EFEKTIFITAS PNPM MANDIRI PERDESAAN DALAM

PEMBERDAYAAN EKONOMI KELOMPOK PEREMPUAN DI

KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

THE EFFECTIVENESS OF RURAL COMMUNITY EMPOWERMENT NATIONAL PROGRAM

IN THE ECONOMIC EMPOWERMENT OF WOMEN GROUP IN THE SLEMAN REGENCY,

YOGYAKARTA SPECIAL REGION

Oleh:

Kusmaryati D. Rahayu

Fakultas Ekonomi Universitas Janabadra Yogyakarta

kdrahayu@yahoo.co.id

ABSTRACT

This research attempts to answer such question above. The taking of primary data is

done through Focus Group Discusion (FGD) and in-depth Interview and convenience sampling.

Meanwhile, the secondary data as the support to research is obtained from the monthly report of

Activity Managing Unit (Unit Pengelola Kegiatan) from both districts, Prambanan and

Cangkringan.

The obtained primary and secondary data will be analyzed through descriptive and

qualitative analysis by comparing the on-field condition with its indicator and other parameters

established by the program of Self-reliant Rural Community Empowerment National Program.

The research output indicates that Only around 25%-33% of the members of Women’s

Saving and Loan Program belongs to Poor Household and it means that only around 6%-7% of

the total number of Poor Household in Prambanan, the low budget for training of the women

group participating in the Women’s Saving and Loan, that more than 90% of the group is still in

the category of business variety type, that less than 15% of the group is categorized as

mature/ready, that less than 10% of the group functions as executing, there are not intensive

assistance toward the women group in the management of administration, marketing, and

finance.

The Self-reliant Rural Community Empowerment National Program (PNPM Mandiri

Perdesaan) in Prambanan and Cangkringan carries out the conformist-model community

empowerment, which has emphasis on the mental attitude change of the people without

empowerment, on the giving of financial aid, such as giving capital aid, building educational

infrastructure, and things like, However it has not made any effort to increase the community

capacity, either individually or collectively, in solving many problems related to the effort to

raise living quality, self-reliance, and welfare

Key word : community empowerment, economic empowerment, poor household, self reliance

PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), jumlah penduduk miskin di

Indonesia pada tahun 2008 mencapai 41,7 juta jiwa atau 21,92 persen dari total penduduk.

Angka ini jauh lebih tinggi daripada perkiraan pemerintah sebesar 14,8-15 persen. Hal ini antara

lain disebabkan rendahnya daya beli masyarakat akibat kenaikan harga bahan bakar minyak dan

harga bahan pokok.Oleh karena itu Pemerintah Indonesia terus berupaya menurunkan tingkat

kemiskinan penduduk menuju yang diidealkan, yakni Millennium Development Goals (MDGs)

7,5 % pada tahun 2015.

Salah satu upaya yang telah dilakukan Pemerintah untuk menurunkan tingkat

kemiskinan sejak tahun 2007 dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu adalah

melalui PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri. Sesuai dengan

Keputusan Menteri Bidang Kesejahteraan Rakyat No:25/KEP/ MENKO/KESRA/VII/2007.

PNPM Mandiri berbasis pemberdayaan masyarakat, oleh karenanya dalam

pelaksanaannya dibutuhkan partisipasi masyarakat baik secara individu maupun kelompok.

Dukungan dan pendampingan dari perangkat pemerintah daerah juga akan sangat menentukan

keberlanjutan hasil yang dicapai oleh PNPM Mandiri. Selama tahun anggaran 2007 jumlah dana

yang dialokasikan untuk penanganan kemiskinan mencapai Rp 51 triliun, pada tahun 2008 naik

menjadi 65,5 triliun.

Menurut data Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2005, 19,14% jumlah

penduduk atau sebanyak 616.000 orang tergolong pada penduduk miskin. Kabupaten Sleman

termasuk berpenduduk miskin terendah kedua di DIY, yakni 15,53%. Jumlah penduduk miskin

terendah di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Kota, yakni tergambarkan melalui

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 75,3, (nomor 3 tertinggi secara nasional),

sedangkan kabupaten Sleman memiliki IPM kedua terbaik di DIY, yakni 72,7 (Agus

Pramusinto).

Kabupaten Sleman yang terletak di bagian utara wilayah DIY memiliki luas tanah 57.482

ha, adalah merupakan 18% dari total luas DIY, terdiri dari 17 Kecamatan. Pada tahun 2006

berpenduduk 1.026.596 orang, terdiri dari 245.522 KK (Rumah Tangga), 62.518 KK atau

hampir 25% diantaranya tergolong miskin.

Diantara 17 Kecamatan yang berada di Sleman, Prambanan merupakan yang tertinggi

jumlah RTM nya, yakni mencapai 40% dari total 13.482 KK. Sedangkan Cangkringan yang

memiliki jumlah penduduk 8.425 KK memiliki penduduk miskin (Rumah Tangga Miskin=

RTM) sebanyak 3.228 RTM atau sekitar 38%. Pada tahun 2007 Jumlah RTM di Sleman

mengalami penurunan menjadi 58.701 RTM , turun sekitar 6,1 % dari tahun 2006 dan pada

tahun 2008 menjadi 56.867 RTM, turun 9,1 % dari tahun 2006. (kompas.com, 29 april 2009)

2. Perumusan Masalah

Sejauh mana PNPM MP, a) memberikan perhatian yang besar (proporsi dana) terhadap

pemberdayaan kelompok perempuan; b) mendorong kelompok perempuan mampu

meningkatkan kesejahteraan ekonomi; c) mendorong kelompok perempuan mampu

mengidentifikasi sumber daya yang tersedia di wilayahnya untuk meningkatkan

kesejahteraannya; d) mendorong kelompok perempuan meningkatkan kemampuan berorganisasi.

Dari rumusan masalah diatas diajukan hipotesis :

1. PNPM MP efektif dalam pemberdayaan kelompok perempuan.

2. PNPM MP efektif dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi kelompok perempuan.

3. Terdapat suatu peningkatan kemampuan, ketrampilan pada anggota kelompok perempuan

sesudah memperoleh bantuan PNPM MP.

TINJAUAN TEORI

1. PNPM Mandiri Perdesaan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP)

merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM

Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja

di wilayah perdesaan. Program ini dilakukan untuk lebih mendorong upaya peningkatan kualitas

hidup, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat di perdesaan. PNPM MP ini menjadi bagian

tak terpisahkan dari PNPM Mandiri dan telah dilakukan sejak 1998 melalui Program

Pengembangan Kecamatan (PPK). (Wilkipedia-Indonesia)

Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian

masyarakat miskin perdesaan. Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah: (1) peningkatan kapasitas

masyarakat dan kelembagaannya; (2) pelembagaan sistem pembangunan partisipatif; (3)

pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal; (4) peningkatan kualitas dan kuantitas

prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat; (5) pengembangan jaringan kemitraan

dalam pembangunan.Tujuan Umum PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatkan

kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.

2. Pemberdayaan ekonomi

Pemberdayaan adalah terjemahan dari empowerment, yang berasal dari kata kata

empower mengandung dua pengertian, yaitu: (1) to give power atau authority to atau memberi

kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain; (2) to give ability

to atau enable atau usaha untuk memberi kemampuan atau keberdayaan. Pemberdayaan

mempunyai dua makna, yakni mengembangkan, memandirikan, menswadayakan dan

memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan

penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Makna lainnya adalah melindungi, membela dan

berpihak kepada yang lemah, untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan

terjadinya eksploitasi terhadap yang lemah (Prijono dan Pranarka, 1996).

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi,

penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan

gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan

dan ketrampilan yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri,

maupun aspek kebijakannya.(Onny s. Prijono, A.M.W. Pranarka, 1996)

Oleh karena persoalan atau isu strategis perekonomian masyarakat bersifat lokal spesifik

dan problem spesifik, maka konsep dan operasional pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak

dapat diformulasikan secara umum. Sebab dengan pemahaman yang jernih mengenai hal ini,

akan lebih produktif dalam memformulasikan konsep, pendekatan, dan bentuk operasional

pemberdayaan ekonomi masyarakat yang sesuai dengan karakteristik permasalahan lokal. Inti

pemberdayaan adalah kemandirian masyarakat. (Mardi Yatmo Hutomo, 2000)

3. Pemberdayaan Perempuan

Masih banyak terjadi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki, sebagai akibat dari

budaya patriarkhi yang menyebabkan perempuan tidak memperoleh hak yang sama dengan laki-

laki, mengutamakan peran laki-laki; masih adanya hukum dan peraturan yang diskriminatif

gender serta kebijakan dan program yang bias gender (Meutia Hatta, 2008).

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif

perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik yang mencakup partisipasi berpolitik,

partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

(Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI). IDG Indonesia tahun 2006

sebesar 61,3 sedangkan pada tahun 2002 sebesar 54,6 telah menempati rangking 33 dari 177

negara (posisi ini lebih baik dari Filipina, Malaysia, Jepang dan Thailand).

4. Pemberdayaan Masyarakat

Di lapangan, paling tidak ada 3 konsep pemberdayaan. Konsep pertama, pemberdayaan

yang hanya berkutat di ‘daun’ dan ‘ranting’ atau pemberdayaan konformis. Bentuk aksi dari

konsep ini merubah sikap mental masyarakat tuna daya dan pemberian santunan, seperti

misalnya pemberian bantuan modal, pembangunan prasarana pendidikan, dan sejenisnya.

Konsep ini sering disebut sebagai magical paradigm. Konsep kedua, pemberdayaan yang hanya

berkutat di ‘batang’ atau pemberdayaan reformis, mengubah dari top down menjadi bottom up,

sambil mengembangkan sumberdaya manusianya, menguatkan kelembagaannya, dan sejenisnya.

Konsep ini sering disebut sebagai naïve paradigm. Konsep ketiga, pemberdayaan yang hanya

berkutat di ‘akar’ atau pemberdayaan struktural. Karena tidak berdayanya masyarakat

disebabkan oleh struktur politik, ekonomi, dan sosial budaya, yang tidak memberi ruang bagi

masyarakat lemah untuk berbagi kuasa dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya, maka

stuktur itu yang harus ditinjau kembali. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk

menciptakan / meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok,

dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian,

dan kesejahteraannya. (Mardi Yatmo Hutomo, 2000 )

METODE PENELITIAN

1. Kerangka Pemikiran

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

2. Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

di kabupaten Sleman. Sampel dalam penelitian ini adalah kelompok SPP di Prambanan dan

Cangkringan.

3. Alat Pengumpul Data

Alat yang dipakai untuk mengumpulkan data dan informasi adalah interviewer guide dan

kuesioner.

4. Metode pengumpulan data

Masyarakat (Rumah Tangga Miskin) Kelompok Perempuan SPP

-kelompok berdaya

-sejahtera ekonomi -trampil berorganisasi

-Proporsi dana

-pemberdayaan perempuan -peningkatan kesejahtraan Ekonomi -kemampuan berorganisasi

PNPM MP

PNPM Mandiri

Data dalam penelitian berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer

dikumpulkan melalui Focus Group Discusion (FGD) dan indepth Interview terhadap para

pelaku program PNPM Mandiri Perdesaan, yakni Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di kecamatan

Prambanan dan Cangkringan dan penerima program BLM, yaitu para kelompok Simpan Pinjam

Perempuan (SPP) yang berlokasi di dua kecamatan tersebut diatas. Data sekunder sebagai

pendukung penelitian diperoleh dari laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dari kedua

Kecamatan, yakni Prambanan dan Cangkringan.

5. Analisis Data

Data primer dan sekunder yang diperoleh akan dianalisis dengan analisis deskriptif,

kualitatif dengan cara membandingkan kondisi di lapangan dengan sasaran , indikator dan

ukuran lain yang ditetapkan oleh PNPM Mandiri Perdesaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. GAMBARAN UMUM

Kabupaten Sleman memperoleh bantuan PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM MP) untuk 2

(dua) kecamatan, yakni kecamatan Prambanan dan Cangkringan. Dana Bantuan Langsung

Masyarakat (BLM) yang digulirkan sampai dengan tahun 2010 :

- Prambanan dari tahun 2006-2010 sebesar Rp 7.250.000.000,00

- Cangkringan dari tahun 2008-2010 sekitar Rp 2.800.000.000,00.

Prambanan

Demografi

Kecamatan Prambanan yang terletak disisi timur dari wilayah Kabupaten Sleman

mempunyai jumlah penduduk, menurut BPS 2006, sebesar 47.055 orang atau 13.482 KK

dengan jumlah KK miskin sebesar 40% nya, yakni sekitar 5.415. Kecamatan Prambanan

merupakan kecamatan dengan jumlah kemiskinan tertinggi di kabupaten Sleman. Kecamatan ini

terdiri dari 6 (enam) desa, yakni Bokoharjo, Gayamharjo, Madurejo, Sambirejo, Sumberharjo

dan Wukirharjo.

Hasil capaian PNPM Mandiri Perdesaan

Kegiatan yang telah dilaksanakan dengan program Bantuan Langsung Masyarakat PNPM

Mandiri Perdesaan ( BLM PNPM MP) sampai dengan 2010 antara lain :

1. Fisik Prasarana, meliputi : jalan = 16.049 m; 4 buah MCK; 25 unit gorong-gorong; 1 unit

Gedung Polindes; Saluran irigasi sepanjang 689 m.

2. PKH (Pelayanan Kesehatan)

PMT Balita dan Lansia di semua dusun, perlengkapan Posyandu Balita-Lansia di semua

dusun.

3. Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

Dana BLM untuk SPP 2006-2009 sebesar : Rp 1.219.300.000, dengan tunggakan SPP 0%.

Keberhasilan dari perguliran dana BLM kepada kelompok SPP karena diterapkannya sistim

tanggung renteng bagi para anggotanya, yakni ketidak mampuan anggota mengangsur

pinjaman tepat waktu menjadi tanggung jawab seluruh anggota kelompok, dan atau pengurus

kelompok. Sistim lainnya adalah adanya IPTW (Insentif Pengembalian Tepat Waktu),

insentif bagi kelompok yang teratur mengangsur pinjaman tepat waktu sesuai dengan

kesepakatan awal, memperoleh uang jasa yang besarnya 10% x 1,5% x Pinjaman kelompok

SPP selama satu tahun.

Kelompok pemanfaat

a. Jumlah kelompok pemanfaat SPP = 163

b. Jenis usaha kelompok : a)Simpan Pinjam (SPP) 61 kelompok b) Aneka usaha 7 kelompok c)

Usaha Bersama 95 kelompok

c. Produk Unggulan : (a) Criping singkong dari dusun Candisari, Wukirharjo (b) Emping Garut

dari dusun Bendungan, Sumberharjo (c) Criping pisang, bayam dari dusun Sembir, Madurejo

(d) Keset dari dusun Bandungan (e) Criping pisang dari dusun Nawung

Cangkringan

Demografi

Kecamatan Cangkringan terletak disisi Utara wilayah Kabupaten Sleman, mempunyai

jumlah penduduk, menurut BPS 2006, sebesar 28.081 orang atau 8.425 KK dengan jumlah

Rumah Tangga Miskin sebesar 38% nya, yakni sekitar 3.228 KK. Kecamatan Cangkringan

merupakan kecamatan dengan jumlah kemiskinan nomor dua tertinggi di kabupaten Sleman,

setelah Prambanan. Kecamatan ini terdiri dari 5 (lima) desa, yakni Wukirsari, Argomulyo,

Glagaharjo, Kepuharjo dan Umbulharjo.

Hasil capaian PNPM Mandiri Perdesaan

Kegiatan yang telah dilaksanakan dengan program Bantuan Langsung Masyarakat PNPM

Mandiri Perdesaan 2008 - 2010 antara lain :

1) Jumlah Dana di Masyarakat per Agustus 2010 : Rp 814.836.000,00

2) Kegiatan Ekonomi yang telah dilayani adalah 68 Kelompok dengan jumlah 688 orang,

terdiri atas : (a) Simpan Pinjam (SPP) 32 kelompok (b) Aneka Usaha 15 kelompok (c) Usaha

Bersama 21 kelompok

3) Prasarana yang telah diterima desa sebesar : Rp 617.449.700,00

4) Pendidikan yang diterima desa sebesar : Rp 531.346.700,00

5) Kesehatan/posyandu balita, lansia : Rp 772.406.100,00

2. PEMBAHASAN

Pemberdayaan kelompok Perempuan

Pemberdayaan terhadap kelompok perempuan secara keseluruhan dimaknai sebagai

sejauh mana PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM MP) khususnya program Simpan Pinjam

Perempuan (SPP) mendorong terhadap upaya pemberdayaan kelompok perempuan. Mengacu

kepada beberapa pengertian tentang pemberdayaan masyarakat tersebut dalam tinjauan pustaka,

maka efektifitas Program PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM MP) terhadap pemberdayaan

Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) baik di Prambanan maupun di Cangkringan akan

diukur berdasar beberapa faktor (Prijono dan Pranarka, 1996) :

a) upaya menciptakan / meningkatkan kapasitas masyarakat,

b) secara individu maupun berkelompok,

c) memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup,

kemandirian, dan kesejahteraan.

d) Proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan

atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihannya

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Program PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM

MP) terhadap Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) baik di Prambanan maupun di

Cangkringan akan dianalisis berdasar faktor-faktor tersebut diatas.

a. Bantuan pinjaman modal : efektif

Pinjaman modal : satu sampai empat juta rupiah per anggota Kelompok SPP dengan

jangka waktu pengembalian 12 bulan, bunga 1,5% per bulan, tergantung kelayakan usaha dan

kemampuan pengembalian anggota. Di Prambanan, besarnya BLM bagi SPP adalah 25% dari

total BLM per tahun. Bantuan pinjaman modal dinyatakan oleh responden (100 orang)

mendukung usaha para perempuan. Meskipun demikian, pemberian pinjaman dana tanpa

penguatan manajemen merupakan pemberdayaan ekonomi yang paling dangkal.

b. Penguatan Kelembagaan belum efektif.

Fasilitator program PNPM Mandiri Perdesaan belum banyak memberikan dukungan,

pendampingan secara intensif kepada anggota SPP dalam pengelolaan usaha. Idealnya

Penguatan Kelembagaan kelompok dilakukan berdasarkan Jenis, Kategori Perkembangan dan

Fungsi Kelompok.

Indikator keberhasilan : Anggaran pelatihan memadai

Penguatan kelembagaan, yang merupakan inti dari pemberdayaan perempuan belum

berjalan optimal, dapat dilihat dari kecilnya dana BLM yang dianggarkan bagi pelatihan

kelompok perempuan. Contoh: Dibandingkan dengan jumlah kelompok SPP per Juni 2010 yang

sebesar 186 kelompok, maka anggaran pelatihan bagi kelompok sangatlah tidak memadai. Tabel

1. Anggaran Penguatan Kelompok di Prambanan pada tahun 2010 menggambarkannya.

Tabel 1. Anggaran Penguatan Kelompok Prambanan 2010

Penguatan kelembagaan anggaran/ th (Rp) satuan volume

pelatihan kelompok 6.750.000 750.000 3 kali, 3 shift

pembinaan kelompok bermasalah 1.440.000 120.000 120.000

reward kelompok 1.800.000 100.000 1 kali x 6 desa x 3 kelp

penyusunan AD/ART 1.000.000 1.000.000 1 kali

koordinasi Kades 250.000 1.000.000 4 kali

koordinasi kecamatan 2.000.000 500.000 4 kali

koordinasi LPMD 1.000.000 250.000 4 kali

Sumber : UPK Prambanan, Juni 2010

Berdasar jenis kelompok

Indikator berhasil : kelompok SPP, UB > kelompok AU

( AU : klmpk Aneka Usaha UB : klmpk Usaha Bersama SPP : klmpk Simpan Pinjam Perempuan)

Perkembangan Kelompok tidak efektif, ditunjukkan dalam 3 semester sebagian besar

kelompok SPP masih dalam jenis Aneka Usaha (AU). Kelompok AU adalah kelompok yang

usahanya dikelola secara individu masing-masing dan tergabung sebagai kelompok pemanfaat

BLM. Biasanya kelompok baru saja dibentuk, kepengurusan sebatas formalitas, keterikatan

antar anggota belum erat, kompak. Kelompok AU biasanya juga kelompok Pemula (P).

Di Kecamatan Prambanan pada April 2009, kelompok AU merupakan 92,7% dari total

kelompok SPP yang ada. Kemudian pada desember 2009 menjadi sebesar 93,5% dan pada juli

2010 sebesar 64% seperti ditampilkan pada Tabel. Penguatan kelompok seharusnya berfungsi

mendorong kelompok AU agar segera berubah menjadi Kelompok UB (Usaha Bersama) ataupun

kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan).

Tabel 2. Perkembangan kelompok perempuan Berdasar Jenis di Prambanan tahun 2009-2010

Lokasi desa

April 2009 Desember 2009 Juli 2010

AU UB SPP ∑ AU UB SPP ∑ AU UB SPP ∑

1 Bokoharjo 37 0 2 39 44 1 4 49 37 1 21 59

2 Sambirejo 15 0 0 15 16 0 0 16 16 0 2 18

3 Madurejo 26 3 4 33 33 0 0 33 25 2 13 40

4 Gayamharjo 12 0 1 13 11 0 0 11 10 1 2 13

5 Wukirharjo 9 0 0 9 6 0 0 6 4 0 4 8

6 Sumberharjo 41 0 1 42 35 2 3 40 27 2 19 48

TOTAL 140 3 8 151 145 3 7 155 119 6 61 186

Catatan :

AU : klmpk Aneka Usaha UB : klmpk Usaha Bersama SPP : klmpk Simpan Pinjam Perempuan

Sedangkan Kelompok Usaha Bersama (UB) adalah kelompok pelaku usaha yang

mengelola usahanya dalam satu manajemen. Kelompok UB merupakan pengembangan

manajemen dari kelompok AU dimana kepengurusan, sistim administrasi, pelaporan keuangan

kelompok lebih tertata daripada AU.

Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah kelompok perempuan yang

mempunyai kegiatan utama simpanan dan pinjaman. Perkembangan kelompok adalah perubahan

dari AU menjadi UB ataupun SPP, karena Perubahan dari AU menjadi UB ataupun Simpan

Pinjam (SPP) menunjukkan meningkatnya kualitas manajemen dalam organisasi kelompok yang

bersangkutan.

Di kecamatan Cangkringan Perkembangan kelompok berdasar Jenisnya secara kualitatif

berjalan lebih baik meskipun menunjukkan trend penurunan, hal ini didukung data yang

menunjukkan lebih banyaknya jenis kelompok SPP dan UB dibanding AU. Jumlah kelompok

SPP pada Juli 2009 sebesar 90%; namun pada Desember 2009 menurun menjadi 53%; dan pada

Juli 2010 kembali menurun menjadi 47%, namun diimbangi dengan kelompok UB yang sebesar

31% pada Agustus 2010. Meskipun demikian secara kuantitatif (jumlah) kelompok Perempuan

di Cangkringan tidak sebanyak di Prambanan.(lihat Tabel 3.)

Tabel 3. Perkembangan kelompok perempuan Berdasar Jenis di Cangkringan tahun 2009-2010

Lokasi desa

Juli 2009 Desember 2009 Agustus 2010

AU UB SPP ∑ AU UB SPP ∑ AU UB SPP ∑

1 Wukirsari 1 1 5 7 5 1 5 11 4 4 8 16

2 Argomulyo 0 1 8 9 4 1 10 15 3 12 10 25

3 Glagaharjo 0 0 4 4 0 0 5 5 3 1 6 10

4 Kepuharjo 0 0 3 3 2 0 3 5 2 1 4 7

5 Umbulharjo 0 0 5 5 2 0 5 7 3 3 4 10

TOTAL 1 2 25 28 13 2 23 43 15 21 32 68

Catatan : AU : klmpk Aneka Usaha UB : klmpk Usaha Bersama SPP : klmpk Simpan Pinjam Perempuan

Berdasar Kategori Perkembangan Kelompok

Indikator keberhasilan : Kelompok Matang (M) > Berkembang (B) > Pemula (P)

Penguatan Kelompok dapat dilakukan berdasarkan kategori kelompok , yakni mendorong

kelompok Pemula (P) menjadi kelompok berkembang (B), dan kemudian menjadi kelompok

siap/matang (M). Kelompok Pemula (P) adalah jika hasil penjumlahan nilai indikator sampai

dengan 9 (sembilan). Kelompok Berkembang adalah jika hasil penjumlahan nilai indikator antara

10 (sepuluh)-18(delapan belas), dan kelompok Siap/ Matang adalah jika hasil penjumlahan nilai

indikator diatas 18. Tabel 4. Indikator Perkembangan Kelompok yang ditetapkan oleh PNPM

MP bagi fasilitator diperlihatkan.

Tabel 4. Indikator Perkembangan Kelompok Indikator

Nilai = 1 Nilai = 2 Nilai = 3 Nilai = 4

Ikatan pemersatu domisili, geografis, keluarga

Kegiatan kemasyarakatan atau ekonomi, < 1 tahun

Kegiatan kemasyarakatan atau ekonomi, 1-3 tahun

Kegiatan kemasyarakatan atau ekonomi, > 3 tahun

Kegiatan anggota untuk tujuan bersama

Belum punya kegiatan yang rutin dilakukan

punya kegiatan, belum terencana baik

Punya kegiatan yang rutin dilakukan

Punya kegiatan rutin dilakukan, terencana baik

Pengurus Belum punya pengurus yang disepakakti anggota

Pengurus punya pertemuan, belum rutin

Pengurus punya pertemuan rutin, belum punya agenda pertemuan terencana

Pengurus punya pertemuan rutin, punya agenda pertemuan terencana baik

Aturan kelompok Belum ada kesepakatan untuk capai tujuan

Ada kesepakatan capai tujuan bersama, belum tertulis

Punya aturan tertulis, belum semua dilaksanakan

Punya AD/ART, telah dilaksanakan baik

Iuran anggota Belum ada iuran anggota wajib, tetap

Ada iuran, belum cukup untuk operasional kelompok

Punya iuran wajib, sukarela untuk operasional kelompok

punya iuran wajib, simpanan sebagai modal usaha kelompok

Administrasi kelompok

belum ada secara tertulis

ada dministrasi tertulis, tetapi belum ada laporan tertulis

administrasi tertulis, laporan tertulis, belum dipertan ggung jawabkan

administrasi tertulis, laporan tertulis, pertanggung jawaban rutin

Sumber : Panduan Fasilitator PTO PNPM MP

Berdasarkan kategorinya, di Prambanan terlihat bahwa kelompok Matang hanya sekitar

14% dari total kelompok SPP pada April 2009, turun menjadi 11% pada Desember 2009.

Sementara pada Juli 2010 naik menjadi 26,9 %. Kenaikan yang sangat dramatis tersebut lebih

disebabkan oleh perubahan cara penilaian terhadap persyaratan kelompok matang yang

mendasarkan pada ketentuan Kabupaten, bukan berdasar PTO PNPM MP. Perkembangan

kategori yang lamban mengindikasikan bahwa program pemberdayaan belum optimal.

Kelompok belum memahami bahwa administrasi dan manajemen kelompok yang baik

merupakan faktor penting dalam peningkatan kerja kelompok. Hal tersebut mudah dimengerti

jika dikaitkan dengan rendahnya pendidikan perempuan anggota SPP. Berdasarkan sampel yang

diambil (100 responden) terhadap anggota kelompok SPP di Prambanan diperoleh data bahwa

46% anggota berpendidikan SD, 40% SLA, 10% SLP dan 4% sisanya PT.

Tabel 5.Tingkat Perkembangan Kelompok Perempuan

Berdasar kategori di Prambanan tahun 2009-2010

Lokasi desa

April 2009 Desember 2009 Juli 2010

P B M ∑ P B M ∑ P B M ∑

1 Bokoharjo 0 30 9 39 19 22 8 49 26 23 10 59

2 Sambirejo 6 9 0 15 11 5 0 16 11 5 2 18

3 Madurejo 0 30 3 33 16 14 3 33 17 10 13 40

4 Gayamharjo 2 11 0 13 3 8 0 11 3 8 2 13

5 Wukirharjo 0 9 0 9 1 5 0 6 3 1 4 8

6 Sumberharjo 5 28 9 42 12 22 6 40 14 15 19 48

TOTAL 13 117 21 151 62 76 17 155 74 62 50 186

Catatan : P: kelompok Pemula B: kelompok berkembang M: kelompok Matang

Di kecamatan Cangkringan Tingkat Perkembangan Kelompok berdasar kategori jauh

lebih lamban dibanding di kecamatan Prambanan. Bukan hanya secara kualitas perkembangan

kelompok lamban, namun juga dari proporsi jumlah kelompok yang terbentuk dibanding dengan

jumlah penduduk secara keseluruhan yang masih teramat kecil. Dengan mendasarkan pada data

BPS pada tahun 2006, jumlah KK di Cangkringan sebanyak 8.425 KK, maka kelompok

perempuan yang ada hanya merupakan 0,3% dari total KK pada Juli 2009 dan 0,8% pada

Agustus 2010. Dilihat dari indikator perkembangan kelompok di Cangkringan maka kelompok

matang hanya 10,7% pada bulan juli 2009, 9% pada Desember 2009 dan 11,7% pada Agustus

2010.dari total kelompok SPP yang ada (lihat tabel 6).

Tabel 6. Tingkat Perkembangan Kelompok Perempuan Berdasar kategori di Cangkringan tahun 2009-2010

Lokasi desa

Juli 2009 Desember 2009 Agustus 2010

P B M ∑ P B M ∑ P B M ∑

1 Wukirsari 2 4 1 7 2 8 1 11 5 11 0 16

2 Argomulyo 3 5 1 9 5 9 1 15 6 13 6 25

3 Glagaharjo 1 3 0 4 1 4 0 5 4 6 0 10

4 Kepuharjo 2 1 0 3 2 2 1 5 2 3 2 7

5 Umbulharjo 2 2 1 5 3 3 1 7 4 6 0 10

TOTAL 10 15 3 28 13 26 4 43 21 39 8 68

Catatan : P: kelompok Pemula B: kelompok berkembang M: kelompok Matang

Berdasar Fungsi Kelompok

Indikator keberhasilan : kelompok Executing > Chanelling

Berdasarkan fungsinya, kelompok dibedakan menjadi dua, yakni Kelompok Chanelling

(penyalur) dan kelompok Executing (pengelola). Kelompok Chanelling adalah kelompok yang

hanya menyalurkan pinjaman dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kepada pemanfaat tanpa

mengubah persyaratan yang ditetapkan oleh UPK. Sedangkan kelompok Executing adalah

kelompok yang mengelola pinjaman dari UPK secara mandiri sesuai dengan ketentuan yang

ditetapkan oleh kelompok kepada pemanfaat.

Penguatan kelembagaan kelompok Simpan Pinjam mendorong kelompok dari Chanelling

(penyalur) menjadi Executing (pengelola). Kelompok executing mengelola pinjaman berupa dana

bergulir secara mandiri, melakukan seleksi terhadap calon pemanfaat pinjaman, menentukan

besaran angsuran, menentukan tingkat bunga, jadwal angsuran, syarat pinjaman, dst.

Dari data di Prambanan periode tahun 2009-2010, pada April 2009 jumlah kelompok

yang terkategori executing hanya sebesar 4%, Desember 2009 menjadi 4,5 % namun pada Juli

2010 menjadi 32%. Peningkatan yang sangat besar tersebut lebih disebabkan karena perubahan

cara penilaian, dari kriteria kompleks untuk masuk ke dalam kategori kelompok executing

menjadi lebih sederhana, yakni sekedar ” kelompok sudah mampu mengelola dana guliran BLM

untuk kepentingan anggota”. Alhasil banyak kelompok yang pada tahun 2009 masih berada

dalam kategori chanelling menjadi executing pada tahun 2010. Penyederhanaan kriteria yang

digagas oleh Fasilitator Kabupaten Sleman tersebut (yang bertolak belakang dengan konsep

kelompok executing versi PNPM Mandiri Perdesaan) semakin memperjelas rendahnya

efektifitas PNPM Mandiri Perdesaan dalam pemberdayaan kelompok perempuan (tabel 7).

Tabel 7. Tingkat Perkembangan Fungsi Kelompok Di Prambanan tahun 2009-2010

Lokasi desa

April 2009 Desember 2009 Juli 2010

Ch Ex ∑ Ch Ex ∑ Ch Ex ∑

1 Bokoharjo 38 1 39 45 4 49 38 21 59

2 Sambirejo 15 0 15 16 0 16 16 2 18

3 Madurejo 30 3 33 33 0 33 27 13 40

4 Gayamharjo 13 0 13 11 0 11 11 2 13

5 Wukirharjo 9 0 9 6 0 6 4 4 8

6 Sumberharjo 40 2 42 37 3 40 29 19 48

TOTAL 145 6 151 148 7 155 125 61 186

Catatan : Ch : kelompok chaneling/penyalur Ex: executing/ pengelola

Sedangkan di kecamatan Cangkringan, dari sejak juli 2009 sampai dengan Agustus 2010

belum terbentuk kelompok Executing. Penguatan Kelembagaan yang seharusnya dilakukan oleh

program PNPM Mandiri Perdesaan terhadap fungsi kelompok nampak belum efektif (Tabel 8).

Tabel 8. Tingkat Perkembangan Fungsi Kelompok Di Cangkringan tahun 2009-2010

Lokasi desa

Juli 2009 Desember 2009 Agustus 2010

Ch Ex ∑ Ch Ex ∑ Ch Ex ∑

1 Wukirsari 7 0 7 11 0 11 18 0 18

2 Argomulyo 9 0 9 15 0 15 24 0 24

3 Glagaharjo 4 0 4 5 0 5 10 0 10

4 Kepuharjo 3 0 3 5 0 5 6 0 6

5 Umbulharjo 5 0 5 7 0 7 10 0 10

TOTAL 28 0 28 43 0 43 68 0 68

Catatan : Ch : kelompok chaneling/penyalur Ex: executing/ pengelola

Pengembangan Kegiatan/usaha kelompok

PNPM MP mempunyai tugas mengembangkan kegiatan / usaha kelompok Simpan

Pinjam Perempuan (SPP), Usaha Bersama (UB) dan melakukan Pengembangan Jaringan.

Pengembangan /kegiatan Usaha Kelompok SPP berupa: penguatan organisasi, penguatan

pengelolaan keuangan, penguatan pengelolaan pinjaman

Di kecamatan Prambanan dan Cangkringan fasilitasi pengembangan usaha kelompok

belum dilakukan secara intensif. Beberapa penguatan, seperti pendampingan penyusunan

administrasi dan pelaporan keuangan memang telah dilakukan oleh UPK meskipun belum

intensif karena keterbatasan tenaga, waktu dari para pengurus UPK. Sangat tidak mungkin

melaksanakan penguatan kelompok (organisasi, keuangan, jaringan pemasaran) jika UPK tidak

bekerjasama dengan pihak luar seperti Perguruan Tinggi, LSM dan lembaga lain yang memiliki

kompetensi dalam pengembangan kelompok. Sampai dengan saat penelitian, Prambanan dan

Cangkringan belum melakukan kerjasama intensif dengan pihak luar dalam rangka

pengembangan kelompok.

Peningkatan kesejahteraan ekonomi

Indikator keberhasilan : Sasaran Rumah Tangga Miskin (RTM)

Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM MP sangat terbatas membantu Rumah

Tangga Miskin (RTM) dengan alasan karena RTM tidak memiliki usaha ekonomi, ketrampilan

yang dapat dikembangkan rendah, sehingga jika memperoleh bantuan dana pinjaman (BLM –

SPP) khawatir tidak akan dapat mengembalikan, sehingga akan menggangu intensitas perguliran.

Di kecamatan Prambanan anggota kelompok SPP yang terkategori sebagai RTM per april

2009 hanya sekitar 33% (339 KK), pada Desember 2009 turun menjadi 29% (382 KK ) dan per

juli 2010 semakin menurun, menjadi 26% (404 KK) dari total penerima BLM. Meskipun secara

kuantitas jumlah RTM penerima BLM berupa SPP meningkat, namun secara proporsi

mengalami penurunan (lihat Tabel 9).

Tabel 9. Perkembangan Pinjaman Kelompok Simpan Pinjam Perempuan Di Prambanan tahun 2009-2010

Lokasi desa

April 2009 Desember 2009 Juli 2010

klp orang

RTM Rp (juta)

Klp orang RTM Rp (juta)

klp orang

RTM

Rp (juta)

1 Bokoharjo 28 267 91 529 50 442 146 834 65 526 162 1048

2 Sambirejo 13 97 33 192,5 11` 83 25 173,5 13 101 26 193,5

3 Madurejo 26 206 47 399,5 33 229 55 450 43 293 68 642

4 Gayamharjo 12 106 41 175,5 17 133 43 244 17 122 31 232,5

5 Wukirharjo 32 307 103 502 42 378 101 813,5 49 436 104 972

6 Sumberharjo

9 54 24 130 6 53 12 100 8 75 13 120

TOTAL 120 1037 339 1928,5 159 1318 382 2615 195 1553 404 3208

Catatan : Klp : kelompok Orang : jumlah pemanfaat dana simpan pinjam RTM : jumlah Rumah Tangga Miskin Rp juta : alokasi pinjaman tahun berjalan ( jutaan rupiah)

Jika angka RTM tersebut kita bandingkan dengan total RTM di kecamatan Prambanan

menurut data BPS 2006 yang besarnya 5.415 KK, maka program PNPM Mandiri dengan SPP

nya hanya mampu mencapai RTM sebesar 6% nya per April 2009, sebesar 7% per Desember

2009 dan sebesar 7% pula per Juli 2010.

Dengan demikian efektifitas PNPM Mandiri perdesaan dalam rangka menurunkan jumlah

RTM di Sleman belum berhasil. Sedangkan di kecamatan Cangkringan, tidak ada data tentang

RTM tersebut (lihat table 10).

Tabel 10. Pinjaman Kelompok Simpan Pinjam Perempuan Di Cangkringan tahun 2009-2010

Lokasi desa

Juli 2009 Desember 2009 Agustus 2010

klp Rp (juta)

Klp Rp (juta) klp Rp (juta)

1 Wukirsari 5 106 11 227,5 16 370,5

2 Argomulyo 7 127 15 233 25 380,2 3 Glagaharjo 4 51 5 112,75 10 176,75

4 Kepuharjo 2 50,8 5 119,8 7 112

5 Umbulharjo 3 113 7 226 10 265,3

TOTAL 21 447.8 43 919 68 1.304.75

Catatan : Klp: kelompok Rp juta : alokasi pinjaman tahun berjalan ( jutaan rupiah)

Tingkat Pengembalian pinjaman SPP

Indikator keberhasilan : Tunggakan angsuran pengembalian pinjaman 0%

Kemampuan pengembalian pinjaman oleh kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

juga merupakan indikasi kesejahteraan anggota kelompok. Pengembalian pinjaman yang tepat

waktu disamping menunjukkan bahwa kelompok mulai belajar tentang manajemen berorganisasi

yang disiplin, tertib juga menunjukkan bahwa kesejahteraan kelompok mulai meningkat, artinya

modal yang dipinjam benar-benar dapat memberikan manfaat bagi usaha sehingga berdampak

pada peningkatan kesejahteraan keluarga sehingga anggota dapat mengangsur pinjaman tepat

waktu.

Program SPP juga mendorong kepada kelompok untuk dapat melakukan kewajibannya

berupa angsuran tepat waktu dengan Insentif Pengembalian Tepat Waktu (IPTW) yang besarnya

10% x 1,5% x pinjaman SPP. Berdasarkan data informasi dari kecamatan Prambanan, tunggakan

selama ini 0%, sedangkan di Cangkringan tunggakan berkisar antara 20%-30%.

Kemampuan Perempuan mengidentifikasi sumberdaya yang tersedia

Indikator keberhasilan : banyaknya usaha kreatif Perempuan

Dari data dan informasi yang diperoleh belum banyak usaha kreatif yang dihasilkan oleh

kelompok Perempuan SPP, baik di Prambanan maupun di Cangkringan. Di Prambanan produk

unggulan berupa : Emping Garut, criping bayam, criping pisang, keset. Sedangkan di

Cangkringan produk unggulan adalah krupuk susu.

Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat miskin yang menjadi

sasaran PNPM MP belum efektif.

Peningkatan kemampuan Perempuan berorganisasi

Indikator keberhasilan : kelompok Matang > Berkembang > Pemula

Tabel 11. Prosentase kelompok Matang

Prambanan Cangkringan

kelmpk SPP klmpk Matang

% kelmpk SPP

klmpk Matang

%

april 09 151 21 14 juli 09 28 3 10,7

Des 09 155 17 11 Des 09 43 4 9

juli 10 186 62 26,9 agust 10 68 8 11,7

Berdasar data pada Tabel 11. nampak bahwa di kedua Kecamatan, Prambanan dan

Cangkringan kelompok Matang hanya merupakan prosentase kecil dari jumlah kelompok yang

ada, sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan berorganisasi dari kelompok Simpan

Pinjam Perempuan masih rendah. Kemampuan berorganisasi kelompok Matang diukur dari

beberapa indikator meliputi : (a) Ikatan pemersatu dalam kelompok adalah kegiatan

kemasyarakatan atau ekonomi, (b) Kelompok mempunyai kegiatan rutin dan terencana baik (c)

Pengurus kelompok bertemu rutin dan memiliki agenda pertemuan yang terencana baik (d)

Kelompok telah memiliki AD/ART yang telah dijalankan baik (e) Anggota kelompok

mempunyai iuran wajib, simpanan sebagai modal usaha kelompok (f) Administrasi kelompok :

laporan tertulis, rutin dipertanggung jawabkan (PTO PNPM MP, 2008).

KESIMPULAN

1. PNPM MP memberikan perhatian relatif besar terhadap pemberdayaan kelompok

Perempuan dilihat dari besaran dana Bantuan Langsung Masyarakat yakni porsi 25%

khusus untuk Simpan Pinjam Perempuan (SPP), khususnya di Kecamatan Prambanan.

2. Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi

kelompok Perempuan, terbukti dengan hampir semua responden (100 anggota kelompok

SPP) menjawab bahwa bantuan pinjaman BLM sangat bermanfaat mendukung usahanya,

dan meningkatkan keuntungan yang diperoleh. Bukti lain adalah bahwa prosentase

perempuan yang menunggak dalam pengembalian angsuran SPP di Prambanan 0%.

(meskipun di Cangkringan kurang berhasil karena tunggakan pengembalian mencapai

20%-30%)

3. Meskipun demikian PNPM MP tidak tepat sasaran, karena sasaran utama adalah

mengurangi Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) namun ternyata melalui SPP hanya

sekitar 6%-7% dari total RTM di Prambanan ( menurut BPS 2006) yang dapat

menikmatinya, atau hanya 25%-33% dari pemanfaat pinjaman SPP adalah RTM.

4. Program PNPM MP juga belum efektif mendorong kelompok perempuan mengidentifikasi

sumber daya yang tersedia di wilayahnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Terbukti dengan masih sedikitnya produk unggulan yang mampu diusahakan dan

dipasarkan luas oleh para anggota SPP.

5. PNPM MP belum efektif mendorong kelompok perempuan meningkatkan kemampuan

berorganisasi. Data tentang rendahnya kelompok yang terkategori Siap /Matang menurut

indikator yang dirumuskan oleh PTO PNPM MP. Baik di Kecamatan Prambanan maupun

Cangkringan kelompok Matang tidak mencapai 30% dari seluruh kelompok SPP yang ada.

Jadi secara umum dapat disimpulkan bahwa PNPM MP belum efektif dalam

pemberdayaan kelompok perempuan. Program Pemberdayaan terhadap kelompok Perempuan

melalui SPP baru menyentuh pada masalah permukaan, yakni bantuan pinjaman dana dalam

jangka waktu tertentu. Sehingga dapat diprediksi jika bantuan peminjaman dana habis maka

kelompok perempuan akan kembali kepada posisi semula. Mereka belum dapat mandiri karena

mereka tidak memiliki sesuatu “modal” untuk mandiri. Modal yang lebih utama bagi masyarakat

untuk mandiri adalah perubahan mental, peningkatan kemampuan dan ketrampilan. Bantuan

BLM melalui SPP ternyata tidak signifikan meningkatkan kemampuan dan ketrampilan para

perempuan anggotanya.

DAFTAR PUSTAKA

Ade Zaenudin, 2008, PNPM Mandiri Untuk Kepentingan Masyarakat, Madina, 3-9 Maret.

Agus Pramusinto, 2006, Kinerja Tata Pemerintah Provinsi DIY

Averroes Community, 2009, Konsep Pemberdayaan, Membantu Masyarakat Agar Bisa

Menolong Diri Sendiri.

Awandana, 2009, Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Mandiri Perdesaan, Departemen Dalam Negeri.

Ismawati Retno, 2009, Penyerahan Bantuan PNPM Mandiri di jogja, www, kabarindonesia,

com.

Khoiril Anwar, 2008, Bahan Penjelasan kepada Pers Tentang Pelaksanaan PNPM Mandiri.

Mardi Yatmo Hutomo, 2000, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi Tinjauan

Teoritik dan Implementasi, Seminar Sehari di Bappenas, 6 Maret 2000 di Jakarta

Meutia Hatta, Menteri Pemberdayaan Perempuan, 2008, Perempuan masih terdiskriminasi,

Jambi Expres, Juni.

Pusat Studi Wanita UGM, 2006, Persepsi Masyarakat Kokap Tentang Pemberdayaan

Perempuan, Yogyakarta

Prijono, S.Onny dan Pranarka, A.M.W, 1996, Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan, dan

Implementasi, CSIS, Jakarta

Sekretariat TKPK, 2008, Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2008.

Unit Pengelola Kegiatan Prambanan, Laporan Bulan April 2009, Desember 2009 dan Juli 2010

Unit Pengelola Kegiatan Cangkringan, Laporan Bulan juli 2009, Desember 2009 dan Agustus

2010

Wiwiek Rindayati, Sri Mulatsih, 2001, Peranan Wanita dalam Usaha Peternakan Sapi Perah Di

Wilayah Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jurnal Pemberdayaan Perempuan, Vol.1, No.2,

Desember 2001.

-------------, 2008, Sosialisasi Program Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten

Sleman.

-----------------, Profil PNPM, http:// www.pnpm-mandiri.org.

-------------2007, Pedoman Umum PNPM Mandiri, Tim Pengendali PNPM Mandiri.