BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badai krisis ekonomi yang mulai terjadi pada pertengahan 1997 telah

menerpa hampir semua sendi-sendi perekonomian dan bisnis di Indonesia. Hal

ini dirasakan langsung oleh sektor perbankan dan bisnis korporasi. Akan tetapi

tidak demikian halnya yang terjadi pada sektor usaha mikro, kecil dan

menengah (UMKM) yang ternyata memiliki kelenturan tersendiri menghadapi

badai krisis tersebut. Hal ini antara lain disebabkan oleh tingginya local

content pada faktor-faktor produksi mereka, baik pada penggunaan bahan

baku maupun permodalan.

Usaha mikro kecil dan menengah merupakan suatu subyek yang penting

dalam analisa kebijakan pemerintah Indonesia, yang didasari oleh beberapa

alasan (Hill, 2001). Pertama, UMKM di negara manapun memainkan suatu

peran yang sangat penting di dalam pembangunan ekonomi. Mereka secara

khas mempekerjakan 60% atau lebih banyak lapangan kerja industri dan

menghasilkan sampai separuh output. Kedua, UMKM merupakan sarana

untuk mempromosikan bisnis pribumi dan oleh karena itu sebagai alat

redistribusi aset secara etnik. Ketiga, tidak bisa diasumsikan bahwa jenis

kebijakan yang sama yang dikeluarkan untuk industri besar akan berlaku bagi

UMKM. Keempat, pengalaman internasional menyatakan bahwa sektor

UMKM kondusif bagi pertumbuhan industri yang cepat dan merupakan

struktur industri yang fleksibel.

Thee (1993 : 109) mengemukakan bahwa pengembangan industri kecil

adalah cara yang dinilai besar peranannya dalam pengembangan industri

manufaktur. Pengembangan industri berskala kecil akan membantu mengatasi

masalah pengangguran mengingat teknologi yang digunakan adalah teknologi

padat karya, sehingga bisa memperbesar lapangan kerja dan kesempatan

usaha, yang pada gilirannya mendorong pembangunan daerah dan kawasan

1

pedesaan.

Akhirnya, sekarang ada minat tertentu terhadap UMKM di Indonesia karena

sektor ini nampak mampu menghadapi krisis ekonomi 1997-1998 dengan

lebih baik daripada unit industri yang lebih besar.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian pada latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan

masalahnya adalah:

1. Apa definisi dari Usaha mikro, kecil dan menengah?

2. Apa peran UMKM bagi perekonomian indonesia?

3. Bagaimana pembangunan dan pemberdayaan UMKM?

4. Bagaimana langkah-langkah dan tindak lanjut pemberdayaan

UMKM?

5. Bagaimana kunci keberhasilan terpenuhinya pemberdayaan UMKM?

6. Bagaimana pemberdayaan melalui pusat komunikasi bisnis berbasis

Web ? dan

7. Bagaimana contoh pola pemberdayaan UMKM di Amerika Serikat?

1.3 Tujuan Masalah

Adapun yang menjadi tujuan masalahnya adalah:

1. Mengetahui definisi dari usaha mikro, kecil dan usaha menengah

2. Mengetahui peran UMKM bagi perekonomian Indonesia

3. Mengetahui dan memahami pembangunan dan pemberdayaan

UMKM

4. Mengetahui Langkah-langkah dan tindak lanjut pemberdayaan

UMKM

5. Mengetahui kunci keberhasilan pemberdayaan UMKM

6. Mengetahui pemberdayaan UMKM berbasis web

7. Mengetahui dan memahami pola pemberdayaan UMKM di Amerika

Serikat

2

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Definisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

o Pengertian Usaha Mikro (Menurut Keputusan Menkeu No.

40/KMK.06/2003, tentang pendanaan Kredit usaha mikro dan kecil):

Usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara

Indonesia

Memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 100 juta per tahun

o Pengertian Usaha Kecil (Menurut UU No. 9/1995, tentang usaha kecil)

Usaha produktif milik Warga Negara Indonesia, yang berbentuk badan

usaha orang orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan

hukum, atau badan usaha berbadan hukum termasuk koperasi;

Bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang

dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak

langsung, dengan Usaha menengah atau besar;

Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta, tidak termasuk

tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan paling

banyak Rp. 100 juta pertahun

o Pengertian usaha menengah (menurut Inpres No. 10/1999, tentang

Pemberdayaan Usaha Menengah)

Usaha produktif milik Warga Negara Indonesia, yang berbentuk badan

usaha orang orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan

hukum, atau badan usaha berbadan hukum termasuk koperasi;

Berdiri sendiri, dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang

perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung

maupun tidak langsung dengan usaha besar;

3

Memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200 juta, sampai dengan

Rp. 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau

memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 100 juta pertahun.

Ada beberapa acuan definisi yang digunakan oleh berbagai instansi di

indonesia, yaitu:

UU No.9 tahun 1995 tentang usaha kecil mengatur kriteria usaha kecil

berdasarkan nilai aset tetap (di luar tanah dan bangunan) paling besar

Rp 200 juta dengan omzet per tahun maksimal Rp 1 milyar. Sementara

itu berdasarkan Inpres No.10 tahun 1999 tentang usaha menengah,

batasan aset tetap (di luar tanah dan bangunan) untuk usaha menengah

adalah Rp 200 juta hingga Rp 10 milyar.

BPS dan Kementrian Koperasi dan UKM menggolongkan suatu

usaha sebagai usaha kecil jika memiliki omset kurang dari Rp 1 milyar

per tahun. Untuk usaha menengah, batasannya adalah usaha yang

memiliki omset antara Rp 1 sampai dengan Rp 50 milyar per tahun.

Berdasarkan definisi tersebut, data BPS dan Kementrian Koperasi dan

UKM pada tahun 2002 menunjukkan populasi usaha kecil mencapai

sekitar 41,3 juta unit atau sekitar 99,85 persen dari seluruh jumlah

usaha di Indonesia; sedangkan usaha menengah berjumlah sekitar 61,1

ribu  unit atau 0,15 persen dari seluruh usaha di Indonesia.  Sementara

itu persebaran UKM paling banyak berada di sektor pertanian (60

persen) dan perdagangan (22 persen) dengan total penyerapan tenaga

kerja di kedua sektor tersebut sekitar 53 juta orang (68 persen

penyerapan tenaga kerja secara total).

Departemen Perindustrian dan Perdagangan menetapkan bahwa

industri kecil dan menengah adalah industri yang memiliki nilai

investasi sampai dengan Rp. 5 milyar.  Sementara itu, usaha kecil di

bidang perdagangan dan industri juga dikategorikan sebagai usaha

yang memiliki aset tetap kurang dari Rp. 200 juta dan omzet per tahun

kurang dari Rp. 1 miliar (sesuai UU No. 9 tahun 1995).

4

Bank Indonesia menggolongkan UK dengan merujuk pada UU No.

9/1995, sedangkan untuk usaha menengah, BI menentukan sendiri

kriteria aset tetapnya dengan besaran yang dibedakan antara industri

manufaktur (Rp. 200 juta s/d Rp. 5 miliar) dan non manufaktur (Rp.

200 – 600 juta). 

Badan Pusat Statistik (BPS) menggolongkan suatu usaha

berdasarkan jumlah tenaga kerja. Usaha kecil adalah usaha yang

memiliki pekerja 1-19 orang; usaha menengah memiliki pekerja 20-99

orang; dan usaha besar memiliki pekerja sekurang-kurangnya 100

orang.

2.2 Peran UMKM dalam perekonomian Nasional

Peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)  dalam perekonomian

Indonesia paling tidak dapat dilihat dari : (1) kedudukannya sebagai pemain

utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, (2) penyedia lapangan kerja

yang terbesar, (3) pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi

lokal dan pemberdayaan masyarakat, (4) pencipta pasar baru dan sumber 

inovasi, serta (5) sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui

kegiatan ekspor.   Posisi penting ini sejak dilanda krisis belum semuanya

berhasil dipertahankan, sehingga pemulihan ekonomi belum optimal.

Berikut ini disajikan beberapa tolok ukur peran UMKM dalam

perekonomian nasional:

Tabel 1Perbandingan Komposisi PDB Menurut Skala Usaha Pada Tahun 2003 dan 2005

Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Milyar Rupiah) 

No Skala Usaha 2003 2005 Pertumbuhan

1 Usaha Mikro dan Kecil 617.022(43,41)

688.688(42,93)

11,61%

2 Usaha Menengah 262.086(18,44)

298.011(18,58)

13.71%

3 Usaha Besar 542.367(38,15)

617.525(38,49)

13.86%

5

Jumlah PDB 1.421.475 (100)

1.604.224 (100)

12.86%

     Sumber: BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM (beberapa tahun)

Membaiknya kinerja sektor rill tercermin melalui unit usaha yang

meningkat hampir di semua lapangan usaha. Secara global populasi UK pada

seluruh sektor ekonomi jumlahnya meningkat dari tahun 2003 ke tahun 2005.

Jumlah unit usaha UKM meningkat dari 42.395.020 unit di tahun 2003

menjadi 44.689.588 unit di tahun 2005. Sementara jumlah unit UB naik dari

3.894 unit menjadi 4.171 unit dan jumlah UK meningkat dari 42.331.474

menjadi 44.621.823 pada tahun 2005. Selengkapnya gambaran perihal

populasi UK, UM dan UB dapat dilihat pada gambar:

Tabel 2Perkembangan Jumlah Unit Usaha Tahun 2003, 2004, dan 2005

 

No Skala Usaha

Tahun2003

Tahun2004

Tahun2005

Pertumbuhan2003-2005

1 Usaha Mikro dan Kecil

42.331.474 43.641.094 44.621.823 5.41 %

2 Usaha Menengah

63.546 66.318 67.765 6.64 %

3 Usaha Besar 3.894 4.068 4.171 7.11 %Jumlah 42.398.914 43.711.480 44.693.759 5.41 %

Sumber: BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM

Usaha mikro, kecil, dan menengah memberikan lapangan kerja bagi

99,45% tenaga kerja di Indonesia, dan masih akan menjadi tumpuan utama

penyerapan tenaga kerja pada masa mendatang.  Selama periode 2003–2005,

usaha mikro dan kecil telah mampu memberikan lapangan kerja baru bagi

664.740 orang dan usaha menengah mampu memberikan lapangan kerja baru

sebanyak 126.451 orang. Pada sisi lain, usaha besar justru mengurangi jumlah

pekerja sebanyak 27.593 orang selama periode 2003–2005. Hal ini merupakan

bukti bahwa UMKM merupakan katup pengaman, dinamisator dan stabilitator

perekonomian indonesia.

6

Tabel 3Rata-rata Struktur PDB Menurut Skala Usaha

Tahun 2003–2005 (Persen)

Lapangan UsahaRata-rata 2003-2005

UMK UM UB1.  Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan

Perikanan86.14 8.91 4.96

2.  Pertambangan dan Penggalian 8.45 3.29 88.273.  Industri Pengolahan 13.90 13.21 72.904.  Listrik, Gas dan Air Bersih 0.59 8.71 90.705.  Bangunan 43.45 22.60 33.956.  Perdagangan, Hotel dan Restoran 75.14 21.08 3.787.  Pengangkutan dan Komunikasi 30.84 24.24 44.928.  Keuangan, Persewaan dan Jasa perusahaan 15.83 46.20 37.969.  Jasa-jasa 39.58 7.99 52.44PDB 39.26 16.48 44.26PDB Non Migas 43.38 18.11 38.51

  Sumber: BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM

Tabel 4Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Skala Usaha

Pada Tahun 2003 dan 2005 (Orang) 

No Skala Usaha 2003 2004 2005Pertumbu

han 2003-2005

1 Usaha Mikro dan Kecil

70.522.413 69.166.801 71.187.153 0.94 %

2 Usaha Menengah

6.364.894 6.323.722 6.491.345 1.97 %

3 Usaha Besar 2.617.868 2.646.775 2.590.275 - 1.05 %Jumlah Tenaga Kerja 79.505.175 78.137.298 80.268.773 0.96 %

Sumber: BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM

Kontribusi UMK pada ekspor non migas terus mengalami peningkatan

secara perlahan, dari Rp 19.941 milyar pada tahun 2003 menjadi Rp 27.700

milyar pada tahun 2005, dan usaha besar dari Rp 305.437 milyar menjadi Rp

460.460 milyar pada periode tahun 2005. 

7

Tabel 5Perkembangan Nilai Ekspor Nonmigas Menurut Skala Usaha

Pada Tahun 2003 dan 2005 (Milyar Rupiah) 

No Skala Usaha 2003 2005 Pertumbuhan

1 Usaha Mikro dan Kecil

19.941 27.700 38.91 %

2 Usaha Menengah

57.156 81.429 42.47 %

3 Usaha Besar 305.437 460.460 50.75 %

Jumlah Nilai Ekspor

382.534 569.589 48.90 %

              Sumber: BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM

UMKM umumnya memiliki keunggulan  dalam bidang yang

memanfaatkan sumberdaya alam dan padat karya, seperti : pertanian tanaman

pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan, dan restoran. Usaha

menengah memiliki keunggulan dalam penciptaan nilai tambah di sektor hotel,

keuangan, persewaan, jasa perusahaan, dan kehutanan. Usaha besar memiliki

keunggulan dalam industri pengolahan, listrik dan gas, komunikasi, dan

pertambangan.  Hal ini membuktikan usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha

besar di dalam praktek bisnisnya saling melengkapi.

Struktur perekonomian Indonesia masih didominasi oleh Jawa, Bali, dan

Sumatera, khususnya DKI Jakarta.  Hal ini diindikasikan oleh jumlah uang

beredar, alokasi kredit, pajak,  dan alokasi sumberdaya produktif lainnya. 

Struktur perekonomian nasional masih mengandung berbagai ketimpangan,

dengan pertumbuhan yang masih berpusat di Jakarta dan sekitarnya.   Untuk itu,

perlu ada komitmen bersama untuk menumbuhkan  pusat-pusat aktivitas

ekonomi di daerah melalui reformasi pembangunan ekonomi yang mampu

mengembangkan sumberdaya lokal dan menggerakkan ekonomi rakyat yang

lebih produktif dan berdaya saing.

8

Perekonomian Indonesia dalam masa pemulihan ekonomi terus tumbuh,

namun mengkhawatirkan, karena pertumbuhannya lebih ditarik oleh sektor

konsumsi dan bukan sektor produksi. Rendahnya tingkat investasi dan

produktivitas, serta rendahnya pertumbuhan usaha baru di Indonesia perlu

memperoleh perhatian yang serius pada masa mendatang, dalam rangka

mengembangkan UMKM menuju usaha yang berdaya saing tinggi.

Mempertimbangkan UMKM yang umumnya berbasis pada sumberdaya

ekonomi lokal dan tidak bergantung pada impor, serta hasilnya mampu diekspor

karena antara lain keunikannya, maka pembangunan UMKM diyakini akan

memperkuat perekonomian nasional.  Perekonomian Indonesia akan memiliki

fondasi yang kuat, jika UMKM telah menjadi pelaku utama yang produktif dan

berdaya saing dalam perekonomian nasional.  Untuk itu, pembangunan  usaha

mikro, kecil, dan menengah perlu menjadi prioritas utama pembangunan

ekonomi nasional dalam jangka panjang.

2.3 Pemberdayaan atau pembangunan usaha mikro, kecil dan menengah

Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan

upaya strategis dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat karena

UMKM merupakan bagian terbesar dari aktivitas masyarakat Indonesia. Hal

itu ditunjukkan dengan jumlah UMKM pada tahun 2008 mencapai 51,3 juta

unit usaha atau 99,9 persen dari jumlah unit usaha di Indonesia.

Sementara itu, jumlah tenaga kerjanya yang terlibat mencapai 90,9 juta

orang atau 97,0 persen dari seluruh tenaga kerja Indonesia. Pada tahun yang

sama, jumlah koperasi adalah sebanyak 155 ribu unit, dengan jumlah anggota

mencapai sekitar 26,8 juta orang. Produktivitas usaha mikro, kecil, dan

menengah (UMKM) juga menunjukkan peningkatan sebesar 3,0 persen pada

tahun 2008 dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan produktivitas ini

masih lebih rendah dibandingkan dengan peningkatan produktivitas per unit

usaha secara nasional sebesar 3,2 persen. Sementara itu, peran ekspor

nonmigas UMKM pada tahun 2008 menunjukkan kontribusi yang cukup

besar, yaitu 20,2 persen dari total ekspor nonmigas nasional. (www.depkop.go.id)

9

1. Tugas, pokok dan Fungsi Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah

Pasal 205

Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi,

sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan

nasional di bidang pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah serta

pemantauan, evaluasi, dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 206

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205,

Direktorat Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

menyelenggarakan fungsi:

penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan

nasional di bidang pemberdayaan koperasi dan usaha kecil

menengah;

koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional

di bidang pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah;

penyusunan rencana pembangunan nasional dan rencana

pendanaannya di bidang pemberdayaan koperasi dan usaha kecil

menengah dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan;

pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan nasional di

bidang pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah;

pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana

pembangunan nasional di bidang pemberdayaan koperasi dan

usaha kecil menengah;

10

penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta

evaluasi pelaporan pelaksanaannya;

melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat

fungsional perencana di lingkungan direktoratnya.

Pasal 207

Direktorat Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri

dari:

a. Sub Direktorat Lingkungan Usaha dan Kewirausahaan;

b. Sub Direktorat Sistem Pendukung Usaha UKM;

c. Sub Direktorat Koperasi dan Pemberdayaan Usaha Mikro.

Pasal 208

Sub Direktorat Lingkungan Usaha dan Kewirausahaan mempunyai

tugas melaksanakan pengkajian kebijakan strategis dan penyiapan penyusunan

rencana pembangunan nasional di bidang lingkungan usaha dan

kewirausahaan serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan

pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 209

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208, Sub

Direktorat Lingkungan Usaha dan Kewirausahaan menyelenggarakan fungsi:

pengkajian berbagai kebijakan yang terkait dengan lingkungan usaha dan

kewirausahaan;

pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan

nasional di bidang lingkungan usaha dan kewirausahaan;

penyusunan rencana kebijakan dan program pengembangan lingkungan

usaha dan kewirausahaan;

11

penyusunan rencana pendanaan program-program pengembangan

lingkungan usaha dan kewirausahaan;

pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan penyiapan

rencana pendanaan pengembangan lingkungan usaha dan kewirausahaan;

pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana,

kebijakan, dan program-program lingkungan usaha dan kewirausahaan.

Pasal 210

Sub Direktorat Sistem Pendukung Usaha UKM mempunyai tugas

melaksanakan pengkajian kebijakan strategis dan penyiapan penyusunan rencana

pembangunan nasional di bidang sistem pendukung usaha UKM, serta

melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas

pelaksanaannya.

Pasal 211

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212, Sub

Direktorat sistem Pendukung Usaha UKM menyelenggarakan fungsi:

pengkajian berbagai kebijakan yang terkait dengan sistem pendukung

usaha UKM;

pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan

nasional di bidang sistem pendukung usaha UKM;

penyusunan rencana kebijakan dan program-program sistem

pendukung usaha UKM;

penyusunan rencana pendanaan program-program pengembangan

sistem pendukung usaha UKM;

pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan

penyiapan rencana pendanaan pengembangan sistem pendukung usaha

UKM;

12

pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan

rencana, kebijakan, dan program-program pengembangan sistem

pendukung usaha UKM.

Pasal 212

Sub Direktorat Koperasi dan Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai

tugas melaksanakan pengkajian kebijakan strategis dan penyiapan penyusunan

rencana pembangunan nasional di bidang koperasi dan pemberdayaan usaha

mikro, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas

pelaksanaannya.

Pasal 213

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212,

Sub Direktorat Koperasi dan Pemberdayaan Usaha Mikro menyelenggarakan

fungsi:

pengkajian berbagai kebijakan yang terkait dengan koperasi dan

pembedayaan usaha mikro;

pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan

nasional di bidang koperasi dan pemberdayaan usaha mikro;

penyusunan rencana kebijakan dan program-program koperasi dan

pemberdayaan usaha mikro;

penyusunan rencana pendanaan program-program koperasi dan

pemberdayaan usaha mikro;

pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan

penyiapan rencana pendanaan koperasi dan pemberdayaan usaha

mikro;

pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan

rencana, kebijakan, dan program-program koperasi dan pemberdayaan

usaha mikro.

13

2. Landasan Prioritas Pemberdayaan UMKM

Untuk mencapai sasaran pembangunan ekonomi yang ditetapkan oleh

Kabinet Indonesia Bersatu, maka pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan

menengah (UMKM) perlu memperoleh perhatian, mengingat:

a. Pertumbuhan Ekonomi Memerlukan Dukungan Investasi

Pada kondisi ekonomi Indonesia saat ini relatif akan sulit menarik

investasi. Untuk itu, keterbatasan investasi perlu diarahkan pada upaya

mengembangkan wirausaha baru.  Usaha Kecil pada tahun 2003 rata-rata

hanya memerlukan investasi sebesar Rp 1,5 juta per unit usaha yang dapat

menghasilkan PDB sebesar Rp 4,3 juta atas dasar harga konstan tahun

(ADH) 1993. Jika pemerintah mampu mengalokasikan dana sebesar Rp 10

triliun per tahun untuk UMKM, maka akan dapat mendorong lahirnya

usaha mikro dan kecil sebanyak 6,67 juta orang dan mampu menghasilkan

tambahan PDB sebesar 28,67 tiliun (ADH 1993) yang setara dengan

6,45% pertumbuhan ekonomi nasional. (www.depkop.go.id)

b. Penyerapan Tenaga Kerja oleh UKM

UKM mampu menyerap 99,45% tenaga kerja di Indonesia. 

Berkembangnya wirausaha sebanyak 6,67 juta dalam lima tahun, dengan

asumsi kemampuan penyerapan tenaga kerja oleh usaha kecil sebesar 1,6

orang tenaga kerja per unit usaha, maka usaha kecil diharapkan mampu

memberikan lapangan kerja baru bagi 10,67 juta orang.  Jika pertumbuhan

penyerapan tenaga kerja oleh sektor usaha besar dan menengah konsisten,

maka sasaran pengangguran sebesar 5,1% (atau hanya 5,94 juta orang

menganggur, yang berarti sebanyak 110,6 juta orang bekerja dari

perkiraan 116,516 juta angkatan kerja pada tahun 2009) akan dapat

dicapai.   Bahkan, jika pengembangan kewirausahaan dan penumbuhan

unit usaha baru dilaksanakan secara optimal, pengangguran terbuka akan

dapat ditekan pada angka  3,28% pada tahun 2009.  Perhitungannya tahun

14

2003, jumlah angkatan kerja di Indonesia 103,416 ribu orang, yang

bekerja 92,057 ribu orang dan yang menganggur 11,359 ribu orang.  

Dengan asumsi kemampuan penyerapan tenaga kerja yang ada hanya 2

juta per tahun yang berarti 10 juta dalam lima tahun ditambah 10,67 juta

dari wirausaha baru, maka perkiraan jumlah penduduk yang bekerja pada

tahun 2009 sekitar 112,7 juta orang, yang berarti tingkat pengangguran

dalam kisaran 3,28%. (www.depkop.go.id)

c. Produktivitas Pembentukan PDB Usaha Mikro dan Kecil

Produktivitas pembentukan PDB usaha mikro dan kecil per tenaga

kerja atas dasar harga berlaku pada tahun 2003 sebesar Rp 10,45 juta per

orang (US$ 1.161, asumsi kurs US$ = Rp 9.000), dengan laju

pertumbuhan rata-rata dalam 4 tahun terakhir 9,35%, sehingga pada tahun

2009 diperkirakan produktivitasnya sebesar Rp 17,87 juta per orang tenaga

kerja atau setara dengan USD 1.787 (dengan asumsi sangat konservatif

US$ 1 = Rp 10.000).    Perlu diingat, ini terkait dengan 88,4% tenaga kerja

di Indonesia.   Peningkatan ini diharapkan akan meningkatkan pendapatan

per kapita dari kelompok mayoritas penduduk terbawah dari US$ 431,6

menjadi US$ 875,9 per kapita (Rasio TK : penduduk = 1 : 2,69 pada tahun

2003 menjadi 1 : 2,04 pada tahun 2009). Pemberdayaan UKM akan

membantu upaya meningkatkan pendapatan per kapita, dan sekaligus

meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, sehingga upaya

menurunkan tingkat kemiskinan di bawah 8,2% pada tahun 2009 dapat

dicapai. (www.depkop.go.id)

d. Stabilitas Ekonomi Makro

Pengembangan UMKM diharapkan akan meningkatkan stabilitas

ekonomi makro karena menggunakan bahan baku lokal dan memiliki

potensi ekspor, sehingga akan membantu menstabilkan kurs rupiah dan

tingkat inflasi.  Pembangunan UMKM akan menggerakkan sektor riil

karena UMKM umumnya memiliki keterkaitan industri yang cukup tinggi.

Sektor UMKM  diharapkan akan menjadi tumpuan pengembangan sistem

perbankan yang kuat dan sehat pada masa mendatang, mengingat non-

15

performing loan-nya yang relatif sangat rendah.  Pengembangan UMKM

juga akan meningkatkan pencapaian sasaran di bidang pendidikan,

kesehatan, dan indikator kesejahteraan masyarakat Indonesia lainnya.

e. Kehidupan Yang Aman, Damai,Adil, Demokratis Dan Sejahtera

Adanya lapangan kerja dan meningkatnya pendapatan diharapkan

akan membantu mewujudkan masyarakat Indonesia yang aman dan damai,

adil dan demokratis, serta sejahtera.  Sulit mewujudkan keamanan yang

sejati, jika masyarakat hidup dalam kemiskinan dan tingkat pengangguran

yang tinggi.  Sulit mewujudkan demokrasi yang sejati, jika terjadi

ketimpangan ekonomi di masyarakat; serta sulit mewujudkan keadilan

hukum, jika ketimpangan penguasaan sumberdaya produktif masih sangat

nyata. Pembangunan UMKM merupakan salah satu jawaban untuk

mewujudkan visi Indonesia yang aman, damai, adil, demokratis, dan

sejahtera.

3. Permasalahan Yang Dihadapi

Upaya pemberdayaan koperasi dan UMKM telah dilakukan dengan

langkah-langkah yang nyata. Namun, di masa depan UMKM masih

menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut:

a. Rendahnya Produktivitas

Perkembangan kinerja UMKM yang meningkat dari segi kuantitas

belum diimbangi dengan peningkatan kualitas UMKM yang memadai,

khususnya skala usaha mikro. Masalah yang masih dihadapi adalah

rendahnya produktivitas, sehingga menimbulkan kesenjangan yang sangat

lebar antara pelaku usaha kecil, menengah, dan besar. Demikian pula

dengan perkembangan produktivitas per tenaga kerja usaha mikro dan

kecil yang belum menunjukkan perkembangan yang berarti. Kinerja

seperti ini berkaitan dengan : (a) rendahnya kualitas sumberdaya manusia

UMKM, khususnya dalam bidang manajemen, organisasi, penguasaan

teknologi, dan pemasaran; dan (b) rendahnya kompetensi kewirausahaan

UMKM. Peningkatan produktivitas UMKM sangat diperlukan untuk

mengatasi ketimpangan antarpelaku, antargolongan pendapatan, dan

16

antardaerah, termasuk penanggulangan kemiskinan, sekaligus mendorong

peningkatan daya saing nasional.

b. Terbatasnya Akses UMKM Kepada Sumberdaya Produktif

UMKM memiliki akses yang terbatas kepada sumberdaya produktif,

terutama  permodalan, teknologi, informasi, dan pasar. Dalam hal

pendanaan, produk jasa lembaga keuangan sebagian besar masih berupa

kredit modal kerja, sedangkan untuk kredit investasi sangat terbatas. Bagi

UMKM keadaan ini sulit untuk meningkatkan kapasitas usaha ataupun

mengembangkan produk-produk yang bersaing.  Perbankan menerapkan

persyaratan pinjaman yang tidak mudah dipenuhi, seperti jumlah jaminan

meskipun usahanya layak.  Di samping itu, perbankan yang merupakan

sumber pendanaan terbesar, masih memandang UMKM sebagai kegiatan

yang berisiko tinggi.  Pada tahun 2003, untuk skala jumlah pinjaman dari

perbankan sampai dengan Rp 50 juta, terserap hanya sekitar 24 persen ke

sektor produktif, selebihnya terserap ke sektor konsumtif.  Bersamaan

dengan itu, penguasaan teknologi, manajemen, informasi, dan pasar masih

jauh dari memadai serta memerlukan biaya yang relatif besar untuk

dikelola secara mandiri oleh UMKM.  Sementara itu, ketersediaan

lembaga yang menyediakan jasa di bidang tersebut juga sangat terbatas

dan tidak merata ke seluruh daerah. Peran masyarakat dan dunia usaha

dalam pelayanan kepada UMKM juga belum berkembang, karena

pelayanan kepada UMKM masih dipandang kurang menguntungkan.

c. Masih Rendahnya Kualitas Kelembagaan Dan Organisasi Koperasi

Sampai dengan akhir tahun 2003, jumlah koperasi mencapai 123

ribu unit, dengan jumlah anggota sebanyak 27,3 juta orang.  Meskipun

jumlahnya cukup besar dan terus meningkat, kinerja koperasi masih jauh

dari yang diharapkan.  Sebagai contoh, jumlah koperasi yang aktif pada

tahun 2003 adalah sebanyak 93,8 ribu unit atau hanya sekitar 76% dari

koperasi yang ada. Di antara koperasi yang aktif tersebut hanya 44,7 ribu

koperasi atau kurang dari 48% yang menyelenggarakan Rapat Anggota

17

Tahunan (RAT), salah satu perangkat organisasi yang merupakan lembaga

(forum) pengambilan keputusan tertinggi dalam organisasi koperasi.

Selain itu, secara rata-rata baru 27% koperasi aktif yang mempunyai

manajer koperasi.

d. Kurang Kondusifnya Iklim Usaha

Koperasi dan UMKM pada umumnya juga masih menghadapi

berbagai masalah yang terkait dengan iklim usaha yang kurang kondusif,

di antaranya adalah: (a) ketidakpastian dan ketidakjelasan prosedur

perizinan yang mengakibatkan besarnya biaya transaksi, panjangnya

proses perizinan, dan timbulnya berbagai pungutan tidak resmi; (b) proses

bisnis dan persaingan usaha yang tidak sehat; dan (c) lemahnya koordinasi

lintas instansi dalan pemberdayaan koperasi dan UMKM.  Di samping itu,

otonomi daerah yang diharapkan mampu mempercepat tumbuhnya iklim

usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM, temyata belum

menunjukkan kemajuan yang merata. Sejumlah daerah telah

mengidentifikasi peraturan-peraturan yang menghambat, sekaligus

berusaha mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan, bahkan telah

meningkatkan pelayanan kepada koperasi dan UMKM dengan

mengembangkan pelayanan satu atap. Namun, masih terdapat daerah lain

yang memandang koperasi dan UMKM sebagai sumber pendapatan asli

daerah dengan mengenakan pungutan-pungutan baru yang tidak perlu,

sehingga biaya usaha koperasi dan UMKM meningkat.  Di samping itu,

kesadaran tentang hak atas kekayaan intelektual (HaKI) dan pengelolaan

lingkungan masih belum berkembang.  Oleh karena itu, aspek

kelembagaan perlu menjadi perhatian yang sungguh-sungguh, dalam

rangka memperoleh daya jangkau hasil dan manfaat (outreach impact)

yang semaksimal mungkin, mengingat besarnya jumlah, keanekaragaman

usaha, dan tersebarnya UMKM.

4. Sasaran Kebijakan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

18

Koperasi dan UMKM menempati posisi strategis untuk mempercepat

perubahan struktural dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Sebagai wadah kegiatan usaha bersama bagi produsen maupun konsumen,

koperasi diharapkan berperan dalam meningkatkan posisi tawar dan efisiensi

ekonomi rakyat, sekaligus turut memperbaiki kondisi persaingan usaha di

pasar, melalui dampak eksternalitas positif yang ditimbulkannya.  Sementara

itu, UMKM berperan dalam memperluas penyediaan lapangan kerja,

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan

memeratakan peningkatan pendapatan. Bersamaan dengan itu adalah

meningkatnya daya saing dan daya tahan ekonomi nasional. Dengan

perspektif peran seperti ltu, sasaran umum pemberdayaan koperasi dan

UMKM adalah:

Meningkatnya produktivitas UMKM dengan laju pertumbuhan lebih tinggi

dari laju pertumbuhan produktivitas nasional;

Meningkatnya usaha proporsi usaha kecil formal;

Meningkatnya nilai ekspor produk usaha kecil dan menengah dengan Iaju

pertumbuhan Iebih tinggi dari laju pertumbuhan nilai tambahnya;

Berfungsinya sistem untuk menumbuhkan wirausaha baru berbasis

IPTEK; dan

Meningkatnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi sesuai

dengan jatidiri koperasi.

5. Arah Kebijakan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

Dalam rangka mewujudkan sasaran di atas, pemberdayaan koperasi dan

UMKM akan dilaksanakan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

a. Mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) untuk

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan

ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing;

sedangkan pengembangan usaha skala mikro Iebih diarahkan untuk

memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada

kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

19

b. Memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata

kepemerintahan yang baik (good governance) dan berwawasan

gender, terutama untuk:

1. Memperluas akses kepada sumber permodalan,

khususnya perbankan;

2. Memperbaiki lingkungan usaha dan menyederhanakan

prosedur perizinan;

3. Memperluas dan meningkatkan kualitas institusi

pendukung yang menjalankan fungsi intermediasi sebagai

penyedia jasa pengembangan usaha, teknologi,

manajemen, pemasaran, dan informasi.

c. Memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan

wirausaha baru berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan,

peningkatan ekspor, dan penciptaan lapangan kerja, terutama

dengan :

1. meningkatkan perpaduan antara tenaga kerja terdidik dan

terampil dengan adopsi penerapan tekonologi;

2. mengembangkan UMKM melalui pendekatan klaster di

sektor agribisnis dan agroindustri disertai pemberian

kemudahan dalam pengelolaan usaha, termasuk dengan

cara meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi

sebagai wadah organisasi kepentingan usaha bersama

untuk memperoleh efisiensi kolektif;

3. mengembangkan UMKM untuk makin berperan dalam

proses industrialisasi, perkuatan keterkaitan industri,

percepatan pengalihan teknologi, dan peningkatan

kualitas SDM;

4. mengintegrasikan pengembangan usaha dalam konteks

pengembangan regional, sesuai dengan karakteristik

pengusaha dan potensi usaha unggulan di setiap daerah.

20

d. Mengembangkan UMKM untuk makin berperan sebagai penyedia

barang dan jasa pada pasar domestik yang semakin berdaya saing

dengan produk impor, khususnya untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat banyak.

e. Membangun koperasi  yang  diarahkan dan difokuskan pada

upaya-upaya  untuk : (i) membenahi dan memperkuat tatanan

kelembagaan dan organisasi koperasi di tingkat makro, meso,

maupun mikro, guna menciptakan iklim dan lingkungan usaha

yang kondusif bagi kemajuan koperasi, serta kepastian hukum

yang menjamin terlindunginya koperasi dan/atau anggotanya dari

praktik-praktik persaingan usaha yang tidak sehat; (ii)

meningkatkan pemahaman, kepedulian, dan dukungan pemangku

kepentingan (stakeholders) kepada koperasi; dan (iii)

meningkatkan kemandirian gerakan koperasi.

6. Sumber-Sumber Pertumbuhan Produktivitas UMKM

Peningkatan produktivitas (tenaga kerja atau total faktor produksi)

dicapai melalui mekanisme yg bervariasi. Upgrading teknologi adalah satu di

antaranya dan dalam pengertian yang lebih luas, meliputi tidak hanya

permesinan yang lebih baik tetapi juga peningkatan dalam area seperti tempat

kerja organisasi, penanganan inventori dan disain produk. Adalah dapat

diterima bahwa perusahaan kecil akan sedikit lebih mampu menangani proses

ini dengan sukses dengan kehendak mereka sendiri dibanding perusahaan

besar. Maka, banyak perhatian telah diberikan kepada kemungkinan peran

kluster dan sub kontrak dan aturan yang mendukung perkembangannya yang

dengan mudah dapat diakses oleh perusahaan kecil, dan sistem pendukungan

kolektif, mencakup sektor publik dan asosiasi swasta.

Sumber Peningkatan Teknologi

Berry dan Levy (1999) dalam Berry et. al. (2001) menjelaskan bahwa

dari analisa mereka tentang sumber kemampuan teknologi untuk UMKM

eksportir mebel rotan, garmen dan mebel kayu, ada beberapa sumber

21

peningkatan teknologi. Salah satunya adalah saluran pribadi (yaitu suplier

peralatan atau pembeli), yang telah menjadi mekanisme yang dominan untuk

memperoleh kemampuan teknis di ketiga sektor. Para pembeli asing menjadi

sumber yang paling utama dari pendukungan teknologi luar (dan

pendampingan pemasaran luar) di ketiga industri.

Karyawan ekspatriat menjadi sumber paling utama yang kedua dari

kapasitas teknologi di dalam industri garmen dan rotan, dua industri di mana

Indonesia telah muncul sebagai produsen penting. Para suplier peralatan

dinilai sebagai sumber kedua penyedia informasi teknologi yang bermanfaat.

Di sisi lain, konsultan pribadi dinilai memiliki arti penting yang terbatas

seperti penyedia sektor publik, asosiasi industri dan “bapak angkat”. Kedua,

sub kontrak dapat meresap dalam ketiga industri, dan telah menjadi krusial,

untuk memanfaatkan ketrampilan tradisional untuk produksi ekspor. Ketiga,

tenaga kerja ekspatriat adalah suatu mekanisme yang kuat untuk memperoleh

kemampuan teknologi di sektor garmen dan rotan, tetapi praktek ini

dipusatkan tak sebanding antar usahawan non-pribumi (sebagian besar Cina)

yang memperoleh keuntungan dari embel-embel komunitas etnik.

Sub Kontrak Sub kontrak telah memainkan suatu peran penting dalam

pengintegrasian UMKM ke dalam sektor manufaktur dinamis di negara-

negara seperti Korea dan Jepang. Dalam suatu studi industri mebel di Jepara,

Sandee et. al. (2000) seperti dikutip oleh Berry et. al.(2001), menemukan satu

fungsi dari kapasitas intern antar eksportir akan melakukan pengendalian mutu

dan untuk menentukan subkontraktor baru yang mampu dari karyawan

mereka.

Sub kontrak didukung oleh pesanan ekspor besar, order yang

berfluktuasi, dan resiko yang berhubungan dengan suatu investasi berat oleh

perusahaan tunggal. Dalam keadaan demikian biaya-biaya yang lebih rendah

bisa dicapai oleh subkontraktor sebab mereka membayar gaji yang lebih

rendah dibanding perusahaan besar, mereka mengkhususkan di dalam tugas

spesifik yang dilaksanakan secara sangat efisien, dan mereka mampu

mengurangi biaya-biaya modal dengan berbagi peralatan dengan perusahaan

22

tetangga. Kekerabatan, persahabatan atau kontak bisnis sebelumnya juga

mendorong sub kontrak.

Studi Supratikno (1998) yang dikutip oleh Berry et. al. (2001) tentang

pengaturan sub kontrak di dalam tiga perusahaan menemukan bahwa

perusahaan yang besar akan mengontrak ke perusahaan kecil beberapa item

yang mempunyai nilai tambah rendah, yang memerlukan banyak input tenaga

kerja, dan tidak begitu penting terhadap keseluruhan proses produksi.

Dalam studi yang dilakukan oleh Sato (2000) terhadap industri pengecoran

logam di desa Ceper Klaten, dimana terdapat 300 pengecoran logam dalam

bermacam-macam ukuran, dia menemukan bahwa suatu sistem sub kontrak

dan suatu sistem putting-out hidup pada waktu yang bersamaan dalam kluster

pedesaan ini. Hubungan sub kontrak antara industri permesinan modern di

kota dengan asembler besar pada puncak kulminasinya sudah mencapai

lapisan bagian atas perusahaan di dalam kluster itu. Beberapa keuntungan dari

sub kontrak dikemukakan oleh beberapa manajer perusahaan yang disurvei,

antara lain yang pertama adalah resiko bisnis rendah. Transaksi yang

berkelanjutan dalam kaitan dengan pembeli dan produk mengurangi total

risiko bisnis dalam jangka panjang, dibanding keuntungan yang rendah dalam

tiap order. Menurut mereka, rata-rata margin keuntungan dalam pesanan sub

kontrak adalah 10-17.5%. Walaupun dalam sistem non sub kontrak seperti

order insidental bisa diperoleh keuntungan yang lebih besar yaitu 30-60%,

dengan resiko yang besar juga karena sering bertolak belakang dengan biaya-

biaya dalam pembuatan cetakan yang hanya untuk penggunaan temporer, dan

oleh kerugian dari ketidakberlanjutan yang tak diduga dari transaksi itu.

Keuntungan sub kontrak yang kedua adalah kemajuan teknologi. Seperti

dilaporkan Sato (2000), melalui suatu hubungan sub kontrak yang berlanjut

suatu perusahaan dapat membuat suatu rencana untuk meningkatkan

kemampuan teknologinya. Usaha untuk peningkatan teknologi juga

dirangsang oleh transaksi dengan asembler, terutama dengan cara magang di

pabrik perakitan yang dilakukan oleh beberapa karyawan dan dengan

pengiriman ahli mekanik oleh asembler ke perusahaan mereka.

23

Klutser

Kluster di sini didefinisikan sebagai konsentrasi aktivitas yang

memilki sub sektor yang sama. Kluster adalah suatu fenomena di Asia (Nadvi

dan Schmitz, 1994 dalam Weijland, 1999), terutama sekali di Indonesia. Poot,

Kuyvenhoven dan Jansen (1990) dalam Weijland (1999) menyebut kluster

sebagai industri tradisional yang khas yang menonjol di Pulau Jawa. Menurut

data Departemen Perindustrian, sekitar 10,000 sampai 70,000 desa di

Indonesia dicatatkan sebagai kluster industri. Lebih dari 40% kluster berlokasi

di Jawa Tengah di mana industri tradisional terkluster di separuh dari

keseluruhan desa yang ada.

Kluster biasanya terjadi secara spontan, tetapi sekarang ini juga

didukung oleh institusi swasta dan/atau institusi publik. Ada beberapa faktor

umum yang menentukan pembentukan kluster yaitu kedekatan dengan input

atau pasar, ketersediaan infrastruktur fisik terutama jalan atau mungkin ada

efek spillover atau demonstration effect, dimana suatu perusahaan yang sukses

mempengaruhi peserta baru dalam industri itu. Kadang-kadang kebijakan

pemerintah mungkin mempunyai suatu pengaruh langsung pada keberadaan

mereka.

Dari hasil studi yang dilakukan oleh Weijland (1999) tentang kluster

industri tradisional di pedesaan Indonesia, terlihat bahwa ada beberapa

keuntungan potensial pengklusteran. Jika diukur dari kapasitas perusahaan

individunya, industri tradisional pedesaan hanya mempunyai sedikit kekuatan,

tetapi melalui pengembangan jaringan perdagangan dan kluster banyak dari

permasalahan teknologi dan pemasarannya dapat dipecahkan. Penyatuan

produksi (joint production) akan mengurangi biaya-biaya transaksi pembelian

input dan biaya memasarkan output, dan oleh karena itu akan menarik minat

pedagang. Kegiatan ini membantu memecahkan permasalahan keuangan yang

mendesak pengusaha miskin.

24

Pengklusteran juga mempermudah aliran informasi dan memudahkan

order-sharing, labor-sharing dan sub-contracting. Untuk kluster yang lebih

maju, aspek teknologi meningkat semakin penting dimana peralatan yang

lebih mahal dan keterampilan khusus bisa dipakai bersama. Ada banyak

dokumentasi tentang kluster industri di Indonesia, seperti batik, tekstil, ukiran,

rokok kretek, mebel, batu bata dan ubin, barang logam, barang-barang mesin,

dan suplier otomotif. Apakah keberadaan kluster seperti itu berguna bagi

efisiensi pengembangan UMKM adalah perihal yang lain. Hasil penelitian

oleh Sandee (1995) yang dikutip oleh Weijland (1999) menemukan suatu mata

rantai antara kluster dan berbagai efisiensi eksternal, seperti peningkatan

kapasitas untuk berinovasi serta akses kepada input yang murah. Pemerintah

juga akan lebih mudah untuk memberikan pelayanan kepada suatu kelompok

perusahaan target yang terhimpun dalam suatu kluster.

Bukti dari negara berkembang menunjukkan bahwa secara mayoritas

kluster perusahaan kecil bekerja sama hanya untuk suatu hal yang sangat

terbatas. Ini terlihat dari hasil studi Sato (2000) tentang suatu kluster

perusahaan pengecoran logam di Ceper Klaten. Dia, menemukan hubungan

intra-kluster (kerja sama antar perusahaan) memiliki arti penting yang

terbatas. Kebanyakan perusahaan tidak mengkhususkan pembelian input,

produksi, koleksi informasi, dan penjualan output dilaksanakan secara

individu. Bagaimanapun, kluster memilkik arti penting untuk pertumbuhan

perusahaan kecil, sebab produktivitas di dalam kluster nampak lebih tinggi

dibanding jika perusahaan menyebar. Salah satu pertimbangan yang utama

adalah bahwa kluster merangsang keterlibatan aktif pedagang dan perusahaan

besar di dalam aglomerasi perusahaan kecil. Pembelian sejumlah besar dari

beberapa produsen kecil melalui suatu kunjungan tunggal mengurangi biaya-

biaya transaksi. Lagipula, keterlibatan pedagang dan perusahaan besar

mengurangi kebutuhan akan perusahaan kecil untuk mengembangkan

kapasitas pemasaran mereka sendiri, yang sering merupakan suatu hambatan

penting di dalam penetrasi ke dalam kota dan pasar internasional (Sandee,

1995 dalam Weijland, 1999 ).

25

Ekspor

Seiring perputaran ekonomi adalah menjadi penting bagi kelompok

perusahaan manapun untuk mampu memperoleh penjualan ekspor atau untuk

bersaing secara efektif dengan impor yang tidak lagi harus melompati

penganut proteksionisme. Ini secara luas dapat diterima bagi UMKM bahwa

untuk berhasil dalam ekspor mereka harus mempunyai beberapa cara menekan

biaya-biaya transaksi, yang mana cenderung untuk mempunyai suatu

komponen biaya tetap. Sub kontrak adalah tahap pertama, apakah dengan

pabrikan skala besar atau dengan para perantara komersil.

Seperti diungkapkan oleh Berry dan Levy (1999) bahwa sub kontrak

umumnya terjadi antar eksportir ukuran menengah dalam industri rotan,

garmen dan mebel. Tahap kedua adalah dengan penuaian keuntungan dalam

kluster. Semua studi menunjukkan kluster kecil yang berorientasi ekspor

beroperasi pada pengendalian pembeli komoditas menuntut kemampuan

beradaptasi dan upgrading yang berkelanjutan, yang pada gilirannya

memerlukan suatu interaksi profesional pada spesifikasi produk antara para

pembeli dan produsen (Knorringa 1998 dalam Berry at. al. 2001).

2.4 Langkah-langkah Kebijakan dan hasil yang di capai

Kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM secara umum diarahkan

terutama untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan nasional

melalui:

a. peningkatan ekonomi lokal dengan mengembangkan usaha skala mikro

dalam rangka mendukung peningkatan pendapatan kelompok

masyarakat berpendapatan rendah;

b. Peningkatan produktivitas dan akses UKM pada sumber daya produktif

untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, termasuk ekonomi daerah,

sekaligus menciptakan lapangan kerja.

Dalam rangka mendukung peningkatan pendapatan masyarakat

berpendapatan rendah melalui peningkatan ekonomi lokal, kota, dan

26

perdesaan, pemberdayaan usaha mikro difokuskan untuk mendorong

pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin. Langkah kebijakannya yaitu:

a. Meningkatkan kapasitas dan memperluas jangkauan lembaga keuangan

mikro (LKM) baik dengan pola bagi hasil, konvensional, maupun

melalui dana bergulir;

b. Meningkatkan kemampuan pengusaha mikro dalam aspek manajemen

usaha dan teknis produksi;

c. Meningkatkan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana usaha

mikro

d. Meningkatkan fasilitasi pembinaan sentra-sentra produksi tradisional

dan usaha ekonomi produktif terisolir dan daerah tertinggal/perbatasan.

Dalam kaitannya dengan peningkatan akses UMKM kepada sumber

daya produktif, langkah kebijakannya meliputi:

a. Meningkatkan akses modal UMKM kepada lembaga keuangan dengan

mendorong pemanfaatan skim penjaminan kredit dan kredit usaha rakyat

(KUR), khususnya untuk investasi produktif di sektor agribisnis dan

industri;

b. Meningkatkan kemampuan UMKM dalam pengajuan investasi usaha

dengan skim penjaminan kredit melalui pembinaan oleh lembaga

layanan usaha (Business Development Service Provider - BDS-P);

c. Meningkatkan fasilitas pemasaran dan promosi ekspor produk-produk

UKM dan koperasi;

d. Meningkatkan akses teknologi dan inovasi dengan menyediakan fasilitas

layanan teknologi dan pusat inovasi. Seiring dengan peningkatan akses

tersebut, langkah kebijakan pemberdayaan UMKM lainnya adalah

meningkatkan wirausaha yang tangguh dan kompetitif, serta

berwawasan iptek dan inovatif.

1. Penciptaan Iklim bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

27

Dalam rangka menciptakan iklim bagi usaha mikro, kecil dan menengah

yang kondusif, telah dilakukan berbagai kegiatan yaitu:

a. penguatan status badan hukum koperasi;

b. penyempurnaan Undang-Undang (UU) No. 25/1992 tentang

Perkoperasian;

c. penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang UMKM; dan

d. penelaahan peraturan perundang-undangan.

Orientasi pembinaan koperasi lebih diarahkan pada penciptaan iklim

usaha yang kondusif dan pemberian kesempatan yang seluas-luasnya kepada

masyarakat di bidang perkoperasian. Untuk itu,Pemerintah telah melakukan

upaya penguatan status badan hokum koperasi. Sejak tahun 2005 sampai

dengan 2009 telah dilakukan pengumuman badan hukum koperasi sebanyak

27.366 koperasi, pembekalan perkoperasian bagi 5.828 notaris sebagai

notaries pembuat akta koperasi, serta pengesahan 873 koperasi primer dan 165

koperasi sekunder.

Pemerintah telah melakukan upaya penyempurnaan UU No. 25 Tahun

1992 tentang perkoperasian. Upaya ini telah dimulai pada tahun 2005, yaitu

dengan melakukan koordinasi pembahasan tim antardepartemen. Kedua

instansi melakukan harmonisasi, sinkronisasi pembulatan konsepsi atas materi

Rancangan Undang- Undang (RUU) Koperasi dan disampaikan kepada

Presiden. Pada tahun 2008, DPR-RI, telah memutuskan bahwa RUU Koperasi

masuk ke dalam RUU prioritas tahun 2009. Beberapa hal pokok dalam klausul

yang perlu dipertimbangkan perubahannya adalah klausul tentang

pembentukan koperasi, keanggotaan koperasi, perangkat organisasi, modal,

jenis koperasi dan lapangan usaha, sisa hasil usaha, pengertian koperasi, dan

prinsip-prinsip koperasi.

Pada tahun 2008, pemerintah telah menerbitkan UU No. 20 tentang

UMKM. UU tersebut bertujuan untuk: (a) mewujudkan struktur perekonomian

nasional yang seimbang dan berkeadilan; (b) menumbuhkan dan

mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan

mandiri; (c) meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah,

28

penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi,

dan pengentasan kemiskinan. Pada tahun 2007 Pemerintah telah melakukan

penelaahan 50 Perda dan membatalkan 11 Perda. Pada tahun 2008 telah pula

dilaksanakan evaluasi terhadap 100 Perda yang berkaitan dengan KUMKM,

dan terdapat 40 Perda yang diusulkan untuk dibatalkan karena dapat

menghambat perkembangan KUMKM.

2. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain adalah:

Pengembangan pengadaan pangan (koperasi) dengan sistem bank padi;

Pengembangan usaha koperasi di bidang pengadaan dan penyaluran sarana

produksi (Saprodi);

Pengembangan usaha (koperasi) di bidang budi daya kakao dan tanaman

karet;

Pengembangan usaha di bidang ketenagalistrikan;

Pengembangan sarana penunjang produksi pabrik es dan cold storage;

Pengembangan sumber daya manusia koperasi dan UMKM.

Kegiatan pengembangan pengadaan pangan (koperasi) dengan sistem

bank padi merupakan kegiatan usaha pengadaan pangan berdasarkan tunda

jual dan secara menyeluruh kegiatannya mencakup penyimpanan gabah,

pengeringan dan penggilingan gabah petani di koperasi. Dengan demikian,

anggota koperasi dan masyarakat petani dapat memperoleh nilai tambah atas

gabah yang disimpan di koperasi. Pada periode tahun 2005-2008, telah

diberikan bantuan pengembangan kepada 44 koperasi. Fasilitas yang diberikan

Pemerintah adalah modal kerja dan modal investasi berupa mesin pembersih

padi, pengering, silo, penggilingan dan kelengkapannya.

Dalam upaya pengadaan dan penyaluran pupuk serta meningkatkan

produktivitas padi, sekaligus meningkatkan peran koperasi dalam pelayanan

kepada anggotanya, Pemerintah telah memperkuat usaha Koperasi Unit Desa

(KUD) melalui kegiatan pengadaan dan penyaluran sarana produksi,

khususnya pupuk. Jumlah koperasi yang telah difasilitasi oleh Pemerintah

29

dalam kegiatan pengadaan dan penyaluran sarana produksi adalah 51 koperasi

di 13 provinsi selama periode tahun 2006—2007. Koperasi yang mendapatkan

bantuan penguatan dapat menyediakan sarana produksi tepat waktu dan

dengan harga yang semakin terjangkau sehingga peran koperasi semakin

nyata.

Pemerintah mendukung pemberdayaan UMKM di bidang perkebunan,

seperti kakao dan tanaman karet. Dukungan Pemerintah terhadap UMKM

diwujudkan melalui perluasan, peremajaan, dan rehabilitasi tanaman

perkebunan kakao dan tanaman karet.

Dalam rangka memberikan bantuan UMKM di daerah terpencil yang

belum mendapatkan akses listrik dari PLN, Pemerintah telah mengembangkan

usaha di bidang ketenagalistrikan melalui Pembangkit Listrik Tenaga mikro

Hidro (PLTMH). Pada tahun 2007 telah diberikan bantuan pembangunan

PLTMH kepada 2 koperasi di Kabupaten Kepahiang, Bengkulu dan

Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Selain dapat memenuhi kebutuhan listrik

di daerah terpencil tersebut, pembangunan PLTMH itu juga dapat

menciptakan peluang usaha lainnya bagi UMKM.

Pemerintah mendukung pemberdayaan UMKM di bidang perikanan.

Pemerintah memberikan fasilitas alat pendingin, karena UMKM nelayan

sangat membutuhkan alat tersebut secara mudah dan cepat. Untuk itu,

contohnya pada tahun 2007 Pemerintah telah membantu pabrik sebanyak 2

unit di Jawa Timur dan DI Yogyakarta.

Pengembangan sumber daya manusia UMKM memegang perana

penting dalam pembentukan SDM yang berkualitas, tanggh, berdaya saing,

dan mandiri. Oleh karena itu, Pemerintah elah melakukan berbagai kegiatan

pendidikan dan pelatihan antara lain di bidang kewirausahaan, keterampilan

teknis, dan teknis manajerial. Pemerintah pusat dan daerah telah

menyelenggarakan diklat ini kepada 13.600 orang pada periode tahun 2005—

2008. Sementara itu, diklat keterampilan teknis ditujukan untuk meningkatkan

keterampilan yang bersifat teknis, serta meningkatkan mutu produk. Untuk itu,

selama periode tahun 2005—2008 telah dilatih sebanyak 6.247 orang.

30

Pengembangan tempat praktik keterampilan usaha (TPKU) bertujuan

untuk meningkatkan keterampilan teknis dan manajemen usaha bagi para

peserta didik di lembaga pendidikan pedesaan/santri. Kegiatan ini sangat

bermanfaat untuk menciptakan calon wirausaha di berbagai bidang yang

mampu mengembangkan usaha secara mandiri,sekaligus juga meningkatkan

peran serta lembaga diklat pedesaan.

3. Pengembangan Sistem Pendukung usaha UMKM

Dalam rangka mempermudah, memperlancar, dan memperluas akses

UMKM kepada sumber daya produktif, Pemerintah telah melaksanakan

kegiatan, antara lain:

a. promosi produk KUMKM;

b. pengembangan sarjana pencipta kerja mandiri;

c. pengembangan sentra/klaster UMKM;

d. pengembangan pembiayaan kepada UMKM.

Dalam upaya promosi produk-produk KUMKM, Pemerintah

memfasilitasi keikutsertaan KUMKM dalam pameran di dalam dan luar

negeri. Kegiatan yang diselenggarakan setiap tahun adalah Small mdium

Enterprises and Cooperative (SMEsCo) Festival yang menjadi ajang interaksi

bisnis dan investasi para pelaku usaha. Selain itu,beberapa pameran yang

dilaksanakan di dalam negeri, antara lain adalah Pameran Inter-Food-Inter-

Pak, Festival Batik Pekalongan, pameran Produk Ekspor (PPE), Pameran dan

Festival Kerajinan KUMKM Indonesia, dan Pameran Tematik Industri

Kerajinan. Pada tahun 2008, Pemerintah telah memfasilitasi 285 KUMKM

pada 18 pameran. Dalam rangka perluasan pasar produk KUMKM potensial

ekspor, pada periode tahun 2005–2009 telah dilaksanakan program promosi

produk KUMKM melalui pameran luar negeri di 5 zona perdagangan, yaitu

Asia, Eropa, Australia, Timur Tengah, dan Afrika. Dalam kesempatan tersebut

telah difasilitasi sekitar 500 KUMKM dengan produk antara lain furniture,

aksesori rumah (home accessories), garmen, perhiasan (jewellery), dan

kerajinan tangan (handycraft).

31

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dankomunikasi,

Pemerintah sejak tahun 2005 telah memfasilitasi pembangunan infrastruktur

promosi produk-produk KUKM berbasis web, yaitu SMESCO Indonesia

Trading Board dengan alamat www.indonesian-products.biz. Sampai dengan

tahun 2009, KUKM yang telah dipromosikan melalui Trading Board

berjumlah 2.661 KUKM dari 16 provinsi. Untuk semakin memperluas akses

informasi ini, Pemerintah telah menerbitkan SMESCO Indonesia Catalogue

yang memuat 200 produk unggulan. Katalog tersebut didistribusikan kepada

maskapai penerbangan, Kedutaan Indonesia, Atase Perdagangan Indonesia,

dan KADIN yang ada di luar negeri, kedutaan Asing yang ada di Jakarta, dan

hotel-hotel berbintang di kota-kota besar di Indonesia.

Dalam upaya memantapkan jaringan bisnis KUKM,Pemerintah

memfasilitasi pengembagan ritel modern melalui Koperasi dengan pola

SMEsCo Mart. SMEsCo Mart merupakan peningkatan waserda yang dimiliki

koperasi dengan pola modern. Sampai dengan tahun 2008, Pemerintah telah

mengembangkan SME’sCo Mart sebanyak 92 Koperasi di 50 Kab/Kota pada

7 Provinsi. Untuk pengembangan aktivitas perdagangan dan peningkatan

promosi KUKM di wilayah timur, pada tahun 2006 Pemerintah ekerja sama

dengan pemerintah daerah memfasilitasi pembangunan Celebes Exhibition

Centre (CCC) di Sulawesi Selatan. Selain itu, dukungan juga diberikan pada

pembangunan pusat promosi KUKM di Kalimantan Barat (Borneo Convention

Centre), Jawa Barat (Sentra Bisnis KUKM-SENBIK), Sulawesi Utara

(Paradise Convention Centre), dan Sumatera Selatan (Sriwijaya Convention

Centre). Pemerintah juga telah membangun sarana pameran di Gedung

SMEsCo Promotion Centre (SPC) di Jakarta dengan sarana Convention

Centre dan fasilitas/sarana promosi lainnya.

Dalam rangka memberdayakan potensi sarjana dan potensi ekonomi

lokal, Pemerintah melaksanakan kegiatan sarjana pencipta kerja mandiri

(Prospek Mandiri). Kegiatan ini bertujuan:

menciptakan wirausaha baru yang mampu menciptakan kesempatan

kerja;

32

mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia terdidik dalam

menggerakkan perekonomian daerah;

memanfaatkan teknologi dan sumber daya lokal yang memiliki

keunggulan kompetitif. Kegiatan ini dilaksanakan pada tahun 2006-2007

dan telah merealisasikan pembentukan 41 Koperasi yang melibatkan 990

orang sarjana di 31 Kabupaten/Kota pada 14 provinsi.

Pemberdayaan UMKM akan lebih efektif melalui pengembangan

sentra/gugus, sehingga dapat menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi

lokal yang berdampak pada peningkatan erekonomian regional dan nasional.

Pada tahun 2005, Pemerintah telah memfasilitasi penguatan bagi pengembangan

50 sentra UMKM yang meliputi sentra pertanian, sentra peternakan, sentra

perikanan, sentra industri dan kerajinan, dan sentra makanan dan

minuman.Fasilitasi sentra diprioritaskan kepada kabupaten/kota pemekaran

yang belum ada sentra binaannya dan sentra daerah-daerah potensial yang masih

dapat dikembangkan. Penguatan diberikan melalui: (a)bantuan penguatan modal

awal dan padanan (MAP) kepada 50 koperasi simpan pinjam/unit simpan

pinjam koperasi (KSP/USP-Koperasi) untuk disalurkan kepada UMKM Sentra;

(b) penguatan dana operasional kepada 50 Lembaga business development

services-Providers (BDS-P), sebagai biaya operasional dalam memberikan

layanan pengembangan bisnis bagi UMKM di sentra-sentra tersebut. Berkaitan

dengan pengembangan sentra/gugus, Pemerintah mendorong penggunaan

teknologi tepat guna (TTG) pada sentra-sentra UMKM. Pada tahun 2006,

Pemerintah memberikan penguatan pemanfaatan TTG kepada 10 koperasi di 8

provinsi. Kegiatan ini bertujuan untuk memodernkan alat pengolahan produk

sentra UMKM agar produk yang dihasilkan lebih berdaya saing. Demikian pula

pada tahun 2007, Pemerintah memfasilitasi TTG kepada 10 sentra di 10

provinsi.

Dalam rangka meningkatkan akses UMKM kepada permodalan,

Pemerintah telah membantu penyediaan dana modal awal padanan (MAP)

melalui KSP/USP, lembaga ventura, dan inkubator. Sejak tahun 2005 sampai

33

dengan saat ini telah diberikan penguatan kepada 1.355 UMKM di sentra

melalui 50 KSP/USP. Sementara itu, pada periode tahun 2005—2007 perkuatan

MAP melalui lembaga modal ventura telah diberikan kepada kepada 488

UMKM melalui 23 lembaga modal ventura daerah. Penyediaan dan MAP

melalui inkubator telah disalurkan kepada 107 UKM-tenant di 10 Lembaga

Inkubator sampai dengan tahun 2007.

Pada tahun 2007, Pemerintah melaksanakan skema pembiayaan khusus

yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi koperasi dan UMKM yang memiliki

potensi usaha yang layak, tetapi tidak memenuhi persyaratan teknis perbankan.

KUR dilaksanakan dengan melibatkan instansi-instansi yang secara lintas

sektoral melakukan pemberdayaan koperasi dan UMKM dengan

mengikutsertakan 6 bank pelaksana (Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, Bank

BTN, Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri) serta Perum Jamkrindo dan PT

Askrindo sebagai lembaga penjamin. Realisasi penyaluran KUR sampai dengan

Mei 2009 adalah sebesar Rp14,5 triliun untuk 1,9 juta debitur, dengan rata-rata

kredit senilai Rp7,4 juta. Distribusi penyaluran KUR yang paling besar adalah di

sektor perdagangan, restoran & hotel; dan sektor pertanian dengan sebaran

masing- masing sebesar 55,0 persen dan 26,5 persen. Sementara itu,

pemanfaatan KUR terbesar adalah di pulau Jawa dan Sumatera dengan proporsi

masing-masing sebesar 48,9 persen dan 23,6 persen. Selain itu, dalam kerangka

pembiayaan kepada UMKM, pada tahun 2006 Pemerintah telah menginisiasi

pembentukan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). Dalam

pelaksanaannya LPDB melakukan penghimpunan dana bergulir yang telah

disalurkan oleh Kemeneg KUKM. Pada tahun 2008, LPDB telah melakukan

pembiayaan kepada 11 perusahaan ventura, 2 koperasi sekunder, dan 1 Induk

Koperasi Syariah. Skim pendanaan bagi UMKM lainnya yang khusus bagi

petani adalah melalui Sistem Resi Gudang (SRG). Skim pendanaan ini untuk

memperluas akses agar UMKM mendapatkan pembiayaan yang mudah dan

dapat diakses pada saat yang tepat. Skim pendanaan komoditas koperasi dan

UMKM disalurkan untuk membiayai modal kerja koperasi dan UMKM dengan

jaminan resi gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang. Resi gudang

34

adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang

diterbitkan oleh pengelola gudang. Jenis komoditas yang dapat dibiayai melalui

skim pendanaan komoditas, antara lain, gabah, beras, jagung, gula pasir, kacang

kedelai, pupuk, dan komoditas lain yang memenuhi persyaratan untuk

memperoleh pendanaan komoditas. Pemerintah telah memulai percontohan

SRG di KUD Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan bagi koperasi,

Pemerintah juga telah memperkenalkan instrumen utang koperasi melalui

penerbitan surat utang koperasi (SUK). Penerbitan SUK dimaksudkan untuk

membantu KSP/USP koperasi memenuhi kebutuhan likuiditas jangka panjang di

luar perbankan. Pada umumnya, koperasi memperoleh sumber dana jangka

pendek, tetapi disalurkan sebagai pinjaman untuk jangka waktu yang lebih

panjang sehingga koperasi akan mengalami kesulitan dalam mengelola aliran

kasnya. Dengan adanya SUK ini, aliran kas koperasi dapat dikelola secara sehat.

Pihak yang terkait dengan program penerbitan SUK adalah:

a. PT Pos Indonesia (Persero) yang melakukan penatalaksanaan Dana

Sekuritisasi Aset dan mewakili Pemerintah dalam melakukan

pembayaran, pengumpulan setoran dan pengguliran dana, serta

membukukan dan mencatat atas transaksi pembayaran SUK; dan

b. koperasi sekunder simpan pinjam yang memiliki pengalaman dan

kemampuan dalam membiayai koperasi untuk mengintegrasikan sistem

simpan pinjam. Realisasi program penerbitan SUK sampai dengan akhir

Juni 2009 diikuti oleh 59 Koperasi penerbit SUK.

4. Pemberdayaan Usaha Skala Mikro

Pemberdayaan usaha mikro ditujukan untuk meningkatkan pendapatan

masyarakat yang berusaha dalam skala usaha mikro. Pemerintah telah

memberikan berbagai fasilitas bantuan antara lain adalah:

a. kredit usaha dari dana Surat Utang Pemerintah (SUP- 005);

b. perkuatan permodalan dengan pola kemitraan;

c. linkage program antara Bank Umum dengan koperasi;

d. pembiayaan produktif konvensional dan syariah;

35

e. bantuan dana bergulir sektoral;

f. bantuan sarana pasar.

Pemerintah telah mengeluarkan skema kredit usaha dari dana SUP-005.

Skema kredit ini bertujuan meningkatkan akses usaha mikro dan kecil kepada

pembiayaan investasi dan modal dengan persyaratan yang relatif ringan dan

terjangkau. Dana yang disalurkan melalui skema ini, telah memberikan

manfaat bagi 146 koperasi dan 351.408 usaha mikro dan kecil dengan

komposisi: sektor perdagangan, restoran, dan hotel 78,7 persen, sektor Jasa

dan lainnya 10,7 persen serta sektor pertanian 5,5 persen. Sementara itu,

penyaluran kredit dari dana SUP-005 yang dilakukan oleh Perum Pegadaian

menggunakan skim kredit yang dinamakan Kredit Usaha Rumah Tangga

(KRISTA). Target pembiayaan dikhususkan bagi pelaku usaha mikro di

kalangan kaum perempuan, terutama di pasar- pasar. Sampai saat ini, program

KRISTA yang disalurkan oleh Perum Pegadaian telah mencapai sebesar

Rp102,8 miliar dan telah dimanfaatkan oleh 59.733 nasabah.

Pemerintah telah melaksanakan kegiatan bantuan penguatan struktur

keuangan koperasi dengan pola dana bergulir kemitraan. Dana bergulir

kemitraan ini bertujuan untuk memberdayakan usaha mikro dan kecil yang

tergabung dalam koperasi untuk mengembangkan komoditas unggulan di

wilayahnya. Dana bergulir kemitraan dijadikan sebagai dana padanan oleh

koperasi untuk bermitra dengan lembaga keuangan bank maupun

nonbank/investor yang telah melakukan penilaian kelayakan terhadap

komoditas unggulan yang akan dikembangkan. Pada tahun anggaran 2005,

dana bergulir dengan pola kemitraan telah disalurkan kepada tiga koperasi.

Upaya peningkatan danperluasan sumber-sumber pembiayaan kepada usaha

dilakukan juga melalui peningkatan sinergi antara lembaga keuangan bank dan

koperasi melalui Linkage Program. Perkembangan pelaksanaan Linkage

Program antara bank umum koperasi, saat ini telah mencapai Rp8,9 triliun

yang disalurkan melalui 1.847 koperasi dari 14 bank umum. Sejak tahun 2005

sampai dengan tahun 2007, Pemerintah telah menyediakan pembiayaan

produktif bagi usaha mikro dengan pola konvensional dan syariah melalui

36

koperasi. Pembiayaan ini juga sekaligus untuk memperkuat struktur keuangan

koperasi. Untuk pembiayaan produktif pola konvensional telah disalurkan

sebesar Rp202,9 miliar kepada 2.127 KSP-USP Koperasi, sedangkan untuk

pola syariah telah disalurkan sebesar Rp191,5 miliar kepada 1.883 Koperasi

Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Syariah Koperasi (KJKS/UJKS

Koperasi). Untuk usaha mikro yang bergerak di sektor agribisnis, Pemerintah

telah mengembangkan penguat dana bergulir sektoral. Penguatan diberikan

melalui koperasi untuk kemudian disalurkan kepada anggotanya. Jumlah dana

penguatan yang telah disalurkan pada periode tahun 2005—2007 adalah

sebesar Rp165,7 miliar kepada 292 koperasi.

Pemerintah juga memberikan dukungan perkuatan kepada perempuan

pengusaha skala mikro melalui kegiatan perempuan keluarga sehat dan

sejahtera (PERKASSA). Pemerintah menyalurkan permodalan dengan pola

dana bergulir kepada setiap koperasi sebesar Rp100 juta. Kemudian, koperasi

penerima menyalurkannya kepada anggota sebagai pinjaman dengan bunga

atau bagi hasil yang ditentukan oleh Rapat Anggota. Realisasi penyaluran

PERKASSA pada periode tahun 2006–2007 adalah sebesar Rp44,3 miliar

kepada 443 koperasi. Dalam perkembangannya sampai dengan Maret 2009,

dana tersebut telah disalurkan oleh koperasi dan dimanfaatkan oleh 11.016

perempuan pengusaha skala mikro.

Dalam rangka mendukung upaya penataan lokasi dan penertiban

pedagang kaki lima (PKL), Pemerintah Pusat bekerja sama dengan pemerintah

daerah memberikan dukungan penguatan pngembangan sarana usaha PKL

melalui Koperasi. Sampai dengan tahun 2008, sudah difasilitasi 16 lokasi PKL

di 13 provinsi dan bantuan penguatan kepada 2.319 usaha mikro. Sementara

itu, pada tahun 2009 Pemerintah melaksanakan program stimulus fiskal untuk

penataan 13 sarana usaha PKL di 13 kabupaten/kota di 32 provinsi. Dukungan

penguatan pasar tradisional yang diberikan Pemerintah ditujukan untuk

meningkatkan kualitas dan fungsi pasar tradisional melalui rehabilitasi pasar

tradisional. Dengan demikian, dapat diwujudkan kondisi pasar yang layak,

bersih, teratur, nyaman dan aman, serta dikelola secara profesional. Selain itu,

37

para pedagang mendapatkan kepastian lokasi usaha dengan didukung peran

kelembagaan koperasi di dalamnya. Pasar tradisional yang telah

dikembangkan sebanyak 71 unit pada periode tahun 2005—2008. Sementara

itu, pada tahun 2009 dilaksanakan program stimulus pembangunan pasar

tradisional sebanyak 91 unit.

5. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Koperasi diharapkan dapat ditingkatkan kualitasnya agar mampu tumbuh

dan berkembang sesuai jati dirinya menjadi wadah kepentingan bersama bagi

anggotanya. Pemerintah telah melakukan berbagai kegiatan untuk

meningkatkan kualitas koperasi antara lain:

a. klasifikasi koperasi dan pencapaian koperasi berkualitas

b. sosialisasi pembentukan koperasi;

c. pendidikan perkoperasian; dan

d. pengembangan kerja sama koperasi pertanian se ASEAN.

Untuk mengetahui kinerja dan kualifikasi koperasi Indonesia, dan

mendorong pelaksanaan prinsip-prinsip koperasi, Pemerintah telah melakukan

upaya intensif dan terpadu dengan klasifikasi koperasi. Pada periode tahun

2006-2008, telah dilakukan klasifikasi koperasi sebanyak 33.463 koperasi

dengan rincian 4.796 koperasi klasifikasi A, 14.240 koperasi klasifikasi B,

14.458 koperasi klasifikasi C. Hasil dari klasifikasi akan menjadi bahan bagi

penetapan kebijakan pengembangan koperasi dan menjadi sumber informasi

bagi pihak lain yang memerlukan kerja sama dengan koperasi. Selanjutnya,

Pedoman Klasifikasi Koperasi disempurnakan menjadi Pedoman

Pemeringkatan Koperasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara

Koperasi dan UKM Nomor 22/Per/M.KUKM/IV/2007. Pada tahun 2007,

dihasilkan 7.918 koperasi yang berperingkat dengan rincian:

koperasi berperingkat sangat berkualitas,

2.592 koperasi berperingkat berkualitas,

5.322 koperasi berperingkat cukup berkualitas.

Sementara itu, pada tahun 2008 dihasilkan 886 koperasi yang

berperingkat dengan rincian:

38

22 koperasi berperingkat berkualitas,

864 koperasi berperingkat cukup berkualitas.

Dalam rangka penguatan permodalan bagi koperasi sivitas akademika

(KOSIKA), Pemerintah telah memberikan bantuan modal kepada 10 unit

KOSIKA yang tersebar di 10 provinsi pada tahun 2007. Penguatan

permodalan KOSIKA akan dapat dirasakan manfaatnya oleh 1.250 orang

anggota koperasi.

Dalam rangka peningkatan kualitas dan jumlah koperasi, Pemerintah

melakukan sosialisasi pembentukan koperasi. Kegiatan ini bertujuan untuk

meningkatkan kapasitas kelompok usaha masyarakat terutama yang sudah

memiliki usahaproduktif menjadi lembaga yang berbentuk koperasi. Pada

tahun 2008, telah dilakukan sosialisasi pembentukan koperasi wanita di 4

provinsi. Untuk meningkatkan peran koperasi di bidang pertanian dan

sekaligus dalam mengantisipasi perekonomia dunia yang semakin kompetitif,

Indonesia telah berpartisipasi dalam kerja sama koperasi se-ASEAN. Wadah

Kerja sama diwujudkan melalui pembentukan ASEAN Center for The

Development of Agricultural Cooperative (ACEDAC). Anggotanya adalah

gerakan koperasi dari negara-negara anggota ASEAN. Pada tahun 2008, telah

diadakan sidang tahunan di Lao PDR yang menghasilkan:

kesepakatan pelaksanakan Strategy Alliances Project untuk Dairy

Product Marketing oleh Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI);

penyelenggaraan exchange visit yang bertujuan untuk meningkatkan

wawasan bagi pengurus maupun pengelola koperasi;

penguatan kerja sama negara- negara ASEAN dengan Jepang.

Dalam upaya meningkatkan kualitas SDM koperasi, Lembaga

Pendidikan operasi (LAPENKOP) telah menyelenggarakan diklat

perkoperasian. Diklat ini ditujukan kepada anggota koperasi, pengurus

koperasi dan pengawas koperasi. Selama periode tahun 2005-2008 telah

dilatih sekitar 1,5 juta orang. Pemerintah juga pada periode tahun yang sama

telah menyelenggarakan diklat perkoperasian kepada 14.280 orang yang

39

terdiri anggota koperasi, pengurus koperasi, pengelola koperasi, pengawas

koperasi maupun masyarakat yang akan membentuk koperasi.

2.5 Tindak Lanjut yang Diperlukan

Beberapa tindak lanjut dalam memberdayakan koperasi dan UMKM

perlu dilakukan, terutama adalah pada hal-hal berikut ini:

a. Penciptaan Iklim Usaha Bagi UMKM

Penyempurnaan peraturan perundangan, seperti Undang-Undang

tentang Usaha Kecil dan Menengah dan Undang-Undang tentang

Wajib Daftar Perusahaan beserta ketentuan pelaksanaannya, dalam

rangka membangun landasan legalitas usaha yang kuat dan

melanjutkan penyederhanaan birokrasi, perizinan, lokasi, serta

peninjauan terhadap peraturan perundangan lainnya yang kurang

kondusif bagi UMKM, termasuk peninjauan terhadap pemberlakuan

berbagai pungutan biaya usaha, baik sektoral maupun spesifik

daerah;

Fasilitas dan penyediaan kemudahan dalam formalisasi badan usaha;

Peningkatan kelancaran arus barang, baik bahan baku maupun

produk, dan jasa yang diperlukan seperti kemudahan perdagangan

antardaerah dan pengangkutan;

Peningkatan kemampuan aparat dalam melakukan perencananaan

dan penilaian regulasi kebijakan dan program;

Pengembangan pelayanan perizinan usaha yang mudah, murah, dan

cepat, termasuk melalui perizinan satu atap bagi UMKM,

pengembangan unit penanganan pengaduan serta penyediaan jasa

advokasi/mediasi yang berkelanjutan bagi UMKM;

Penilaian dampak regulasi/kebijakan nasional dan daerah terhadap

perkembangan dan kinerja UMKM, dan pemantauan pelaksanaan

kebijakan/ regulasi;

Peningkatan kualitas penyelenggaraan koordinasi dalam perencanaan

kebijakan dan program UMKM dengan partisipasi aktif para pelaku

dan instansi terkait; dan

40

Peningkatan penyebarluasan dan kualitas informasi UMKM,

termasuk pengembangan jaringan pelayanan informasinya.

b. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif

Program ini ditujukan untuk mengembangkan jiwa dan semangat

kewirausahaan dan meningkatkan daya saing UMKM, sehingga

pengetahuan serta sikap wirausaha semakin berkembang dan produktivitas

meningkat; wirausaha baru berbasis pengetahuan dan teknologi meningkat

jumlahnya, dan ragam produk-produk unggulan UMKM semakin

berkembang.

Kegiatan-kegiatan pokok dari program ini antara lain mencakup:

Pemasyarakatan kewirausahaan, termasuk memperluas pengenalan

dan semangat kewirausahaan dalam kurikukulum pendidikan

nasional dan pengembangan sistem insentif bagi wirausaha baru,

terutama yang berkenaan dengan aspek pendaftaran/izin usaha,

lokasi usaha, akses pendanaan, perpajakan, dan informasi pasar;

Penyediaan sistem insentif dan pembinaan serta fasilitasi untuk

memacu pengembangan UKM berbasis teknologi, termasuk

wirausaha baru berbasis teknologi, terutama UKM berorientasi

ekspor, subkontrak/penunjang, agribisnis/agroindustri, dan yang

memanfaatkan sumberdaya lokal;

Penyediaan sistem insentif dan pembinaan untuk meningkatkan

kesadaran UKM tentang HaKI dan pengelolaan lingkungan yang

disertai upaya peningkatan perlindungan HaKI milik UKM;

Fasilitasi dan pemberian dukungan serta kemudahan untuk

pengembangan jaringan lembaga pengembangan kewirausahaan;

Fasilitasi dan pemberian dukungan serta kemudahan untuk

pengembangan inkubator teknologi dan bisnis, termasuk dengan

memanfaatkan fasilitas penelitian dan pengembangan pemerintah

pusat/daerah dan melalui kemitraan publik, swasta, dan masyarakat;

Fasilitasi dan pemberian dukungan serta kemudahan untuk

pengembangan kemitraan investasi antar-UKM, termasuk melalui

41

aliansi strategis atau investasi bersama (joint investment) dengan

perusahaan asing dalam rangka mempercepat penguasaan teknologi

dan pasar;

Fasilitasi dan pemberian dukungan serta kemudahan untuk

pengembangan jaringan produksi dan distribusi melalui pemanfaatan

teknologi informasi, pengembangan usaha kelompok dan jaringan

antar-UMKM dalam wadah koperasi serta jaringan antara UMKM

dan usaha besar melalui kemitraan usaha; dan

Pemberian dukungan serta kemudahan terhadap upaya peningkatan

kualitas pengusaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk wanita

pengusaha, menjadi wirausaha tangguh yang memiliki semangat

koperatif.

c. Pengembangan Sistem Pendukung usaha UMKM

Program ini bertujuan untuk mempemudah, memperlancar, dan

memperluas akses UMKM kepada sumberdaya produktif agar mampu

memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumberdaya lokal

serta menyesuaikan skala usahanya sesuai dengan tuntutan efisiensi. 

Sistem pendukung dibangun melalui pengembangan lembaga

pendukung/penyedia jasa pengembangan usaha yang terjangkau, semakin

tersebar, dan bermutu untuk meningkatkan akses UMKM terhadap pasar

dan sumberdaya produktif, seperti sumberdaya manusia, modal, pasar,

teknologi dan informasi, termasuk mendorong peningkatan fungsi

intermediasi lembaga-lembaga keuangan bagi UMKM.

Kegiatan-kegiatan pokok ini antara lain mencakup:

Penyediaan fasilitasi untuk mengurangi hambatan akses UMKM terhadap

sumber daya produktif, termasuk sumber daya alami:

Peningkatan peranserta dunia usaha/masyarakat sebagai penyedia jasa

layanan teknologi, manajemen, pemasaran, informasi, dan konsultan usaha

42

melalui penyediaan sistem insentif, kemudahan usaha, serta peningkatan

kapasitas pelayanannya;

Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan lembaga

keuangan mikro (LKM) dan koperasi simpan pinjam/usaha simpan pinjam

(KSP/USP), antara lain melalui pemberian kepastian status badan hukum,

kemudahan dalam perizinan, insentif untuk pembentukan sistem jaringan

antar-LKM dan antara LKM dan bank, serta dukungan terhadap

peningkatan kualitas dan akreditasi KSP/USP/LKM sekunder;

Perluasan sumber pembiayaan bagi koperasi dan UMKM, khususnya skim

kredit investasi bagi koperasi dan UMKM dan peningkatan peran lembaga

keuangan bukan bank, seperti perusahaan modal ventura, serta peran

lembaga penjaminan kredit koperasi dan UMKM nasional dan daerah,

disertai dengan pengembangan jaringan informasinya;

Peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan dana

pengembangan UMKM yang bersumber dari berbagai instansi pemerintah

pusat, daerah, dan BUMN;

Dukungan terhadap upaya mengatasi masalah kesenjangan kredit

(kesenjangan skala, formalisasi, dan informasi) dalam pendanaan UMKM;

Pengembangan sistem insentif, akreditasi, sertifikasi, dan perkuatan

lembaga-lembaga pelatihan serta jaringan kerjasama antarlembaga

pelatihan;

Pengembangan dan revitalisasi unit pelatihan dan penelitian dan

pengembangan (litbang) teknis dan informasi milik berbagai instansi

pemerintah pusat dan daerah untuk berperan sebagai lembaga

pengembangan usaha bagi UMKM; dan

Dukungan terhadap upaya penguatan jaringan pasar produk UMKM dan

anggota koperasi, termasuk pasar ekspor, melalui pengembangan lembaga

43

pemasaran, jaringan usaha termasuk kemitraan usaha, dan pengembangan

sistem transaksi usaha yang bersifat on-line, terutama bagi komoditas

unggulan berdaya saing tinggi.

Perlu adanya terobosan (rintisan) untuk mengembangkan sentra-sentra

produksi di daerah terisolasi dan tertinggal/perbatasan. Tindak lanjut ini

diperlukan agar masyarakat atau sentra-sentra produksi di daerah

tertinggal/perbatasan dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi

lokal tiap-tiap daerah

d. Pemberdayaan Usaha Skala Mikro

Program ini ditujukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat

yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal yang

berskala usaha mikro, terutama yang masih berstatus keluarga miskin

dalam rangka memperoleh pendapatan yang tetap, melalui upaya

peningkatan kapasitas usaha, sehingga menjadi unit usaha yang lebih

mandiri, berkelanjutan, dan siap untuk tumbuh serta bersaing.  Program ini

akan memfasilitasi peningkatan kapasitas usaha mikro dan keterampilan

pengelolaan usaha serta sekaligus mendorong adanya kepastian,

perlindungan, dan pembinaan usaha.

Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok antara lain

mencakup:

Penyediaan kemudahan dan pembinaan dalam memulai usaha,

termasuk dalam perizinan, lokasi usaha, dan perlindungan usaha dari

pungutan informal;

Penyediaan skim-skim pembiayaan altematif tanpa mendistorsi pasar,

seperti sistem bagi hasil dari dana bergulir, sistem tanggung renteng,

atau jaminan tokoh masyarakat setempat sebagai pengganti agunan;

Penyelenggaraan dukungan teknis dan pendanaan yang bersumber dari

berbagai instansi pusat, daerah, dan BUMN yang lebih terkoordinasi,

profesional, dan institusional;

44

Penyediaan dukungan terhadap upaya peningkatan kapasitas

kelembagaan dan kualitas layanan lembaga keuangan mikro (LKM);

Penyelenggaraan pelatihan budaya usaha dan kewirausahaan, serta

bimbingan teknis manajemen usaha;

Penyediaan infrastruktur dan jaringan pendukung bagi usaha mikro

serta kemitraan usaha;

Fasilitasi dan pemberian dukungan untuk pembentukan wadah

organisasi bersama di antara usaha mikro, termasuk pedagang kaki

lima, baik dalam bentuk koperasi maupun asosiasi usaha lainnya,

dalam rangka meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha;

Penyediaan dukungan pengembangan usaha mikro tradisional dan

perajin melalui pendekatan pembinaan sentra-sentra produksi/klaster

disertai dukungan penyediaan infrastruktur yang makin memadai; dan

Penyediaan dukungan dan kemudahan untuk pengembangan usaha

ekonomi produktif bagi usaha mikro/sektor informal dalam rangka

mendukung pengembangan ekonomi pedesaan, terutama di daerah

tertinggal dan kantong-kantong kemiskinan

e. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan

dan organisasi koperasi agar koperasi mampu tumbuh dan berkembang

secara sehat, sesuai dengan jatidirinya menjadi wadah kepentingan

bersama bagi anggotanya untuk memperoleh efisiensi kolektif, sehingga

citra koperasi menjadi semakin baik. Dengan demikian, diharapkan

kelembagaan dan organisasi koperasi, baik primer maupun sekunder, akan

tertata dan berfungsi dengan baik; infrastruktur pendukung pengembangan

koperasi semakin lengkap dan berkualitas; lembaga gerakan koperasi

semakin berfungsi efektif dan mandiri; serta praktik berkoperasi yang baik

(best practice) semakin berkembang di masyarakat luas.

45

Tindak lanjut dari program ini antara lain:

Penyempurnaan undang-undang tentang koperasi beserta peraturan

pelaksanaannya.

Peninjauan dan penyempurnaan terhadap berbagai peraturan perundangan

lainnya yang kurang kondusif bagi koperasi

Koordinasi dan pemberian dukungan dalam rangka penyempurnaan

kurikulum pendidikan perkoperasian di sekolah-sekolah;

Penyuluhan perkoperasian kepada masyarakat luas yang disertai dengan

pemasyarakatan contoh-contoh koperasi sukses yang dikelola sesuai

dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi;

Peningkatan kualitas administrasi dan pengawasan pemberian badan

hukum koperasi

Pemberian dukungan untuk membantu perkuatan dan kemandirian

lembaga gerakan koperasi;

Pemberian dukungan dan kemudahan kepada gerakan koperasi untuk

melakukan penataan dan perkuatan organisasi serta modernisasi

manajemen koperasi primer dan sekunder untuk meningkatkan pelayanan

anggota;

Pemberian dukungan dan kemudahan untuk pengembangan infrastruktur

pendukung pengembangan koperasi di bidang pendidikan dan pelatihan,

penyuluhan, penelitian dan pengembangan, keuangan dan pembiayaan,

teknologi, informasi, promosi, dan pemasaran;

Pengembangan sisten pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian

bagi anggota dan pengelola koperasi, calon anggota dan kader koperasi,

terutama untuk menanamkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi dalam

46

kehidupan koperasi, yang mengatur secara jelas adanya pembagian tugas

dan tanggung jawab antara pemerintah dan gerakan koperasi;

Penyediaan insentif dan fasilitasi dalam rangka pengembangan jaringan

kerjasama usaha antarkoperasi;

Peningkatan kemampuan aparat di pusat dan daerah dalam melakukan

penilaian dampak regulasi, kebijakan, dan program pembangunan

koperasi; dan

Peningkatan kualitas penyelenggaraan koordinasi dalam perencanaan,

pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan

program pemberdayaan koperasi dengan partisipasi aktif para pelaku dan

instansi terkait.

2.6 Kunci Keberhasilan

Langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mempercepat

pemberdayaan UMKM antara lain; (1) tersedianya SDM yang  berkualitas dan

professional, (2) tersedianya dukungan regulasi yang kondusif, (3) tersedianya

pengawasan yang efektif, (4) tersedianya teknologi informasi yang murah, dan

(5) tersedianya pembiayaan modal yang mudah diakses (Baseline Report,

2000).

Untuk dapat tersedianya SDM berkualitas dapat diperoleh melalui

peningkatan pendidikan formal dan nonformal, serta peningkatan kompetensi

sumberdaya manusianya. Pendidikan merupakan salah satu pilar dalam

pembangunan manusia berkualitas. Pendidikan yang baik direfleksikan antara

lain dengan indikator kesetaraan pendidikan, demokratis dalam

penyelenggaraan pendidikan, populis tidak elitis, dan disesuaikan dengan

pemberdayaan masyarakat yang relevan (Suryono, 2008).

Peningkatan kompetensi dapat diperoleh antara lain melalui

kompetensi dalam membentuk jaringan, kompetensi teknologi informasi,

47

kompetensi kerjasama tim, dan kompetensi mengkomunikasikan ide-idenya.

Disamping itu juga diperlukan kemampuan memadukan beberapa faktor yang

dimiliki SDM tersebut, seperti latar belakang pendidikan, pengalaman,

kecerdasan, intuisi, dan selalu belajar dari kesalahan sebelumnya (Baron,

2000).

Pengawasan dan bimbingan dalam pembentukan dan pengembangan

UMKM merupakan prioritas penting, termasuk memberikan kemudahan

kelengkapan perijinan dan dokumen legal usaha. Bimbingan pada UMKM

hendaknya bukan hanya pada tahap penyebaran brosur dan buku juklak saja,

tapi secara konkrit membantu satu per satu kelembagaan usaha kecil dan

menengah yang belum berjalan maupun yang sudah berjalan.

Lebih penting lagi adalah aksi terjun langsung membenahi kondisi

usaha kecil menengah satu persatu, sehingga dapat diketahui latar belakang

penyebab ketidakmampuan mengelola usaha. Apakah disebabkan karena

faktor SDMnya, keterampilan manajemennya, akses pembiayaannya, atau

pilihan teknologi yang tidak efisien.

Pemanfaatan teknologi informasi sangat diperlukan oleh UMKM,

antara lain untuk tercapainya pemasaran yang lebih luas ke berbagai

konsumen perorangan maupun konsumen korporat. Disamping itu juga

diperlukan tercapainya efektifitas internal dalam administrasi pembukuan

yang rapi, misalnya menggunakan paket perangkat lunak teknologi informasi

yang terbaru. Pemanfaatan teknologi informasi ini juga dapat mengurangi

biaya komunikasi karena menggunakan sarana email atau internet dibanding

percakapan melalui telepon yang memiliki kelemahan tidak dapat

menunjukkan gambar-gambar maupun brosur-brosur yang penting.

Demikian pula bantuan permodalan yang mudah diakses, juga sangat

penting karena sangat membantu usaha kecil dan menengah dalam

memperoleh kredit perbankan. Selama ini hanya 20% saja UMKM yang dapat

memperoleh kredit perbankan.

48

2.7 Pemberdayaan UMKM Melalui Pusat Komunikasi Bisnis Berbasis Web

Salah satu kunci keberhasilan usaha mikro, kecil dan menengah adalah

adalah tersedianya pasar yang jelas bagi produk UMKM. Sementara itu

kelemahan mendasar yang dihadapi UMKM dalam bidang pemasaran adalah

orientasi pasar rendah, lemah dalam persaingan yang kompleks dan tajam

serta tidak memadainya infrastruktur pemasaran. Menghadapi mekanisme

pasar yang makin terbuka dan kompetitif, penguasaan pasar merupakan

prasyarat untuk meningkatkan daya saing. Oleh karena itu, peran pemerintah

diperlukan dalam mendorong keberhasilan UMKM untuk memperluas akses

pasar melalui pemberian fasilitas teknologi informasi berbasis web yang dapat

digunakan sebagai media komunikasi bisnis global.

Teknologi informasi merupakan bentuk teknologi yang digunakan untuk

menciptakan, menyimpan, mengubah, dan menggunakan informasi dalam

segala bentuknya. Melalui pemanfaatan teknologi informasi ini, perusahaan

mikro, kecil maupun menengah dapat memasuki pasar global. Perusahaan

yang awalnya kecil seperti toko buku Amazon, portal Yahoo, dan perusahaan

lelang sederhana Ebay, ketiganya saat ini menjadi perusahaan raksasa hanya

dalam waktu singkat karena memanfaatkan teknologi informasi dalam

mengembangkan usahanya (M. Suyanto, 2005).

Pemanfaatan teknologi informasi dalam menjalankan bisnis atau sering

dikenal dengan istilah e-commerce bagi perusahaan kecil dapat memberikan

fleksibilitas dalam produksi, memungkinkan pengiriman ke pelanggan secara

lebih cepat untuk produk perangkat lunak, mengirimkan dan menerima

penawaran secara cepat dan hemat, serta mendukung transaksi cepat tanpa

kertas.

Pemanfaatan internet memungkinkan UMKM melakukan pemasaran

dengan tujuan pasar global, sehingga peluang menembus ekspor sangat

mungkin. Menurut Internet World States, pada tahun 2005 pemakai internet

dunia mencapai angka 972.828.001 (hampir satu miliar), pengguna di

Indonesia diperkirakan mencapai 16 juta orang. Jumlah pemakai terbesar di

49

Amerika Serikat dan Kanada, yaitu mencapai 68,2% dari jumlah

penduduknya.

Hal positif yang dapat diperoleh dengan memanfaatkan jaringan internet

dalam mengembangkan usaha adalah :

a) Dapat mempertinggi promosi produk dan layanan melalui kontak

langsung, kaya informasi, dan interaktif dengan pelanggan,

b) Menciptakan satu saluran distribusi bagi produk yang ada,

c) Biaya pengiriman informasi ke pelanggan lebih hemat jika

dibandingkan dengan paket atau jasa pos,

d) Waktu yang dibutuhkan untuk menerima atau mengirim

informasi sangat singkat, hanya dalam hitungan menit atau

bahkan detik (M. Suyanto, 2005).

Melihat berbagai keuntungan, kemudahan, serta peluang yang dapat

diperoleh dari aplikasi IT dalam bisnis, maka aplikasi IT untuk pengembangan

UMKM di Indonesia merupakan suatu kebutuhan. Akan tetapi karena sampai

saat tidak semua UMKM mampu menyediakan dan memanfaatkan teknologi

informasi dalam menjalankan usahanya. Menurut Megawaty Khie, Small

Medium Business Director PT Microsoft Indonesia, potensi UMKM di

Indonesia sangat besar dan menjadi penggerak ekonomi nasional, namun

pemahaman sebagian besar dari mereka terhadap teknologi informasi masih

kurang. Lebih lanjut Budi Wahyu Jati, Country Manager Intel Indonesia, dari

sekian juta UMKM yang ada baru 27% yang memiliki dan memanfaatkan

komputer. Itupun belum dapat memanfaatkannya secara maksimal, dalam arti

untuk mendukung aktivitas usaha mereka (Kedaulatan Rakyat, 22 Desember

2007)

Oleh karena itu, agar UMKM di Indonesia dengan segala

keterbatasannya dapat berkembang dengan memanfaatkan teknologi

informasi, perlu dukungan berupa pelatihan dan penyediaan fasilitas. Tentu

saja tanggungjawab terbesar untuk memberi pelatihan dan penyediaan fasilitas

ini ada di tangan pemerintah, disamping pihak-pihak lain yang punya

50

komitmen, khususnya kalangan perguruan tinggi. Pusat komunikasi bisnis

berbasis web ini perlu dibangun di setiap kabupaten atau jika mungkin di

setiap kecamatan. Fasilitas tersebut berupa ruangan khusus dilengkapi dengan

seperangkat komputer yang terkoneksi dengan internet, serta dilengkapi

website UMKM masing-masing daerah, di bawah pengelolaan dan

pembiayaan pemerintah daerah.

Mengapa perlu dibuat Pusat Komunikasi Bisnis Berbasis Web di tingkat

kabupaten atau kecamatan ? Hal ini didasari pada kenyataan bahwa sebagian

besar UMKM berlokasi di desa-desa dan kota-kota kecamatan, serta belum

mampu untuk memiliki jaringan internet sendiri, apalagi memiliki websitenya.

Padahal untuk pengembangan usaha dengan akses pasar global harus

memanfaatkan media virtual. Pusat Komunikasi Bisnis Berbasis Web ini akan

memudahkan UMKM dalam memperluas pasar baik di dalam negeri maupun

pasar luar negeri dengan waktu dan biaya yang efisien. Sehingga tingkat

kesejahteraan masyarakat UMKM dan tenaga kerja yang terlibat di dalamnya

akan meningkat, dan secara bersinergi akan berdampak positif terhadap

keberhasilan pembangunan nasional.

Pada Bab XI Program Pengembangan Sentra Bisnis UMKM poin E,

memuat program pengembangan informasi bisnis sentra. Salah satu target

program tersebut adalah memberikan fasilitas perangkat jaringan komunikasi

yang berisikan wesite untuk optimalisasi transaksi bisnis (www.depkop.go.id).

Oleh karena, demi kepentingan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan

masyarakat, pemerintah daerah harus menindaklanjuti program tersebut,

dengan membentuk Pusat Komunikasi Berbasis Web.

2.8 Contoh Pola Pemberdayaan UMKM Amerika Serikat

Usaha Kecil Menengah (UKM) barangkali merupakan salah satu

andalan utama bagi ketahanan ekonomi sebuah negara. Terbukti di masa krisis

dengan bertumbangan banyak usaha konglomerasi yang dililit hutang luar

negeri, usaha kecil menengah terutama yang berorientasi eksport justru

51

meraup keuntungan yang luar biasa. Sebagian lagi survive dengan berbagai

cara karena kecilnya investasi & modal yang berputar.

Pemberdayaan usaha kecil menengah ini mungkin akan menjadi kunci

utama supaya kemungkinan survive negeri ini menjadi lebih tinggi. Bahkan

bukan mustahil memberdayakan para jebolan pegawai negeri yang

departemennya di likuidasi untuk menjadi usahawan kecil & menengah.

Dengan Internet sebetulnya proses pemberdayaan tersebut menjadi sangat

menakjubkan, dengan biaya yang kecil (sedikit) proses pemberdayaan UKM

dapat dilakukan untuk banyak usahawan.

Contoh pola pemberdayaan UKM yang dilakukan oleh pemerintah

Amerika Serikat di Departemen Small Businesss Administration pada situs

Web http://www.sba.gov/.

Departemen Small Bisnis Administation kira-kira sama dengan

Departemen Koperasi dan Usaha Kecil & Menengah yang ada di Indonesia.

Hanya saja tampaknya agak berbeda jauh dari sisi strategi & keseriusan yang

dilakukan oleh Amerika Serikat dan yang dilakukan oleh Depkop. Jika kita

nanti memperhatikan dengan seksama pola yang digunakan oleh Amerika

Serikat tidaklah mengherankan jika usaha kecil mereka menjadi maju, karena

betul-betul di berdayakan oleh pemerintahnya.

52

Tampak pada gambar adalah tampilan situs Web http://www.sba.gov/.

Pola pemberdayaan sangat kental sekali, fungsi regulator betul-betul terasa

untuk melindungi si UKM. Di antara sekian banyak fasilitas yang ada – ada

beberapa fasilitas utama akan sangat menarik jika di sediakan untuk UKM kita

di Indonesia.

53

Perpustakaan barangkali yang bagian yang menarik di SBA. Di

Perpustakaan di sediakan dalam bentuk softcopy berbagai jawaban dari

pertanyaan-pertanyaan (Frequently Asked Questions – FAQ), berbagai formulir

yang dibutuhkan oleh para pengusaha, berbagai peraturan & perundangan yang

berkaitan bagi UKM, berbagai catatan, berbagai statistik yang berkaitan dengan

usaha yang mungkin dibutuhkan bagi sebuah UKM untuk berkembang.

Bagian starting merupakan bagian yang akan sangat menarik bagi

sebagian besar UKM pemula, template bisnis plan yang lengkap sekali bagi

sebuah UKM sampai detail perhitungan maupun proposal lengkapnya sehingga

sebuah UKM dapat melakukan perhitungan di awal tentang kemungkin survive-

nya ke depan. Bahkan berbagai perangkat lunak yang dibutuhkan untuk

misalnya accounting, dll tersedia secara cuma-cuma untuk di download dari

situs SBA ini agar sebuah UKM dapat dengan mudah menjalankan usahanya.

Bagi UKM yang membutuhkan financing / pendanaan juga di sediakan

berbagai informasi yang dibutuhkan untuk pendanaan tersebut secara terbuka.

54

Berbagai persyaratan yang perlu disiapkan di jelaskan. Transparansi yang sangat

terbuka dari segala hal tampak sekali dilakukan oleh SBA di US. Kunci utama-

nya sebetulnya kebiasaan untuk menyebarkan segala informasi yang ada secara

terbuka ke masyarakat. Semoga saja pemerintah Indonesia dapat melakukan

transparansi yang dibutuhkan bagi UKM di Indonesia.

55

BAB IIIPENUTUP

Kesimpulan dan SaranPemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan

langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan

perekonomian dari sebagian besar rakyat Indonesia, khususnya melalui

penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan tingkat

kemiskinan. Namun demikian disadari pula lemahnya kemampuan manajerial

dan sumber daya manusia mengakibatkan pengusaha kecil tidak mampu

menjalankan usahanya dengan baik.

Secara lebih spesifik, ada beberapa permasalahan mendasar yang

dihadapi peungusaha kecil (Kuncoro, 2007 : 368). Pertama, kelemahan dalam

memperoleh peluang pasar dan memperbesar pangsa pasar. Kedua,

kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh

jalur terhadap sumber-sumber permodalan. Ketiga, kelemahan di bidang

organisasi dan manajemen sumber daya manusia. Keempat, keterbatasan

jaringan usaha kerjasama antar pengusaha kecil. Kelima, iklim usaha yang

kurang kondusif karena persaingan yang saling mematikan. Keenam,

pembinaan yang telah dilakukan masih kurang terpadu dan kurangnya

kepercayaan dan kepedulian masyarakat terhadap usaha kecil.

Dengan demikian untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam rangka

pemberdayaan UMKM, maka diperlukan beberapa langkah strategis yang

terencana, sistematis dan menyeluruh baik pada tataran makro maupun mikro

yang meliputi:

1. Penciptaan iklim usaha dalam rangka membuka kesempatan berusaha

seluas-luasnya, serta menjamin kepastian usaha disertai adanya

efisiensi ekonomi melalui kebijakan yang memudahkan dalam

formalisasi dan perijinan usaha, antara lain dengan mengembangkan

pola pelayanan satu atap untuk memperlancar proses dan mengurangi

biaya perijinan.

56

2. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM untuk

meningkatkan akses kepada pasar yang lebih luas dan berorientasi

ekspor serta akses kepada sumber daya produktif sehingga dapat

memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya,

terutama sumber daya lokal yang tersedia.

3. Pengembangan budaya usaha dan kewirausahaan, terutama di kalangan

angkatan kerja muda, melalui pelatihan, bimbingan konsultasi dan

penyuluhan. Pelatihan diutamakan pada bidang yang sesuai dengan

unit usaha yang menjadi andalan. Selain itu juga diperlukan pelatihan

manajerial karena pada umumnya pengusaha kecil lemah dalam

kemampuan manajemen dan banyak menggunakan tenaga kerja yang

tidak terdidik.

4. Diperlukan usaha pemerintah daerah untuk mengupayakan suatu pola

kemitraan bagi UMKM agar lebih mampu berkembang, baik dalam

konteks sub kontrak maupun pembinaan yang mengarah ke

pembentukan kluster yang bisa mendorong UMKM untuk berproduksi

dengan orientasi ekspor.

5. Untuk mengatasi kesulitan permodalan, diperlukan peningkatan

kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan lembaga keuangan lokal

dalam menyediakan alternatif sumber pembiayaan bagi UMKM

dengan prosedur yang tidak sulit. Di samping itu, agar lembaga

pembiayaan untuk sektor UMKM menjadi lebih kuat dan tangguh,

jaringan antar lembaga keuangan mikro (LKM) dan antara LKM dan

Bank juga perlu dikembangkan

57

DAFTAR PUSTAKA

Tambunan, tulus. DR. 2003. Perekonomian Indonesia. Jakarta: Ghalia

Indonesia

Said, Adri & N. Ika Widjaja, 2007. Akses Keuangan UMKM: Buku Panduan

untuk Membangun Akses Pembiayaan bagi Usaha Menengah, Kecil dan

Mikro dalam Konteks Pembangunan Daerah. Konrad Adenauer Stiftung.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009

Republik Indonesia. Jakarta.

Harian Suara Merdeka, 27 Mei 2009

Kementerian Koperasi dan UKM.   Rencana Strategis

Pembangunan Koperasi dan UMKM Periode Tahun 2004 –

2009.   Jakarta. 2004.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

http://www.ekonomirakyat.org/edisi_1/artikel_2.htm

http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/myweb/sanafri.htm

http://ksupointer.com/2009/pemberdayaan-koperasi-untuk-mengembangkan-

ekonomi-rakyat

www.depkop.go.id

58