang dari satu arah, yaitu dari pihak yang tidak mampu

dan tidak sebaliknya. Namun dalam UU Yayasan tidak mengatur mengenai

88kemungkinan penggabungan dua buah yayasan yang keduanya tidak mampu

menjalankan usahanya. Selain itu juga tidak diatur mengenai bentuk

penggabungan yayasan tersebut, apakah berbentuk merger, konsolidasi, ataukah

akuisisi.

Untuk menggabungkan diri, pengurus yayasan dapat mengajukan usul

kepada Pembina, yang kemudian oleh Pembina diputuskan dalam rapat Pembina

yang dihadiri paling sedikit ¾ (tiga perempat) dari jumlah anggota pembina, dan

disetujui paling sedikit oleh ¾ (tiga perempat) dari jumlah anggota pembina dan

juga disetujui oleh ¾ (tiga perempat) dari seluruh anggota yang hadir. Pengurus

yayasan hasil penggabungan wajib untuk mengumumkan hasil penggabungan

dalam dua surat kabar harian paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak

penggabungan selesai dilakukan.

2. Pembubaran Yayasan

Dalam Pasal 62 UU Yayasan, diatur mengenai pembubaran yayasan, baik

pembubaran karena inisiatif dari yayasan itu sendiri, maupun karena

penetapan/putusan pengadilan. Pembubaran yayasan dapat disebabkan oleh

beberapa hal, yaitu :

1. Berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar.

Yayasan yang ditetapkan jangka waktu berdirinya akan otomatis bubar

jika jangka waktu yang ditetapkan telah berakhir.

2. Tujuan yayasan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah tercapai atau

tidak tercapai. Contohnya pada yayasan yang didirikan dengan tujuan

memberantas buta huruf pada suatu desa tertentu, yang apabila menurut

89para pendiri (pembina) yayasan desa tersebut telah terbebas dari buta

huruf atau sebaliknya, maka yayasan akan dibubarkan.

3. Adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, berdasarkan

alasan :

a. yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan

b. yayasan tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit;

c. harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi utang setelah

pernyataan pailit dicabut.

Dengan demikian, dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa

pembubaran yayasan ada 2 (dua) jenis, yaitu pembubaran secara sukarela dan

pembubaran secara paksa. Pada pembubaran yayasan secara sukarela, ada 2 (dua)

alasan yang melatar-belakangi, yaitu jangka waktu yang ditetapkan dalam

anggaran dasar yayasan telah berakhir dan tujuan yayasan yang ditetapkan dalam

anggaran dasar telah tercapai atau tidak tercapai. Pembubaran secara sukarela

mengakibatkan yayasan bubar demi hukum.

Pembubaran yayasan secara sukarela hanya dapat dilakukan berdasarkan

keputusan rapat pembina yang dihadiri oleh paling sedikit ¾ (tiga perempat) dari

jumlah anggota pembina dan disetujui paling sedikit oleh ¾ (tida perempat)

jumlah anggota pembina yang hadir. Pembina menunjuk likuidator untuk

membereskan kekayaan yayasan yang bubar demi hukum. Apabila pembina tidak

menunjuk likuidator, maka penguruslah yang bertindak sebagai likuidator.

Dengan adanya pembubaran yayasan, maka yayasan tersebut tidak dapat

melakukan perbuatan hukum kecuali untuk membereskan kekayaanya dalam

90proses likuidasi yayasan. Selama dalam proses likuidasi, semua surat keluar harus

mencatumkan frase/atau kata-kata “dalam likuidasi” dibelakang nama yayasan.

Frase “dalam likuidasi” tersebut untuk memberikan status yang lebih jelas atas

yayasan tersebut kepada pihak ketiga.

Pada pembubaran yayasan secara paksa yang dikarenakan adanya putusan

pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka pengadilan yang

menunjuk likuidator. Dalam hal yayasan yang dinyatakan bubar karena pailit,

maka berlaku peraturan di bidang kepailitan, yaitu perlu menunjuk kurator.

Dengan ditunjuknya likuidator, maka pihak ketiga yang akan melakukan

perbuatan hukum dengan yayasan tersebut ataupun penjualan aset-aset yayasan

dapat tetap dilakukan melalui perantaraan likuidator tersebut. Adapun tugas

likuidator atau kurator adalah membereskan harta kekayaan yayasan yang telah

bubar atau dibubarkan, memberikan kewenangan sekaligus kewajiban bagi

likuidator untuk melakukan beberapa tindakan proses likuidasi sebagai berikut :

1. menginventarisir semua harta kekayaan yayasan termasuk utang-utang danpiutang-piutang yayasan

2. membuat daftar utang-utang yayasan dan menyusun peringkat utangtersebut

3. membuat daftar piutang yayasan dan melaksanakan penagihan utang(menjadikan uang)

4. menjual seluruh harta kekayaan yayasan.44

Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan

kekayaan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak

tanggal penunjukkan, wajib untuk mengumumkan pembubaran yayasan dan

proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. Kemudian

44Anwar Borahima, Op. cit., hal. 328

91dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi

berakhir, likuidator atau kurator wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat

kabar harian berbahasa Indonesia.

Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung

sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib melaporkan masalah pembubaran

yayasan kepada dewan pembina yayasan. Apabila laporan pembubaran yayasan

dan pengumuman hasil likuidasi tidak dilakukan, maka bubarnya yayasan tidak

berlaku bagi pihak ketiga.

Pengaturan mulai berlakunya pembubaran yayasan sama dengan

pembubaran perseroan terbatas (PT) berdasarkan UU Perseroan Terbatas Nomor

40 Tahun 2007, yaitu bahwa PT bubar setelah likuidator selesai melaksanakan

proses likuidasi, melaporkan hasil likuidasi tersebut kepada Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS) atau hakim pengawas yang mengangkatnya, dan

kemudian mengajukan pembubaran tersebut ke SABH. Bubarnya PT efektif sejak

laporan perihal pembubaran PT oleh likuidator tersebut diterima oleh Menteri

Hukum dan Ham RI.

Berdasarkan Pasal 68 UU Yayasan, kekayaan sisa hasil likuidasi Yayasan

harus diserahkan kepada :

1. yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan

yayasan yang bubar

2. badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan yayasan

yang bubar

923. negara, yang mana penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan

tujuan yayasan yang bubar.

1.3 Akta

a. Pengertian Akta

“Istilah akta dalam bahasa Belanda disebut ”acte” dan dalam bahasa

Inggris disebut ”act” atau ”deed”. Disebutkan bahwa ”acta” merupakan bentuk

jamak dari ”actum” yang berasal dari bahasa latin dan berarti perbuatan-

perbuatan.”45 Walaupun tidak secara pasti mengetahui definisi dari akta, namun

masyarakat sudah mengenali apa yang disebut dengan akta dalam kehidupan

sehari-hari. Setiap orang yang menjalankan usaha di bidang ekonomi atau

menjalin hubungan hukum dengan orang lain pasti pernah menerima atau

membuat suatu akta. Akta dibuat dengan tujuan sebagai pembuktian atau alat

bukti tentang adanya hubungan hukum antara seseorang yang satu dengan lainnya.

Dengan memiliki akta sebagai alat bukti, maka seseorang dengan mudah dapat

membuktikan adanya hubungan hukum tersebut jika kelak ada pihak yang ingkar

janji atau wanprestasi. Akta juga dapat digunakan sebagai dasar oleh seseorang

untuk meminta atau menuntut pihak lain agar melaksanakan kewajiban hukum

yang tertuang dalam akta.

Akta merupakan salah satu alat bukti yang bersifat tertulis atau surat.

Menurut Asser-Anema, alat bukti tertulis, surat, atau tulisan adalah “dragers van

verstaanbare leestekens dienende om een gedachteneenheid te vertolken

(pengemban tanda-tanda baca yang mengandung arti serta bermanfaat untuk

45Andi Hamzah, 1994, Kamus Hukum Indonesia, PT Pradnya Paramita, Jakarta,hal. 34

93menggambarkan suatu pikiran)”.46 Dalam bukunya, Husni Thamrin menyatakan

bahwa akta adalah “surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang

menjadi dasar dari suatu hak, atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan

sengaja untuk pembuktian.” 47 Pitlo mengartikan akta sebagai surat-surat yang

ditandatangani, dibuat untuk dipakai sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh

orang lain, untuk keperluan apa surat itu dibuat.48 I Made Puryatma menyatakan

bahwa “akta adalah alat bukti berupa tulisan atau dibalik: tulisan yang sengaja

dibuat untuk dipergunakan sebagai alat pembuktian.”49

Alat bukti tertulis adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan

yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah

pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Sebagai alat bukti

tertulis, surat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu surat yang merupakan akta dan yang

bukan akta. Kemudian akta dibagi menjadi 2 (dua), yaitu akta autentik dan akta

dibawah tangan. Pasal 1867 KUH Perdata menyebutkan :

“pembuktian dengan tulisan-tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik

dan tulisan-tulisan dibawah tangan.”

Agar dapat digolongkan dalam pengertian akta, suatu surat harus

ditandatangani. Keharusan suatu surat untuk ditandatangani merupakan ketentuan

yang diatur oleh Pasal 1869 KUH Perdata. Tanda-tangan harus ada dalam suatu

46 Tan Thong Kie, 1984, Serba Serbi 30 Tahun Notariat di Indonesia, tidakdipublikasikan, hal. 947 Husni Thamrin, 2011, Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris, LaksBangPRESSindo, Yogyakarta, hal 1048Pitlo, 1979, Pembuktian dan Daluarsa, Terjemahan oleh M. Isa Aris, Intermassa,Jakarta, hal. 5249 I Made Puryatma, 2013, Pelatihan Teknik Pembuatan Akta Notaris, tidakdipublikasikan, hal. 1

94akta bertujuan untuk membedakan akta yang satu dengan yang lainnya. Jadi

fungsi tanda-tangan adalah untuk memberi ciri khusus atau mengindividualisir

sebuah akta.

Dari penjabaran tersebut diatas, dapat disimpulkan unsur-unsur akta :

1. Merupakan alat bukti surat atau bersifat tertulis

2. Diberi tanda-tangan

3. Memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak

4. Sengaja dibuat untuk pembuktian.

b. Jenis Akta

Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1867 KUH Perdata, akta dibagi

menjadi 2 (dua) jenis, yaitu akta dibawah tangan dan akta otentik. Kemudian akta

otentik dibagi lagi menjadi 2 (dua) yaitu akta umum dan akta khusus. Akta umum

dibagi menjadi akta pejabat (ambtelijke acte) dan akte parte (partij acte).

Pengertian akta dibawah tangan (onderhands acte) adalah akta yang

sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan pejabat umum

yang berwenang. Akta demikian dibuat semata-mata oleh para pihak yang

berkepentingan. Yang dikatagorikan sebagai akta dibawah tangan dalam Pasal

1874 KUH Perdata adalah surat-surat daftar (register), catatan mengenai rumah

tangga dan surat-surat lainnya yang dibuat tanpa bantuan seorang pejabat.

Soeroso mendefinisikan akta dibawah tangan sebagai “akta yang dibuat

tidak oleh atau tanpa perantaraan seseorang pejabat umum, melainkan dibuat dan

ditanda-tangani sendiri oleh para pihak yang mengadakan perjanjian, misalnya

95perjanjian jual beli atau perjanjian sewa menyewa.”50 Dalam hal apabila para

pihak yang menandatangani surat perjanjian tersebut mengakui dan tidak

menyangkal tanda-tangannya maupun isi atau apa yang tertulis dalam perjanjian

itu, maka akta dibawah tangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sama

dengan akta otentik. Sebagaimana ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata yang

menyatakan bahwa :

Suatu tulisan dibawah-tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan ituhendak dipakai, atau yang dengan cara yang menurut Undang-undangdianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yangmenandatanganinya serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapathak dari mereka, bukti yang sempurna seperti akta autentik, dan demikian pulaberlakulah ketentuan Pasal 1871 untuk tulisan itu, yang dalam Ayat (2)berbunyi :Jika apa yang termuat disitu sebagai suatu penuturan belaka tidak adahubungannya langsung dengan pokok isi akta, maka itu hanya dapat bergunasebagai permulaan pembuktian dengan tulisan.

I Made Puryatma berpendapat bahwa akta dibawah tangan ialah “akta

yang dibuat sendiri oleh mereka yang bersangkutan atau oleh para pihak yang

untuk sahnya harus ditandatangani oleh mereka diatas materai yang cukup,

materainya tidak boleh kurang. Akta otentik yang kehilangan otensitasnya karena

cacat juga termasuk salah satu akta dibawah tangan.” 51 Berdasarkan definisi-

definisi akta dibawah tangan tersebut diatas, dapat ditarik unsur-unsur sebagai

berikut :

1. Sebuah akta

2. dibuat dan ditanda-tangani sendiri oleh para pihak

3. tanpa perantaraan pejabat umum

50Soeroso, 2010, Perjanjian dibawah tangan : pedoman praktis pembuatan danaplikasi hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 851I Made Puryatma, Op. Cit., hal. 7

964. untuk mengadakan perjanjian

5. memiliki kekuatan pembuktian sempurna sejauh tidak disangkal oleh

para pihak yang menandatangani akta tersebut

Selain akta dibawah tangan, akta otentik juga diatur dalam KUH Perdata.

Akta Otentik diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata, yang berbunyi :

Akta otentik yaitu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberiwewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan paraahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang apa yangtercantum didalamnya dan bahkan tentang apa yang tercantum didalamnyasebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanyalahsepanjang yang diberitahukan itu erat hubungannya dengan pokok dari padaakta.

Dengan demikian, undang-undang telah secara tegas menyatakan bahwa suatu

akta dapat disebut sebagai akta otentik jika :

1. dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;

2. dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum;

3. pejabat umum yang tersebut harus memiliki kewenangan untuk itu.

Pejabat yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata tersebut adalah

Notaris, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004

tentang Jabatan Notaris, yang merupakan pejabat umum yang ditunjuk untuk

membuat akta otentik, sepanjang berdasarkan peraturan umum tidak ditunjuk atau

dikecualikan kepada pejabat lain. Oleh karena itu, agar memenuhi syarat sebagai

akta otentik, seorang pejabat umum yang membuat akta, eksistensinya harus

diatur dengan Undang-undang.

97Pada umumnya, kewenangan seorang Notaris membuat akta melekat pada

jabatan yang dipangkunya, hal mana diatur oleh Undang-undang. Kewenangan

tersebut meliputi 4 (empat) hal :

1. Kewenangan mengenai subyek.

Maksudnya seorang Notaris dapat membuatkan akta untuk siapa saja

kecuali untuk dirinya sendiri, suami/istri, orang lain yang mempunyai

hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan

maupun hubungan darah dalam garis keturunan kebawah dan/atau

keatas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai

dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri maupun

dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa (Pasal 52

ayat (1) UUJN).

2. Kewenangan mengenai obyek

maksudnya Notaris dapat membuat akta otentik, sejauh pembuatan

akta itu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya (Penjelasan

UUJN alinea 4). Jadi, kewenangan Notaris membuat akta otentik

adalah bersifat kebiasaan (regel) sedangkan bagi pejabat lainnya

adalah merupakan pengecualian. Contohnya, seorang pejabat catatan

sipil hanya boleh membuat akta catatan sipil, tidak boleh membuat

akta otentik umum, sedangkan Notaris berwenang membuat akta

otentik umum namun tidak berwenang membuat akta catatan sipil.

983. Kewenangan mengenai waktu

Notaris dapat membuat akta otentik kapan saja kecuali pada saat

sedang cuti resmi dari jabatannya. Pada saat cuti, Notaris wajib untuk

menyerahkan protocol Notaris kepada Notaris pengganti. (Pasal 32

ayat (1) UUJN).

4. Kewenangan mengenai tempat

Notaris hanya boleh membuat akta otentik diwilayah kewenangan

jabatannya saja. Wilayah kewenangan Notaris meliputi satu propinsi,

jika diluar dari wilayah kewenangan jabatannya, ia tidak boleh

membuat akta otentik (Pasal 18 UUJN).

Husni Thamrin berpendapat, akta otentik adalah “akta yang dibuat oleh

pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan yang

telah ditetapkan, baik dengan dan atau tanpa bantuan dari pihak-pihak yang

berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat didalamnya

oleh pihak-pihak yang berkepentingan.”52 Akta otentik tersebut memuat mengenai

keterangan seorang pejabat yang menerangkan tentang apa yang dilakukannya

atau yang dilihat dihadapannya. Dalam suatu perjanjian, apa yang dijanjikan,

dinyatakan dalam akta otentik itu adalah benar seperti apa yang diperjanjikan,

dinyatakan oleh para pihak sebagai apa yang dilihat dan didengar oleh Notaris,

terutama mengenai tanggal akta, tempat dibuatnya akta, identitas yang hadir, dan

tanda tangan didalam akta tersebut merupakan pembuktian formal, sedangkan

52Husni Thamrin, Op. Cit., hal. 11

99kekuatan pembuktian materiil isi atau materi akta adalah benar bagi pihak-pihak

yang bersangkutan.

Akta otentik dibagi menjadi dua, yaitu akta yang dibuat oleh pejabat

(ambtelijke acte) dan akta yang dibuat oleh para pihak dihadapan pejabat (partij

acte). Ambtelijke acte adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk

itu, dimana pejabat tersebut menerangkan apa yang dilihat dan dilakukan. Inisiatif

pembuatan akta tidak berasal dari orang yang disebutkan dalam akta. Contohnya,

berita acara Rapat Umum Pemegang Saham PT, berita acara pencatatan boedel.

Sedangkan partij acte adalah akta yang dibuat oleh para pihak dihadapan pejabat

yang berwenang untuk itu, dimana Notaris hanya menuangkan kehendak dan

kemauan para pihak yang merupakan isi dari akta tersebut. Inisiatif pembuatan

akta ada pada para pihak yang meminta jasa pejabat tersebut, bukan atas inisiatif

pejabatnya. Contohnya, akta sewa menyewa.

100BAB III

EKSISTENSI DARI YAYASAN LAMA DENGAN BERLAKUNYA

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2013 YANG

BERTENTANGAN DENGAN PASAL 71 UNDANG-UNDANG YAYASAN

3.1 Eksistensi Yayasan Lama Dengan Berlakunya Undang-Undang Yayasan

Dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013

3.1.1 Eksistensi Yayasan Lama Dengan Berlakunya Undang-Undang Yayasan

Tidak adanya keserasian dalam pelaksanaan pembentukan yayasan di

Indonesia serta tidak adanya aturan yang mengatur yayasan dalam melaksanakan

kegiatannya mendorong pemerintah untuk menerbitkan Undang-undang Yayasan

pada tahun 2001, yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001.Undang-undang

Yayasan dirasakan perlu menimbang bahwa di Indonesia perkembangan yayasan

begitu pesat dengan berbagai kegiatan, maksud, dan tujuan, dan pengaturannya

hanya didasarkan pada kebiasaan dalam masyarakat karena belum memiliki

peraturan yang mengatur secara khusus.Tidak adanya peraturan yang mengatur

mengenai yayasan menyebabkan tidak terjaminnya kepastian dan ketertiban

hukum bagi masyarakat.Undang-undang Yayasan mengatur agar yayasan

berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya, sehingga prinsip keterbukaan dan

akuntabilitas kepada masyarakat terpenuhi.

Sampai akhirnya pada tahun 2004 pemerintah merasa perlu melakukan

perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tersebut dengan

pertimbangan bahwa Undang-undang Yayasan tersebut belum memenuhi seluruh

101kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, selain itu juga terdapat

beberapa substansi dalam undang-undang tersebut yang dapat menimbulkan

berbagai penafsiran. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 diubah dengan

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004.

Dengan berlakunya Undang-undang Yayasan dan Perubahan Undang-

undang Yayasan, maka semua yayasan baik yang telah didirikan sebelum

berlakunya Undang-undang Yayasan maupun yayasan yang akan didirikan harus

memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Undang-undang Yayasan. Setelah

terbitnya UU Yayasan, tidak semua yayasan yang telah berdiri sebelum adanya

UU Yayasan dianggap berstatus badan hukum oleh UU Yayasan. Berdasarkan

Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Yayasan, yayasan yang berdiri sebelum

terbitnya Undang-undang Yayasan, dianggap berstatus badan hukum apabila :

- telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan

Berita Negara Republik Indonesia; dan

- telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan

kegiatan dari instansi terkait.

Yayasan yang tidak memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Pasal 71

ayat (1) tersebut, dianggap tidak berbadan hukum. Yayasan yang memenuhi

syarat berbadan hukum seperti yang disebutkan dalam pasal tersebut, setelah

terbitnya UU Yayasan dianggap tidak berbadan hukum kecuali menyesuaikan

anggaran dasarnya dalam jangka waktu 5 tahun dari berlakunya Undang-undang

Yayasan Nomor 16 Tahun 2001, yang kemudian Undang-undang Yayasan

tersebut direvisi menjadi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 sehingga jangka

102waktu penyesuaiannya menjadi 3 tahun. Selain harus melakukan penyesuaian

anggaran dasar, yayasan yang telah ada sebelum terbitnya Undang-undang

Yayasan juga harus memohon pengesahan kepada Menteri Hukum dan Ham

paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian.

Yayasan yang berdiri sebelum terbitnya Undang-undang Yayasan namun

tidak berbadan hukum (tidak memenuhi syarat sebagai badan hukum berdasarkan

ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Yayasan), juga diberi kesempatan

untuk mendapatkan status badan hukum dengan syarat harus menyesuaikan

anggaran dasarnya dan mengajukan permohonan pengesahan kepada Menteri

Hukum dan Ham paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-undang

Yayasan.

Undang-undang Yayasan (Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001) terbit

pada tanggal 6 Agustus 2001 dan kemudian diubah dengan Undang-undang

Nomor 28 Tahun 2004 yang terbit pada tanggal 6 Oktober 2004. Apabila yayasan

berbadan hukum yang berdiri sebelum Undang-undang Yayasan lahir ingin tetap

berstatus badan hukum, maka yayasan tersebut harus melakukan penyesuaian

paling lambat tanggal 6 Oktober 2008 dan memohon pengesahan kepada Menteri

Hukum dan Ham paling lambat tanggal 6 Oktober 2009. Sedangkan untuk

yayasan yang tidak berbadan hukum, apabila ingin memperoleh status badan

hukum harus melakukan penyesuaian dan memohon pengesahan kepada Menteri

Hukum dan Ham paling lambat tanggal 6 Oktober 2006, seperti yang diatur dalam

Pasal 71 Ayat (2) Perubahan Undang-undang Yayasan.

103Apabila yayasan yang berdiri sebelum terbitnya Undang-undang Yayasan

tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar dan memohon pengesahan kepada

Menteri Hukum dan Ham sampai jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal

71 ayat (1), (2), dan (3) Perubahan Undang-undang Yayasan, maka yayasan

tersebut eksistensinya tidak diakui oleh undang-undang, tidak dapat menggunakan

kata ‘yayasan’ didepan namanya, dan dapat dibubarkan berdasarkan keputusan

Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

3.1.2 Eksistensi Yayasan Lama Dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor

2 Tahun 2013

Undang-undang Yayasan dan Perubahan Undang-undang Yayasan 4

(empat) tahun kemudian baru memiliki Peraturan Pelaksanaannya yaitu Peraturan

Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-

undang yayasan. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tersebut diterbitkan

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 14 ayat (4),

Pasal 15 ayat (4), Pasal 27 ayat (2), Pasal 61, dan Pasal 69 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.Namun kemudian,

pemerintah merasa perlu untuk menerbitkan perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 63 Tahun 2008 dengan pertimbangan bahwa masih adanya yayasan yang

belum menyesuaikan anggaran dasarnya dengan UU Yayasan untuk dapat

memperoleh status badan hukum atau tetap diakui status badan hukumnya. Oleh

karena itu, pada tanggal 2 Januari 2013, pemerintah mengeluarkan Peraturan

104Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan,

yang mana mulai berlaku pada tanggal diundangkannya peraturan pemerintah

tersebut.

Sebelum Indonesia memiliki UU yang mengatur mengenai yayasan, telah

banyak masyarakat yang mendirikan yayasan dengan dasar kebiasaan dalam

masyarakat dan yurisprudensi.Tidak adanya peraturan yang mengatur mengenai

yayasan menyebabkan ketidakseragaman antara yayasan yang satu dengan yang

lainnya, baik dari pendiriannya, maupun dalam maksud dan tujuannya.Terbitnya

UU Yayasan memberikan kepastian dan ketertiban hukum kepada masyarakat,

sehingga yayasan berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan

prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.

Undang-undang Yayasan serta Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun

2008 telah mengatur secara tegas mengenai yayasan-yayasan yang berdiri

sebelum terbitnya Undang-undang Yayasan.Dalam Undang-undang dan Peraturan

Pemerintah tersebut mengatur bahwa yayasan-yayasan yang berdiri sebelum

berlakunya Undang-undang Yayasan harus melakukan penyesuaian anggaran

dasar dan memohon pengesahan kepada Menteri Hukum dan Ham. Terdapat 2

macam yayasan yang berdiri sebelum terbitnya Undang-undang yayasan, yaitu :

1. yayasan yang dianggap berbadan hukum karena telah mendaftarkan diri di

Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara

105Republik Indonesia atau memiliki izin melakukan kegiatan dari instansi

terkait,

2. yayasan yang dianggap tidak berbadan hukum karena tidak mendaftarkan

diri ke Pengadilan Negeri, tidak diumumkan dalam Tambahan Berita

Negara Republik Indonesia maupun tidak memiliki izin dari instansi

terkait.

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 dalam Pasal 36 (1)

menyebutkan bahwa :

“Yayasan yang telah didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang dan

tidak diakui sebagai badan hukum dan tidak melaksanakan ketentuan Pasal

71 ayat (2) Undang-Undang, harus mengajukan permohonan pengesahan

akta pendirian untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15.”

Penyesuaian anggaran dasar dan permohonan kepada Menteri Hukum dan

Ham memiliki batas waktu sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang

Yayasan.Jangka waktu penyesuaian anggaran dasar berakhir pada tanggal 6

Oktober 2008. Apabila setelah tanggal 6 Oktober 2008 yayasan yang berdiri

sebelum berlakunya Undang-undang Yayasan belum juga melakukan penyesuaian

anggaran dasar, maka yayasannya tidak diakui lagi eksistensinya dan dianggap

tidak berbadan hukum lagi, dengan demikian tidak dapat menggunakan kata

‘yayasan’ lagi didepan namanya.

106Sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Perubahan Undang-

undang Yayasan, ternyata masih banyak yayasan yang berdiri sebelum terbitnya

Undang-undang Yayasan belum juga melakukan penyesuaian anggaran dasar dan

memohon pengesahan kepada menteri Hukum dan Ham. Oleh karena itu,

pemerintah bermaksud untuk memberikan kembali kesempatan pada yayasan-

yayasan yang telah kehabisan waktu untuk melakukan penyesuaian dan memohon

pengesahan tersebut dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun

2013 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun

2008 tentang pelaksanaan UU Yayasan.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 yang mulai berlaku pada

tanggal diundangkannya ini yaitu pada tanggal 2 Januari 2013, memuat tentang

hal-hal yang berhubungan dengan syarat-syarat agar suatu yayasan yang belum

berstatus badan hukum dapat kembali melakukan penyesuaian dan mengajukan

permohonan kepada Menteri Hukum dan Ham. Seperti yang tercantum dalam

Pasal I angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013, menyatakan bahwa

diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan Pasal 15A, yang mana Pasal 15A

mengatur tentang surat-surat yang harus dilengkapi oleh yayasan yang sudah tidak

dapat menggunakan kata “yayasan” didepan namanya, agar dikatakan berbadan

hukum dan dapat kembali disebut sebagai yayasan.

Kemudian Pasal I angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013

menyatakan bahwa terdapat perubahan pada Pasal 18 Peraturan Pemerintah

Nomor 63 Tahun 2008, yang mana ditambahkan 1 ayat pada pasal tersebut yakni

ayat (4), yang berbunyi : “Perubahan Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana

107dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan

pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan oleh Menteri”. Yang mana

Pasal 18 ayat (1) berbunyi : “Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan

selain perubahan nama dan kegiatan Yayasan disampaikan kepada Menteri oleh

Pengurus Yayasan untuk dicatat dalam Daftar Yayasan dan diumumkan dalam

Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.”

Pasal I angka 3 pada intinya merevisi ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2)

serta menambah satu ayat lagi yakni ayat (3).Pasal 19 Ayat (2) mengatur bahwa

perubahan data yayasan yang disampaikan kepada Menteri oleh pegurus yayasan

mulai berlaku sejak tanggal keputusan rapat atau tanggal kemudian yang

ditetapkan dalam keputusan rapat yang sah memutuskan perubahan data tersebut.

Dan tambahan pada Ayat (3) berbunyi : “Menteri berdasarkan pemberitahuan

perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pencatatan

perubahan data dan menerbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan

data.” Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 19A

sehingga berbunyi sebagai berikut : “Menteri hanya dapat menerima perubahan

Anggaran Dasar dan/atau perubahan data Yayasan yang dilakukan oleh anggota

organ yang telah diberitahukan kepada Menteri.”

Pada Pasal I Angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013

menyebutkan bahwa di antara Pasal 37 dan Pasal 38 ditambah 1 (satu) pasal,

yakni Pasal 37A. Pasal 37A ayat (1) berbunyi : “Dalam hal perubahan Anggaran

Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dilakukan untuk Yayasan

yang sudah tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya maka

108Yayasan tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. paling sedikit selama 5 (lima) tahun berturut-turut sebelum penyesuaian

Anggaran Dasar masih melakukan kegiatan sesuai Anggaran Dasarnya;

dan

b. belum pernah dibubarkan.”

Pasal 37 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013

ini membingungkan. Pasal 71 Perubahan Undang-undang Yayasan telah

menentukan bahwa penyesuaian anggaran dasar paling lambat dapat dilakukan

tahun 2008, oleh karena itu suatu yayasan yang telah tidak dapat menggunakan

kata “yayasan” didepan namanya terhitung sejak tahun 2008 karena telah lewat

jangka waktu tersebut, apabila selama 5 tahun berturut-turut sebelum penyesuaian

Anggaran Dasar masih melakukan kegiatan sesuai Anggaran Dasarnya, maka

kegiatan yayasan tersebut bersifat ilegal karena saat melakukan kegiatannya

yayasan tersebut tidak lagi berbadan hukum dan tidak dapat disebut sebagai

yayasan.

Pasal 37 ayat (2), (3), dan (4) memuat mengenai syarat-syarat untuk dapat

melakukan perubahan anggaran dasar. Pasal 37 ayat (2) berbunyi :

Perubahan Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan cara mengubah seluruh Anggaran Dasar Yayasan danmencantumkan:a. seluruh kekayaan Yayasan yang dimiliki pada saat penyesuaian, yangdibuktikan dengan:1) laporan keuangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengurus Yayasantersebut; atau2) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik bagi Yayasanyang laporan keuangannya wajib diaudit sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;b. data mengenai nama dari anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas yangdiangkat pada saat perubahan dalam rangka penyesuaian Anggaran Dasar

109tersebut.

Pasal 37 ayat (3) berbunyi : “Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar

Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disesuaikan dengan

Undang-Undang disampaikan kepada Menteri oleh Pengurus Yayasan atau

kuasanya melalui notaris yang membuat akta perubahan Anggaran Dasar

Yayasan.” Sedangkan ayat (4) berbunyi :

“Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilampiri:a. salinan akta perubahan seluruh Anggaran Dasar yang dilakukan dalam

rangka penyesuaian dengan ketentuan Undang-Undang;b. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang memuat akta pendirian

Yayasan atau bukti pendaftaran akta pendirian di pengadilan negeri dan izinmelakukan kegiatan dari instansi terkait;ww.hukumonline.com

c. laporan kegiatan Yayasan selama 5 (lima) tahun berturut-turut sebelumpenyesuaian Anggaran Dasar yang ditandatangani oleh Pengurus dandiketahui oleh instansi terkait;

d. surat pernyataan Pengurus Yayasan bahwa Yayasan tidak pernahdibubarkan secara sukarela atau berdasarkan putusan pengadilan;

e. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan yang telah dilegalisir olehnotaris;

f. surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Yayasan yangditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh lurah atau kepaladesa setempat;

g. neraca Yayasan yang ditandatangani oleh semua anggota organ Yayasanatau laporan akuntan publik mengenai kekayaan Yayasan pada saatpenyesuaian;

h. pengumuman surat kabar mengenai ikhtisar laporan tahunan bagi Yayasanyang sebagian kekayaannya berasal dari bantuan negara, bantuan luarnegeri, dan/atau sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal72 Undang-Undang; dan

i. bukti penyetoran biaya pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Yayasandan pengumumannya.”

Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Perubahan Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37

dan Pasal 37A mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan

pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan oleh Menteri.”

110Dan yang terakhir, ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Yayasan yang belum memberitahukan kepada Menteri sesuai dengan ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang tidak dapatmenggunakan kata “Yayasan” di depan namanya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang dan tidak lagi melakukan kegiatannyasesuai dengan Anggaran Dasar selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, harusmelikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi sesuai denganketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Undang-Undang.

Dari seluruh pasal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2

Tahun 2013 tersebut, hanya dimaksudkan untuk yayasan-yayasan yang telah

kehilangan status badan hukumnya dan tidak lagi dapat menggunakan kata

“yayasan” didepan namanya berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 16

Tahun 2001 jo. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 mengenai

Yayasan.Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 maka

eksistensi dari yayasan lama atau yayasan-yayasan yang sudah kehilangan status

badan hukumnya kembali dapat diakui.

3.2 Pertentangan antara Undang-undang Yayasan dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 dibentuk dengan harapan

dapat menyempurnakan beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor

63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan. Namun

apa yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tersebut,

tidak hanya menambahkan ketentuan demi kesempurnaan Peraturan Pemerintah

Nomor 63 Tahun 2008, tetapi juga mengubah ketentuan yang diatur dalam

Undang-undang Yayasan, khususnya mengenai jangka waktu penyesuaian

anggaran dasar yang diatur dalam Pasal 71 UU Yayasan.

111Pada Pasal 71 ayat (1) UU Yayasan berbunyi :

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang telah :didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan BeritaNegara Republik Indonesia; ataudidaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dariinstansi terkait;tetap diakui sebagai badan hukum, dengan ketentuan dalam jangka waktupaling lambat 3 (tiga) tahun sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku,Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuanUndang-undang ini.

Jadi Pasal 71 ayat (1) tersebut mengatur bahwa yayasan-yayasan yang

telah berdiri sebelum terbitnya UU Yayasan, yang mana menurut UU Yayasan

telah memenuhi syarat berbadan hukum namun karena adanya UU Yayasan harus

melakukan penyesuaian kembali untuk dapat mempertahankan status badan

hukumnya tersebut. Untuk melakukan penyesuaian kembali, yayasan-yayasan

tersebut hanya diberikan jangka waktu paling lambat 3 tahun sejak berlakunya

UU Yayasan.

Pasal 72 ayat (2) berbunyi :

Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1), dapat memperoleh status badan hukum dengan caramenyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini, danmengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1(satu) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini berlaku.

Pasal 71 ayat (2) mengatur mengenai yayasan-yayasan yang telah berdiri

sebelum terbitnya UU Yayasan, namun tidak memenuhi syarat berbadan hukum

dari UU Yayasan, diberikan kesempatan untuk memperoleh status badan hukum

dengan ketentuan harus melakukan penyesuaian anggaran dasar dan mengajukan

112permohonan kepada Menteri Hukum dan Ham paling lambat 1 tahun sejak

berlakunya UU Yayasan.

Kemudian Pasal 71 ayat (3) berbunyi :

“Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan kepada

Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian.”

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 71 ayat (3) tersebut adalah mengenai

yayasan-yayasan yang telah berdiri sebelum berlakunya UU Yayasan, selain wajib

melakukan penyesuaian anggaran dasar seperti yang diatur dalam Pasal 71 ayat

(1) UU Yayasan, juga wajib untuk mengajukan permohonan pengesahan kepada

Menteri Hukum dan Ham agar dapat mempertahankan status badan hukumnya.

Jangka waktu yang diberikan untuk mengajukan permohonan pengesahan kepada

Menteri Hukum dan Ham adalah paling lambat 1 tahun setelah dilaksanakannya

penyesuaian anggaran dasar.

Dan Pasal 71 ayat (4) menyebutkan :

Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktusebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud padaayat (2), tidak dapat menggunakan kata Yayasan didepan namanya dan dapatdibubarkan berdasarkan keputusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaanatau pihak yang berkepentingan.

Pasal 71 ayat (4) menegaskan bahwa apabila yayasan-yayasan yang berdiri

sebelum berlakunya UU Yayasan, baik yang telah ataupun belum berstatus badan

hukum, tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar seperti yang diatur dalam

Pasal 71 ayat (1) dan (2), maka tidak dapat lagi menggunakan kata ‘Yayasan’

113didepan namanya dan dapat dimohonkan pembubaran oleh Jaksa atau pihak yang

berkepentingan melalui putusan pengadilan.

Jadi berdasarkan Pasal 71 tersebut diatas, pemberian kesempatan kepada

yayasan yang berdiri sebelum berlakunya UU Yayasan untuk melakukan

penyesuaian anggaran dasar hanya diberi waktu 3 tahun terhitung dari berlakunya

UU Yayasan yaitu pada tahun 2005 sehingga penyesuaian dapat dilakukan paling

lambat sampai tahun 2008. Apabila sampai waktu yang telah ditetapkan tersebut

Yayasan yang dimaksud belum juga melakukan penyesuaian, maka

konsekuensinya dapat dibubarkan dan tidak boleh memakai kata ‘Yayasan’ lagi

didepan namanya.

Akibat dari aturan tersebut, banyak yayasan yang menjadi tidak berbadan

hukum karena tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar.Dan waktu yang

diberikan pun telah habis, sehingga kesempatan untuk menjadi badan hukum telah

tertutup bagi yayasan-yayasan tersebut.Yayasan tersebut dianggap telah ‘mati’

karena tidak dapat menggunakan kata ‘Yayasan’ lagi didepan namanya. Yayasan-

yayasan tersebut dapat melikuidasi yayasannya dan membuat yayasan baru

dengan maksud dan tujuan sama namun dengan nama berbeda, kemudian

menyerahkan kekayaan sisa hasil likuidasi yayasan yang ‘mati’ tersebut kepada

yayasan yang baru.

Namun hingga batas waktu yang telah diberikan oleh Perubahan Undang-

undang Yayasan tidak banyak yayasan yang melakukan hal tersebut sehingga

masih banyaknya yayasan yang ‘mati’ atau kehilangan status badan hukum dan

tidak dapat lagi menggunakan kata “yayasan” didepan namanya karena tidak

114melakukan penyesuaian anggaran dasar. Untuk membantu masyarakat agar lebih

mudah mendaftarkan pendirian dan/atau perubahan anggaran dasar yayasannya

dalam rangka penyesuaian dengan UU Yayasan, pemerintah merasa perlu

menyempurnakan beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63

Tahun 2008, sehingga kemudian pemerintah mengeluarkan PP Nomor 2 Tahun

2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008

Tentang pelaksanaan undang-undang tentang yayasan. PP 2/ 2013 menambahkan

Pasal 15A diantara Pasal 15 dan Pasal 16, yang berbunyi :

Dalam hal permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan kekayaan awal Yayasan berasal dariYayasan yang sudah tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depannamanya, permohonan pengesahan dilampiri :a. Salinan akta pendirian Yayasan yang dalam premise aktanya menyebutkan

asal-usul pendirian Yayasan termasuk kekayaan Yayasan yangbersangkutan;

b. Laporan kegiatan Yayasan paling sedikit selama 5 (lima) tahun terakhirsecara berturut-turut yang ditanda-tangani oleh Pengurus Yayasan dandiketahui oleh instansi terkait;

c. Surat pernyataan Pengurus Yayasan bahwa Yayasan tidak pernahdibubarkan secara sukarela atau berdasar putusan pengadilan;

d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan yang telah dilegalisir olehNotaris;

e. Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Yayasan yangditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh lurah atau kepaladesa setempat;

f. Pernyataan tertulis dari Pengurus Yayasan yang memuat keterangan nilaikekayaan pada saat penyesuaian Anggran Dasar;

g. Surat pernyataan Pengurus mengenai keabsahan kekayaan Yayasan; danh. Bukti penyetoran biaya pengesahan dan pengumuman Yayasan.

Pasal 15A tersebut menyebutkan mengenai lampiran-lampiran yang harus

dilengkapi oleh yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan kata ‘Yayasan’

didepan namanya atau yayasan yang telah ‘mati’ berdasarkan Undang-undang

Yayasan, untuk mendapatkan pengesahan akta pendirian yayasan oleh Menteri

115agar memperoleh status badan hukum. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 2

Tahun 2013 juga menambahkan Pasal 37A diantara Pasal 37 dan 38 yang

berbunyi :

(1) Dalam hal perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalamPasal 37 ayat (1) dilakukan untuk Yayasan yang sudah tidak dapatmenggunakan kata “Yayasan” di depan namanya maka Yayasan tersebutharus memenuhi persyaratan sebagai berikut:a. paling sedikit selama 5 (lima) tahun berturut-turut sebelum penyesuaianAnggaran Dasar masih melakukan kegiatan sesuai Anggaran Dasarnya; danb. belum pernah dibubarkan.(2)Perubahan Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan cara mengubah seluruh Anggaran Dasar Yayasan danmencantumkan:a. seluruh kekayaan Yayasan yang dimiliki pada saat penyesuaian, yangdibuktikan dengan:1) laporan keuangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengurus Yayasantersebut; atau2) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik bagi Yayasanyang laporan keuangannya wajib diaudit sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;b. data mengenai nama dari anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas yangdiangkat pada saat perubahan dalam rangka penyesuaian Anggaran Dasartersebut.(3)Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) yang telah disesuaikan dengan Undang-Undangdisampaikan kepada Menteri oleh Pengurus Yayasan atau kuasanya melaluinotaris yang membuat akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan.(4)Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilampiri:a. Salinan akta perubahan seluruh Anggaran Dasar yang dilakukan dalamrangka penyesuaian dengan ketentuan Undang-Undang;b. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang memuat akta pendirianYayasan atau bukti pendaftaran akta pendirian di pengadilan negeri dan izinmelakukan kegiatan dari instansi terkait;c. Laporan kegiatan Yayasan selama 5 (lima) tahun berturut-turut sebelumpenyesuaian Anggaran Dasar yang ditandatangani oleh Pengurus dandiketahui oleh instansi terkait;d. Surat pernyataan Pengurus Yayasan bahwa Yayasan tidak pernahdibubarkan secara sukarela atau berdasarkan putusan pengadilan;e. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan yang telah dilegalisir olehnotaris;

116f. Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Yayasan yangditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh lurah atau kepaladesa setempat;g. Neraca Yayasan yang ditandatangani oleh semua anggota organ Yayasanatau laporan akuntan publik mengenai kekayaan Yayasan pada saatpenyesuaian;h. Pengumuman surat kabar mengenai ikhtisar laporan tahunan bagi Yayasanyang sebagian kekayaannya berasal dari bantuan negara, bantuan luar negeri,dan/atau sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72Undang-Undang; dani. Bukti penyetoran biaya pemberitahuan perubahan Anggaran DasarYayasan dan pengumumannya.”

Jadi Pasal 37A tersebut menegaskan mengenai syarat agar yayasan yang telah

‘mati’ atau tidak berbadan hukum lagi dapat melakukan perubahan anggaran dasar

sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah

Nomor 63 Tahun 2008, yang berbunyi:

“Perubahan anggaran dasar yayasan yang diakui sebagai badan hukum menurut

ketentuan Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang dilakukan oleh organ yayasan

sesuai dengan anggaran dasar yayasan yang bersangkutan.”

Dari pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa Peraturan Pemerintah

Nomor 2 Tahun 2013 ini membuka kembali kesempatan bagi yayasan yang telah

‘mati’ atau tidak dapat lagi menggunakan kata ‘Yayasan’ didepan namanya

berdasarkan kententuan yang diatur oleh Perubahan Undang-undang Yayasan. Hal

tersebut memperlihatkan bahwa aturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2

Tahun 2013 merevisi apa yang telah diatur dalam Pasal 71 Perubahan Undang-

undang Yayasan. Yayasan lama yang telah dianggap ‘mati’ atau tidak berbadan

hukum berdasarkan ketentuan Pasal 71 UU Yayasan, diberikan kesempatan

kembali oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 untuk melakukan

117penyesuaian anggaran dasar dan memohon pengesahan Menteri agar dapat

memeroleh status badan hukum atau dengan kata lain dapat dihidupkan kembali.

Permasalahannya disini adalah adanya pertentangan aturan antara

ketentuan yang diatur dalam Perubahan Undang-undang Yayasan dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013. Peraturan Pemerintah Nomor 2

Tahun 2013 melakukan perubahan terhadap apa yang telah diatur dalam

Perubahan Undang-undang Yayasan, padahal secara hierarki perundang-undangan

Peraturan Pemerintah berada dibawah Undang-undang.

Berdasarkan Teori Jenjang Norma dari Hans Kelsen yang menyatakan

bahwa norma-norma hukum itu memiliki jenjang atau berlapis-lapis membentuk

hierarki tata susunan norma hukum, dimana norma yang lebih rendah berlaku,

bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, hingga yang tertinggi

adalah norma dasar (Grundnorm). Dengan demikian peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi menjadi landasan bagi peraturan yang lebih rendah.

Teori Jenjang Norma ini juga diterapkan dalam tata urutan peraturan perundang-

undangan di Indonesia, yang mana diatur secara jelas jenis dan hierarki peraturan

perundang-undangannya dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Urutannya dari atas

ke bawah adalah Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,

Ketetapan Majelis Permusyawatan Rakyat, Undang-undang/Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan yang

terbawah adalah Peraturan Daerah. Undang-undang ini menegaskan kekuatan

hukum dari peraturan-peraturan tersebut adalah sesuai dengan hierarki yaitu

118peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih

rendah.Apabila terjadi konflik atau pertentangan antara peraturan yang lebih

tinggi dengan peraturan yang lebih rendah, maka peraturan perundang-undangan

yang digunakan adalah peraturan yang lebih tinggi.

Demikian juga dalam Asas Preferensi yang dapat menjadi acuan apabila

terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang

lain. Diantara 3 asas preferensi, penulis menggunakan asas Lex Superior derogat

Legi Inferiori dalam menjawab permasalahan pertama.Lex Superior derogat Legi

Inferiori yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya

mengesampingkan berlakunya peraturan perundang-undangan yang tingkatannya

lebih rendah.Apabila terjadi pertentangan antara peraturan yang tidak sederajat

secara hierarki, maka asas ini yang digunakan sebagai pisau analisisnya.

Jika terdapat dua norma atau lebih yang isinya mengatur hal yang sama

namun substansinya saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya, salah

satu atau lebih dari norma tersebut harus dikesampingkan sehingga hanya satu

norma yang dipilih dan dapat berlaku di masyarakat. Untuk memecahkan

permasalahan dalam konflik norma tersebut dapat dilakukan dengan

mempergunakan asas preferensi sebagai pisau analisisnya.

Asas Lex Superior derogat Legi Inferiori juga merupakan dasar bagi

Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(UUPPPU), dimana dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) UUPPPU menyebutkan

bahwa yang dimaksud dengan hierarki dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) adalah

penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada

119asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain mengacu pada teori Jenjangan norma dan Asas Lex Superior

Derogat Legi Inferiori, ketentuan Pasal 7 ayat (2) UUPPPU serta penjelasannya

memperlihatkan bahwa di Indonesia telah ada peraturan perundang-undangan

yang mengatur mengenai keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan

dimana suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak dapat

mengatur suatu hal yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur oleh

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Oleh karena itu, berdasarkan Teori Jenjang Norma dan Asas Lex Superior

derogat Legi Inferiori, serta berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-

undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka pertentangan yang

terjadi antara Perubahan Undang-undang Yayasan dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 2 Tahun 2013 dapat diselesaikan dengan mengenyampingkan Peraturan

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 yang secara hierarki berada di bawah Undang-

undang Yayasan. Secara hierarki perundang-undangan, undang-undang lebih

tinggi derajatnya daripada peraturan pemerintah. Dengan demikian, apabila

pemerintah ingin melakukan revisi terhadap apa yang diatur dalam Undang-

undang Yayasan, maka pemerintah seharusnya melakukan revisi terhadap

Undang-undang Yayasan bukan pada Peraturan Pemerintahnya. Selain itu, pada

kententuan Pasal 71 Undang-undang Yayasan dan Perubahannya tidak ada klausa

yang menyebutkan bahwa akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 seharusnya hanya melakukan

120perubahan atau penambahan terhadap pasal yang diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008, bukan menambahkan pasal yang isinya

bertentangan dengan Undang-undang Yayasan. Oleh karena itu, ketentuan pasal

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tersebut bertentangan dengan

Undang-undang Yayasan dan Perubahannya dan seharusnya batal demi hukum.

121BAB IV

AKIBAT HUKUM AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

BERDASARKAN PP NOMOR 2 TAHUN 2013 DARI YAYASAN LAMA

YANG TIDAK BERBADAN HUKUM LAGI BERDASARKAN

KETENTUAN UU YAYASAN

4.1 Akibat Hukum dari Akta Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan PP

No. 2 Tahun 2013 untuk Yayasan Lama yang tidak berbadan hukum lagi

berdasarkan UU Yayasan

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang

Yayasan, yayasan-yayasan yang telah berdiri sebelum terbitnya Undang-undang

Yayasan dan Perubahannya, yang kemudian yayasan tersebut dianggap ‘mati’

atau eksistensinya tidak diakui karena tidak berbadan hukum lagi dan tidak dapat

menggunakan kata “yayasan” didepan namanya karena tidak melakukan syarat

yang ditentukan oleh Pasal 71 UU Yayasan, dapat kembali ‘dihidupkan’.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 diterbitkan oleh pemerintah dengan

tujuan dapat menghidupkan yayasan-yayasan yang telah dianggap ‘mati’ dan

tidak berbadan hukum oleh ketentuan Undang-undang Yayasan dan Perubahan

Undang-undang Yayasan.

Yayasan-yayasan tersebut dapat melakukan penyesuaian anggaran dasar

dan memohon pengesahan kepada Menteri Hukum dan Ham agar yayasan

122tersebut dapat memperoleh status badan hukum atau ‘hidup’ kembali. Yayasan

dapat meminta kepada Notaris untuk dibuatkan akta perubahan anggaran dasar

dan kemudian apabila akta tersebut telah selesai, melalui Notaris yayasan tersebut

dapat mengajukan permohonan pengesahan kepada Menteri. Dengan adanya akta

tersebut, yayasan dapat kembali melakukan kegiatan usahanya. Namun dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 menambahkan syarat-syarat yang

harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan pengesahan kepada Menteri, yaitu

melampirkan berkas-berkas sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 15A

Peraturan Pemerintah tersebut.

Pasal 37A Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 dengan jelas

menyatakan bahwa untuk yayasan yang didepan namanya sudah tidak dapat

menggunakan kata “yayasan” lagi, dapat melakukan perubahan anggaran dasar

untuk dapat kembali menggunakan kata yayasan dengan syarat selama 5 (lima)

tahun berturut-turut masih menjalankan kegiatan yayasannya sesuai dengan

anggaran dasar dan belum pernah dibubarkan. Maka dengan sangat jelas

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 menyatakan yayasan yang telah tidak

dapat menggunakan kata “yayasan” didepan namanya sesuai dengan perintah

Undang-undang Yayasan dan Perubahannya, dapat kembali menggunakan kata

“yayasan” dengan syarat-syarat yang diatur dalam PP tersebut.

Secara hierarki, Peraturan Pemerintah tidak dapat melakukan revisi

terhadap peraturan perundang-undangan yang ada diatasnya. Berdasarkan teori

jenjang norma dan asas preferensi, apabila ada pertentangan antara peraturan

123perundang-undangan yang tidak sederajat maka peraturan yang lebih rendah

dikesampingkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tersebut, Notaris,

atas permohonan para pihak, membuat suatu akta perubahan yayasan yang telah

‘mati’ atau tidak dapat menggunakan kata “yayasan” didepan namanya, yang

mana yayasan tersebut sebenarnya telah dianggap mati sejak tahun 2008 oleh UU

Yayasan, dan aktanya dapat dimohonkan pembatalan ke Pengadilan Negeri.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tidak dapat melakukan revisi terhadap

apa yang diatur dalam Pasal 71 Perubahan Undang-undang Yayasan. Apabila

pemerintah ingin memberikan kemudahan kepada masyarakat yang yayasannya

telah ‘mati’ atau tidak lagi dapat menggunakan kata “yayasan” karena kehabisan

waktu untuk melakukan penyesuaian anggaran dasar dan memohon pengesahan

kepada Menteri agar memperoleh status badan hukum, sebaiknya Undang-undang

Yayasanlah yang diubah, khususnya Pasal 71 yang mengatur tentang jangka

waktu untuk melakukan penyesuaian dan memohon pengesahan.

Pertentangan yang terjadi antara Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun

2013 dengan Undang-undang Yayasan akan memiliki akibat hukum terhadap akta

perubahan anggaran dasar yang dibuat dihadapan Notaris oleh yayasan yang tidak

dapat lagi menggunakan kata “yayasan” didepan namanya. Akibat hukum dari

dibuatnya akta yayasan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013

untuk yayasan yang sudah ‘mati’ adalah yayasan tersebut tetap tidak dapat

memperoleh status badan hukum dan akta tersebut dapat dibatalkan. Yayasan

tersebut dapat “hidup kembali” atau dapat memperoleh kembali status badan

124hukumnya hanya dengan merevisi Pasal 71 Undang-undang Yayasan dengan

Perubahan Undang-undang Yayasan, bukan dengan merevisi Peraturan

Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun

2013.

Sesuai dengan teori badan hukum, khususnya dalam teori harta kekayaan

bertujuan dan teori harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang karena

jabatannya, suatu yayasan haruslah berbadan hukum karena sesuai dengan unsur-

unsurnya, suatu yayasan merupakan sebuah badan yang memiliki harta kekayaan

yang berdiri sendiri, memiliki pengurus, bertujuan melayani kepentingan tertentu

dan harta kekayaannya sah untuk diorganisasikan. Dengan demikian suatu

yayasan haruslah berbadan hukum. Apabila suatu yayasan kehilangan status

badan hukumnya karena tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar sesuai

dengan yang diatur dalam Undang-undang Yayasan, maka yayasan tersebut tidak

dapat lagi disebut sebagai yayasan.

Berdasarkan salah satu bagian dari Asas-asas Umum Pemerintahan yang

Baik, yakni asas Kepastian Hukum, suatu peraturan dibuat dan diundangkan

dengan tujuan mengatur suatu hal agar menjadi jelas dan logis. Jelas dalam artian

tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis dalam artian menjadi

suatu sistem norma dengan norma lainnya sehingga tidak berbenturan atau

menimbulkan konflik norma.

Asas Kepastian Hukum menghendaki dihormatinya hak yang telah

diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan pemerintah. Dengan demikian,

demi tercapainya kepastian hukum, setiap keputusan yang telah dikeluarkan oleh

125pemerintah tidak dapat dicabut kembali kecuali dapat dibuktikan sebaliknya

dalam pengadilan.

Dalam menjaga kepastian hukum, pemerintah tidak boleh menerbitkan

aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan

dengan undang-undang. Sesuai dengan asas kepastian hukum, apabila terjadi

pertentangan antara aturan pelaksana dengan undang-undangnya, maka

pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan tersebut batal demi hukum atau

dengan kata lain tidak pernah ada sehingga akibat yang muncul dengan adanya

peraturan tersebut harus dipulihkan seperti sediakala.

Suatu kepastian hukum sangatlah penting, demikian sesuai dengan bunyi

Pasal 28D Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ketiga, yaitu :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian

hukum yang adil, serta perlakuan hukum yang sama dihadapan hukum.

Suatu akta penyesuaian anggaran dasar yang dibuat dihadapan Notaris

yang berdasarkan adanya aturan baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun

2013, yang mana pada kenyataannya aturan tersebut bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan diatasnya, maka demi kepastian hukum

pengadilan harus membatalkan akta tersebut. Akta penyesuaian anggaran dasar

tersebut tidak sah karena dibuat berdasarkan suatu aturan peraturan perundang-

undangan yang harusnya dibatalkan karena telah bertentangan dengan aturan yang

derajatnya lebih tinggi.

Dengan demikian, dengan adanya benturan norma antara Peraturan

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 dengan Undang-undang Yayasan, selain

126mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi masyarakat mengenai jangka

waktu penyesuaian anggaran dasar yayasan, juga mengakibatkan suatu akta yang

dibuat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tersebut dapat

dimohonkan pembatalan ke Pengadilan Negeri, yang artinya tidak mempunyai

kekuatan hukum karena akta tersebut cacat hukum, dan sejak diputuskannya

pembatalan akta tersebut oleh hakim maka berlakunya pembatalan itu adalah

berlaku sejak perbuatan hukum/perjanjian itu dibatalkan.

4.2 Akibat Hukum Dari Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Yang

Tidak Berbadan Hukum Lagi Berdasarkan Undang-Undang Yayasan

Terhadap Pihak Ketiga Pada Badan Usaha Yang Didirikan Oleh

Yayasan

Di dalam klausul Pasal 37A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun

2013, menyebutkan bahwa ada 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi oleh suatu

yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan kata ‘Yayasan’ didepan namanya,

yaitu :

1. Paling sedikit selama 5 (lima) tahun berturut-turut sebelum penyesuaian

anggaran dasar masih melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran

dasarnya, dan

2. Yayasan tersebut belum dibubarkan.

Suatu yayasan yang sudah tidak boleh lagi menggunakan kata yayasan

didepan namanya berarti tidak lagi dapat disebut sebagai yayasan dan tidak lagi

memiliki status badan hukum. Dengan demikian, bagaimana suatu yayasan dapat

127masih melakukan kegiatan minimal 5 (lima) tahun berturut-turut, sedangkan

yayasan tersebut tidak lagi merupakan yayasan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 16

Tahun 2001 tentang Yayasan, untuk menunjang pencapaian maksud dan

tujuannya, suatu yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk dengan cara

mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Dalam

Perubahan Undang-undang Yayasan dalam penjelasan pasal 3 ayat (1) nya

menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Yayasan

dimaksudkan untuk menegaskan bahwa Yayasan tidak digunakan sebagai wadah

usaha dan yayasan tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung tetapi

harus melalui badan usaha yang didirikannya atau melalui badan usaha lain

dimana Yayasan menyertakan kekayaannya. Oleh karena itu, yayasan

diperbolehkan mendirikan badan usaha sesuai dengan Pasal tersebut dan

penjelasannya.

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Yayasan menyebutkan bahwa badan

usaha yang didirikan tersebut harus sesuai maksud dan tujuan didirikannya

yayasan tersebut, yang mana berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Yayasan

menyatakan bahwa maksud dan tujuan yayasan tersebut tidak boleh bertentangan

dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Dengan demikian, untuk dapat melaksanakan maksud dan

tujuannya, suatu yayasan dapat mendirikan badan usaha dengan syarat badan

usaha tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian yayasan, dan tidak

128boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Adapun cakupan kegiatan usaha dari badan usaha yang dapat didirikan

oleh yayasan diatur dalam Penjelasan Pasal 8 Undang-undang Yayasan, yang

mana cakupan tersebut antara lain : hak asasi manusia, kesenian, olah raga,

perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, dan ilmu

pengetahuan.

Sebuah yayasan yang telah berdiri sebelum diterbitkannya UU Yayasan

namun tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar sampai batas jangka waktu

yang ditentukan oleh UU Yayasan, maka yayasan tersebut tidak lagi berbadan

hukum. Kemudian apabila berdiri suatu badan usaha yang didirikan oleh suatu

yayasan, dimana yayasan tersebut kehilangan status badan hukumnya karena tidak

melakukan penyesuaian anggaran dasar, maka secara otomatis kegiatan usaha

yang dilakukan oleh badan usaha tersebut tidak memiliki legalitas.

Seperti misalnya pada suatu yayasan di bidang pendidikan, dalam hal ini

suatu sekolah. Apabila suatu yayasan pendidikan yang telah dianggap tidak

berbadan hukum lagi karena tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar dalam

waktu yang telah ditentukan oleh UU Yayasan tersebut tetap melakukan

kegiatannya, misalnya kegiatan belajar mengajar dan penerbitan ijasah siswa yang

telah lulus tetap dilakukan, maka perlu dipertanyakan legalitas status ijasah yang

dikeluarkan oleh yayasan yang dianggap sudah tidak berbadan hukum tersebut.

Murid-murid dari sekolah tersebut menerima ijasah sebagai bukti kelulusan.

Apabila sekolah tersebut tidak lagi berada dibawah yayasan karena yayasannya

129telah ‘mati’, maka akan berdampak pada keabsahan ijasah yang diterima oleh

murid-murid tersebut.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 ini, memberikan

kesempatan bagi yayasan yang telah dinyatakan ‘mati’ atau eksistensinya tidak

diakui karena telah kehilangan status badan hukumnya dan tidak dapat

menggunakan kata “yayasan” didepan namanya oleh UU Yayasan untuk ‘hidup

kembali’ dan memperoleh kembali status badan hukumnya. Yayasan tersebut

dapat meminta kepada Notaris untuk membuatkan akta perubahan anggaran dasar

dan mengajukan permohonan agar dapat memperoleh status badan hukum seperti

yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013. Kemudian

bagaimanakah status ijasah yang dikeluarkan oleh yayasan sekolah tersebut, jika

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 sendiri yang eksistensinya tidak sah

dan seharusnya batal demi hukum karena bertentangan dengan Undang-undang

Yayasan, dijadikan sebagai dasar bagi yayasan sekolah tersebut untuk melakukan

penyesuaian dengan meminta Notaris untuk membuatkan akta perubahan

anggaran dasar.

Ijasah yang dikeluarkan oleh yayasan sekolah yang telah dianggap ‘mati’

karena tidak memiliki status badan hukum berdasarkan ketentuan Undang-undang

Yayasan, tidak mempunyai legalitas lagi. Ijasah tersebut tidak diakui sebagai

ijasah dari suatu yayasan di bidang pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 2

Tahun 2013 yang secara hirarki bertentangan dengan Undang-undang Yayasan,

mengakibatkan Peraturan Pemerintah tersebut harus batal demi hukum dan

apabila pemerintah ingin memberikan kesempatan kepada yayasan-yayasan yang

130telah ‘mati’ untuk ‘hidup’ kembali, seharusnya melakukan revisi kepada Undang-

undang Yayasan khususnya pada Pasal 71. Jika Peraturan Pemerintah Nomor 2

Tahun 2013 yang seharusnya batal demi hukum karena bertentangan dengan

Undang-undang Yayasan dijadikan landasan bagi yayasan yang telah ‘mati’ untuk

melakukan penyesuaian anggaran dasar, maka dampak dari akta perubahan

anggaran dasar yang dibuat tersebut adalah dapat dibatalkan.

Mengacu pada pasal 37A Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun

2013, yang berbunyi :

Dalam hal perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37ayat (1) dilakukan untuk Yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan kata“Yayasan” di depan namanya maka Yayasan tersebut harus memenuhipersyaratan sebagai berikut:

a. paling sedikit selama 5 (lima) tahun berturut-turut sebelum penyesuaianAnggaran Dasar masih melakukan kegiatan sesuai Anggaran Dasarnya;dan

b. belum pernah dibubarkan.

Suatu yayasan sekolah yang telah tidak dapat menggunakan kata

“yayasan” didepan namanya dan tidak berstatus badan hukum lagi, sesuai dengan

Pasal 37A tersebut dapat melakukan penyesuaian anggaran dasarnya dengan

syarat selama 5 (lima) tahun berturut-turut sebelum penyesuaian anggaran dasar

masih melakukan kegiatan sesuai anggaran dasarnya. Jika penyesuaian anggaran

dasar dilakukan pada tahun 2013, maka sejak tahun 2008 hingga tahun 2013

yayasan sekolah tersebut harus masih melakukan kegiatannya sesuai dengan

anggaran dasarnya, sedangkan Perubahan Undang-undang Yayasan menentukan

bahwa jangka waktu untuk melakukan penyesuaian anggaran dasar berakhir di

tahun 2008. Dengan demikian, apabila suatu yayasan sekolah tetap melakukan

131kegiatan selama 5 (lima) tahun berturut-turut sejak tahun 2008 hingga 2013, maka

apabila yayasan sekolah tersebut mengeluarkan ijasah bagi murid-muridnya yang

dalam hal ini merupakan pihak ketiga, maka akibat hukumnya adalah ijasah

tersebut dianggap illegal atau tidak sah karena dikeluarkan oleh yayasan yang

telah ‘mati’ atau tidak memiliki status badan hukum dan tidak dapat

menggunakan kata yayasan didepan namanya.

Suatu ijasah yang telah diterbitkan oleh suatu yayasan sekolah yang telah

kehilangan status badan hukumnya, apabila dikemudian hari timbul permasalahan

dan ada pihak-pihak yang menggugat secara hukum, maka pihak yang

bertanggungjawab secara hukum adalah pendiri yayasan dan secara tanggung

renteng juga merupakan tanggungjawab pribadi dari organ yayasan tersebut, yaitu

pembina, pengurus, dan pengawas. Pendiri dan organ yayasan adalah pihak yang

berkewajiban untuk melakukan penyesuaian anggaran dasar yayasan agar yayasan

tersebut tidak kehilangan status badan hukumnya dan juga tidak berdampak pada

pihak ketiga, yang dalam hal ini adalah siswa yang menerima ijasah dari sekolah

yang didirikan oleh yayasan tersebut. Secara administratif, sanksi yang diterapkan

kepada yayasan yang tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar sesuai dengan

jangka waktu yang diatur dalam Pasal 71 UU Yayasan adalah yayasan tersebut

dilarang menggunakan kata yayasan didepan namanya dan harus melikuidasi

hartanya dan kemudian sisa likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang

maksud dan tujuannya sama dengan yayasan yang dilikuidasi. Dalam ranah

hukum, atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan, pengadilan

dapat membubarkan yayasan tersebut. Pihak yang berkepentingan langsung antara

132lain adalah termasuk organ yayasan (dalam hal ini pembina, pengurus, pengawas,

dan pegawai yayasan). Pihak yang berkepentingan lainnya adalah pihak ketiga

yang berhubungan dengan yayasan atas hubungan hukum, misalnya badan usaha

yang didirikan yayasan, pihak yang pernah melakukan kerjasama bidang

penyertaan modal suatu perusahaan jelas memiliki kepentingan langsung dengan

pembubaran yayasan karena menyangkut kedudukan yayasan sebagai badan

hukum yang berpengaruh terhadap tanggung jawab yayasan.

133BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil pembahasan terhadap permasalahan dalam tesis ini,

dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. eksistensi yayasan lama dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor

2 Tahun 2013 yang bertentangan dengan Pasal 71 Undang-undang

Yayasan adalah tidak sah secara hukum karena secara hirarki Peraturan

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 berada dibawah Undang-undang

Yayasan, maka Pasal 71 UU Yayasan tidak dapat direvisi oleh Peraturan

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013.

2. Akibat hukum dari akta perubahan anggaran dasar yang dibuat

berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2013 oleh yayasan lama

yang tidak berbadan hukum lagi berdasarkan ketentuan Undang-undang

Yayasan adalah akta perubahan tersebut dapat dibatalkan karena Peraturan

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 bertentangan dengan Undang-undang

Yayasan.

5.2 Saran

1. Sebaiknya pemerintah membatalkan PP Nomor 2 Tahun 2013 tersebut

karena bertentangan dengan Undang-undang Yayasan dan berpotensi

134menimbulkan permasalahan dikemudian hari, dan apabila pemerintah

ingin memberi kesempatan lagi kepada yayasan lama yang kehilangan

status badan hukum karena tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar

sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 71 UU Yayasan, maka pemerintah

sebaiknya melakukan perubahan terhadap Pasal 71 UU Yayasan tersebut.

Selain itu pemerintah juga diharapkan dalam membuat revisi dari suatu

peraturan perundang-undangan lebih memperhatikan hirarki perundang-

undangan yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sehingga tidak

terjadi pertentangan norma.

2. Masyarakat, khususnya yang merupakan organ dari suatu yayasan,

hendaknya lebih teliti dan tanggap dengan adanya peraturan-peraturan

baru, serta mematuhi peraturan-peraturan tersebut sehingga dapat

menjalankan yayasannya dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. LITERATUR

Achmad, Ali, 2009, MenguakTeoriHukum (Legal Theory) &TeoriPeradilan(Judicialprudence) :TermasukInterpretasiUndang-undang (Legisprudence),Volume 1 PemahamanAwal, Kencana, Jakarta

Ali, C., 1999, Badan Hukum, Alumni, Bandung

Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, cetakanke-6, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

Andi Hamzah, 1994, Kamus Hukum Indonesia, PT Pradnya Paramita, Jakarta

Andrews, Emerson, 1958, Philantropic Foundation, New York

Apeldoorn, Van, 1983, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta

ArieKusumastuti Maria Suhardiadi, HukumYayasan di IndonesiaBerdasarkanUndang-Undang RI No. 16 Tahun 2001, TentangYayasan,Indonesia Center Publishing

Assers, C., 1968, Handleiding To De Beoefening van Het Netherlands BurgelijkRech. Uitgeversmaatschappij, W.E.J. Tjeenk Willink-Zwolle

Asshiddiqie, Jimly, 2005, Model-model PengujianKonstitusional di berbagaiNegara, KonstitusiPers, Jakarta

Asshidiqie, Jimly, 2006, PengantarIlmuHukum Tata Negara, Jilid 1, KonstitusiPress bekerjasamadengan PT. SyaamilCipta Media, Jakarta

Bakry, Noor MS, 1985, PancasilaYuridisKenegaraan, Liberty, Yogyakarta

Boedi Harsono, 1994, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya, Jilid I Hukum TanahNasional, Djambatan, Jakarta

Borahima, Anwar, 2010, Kedudukan Yayasan di Indonesia : Eksistensi, Tujuan,dan Tanggung Jawab Yayasan, Kencana, Jakarta

Budi AgusRiswadi, 2003, Hukum Internet, UII Press, Yogyakarta

Budiono, Herlien, 2008, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di BidangKenotariatan, PT. Citra Aditya BAkti, Bandung, 2008

Chatamarrasyid, 2000, Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha BertujuanLaba, Citra Aditya Bakti, Bandung

Chatamarrasyid, 2001, TujuanSosialYayasandanKegiatan Usaha BertujuanLaba,Cet. I., PT. Citra DityaBakti, Bandung

Compbell Black MA, Hendry,Black’s Law Dictionary Cet. 2, West PublishingCo,t.th, ST Paul Minestotta USA

Friedmann, W., 1990, Legal Theory(TeoridanFilsafatHukumTelaahKritisAtasTeori-TeoriHukum) (Susunan I, II,dan III), diterjemahkanoleh Muhammad Arifin, Rajawali, Jakarta

Hadjon, Philipus M., 1997, PenelitianHukumNormatif (Kumpulan Tulisan),FakultasHukumUniversitasAirlangga, Surabaya

Hadjon, Philipus M. dkk, 2001, PengantarHukumAdministrasi Indonesia, GajahMada University Press, Yogyakarta

Ibrahim, Jhony,2006, TeoridanMetodelogiPenelitianHukumNormatif,BayuPublising, Malang

Iskandar, Lisman, 1977, Aspek Hukum Yayasan Menurut Hukum Positif DiIndonesia, Majalah Yuridika No. 5 & 6 Tahun XII, September-Desember1997

Kansil, C.S.T dan Christine S.T. Kansil, 2011, PengantarIlmuHukum Indonesia,RinekaCipta, Jakarta

Kie, Tan Thong, 1984, Serba Serbi 30 Tahun Notariat di Indonesia, tidakdipublikasikan

Koentjoro, Diana Halim, 2004, HukumAdministrasi Negara, Ghalia Indonesia,Jakarta

Kusnardi, Moh. danBintan R. Saragih, 1980,sususnanPembagianKekuasaanMenurutSistemUndang-UndangDasar 1945,PT. Gramedia, Jakarta

Marbun, SF. &Moh. Mahfud MD, 1998,Pokok-pokokHukumAdministrasi Negara,Liberty, Yogyakarta

Meijers, 1948, De Algemene Begrippen van het Burgerlijk Recht, LeidenUniversitaire Press

Muchsan, 1982, PengantarHukumAdministrasi Negara, Liberty, Yogyakarta

Muslimin,Amrah, 1982, BeberapaAsas-Asas Dan Pengertian-PengertianPokokTentangAdministrasidanHukumAdministrasi, Alumni,Bandung

Marzuki, Peter Mahmud,2005, PenelitianHukum, Fajar Inter Pratama Offset,Jakarta

Marzuki,Peter Mahmud,2008. PengantarIlmuHukum, Kencana, Jakarta

Pitlo, 1979, Pembuktian dan Daluarsa, Terjemahan oleh M. Isa Aris, Intermassa,Jakarta

Pitlo, 1986, Het,Nederlands Burgelijke Wet Boek deel 1 A, Het RechtsPersonenrecht, Gouda Quint, B.V. Arnhem

Pitlo, Het Rechts Personenrecht naar het Netherlands Burgelijk Wet Boek

Prasetya, Rudhi, 1995, Dana Pensiun sebagai Badan Hukum, Citra Aditya Bakti,Bandung

Program Studi Magister KenotariatanUniversitas Udayana, 2013,PedomanPendidikan Program Studi Magister KenotariatanUniversitasUdayana, Denpasar

Projodikoro, Wirjono, 1966, Azas-azas Hukum Perdata, Sumur Bandung,Bandung

Puryatma, I Made, 2013, Pelatihan Teknik Pembuatan Akta Notaris, tidakdipublikasikan

Ridwan HR, 2008, Hukumadministrasi Negara, RajawaliPers,Jakarta

Salim HS.,2012, PerkembanganTeoriDalamIlmuHukum, RajawaliPers, Jakarta

Setiadi, A., 1995, Dana Pensiun Sebagai Badan Hukum, Citra Aditya Bakti,Bandung

Sinamo,Nomensen, 2010, HukumAdministrasi Negara,JalaPermataAksara,Jakarta

Soekanto, Soerjono,1986, PengantarPenelitianHukum, Universitas IndonesiaPress, Jakarta

Soekanto,Soerjono,dan Sri Mamudji, 2001,PenelitianHukumNormatifSuatuKajianSingkat, PT. Raja GrafindoPersada,Jakarta

Soemitro, Rachmat, 1979, Penuntutan Perseroan Terbatas dengan Undang-undangPajak Perseroan, PT. Eresco, Bandung

Soeroso, 1999, Perbandingan Hukum Perdata, Sinar Grafika, Jakarta

Soeroso, 2010, Perjanjian dibawah tangan : pedoman praktis pembuatan danaplikasi hukum, Sinar Grafika, Jakarta

Sofwan, Sri Soedewi Masychun,tanpa tahun, Hukum Badan Pribadi, YayasanBadan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta

Subekti, 1987, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Inter Masa, Jakarta

Sumardjono, Maria, 1989, PedomanPembuatanUsulanPenelitian, FakultasHukumUGM

Supramono, Gatot, 2008, HukumYayasan di Indonesia, RinekaCipta, Jakarta

Suprapto, Maria Farida Indarti, 1998, IlmuPerundang-undangan, dasar-dasarpembentukannya, Kanisius, Yogyakarta

Suryabrata, Sumandi,1989, MetodelogiPenelitian, CV. Rajawali, Jakarta

Syarifin,Pipin,danDedahJubaedah, 2005, HukumPemerintah Daerah, PustakaSetia,Bandung

Thamrin, Husni, 2011, Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris, LaksBangPRESSindo, Yogyakarta

Tjandra, Riawan, 2008, HukumAdministrasi Negara, UniversitasAtmajayaYogyakarta, Yogyakarta

Tobing, Lombang, G. H. S., 1990, BeberapaTinjauanMengenaiYayasan(Stichting), FakultasHukumUniversitasSebelasMaret, Solo

Wahyono, Padmo, 1992, SistemHukumNasionalDalam Negara HukumPancasila,Alumni, Bandung

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Lembaran Negara,Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lebaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4132

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang,Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lebaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4430

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 134, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undangtentang Yayasan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5387

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1998 Tentang PenertibanSumber-Sumber Dana Yayasan

C. MAJALAH

ArryMth. Soekowathy, R., 2003, “Fungsi Dan RelevansiFilsafatHukumBagi RasaKeadilanDalamHukumPositif”, JurnalFilsafat, Jilid 35, Nomor 3, Desember2003

DanangWidoyoko, 2003, “UU Yayasan: LegalisasiBisnisMiliter”,ArtikelDalamLenteraJurnalHukumEdisi 2 Februari 2003

Firdhonal, 2013, “Apakah PP No. 2/2013 BertentangandenganPasal 71 UUYayasan?”,MajalahRenvoiNomor 9.117.X, Februari 2013

LismanIskandar, 1977“AspekHukumYayasanMenurutHukumPositif DiIndonesia”, MajalahYuridika No. 5 & 6 Tahun XII, September-Desember1997

Setiawan, 1995, “TigaAspekYayasan”, VariaPeradilan,Tahun V, No. 55

D. INTERNET

JimlyAsshiddiqie, “Pemikiran :BadanHukum”, Maret 2012, diaksespada 12 Juli2013, situs : http://www.jimly.com/

eksistensi dan akibat hukum dari akta perubahan anggaran dasar ...

Documents

Transcript of eksistensi dan akibat hukum dari akta perubahan anggaran dasar ...