Ekonomi Sebangau masih Digerogoti - ftp.unpad.ac.id · Pergulatan pembalak dan pecinta lingkungan...

1
Sebangau masih Digerogoti Pergulatan pembalak dan pecinta lingkungan terjadi di TN Sebangau. Potensi besarnya bisa hancur jika gambut tidak bisa dipertahankan. Fokus Nusantara, hlm 28-29 HALAMAN 13 RABU, 18 AGUSTUS 2010 Ekonomi inginan untuk memajukan daerah, misalnya pajak daerah, tambah Pramono, terobosan itu belum cukup. Sementara itu, Bambang Soesatyo, anggota Badan Ang- garan DPR RI, mengatakan pidato Presiden hanya memuat janji yang tidak realistis dan ti- dak menawarkan solusi untuk menyelesaikan aneka masalah yang dihadapi saat ini, teruta- ma menyangkut merosotnya kualitas kesejahteraan rakyat. Bambang juga menekankan aspek terpenting dari APBN saat ini adalah soal efektivitas pengelolaan anggaran. Peme- rintahan cukup bermasalah karena sudah bertahun-tahun dijangkiti penyakit lamban me- nyerap anggaran. Setiap tahun, selalu dikemukakan alasan PEMAPARAN Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menge- nai Rancangan Anggaran Pen- dapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2011 tidak menawar- kan terobosan. Akibatnya, itu akan sulit untuk mengubah keadaan ekonomi Indonesia bila dibandingkan dengan kondisi 2010. Wakil Ketua DPR RI Pramo- no Anung Wibowo mengemu- kakan hal itu seusai Rapat Paripurna Penyampaian Pida- to Presiden Terkait dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2011 berikut Nota Keuangannya di Gedung Parle- men, Jakarta, Senin (16/8). “Kita akan mengetahui hidup kita tidak berbeda dengan 2010 karena tidak ada terobosan.” Kalaupun memang ada ke- Tarif Listrik bakal Naik Lagi Pemerintah tidak memiliki kemauan politik mencari cara lain menutupi pembengkakan subsidi. Mereka langsung membebankan pada konsumen. Anggaran Tahun Depan tanpa Terobosan upayakan tetap berada dalam koridor daya jangkau masya- rakat, dan tidak membebani daya saing. “Selain itu, penaikan ini di- perlukan agar PLN tetap mam- pu memperluas jaringannya. Sehingga PLN dapat mening- katkan elektrifikasi masyarakat sebanyak 1,5 juta kepala kelu- arga per tahun,” ujarnya. Dengan peningkatan elek- trifikasi masyarakat tersebut, diharapkan pada akhir 2014, persentase rumah tangga yang sudah dialiri listrik di Tanah Air meningkat dari 66% ke 80%. Dalam menanggapi rencana pemerintah penaikkan TDL hingga 15% pada awal 2011, Direktur Eksekutif ReforM- iner Institute Pri Agung Ra- khmanto mengatakan hal itu tidak berdasar. Sebab, pemerin- tah saat ini belum melakukan pembenahan sistem kelistrikan nasional secara maksimal. “Pemerintah tidak memiliki kemauan politik untuk mencari cara lain dalam menutupi pem- P ENGURANGAN sub- sidi di sektor energi, terutama listrik, yakni dari Rp55,1 triliun menjadi Rp41 triliun di 2011 tak pelak menimbulkan dampak pada tarif dasar listrik (TDL). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Saleh membenarkan adanya rencana pemerintah untuk menaikkan TDL di 2011. “Me- mang diasumsikan, dalam merencanakan RAPBN (Ran- cangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2011 ada penaikan 15% per Januari,” ungkap Darwin seusai jumpa pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Senin (16/8). Namun, soal penaikan TDL ini, pemerintah masih akan membicarakan dengan DPR. Sehingga penaikan tidak mem- bebani rakyat. Sebab, penaikan TDL bukan bertujuan membe- bani masyarakat, sehingga di- bengkakan subsidi. Mereka hanya mengambil cara paling gampang dengan langsung membebankannya pada kon- sumen,” ujarnya. Menurutnya, dukungan pe- merintah untuk membuat ope- rasional pembangkit listrik semakin efisien masih sebatas kebijakan semu. “Harusnya pemerintah berupaya menu- runkan BPP (biaya pokok pe- nyediaan) dulu, dengan meng- ganti sumber energi primer pembangkit PLN yang semula memakai bahan bakar minyak (BBM) dengan batu bara mau- pun gas secara maksimal. Baru kemudian menghitung defisit subsidi itu sebagai dasar kenai- kan TDL,” ujar Pri Agung. Ia mencontohkan, defisit pa- sokan gas maupun batu bara yang dialami PLN seharusnya tidak terjadi, apabila peme- rintah tegas memaksimalkan penggunaan kedua komoditas tersebut demi terjaminnya pa- sokan listrik nasional. “Misalnya masalah renego- siasi pasokan gas ke Singa- pura maupun pembangunan terminal gas alam cair terapung (LNG floating storage and receiv- ing terminal) yang masih belum jelas realisasinya.” Keberatan pengusaha Demikian pula dengan pene- gakan kewajiban pasok domes- tik (domestic market obligation/ DMO) batu bara nasional yang semestinya bisa dipakai untuk kebutuhan pembangkit PLN. Menurutnya, bila pemerintah melakukan hal itu, seharusnya PLN saat ini bisa menekan BPP dari kisaran Rp1.100 per kilowatt hour (kWh). “Bila memakai gas akan ada penu- runan BPP hingga sepertiga dan bisa turun setengahnya bila memakai batu bara.” Secara terpisah, kalangan pengusaha menolak tegas pe- naikan TDL 15% pada 2011. Penaikan TDL dinilai akan memberatkan kalangan peng- usaha dan industri dalam ber- saing dengan produk-produk impor, terutama yang berasal dari China. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pengu- saha Indonesia Sofjan Wanandi, kemarin. “Kalangan pengusaha dan asosiasi rata-rata tidak bisa terima dengan kenaikan TDL ini. Menghadapi impor barang China saja sudah susah, apalagi ditambah dengan penaikan TDL lagi.” (Jaz/*/E-1) [email protected] yang berbeda-beda. “Jangan seperti APBN tahun- tahun sebelumnya yang ‘di- paksa’ berubah di tengah jalan, seperti halnya APBNP 2010. Baru dua bulan dijalankan, sudah berubah karena faktor penaikan tarif dasar listrik. Akibatnya, indikator makro yang dipatok APBNP 2010, se- perti inflasi, gugur dengan de- ngan sendirinya oleh dampak penaikan itu,” tegasnya. Sementara itu, ekonom Dra- djad H Wibowo memperkira- kan asumsi inflasi 5,3% dalam RAPBN 2011 akan terlampaui hingga di atas 6%. Angka yang disampaikan Presiden dinilai belum memperhitungkan ke- naikan harga pangan global dan ekspansi kredit di kisaran 20%-25%. (ST/Tup/E-2) Edna Tarigan ANTARA/UNTUNG SETIAWAN PAMERAN FURNITUR: Pengunjung mengamati produk furnitur dalam pameran Furnitur dan Interior di Jakarta Convention Center, Jakarta, kemarin. Pameran perabot dan interior rumah tersebut berlangsung hingga Minggu (22/8) mendatang. Industri furnitur nasional tumbuh sekitar 15% sepanjang semester I 2010. EKONOMIKA Penjualan Auto 2000 Melonjak 68% PENJUALAN Auto 2000, diler utama Toyota, selama Januari-Juli 2010 melonjak 68% menjadi 130.713 unit menyusul pesatnya per- tumbuhan pasar mobil domestik. Marketing Division Head Auto 2000 Agus Prajitno W, di Jakarta, kemarin, mengatakan pada bulan lalu, Auto 2000 sukses mencetak penjualan bulanan tertinggi se- panjang sejarah, yaitu sebesar 21.836 unit. Ia optimistis penjualan akan terus meningkat memasuki Agustus karena permintaan yang biasanya meningkat 10%-15% menjelang Lebaran. Sebelumnya, Presiden Direktur TAM Johnny Darmawan menerangkan bahwa penjualan mobil pada Agustus 2010 bakal anjlok 23% menjadi sekitar 50 ribu sampai 55 ribu unit akibat bulan puasa. Penjualan Toyota ditaksir melorot menjadi 22 ribu unit dari sebelumnya 27 ribu unit pada Juli. (Ant/E-2) Perlu Masukan soal Calon Hakim Pajak KEMENTERIAN Keuangan meminta masukan dari masyarakat terkait dengan seleksi hakim pengadilan pajak dalam rangka penerimaan hakim pengadilan pajak tahun anggaran 2010. Sek- retaris Jenderal Kemenkeu Mulia P Nasution yang juga selaku ketua panitia seleksi, kemarin, mengatakan melalui pengumuman yang diterima di Jakarta, Selasa, pihaknya meminta masukan dari masyarakat tentang latar belakang para calon hakim pengadilan pajak tahun anggaran 2010, melalui [email protected] sejak 13 Agustus hingga 28 September 2010. (Ant/E-4) BI Dorong Bank Salurkan Kredit Produktif BANK Indonesia (BI) berharap kebijakan penetapan rasio kre- dit berbanding dana pihak ketiga (loan to deposit ratio/LDR) yang dikaitkan dengan giro wajib minimum (GWM) bank bisa memacu bank menyalurkan kredit ke sektor produktif. “Jika bank terlalu banyak memberikan kredit konsumtif, dari sisi manajemen risiko mereka akan muncul risiko baru, yaitu risiko konsentrasi kredit,” kata Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah. Menurutnya, aturan LDR-GWM itu akan dimatangkan dalam satu rapat dewan gubernur lagi. BI akan menetapkan agar bank memiliki LDR sebesar 78%-102%. Jika LDR berada di luar kisaran itu, bank akan dikenai penalti berupa tambahan GWM. Namun, suatu bank masih diperbolehkan memiliki LDR di atas 102% jika dia memiliki rasio kecukupan modal (CAR) minimal 17%. (Ant/E-4) Ditunggu, Dua Juta Lapangan Kerja Baru ekonomi itu 300 ribu.” Dia mengatakan, untuk men- capai target itu, setiap penge- luaran dalam belanja negara harus dikaitkan dengan be- saran penciptaan lapangan kerja. Pola belanja semestinya diarahkan pada program padat karya. Investasi juga seharus- nya dikaitkan dengan program penyerapan kerja. “Kalau tidak, tidak akan mungkin (bisa terca- pai),” kata dia. Sementara itu, Menteri Te- naga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar optimistis setiap 1% pertumbuhan ekono- mi yang dicapai akan bisa menyerap 400 ribu-500 ribu tenaga kerja. Hal itu didukung program-program ketenaga- kerjaan dan ketransmigrasian dalam upaya mengurangi pe- ngangguran dan kemiskinan. Pemerintah menargetkan pe- nurunan angka pengangguran dari 7,6% pada tahun ini men- jadi 7% tahun depan. Angka kemiskinan menjadi 11,5%- 12,5% dari yang masih di atas 13% tahun ini. (Rrn/AT/E-2) SETIAP 1% pertumbuhan ha- rus bisa menyediakan sedikit- nya 300 ribu lapangan kerja atau sekitar 2 juta lapangan kerja. Itulah komitmen yang perlu dibuktikan pemerintah tahun depan. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis menegas- kan hal tersebut di Jakarta, Se- nin (16/8). Menurut dia, Presi- den ketika menyampaikan Nota Keuangan 2011 berjanji akan menyediakan 10,7 juta lapangan kerja hingga 2014 sekaligus menekan angka pengangguran hingga tinggal 7% . Target itu merupakan tan- tangan pemerintah empat ta- hun ke depan. Pasalnya, dengan angka tersebut, berarti setiap 1% pertumbuhan ekonomi ha- rus bisa menciptakan minimal 300 ribu lapangan pekerjaan. “Tapi, pernyataan Bappe- nas menunjukkan bahwa 1% pertumbuhan ekonomi cuma 125 ribu. Artinya, pernyataan Presiden itu harus menjadi tan- tangan bagi para menteri untuk menciptakan 1% pertumbuhan IMPOR GULA: Pekerja mengatur karung gula di kawasan Mampang, Jakarta, Minggu (15/8). Pemerintah akan kembali mengimpor gula kristal putih guna memenuhi kebutuhan pasokan dalam negeri hingga lima bulan pertama 2011. MI/PANCA SYURKANI Selain itu, kenaikan ini diperlukan agar PLN tetap mampu memperluas jaringannya.” Darwin Saleh Menteri ESDM ANTARA/PUSPA PERWITASARI

Transcript of Ekonomi Sebangau masih Digerogoti - ftp.unpad.ac.id · Pergulatan pembalak dan pecinta lingkungan...

Page 1: Ekonomi Sebangau masih Digerogoti - ftp.unpad.ac.id · Pergulatan pembalak dan pecinta lingkungan terjadi di TN ... pidato Presiden hanya ... dak menawarkan solusi untuk menyelesaikan

Sebangau masih Digerogoti Pergulatan pembalak dan pecinta lingkungan

terjadi di TN Sebangau. Potensi besarnya bisa hancur jika gambut tidak bisa dipertahankan.

Fokus Nusantara, hlm 28-29

HALAMAN 13RABU, 18 AGUSTUS 2010

Ekonomi

inginan untuk memajukan daerah, misalnya pajak daerah, tambah Pramono, terobosan itu belum cukup.

Sementara itu, Bambang Soesatyo, anggota Badan Ang-garan DPR RI, mengatakan pidato Presiden hanya memuat janji yang tidak realistis dan ti-dak menawarkan solusi untuk menyelesaikan aneka masalah yang dihadapi saat ini, teruta-ma menyangkut merosotnya kualitas kesejahteraan rakyat.

Bambang juga menekankan aspek terpenting dari APBN saat ini adalah soal efektivitas pengelolaan anggaran. Peme-rintahan cukup bermasalah karena sudah bertahun-tahun dijangkiti penyakit lamban me-nyerap anggaran. Setiap tahun, selalu dikemukakan alasan

PEMAPARAN Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menge-nai Rancangan Anggaran Pen-dapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2011 tidak menawar-kan terobosan. Akibatnya, itu akan sulit untuk mengubah keadaan ekonomi Indonesia bila dibandingkan dengan kondisi 2010.

Wakil Ketua DPR RI Pramo-no Anung Wibowo mengemu-kakan hal itu seusai Rapat Pa ripurna Penyampaian Pida-to Presiden Terkait dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2011 berikut Nota Keuangannya di Gedung Parle-men, Jakarta, Senin (16/8).

“Kita akan mengetahui hidup kita tidak berbeda dengan 2010 karena tidak ada terobosan.”

Kalaupun memang ada ke-

Tarif Listrik bakal Naik LagiPemerintah tidak memiliki kemauan politik mencari cara lain menutupi

pembengkakan subsidi. Mereka langsung membebankan pada konsumen.

Anggaran Tahun Depan tanpa Terobosan

upayakan tetap berada dalam koridor daya jangkau masya-rakat, dan tidak membebani da ya saing.

“Selain itu, penaikan ini di-perlukan agar PLN tetap mam-pu memperluas jaringannya. Sehingga PLN dapat mening-katkan elektrifi kasi masyarakat sebanyak 1,5 juta kepala kelu-arga per tahun,” ujarnya.

Dengan peningkatan elek-trifi kasi masyarakat tersebut, diharapkan pada akhir 2014, persentase rumah tangga yang sudah dialiri listrik di Tanah Air meningkat dari 66% ke 80%.

Dalam menanggapi rencana pemerintah penaikkan TDL hingga 15% pada awal 2011, Direktur Eksekutif ReforM-iner Institute Pri Agung Ra-khmanto mengatakan hal itu tidak berdasar. Sebab, pemerin-tah saat ini belum melakukan pembenah an sistem kelistrikan nasional secara maksimal.

“Pemerintah tidak memiliki kemauan politik untuk mencari cara lain dalam menutupi pem-

PENGURANGAN sub-sidi di sektor energi, terutama listrik, yakni dari Rp55,1 triliun

menjadi Rp41 triliun di 2011 tak pelak menimbulkan dampak pada tarif dasar listrik (TDL).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Saleh membenarkan adanya rencana pemerintah untuk me naikkan TDL di 2011. “Me-mang diasumsikan, dalam me rencanakan RAPBN (Ran-cangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2011 ada penaikan 15% per Januari,” ungkap Darwin seusai jumpa pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Senin (16/8).

Namun, soal penaikan TDL ini, pemerintah masih akan membicarakan dengan DPR. Sehingga penaikan tidak mem-bebani rakyat. Sebab, penaikan TDL bukan bertujuan membe-bani masyarakat, sehingga di-

bengkakan subsidi. Mereka ha nya mengambil cara paling gampang dengan langsung membebankannya pada kon-sumen,” ujarnya.

Menurutnya, dukungan pe-merintah untuk membuat ope-rasional pembangkit listrik se makin efi sien masih sebatas kebijakan semu. “Harusnya pemerintah berupaya menu-runkan BPP (biaya pokok pe-nyediaan) dulu, dengan meng-ganti sumber energi primer

pembangkit PLN yang semula memakai bahan bakar minyak (BBM) dengan batu bara mau-pun gas secara maksimal. Baru kemudian menghitung defi sit subsidi itu sebagai dasar kenai-kan TDL,” ujar Pri Agung.

Ia mencontohkan, defi sit pa-sokan gas maupun batu bara yang dialami PLN seharusnya tidak terjadi, apabila peme-rintah tegas memaksimalkan penggunaan kedua komoditas tersebut demi terjaminnya pa-sokan listrik nasional.

“Misalnya masalah renego-siasi pasokan gas ke Singa-pura maupun pembangunan terminal gas alam cair terapung (LNG fl oating storage and receiv-ing terminal) yang masih belum jelas realisasinya.”

Keberatan pengusaha Demikian pula dengan pene-

gakan kewajiban pasok domes-tik (domestic market obligation/DMO) batu bara nasional yang semestinya bisa dipakai untuk kebutuhan pembangkit PLN.

Menurutnya, bila pemerintah melakukan hal itu, seharusnya PLN saat ini bisa menekan BPP dari kisaran Rp1.100 per kilowatt hour (kWh). “Bila memakai gas akan ada penu-runan BPP hingga sepertiga dan bisa turun setengahnya bila memakai batu bara.”

Secara terpisah, kalangan pengusaha menolak tegas pe-naikan TDL 15% pada 2011. Penaikan TDL dinilai akan memberatkan kalangan peng-usaha dan industri dalam ber-saing dengan produk-produk impor, terutama yang berasal dari China.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pengu-saha Indonesia Sofjan Wanandi, kemarin. “Kalangan pengusaha dan asosiasi rata-rata tidak bisa terima dengan kenaikan TDL ini. Menghadapi impor barang China saja sudah susah, apalagi ditambah dengan penaikan TDL lagi.” (Jaz/*/E-1)

[email protected]

yang berbeda-beda.“Jangan seperti APBN tahun-

tahun sebelumnya yang ‘di-paksa’ berubah di tengah jalan, seperti halnya APBNP 2010. Baru dua bulan dijalankan, sudah berubah karena faktor penaikan tarif dasar listrik. Akibatnya, indikator makro yang dipatok APBNP 2010, se-perti infl asi, gugur dengan de-ngan sendirinya oleh dampak penaikan itu,” tegasnya.

Sementara itu, ekonom Dra-djad H Wibowo memperkira-kan asumsi infl asi 5,3% dalam RAPBN 2011 akan terlampaui hingga di atas 6%. Angka yang disampaikan Presiden dinilai belum memperhitungkan ke-naikan harga pangan global dan ekspansi kredit di kisaran 20%-25%. (ST/Tup/E-2)

Edna Tarigan

ANTARA/UNTUNG SETIAWAN

PAMERAN FURNITUR: Pengunjung mengamati produk furnitur dalam pameran Furnitur dan Interior di Jakarta Convention Center, Jakarta, kemarin. Pameran perabot dan interior rumah tersebut berlangsung hingga Minggu (22/8) mendatang. Industri furnitur nasional tumbuh sekitar 15% sepanjang semester I 2010.

EKONOMIKA

Penjualan Auto 2000 Melonjak 68%PENJUALAN Auto 2000, diler utama Toyota, selama Januari-Juli 2010 melonjak 68% menjadi 130.713 unit menyusul pesatnya per-tumbuhan pasar mobil domestik. Marketing Division Head Auto 2000 Agus Prajitno W, di Jakarta, kemarin, mengatakan pada bulan lalu, Auto 2000 sukses mencetak penjualan bulanan tertinggi se-panjang sejarah, yaitu sebesar 21.836 unit. Ia optimistis penjualan akan terus meningkat memasuki Agustus karena permintaan yang biasanya meningkat 10%-15% menjelang Lebaran. Sebelumnya, Presiden Direktur TAM Johnny Darmawan menerangkan bahwa penjualan mobil pada Agustus 2010 bakal anjlok 23% menjadi sekitar 50 ribu sampai 55 ribu unit akibat bulan puasa. Penjualan Toyota ditaksir melorot menjadi 22 ribu unit dari sebelumnya 27 ribu unit pada Juli. (Ant/E-2)

Perlu Masukan soal Calon Hakim PajakKEMENTERIAN Keuangan meminta masukan dari masyarakat terkait dengan seleksi hakim pengadilan pajak dalam rangka penerimaan hakim pengadilan pajak tahun anggaran 2010. Sek-retaris Jenderal Kemenkeu Mulia P Nasution yang juga selaku ketua panitia seleksi, kemarin, mengatakan melalui pengumuman yang diterima di Jakarta, Selasa, pihaknya meminta masukan dari masyarakat tentang latar belakang para calon hakim pengadilan pajak tahun anggaran 2010, melalui [email protected] sejak 13 Agustus hingga 28 September 2010. (Ant/E-4)

BI Dorong Bank Salurkan Kredit ProduktifBANK Indonesia (BI) berharap kebijakan penetapan rasio kre-dit berbanding dana pihak ketiga (loan to deposit ratio/LDR) yang dikaitkan dengan giro wajib minimum (GWM) bank bisa memacu bank menyalurkan kredit ke sektor produktif. “Jika bank terlalu banyak memberikan kredit konsumtif, dari sisi manajemen risiko mereka akan muncul risiko baru, yaitu risiko konsentrasi kredit,” kata Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah. Menurutnya, aturan LDR-GWM itu akan dimatangkan dalam satu rapat dewan gubernur lagi. BI akan menetapkan agar bank memiliki LDR sebesar 78%-102%. Jika LDR berada di luar kisaran itu, bank akan dikenai penalti berupa tambahan GWM. Namun, suatu bank masih diperbolehkan memiliki LDR di atas 102% jika dia memiliki rasio kecukupan modal (CAR) minimal 17%. (Ant/E-4)

Ditunggu, Dua JutaLapangan Kerja Baru

ekonomi itu 300 ribu.” Dia mengatakan, untuk men-

capai target itu, setiap penge-luaran dalam belanja negara harus dikaitkan dengan be-saran penciptaan lapangan kerja. Pola belanja semestinya diarahkan pada program padat karya. Investasi juga seharus-nya dikaitkan dengan program penyerapan kerja. “Kalau tidak, tidak akan mungkin (bisa terca-pai),” kata dia.

Sementara itu, Menteri Te-naga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar optimistis setiap 1% pertumbuhan ekono-mi yang dicapai akan bisa menyerap 400 ribu-500 ribu tenaga kerja. Hal itu didukung program-program ketenaga-kerjaan dan ketransmigrasian dalam upaya mengurangi pe-ngangguran dan kemiskinan.

Pemerintah menargetkan pe-nurunan angka penganggur an dari 7,6% pada tahun ini men-jadi 7% tahun depan. Angka kemiskinan menjadi 11,5%-12,5% dari yang masih di atas 13% tahun ini. (Rrn/AT/E-2)

SETIAP 1% pertumbuhan ha-rus bisa menyediakan sedikit-nya 300 ribu lapangan kerja atau sekitar 2 juta lapangan kerja. Itulah komitmen yang perlu dibuktikan pemerintah tahun depan.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis menegas-kan hal tersebut di Jakarta, Se-nin (16/8). Menurut dia, Presi-den ketika menyampaikan Nota Keuangan 2011 berjanji akan menyediakan 10,7 juta lapangan kerja hingga 2014 sekaligus menekan angka pe ngangguran hingga tinggal 7% .

Target itu merupakan tan-tangan pemerintah empat ta-hun ke depan. Pasalnya, de ngan angka tersebut, berar ti setiap 1% pertumbuhan ekonomi ha-rus bisa menciptakan minimal 300 ribu lapangan pekerjaan.

“Tapi, pernyataan Bappe-nas menunjukkan bahwa 1% pertumbuhan ekonomi cuma 125 ribu. Artinya, pernyataan Presiden itu harus menjadi tan-tangan bagi para menteri untuk menciptakan 1% pertumbuhan

IMPOR GULA: Pekerja mengatur karung gula di kawasan Mampang, Jakarta, Minggu (15/8). Pemerintah akan kembali mengimpor gula kristal putih guna memenuhi kebutuhan pasokan dalam negeri hingga lima bulan pertama 2011.

MI/PANCA SYURKANI

Selain itu, kenaikan ini di perlukan agar PLN tetap mampu memperluas jaringannya.”

Darwin SalehMenteri ESDM

ANTARA/PUSPA PERWITASARI