Efektifitas Pelayanan Dinas Koperindag Dalam Penerapan Visi Dan Misi Dalam Pendekatan Perencanaan...
-
Upload
wennycweety -
Category
Documents
-
view
146 -
download
5
Transcript of Efektifitas Pelayanan Dinas Koperindag Dalam Penerapan Visi Dan Misi Dalam Pendekatan Perencanaan...
EFEKTIFITAS PELAYANAN DINAS KOPERINDAG DALAM
PENERAPAN VISI DAN MISI DALAM PENDEKATAN PERENCANAAN
STRATEGIS DI KOTA PADANG PANJANG
WENNY ASTUTI
1010841002
PRODI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
Abstrak
Kota Padang-Panjang merupakan kawasan yang mengutamakan sektor
pelayanan terutama dalam meningkatkan PADnya. Dilihat dari segi tupoksi
aparatur negara, maka aktivitas pelayanan ini merupakan tugas yang paling utama
bagi pemerintahan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Oleh karena itu,
untuk meningatkan kualitas pelayan masyarakat, maka perbaikan kinerja aparatur
selalu diperbaiki oleh pemerintah daerah khususnya Bupati/Walikota. Demi
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintahan kota Padang Panjang telah
mempersiapkan berbagai program unggulan baik dibidang Koperasi Perindustrian
seperti industri kulit, maupun pergerakan koperasi melalui UMKM. Hal ini
dilakukan dalam upaya peningkatan ekonomi kerakyatan tahun anggaran 2012.
Dalam tiga dekade yang lalu, kritik masyarakat terhadap kualitas
pelayanan aparatur sangat gencar, terutama dalam hal belum optimal fungsi
pemerintah sebagai pelayanan masyarakat. Merujuk pada pelayanan aparatur
kepada dunia usaha/ swasta hanya menimbulkan ekonomi biaya tinggi (high cost
economy) terhadap setiap produk yang dihasilkan. Kondisi ini akan berakibat
menurunkan daya saing produk Indonesia terhadap produk Negara lainnya. Untuk
peningkatan daya saing bangsa menuntut peningkatan mutu pelayanan kepada
masyarakat. Jika kualitas aparatur dalam meningkatkan perekonomian semakin
ditingkatkan dan usaha masyarakat dibidang ini difasilitasi maka efektifitas suatu
organisasi akan terwujud. Usaha peningkatan pelayanan kepada masyarakat harus
dikelola secara professional yakni dengan menerapkan konsep manajemen
strategis agar penerapan visi dan misi organisasi beserta pemerintah dapat
terwujud. Namun langkah ini tidaklah mudah jika pada dinas ini tidak membuat
perencanaan strategis yang menjurus pada pelaksanaan visi dan misi organisai
tersebut.
Kata Kunci: efektifitas, visi-misi, rencana strategis
Sebagai organisasi publik yang berlandasakan pelayanan yang optimal,
maka Dinas KOPERINDAG ini harus mengoptimalkan pelayanannya pada
masyarakat, agar mau dan ikut serta dalam berbagai kegiatan yang menyangkut
dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama pada bidang
perekonomian. Sebelum mengkaji lebih jauh mengenai pelayanan yang diberikan
oleh organisasi ini maka kita perlu mengetahui apa definisi pelayanan secara
konseptual dan teoritis.
Pelayanan pada dasarnya merupakan aktivitas seseorang,sekelompok, dan
atau organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi
kebutuhan bersama. Monir (2003) mengatakan bahwa pelayanan adalah proses
pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Sedangkan
Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara (1993) mengemukakan bahwa
pelayanan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan dalam bentuk barang dan jasa
dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat.Agar tercapainya
pelayanan dalam dinas Koperindag ini maka sangat dibutuhkan visi misi yang
padu dan terarah mengenai tujuan organisasinya. Pelayanan publik atau pelayanan
umum yang diselenggarakan oleh organisasi publik. Yang dapat dibedakan lagi
menjadi :
Yang bersifat primer adalah semua penyediaan barang/jasa publik yang
diselenggarakan oleh pemerintah yang di dalamnya pemerintah merupakan satu-
satunya penyelenggara dan pengguna/klien mau tidak mau harus
memanfaatkannya. Misalnya adalah pelayanan di kantor imigrasi, pelayanan
penjara dan pelayanan perizinan.
Yang bersifat sekunder, adalah segala bentuk penyediaan barang/jasa
publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi yang di dalamnya
pengguna/klien tidak harus mempergunakannya karena adanya beberapa
penyelenggara pelayanan.(http://id.wikipedia.org/wiki/Pelayanan_publik,diakses
pada tanggal 27-09-2012)
Berdasarkan definisi diatas maka jelaslah bahwa fungsi pelayanan sebagai
kegiatan dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sangat erat
kaitannya dengan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, dimana dinas
ini akan memberikan pelayanan yang baik berupa berbagai kegiatan UMKM yang
ada pada kota Padang Panjang, sebagai tujuan dari koperasi itu sendiri yang
berasaskan musyawarah dan kerakyatan maka barang tentu kegiatan ini
berlandaskan pelayanan masyarakat pada bidang perindustrian dan perdagangan.
Penelitian ini dilakukan pada Kota Padang Panjang sebab tingkat
perekonomian dan kesejahteraan masyarakat kota Padang Panjang dikatakan
meningkat, hal ini tentunya tidak terlepas dari peran pemerintah dalam mengelola
pendapatan daerah, peran serta masyarakat dan upaya yang dilakukan oleh Dinas
Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang Panjang.
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi
lapangan cara ini ditempuh agar peneliti mengetahui bagaimana penerapan visi
dan misi tadi dijalankan, teknik selanjutnya ialah dokumentasi, dari dokumentasi
tersebut peneliti dapat memanfaatkan data sekunder sebagai pendukung dari
observasi lapangan yang telah dilakukan, serta untuk menyesuaikan dasar dan
landasan argumentasi peneliti melakukan tinjauan pustaka
Hasil Penelitian Pada:Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian
dan Perdagangan Kota Padang Panjang Tahun 2008-2013:
Kota Padang Panjang pada Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan
Perdagangan memiliki visi “ Terwujudnya Ekonomi Rakyat yang Berdaya Saing
dan Islami” yang paling berperan di Kota Padang Panjang ialah UMKM yang
dalam perekonomian Indonesia Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)
merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu
Kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan krisi ekonomi.
Maka sudah menjadi keharusan penguatan kelompok usaha mikro, kecil dan
menengah yang melibatkan banyak kelompok. Kriteria usaha yang termasuk
dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah diatur dalam payung hukum
berdasarkan undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(http://galeriukm.web.id/news/kriteria-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-umkm,
diakses pada tanggal 30-09-2012)
Visi dalam mewujudkan ekonomi rakyat tadi juga didukung dengan
perwujudan misi yang di antaranya yaitu: a) Mewujudkan Padang Panjang sebagai
pusat pelayanan dan jasa,b) Mewujudkan sentra industri komoditi unggulan yang
berdaya saing dan berwawasan lingkungan ,c) Mewujudkan gerakan koperasi
padang panjang sebagai lembaga ekonomi rakyat mandiri, d) Mewujudkan pelaku
usaha mikro kecil dan menengah yang tangguh dan mandiri ( Data diambil pada
Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan melalui observasi dan
data sekunder dilapangan)
Agar visi dan misi yang ditetapkan oleh dinas Koperindag ini terwujud,
maka masing-masing departemen dan struktur organisasi akan bertindak sesuai
dengan tupoksinya masing-masing. Susunan organisasi dinas ini yang terdiri dari
a) Kepala Dinas,b) Sekretariat, c) Bidang Koperasi d) Bidang UMKM, e) bidang
perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral,f)
Bidang Perdagangan g) UPTD, dan h) Kelompok Jabatan memiliki tugas pokok
dan fungsi yang telah di atur berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang
Nomor 29 Tahun 2010 tentang “Tugas Pokok, Fungsi dan UraianTugas Dinas
Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang Panjang” pada
Bab III. Kejelasan mengenai tupoksi ini merupakan salah satu akar terwujudnya
visi dan misi dinas Koperindag di Padang Panjang.
Salah satu upaya konkrit yang dapat dilakukan oleh dinas ini dalam
perwujudan visi dan misi organisasi adalah dengan membuat rencana strategis
dari organisasi.Pada dasarnya perencanaan strategis merupakan satu dari sekian
banyak konsep perencanaan yang dikembangkan. Renstra merupakan sebuah
perencanaan yang berorientasi kedepan dan lebih bersifat memprediksi
berdasarkan pertimbangan yang logis dan rasional.
Berdasarkan modul 2 sosialisasi AKIP yang diterbitkan oleh LAN –BPKP
dinyatakan bahwa “perencanaan strategik merupakan proses secara sistematis
yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan
memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipati, mengorganisasi
secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur
hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.(Perencanan
Pembangunan Daerah, Riyadi dan Deddy Supriady Bratakusumah,jakarta,PT
Gramedia Pustaka Utama,2005(halaman: 279)
Perencanaan Strategis yang ditetapkan oleh dinas Koperasi UMKM
Perindustrian dan Perdagangan adalah sbb:
1. Memfasilitasi Pengembangan Usaha, Strategi dari kebijakan ini adalah
sebagai berikut:a) Mempermudah prosedur perizinan, b) Membangun
kemitraan usaha kecil, menengah dan besar c) Menyediakan sarana dan
prasarana usaha, d) Memfasilitasi permodalan usaha, e) Memfasilitasi
informasi-informasi usaha
2. Optimalisasi fungsi lembaga yang mewadahi koperasi strategi dari
kebijakan ini adalah sebagai berilkut:a) Meningkatkan peranan dekopinda,
b) Meningkatkan peranan dewan syaria’ah, c) Meningkatkan peranan
PKPRI kota Padang Panjang
3. Memfasilitasi penumbuhan koperasi-koperasi baru strategi dari kebijakan
ini adalah sbb:a) Pemberdayaan kelompok-kelompok usaha dimasyarakat
sebagai cikal bakal koperasi, b)Menumbuhkan koperasi dikelurahan
4. Memfasilitasi pengembangan sentra komiditi unggulan, Strategi dari
kebijakan ini adalah sbb:a) Memfasilitasi regulasi sentra komoditi
unggulan, b) Mempedomani dokumen perencanaan/teknis yang telah
disusun, c) Membangun sarana dan prasarana sentra komoditi unggulan, d)
Memfasilitasi akses modal, bahan baku, teknologi dan pemasaran,e)
Optimalisasi dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap
pengembangan sentra komoditi unggulan
5. Memfasilitasi tersedianyan pusat-pusat perdagangan dan jasa, Strategi dari
kebijakan ini adalah sbb:a) Memfasilitasi pembuatan dokumen
perencanaan atau teknis dan regulasi untuk mengembangkan pusat-pusat
perdagangan dan jasa b) Membangun sarana dan prasarana pusat-pusat
perdagangan dan jasa c) Memfasilitasi perluasan jaringan pemasaran, d)
Optimalisasi dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap
pengembangan pusat-pusat perdagangan dan jasa
6. Pemberdayaan aparatur dan pelaku usaha,Strategi dari kebijakan ini adalah
sebagai berikut:a) Memfasilitasi pelatihan, bimbingan teknis, magang,
studi lapangan dan temu usaha,b) Memfasilitasi tersedianya tenaga
fungsional koperasi UMKM perindag.
Tugas pokok dan fungsi organisasi sangat berkaitan erat dengan efektivitas kerja
organisasi. Menurut Robbins (1995), keefektifan didefinisikan sejauhmana
sebuah organisasi dapat mewujudkan tujuan-tujuannya. Berdasarkan penjelasan
tersebut, Gibson (1996) mengemukakan bahwa organisasi terdiri dari individu
dan kelompok, karena itu efektivitas organisasi juga termasuk didalamnya
efektivitas individu dan kelompok. (http://repository.unhas.ac.id) Dengan adanya
sinergi antara efektivitas individu dan kelompok maka organisasi akan
memperoleh tingkat efektivitas yang lebih tinggi. Dengan demikian, dapat
dikatakan bahwa tugas pokok dan fungsi yang ada dalam organisasi dapat
berpengaruh terhadap efektifitas individu maupun kelompok.
Tidak saja sinergisitas antara efektivitas individu maupun kelompok tetapi
juga bentuk dan struktur organisasiakan memberikan kontribusi terhadap
efektifitas pelaksanaan alternatif strategi yang digariskan. Struktur organisasi yang
tepat akan mampu menjadikan tujuan suatu perusahaan dapat tercapai secara
efektif, struktur organisasi mensyaratkan pembagian kerja yang tepat antara
kelompok atau individu serta mengkoordinasikannya dalam suatu kesatuan
integral untuk itulah ada beberapa pertimbangan mendasar yang harus
disertakan:Tugas yang harus dilaksanakan, Orang yang berkewajiban
melaksanakan tugas tersebut, Bagaimana cara memastikan agar pihak yang
mengampu tugas tersebut adalah orang yang tepat
Struktur organisasi yang baik akan mampu mengintegrasikan persoalan
serta kelompok dalam kesatuan yang selaras. Selain itu ia terhindar dari duplikasi
tugas atau tumpang tindih wewenang pada satu kelompok orang saja. Berdasarkan
pengalaman, bila strategi dipilih secara tepat dan struktur organisasi dirancang
secara benar, kegiatan perusahaan akan berlangsung secara lebih mantap,
kompleksitas struktur organisasi seiring rentang skala organisasi. Semakin besar
lingkup organisasi itu semakin rumitlah organisasi tersebut dalam menjalankan
untuk menjalankan aktivitasnya
Terdapat beberapa corak dominan dalam struktur organisasi:Struktur
organisasi fungsional (fungsional organization) , Struktur Organisasi divisional
(divisional organization),Struktur berdasarkan cakupan tugas pelayanan
konsumen (consumers service based organization), Struktur Organisasi
berdasarkan atas wilayah( area based organization), Struktur organisasi matriks
( Fitri Lukiastuti dan Muliawan,2008: 94-98) Berikut struktur Organisasi Dinas
Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan:
Berdasarkan struktur organisasi pada Dinas Koperasi UMKM
Perindustrian dan Perdagangan maka dapat kita simpulkan bahwa model struktur
organisasi yang dipakai pada Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan
Perdagangan adalah struktur organisasi fungsional. Pada masing-masing
perangkat dalam organisasi bertindak sesuai dengan jenis kegiatan berdasarkan
fungsinya masing-masing. Berkaitan dengan fungsi yang dijalankan oleh
perangkat yang terdapat didalam organisasi, maka masing-masing departemen
akan memaksimalkan departemen dan divisi yang dibidanginya. Dengan
pengoptimalan kinerja tersebut maka masing-masing departemen dapat
meningkakan kualitas dari SDM sehingga tujuan dari organisasi dapat tercapai.
Model struktur organisasi ini akan sangat berpengaruh terhadap
implementasi visi-misi yang telah ditetapkan pada organisasi ini sebelumnya,
yakni terwujudnya ekonomi rakyat yang berdaya saing dan islami sebab, pada
dasarnya masing-masing aparatur telah menempatkan diri pada bidang-bidang dan
fungsi tertentu sesuai dengan bidangnya. Dinas Koperasi UMKM Perindustrian
dan Perdagangan telah menempatkan orang-orang yang berkompeten
dibidangnya, ini dapat kita lihat dari latar belakang pendidikan dari ilmu ekonomi,
hal ini jugalah yang sangat membantu dalam tercapainya tujuan dari suatu
organisasi.
Dengan kejelasan tupoksi dan struktur organisasi yang sistematis terhadap
organisasi ini akan berdampak pada peningkatan pelayanan pada masyarakat
terutama mengenai meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kebutuhannya
dalam bidang perekonomian khususnya. Sehingga upaya untuk meningkatkan
kualitas perekonomian masyarakat dan pendapatan asli daerah dapat diwujudkan
dengan nyata. Dengan terpenuhinya kebutuhan ekonomi masyarakat dan
kesejahteraan masyarakat, maka pelayanan yang diberikan oleh dinas Koperasi
UMKM Perindustrian dan Perdagangan dapat lebih optimal.
Berikut kasus empiris dari berhasilnya Dinas Koperasi UMKM
Perindustrian dan Perdagangan di Kota Padang Panjang pada penerapan visi
misinya berdasarkan pendekatan perencanaan strategis dan efektifitas organisasi
dalam mewujudkan Padang Panjang sebagai pusat pelayanan dan jasa,
Mewujudkan sentra industri komoditi unggulan yang berdaya saing dan
berwawasan lingkungan ,Mewujudkan gerakan koperasi padang panjang sebagai
lembaga ekonomi rakyat mandiri, Mewujudkan pelaku usaha mikro kecil dan
menengah yang tangguh dan mandiri yang sesuai dengan misi dari dinas ini ialah
:”Padangpanjang, Bukittinggi dan Dharmasraya Raih Satya Lencana Bhakti
Koperasi”
hariansinggalang.co.id | Wakil Walikota Padang Panjang Edwin dianugerahi
Satya Lencana Bhakti Koperasi Tingkat Nasional 2012 oleh Kementrian
Koperasi. Penghargaan itu diserahkan Wapres Boediono kepada Edwin dan
penerima penghargaan lainnya pada puncak peringatan Hari Koperasi Nasional
ke-65 di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kamis (12/7).Selain Edwin, pada saat
bersamaan Gubernur Irwan Prayitno juga memperoleh penghargaan yang sama.
Dari Sumbar sendiri, ada dua kepala daerah lainnya yang menerima penghargaan
tersebut, yakni Walikota Bukittinggi Ismet Amzis dan Bupati Dharmasraya Adi
Gunawan.
Ampera juga mengutip pernyataan Reflis. Menurut Kadis Koperindag itu,
wawako dinilai berhak menerima penghargaan itu oleh pemerintah pusat lantaran
perhatiannya terhadap koperasi di Padang Panjang sangat serius.“Hampir setiap
RAT (rapat anggota tahunan) koperasi di Padang Panjang selalu dihadiri pak
wawako. Begitu juga ketika pembentukan KJKS (koperasi jasa keuangan syariah)
di setiap kelurahan, pak wawako selalu hadir untuk memberikan dukungan dan
pembinaan,” ucap Reflis sebagaimana dikutip Ampera.Reflis menyebutkan, saat
ini di Padang Panjang lebih dari 75 persen koperasi berada dalam keadaan sehat.
“Ukuran keberhasilan oleh pemerintah pusat hanya 60 persen, sedangkan kita
sudah 75 persen. Sedangkan KJKS, target terbentuk di seluruh kelurahan pada
2013, namun tahun ini tuntas,” katanya.(
http://sumbar.info/berita/2012/padangpanjang-bukittinggi-dan-dharmasraya-raih-
satya-lencana-bhakti-koperasi/?mobile_switch=mobile)
Padangpanjang, Sumbar, (ANTARA) - Angka pengagguran dari
persentase penduduk yang berumur 15 tahun ke atas di Kota Padangpanjang,
Sumatera Barat, mengalami penurunan 1,5 persen pada perhitungan tahun
2010."Persentase angka pengangguran masyarakat yang berumur 15 tahun ke atas
pada tahun 2010 turun menjadi 6,61 persen jika dibandingkan dengan 2009 yang
mencapai 7,09 persen," kata Kepala Badan Pusat Statistik Kota Padangpanjang
Muhammad Hudaya, Rabu. (http://www.antarasumbar.com/berita/padang-
panjang/d/5/196246/angka-pengangguran-di-padangpanjang-menurun.html)
KOPI, Dinas Koperindag Makasar kembali kunjungi Unit Pelaksana
Tekhnis Dinas (UPTD) Pengolahan Kulit Padang Panjang Rabu (23/11).Sesuai
arah kementrian kata Hana “Jika ingin membuat UPTD penyakan kulit, pergila ke
kota Padang Panjang. Karena, UPTD Padang Panjang memiliki konsep yang jelas
dan bermanfaat untuk masyarakat khusunya pengusaha kulit,” katanya.Hal
serupah juga dibenarkan oleh Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan
Perdagangan Kota Padang Panjang, Reflis.Kunjung yang kedua kalinya
rombongan ini sebenar adalah arahan dari Kementrian untuk melihat dan belajar
tentang konsep UPTD Padang Panjang.Sebab, kata Reflis menjelaskan, “UPTD
kita, konsepnya memang jelas berdampak langsung kepada masyarakat, sihinggah
ekonomi kerakyatan kini menjadi tumbuh dan berkembang sesuai dengan RPJM
dan RPJMD,” katanya (http://pewarta-indonesia.com/berita/ekonomi/7125-
koperindag-makasar-kunjungi-lagi-uptd-padang-panjang.html)
Kesimpulan
Dari kasus empiris diatas dapat kita lihat bahwa dinas Koperasi UMKM
Perindustrian dan Perdagangan di Kota Padang Panjang berhasil dalam penerapan
visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Perencanaan strategis juga telah
membawa kota Padang Panjang kepada arah yang lebih baik dalam
perekonomian, dengan diberikannya penghargaan berupa Lencana Bhakti
Koperasi Tingkat Nasional 2012 tersebut telah membuktikan bahwa visi dan misi
yang dibentuk atas dasar dan tujuan bersama akan mendapatkan outcome yang
dapat dimanfaatkan secara bersama juga. Sehingga dengan tercapainya visi-misi
dan penetapan perencanaan strategis yang dibarengi dengan pembentukan struktur
organisasi berdasarkan analisis tugas pokok dan fungsinya, maka tujuan dari
organisasi akan dapat tercapai. Serta penerapan prinsip “the right man on the place
yang dipakai oleh dinas koperindag ini sangat bermanfaat pada kinerja yang
diberikan oleh aparatur yang bertugas melaksanakan fungsi yang telah diserahkan
kepadanya.
Dalam sebuah organisasi tentunya juga membutuhkan peran keseluruhan
stakeholders agar tujuan dari suatu organisasi dapat tercapai dengan optimal. Pada
organisasi ini penulis simpulkan bahwa semua pihak yang terkait berperan besar
dalam mendukung terwujudnya ekonomi rakyat yang berdaya saing, pemerintah
berperan besar dalam memfasilitasi teknologi dan akses yang dibutuhkan dlam
meningkatkan produksi pada kota ini, dukungan morill dan materil sangat
membantu masyarakat dan dan dengan meningkatnya perekonomian masyarakat
kota Padang Panjang, maka akan berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan
masyarakat dengan berkurangnya pengangguran, meningkatkan pendapatan
daerah dan juga akan berimplikasi pada terbukanya lowongan pekerjaan dan
pemerataan
DAFTAR PUSTAKA
Data pada Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan melalui
observasi dan data sekunder dilapangan
Luksiastuti, Fitri Kurniawan dan Muliawan Hamdani. Manajemen Strategik dalam
Organisasi.Yogyakarta:MedPress.2008
Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 29 Tahun 2010
Riyadi dan Deddy Supriady Bratakusumah. Perencanan Pembangunan Daerah
Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama. 2005
http://id.wikipedia.org/wiki/Pelayanan_publik
http://sumbar.info/berita/2012/padangpanjang-bukittinggi-dan-dharmasraya-raih-
satya-lencana-bhakti-koperasi/?mobile_switch=mobile
http://galeriukm.web.id/news/kriteria-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-umkm