EFFORTS ON BUILDING KNOWLEDGE BASED … · Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi...
Transcript of EFFORTS ON BUILDING KNOWLEDGE BASED … · Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi...
Eko Prasojo – Wakil Menteri Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
EFFORTS ON BUILDING KNOWLEDGE BASED BUREAUCRACY IN INDONESIA
Perkembangan ICT yang pesat
Globalisasi dan Ekonomi Bebas ASEAN 2015
Keterbatasan Sumber Daya Alam
Kompleksitas Masalah semakin tinggi
TANTANGAN GLOBAL KITA
0
20
40
60
80
100
120
1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 1012
GOVERNANCE EFFECTIVENESS INDEXES OF SEVEN ASIAN ECONOMIES 1996-2012
S'pore
Malaysia
India
Thailand
Philippines
China
Indonesia
Vietnam
2008-2009
10.7 19.3
The Global Competitiveness Report 2013-2014
• Natural Ressources (sumber daya alam) • Human Ressources (sumber daya manusia) • Institutional Strength (kekuatan sistem) • Values Strength (kekuatan nilai budaya)
MENGAPA BEBERAPA NEGARA MAKMUR, MENGAPA BEBERAPA TIDAK?
PROBLEM INDONESIA
Mckinsey Global Institute 2012 dalam laporannya The Archipelago Economy: Unleashing Indonesia’s Potential
BAGAIMANA CARANYA?
???
Melalui REFORMASI BIROKRASI termasuk MANAJEMEN PENGATAHUAN
untuk menjawab tantangan tersebut!
TUJUAN DAN SASARAN REFORMASI BIROKRASI
Pemerintahan terbuka
berbasis IT
Pemerintahan partisipatif dan
melayani
SDM Aparatur yang kompeten dan kompetitif
Pemerintahan yang efektif dan efisien
Tujuan Akhir Birokrasi: 1. Bersih dari KKN
2. Akuntabel dan
berkinerja
3. Pelayanan Publik Prima
STRATEGI REFORMASI BIROKRASI NASIONAL
33
1. Makro : Kerangka Regulasi Nasional
UU Pelayanan Publik UU Kementerian Negara UU Aparatur Sipil Negara RUU Administrasi Pemerintahan RUU Sistem Pengawasan Internal Pemerintah
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi
1. Penataan Struktur Organisasi Pemerintah 2. Penataan Jumlah dan Distribusi PNS 3. Pengembangan Sistem Seleksi dan Promosi Secara Terbuka 4. Peningkatan Profesionalisasi PNS 5. Pengembangan Sistem Pemerintahan Elektronik yang terintegrasi 6. Peningkatan Pelayanan Publik 7. Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur 8. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri 9. Peningkatan Efisiensi Belanja Aparatur 2. Mikro :
Program/kegiatan pd tingkat Instansi (K/L dan Pemda)
8 Area Perubahan
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 dan Beberapa pedoman pelaksanaannya
8
TRANSFORMASI BIROKRASI SAMPAI 2025
Rule based bureaucracy
Performance based bureaucracy
Dynamics governance
2013
2018
2025
KERANGKA KERJA PERUBAHAN
RB PERUBAHAN TATA KELOLA
PEMERINTAHAN YANG BAIK
MANAJEMEN PERUBAHAN
KEPEMIMPINAN ROLE MODEL PHRONETIC
LEADERS
KNOWLEDGE BASED ORGANIZATION
Old Fashion New Fashion
PERUBAHAN POLA KERJA BIROKRASI
Build Structure Build connectivity
Create Regulations Create Values and Culture
Make Procedure Make Innovations
Control Authority Develop Knowledge
1. Year 2014 = public service innovation 2. “One Agency, One Innovation” Program 3. Collecting and Publishing Knowledge
FACILITATING INNOVATION IN PUBLIC SERVICE
g g
5. Summit to United Nation Public Service Award (UNPSA) 2013 = 19 innovators (central and local governments) 5 innovators to third round (finalist round)
6. Public service innovation competion
515 innovators TOP 99 TOP 33 TOP 9
FACILITATING INNOVATION
KNOWLEDGE DISSEMINATION AND REPLICATION
Indonesia Handbook of Public Service Innovation
Workshop of public service innovation, replication and
Network International training &
visiting
UNPSA
Public Service Innovation Competion
ISLAND OF INNOVATION
One Agency, one Innovation =
Every ministry, agency and local government produce innovation for their public service through quick wins program of reform
= Disseminate and share the innovation the others
CIVIC SERVICE IN SURAKARTA
“Common Practices” Surakarta Case
Takes 2 days to 1 week to create or re-register citizen ID
Takes 1 hour
Paper-based civic information system
Online civic information system
Ticket window system in service interface
Open counter system in service interface
LARASITA of BPN
LARASITA is an innovation created by National Land Agency (BPN) to improve the quality of service of certification of owned
land using mobile office
“Common Practices” LARASITA
No service standard Fulfilled service standard
Difficulty of access due to distance
Ease of access
Spoiled by Bribery No bribery
POVERTY ALLEVIATION UNIT IN SRAGEN
“Common Practices” Poverty Alleviation Unit in Sragen
Silo mentality of each organization in solving poverty
Integrated strategy in alleviating poverty
Difficulty for public in solving their poverty problem due to many offices in charge of the problems
Ease of access through single office
Poor people gets poorer due to tariffs and/or bribery to get government services
All services related to poverty are free
One-Stop Services in East Java Province
“Common Practices” of One-Stop Services in Indonesia
One-Stop Services in East Java
“Real” authority of function is under its original institution
Authorities are decentralized to the OSS office
Authorization of documents can only be done in the “original” office
Authorization of documents can be done in OSS office
Bribery sometimes still happen Less bribery due to strict regulation and CCTV
UU No. 5 Tahun 2014 APARATUR SIPIL NEGARA
MEREFORMASI SUMBER DAYA MANUSIA
POPULATION: 237 Million (2010 census)
Number of Civil Servants: 4,4 Million
No COUNTRIES RATIO (%)
1 MYNMAR 0,7
2 CAMBODIA 1,2
3 LAOS 1,8
4 THAILAND 1,9
5 INDONESIA 1,9 6 VIETNAM 2,1
7 SINGAPORE 2,5
8 PHILIPINES 2,9
9 MALAYSIA 3,7
10 BRUNAI DARUSSALAM 11,4
Closed Career System
Open Career System
Open System
TRANSFORMASI SISTEM KEBIJAKAN DAN MANAGEMENT APARATUR SIPIL NEGARA
2013
2018
2025
PRINSIP DASAR UU ASN
• Seleksi dan promosi secara adil dan kompetitif • Menerapkan prinsip fairness • Penggajian, reward and punishment berbasis kinerja • Standar integritas dan perilaku untuk kepentingan publik • Manajemen SDM secara efektif dan efisien • Melindungi pegawai dari intervensi politik dan dari
tindakan semena-mena.
Memberlakukan “SISTEM MERIT ” melalui:
a. nilai dasar; b. kode etik dan kode perilaku; c. komitmen, integritas moral, dan tanggung
jawab pada pelayanan publik; d. kompetensi yang diperlukan sesuai dengan
bidang tugas; e. kualifikasi akademik; f. jaminan perlindungan hukum dalam
melaksanakan tugas; dan g. profesionalisme jabatan
ASN SEBAGAI PROFESI BERLANDASKAN PADA PRINSIP:
JENIS, STATUS & KEDUDUKAN ASN
JENIS
PNS
PPPK
STATUS
1. Berstatus pegawai tetap dan Memiliki NIP secara Nasional;
2. Menduduki jabatan pemerintahan.
1. Diangkat dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhan instansi dan ketentuan UU.
2. Melaksanakan tugas pemerintahan.
KEDUDUKAN
• Berkedudukan sebagai unsur aparatur negara
• Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan
• Harus bebas dari pengaruh/intervensi golongan & partai politik
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI
Sifat : Kompetitif dan Terbuka Seleksi : Dilakukan oleh Panitia Seleksi Instansi yang dipilih dan diangkat oleh PPK berkoordinasi dengan KASN Proses : − Pimpinan Tinggi Utama dan Madya dilakukan pada tingkat NASIONAL − Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan pada tingkat NASIONAL, PROPINSI,
atau ANTAR INTANSI dalam 1 (satu) KABUPATEN/KOTA.