Efektivitas Kinerja P elaksanaan Program Beras Miskin di K ... · seperti kasus-kasus kerusuhan...

1FOCUS Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2011

Efektivitas Kinerja Pelaksanaan

Program Beras Miskin

di Kota Banjarmasin1

Oleh Ahmad Syauqi2

ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT

This research is motivated by the fact irregularities in the implementa-tion of Raskin program in the city of Banjarmasin, especially on themechanism for distribution at the distribution point. The purpose of thisstudy was to determine how the implementation of Raskin program inthe city of Banjarmasin, the factors that influence the success ofthe Raskinprogram, and strategies to implement the Raskin program to make itbetter, according to indicators 6T: on target beneficiaries, the right price,right amount, right time, proper administration, and appropriate qual-ity. Design research uses descriptive analysis with a qualitative approach.Formulation of a strategy using SWOT analysis. The results showedthat the implementation of Raskin program in the city of Banjarmasinscattered at 50 distribution points. In 2009, there were delaysindistribution and reduction in maximum allocation from the govern-ment. Factors affecting the success of the program include factors raskincommunication, resourcesand factors of disposition/behavior and bu-reaucratic structure.

A. PENDAHULUANA. 1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang

bersifat multidimensional, dan berkaitan erat dengan aspek sosial,

1 Ditulis ulang dari Tesis berjudul “Implementasi Program Beras untuk MasyarakatMiskin (Raskin) di Kota Banjarmasin” yang dibuat oleh Ahmad Syauqi di bawahbimbingan Dr. Syahriani,MSDr. Syahriani,MSDr. Syahriani,MSDr. Syahriani,MSDr. Syahriani,MS dan Dr. Ahmad Alim Bachri, MSi.Dr. Ahmad Alim Bachri, MSi.Dr. Ahmad Alim Bachri, MSi.Dr. Ahmad Alim Bachri, MSi.Dr. Ahmad Alim Bachri, MSi.

2 Ahmad SyauqiAhmad SyauqiAhmad SyauqiAhmad SyauqiAhmad Syauqi adalah mahasiswa Program Magister Sains Administrasi PembagunanUniversitas Lambung Mangkurat (MSAP-UNLAM) angkatan I, dan status pekerjaannyaketika itu adalah sebagai PNS di Pemko Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

2 FOCUS Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2011

ekonomi, budaya dan aspek lainnya. Kemiskinan ditandai dengan

rendahnya tingkat pendapatan masyarakat, keterisolasian,

keterbelakangan dan pengangguran, yang kemudian meningkat

menjadi ketimpangan antar daerah, antar sektor, dan antar golongan

penduduk (Sumodiningrat,1998). Kemiskinan timbul karena ada

sebagian daerah yang belum sepenuhnya tertangani, ada sebagian

sektor yang harus menampung tenaga kerja secara berlebih dengan

tingkat produktifitas yang rendah, dan ada pula sebagian masyarakat

yang belum ikut serta dalam proses pembangunan sehingga belum

dapat menikmati hasilnya secara memadai.

Kemiskinan yang disebabkan keterpurukan ekonomi ditandai

dengan penurunan daya beli masyarakat. Hal itu bisa jadi karena

disebabkan kenaikan kebutuhan hidup masyarakat, atau banyaknya

pemutusan hubungan kerja (PHK). Dalam kondisi tekanan hidup

semakin berat biasanya dapat disusul dengan kondisi rawan konflik

seperti kasus-kasus kerusuhan yang terjadi pada tahun 1997-1998.

Faktanya, menjelang keruntuhan rezim Orde Baru persentase jumlah

penduduk miskin periode 1996 -1999 meningkat sebesar 13,96 % karena

krisis ekonomi. Jumlah penduduk miskin tahun 1996 sebesar 34,01 juta

jiwa meningkat menjadi 49,50 juta jiwa pada tahun 1998 atau 24,23

dari seluruh penduduk. Sedangkan tahun 1999 jumlah penduduk

miskin sebesar 14,97 juta jiwa atau 23,43 % (BPS, 2000). Tetapi sejak

tahun 2000, telah dilakukan sejumlah perbaikan struktur perekonomian

nasional, dan karena kebijakan itu diduga menyebabkan turunnya

jumlah penduduk miskin di Indonesia. Jumlah penduduk miskin di

Indonesia pada bulan Maret 2008 sebesar 34,96 juta jiwa atau 15,42 %

penduduk Indonesia pada saat itu. Dibandingkan dengan tahun 2007

dalam bulan yang sama penduduk miskin pada saat itu sebanyak 37,17

juta jiwa atau 16,58 % dari jumlah penduduk Indonesia saat itu, berarti

untuk tahun 2008 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan

sebesar 2,21 juta jiwa. Sedangkan pada bulan yang sama tahun 2009

jumlah penduduk miskin sebesar 32,53 juta jiwa (14,15%), berarti

mengalami penurunan sebesar 2,43 juta jiwa, (BPS, 2009).

Penduduk miskin di Indonesia dalam hal ini adalah penduduk

yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah

Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) terdiri dari 2 (dua) komponen


yaitu: Garis kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan-

Makanan (GKBM). Periode Maret 2008 - Maret 2009, Garis Kemiskinan

naik sebesar 9,65 persen, yaitu Rp182.636 menjadi Rp200.262 per kapita

per bulan. Sumbangan GKM jauh lebih besar dibandiag GKBM dalam

GK, yaitu 74,07 % pada tahun 2008 dan turun menjadi 73,57 %, pada

tahun 2009, (BPS, 2009). Secara riil, garis kemiskinan penduduk itu

sungguh relevan dengan kebutuhan mereka akan beras, sebagai

komoditas pangan utama penduduk Indonesia; dan karena itu

sebenarnya garis kemiskinan penduduk bisa dikonversikan dengan

pemilikan beras (Sarman,1998).

Komoditas makanan atau pangan yang paling penting bagi

penduduk Indonesia terutama penduduk miskin adalah beras.

Kebutuhan pangan merupakan kebutuhun pokok yang harus dipenuhi

oleh nyaris setiap penduduk di negeri ini. Oleh sebab itu dibutuhkan

suatu ketersediaan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan

tersebut.

Program pemulihan dan stabilitas kondisi ekonomi bagi

masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah adalah upaya

pemenuhan kebutuhan pangan yang merupakan hak bagi setiap warga

negara, sehingga pada pertengahan tahun l998 (letika terjadi krisis

moneter yang kemudian dilanjutkan dengan krisis ekonomi nasional)

Pemerintah menetapkan kebijakan nasional program operasi pasar

khusus Beras. Program Operasi Pasar Khusus (OPK) tahun 2002 telah

diubah menjadi program nasional beras untuk Rumah Tangga Miskin

(Raskin). Program nasional beras untuk rumah tangga miskin (Raskin)

merupakan salah satu program dari 3 kluster upaya penanggulangan

kemiskinan, yaitu kluster I (bantuan dan perlindungan sosial), kluster

II (PNPM Mandiri), dan kluster III (kredit usaha rakyat). Program

Raskin masuk di dalam kluster I bersama program perlindungan dan

bantuan sosial lainnya seperti, jaminan kesehatan masyarakat

(jamkesmas), bantuan langsung tunai (BLT), program keluarga harapan

(PKH), dan bantuan operasional sekolah (BOS). Program Raskin

bertujuan untuk membantu rumah tangga miskin dalam memenuhi

kebutuhan Pangan dan mengurangi beban finansial melalui

penyediaan beras bersubsidi.


Presiden mengeluarkan Instruksi nomor 13 Tahun 2005 sebagai

tindak lanjut dari kebijakan perberasan yang ditujukan kepada para

Menteri dan Kepala LPND terkait serta Gubernur dan Bupati/Walikota

seluruh Indonesia. Instruksi tersebut dikeluarkan sebagai upaya

peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan dan

pengembangan ekonomi pedesaan. Secara khusus kepada Perum Bulog

diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi

bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan, yang

penyediaannya mengutamakan pengadaan beras dari gabah petani

dalam negeri.

Progam nasional beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) adalah

wujud nyata komitmen pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan

pangan bagi Rumah Tangga Sasaran (RTS). Sebagai upaya pemerintah

dalam rangka kesuksesan program Raskin ini, pelaksana program telah

melakukan kerjasama dengan beberapa lembaga perguruan tinggi

negeri secara regional untuk melakukan penelitian terhadap

implementasi pelaksanaan program Raskin secara nasional.

Selama sepuluh tahun pelaksanaan penyaluran beras bersubsidi

(targeted subsidy) kepala keluarga miskin, telah banyak mengalami

perubahan menuju kepada perbaikan sesuai dengan tujuan yang telah

ditentukan. Permasalahan mendasar yang dihadapi selama perjalanan

program Raskin sampai dengan tahun 2007 adalah belum dapat

dijangkaunya seluruh Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang tercatat di

BPS. Baru pada tahun 2008, sejak dikeluarkannya program Raskin,

seluruh Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang tercatat oleh BPS pada

tahun 2005 dapat dijadikan sasaran program. Dengan jumlah sasaran

Raskin yang telah ditetapkan oleh Pemerintah (dengan dukungan DPR)

tersebut maka sangat diharapkan pelaksanaan program nasional beras

untuk keluarga miskin (Raskin) akan dapat ditingkatkan kinerjanya,

terutama dalam konteks tepat sasaran.

Program Raskin sampai saat ini masih dianggap sebagai salah satu

program strategis dalam ketahanan pangan khususnya dikaitkan

dengan tugas publik yang diamanatkan kepada Perum BULOG. Raskin

adalah outlet penting untuk menyalurkan beras hasil pengadaan gabah

dan beras dari dalam negeri dalam rangka menjamin harga ditingkat

petani sesuai dengan harga pembelian pemerintah. Terkait dengan


ketahanan pangan di tingkat rumah tangga, Raskin sangat membantu

akses Rumah Tangga Sasaran (RTS) untuk secara teratur dapat

memenuhi kebutuhan pokok akan pangan (beras) mereka. Melalui

pemenuhan sebagian kebutuhan pangan tersebut masyarakat miskin

seharusnya diringankan beban pengeluarannya sehingga dapat

mengalokasikan sisa pendapatannya untuk kebutuhan seperti lauk

pauk yang lebih bergizi. Secara lintas sektor adanya program Raskin

akan mendukung dan mempercepat program penanggulangan

kemiskinan melalui peningkatan kemampuan fisik Rumah Tangga

Sasaran (RTS ).

Tabel 1. Pagu Raskin Provinsi Kalimantan SelatanTabel 1. Pagu Raskin Provinsi Kalimantan SelatanTabel 1. Pagu Raskin Provinsi Kalimantan SelatanTabel 1. Pagu Raskin Provinsi Kalimantan SelatanTabel 1. Pagu Raskin Provinsi Kalimantan Selatan

Sumber: Perum Bulog Divisi Regional Kalimantan Selatan, 2009

Secara Nasional berdasarkan data BPS Pusat untuk pagu Raskin

tahun 2009 Provinsi Kalimantan Selatan semula mendapat jatah

27,684,180 ton dengan jumlah Rumah Tangga Miskin penerima

Manfaat 153,901 RTM; kemudian disesuaikan menjadi 36.893,700 ton

dan jumlah Rumah Tangga Miskin penerima Manfaat sebanyak 204,965

RTM (Surat Gubernur Kalsel tanggal 16 Februari 2009). Dengan alokasi

tersebut berarti dari jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) berdasarkan

data dari BPS telah semuanya dapat menerima manfaat dari beras

Raskin; dengan ketentuan setiap Rumah Tangga Sasaran (RTS)

memperoleh 15 Kg/bulan selama 12 bulan dengan harga Rp 1.600 per

kilogram.


Tabel 2. Pagu Raskin Kota BanjarmasinTabel 2. Pagu Raskin Kota BanjarmasinTabel 2. Pagu Raskin Kota BanjarmasinTabel 2. Pagu Raskin Kota BanjarmasinTabel 2. Pagu Raskin Kota Banjarmasin

Sumber: Perum Bulog Divisi Regional Kalimantan Selatan, 2009.

Kota Banjarmasin merupakan salah satu dari 13 Kabupaten/Kota

di Kalimantan Selatan dengan jumlah penduduk paling miskin

terbanyak, karena mencapai 16% dari jumlah rumahtangga yang ada

di Kota ini. Pelaksanaan pendistribusian beras untuk rumah tangga

miskin (Raskin) di Kota Banjarmasin tersebar meliputi 50 titik distribusi

yang terdapat dimasing- masing kelurahan.

Berdasarkan pengamatan dan pengalaman lapang sebagai

pelaksana program di tingkat kelurahan selama lebih dari 4 tahun yaitu

antara Mei 2002 sampai dengan Juni 2006, peneliti dapat

mengemukakan beberapa permasalahan yang masih muncul dalam

pendistribusian beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) di Kota

Banjarmasin. Salah satu permasalahan yang cenderung klasik adalah

beras untuk rakyat miskin (Raskin) itu tidak tepat pada sasaran.

Fakta di lapangan yang masih ditemukan hingga pelaksanaan

program tahun 2009 antara lain, jumlah beras Raskin yang diberikan

pada Rumah Tangga Sasaran (RTS) tidak sepenuhnya dibagikan

kepada RTS, melainkan dijual kepada warga lain di wilayah yang sama

tetapi dengan tingkat harga lebih tinggi dari ketentuan, atau jumlah

yang diberikan kurang dari ketentuan 15 per kg per KK, serta

pembagian beras Raskin menggunakan ukuran liter (dari seharusnya

ukuran kilogram) tanpa dilakukan konversi terlebih dahulu. Dari

observasi pra penelitian beberapa contoh kasus tersebut masih dapat

dijumpai pada RT-48 Kelurahan Kelayan selatan, RT-01 Kelurahan

Seberang Mesjid, RT-05 Kelurahan Surgi Mufti, R-. 12 Kelurahan

Kuripan, RT-02 Kelurahan Pengambangan, RT-16 Kelurahan Basirih,

RT-33 Kelurahan Telaga Biru, dan RT-46 Kelurahan Pelambuan. Khusus


untuk Kelurahan Kuripan kasusnya sudah ditangani oleh pihak

Kejaksaan. Padahal berbagai fakta negatif yang berkaitan dengan

implementasi program Raskin itu dapat mempengaruhi keberhasilan

pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan dalam Pedoman

Umum.

A. 2. Pokok Permasalahan

Implementasi program Raskin di Kota Banjarmasin sebenarnya

cukup mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah Kota, antara

lain dengan mengalokasikan dana talangan penebusan beras Bulog

dan bantuan operasional untuk pendistribusian beras. Maksudnya

adalah agar program Raskin mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditentukan.

Namun, berbagai deviasi dan kendala teknis di lapangan jelas bisa

mengundang kekurangberhasilan distribusi program Raskin. Ada

sejumlah faktor internal yang diduga menjadi faktor penghambat, dan

sejumlah faktor eksternal yang tidak cukup kondusif untuk mendukung

keberhasilan program. Mestinya, dengan mengeliminir berbagai kendala

internal dan hambatan eksternal itu dapat meningkatkan peluang

keberhasilan program Raskin di Kota Banjarmasin. Dan untuk itulah

dasar alasan pentingnya penelitian ini.

A. 3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan di atas, maka

rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Strategi apa yang dapat

ditawarkan untuk meningkatkan kinerja program Raskin di Kota

Banjarmasin sehingga tercapai sasaran program yang lebih baik?

A. 4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui: (a) bagaimana

implementasi program beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) di

Kota Banjarmasin, dan (b) faktor-faktor dominan apa yang menjadi

penghambat keberhasilan program dalam rangka memberikan

perlindungan optimal bagi kelompok miskin yang menjadi sasaran

utama program Raskin.


B. METODOLOGIB. 1. Kerangka Konseptual

Administrasi pembangunan berkembang karena adanya

kebutuhan di negara-negara yang sedang membangun unfuk

mengembangkan institusi sosial, politik dan ekonomi agar pembangunan

dapat berhasil dengan demikian pada dasarnya administrasi

pembangunan adalah bidang studi yang mempelajari sistem

administrasi negara di negara yang sedang membangun serta upaya

untuk meningkatkan kemampuanya. Sehingga kaidah-kaidah umum

yang terdapat pada administrasi negara akan berlaku untuk

administrasi pembangunan. Tetapi menurut Siagian (2000), teori,

rumus, prinsip, dan dalil-dalil administrasi negara tidak lagi ampuh

untuk dijadikan instrumen penyelenggaraan pembangunan. Bahkan

Kartasasmita (1997) menunjukkan terbatasnya pembahasan

administrasi negara yang hanya meliputi penyelenggaraan

pemerintahan secara umum; seperti memelihara keamanan dan

ketertiban, penegakan hukum, pengaturan pajak memberikan

pelayanan publik dan menyelenggarakan hubungan luar negeri.

Padahal administrasi pembangunan itu bersifat dinamis dan inovatif,

karena berkaitan dengan upaya melakukan perubahan sosial. Adanya

inovasi dibidang pertanian akan menumbuhkan cara dan sikap men-

tal bertani yang baru. Adanya sistem gaji akan mendorong masyarakat

dari orientasi status menjadi orientasi prestasi Pergeseran titik berat

pembangunan dari pertanian kepada industri akan menyuburkan

urbanisasi, gejala-gejala di bidang sosial pernyataan masyarakat tentang

keadilan, pengaruh-pengaruh negatif lingkungan hidup dan lain-lain.

Hal-hal seperti ini merupakan bagian dari perubahan sosial yang

semuanya perlu ditampung oleh kemampuan administrasi.

Cara pendekatan administrasi pembangunan merupakan bagian

dari suatu keseluruhan proses pembangunan sebagai suatu proses

perubahan sosial yang komprehensif. Administrasi berperan dalam

pembangunan dan juga menjadi hasil pembangunan itu sendiri.

Dengan kata lain sistem administrasi yang mampu menyelenggarakan

pembangunan menjadi prasyarat bagi berhasilnya pembangunan suatu

negara. Dengan demikian maka administrasi pembangunan memiliki


ciri-ciri yang lebih maju dari administrasi negara sebagaimana yang

dikemukakan oleh Tjokroamidjojo (l999: 9) yaitu:

1. Lebih memberikan perhatian terhadap lingkungan masyarakat

yang berbeda-beda, terutama bagi lingkungan masyarakat

Negara-negara baru berkembang.

2. Administrasi pembangunan mempunyai peran aktif dan

berkepentingan (committed) terhadap tujuan-tujuan

pembangunan, baik dalam perumusan kebijaksanaannya

maupun dalam pelaksanaannya yang efektif bahkan

administrasi ikut serta mempengaruhi tujuan-tujuan

pembangunan masyarakat dan menunjang pencapaian tujuan-

tujuan sosial, ekonomi dan lain-lain vang dirumuskan

kebijaksanaan melalui proses politik.

3. Justru berorientasi kepada usaha-usaha yang mendorong

perubahan-perubahan ke arah yang dianggap lebih baik untuk

suatu masyarakat dimasa depan. Berorientasi masa depan.

4. Lebih berorientasi kepada pelaksanaan tugas-tugas

pembangunan (development functions) dari pemerintah. Dalam

hal ini untuk merumuskan kemampuan kebijaksanaan-

kebijaksanaan pembangunan dan pelaksanaannya yang efektif

seperti telah disebutkan terdahulu yang terakhir juga dapat

disebutkan sebagai kemampuan dan pengendalian instrumen-

instrumen bagi pencapaian tujuan-tujuan pembangunan.

Administrasi pembangunan lebih bersikap sebagai “agent of

development”.

5. Administrasi pembangunan harus mengaitkan diri dengan

substansi perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan tujuan-

tujuan pembangunan di berbagai bidang yaitu ekonomi, sosial,

budaya dan lain-lain. Dengan perkataan lain administrasi dari

kebijaksanaan dan isi pro gram-program pembangunan.

6. Dalam administrasi pembangunan administrator dalam

aparatur pemerintah juga bisa merupakan penggerak perubahan

(change agents).

7. Lebih berpendekatan lingkungan (ecological approach),

berorientasi pada kegiatan (action oriented) dan bersifat

pemecahan masalah (problem solving).


Salah satu pokok bahasan dalam administrasi pembangunan

adalah proses perumusan kebijakan pembangunan yang menghasilkan

program pembangunan untuk dijalankan secara efektif atau kebijakan

publik (Tjokroamidjojo,1991). Program Nasional beras untuk rumah

tangga miskin (Raskin) adalah satu contoh tentang kebijakan program

pembangunan dimaksud. Program ini merupakan salah satu bentuk

kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk

mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin (RTM)

Kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah memiliki

tujuan-tujuan publik yang ingin dicapai dan bersifat mengikat terhadap

stakeholders kebijakan. Pendapat Muhammad Tasrif (2008) patut

diperhatikan, karena kebijakan publik dipahami sebagai petunjuk-

petunjuk (directives) yang dikeluarkan dan disebarluaskan oleh

Pemerintah dengan tujuan: pertama, menciptakan dan membangun

iklim dan kondisi yang pelu untuk mendukung (to facilitate)

pelaksanaan strategi; dan, kedua, memberikan kepastian kepada un-

sur-unsur dunia usaha, masyarakat luas dan penyelenggara pemerintah

tentang arah, ruang lingkup dan tingkat keleluasaan masing-masing

dalam memilih upaya yang berkaitan dengan strategi tersebut.

Bagaimana suatu kebijakan dapat memecahkan permasalahan yang

terjadi dalam masyarakat serta menjawab kebutuhan dan kepentingan

masyarakat, maka dapat dilihat dari proses, prosedur dan tahapan-

tahapan yang benar dengan pengetahuan dan informasi yang baik

antar tahapan tersebut.

Meminjam konsep Howlet dan Ramesh sebagaimana dirujuk oleh

Subarsono (2008), proses kebijakan publik itu seharusnya meliputi lima

tahapan, sebagai berikut:

(1) Penyusunan agenda (agenda setting), yakni suatu proses agar

suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah;

(2) Formulasi kebijakan (policy formulation), yakni proses

perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah;

(3) Pembuatan kebijakan (decision making), yakni proses ketika

pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak

melakukan tindakan;

(4) Implementasi kebijakan (policy implementation), yaitu proses

untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil


(5) Evaluasi kebijakan (policy evaluation), yakni proses untuk

memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.

Kendati semua tahapan itu penting adanya, namun tetap saja

perihal yang paling perlu mendapatkan perhatian (untuk tujuan

evaluasi) adalah bagaimana implementasi sebuah program kebijakan.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses

kebijakan publik. Suatu kebijakan harus diimplementasikan agar

mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan (Winarno, 2008).

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah

kebijakan dapat mencapai tujuannya. Pada sisi evaluasi, implementasi

program merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat

dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) maupun sebagai

suatu manfaat (outcome) hingga pada akhirnya dapat dinilai

dampaknya.

Meminjam pemahaman Dwidjowijoto (2004), untuk

mengimplementasikan kebijakan publik itu paling tidak harus

melakukan pilihan, apakah langsung mengimplementasikannya dalam

bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau

turunan dari kebijakan publik tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk

undang-undang atau peraturan daerah adalah jenis kebijakan publik

yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau yang diistilahkan

sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung

operasional antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden,

Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas dan lain-lain.

Secara struktural, ada dua pilihan model implementasi kebijakan;

pertama, adalah implementasi kebijakan yang berpola “dari atas ke

bawah” (top-bottomer) atau dari “bawah ke atas” (bottom-topper),

dan pemilihan implementasi yang berpola paksa (command-and-con-

trol) dan mekanisme pasar (economic incentive). Implemeentasi

kebijakan yang berhasil harus diikuti oleh kesadaran terhadap

kebijakan tersebut secara menyeluruh. Hal ini berarti bahwa kegagalan

suatu implementasi kebijakan sering diakibatkan oleh ketidaktaatan

para pelaksana terhadap kebijakan.


Menggunakan pemikiran Hogwood dan Gunn, untuk dapat

mengimplementasikan kebijaksanaan negara secara sempurna (Wahab,

2005), dibutuhkan sejumlah syarat sebagai berikut:

(1) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan/Instansi pelaksana

tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius;

(2) Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber

yang cukup memadai;

(3) Perpaduan antara sumber-sumber yang diperlukan benar-benar

tersedia;

(4) Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu

hubungan kausalitas yang andal;

(5) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata

rantai penghubungnya;

(6) Hubungan saling ketergantungan harus kecil;

(7) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan;

(8) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang

tepat;

(9) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna;

(10)Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat

menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Program Raskin pada dasarnya bukanlah perkecualian dari

keharusan untuk mengikuti acuan konseptual tentang bagaimana

implementasi kebijakan yang baik dan efektif semacam itu.

Implementasi program Raskin bukan hanya perlu memperhatikan

faktor-faktor internal yang berkaitan dengan aspek pelaksana program,

tetapi juga wajib memperhatikan faktor-faktor eksternal yang berkaitan

dengan aspek penerima program, yakni kelompok miskin (khususnya

di perkotaan) yang karakteristiknya unik.

Kemiskinan dan kesejahteraan ibarat dua sisi mata uang yang tak

terpisahkan, disatu sisi ada masyarakat yang hidup serba kecukupan

tetapi pada sisi yang lain masih banyak masyarakat yang hidup dalam

kondisi kemiskinan. Kemiskinan merupakan sebuah fenomena sosial

yang senantiasa hadir dalam masyarakat khususnya di Negara

berkembang, seperti Indonesia. Sudah menjadi kewajiban pemerintah

untuk dapat membuat sejahtera bagi rakyatnya, sehingga diperlukan


kebijakan-kebijakan yang serius memihak kepada keluarga miskin.

Secara umum, kemiskinan biasa didefinisikan sebagai kondisi

keterbatasan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara

layak.

Penentuan penerima manfaat beras Raskin berdasarkan data dari

BPS mengkategorikan Rumah Tangga Miskin kedalam empat kategori,

yaitu: miskin, hampir miskin, hampir tidak miskin, dan tidak miskin.

Mengikuti indikator Wrihatnolo dan Dwijowijoto (2007: 156-157)

Rumah Tangga Miskin (RTM) apabila diasumsikan jumlah anggota

rumah tangga (household size) sebuah rumah tangga rata-rata empat

orang, maka batas kemiskinan rumah tangga itu adalah:

(1)Rumah tangga dikatakan sangat miskin apabila tidak mampu

memenuhi kebutuhan dasar sebesar 4 x Rp120.000 = Rp480.000 per

rumah tangga per bulan;

(2)Rumah tangga dikatakan miskin apabila kemampuan memenuhi

kebutuhan dasarnya hanya mencapai 4 x Rp150.000 = Rp600.000

per rumah tangga per bulan tetapi diatas Rp480.000;

(3)Rumah tangga dikatakan mendekati miskin apabila kemampuan

memenuhi kebutuhan dasamya hanya mencapai 4 x Rp175.000 =

Rp700.000 per rumah tangga per bulan, tetapi diatas Rp600.000.

Dengan demikian maka strategi penanggulangan kemiskinan

seharusnya mempunyai sasaran pokok sebagai berikut:

(l) Meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap

pelayanan dasar terutama pendidikan, kesehatan dan prasarana

dasar termasuk air minum dan sanitasi;

(2) Berkurangnya beban pengeluaran masyarakat miskin terutama

untuk pendidikan dan kesehatan, prasarana dasar khususnya

air minum dan sanitasi, pelayanan KB dan kesejahteraan ibu,

serta kecukupan pangan dan gizi;

(3) Meningkatnya kualitas keluarga miskin, ditandai oleh

menurunnya beban konsumsi keluarga miskin. Dalam tahap

berikutnya akan disertai oleh semakin meningkatnya

penghasilan keluarga miskin;

(4) Meningkatnya pendapatan dan kesempatan berusaha kelompok

masyarakat miskin termasuk meningkatnya akses masyarakat


miskin terhadap permodalan, bantuan teknis dan berbagai

sarana dan prasarana produksi (Wrihatnolo, 2008).

Idealnya strategi penanggulangan kemiskinan itu dapat melibatkan

warga masyarakat yang berkepentingan atas programnya. Dari

perspektif kebijakan publik, keterlibatan masyarakat dalam masalah-

masalahnya pada gilirannya menyebabkan warga masyarakat akan

memperoleh pengetahuan dan pemahaman, mengembangkan rasa

tanggungjawab sosial yang penuh, dan menjangkau kepentingan

mereka diluar batas-batas kehidupan pribadi. Merujuk pada Moelyarto

(2007), partisipasi masyarakat itu adalah komponen strategis

pendekatan pembangunan sosial, karena pada dasarnya rakyat adalah

fokus sentral dan tujuan akhir dari pembangunan, dimana partisipasi

merupakan akibat logis dari dalil tersebut.

Dilihat dari hubungan dengan pelaku-pelaku yang terlibat dalam

aktivitas pembangunan, paling tidak secara umum ada dua macam

bentuk partisipasi (Tangkilisan, 2007), yaitu:

(1) Partisipasi horizontal, yaitu partisipasi diantara sesama warga

atau anggota masyarakat dimana masyarakat mempunyai

kemampuan berprakarsa dalam menyelesaikan secara bersama

suatu bentuk kegiatan pembangunan;

(2) Partisipasi vertikal, yaitu partisipasi antar masyarakat sebagai

suatu keseluruhan dengan pemerintahan, dalam hubungan

dimana masyarakat berada pada posisi sebagai pengikut atau

klien.

Agar partisipasi dapat terkembangkan dengan baik, maka

beberapa prinsip dalam perwujudannya perlu diperhatikan (Hamdi,

2008: 21), yaitu:

(l) Agar partisipasi dapat berlangsung dengan efektif, maka semua

pihak sebaiknya secara bersama-sama terlibat dalam proses

pembuatan kebijakan publik sejak penyusunan agenda kebijakan

sampai dengan tahap evaluasi dengan relevansi peranan dan

kegiatan yang proporsional. Disamping itu, partisipasi selalu

dikembangkan sebagai pencerminan kesukarelaan, sehingga

sekali kesepakatan tercapai dapat diharapkan adanya kemauan

yang kuat dan konsisten untuk melaksanakannya;


(2) Pembangunan partisipasi hendaknya berarti penguatan semua

pihak yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik

untuk bersikap aktif dalam nnenyatakan aspirasi, berdiskusi dan

bernegosiasi dalam semangat demokratis. Sikap aktif ini

terutama sangat diperlukan dalam perwujudan kesepakatan

mengenai tujuan dan sarana partisipasi. Semakin bervariasi

aspirasi tentang tujuan dan cara tersebut semakin diperlukan

waktu untuk mewujudkan kesepakatan;

(3) Pembangunan partisipasi perlu selalu dimaknai sebagai suatu

proses pembelajaran dan pengembangan semua pihak yang

terlibat. Sebagai suatu bentuk interaksi partisipasi akan

melibatkan rangkaian aksi dan reaksi terhadap perbedaan yang

terjadi.

Dengan demikian, agar program Raskin dapat mencapai

tujuannya, yaitu mengurangi beban rumah tangga miskin, maka

tentunya dibutuhkan partisipasi dari masyarakat untuk mendukung

dan mengawasi pelaksanaan programnya di lapangan agar program

tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaannya. Prinsip

pengelolaan Raskin adalah suatu nilai-nilai dasar yang selalu menjadi

landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan atau

tindakan yang akan diambil dalam dalam pelaksanaan rangkaian

kegiatan RASKIN. Prinsip-prinsip pengelolaan RASKIN, adalah:

(1) Keberpihakan kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS), yang

maknanya mendorong RTM untuk ikut berperan aktif dalam

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan

seluruh kegiatan RASKIN, baik di Kelurahan dan Kecamatan,

termasuk menerima manfaat dan menikmati hasilnya;

(2) Transparasi, yang maknanya membuka akses informasi kepada

lintas pelaku Raskin terutama masyarakat penerima RASKIN,

yang harus tahu, memahami dan mengerti adanya kegiatan

Raskin serta memiliki kebebasan dalam melakukan

pengendalian secara mandiri;

(3) Partisipatif, yang maknanya mendorong berperan secara aktif

dalam setiap tahapan RASKIN, mulai dari tahapan sosialisasi,

perencanaan, pelaksanaan dan Pengendalian;


(4) Akuntabilitas, yang maknanya mengingkatkan bahwa setiap

pengelolaan kegiatan Raskin harus dapat dipertanggung-

jawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua

pihak yang berkompeten sesuai dengan peraturan dan

ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.

Namun demikian, harus dipahami bahwa untuk menetapkan

apakah pelaksanaan program Raskin itu berhasil atau kurang berhasil

dibutuhkan indikator yang jelas dan terukur. Sesuai dengan Pedoman

Pelaksanaan Program Raskin, indikator keberhasilan pelaksanaan pro-

gram Raskin adalah: (a) Tepat Sasaran Penerima Manfaat, (b) Tepat

Jumlah, (c) Tepat Harga, (d) Tepat Waktu, (e) Tepat Administrasi, dan

(f) Tepat Kualitas (atau yang biasa disingkat sebagai 6T).

1. Tepat Sasaran Penerima Manfaat, adalah beras Raskin hanya

diberikan kepada Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat

(DPM-1) dan diberi identitas tertentu;

2. Tepat Jumlah, adalah jumlah beras Raskin yang hak penerima

manfaat adalah sebanyak 10 Kg/RTM/bulan selama l0 bulan.

(Catatan: untuk bulan Pebruari 2008 ditambah jumlahnya

menjadi 15 Kg/RTM/bulan selama 9 bulan) ;

3. Tepat Harga beras Raskin adalah sebesar Rp. 1.600, -/Kg netto

di titik distribusi;

4. Tepat Waktu, waktu pelaksanaan distribusi beras kepada

Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat Raskin sesuai dengan

rencana distribusi;

5. Tepat Administrasi, terpenuhinya persyaratan administrasi

secara benar dan tepat waktu;

6. Tepat Kualitas terpenuhinya persyaratan kualitas medium,

kondisi baik dan tidak berhama sesuai dengan standart kualitas

pembelian pemerintah sebagaimana diatur dalam aturan

perundang-undangan.

B. 2. Metode Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

deskriptif berbasis survai. Sebagai populasi dalam penelitian ini adalah

para koordinator dan pelaksana program serta rumah tangga sasaran


penerima manfaat (RTSPM). Pemilihan sampel untuk tim koordinator

program dan penanggungjawab pelaksana program penanggung–

jawab pelaksana di titik distribusi ditentukan secara purposive, karena

populasinya terbatas dan eksklusif bertugas mengawasi distribusi Raskin

di lima kecamatan yang ada diwilayah Kota Banjarmasin. Sedangkan

untuk warga masyarakat penerima Raskin ditentukan dengan

menggunakan snowball, karena secara teknis agak kesulitan melacak

kembali daftar penerima Raski n hanya dengan mengandalkan catatan

administratif yang dipegang oleh koordinator program.

Penelitian ini pada dasarnya adalah penelitian implementasi pro-

gram. Karena itu meskipun menggunakan metode survai, tetap saja

teknik pengumpulan data primernya juga mengandalkan instrumen

observasi dan wawancara dan verifikasi dokumen. Observasi dilakukan

terhadap teknis pelaksanaan distribusi Raskin di lapangan. Wawancara

dilakukan kepada sejumlah RTS yang telah menerima dan

memanfaatkan program Raskin. Sedangkan verifikasi dokumen

dibutuhkan untuk klarifikasi hasil observasi dan wawancara.

Untuk menganalisis data lapangan, selain ditafsirkan secara

kualitatif, juga mengandalkan metode analisis SWOT (Strengths,

Weaknessses, Opportunities, Threats). Digunakannya analisis SWOT

karena program Raskin pada dasarnya merupakan implementasi pro-

gram strategis; dan konsep strategi itu sendiri bermakna pola alokasi

sumberdaya dalam upaya mencapai berbagai sasarannya. Efektif-

tidaknya suatu strategi ditentukan oleh ada-tidaknya kesepadanan

antara sumberdaya dalam hal ini pemerintah daerah, dengan

lingkungan luarnya, yakni masyarakat. Konsep ini tercermin dalam

paradigma SWOT dimana strenghts dan weaknesses merupakan faktor-

faktor eksternalnya.

C. HASIL PENELITIAN

C. 1. Pelaksanaan Pendistribusian Raskin di Kota Banjarmasin

Pelaksanaan pendistribusian beras untuk rumah tangga miskin

(Raskin) oleh Bulog Divisi Regional Kalimantan Selatan di Provinsi

Kalimantan Selatan secara teknis penyediaan beras tersebar dalam tiga

tempat, yaitu:


1. Kantor Divisi Regional Banjarmasin yang meliputi daerah

operasional Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar,

Kabupaten Barito Kuala, Kota Banjarmasin dan Kota

Banjarbaru.

2. Kantor Seksi Logistik Kotabaru yang meliputi daerah operasinal

Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu.

3. Sub Divisi Regional Barabai yang meliputi daerah operasional

Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu sungai utara, Kabupaten

Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai selatan,

Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balangan.

Kondisi seperti ini dimaksudkan agar penyediaan beras yang

dilakukan oleh Perum Bulog dapat secara cepat didistribusikan dan

diterima oleh Rumah Tangga Sasaran penerima manfaat.

Pelaksanaan distribusi Raskin sebagai implementasi program

nasional beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) yang bertujuan

untuk mengurangi beban rumah tangga miskin melalui pemenuhan

sebagian kebutuhan bahan pokok berupa beras. Dalam pelaksanaan

program Raskin di Kota Banjarmasin ini beberapa tahapan yang

dijalankan dimulai dengan penentuan pagu atau plafon Raskin dan

dilanjutkan dengan pendistribusian beras Raskin sampai kepada rumah

tangga sasaran penerima manfaat.

Tim Koordinasi Raskin Kota Banjarmasin berdasarkan Keputusan

walikota Banjarmasin Nomor 29A Tahun 2009, melakukan rapat

koordinasi untuk menetapkan pagu Raskin di masing-masing

Kecamatan dan Kelurahan yang ada di Kota Banjarmasin. Penetapan

pagu Raskin Kecamatan dan Kelurahan didasarkan pada pagu Raskin

Kota Banjarmasin dan data rumah tangga sasaran (RTS) Kecamatan

dan Kelurahan berdasar data BPS Kota Banjarmasin yang telah dengan

jelas tertera by name by address. Setelah mendapat plafon dari provinsi,

untuk Kota Banjarmasin dirapatkan bersama dengan tim Raskin Kota

Banjarmasin dan para Camat untuk menentukan pagu di masing-

masing kecamatan bersama sama dengan BPS sebagai penyedia data

penduduk miskin.

Tugas Tim Koordinasi Program Beras Miskin (Raskin), sebagaimana

yang termuat dalam Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 29A

Tahun 2009, yaitu:


1. Mengkoordinasikan kegiatan program Raskin;

2. Menetapkan flapon alokasi (pagu) kuantum beras per Kecamatan;

3. Melaksanakan pemantauan sampai sejauh mana kemajuan

pelaksanaan program Raskin di Kota Banjarmasin;

4. Mengevaluasi kegiatan operasional Raskin di lapangan;

5. Melaporkan hasil kegiatan kepada Walikota.

Dalam perkembangan program selama 4 tahun terakhir sejak

tahun 2005, ternyata pagu Raskin untuk Kota Banjarmasin cenderung

fluktuatif (Tabel 3). Hal itu sampai terjadi diduga karena data RTSPM

yang disediakan BPS Kota Banjarmasin juga fluktuatif, dan tidak pernah

jelas apa alasannnya sehingga hal itu bisa terjadi. Tetapi ada aspek

lain yang kadangkala luput dari perhatian, yakni tidak terserapnya

seluruh pagu di satu tahun anggaran. Itulah sebabnya pada tahun

2010 dibuat kebijakan berdasarkan pedoman umum pelaksanaan

Raskin (2009: 14), bahwa apabila pagu Raskin di suatu Provinsi/

Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa/Kelurahan tidak dapat

didistribusikan sampai dengan 31 Desember 2009, maka sisa pagu

tersebut tidak dapat disalurkan pada tahun 2010.

Tabel 3. Realisasi Pagu Raskin di Kota BanjarmasinTabel 3. Realisasi Pagu Raskin di Kota BanjarmasinTabel 3. Realisasi Pagu Raskin di Kota BanjarmasinTabel 3. Realisasi Pagu Raskin di Kota BanjarmasinTabel 3. Realisasi Pagu Raskin di Kota Banjarmasin

Sumber: diolah dari data Bagian Kesra Pemko Banjarmasin, 2000.

Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM)

dimasing-masing Kelurahan menggunakan data dari BPS Kota

Banjarmasin yang terdiri dari Rumah Tangga Sangat Miskin, Rumah

Tangga Miskin, Rumah Tangga Hampir Miskin. Data BPS tersebut


diperoleh dari pendataan program perlindungan sosial Tahun 2008

(PPLS 2008) yang merupakan sasaran program penanggulangan

kemiskinan secara nasional, termasuk program Raskin. Daftar RTSPM

di masing-masing Kelurahan berdasarkan data dari BPS hasil pendataan

tahun 2008. Selanjutnya ditetapkan dalam Daftar Penerima Manfaat

(DPM-1) yang ditandatangani oleh Lurah serta disahkan oleh Camat.

Apabila terdapat nama-nama RTS data BPS yang sudah tidak sesuai

dengan kondisi di masing-masing Kelurahan, maka perlu dilaksanakan

Musyawarah Kelurahan (Muskel), yang melibatkan aparat Kelurahan,

tokoh masyarakat dan perwakilan dari RTS, sebagai media verifikasi

data yang ada tanpa mengubah jumlah pagu RTSPM setiap Kelurahan.

Dalam Musyawarah Kelurahan (Muskel) untuk Kriteria Rumah Tangga

Sasaran (RTS) yang dinyatakan tidak sesuai meliputi: pertama, RTS

pindah tempat tinggal ke luar wilayah Kelurahan tersebut. Kedua, RTS

yang tidak layak lagi sebagai penerima manfaat (sudah menjadi

keluarga mampu). Perlu untuk diperhatikan terhadap kedua kelompok

RTS tersebut dapat digantikan dengan rumah tangga yang lain yang

menurut Musyawarah Kelurahan (Muskel) dianggap layak menerima

Raskin. Terhadap nama kepala RTS yang telah meninggal dunia dan

masih dianggap layak menerima Raskin maka digantikan oleh anggota

rumah tangganya sesuai data RTS BPS Kota Banjarmasin. Namun di

lapangan, apa yang sebaiknya dilakukan itu justru tidak pernah

dilakukan karena pihak kelurahan umumnya tidak mau mengganti

data RTSPM yang pindah atau meninggal itu dengan alasan takut kalau

bersentuhan dengan pihak hukum.

Pada pelaksanaan program tahun 2009, sebagai fokus

permasalahan dalam penelitian ini, pelaksanaannya ternyata

mengalami beberapa kali penundaan atau keterlambatan. Klarifikasi

dari Camat Banjarmasin Barat, hal itu sampai terjadi disebabkan oleh

situasi politik menjelang pemilu legislatif dimana kantor-kantor

kelurahan sudah penuh dengan kotak-kotak suara, sehingga sulit dalam

penyimpanan beras Raskin ditambah data yang turun dari pusat juga

mengalami keterlambatan. Selain itu juga terjadinya perubahan RTSPM

sebanyak 4 (empat) kali oleh BPS serta menunggu Keputusan dari

Gubernur Kalimantan Selatan. Oleh karena itu pagu Raskin untuk


alokasi bulan Januari baru bisa terbagikan kepada RTSPM di bulan

April dan Mei.

Informasi serupa tetapi dengan fokus berbeda disampaikan oleh

Camat Banjarmasin Tengah sebagai klarifikasi kasus. Pokok

permasalahannya adalah pada sinkronisasi data yang mengalami

perubahan karena ada data baru dari Kementerian Kesra (yang

menetapkan berkurangnya pagu sekitar 40%). Setelah didiskusikan,

dan cukup memakan waktu, akhirnya disepakati data yang dipakai

adalah data BPS yang telah diubah oleh Menko Kesra, dan hal itulah

yang menyebabkan keterlambatan distribusi beras Raskin di Kota

Banjarmasin tahun 2009.

Pendistribusian beras Raskin untuk sampai kepada RTSPM secara

nasional dilaksanakan dengan menggunakan 2 (dua) alternatif pola

distribusi, yaitu pembagian Raskin melalui Titik Distribusi, dan atau

melalui “warung Desa”. Secara keseluruhan pendistribusian beras

Raskin di Kota Banjarmasin menggunakan cara yang pertama, yaitu

melalui Titik Distribusi di masing-masing kelurahan. Dan kebijakan

itulah yang dimuat dalam nota kesepakatan antara pemerintah Kota

Banjarmasin dengan Perum Bulog Divre Kalimantan Selatan pada hari

Rabu, 25 Maret 2009. Penyerahan beras di titik distribusi oleh Satker

Raskin kepada pengelola distribusi dituangkan dalam bentuk Berita

Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh Satker Raskin,

Pengelola/pelaksana titik distribusi, dan Lurah atau yang mewakili,

dengan nama-nama yang jelas dan dicap stempel. Sebagai pedoman

bagi pelaksanaan distribusi Raskin kepada masing-masing pelaksana

titik distribusi untuk berpegang pada pedoman umum Raskin yang

telah dibagikan kepada masing-masing Lurah.

Sesuai dengan pedoman pelaksanaan distribusi Raskin,

pembayaran beras Raskin oleh RTSPM di masing-masing titik distribusi

dilakukan secara langsung/tunai pada saat RTSPM mengambil

berasnya dengan ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu Rp1.600 per

kilogram netto dengan kuantum 15 Kg/RTSPM. Jadi harga yang harus

dibayarkan oleh RTSPM adalah Rp 24.000.

Setelah pembayaran beras Raskin dari RTSPM terhimpun oleh

pelaksana titik distribusi, maka selanjutnya disetorkan ke Bagian Kesra


Setda Kota Banjarmasin secara langsung atau melalui rekening Bank

BPD Kalsel. Jarak waktu penyetoran dari titik distribusi kepada Bagian

Kesra diberikan waktu antara 1 minggu sampai dengan 10 hari setelah

beras dibagikan kepada RTSPM. Setoran itu harus dilakukan oleh

pelaksana titik distribusi karena pada dasarnya beras yang diterima

oleh RTSPM itu pembayarannya telah ditalangi oleh Pemerintah Kota.

Pada tahun 2009, dana talangan yang telah disediakan oleh Pemerintah

Kota adalah sebesar Rp500.000.000, sedangkan dana Raskin yang harus

dibayarkan untuk 5 Kecamatan sebesar Rp628.272.000. Oleh karena

itu cara yang digunakan oleh Bagian Kesra, sebagai pelaksana harian

program Raskin di Kota Banjarmasin, adalah menggulirkan dana

talangan tersebut per Kecamatan. Jadi pendistribusian Raskin di Kota

Banjarmasin tidaklah dapat serentak di lima Kecamatan sekaligus;

melainkan 3 kecamatan dulu yang dibayarkan ke Bulog sambil

menunggu pembayaran dari 3 Kecamatan yang sudah dibagikan

kurang lebih satu minggu, dan baru kemudian dua Kecamatan lainnya

difasilitasi. Dan gara-gara pola dana talangan bergulir semacam itu

berakibat pada ketidakpastian waktu distribusi Raskin yang ada di titik

distribusi di Kecamatan yang mendapatkan giliran mendapatkan dana

talangan.

C. 2. Aspek Implementatif Program Raskin di Kota Banjarmasin

Implementasi kebijakan program nasional beras untuk rumah

tangga miskin (Raskin) diawali pada pertengahan tahun 1998 dengan

nama Operasi Pasar Khusus (OPK) dan baru pada tahun 2002 pro-

gram ini diubah namanya menjadi program Raskin.

Merujuk pada konsep Edwads III (sebagaimana dikutip Subarsono,

2008), bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel,

yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi (watak/perilaku), dan

struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu

sama lainnya; dan konsep itulah yang digunakan untuk menganalisis

aspek implementasi program Raskin di Kota Banjarmasin.

(1) Faktor Komunikasi

Keberhasilan dari program Raskin mensyaratkan pelaksana atau

implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Secara riil bentuk


komunikasi yang telah dilakukan oleh tim Raskin Kota Banjarmasin

adalah dengan mengadakan koordinasi kepada stakeholders.

Koordinasi dimaksud adalah melakukan rapat koordinasi yang bersifat

internal tim pelaksana (aparat BPS dan Badan Kesra Pemko), termasuk

para camat, Lurah dan Bulog, pada awal tahun anggaran sebelum

petunjuk dari pusat turun sekaligus melakukan evaluasi pelaksanaan

Raskin tahun sebelumnya. Setelah ada surat dari Gubernur, diadakan

rapat koordinasi internal bersama dengan stakeholders terkait yang

merupakan ranah eksternal, termasuk unsur Kepolisian Resort dan

Kejaksaan Negeri. Dilibatkannya pihak kepolisian dan kejaksaan untuk

mengantisipasi beberapa persoalan yang berkaitan dengan hukum yang

pernah muncul dari hasil evaluasi tahun sebelumnya, sehingga dianggap

perlu melibatkan unsur aparat penegak hukum untuk melakukan

pembinaan ataupun langkah yang bersifat preventif.

Dari hasil pengamatan dan sejumlah wawancara dalam rangka

konfirmasi, dari penelitian ini ditemukan fakta bahwa dalam hal

komunikasi ini ternyata tetap saja muncul permasalahan dalam bentuk

kurangnya pemahaman pelaksana distribusi di tingkat Kelurahan

dalam memahami setiap agenda pertemuan atau koordinasi. Hal itu

dapat dibuktikan dari pengakuan sejumlah penerima program Raskin

yang tidak pernah menerima sosialisasi dari pihak Kelurahan tetapi

tiba-tiba saja beras sudah didistribusikan. Padahal seharusnya apa yang

menjadi tujuan dan sasaran program Raskin perlu ditransmisikan

kepada kelompok sasaran; agar implementasi dari program ini tidak

menimbulkan distorsi implementasi dan kemungkinan munculnya

kesalahpahaman dari obyek sasaran karena tidak tahu persis substansi

program itu untuk apa, atau kalaupun tahu hanya setengah-setengah;

dan pada akhirnya bisa berakibat pada munculnya resistensi antar

kelompok sasaran. Resistensi dimaksud misalnya penolakan cara

distribusi yang dianggap memberatkan, atau curiga dengan kualitas

beras yang didistribusikan apabila dibanding harga jualnya, dan lain-

lain.

Bahwa komunikasi program masih bermasalah dapat dibuktikan

dari adanya kasus Rukun Tetangga (sebagai titik distribusi) yang

menjual beras di atas harga ketentuan yang telah ditetapkan dari hasil

rapat koordinasi. Hal itu antara lain dapat dijumpai di RT-48 Kelurahan


Kelayan Selatan, RT=05 Kelurahan Surgi Mufti, RT-12 Kelurahan

Pengambangan, RT-16 Kelurahan Basirih, RT-33 Kelurahan Telaga Biru,

dan RT-46 Kelurahan Pelambuan. Alasan pihak pengelola titik

distribusi, harga jual itu terpaksa lebih tinggi karena mereka butuh

biaya tambahan untuk mengambil beras dari kantor kecamatan sebagai

titik distribusi pertama dari gudang Bulog; dan selisih harga itulah yang

digunakan untuk biaya angkut dimaksud. Padahal menurut informasi

Badan Kesra sebagai koordinator umum pelaksanaan program Raskin

di Kota Banjarmasin, untuk operasional Raskin ini diberikan dana

operasional dari Pemerintah Kota Banjarmasin sebesar Rp150 per kilo-

gram. Jadi, dalam kasus semacam ini prinsip transparansi tampaknya

masih merupakan masalah.

Bahkan dalam penelitian dapat ditemukan sejumlah RTSPM

ternyata tidak tahu kalau dirinya masuk dalam daftar penerima beras

Raskin; sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Asm, warga RT-16

Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat. Kronologinya

sebenarnya berawal dari penyediaan data yang terlambat; dan lalu

menyebabkan keterlambatan pelaksanaan distribusi Raskin di Kota

Banjarmasin. Masih banyak warga miskin setelah dilakukan verifikasi

di lapangan ternyata tidak masuk dalam daftar penerima Raskin; atau

sebaliknya karena pernah masuk dalam daftar lalu tidak dilakukan

validasi lagi. Ihwalnya sebenarnya karena dalam validasi data RTSPM

itu tidak melibatkan pengurus Rukun Tetangga dan tokoh-tokoh

masyarakat setempat yang mestinya lebih tahu siapa saja di lingkungan

rukun tetangganya itu yang masih miskin dan yang mana saja yang

sudah tidak miskin lagi.

(2) Faktor Sumberdaya

Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara

cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan

sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-

kebijakan, maka implementasi tersebut cenderung tidak efektif

(Winarno, 2008). Pedoman umum Raskin telah disusun oleh

Kementerian Kesejahteraan Rakyat sebagai panduan sumber informasi

bagi pelaksana atau implementors program Raskin, agar apa yang

menjadi tujuan dan sasaran program terlaksana. Namun, ternyata tidak


semua pelaksana di tingkat titik distribusi dapat memahami makna

penjelasan yang termuat dalam pedoman umum raskin tersebut. Ada

fakta bahwa Tim Koordinasi Raskin Kota Banjarmasin tidak optimal

kinerjanya dalam memanfaatkan sumberdaya manusia aparatur tidak

sama antara Kelurahan yang satu dengan Kelurahan yang lain. Hal

itu dapat dibuktikan dari sejumlah kasus yang menunjukkan adanya

kesulitan aparat pelaksana di tingkat kelurahan dalam “menjual tunai”

beras program Raskin agar tidak terutang, dan segera dapat

mengembalikan dana talangan Pemko. Pasalnya, Pemerintah Kota

Banjarmasin untuk memperlancar program Raskin ini telah

mengalokasikan dana talangan sebesar Rp 500.000.000 sebagai dana

awal yang akan dibayarkan kepada Bulog sambil menunggu

pengembalian dari Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM)

di tingkat titik distribusi setiap bulannya. Permasalahan yang muncul

adalah pengembalian dana talangan tersebut dari Rumah Tangga

Sasaran Penerima manfaat (RTSPM) kepada pengelola Raskin di tingkat

Kelurahan tidak lancar, sehingga mengakibatkan tidak lancar pula

untuk pendistribusian Raskin bagi titik-titik distribusi yang

mendapatkan giliran berikutnya.

Tetapi kalau ditelisik lebih lanjut, pokok persoalannya tidak melulu

ada pada aparat pelaksana program di tingkat kelurahan. Fakta yang

tak terbantahkan adalah, kondisi kemampuan masyarakat miskin

penerima beras Raskin yang terbagi dalam 3 bagian, yaitu sangat miskin,

miskin, dan hampir miskin, sehingga kemampuan untuk menyediakan

dana untuk menebus beras Raskin juga berbeda-beda. Tidak semua

RTSPM mampu “membeli beras” di kala beras program Raskin tiba

dan didistribusikan kepada warga masyarakat miskin. Ada kalanya

mereka hanya mampu membeli sedikit, karena uang untuk membeli

beras itu tidak ada, dan model beli beras sedikit itu tidak dikenal dalam

sistem distribusi Raskin karena sifatnya satu paket.

Celakanya, selain aparat pelaksana program Raskin sendiri

jumlahnya terbatas, juga sarana komunikasi dengan kelompok

penerima program Raskin tidak disediakan. Di Bagian Kesra Pemko

Banjarmasin dan hanya ada 1 (satu) orang staf yang membidangi

Raskin ini dengan tanggungjawab harus mengkoordinasikan

pelaksanaan program di lima Kecamatan dan 50 titik distribusi di


masing-masing Kelurahan. Tidak adanya sarana informasi pengaduan-

pengaduan baik dari masyarakat miskin maupun tokoh masyarakat,

menyebabkan aparat pelaksana di tingkat Pemko hanya akan bergerak

untuk menyelesaikan masalah kalau ada laporan masuk. Jadi sifatnya

sangat reaktif terbatas dan tidak proaktif.

(3) Faktor Disposisi

Disposisi merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh

implementors, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis (Subarsono,

2008). Jika para pelaksana kebijakan bersikap baik dan proaktif

terhadap pelaksanaan program yang akan dijalankannya, maka hal

ini dibuktikan dengan adanya dukungan yang positif kepada kebijakan

atau program tersebut, dan kemungkinan besar para pelaksana ini akan

melaksanakan program kebijakan yang menjadi tanggung jawabnya

secara optimal. Sebaliknya, apabila sikap dan perilaku para pelaksana

program tidak sesuai dengan agenda kebijakan yang telah ditentukan,

maka ia merupakan pertanda bahwa mereka tidak akan mampu

melaksanakan program kebijakan dengan baik dan benar. Hal itu pula

yang mestinya berlaku pada pelaksanaan program raskin di Kota

Banjarmasin.

Dari hasil wawancara dengan sejumlah RTSPM di Kota

Banjarmasin, ada pengakuan yang menarik, bahwa pelayanan yang

diberikan oleh pelaksana program dirasakan sangat baik, ramah dan

lancar. Bahwasanya kemudian ada fakta lain yang memberikan

indikasi adanya penyimpangan, maka seharusnya ia ditafsirkan sebagai

kasus yang tentu saja ada faktor sebab musababnya. Contohnya, ada

Ketua RT yang tidak menyerahkan kartu miskin kepada satu orang

warganya sehingga yang bersangkutan tidak dapat memanfaatkan

beras program Raskin, ketika ditelisik lebih lanjut, menurut Ketua RT

tersebut oknum yang “seharusnya” mendapatkan kartu miskin itu

bukan kategori RTSPM! Atau ada kasus dijualnya beras program Raskin

yang seyogyanya menjadi hak suatu RT dan ternyata dijual ke RT lain

di kelurahan yang sama, ternyata berkaitan dengan ulah oknum dan

tidak validnya data berkaitan dengan daftar RTSPM. Laporan yang

diterima Camat, sebagai koordinator wilayah kecamatan, semua

berjalan lancar dan beras langsung didistribusikan kepada kantor-


kantor kelurahan sebagai titik distribusi. Padahal ada fakta lain, tidak

satupun kantor kelurahan memiliki gudang penampungan beras pro-

gram Raskin(!) dan karena itu persoalan distribusi membutuhkan

pengawasan yang lebih intens dan pembangunan fasilitas infrstruktur

penunjang yang memadai.

(4) Faktor Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan

secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara

sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk

kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah

sosial yang berkaitan dengan peran fungsionalnya. Struktur birokrasi

yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek

struktur yang penting dari setiap organisasi adalah prosedur operasi

yang standar (standard operating procedures atau SOP).

Pelaksanaan program Raskin di Kota Banjarmasin untuk tingkat

Kota sebagai pelaksananya adalah Bagian Kesra. Rentang kendali yang

dilakukan oleh Bagian Kesra itu sesungguhnya terlalu jauh dengan

perbandingan jumlah staf atau personil di Bagian Kesra yang harus

menangani 50 titik distribusi Raskin di setiap Kecamatan. Keterlibatan

Kecamatan tidak terlalu signifikan sebagai koordinator. Hal ini dapat

dilihat dalam proses pelaksanaan program Raskin, bahwa beras yang

datang dari Bulog langsung ke titik distribusi yaitu di Kelurahan

kemudian proses pembayaran beras Raskin dari titik distribusi

menyetorkannya ke Bagian Kesra dan laporan administrasi realisasi

DPM-2 ke Perum Bulog Divre Kalsel. Jadi secara teknis dari alur tersebut

peran Kecamatan hampir tidak ada. Satu-satunya informasi yang

diterima oleh pihak kecamatan adalah surat tembusan laporan kegiatan

yang dibuat oleh pihak kelurahan kepada Tim Raskin Kota

Banjarmasin.

Dengan kata lain, tidak adanya standard operating procedures

(SOP) untuk pelaksanaan program Raskin di Kota Banjarmasin

menjadikan pelaksanaannya menjadi tidak efektif.


C. 3. Pembahasan

Pelaksanaan program beras untuk rumah tangga miskin (Raskin)

di Kota Banjarmasin relatif sudah cukup baik. Tetapi jikalau indikator

kinerja yang digunakan, maka pembahasannya seharusnya merujuk

pada model indikator kinerja program yang berorientasi pada 6T: Tepat

Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu,

Tepat Administrasi, dan Tepat Kualitas. Ternyata klarifikasi dengan

sejumlah pejabat penanggungjawab program Raskin di Kota

Banjarmasin menunjukkan gambaran bahwa indikator 6T itu tidak

sepenuhnya dapat digunakan. Ada pengakuan, meskipun dengan dalih

yang logis untuk tidak mengakuinya sebagai sebuah kekurangan,

pelaksanaan program Raskin di Kota Banjarmasin masih terkendala

pada persoalan kesadaran dari unsur-unsur pelaksana di tingkat

kelurahan untuk bekerja secara optimal dan “tanpa pamrih”; serta

adanya pengharapan kepada para RTSPM untuk menerima

kekurangan pelayanan sebagai hal yang lumrah karena keterbatasan

sumberdaya. Bahkan pejabat penanggungjawab program menghendaki

adanya dukungan semua pihak untuk keberhasilan program Raskin.

Semua alibi dan bantahan semacam itu sebenarnya tidak menjawab

akar permasalahan.

Untuk memahami isu strategis dari permasalahan yang terjadi

dalam implementasi program Raskin di Kota Banjarmasin, peneliti

menggunakan alat analisis SWOT. Analisis SWOT didasarkan pada

logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strengths) dan peluang

(oppotunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan

kelemahan (weaknesses) dan ancaman (threaths). Secara konseptual,

alat analisis SWOT ini sangat efektif digunakan untuk menentukan

arah pemecahan masalah dengan menentukan sasaran yang terukur

dan teruji dengan melihat kondisi lingkungan internal dan lingkungan

eksternal (Rangkuti, 2006). Dengan asumsi demikian, maka akar

permasalahan implementasi program Raskin di Kota Banjarmasin dapat

dirumuskan sebagai berikut:

(1) Kekuatan (Strengths)Faktor intemal organisasi terdapat beberapa kekuatan dalam

mendukung peningkatan implementasi program Raskin di Kota


Banjarmasin. Hasil analisis kekuatan organisasi tersebut adalah:

(a) Adanya dukungan anggaran dari APBD Kota Banjarmasin

(b) Luas wilayah yang relatif tidak luas;

(c) Loyalitas bawahan kepada atasan secara berjenjang (Lurah,

Camat, Walikota beserta jajarannya);

(d) Adanya keinginan yang kuat dari Tim Raskin terhadap

implementasi program Raskin yang lebih baik;

(e) Adanya Pedoman Umum Raskin yang dikeluarkan oleh

Kementerian Kesejahteraan Rakyat;

(f) Kelembagaan di tingkat Kelurahan yang telah tersedia secara

lengkap;

(g) Meningkatkan peran Kecamatan;

(h) Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) mendapat

kartu Raskin;

(i) Musyawarah Kelurahan sebagai bentuk konsensus di tingkat

Kelurahan yang diakui dan dapat dipertanggungjawabkan;

(j) Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor: 29A Tahun 2009

tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Beras Miskin

(Raskin) Kota Banjarmasin.

(2) Kelemahan (Weaknesses)Faktor internal organisasi di samping ada kekuatan juga ada

kelemahannya yang dapat menghambat implementasi pogram Raskin

di Kota Banjarmasin. Setelah dilakukan penelitian dapat diketahui

kelemahan-kelemahan dalam implementasi program Raskin, sebagai

berikut:

(a) Sumberdaya Manusia di Kantor Kelurahan masih rendah tingkat

pendidikannya;

(b) Belum adanya petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis pro-

gram Raskin untuk tingkat Kota Banjarmasin;

(c) Belum adanya standard operating procedures (SOP) terhadap

distribusi Raskin di Kota Banjarmasin;

(d) Lemahnya pertanggungjawaban dan transparansi pelaksana

program Raskin di tingkat titik distribusi;


(e) Tidak adanya gudang penyimpanan beras Raskin sementara di

setiap titik distribusi;

(f) Sistem pelaporan belum teratur dan sering terlambat;

(g) Belum optimalnya peran musyawarah kelurahan (Muskel)

dalam program Raskin;

(h) Tidak adanya jadwal yang pasti terhadap distribusi beras Raskin

di titik distribusi;

(i) Sosialisasi program Raskin tidak dilakukan sampai kepada

Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM).

(3)Peluang (Opportunities)

Faktor eksternal yang dianggap positif adalah peluang yang dapat

mendukung keberhasilan pelaksanaan program, antara lain:

(a) Penambahan anggaran untuk operasional Raskin dalam APBD

Kota Banjarmasin;

(b) Dukungan dari stakeholderstim Raskin tingkat Kota

Banjarmasin;

(c) Dukungan regulasi dari Pemerintah Kota Banjarmasin berupa

peraturan yang mendukung Program Raskin;

(d) Sistem warung desa/kelurahan atau koperasi kelurahan;

(e) Situasi masyarakat yang kondusif;

(f) Peluang diadakannya program Raskinda;

(g) Kemajuan fasilitas media cetak dan elektronik yang semakin

pesat;

(h) Pendataan warga miskin dengan melibatkan pengurus RT dan

tokoh masyarakat.

(4) Ancaman (Threats)

Faktor eksternal selanjutnya adalah Ancaman yang dapat

menganggu atau mengancam implementasi program Raskin di Kota

Banjarmasin, dan faktor ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

(a) Masyarakat semakin berfikir demokratis dan kritis;

(b) Masyarakat miskin bertambah;

(c) Ketergantungan warga miskin kepada pengurus RT;

(d) Keterlambatan pembayaran beras Raskin dari RTSPM kepada

titik distribusi;


(e) Kultur social masyarakat yang heterogen;

(f) Penarikan dana talangan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin;

(g) Dihentikannya program Raskin oleh Pemerintah Pusat;

(h) Penyediaan data miskin yang tidak dapat mengakomodir

seluruh warga miskin di Kota Banjarmasin;

(i) Ketua RT memanfaatkan program Raskin untuk mengambil

keuntungan pribadi dari warga miskin;

(j) Tingginya tuntutan masyarakat terhadap transparansi

implementasi program Raskin;

(k) RTSPM tidak mampu secara penuh atau sebagian dalam

membeli beras Raskin.

Perpaduan faktor-faktor internal dan ekternal dalam matrik SWOT

dipilih masing-masing 3 (tiga) faktor dari setiap aspek kekuatan,

kelemahan, peluang dan ancaman. Setiap faktor yang dipilih

berdasarkan tingkat pentingnya peran masing-masing faktor dalam

setiap aspek (Bryson, 1999). Namun untuk mengukur pentingnya

keberadaan suatu faktor dilakukan dengan mengkomparasi seluruh

faktor pada masing-masing aspek dengan menggunakan skala likert

(LAN, 2008). Hasil Perbandingan setiap faktor pada masing-masing

aspek dan dipilih berdasarkan urutan nilai tertinggi adalah sebagai

berikut:

a. Faktor Kekuatan:

l. Adanya pedoman Umum Raskin yang dikeluarkan oleh

Kementerian Kesejahteraan Rakyat;

2. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor: 29A Tahun 2009

tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Raskin Kota

Banjarmasin;

3. Tersedianya dukungan dana dari APBD Kota Banjarmasin.

b. Faktor Kelemahan:

1. Belum adanya petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis pro-

gram Raskin untuk tingkat Kota Banjarmasin;

2. Lemahnya pertanggungjawaban dan transparansi pelaksanaan

program Raskin di tingkat titik distribusi;


3. Belum optimalnya peran Musyawarah Kelurahan (Muskel)

dalam program Raskin.

c. Faktor Peluang:

1. Kesempatan penambahan anggaran untuk operasional Raskin

dan dana talangan di APBD Kota Banjarmasin:

2. Peluang diadakannya program Raskinda;

3. Pendataan warga miskin dengan melibatkan pengurus RT dan

tokoh masyarakat.

d. Faktor Ancaman:

1. Masyarakat semakin berfikir demokratis dan kritis;

2. Masyarakat miskin bertambah;

3. Penyediaan data miskin yang tidak dapat mengakomodir

seluruh warga miskin di Kota Banjarmasin.

Untuk mendapatkan asumsi strategis yang nantinya dapat menjadi

rumusan alternatif strategi mencapai tujuan dan sasaran yang lebih

baik, tahapannya adalah dengan melakukan perpaduan setiap faktor

tersebut dalam sebuah tabel matrik SWOT. Berdasarkan tabel matrik

SWOT itulah dapat dibuat asumsi-asumsi strategis sebagai berikut:

(1) Asumsi Strategis S-O Asumsi Strategis S-O Asumsi Strategis S-O Asumsi Strategis S-O Asumsi Strategis S-O terdiri dari:

a. Penambahan dana talangan sehingga sesuai dengan pagu

raskin;

b. Peningkatan dana operasional sehingga harga raskin sampai

pada RTSPM sesuai ketentuan

c. Peningkatan dana operasional untuk pendataan warga miskin

oleh ketua RT dan tokoh masyarakat.

d. Memaksimalkan kegiatan koodinasi Tim Koodinasi Raskin

e. Meningkatkan kegiatan suvermisi dan monitoring Tim

Koordinasi Raskin Kota Banjarmasin;

f. Meningkatkan peran Camat sebagai anggota Tim Koordinasi

dalam Program raskin:

g. Penjabaran Pedoman Umum dalam petunjuk pelaksanaan dan

juknis Standar Opeasional Prosedur Raskin

g. Dilibatkanya ketua RT dan tokoh masyarakat dalam

pendataan warga miskin


h. Dilibatkannya ketau RT dan tokoh masyarakat dalam proses

verifikasi data miskin.

(2) Asumsi Strategis WO, Asumsi Strategis WO, Asumsi Strategis WO, Asumsi Strategis WO, Asumsi Strategis WO, terdiri dari:

a. Melakukan konsultasi secara intensif bagi pelaksana titik

distribusi dengan bantuan dana operasional.

b. Melakukan koordinasi secara berkala antara pelaksana di titik

distribusi dan pemerintah kecamatan.

c. Menggunakan dana operasional raskin sesuai dengan

peruntukannya;

d. Mengefektifkan mekanisme pelaporan dan monitoring dan

evaluasi melalui peningkatan dana operasional raskin.

e. Menyingkronkan mekanisme pelaporan yang dilakukan secara

berkala dan berjenjang.

f. Mengaitkan antara penambahan dana operasional dengan

kineja pelaksana titik distribusi.

g. Mengefektifkan pelaksanaan musyawarah keluahan secara

berkala;

h. Memberikan kesempatan menyampaikan saran dan pendapat

yang seluas-luasnya kepada RT dan tokoh masyarakat.

i. Meningkatkan peran musyawarah kelurahan (muskel) dalam

mencari solusi masalah raskin di tingkat Kelurahan.

(3) Asumsi Strategis S-T, Asumsi Strategis S-T, Asumsi Strategis S-T, Asumsi Strategis S-T, Asumsi Strategis S-T, terdiri dari:

a. Penggunaan anggaran secara akuntabel dan tansparan

b. Optimalisasi penggunaan anggaran untuk rakyat miskin

c. Menyediakan anggaran cadangan untuk pelunasan sisa beras

di titik distibusi

d. Meningkatkan profesionalisme Tim Koordinasi Raskin

e. Meningkatkan kinerja Tim Koodinasi Raskin

f. Tidak memanipulisai ketentuan pedoman umum

g. Kekurangan ketentuan dalam pedoman umum tidak

digunakan untuk kepentingan pibadi/ golongan.

h. Mentaati segala aturan yang ada dalam Pedoman Umum

Raskin untuk menghindari implikasi dalam implementasi pro-

gram Raskin di tingkat Kelurahan/titik distribusi;


i. Mengusulkan “raskinda” bagi warga miskin yang belum

terakomodir termasuk penambahan warga miskin melalui

APBD.

(4) Asumsi Strategi W-T, Asumsi Strategi W-T, Asumsi Strategi W-T, Asumsi Strategi W-T, Asumsi Strategi W-T, tediri dari:

a. Transparansi dalam melaksanakan program raskin;

b. Tidak bosan untuk melakukan konsultasi jika muncul

persoalan dalam pelaksanaan raskin;

c. Melakukan koordinasi secara berkala;

d. Melibatkan secara aktif tokoh masyaraka/ketua RT, RW untuk

memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa

kemampuan pemerintah dalam pemberikan subsidi beras

untuk rumah tanggamiskin terbatas;

e. Sosialisasi program Raskin sampai kepada RTSPM;

f. Meningkatkan profesionalisme Tim Koordinasi Raskin;

g. Meningkatkan kinerja Tim Koodinasi Raskin;

h. Memperbaiki dan memelihra data raskin sehingga warga

miskin dapat terakomodir dalam raskin;

i. Menjadikan musyawarah kelurahan sebagai sarana demokrasi

dan bertukar pendapat.

Usaha mencapai keadaan atau tingkat pelaksanaan program yang

optimal pada dasarnya akan menghadapi hambatan-hambatan kinerja.

Dalam kaitan itu dibutuhkan penilaian tingkat urgensi tiap faktor

dengan metode komparasi urgensi atau komparasi faktor. Untuk

menentukan faktor yang menjadi kebutuhan dalam pencapaian tujuan

dan sasaran perlu mengkondisikan faktor-faktor penentu terhadap

setiap faktor yang teridentifikasi. Suatu faktor disebut penting terhadap

pencapaian tujuan dan sasaran apabila memiliki nilai lebih dari faktor

yang lain. Adapun analisis urgensi faktor internal dan eksternal dapat

dilihat pada matrik urgensi pada Tabel 4. Dari Tabel 4 tersebut terlihat

bahwa faktor kekuatan internal yang mempunyai nilai urgensi tertinggi

adalah adanya Pedoman Umum Raskin yang dikeluarkan oleh

Kementerian Kesejahteraan Rakyat. Sedangkan faktor kelemahan in-

ternal yang memiliki nilai urgensi tertinggi adalah lemahnya

pertanggungjawaban dan transparansi pelaksanaan program Raskin

di tingkat titik distribusi.


Tabel 4. Matriks Urgensi Faktor InternalTabel 4. Matriks Urgensi Faktor InternalTabel 4. Matriks Urgensi Faktor InternalTabel 4. Matriks Urgensi Faktor InternalTabel 4. Matriks Urgensi Faktor Internal

Keterangan:

1. Simbol huruf mewakili masing-masing faktor yang dikomparasi.

2. Simbol angka menunjukkan nilai kumulatif hasil komparasi antar faktor

dari masing-masing faktor.

Untuk menghitung urgensi faktor eksternal juga menggunakan

asumsi perhitungan seperti untuk faktor internal (Tabel 5). Dari Tabel

5 itu tampaklah bahwa terdapat 2 peluang eksternal yang mempunyai

nilai tertinggi yaitu terbukanya kesempatan penambahan anggaran

untuk operasional Raskin dan dana talangan di APBD Kota

Banjarmasin. Sedangkan ancaman eksternal yang tertinggi adalah

masyarakat semakin berfikir demokratis dan kritis.


Tabel 5. Matriks Urgensi Faktor EksternalTabel 5. Matriks Urgensi Faktor EksternalTabel 5. Matriks Urgensi Faktor EksternalTabel 5. Matriks Urgensi Faktor EksternalTabel 5. Matriks Urgensi Faktor Eksternal

Komparasi antar faktor ini menunjukkan seberapa penting atau

menjadi kebutuhan untuk pencapaian tujuan dan sasaran. Faktor yang

telah dikomparasi antar faktor mempunyai nilai tertinggi adalah 5

(NF=5), sehingga dapat dikatakan bahwa faktor tersebut sangat besar

peranannya dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran; sebaliknya

komparasi yang mempunyai nilai kecil 1(NF=1) dikatakan urgensinya

rendah dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Hasil NF di setiap faktor

akan menghasilkan bobot faktor (BF %) dari setiap faktor.

Bobot suatu faktor dalam suatu organisasi menurut Armstrong &

Murlis dalam buku The Art HRD Reward Management (LAN, 2008)

adalah ukuran relatif pentingnya keberadaan suatu faktor dalam

mencapai tujuan dan sasaran.

Untuk mengetahui faktor-faktor kunci keberhasilan, yang

dibutuhkan adalah melakukan identifikasi dan analisis masalah serta


penentuan faktor-faktor kunci keberhasilan. Dengan analisis SWOT,

yang terlebih dahulu harus dilakukan adalah evaluasi terhadap faktor

internal dan eksternal. Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui

seberapa besar dukungan setiap faktor yang ada pada internal dan

eksternal terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Selanjutnya harus diketahui pula Nilai Rata-rata keterkaitan faktor-

faktor internal dan ekternal dalam mencapai misi organisasi. Dengan

adanya keterkaitan itu akan tercipta sinergi dalam mencapai tujuan

dan sasaran organisasi. Hasil penilaian faktor internal dan eksternal

itu digunakan sebagai acuan penentuan faktor kunci keberhasilan, peta

posisi kekuatan organisasi dan isu strategi.

Berdasarkan hasil evaluasi faktor-faktor intenal dan eksternal

didapat total nilai bobot (TNB) dari setiap aspek yang dijumlahkan

untuk memperoleh hasil kekuatan (sebesar 3,88), kelemahan (sebesar

2,39), peluang (sebesar 3,55) dan ancaman (sebesar 1,96).

Sebagai tahapan analisis selanjutnya adalah penting dilakukan

penentuan Faktor Kunci Keberhasilan (FKK). FKK merupakan faktor-

faktor yang strategis yang menjadi faktor kunci keberhasilan organisasi

dalam mencapai misi. Penentuan FKK dari tiap kategori strength, weak-

nesses, opportunities, threats masing-masing dipilih 2 FKK berdasarkan

TNB. FKK yang mempunyai TNB terbesar dalam setiap kategori menjadi

peringkat I.

Berdasarkan selisih antara TNB S=3,88 dan W=2,39 menghasilkan

titik pada S (Kekuatan) =1,49. Selisih antara hasil TNB O=3,55 dan

T=1,96 menghasilkan titik ordinat O (Peluang) =1,49. Pertemuan antar

ordinat membentuk garis koordinat pada Kwadran I yang membentuk

posisi organisasi, sebagaimana terlukis pada Gambar 1. Pada Gambar

1 tersebut menunjukan posisi kekuatan organisasi berada pada kwadran

I, artinya organisasi memiliki kemampuan yang dapat diunggulkan

untuk melakukan perubahan atau sering disebut memiliki keunggulan

kompetitif atau keunggulan daya saing. Berkaitan dengan implementasi

Program Raskin bahwa Tim Koordinasi maupun pelaksana di titik

distribusi memiliki kemampuan untuk melaksanakan program Raskin

sehingga tercapai tujuan yang dikehendaki sesuai Pedoman umum.


Gambar 1. Peta Kekuatan

Berdasarkan perpaduan faktor-faktor kunci keberhasilan dari

aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dihasilkan 7 (tujuh)

alternatif strategi yang dirumuskan dari asumsi-asumsi strategi sebagai

berikut:

1. Memaksimalkan dukungan anggaran dari APBD Kota

Banjarmasin;

2. Memaksimalkan peran Tim Koordinasi Raskin untuk mendukung

keberhasilan implementasi program Raskin di Kota Banjarmasin;

3. Menggunakan Pedoman Umum Raskin sebagai dasar pembuatan

petunjuk pelaksanaan atau teknis implementasi program Raskin

di Kota Banjarmasin;

4. Mentaati segala aturan yang ada dalam Pedoman umum Raskin

untuk lmenghindari implikasi dalam implementasi program

Raskin di tingkat Kelurahan/titik distribusi ;

5. Memaksimalkan peran musyawarah kelurahan (muskel) dalam

rangka menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam

implementasi program Raskin di tingkat Kelurahan;

6 Meningkatkan kinerja Tim Raskin tingkat Kelurahan untuk

mendukung keberhasilan implementasi program Raskin di Kota

Banjarmasin;

7 Transparansi terhadap implementasi program Raskin di tingkat

Kelurahan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat miskin

terhadap kinerja pemerintah.


Adapun masing-masing alternatif strategis tersebut dapat

diuraikan sebagai berikut:

1) Memaksimalkan dukungan anggaran dari APBD Kota Banjarmasin.

Program Raskin merupakan program pemerintah pusat yang

bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga

Sasaran Penerima Manfaat melalui pemenuhan sebagian kebutuhan

pangan pokok dalam bentuk beras. Yang digunakan sebagai dasar

penerima manfaat dalam program ini adalah menggunakan data

BPS secara nasional berjenjang sampai dengan BPS tingkat

Kabupaten/Kota.

Dalam implementasinya terkadang data yang digunakan

sebagai pedoman sasaran program tersebut tidak dapat secara

keseluruhan mengakomodir masyarakat miskin yang ada di Kota

Banjarmasin, sehingga plafon (pagu) Raskin untuk Kota Banjarmasin

hanyalah penerima manfaat yang namanya terdaftar dalam data

yang dikeluarkan oleh BPS Kota Banjarmasin tersebut. Hal ini

menjadikan kecemburuan bagi warga miskin yang lain, yang secara

nyata sebenarnya kondisinya terkadang lebih miskin daripada warga

miskin yang terdaftar dalam data BPS Kota Banjarmasin tersebut.

Pemerintah Kota Banjarmasin dapat menyelenggarakan Pro-

gram Raskin Daerah sebagai pendukung program Raskin Nasional.

Sumber dana Raskin daerah yang meliputi harga beras dan biaya

operasionalnya berasal dari APBD. Keberadaan program Raskin

Daerah sebagaimana telah disebutkan diatas, untuk menutup

kesenjangan data daerah dengan data BPS dan atau menambah

alokasi pagu Raskin Nasional 15 Kg/RTSPM/bulan.

Sudah menjadi tugas pemerintah untuk dapat mensejahterakan

masyarakatnya, sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan

Undang-undang Dasar 1945. Oleh sebab itu isu yang cukup strategis

ini adalah sebagai upaya untuk memberikan backup terhadap pro-

gram Raskin yang ada di Kota Banjarmasin agar seluruh warga

miskin yang benar-benar tidak mampu, baik terdaftar maupun tidak

dalam data BPS dapat menerima beras Raskin baik alokasi nasional

maupun daerah. Hal juga harus melihat skala prioritas anggaran

daerah yang dialokasikan pada penanggulangan kemiskinan.


(2)Memaksimalkan peran Tim Koordinasi Raskin untuk mendukung

keberhasilan implementasi program Raskin di Kota Banjarmasin.

Tim Koordinasi Raskin Kota Banjarmasin sebagaimana

Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor: 29A Tahun 2009 yang

mempunyai tugas antara lain:

1. Mengkoordinasikan kegiatan program Raskin;

2. Menetapkan plafon alokasi (pagu) kuantum beras per

Kecamatan;

3. Melakukan pemantauan sampai sejauhmana kemajuan

pelaksanaan program Raskin di Kota Banjarmasin;

4. Mengevaluasi kegiatan operasional Raskin di lapangan;

5. Melaporkan hasil kegiatan kepada Walikota.

Koordinasi antar organisasi dalam tim koordinasi Raskin Kota

Banjarmasin sangat penting untuk dilakukan. Dengan adanya

koordinasi maka arah, tujuan dan tindakan yang akan dilakukan

menjadi jelas (Nurcholis, 2007). Koordinasi juga akan menciptakan

kesatupaduan tindakan dan metode yang akan dipakai. Dengan

demikian, siapa mengerjakan apa dan kepada siapa bertanggung

jawab menjadi jelas. Koordinasi dimaksudkan untuk mensinkronkan

dan mengintegrasikan segala tindakan, supaya terarah kepada

sasaran yang ingin dicapai (Hasibuan, 2007)

(3)Menggunakan Pedoman Umum Raskin sebagai dasar pembuatan

petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis implementasi program

Raskin di Kota Banjarmasin.

Sebagai petunjuk atau pedoman implementasi program Raskin

Secara nasional telah diterbitkan buku Pedoman Umum Raskin oleh

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

(MenkoKesra). Secara umum di dalam pedoman umum Raskin telah

dijelaskan bagaimana aturan-aturan yang harus digunakan oleh

implementers dalam melaksanakan program Raskin ini di lapangan.

Permasalahan yang muncul adalah tidak semua pelaksana di

titik distribusi yaitu ditingkat Kelurahan dapat memahami secara

menyeluruh makna yang termuat dalam pedoman umum Raskin

tersebut, sehingga terjadi keragu-raguan ataupun ketidak beranian

oleh pengelola Raskin ditingkat titik distribusi dalam setiap


implementasi program Raskin tersebut. Karena itu dibutuhkan suatu

regulasi teknis secara operasional yang dapat digunakan atau dipakai

sebagai pedoman daram implementasi program Raskin ini di tingkat

Kelurahan. Peraturan pelaksana ini dapat dalam bentuk petunjuk

pelaksanaan atau petunjuk teknis yang memuat aturan-aturan yang

lebih spesifik dan teknis berdasarkan kondisi nyata wilayah dan

kondisi sosial masyarakat di Kota Banjarmasin.

(4) Mentaati segala aturan yang ada dalam Pedoman Umum Raskin

untuk menghindari implikasi dalam implementasi program Raskin

ditingkat Kelurahan atau di titik distribusi.

Isu yang cukup strategis tersebut dihasilkan dari menggunakan

kekuatan yang ada dalam organisasi untuk menghadapi ancaman

atau tantangan dari luar organisasi. Persyaratan pertama bagi

implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang

melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka

lakukan (Edwards III, sebagaimana dirujuk Winarno, 2008). Sebagai

pedoman atau panduan bagi pelaksanaan program Raskin adalah

pedoman umum Raskin yang dikeluarkan oleh Kementerian

Kesejahteraan Rakyat setiap tahunnya. Apa yang menjadi tujuan

dan sasaran program telah tertuang dengan jelas dalam buku

pedoman umum Raskin tersebut. Selanjutnya tergantung

bagaimana seorang implementor dapat memahami aturan-aturan

yang tertuang dalam pedoman umum Raskin tersebut. Keberhasilan

suatu program yang akan diimplementasikan juga akan dipengaruhi

oleh konsistensi para implementors dalam melaksanakan program

tersebut sesuai petunjuk dan pedoman yang telah ditentukan.

Apabila dalam implementasinya terjadi penyimpangan-

penyimpangan oleh implementors, maka akan terjadi resistensi pada

tataran obyek dari produk kebijakan tersebut.

Secara teknis di lapangan para pelaksana program Raskin di

tingkat Kelurahan atau titik distribusi mungkin akan sedikit

mengalami kesulitan dalam memahami makna-makna yang terdapat

dalam pedoman umum Raskin Karena itu peran dari aparatur di

atasnya untuk dapat memberikan penjelasan-penjelasan secara

operasional terhadap pelaksana tersebut penting adanya. Jika


kebijakan-kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya,

maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya untuk dipahami,

melainkan petunjuk-petunjuk itu harus jelas (Winarno, 2008). Jika

petunjuk itu kurang jelas, maka implementors juga akan mengalami

kesulitan untuk menafsir sehingga boleh jadi mereka pun tidak

konsisten dalam pengambilan suatu keputusan. lmplikasi yang

terjadi akibat tidak konsistennya para implementors dalam

menerapkan semua aturan yang telah ditetapkan akan

mengakibatkan tujuan dari program Raskin tersebut tidak tercapai

sebagaimana yang diharapkan.

Upaya-upaya yang mungkin dapat dilakukan dalam

menghadapi masalah tersebut, antara lain:

1. Dalam melakukan sosialisasi program Raskin semua stakehold-

ers harus dilibatkan, terutama para pelaksana di lapangan

yang berhubungan langsung dengan masyarakat miskin dalam

hal ini adalah Tim Raskin Tingkat Kelurahan;

2. Perlunya menguraikan satu persatu penjelasan-penjelasan

dalam buku pedoman umum Raskin agar mudah dipahami

untuk dilaksanakan dalam tataran operasional di lapangan;

3. Perlunya suatu petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis

pelaksanaan program Raskin di Kota Banjarmasin.

(5)Memaksimalkan peran Musyawarah Kelurahan (Muskel) dalam

rangka menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam

implementasi program Raskin di tingkat Kelurahan.

Isu yang satu ini sifatnya hanyalah operasional saja tetapi tidak

strategis. Permasalahan yang dibahas dalam musyawarah Kelurahan

hanyalah bersifat teknis, tidak menimbulkan kebijakan yang baru

dan tidak boleh mengubah alokasi atau plafon yang sudah ada. Yang

perlu diperhatikan oleh aparat Kelurahan sebagai pelaksana pro-

gram Raskin di titik distribusi adalah bagaimana secara teratur untuk

dapat mendokumentasikan atau mengarsipkan setiap bentuk

pertemuan yang menghasilkan keputusan bersama sehingga hal

tersebut sebagai bahan pegangan dan pedoman secara khusus di

titik distribusi apabila diperlukan sebagai pertanggungjawaban

pelaksanaan program Raskin di tingkat Kelurahan.


Perlunya pemahaman kepada pelaksana distribusi Raskin di

tingkat Kelurahan karena pentingnya forum musyawarah ini untuk

dapat dijadikan dasar dalam setiap pengambilan kebijakan yang

belum diatur dalam pedoman umum Raskin atau petunjuk

pelaksanaannya.

(6)Meningkatkan kinerja Tim Raskin tingkat Kelurahan untuk

mendukung keberhasilan implementasi program Raskin di Kota

Banjarmasin.

Permasalahan mendasar dalam implementasi program Raskin

di Kota Banjarmasin salah satunya adalah masih rendahnya kualitas

sumberdaya manusia yang berada pada tingkat pelaksana di

lapangan dalam menelaah dan memahami setiap aturan-aturan

yang ada sebagai pedoman pelaksanaan proglam Raskin di Kota

Banjarmasin. Terjadinya komplikasi dalam proses implementasi

kebijakan karena para implementors tidak dapat menjalankan

aturan yang telah ditetapkan sebagaimana mestinya. Kadangkala

yang terjadi dilapangan adalah suatu bentuk kesepakatan-

kesepakatan di luar aturan dengan dalih sudah saling setuju antara

pihak pelaksana dengan obyek kebijakan.

Oleh sebab itu untuk memperoleh hasil yang diharapkan, yaitu

implementasi program Raskin di Kota Banjarmasin dapat memenuhi

indikator kinerja program 6 T, tepat sasaran penerima manfaat, tepat

jumlah, tepat harga, tepat administrasi, tepat kualitas, tepat waktu;

diperlukan kerja keras aparatur Kelurahan yang membidangi

masalah Raskin atau Tim Raskin tingkat Kelurahan.

Menurut Miftah Thoha (2007) selama ini birokrat memiliki

sejumlah stigma, misalnya lamban dalam bekerja, berbelit-belit dalam

prosedural, pasif dan cenderung korup. Meski demikian, masih

banyak segi positif dari birokrasi sebagai salah satu tipologi bentuk

pemerintahan. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan peran dan

fungsinya dalam suatu organisasi yang maksimal maka pengelola

birokrasi tersebut perlu diberdayakan.

Dalam konteks kinerja Tim Raskin tingkat Kelurahan,

bagaimana strategi agar pelaksana dalam tim tersebut dapat

memenuhi target indikator yang telah ditetapkan untuk keberhasilan


implementasi program Raskin yang telah disebutkan di atas secara

lebih operasional adalah: (1) Raskin hanya diberikan kepada RTSPM

hasil Musyawarah Kelurahan yang terdaftar dalam Daftar penerima

Manfaat (DPM-l) dan diberi identitas (Kartu Raskin atau bentuk

lain) ; (2) jumlah beras Raskin yang merupakan hak RTSPM adalah

sebanyak 15 Kg/RTS/Bulan selama 12 bulan, tidak lebih tidak

kurang; (3) harga tebus Raskin adalah Rp1.600, -/Kg netto di titik

distribusi/warung desa, tidak boleh ditambah dengan alasan

apapun; (4) waktu pelaksanaan distribusi beras kepada RTSPM

Raskin harus sesuai dengan rencana distribusi; (5) terpenuhinya

persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu;

(6) terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan standar

kualitas beras Bulog.

(7)Transparansi terhadap implementasi program Raskin di tingkat

Kelurahan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat miskin

terhadap kinerja pemerintah.

Transparansi merupakan konsep yang penting dan menjadi

sangat penting sejalan dengan semakin kuatnya keinginan untuk

mengembangkan praktik good government. Transparansi bermakna

membuka akses informasi kepada pemangku kepentingan Raskin,

terutama RTSPM, yang harus mengetahui dan memahami adanya

kegiatan Raskin serta dapat melakukan pengawasan secara mandiri

(Pedoman Umum Raskin, 2009).

Upaya yang harus dilakukan oleh pelaksana di tingkat titik

distribusi adalah melakukan sosialisasi program Raskin sampai

kepada obyeknya yaitu Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat

(RTSPM), kemudian secara terbuka menyampaikan alokasi pagu

Raskin Kelurahan kepada masyarakat melalui perwakilan RT/RW

dan Dewan Kelurahan, selanjutnya penetapan harga harus sesuai

dengan harga yang telah ditentukan dalam Pedoman umum Raskin

yang ada. Hal-hal di luar ketentuan itu mestinya dapat diselesaikan

dengan cara dimusyawarahkan bersama.


D. KESIMPULANBerdasarkan analisis hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi program Raskin di Kota Banjarmasin dari proses

perencanaan sampai dengan pendistribusiannya kepada Rumah

Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) secara umum telah

berjalan cukup baik. Namun demikian masih ditemukannya

kekurangan dalam hal implementasi program seperti: harga jual

beras Raskin di atas ketentuan, jumlah beras yang diterima oleh

RTSPM di bawah ketentuan, pembayaran beras Raskin dari

RTSPM kepada pengelola sering terlambat, dan laporan

administrasi pengelola di titik distribusi sering terlambat

disampaikan kepada Tim Koordinasi Raskin Kota Banjarmasin

melalui Bagian Kesra.

2. Data Rumah Tangga Miskin yang dikeluarkan oleh BPS Kota

Banjarmasin tidak dapat secara keseluruhan mengakomodasi

warga miskin di Kota Banjarmasin dikarenakan dalam

pendataan warga miskin tidak melibatkan Ketua RT dan Tokoh

Masyarakat yang diasumsikan lebih mengetahui status sosial

warga di wilayahnya, sehingga hal ini memberikan pekerjaan

tambahan bagi pelaksana di titik distribusi untuk

menyelesaikannya.

3. Untuk tahun 2009, saat penelitian ini dilakukan, distribusi

Raskin mengalami keterlambatan disebabkan adanya pemilu

legistatif, keterlambatan data dan perubahan data miskin hingga

sampai empat kali (disebabkan data yang akan digunakan

sebagai dasar pagu Raskin belum jelas antara data PPLS 2005

dan PPLS 2008 yang belum selesai diverifikasi), sehingga alokasi

untuk bulan Januari baru dapat didistribusikan pada bulan April

dan sampai penelitian ini dilakukan baru terealiasikan 33,33%

dan keseluruhan pagu Raskin.

4. Pendistribusian Raskin di Kota Banjarmasin tersebar pada 50

titik distribusi di masing-masing Kelurahan. Untuk membantu

kelancaran program Raskin ini Pemerintah Kota Banjarmasin

menyiapkan dana talangan setiap tahunnya Rp500.000.000; dan

bermasalah ketika koordinator wilayah tidak mampu menjamin


kelancaran pembayaran dana talangan tersebut agar tidak

macet, karena kemacetan dimaksud justru dapat menghambat

distribusi Raskin di wilayah yang menunggu pelunasan dana

bergulir tersebut.

5. Sejak tahun 2008 Pemerintah Kota sebenarnya telah

memberikan insentif biaya operasional Raskin sebesar Rp150 per

kilogram; namun insentif tersebut tidak begitu jelas

implementasinya sehingga ada kasus pengelola program di titik

distribusi menambah harga jual beras program Raskin dengan

alasan untuk menutupi ongkos angkut beras dari kecamatan ke

titik distribusi.

6. Implementasi program Raskin di Kota Banjarmasin dipengaruhi

beberapa faktor yang menghambat, namun yang terutama

adalah faktor komunikasi. Pembentukan tim Raskin hanya

sebatas tingkat Kota, tetapi tidak ikuti oleh Kecamatan dan

Kelurahan; sosialisasi program Raskin tidak sampai kepada

RTSPM; kurangnya transparansi pada titik distribusi yang dapat

dibuktikan dari kasus ada RTSPM yang tidak tahu kalau dirinya

masuk dalam daftar.

DAFTAR RUJUKAN

Bryson, JohnM., 1999. Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial.

Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

David HJ & Thomas L. Wheelen, 2003. Manajemen Strategis. Penerbit

ANDY Yogyakarta.

Dunn, William N., 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Gadjah

Mada University Press, Yogyakarta.

Dwijowijoto, Riant Nugroho, 2004. Kebijakan Publik: Formulasi,

Implementasi dan Evaluasi. PT. Elex Media Komputindo,

Jakarta.

Hadari Nawawi, 2005. Manajemen Strategis. Gadjah Mada Pers,

Yogyakarta


Hamdi, Muchlis 2008. Membangun Kebijakan Publik yang Partisipatif

(Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar pada tanggal 22 Mei

2008 di Kampus IPDN, Jakarta.

Kartasasmita, Ginanjar l997. Administrasi Pembangunan,

Perkembangan Pemikiran dan Prakteknya di Indonesia. LP3ES,

Jakarta.

Luankali, Bernandus 2007. Analisis Kebijakan Publik dalam Proses

Pengambilan Keputusan. Amelia Press, Bandung.

Rangkuti, Freddy 2006. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis.

PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Salusu, J., 2003. Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi

Publik dan Organisasi Non-profit. PT Gramedia, Jakarta.

Sarman, Mukhtar 1998, Dimensi Kemiskinan, Agenda Pemikiran

Sajogyo. Pusat P3RYAE, Bogor.

______________, 2004. Pengantar Metodologi Penelitian Sosial, Pustaka

FISIP UNLAM, Banjarmasin.

Sarman, Mukhtar & Sajogyo, 2000. Masalah Penanggulangan

Kemiskinan. Puspa Swara, Jakarta.

Siagian, Sondang, 2004. Manajemen Stratejik. PT. Bumi Aksara, Jakarta.

______________, 2008. Administras Pembangunan, Konsep, Dimensi,

dan Strateginya. PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Sinambela, LP, 2008. Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan

Implementasi, PT Bumi Aksara, Jakarta

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 1989. Metode Penelitian Survei.

LP3ES, Jakarta.

Solichin Abdul Wahab, 2005. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi

ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. PT. Bumi Aksara,

Jakarta.

Subarsono, AG., 2008. Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan

Aplikasi. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Sugiyono, 2002. Metode Penelitian Administrasi. Alfabeta, Bandung.


Suharto, Edi 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat:

Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan

Pekerjan Sosial. Refika Aditama, Bandung.

___________, 2006. Analisis Kebiiakan Publik: Panduan Praktis

Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial. Alfabeta, Bandung.

Sumodiningrat, Gunawan 1998. Membangun Perekonomian Rakyat.

Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Suwarsono, Muhammad, 1994. Manajemen Stratejik Konsep dan

Kasus. UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

Tangkilisan, Hessel Nogi S,. 2008. Manajemen Publik. PT. Gramedia

Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Tasrif, Muhammad 2006. Analisis Kebijakan Menggunakan Model

System Dynamics. Program Magister Studi Pembangunan ITB,

Bandung.

Tjokroamidjojo, Bintoro 1991. Pengantar Administrasi Pembangunan.

LP3ES, Jakarta

Winarno, Budi, 2008. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Media

Pressindo, Yogyakarta.

Wrihatnolo, RR. dan RN Dwidjowijoto, 2007. Manajemen

Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk

Pemberdayaan Masyarakat. PT Elex Media Komputindo,

Jakarta.

Yunus, Muhammad, 2008. Bank Kaum Miskin: Kisah Yunus dan

Gramen Bank Memerangi Kemiskinan. Marjin Kiri, Depok.

Efektivitas Kinerja P elaksanaan Program Beras Miskin di K ... · seperti kasus-kasus kerusuhan...

Documents

Transcript of Efektivitas Kinerja P elaksanaan Program Beras Miskin di K ... · seperti kasus-kasus kerusuhan...