Efektifitas Pelaksanaan Zakat Merupakan Salah Satu Sektor Penunjang Lajunya Pertumbuhan Ekonomi Nasional (Tinjauan Sosio Yuridis dan Ekonomis

dari Sudut Hukum Perdata Islam)

di Wilayah Khusus Ibukota Jakarta

OIeh: M. Idris Ramulyo

Mengenal cara memanfaatkan barta atau rezekl yang diberikan Tuban, ajaran Islam memberikan pedoman dan wadab yang jelas, dlantaranya adalab melalul ukat, yaitu sebagai sarana distribusi pendapatan dan pemerataan rezekl. Zakat adalab salab satu rukun Islam dan merupakan kewajiban umat Islam dalam rangka pelaksanaan dua kalimat Syabadat. Banyak bal yang dapat dlambil manfaatuya dengan adanya lembaga ukat ini. Tulisan dibawab lni mencoba memberikan til\iauan terbadap masalah pelaksanaan ukat, dalam rangka memberikan sumbangan pemikiran untuk menul\iang pembangunan yang sedang dilaksanakan sekarang.

A. Pendahuluan

343

Zakat sebagai suatu ibadah yang dituntut dari mereka yang mampu, termasuk Hukum Islam yang ke empat, sesudah Syahadatain, Shalat, Syiam (puasa), dapat dipandang merupakan tali pengikat yang akan memelibara erat bubungan sesama manusia (bablum minan naas), disamping (hablum minaa Allah), dan akan menyegarkan kembali

Agustus 1991

344 Hukum dan Pembangunan

semangal berkorban, solidaritas dan setia kawan demi kepenlingan masyarakal dan jemaah (negara).

Sebagaimana diketahui dalam Islam, zakat dan berbagai benluk ibadah sadaqah lainnya memiliki posisi yang sangal potensial sebagai sumber pendapatan dan pembelanjaan dalam masyarakal Muslim, disamping ilu juga sebagai sumber daya unluk mengatasi berbagai macam • Social Cost· yang diakibalkan dari interaksi manusia, dan zakat berposisi Canlhu al'aln (kewajiban pribadi atau individu) bagi rakyal yang beragama Islam. Islam menganjurkan ummatnya untuk hidup wajar, baik sandang, pangan maupun tempal tinggal (rumah) pendidikan dan agamanya.

Dalam masyarakal Islam tidak boleh ada anggotanya (baik Muslim maupun non Muslim) ahludz-dzimmah (yang kelaparan, telanjang atau hidup di kolong-kolong jembatan). Untuk itu Islam mengajarkan melalui Rasulullah SAW., unluk menanggulangi kemiskinan. Karena kemiskinan adalah musuh nomor satu dari kehidupan manusia di dunia ini. Kemiskinan mengancam aqidah umal dan menyebabkan timbulnya kekacauan, kejahatan ,kemaksiatan dan kebejatan moral. Menurut salah satu Hadits Rasulullah SAW Rawahual Iamhuru ulama atau sepakat para ulama mengemukakan, bahwa paling kurang ada empat cara menanggulangi kemiskinan dan kemelaratan ialah ;

1. Bekerja dengan giat dan bersemangat; 2. Keluarga yang lemah menjadi tanggung jawab keluarga yang

kuat;

3. Kewajiban membayar zakat;

4. Di samping itu ada jaminan pemerintah untuk keluarga yang tidak mampu.

Sebagai contoh manfaat zakat dapat dikemukakan satu kasus di daerah Kabupaten Sukabumi yang berpenduduk ±.. 1,7 juta jiwa, terdiri dari 400.000 Kepala Keluarga, setidak-tidaknya 10% dari 400.000 KK tersebut adalah wajib zakat, bila dilakukan pemungutan zakal secara konsepsional dan terarah, maka pemasukan dana dari sektor zakat ini akan bisa mencapai Rp. 2 milyar per tahun. Iumlah lersebut akan melebihi pendapatan asli daerah dari berbagai sektor restribusi sekitar 15%. Pemasukan Rp. 2 milyar itu diperkirakan dari 1,7 juta jiwa populasi itu, 400.000, diantaranya adalah Kepala Keluarga, 10% dari Kepala Keluarga itu yang hartawan dan memenuhi persyaratan Nisab dan Haul (satu Nisab

Efeiaifilas 345

~93,6 gram emas murni atau seharga Rp. 2 juta) dikeluarkan satu Haul (satu tahun), 2,5% untuk zakat mal (harta sama dengan Rp. 50.000,~ x 40.000 = Rp. 2.000.000.000,- (2 milyar). 1

Dari perkiraan dan contoh tersebut amat tepatlah bila penulis

mengatakan bahwa : Efektifitas pelaksaoaan zakat clapat merupakan salab satu sektor penuojang bUunya pertumbuban ekonoml Naslonal Negara Repu blik Indonesia. Jika pada masa sebelum Islam pajak atau cukai merupakan sumber

utama untuk membelanjai usaha-usaha perbaikan dalam suatu Negara maka zakat dalam kepercayaan Islam jauh lebih luhur dan mulia fungsinya. Kalau pajak merupakan kewajiban semata-mata, maka zakat selain merupakan kewajiban juga sekaligus merupakan ibadah dan usaha pendekatan diri kepada Allah SWT, sesuai dengan kejujuran masing­masing, dan iman yang di dada.

Pajak dipungut baik dari si miskin maupun dari si mampu dan senantiasa pajak dipungut dari rakyat jelata, sedangkan zakat dipungut dari si mampu dan jujur baik ia rakyat jelata, para pegawai, pejabat, penguasa, pengusaha, pemuka-pemuka agama, atau Raja sendiri. Zakat tidak membedakan apapun jabatan dan pekerjaan atau orangnya. Islam menghendaki keadilan yang merata, dimana rakyat jelata dan pejabat, pengusaha berdiri sarna tinggi, duduk sarna rendah di hadapan hukum. Sistem dan hikmah zakat ini adalah untuk meratakan keadilan dan keseimbangan pendapan serta nasib yang wajar di antara anggota-anggota masyarakat. Di samping itu zakat adalah pemurnian jiwa dan usaha

membebaskan diri dari rangkaian kebiasaan manusia yang sayang dan terikat pada harta benda seperti firman Allah dalam AI Quranul Karim Surah AI Taubah ayat 1 s.d. 3 :

Arnbillah dari harta benda mereka sedekah yang membersihkan mereka dan memurnikan.

Sebagaimana definisi dan arti zakat itu ialah berasal dari bahasa Arab ZAKAH artinya membersihkan, berkembang dan memuji. 2

1) H. Hasyim Romli, PeDgumpulaD Zakat Mal 1 MUyar Rupiah, (Jakarta; Harian Pelita,Jumal17 November 1990) adL 7.

2) Lalu, Khidir, Zakat daD Masyarakat PembaDlluD ..... (SuraOOya; Bina IImu PT.,1981),

001. 12.

Agustus 1991

346 Hukum dan PembanguMn

Menurut M.A. Manan, zakat mempunyai 6 (enam) prinsip, yaitu :

Pertama: Prinsip keyakinan keagamaan, membayar zakat tersebut merupakan salah satu manifestasi keyakinan agamanya sebingga orang yang bersangkutan sebelum menunaikan zakatnya belum merasa sempuma ibadabnya;

Kedua Pemerataan, kemakmuran dan keadilan merupakan tujuan zakal, yaitu membagi lebib adil kekayaan yang telab diberikan Tuban kepada umat manusia;

Ketiga Produktifitas dan kematangan menekankan bahwa zakat memang wajar dan barus dibayar karena menit tertentu telah mengbasilkan produk tertentu;

Keempat: Nalar (reason), mengangkat derajat fakir miskin dan membantu keluarga dari kesulitan bidup serta penderitaannya;

Kelima Kebebasan babwa zakat banya dibayar oleb orang yang bebas dan sebat robani serta jasmaninya yang mempunyai tanggung jawab untuk membayar zakat untuk kepentingan beragama;

Keenam Etik dan kewajaran bahwa zakat tidak akan dipungut semena- mena tanpa memperbatikan akibat yang ditimbulkan misalnya karena pungutan itu orang yang membayamya justru akan menderita. 3

Sedangkan tujuan zakat antara lain dapat diintrodusir sebagai berikut:

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan bidup dan penderitaan, melindungi masyarakat dari babaya kemiskinan dan kemelaratan;

2. Membantu pemecahan permasalahan yang dibadapi oleb para ibnussabil dan mustabiq (penerima zakat) lainnya;

3) M. A. Manan, islamic EcoDomic Theorle ODd Practice, (Lahore, 1970, hal. 285) dalam H. M. Daud Ali, Sistem Elmnomi Islam Zakat dan Wakaf, (Jakarta; UI Press, 1988), hal. 39.

EfeJaijiJas 347

3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan gotong royong, tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa sesama umat Islam dan manusia pada umumnya;

4. Menghilangkan sifat kikir dengki, iri hati, dan atau loba pemilik harta;

5. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dalam masyarakat;

6. Mengeinbangkan rasa tanggung jawab, solidaritas sosial dan kasih sayang pada diri sendiri dan sesama seseorang manusia terutama pada mereka yang mempunyai harta;

7. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya;

8. Saran a pemerataan pendapatan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat dan negara. 4

Disamping itu dapat dipelajari pula petunjuk pelaksanaan zakat baik dalam AI Qur' an maupun dalam Hadits Rasulullah SAW., dan Ijtihad VIii Arnri.

B. Kewajiban Zakat Menu rut AI Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW.

Dalam AI Qur'an berulang kali diterangkan agar kaum Muslimin membayar zakat, disarnping menegakkan shalat. Tidak kurang dari 30 kali, dan yang bergandengan dengan kewajiban Shalat 28 kali. Tetapi prosentase pembayaran zakat itu sarna sekali tidak di singgung oleh AI Qur'an, disinilah letak penting fungsi Hadits Rasulullah SA W,untuk menerangkan ayat-ayat AI Quran yang masib bersifat global (mujmal) sehingga hadits-hadits tentang zakat dapat membantu memahami perintah zakat lebih rinei.

Di dalam zaman modem sekarang ini, di mana berbagai profesi bermunculan sesuai dengan perkembangan kehidupan modem manusia dengan teknologi super canggih dewasa ini pemikiran zakat produk lama masa lalu jelas tidak mampu memecahkan problematika zakat modem karenanya fiqib zakat produk ulama-ulama Idasik, yang berkultur agraris

4) Ibid., hal. 39.

Agustus 1991

348 Hukum dan Pembangunan

ilu perlu memperoleh kajian ulang di kaIangan ulama Muslim dan para sarjana Islam, termasuk prosentase yang 2,5 % ilu. S

Ayal AI Qur'an yang menyebul zakal antara lain : 6

a. Q.xxxm : 4 (AI Mukminun). Dan mereka yang menunaikan zakal atau melakukan pekerjaan yang luhur.

b. Q.xxn : 78 (AI Hajj). Karena itu dirikanlah Shalal dan tunaikan zakal.

c. Q.IX : 130 (AI Taubah). AmbilIah zakal dari harta benda mereka dengan zakal itu membersihkan dan mensucikan.

d. Q.LXD : 20 (AI Muzammil). Dan dirikanlah Shalal dan tunaikanlah zakal berikanlah pinjaman kepada Allah.

e. Q.II: 43 (AI Baqarah). Dan dirikanlah Shalat dan tunaikanlah zakal dan ruku ' lah bersarna orang yang ruku' .

f. Q.IX : 34, Q.IX : 60, Q.IX : 103, Q.n : 277, Q.IV : 77.

Zakat dalam Hadlts RasuluUah SAW.

1. Hadits Rasulullah SAW., Rawahu AI Iamhurul ulama atau sepakal para ulama dari Muaz bin Iabal, bersabda Rasulullah SAW: Diambil zakal dari harta mereka dan dikembalikan zakat kepada mereka yang miskin. ( Sulaiman Rasyid, 1975 : 204 ).

2. Beritahu mereka, babwa Allah telah mewajibkan sedekah (zakat) yang diambil dari barta orang bartawan dan kemudian dikembalikan kepada mereka yang fakir.

3. Ya Allah jadikanlab sedekah dan zakal kami itu keuntungan dan jangan jadikan sedekah (zakal) ilu kerugian (doa pemberi zakal).

5) M. Amien Rais, Problema Zaka~ (Jakarta; Harian Pelita 19 April 1990). hal. IV. 6) H. M. Daud Ali. Sistem EkoDomllslam Zakat daD WakaJ; (Jakarta; Ul Press. 1988).

hal. 38.

Efdtifi/iu 349

4. Tidak ada wajib zakat pada harta seseorang sebelum sampai satu tahun dimilikinya (Dari Thnu Umar, Riwayat Daruqthani). (Sulaiman Rasyid, 1975 : 191).

C. Pennasalaban

Dari perumusan latar belakang dan kajian AI Quran dan Hadits Rasulullah SAW, tentang petunjuk pelaksanaan zakat tersebut timbul

permasalahan dalam tulisan ini.

1. Sampai seberapa jauh kesadaran masyarakat khususnya umat Islam melaksanakan atau membayar zakat sesuai dengan petunjuk AI Qur'an, Hadits Rasul dan Ijtihad para ulama di Indonesia.

2. Seberapa banyak prosentase masyrakat Islam yang memenuhi syarat wajib membayar zakat (muzakld) di Indonesia.

3. Seberapa banyak pula prosentase umat atau masyarakat yang berhak menerima zakat (mustahik) di Indonesia.

4. Seberapa jauh peran serta amil zakat (baik dari pemerintah maupun swasta) dalam mensukseskan pelaksanaan zakat di Indonesia.

5. Seberapa jauh dampak positif maupun negatif pelaksanaan zakat ini dalam rangka pemerataan keadilan dan kemakmuran, menghilangkan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin serta menunjang lajunya pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia.

Dari permasalahan tersebut diindentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi baik positif maupun negatif terhadap pendapatan masyarakat umum tentang pembayaran, pelaksanaan penyaluran kepada Mustahik, dan akibat pelaksanaan zakat itu bagi perkembangan usaha pengusaha, menghilangkan gap antara si kaya dan si miskin apakah juga dapat mempengaruhi pendapatan perkapita penduduk.

Dengan demikian akan dapat diketahui secara kronologis sejauh mana

permasalahan zakat itu berkembang dan menjadi kenyataan menunjang lajunya pertumbuhan ekonomi nasional Negara Republik Indonesia sesuai seperti dicanangkan Presiden Soeharto dalam pidato ulang tahun kemerdekaan RI ke 45 tangga) 16 Agustus 1990. Lajunya pertumbuhan ekonomi diharapkan mencapai 5 % dalam Pelita V yang akan datang.

Agustus 1991

350 HuJcum dan Pembangunan

D. Hlpotesa

Bila pelaksanaan baik penerimaan maupun pembayaran zakal umal Islam dikoordinir oleh instansi terkail (Departernen Dalam Negeri, Departemen Agama dan Departemen Keuangan) secara intensif, terorganisir, sistematis dengan administrasi serta manajemen sistem mempergunakan teknologi canggih yang berkembang dewasa ini, makadapat diharapkan pelaksanaan zakat dapat merupakan salah satu sektor penunjang lajunya pertumbuhan ekonomi nasional.

DIMENSI PENDEKATAN, FUNGSIONALISASI DAN KEIKUf­SERTAAN PEMERINTAH DALAM PEIAKSANAAN ZAKAT

A. Dimensi Pendekatan

Zakat merupakan dorongan keagamaan, niat baik dan ikhlas dalam rangka ibadah kepada Allah sebagai dasar pendekatan untuk memperdekat jarak si miskin dan lemah dengan si kaya dan si kuat, guna mewujudkan keadilan dalam kemakmuran, demikian juga kemakmuran dalam keadilan?

Ada dua pendekatan yang efisien dan efektif tentang zakat, yaitu : Pertama, pendekatan Parsial, dalam hal ini pertolongan terhadap

si miskin dan lemah dilaksanakan secara langsung dan bersifat insidental untuk mengatasi masalah kemiskinan yang mendasar.

Kedua, pendekatan Struktural, cara seperti ini lebih mengutamakan pemberian pertolongan secara kontinyu yang bertujuan agar si miskin dan lemah dapat mengatasi masalah kemiskinannya dan bahkan diharapkan nantinya mereka menjadi MUZAKKI (pemberi zakat). 8

Dengan pendekatan bentuk kedua ini diharapkan zakat sebagai konsep sosial untuk meningkatkan kualitas hidup segala golongan masyarakat (mustahik, penerima zakat), sehingga dapat mengurangi kepincangan

7) Ibid., hal. 39. 8) A. M. Saefuddin, dalam Me. Suparno, Mekanlsme Zakat dan PembsmgunaD Uma~

(Jakarta; Harian Pelita 19 April 1990).

Efelaifiuu 351

sosial. Hal ini berarti bahwa zakat disamping diamalkan sebagai konsep etika pribadi/individual yang dilaksanakan secara ritualistik, juga sebagai konsep etika sosial. Dengan pendekatan zakat seperti itu untuk memerangi umat Islam maka harus dicari dan ditemukan data base dan identifikasi sebab-sebab kemiskinan dan diusahakan memecahkannya dalam kerangka etika sosial yang berdimensi agamawi. Sebab fungsi zakat antara lain juga untuk merubah keadaan dengan potensi realistis yang dimiliki mustahik sendiri. Melalui pendekatan struktural itu, maka kita memecahkan masalah kemiskinan tidak secara insidental, tetapi justru mengubah atau memperbaikinya secara sistematik dan terprogam tentang sebab-sebab kemiskinan secara mendasar :

Untuk mewujudkan cita-cita ini memang perlu dibangun kelembagaan manajemen zakat yang canggih, tangguh dan kuat serta berkemampuan dalam memecahkan masalah kesejahteraan umat kini dan masa mendatang.9

Lembaga ini merupakan wadah atau alaI, bukan sebagai tujuan dan tetap harus dalam kerangka yang utuh dari wadah atau badan dakwah atau mesjid, sehingga merupakan kesatuan sistem. Didalam prespektif historik pada zaman Nabi Muhammad S.A.W., dan Khalifah, zakat merupakan suatu Jembaga negara untuk menghitung kewajiban zakat para warga negaranya serta mengumpulkannya.

B. Fungsionalisasi zakat

Mengembangkan pemikiran zakat memang amatlah dibutuhkan dalam kaitannya dengan pembangunan umat manusia dan negara. Bila pemikiran zakat hanya dipahami sebagai laku individual yang berdimensikan agamawi masih tetap mentradisi dilingkungan umat Islam, maka tidak mungkin institusi keagamaan itu mampu memecahkali masalah-masalah baru tentang zakat yang berkembang di Iingkungan umat Islam. Dan tidak akan membuka gagasan baru tentang pemikiran zakat dalam kaitannya dengan pembangunan. Hal ini berarti zakat akan lebih berfungsi sebagai pelengkap . ibadah semata-mata, tanpa menyentuh problematika pembangunan umat pembangunan nasional dan negara.

9) Ibid" bal. 4.

Agus/US 1991

352 Hukum dan Pembangunan

Sedangkan zaleat dapat diharaplean berfungsi mampu membangun usaha- usaha produktif bagi kepentingan orang-orang miskin dan lemah. Sekurang-kurangnya zaleat dapat mengurangi kesenjangan leaya miskin (norrowing the gap) menutupi kemiskinan (clossing the gap).lO.

Usaha inipun sudah merupalean upaya agamawi yang berdimensi sosial ekonomi bagi kehidupan uma!, guna menyantuni sesama umat terutama umat Islam yang membutuhkannya. Zaleat telah menunjukkan fungsinya di dalam masyaraleat dan umat Islam yaknisebagai patok keseimbangan yang ajeg, dan mekanisme berlangsungnya secara kekeluargaan dan kebersama­an antara. umat Islam dalam kegiatan pembangunan.

Dalam arti leata lain zaleat dapat merupakan salah satu sektor penunjang lajunya pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan dan pemerataan keadilan dalam kemakmuran serta kemakmuran dalam keadilan.ll

C. Keikutsertaan Pemeriotab Dalam Mensukseskan Zakat

1. Pada tahun 1968, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama no.4 tahun 1968 walau kemudian ditunda pelaksanaan­nya dengan Instruksi Menteri Agama no.l tahun 1968

2. Presiden Soeharto pada peringatan Isra Miraj Nabi Besar Muhammad SAW. pada tanggal22 Oktober 1968, mengeluarlean anjuran untuk menghimpun zakat secara sistematis dan terorganisasi. Secara pribadi beliau menyatakan diri bersedia menjadi amil zaleat tingkat Nasional.

3. Anjuran presiden tersebut menjadi pendorong terbentuknya Badan Amil Zakat Infaq dan Sadaqah (BAZIS) di berbagai propinsi di Indonesia.

4. Kemudian Presiden Soeharto sendiri melembagakan secara organisatoris dan administratif anjuran itu dengan membentuk Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, . yang terbukti telah ban yak memberikan bantuannya kepada pembangunan mesjid dan badan-badan amallainnya.

10) Ibid., hal. 4.

11) Ungkapan Penulis sesuai tema penelitian ini.

EfeiaifiJiu 353

5. Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya yang dipelopori oleh Gubemur Ali Sadikin mendirikan Badan Amil Zakat Infaq dan Sadaqah (BAZIS) dalam tahun 1968 yang juga telah banyak manfaatnya dinikmati oleh Ibukota DKI Jaya.

6. Di Sumatera Vlara terbentuk pula Lembaga Harta Agama Islam.

7. Di Sumatera Barat telah berdiri Yayasan Dana Sosial Islam.

8. Di Aceh dengan nama Badan Harta Agama.

9. Pimpinan Pusat Muhamadiyah di Jakarta membentuk Lembaga Zakat, Wakaf dan Keharta-bendaan.

Kelihatan badan itu tampil dengan berbagai nama tetapi dengan prinsip yang sama, yaitu BAZIS , walaupun belum semuanya berfungsi sebagaimana mestinya.

Gubemur Aceh Prof.Dr.H.lbrahim Hasan MBA mengemukakan bahwa pengelolaan zakat perlu dilakukan secara tepat guna berdaya guna melalui suatu lembaga karena itu perlu dipikirkan dan diungkapkan mendirikan BANKZAKAT.12

ZAKAT BERFUNGSI MERUPAKAN SALAH SATU SEKTOR PE­NUNJANG LAJUNYA PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

1. Dalam menghadapi skala pembangunan Indonesia pada Pelita V kearah tinggal landas, berpacu dengan teknologi super canggih dewasa ini, perlu dicari dan dikaji beberapa sektor ekonomi yang dapat menunjang lajunya pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian juga perlu diketahui sampai dimana partisipasi umat dan masyarakat Islam dalam membantu pelaksanaan program Pemerintah mensukseskan Pembangunan sebagaimana arah pembangunan jangka panjang yang dituangkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor IIJMPR/1988.

2. Hal penting lain ialah Pidato Kenegaraan Presiden RI Soeharto pada tanggal 16 Agustus 1989 di depan Sidang DPR antara lain mengharapkan, agar sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 5% setahun dalam Pelita V nanti benar-benar dapat kita capai.

12) H. Ibrahim Hasan, CanaDgkaa Bank Zakat, (Jakarta; Harian PeJita, 7 Mei 1990).

Agusn.s 1991

354 Hukum dan Pembangunan

3. Bila intensifikasi pelaksanaan zakat yang terorganisir dicoba dilaksanakan di DKI lakarta yang mempunyai wilayab daerab daratan seluas 64,647 Ha, bal ini berarti 0,03% saja dari luas wilayab daratan Indonesia.13 Dengan penduduk berdasarkan sensus tabun 1981 sejumlab: 6506.000 jiwa atau 4,3% dari jumlab penduduk Indonesia (Indonesia +_147.483.000 jiwa). Dengan pertambaban penduduk diperkirakan 2,3% pertabun, penduduk DKI lakarta sepulub tabun kemudian berjumlab 7.156.600 jiwa. Bila 80% saja diantaranya beragama Islam, maka jumlab umat Islam di DKI jakarta tabun 1990 ada 5.725.280 jiwa. lumlab keluarga wajib zakat DKI lakarta ditaksir 40% (2.290.112 jiwa). Apabila diintensifkan pelaksanaan zakat secara terorganisir, sistematis terencana dikoordinir dengan managerial administratif sistem maka akan diperoleb basil sebagai berikut: Bila NISHAB didasarkan kepada Ijtibad Fuqaba 96 gram emas murni Rp 23.000 per gram,maka dapat dikumpulkan zakat setiap tahun ± Rp. 114.505.600.000 (seratus empat belas milyar lima ratus juta enam ratus ribu rupiah) hampir 15% dari APBD DKI lakarta tahun 1990 (APBD DKI lakarta 1990, 882 milyar rupiah). Ini belum termasuk zakat pedagang dan pengusaha, infaq, sadaqah dan zakat al fitrah (zakat al badan).14 Dalam tabun 1989/1990 di kantor DKI lakarta saja zakat fitrah dapat terkumpul Rp 200.000.000. 15

4. Justru karena itu mengefektifkan penerimaan zakat secara sistematis, terorganisir dan terencana, maka dapat diharapkan zakat merupakan salah satu sektor penunjang lajunya pertumbuhan ekonomi nasional Negara Republik Indonesia. Sebagai contoh pelaksanaan di wilayah DKI Jakarta, pelaksanaan zakat al maal (harta) dan zakat fitrab (hadan) dapat menambah APBD DKI per tahun sebesar Rp. 123 milyar. Dari APBD DKI,

13) I Made Sandy, Republlk Indonesia Geogran Reglona~ Buku leks, (Jakarta; Jurusan Geografi FMIPA-UI,1985), hal. 17-18.

14) Media Indonesia, APBO OK! Jaya 1990 sebelum ditambab (Jakarta, Selasa 20 November 1990). Uhal juga berita Harian Pas Kota, 23 November 1990, APBO OK! Jaya 1990 Rp. 822 Milyar (Uhal juga Laporan seminar dan Peoelitian Bazi. OK! tabuo 1987 hal. 35, taksiran Kepala Keluarga 40%).

EleIctijiuu 355

sekarang diperkirakan pendapatan perkapita penduduk tahun 1990 + Rp. 123.257. Bilamana di DKI Jakarta diintensi(\can pelaksanaan pemungutan zakat al maal dan zakat al fitrah secara sistematis dan terorganisir melalui satu wadah yaitu BAZIS maka APBD DKI Jakarta dapat bertambah :

a. dari zakat al maal (harta) Rp. 114.505.600.000,-8.587.920.000,-b. dari zakat al fitrah (al badan) Rp.

jumlah : c. APBD DKI Jaya 1990

APBD DKI Jaya bertambah

Rp. 123.093.520.000,-Rp. 882.000.000.000,-

menjadi : Rp. 1.005.093.520.000,­(satu trilyun limamilyar sembilan puluh tiga juta lima ratlis dua puluh ribu rupiah). Pendapatan perkapita penduduk naik dariRp.123.257 menjadi Rp.140.443 (naik Rp.17.186).

PENUTUP

A. Kesimpulau

Apabila pelaksanaan zakat dapat diintensi(\can melalui organisasi tunggal atau Lembaga Tunggal yang canggih yaitu BAZIS secara sistematis dengan manajemen administratif sistem serta mempergunakan pula komputerisasi teknologi super canggih yang telah berkembang dewasa ini dibawah koordinasi instansi terkait terutama Departemen Dalam Negeri, Departemen Agama, Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, maka dapat diharapkan bahwa zakat, infaq dan sadaqah merupakan salah satu sektor penunjang lajunya pertumbuhan ekonomi nasional, mewujudkan keadilan dalam kemakmuran, demikian juga kemakmuran dalam keadilan. Sekurang-kurangnya dapat mengurangi kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin (norrowing the gap), menutupi kemiskinan (clossing the gap), untuk pertama kali teori ini dicoba dilaksanakan di wilayah DKI Jaya.

Bila tahun 1990 penduduk DKI Jaya 7.156.600 maka wajib zakat benar-benar = 40 % x 80 % x 7.156.600 = 2.290.112 Kepala Keluarga yang wajib zakat di DKI Jaya. Dan bilamana setiap wajib zakat

Agustus 1991

356 HuJaun dan Pembangunan

diperkirakan memiliki sejumlah harta @ 94 gram emas mumi saja, sedangkan harga per gram ±. Rp. 23.000 berarti nilai hartanya Rp. 50.000, maka zakat yang akan diterima DKI Rp. 114.505.600.000 (seratus empat belas milyar lima ratus lima juta enam ralUs ribu rupiah). Hal ini berarti 13 % dari APBD DKI.

APBD DKI laya tahun 1990 Rp. 882 milyar. Pendapatan perkapita penduduk DKI laya ±. Rp. 133.25716

. Bandingkan dengan peoerimaan zakat infaq dan sadaqah DKI laya tahun 1989 hanya : Rp. 1.235.069.469 (satu milyar dua ratus tiga puluh Iimajuta enam puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah). Hanya 1 % (satu per seratus) saja yang dapat dipungul.

Menurut penulis yang baru saja melakukan penelitian pelaksanaan zakat DKI laya tahun 1990/1991 diperkirakan hanya 20 % saja dari kepala keluarga adalah wajib zakal. Kalau penelitian penulis ini yang dipakai sebagai standar, berarti hanya kurang lebih 1 % (satu per seratus) saja terlaksana zakat di DKI. Apabila zakat fitrah dilaksanakan pula oleh BAZIS berjumlah 5.725.280 x Rp.1.500 hasiInya = Rp. 8.587.920.000. Manakala penerimaan di sektor zakat harta dan zakat fitrah saja terkumpul maka APBD DKI laya dapat berjumlah : Rp. 1.005.093.520.000. Hal ini berarti pendapatan perkapita penduduk secara kasar meningkat dari Rp.123.257 menjadi Rp. 140.443 (naik Rp. 17.186).

B. Saran-saran

1. Agar umat Islam melalui Dewan Mesjid, Majelis Ulama, Lembaga Dakwah lainnya memberikan penyuluhan kepada masyarakat Islam Indonesia tentang penting dan manfaat zakal, terhadap Muzakki maupun Mustahik.

2. Agar umat Islam melalui Majelis Ulama, Dewan Dakwah Islamiyah memohon kepada Pemerintah, supaya intensifikasi, organisasi, administrasi dan sistematisasi pelaksanaan zakat, infaq dan sadaqah dilaksanakan oleh satu Badan Amil yaitu BAZIS yang dituangkan melalui peraturan Menteri Agama bekerja sarna dengan Menteri Dalam Negeri, Majelis Ulama dan Dewan Dakwah Islamiyah yang diperlakukan khusus bagi umat Islam di Indonesia.

15) YllSuf M. Musanif. M ..... gukan program Bam 1989/1990, lldak lerlaksana, (lakarta; Harian Peli .... 5 Oktober 1990). hal. 6.

16) Harian Po. Ko .... lum·at 23 November 1990.

EfeJaifittu 357

3. Agar dengan peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tersebut Majelis Ulama Dewan Dakwah Islamiyah dan melalui aparat pemerintab yang beragama Islam dan BAZIS melalrukan inventarisasi secara kongkrit dan efektif, seluruh wajib zakat (muzakki) dan mustabik (yang berhak menerima zakat), melalui RT, RW, Kepala Keluarga, Kepala Desa/Lurah dan Kecamatan seluruh DKIJaya.

4. Agar Majelis Ulama dan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia serta para faqih melalrukan ijtihad yang disepakati bersama kemudian diumumkan secara luas tentang penafsiran pembayaran zakat dapat pula dipergunakan lembaga-lembaga keagamaan, pendidikan, pengajian, Majelis Ta'lim, Mesjid dan sekolah-sekolah agama.

5. Sebaiknya pelaksanaan zakat, infaq dan sadaqah dilaksanakan melalui BAZIS yang tunggal seperti saran angka 2 di alas dengan cabang- cabang sampai ke Kelurahan, RW dan RT dikoordinir oleh Departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri sebagai penanggung jawab dan pengawas puncak. Dibantu oleh Majelis Ulama dan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia.

DAFrARKEPUSTAKAN

Ali Daud H.M. Sistem Elwnomi Islam Zakat dan Wakar,(Jakarta, VI Press, 1988)

Departemen Agama, AI Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta, Attabiriyah, 1954)

BAZIS DKI HasH Penelltian dan Seminar Zakat DKI, (Jakarta; BAZIS DKI,1987)

Departemen AgamaAl Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta; Bumi Restu PT. 197711978)

Hadi Permono SyechDlstribusi Zakat tidak harus kepada delapan golongan, (Jakarta; Panji Masyarakat No. 619 tabun ke XXX, 1989)

H. Dahlan Basri A.Zakat hams dikelola Ahllnya, (Jakarta; Harlan Pelita 18 April 1990)

Khidir LaluZakat dan Masyarakat PembanguDan, (Surabaya; Bina IImu PT., 1982)

AguslUS 1991

358 HuJcum dan Pembangunan

Lubis IbrahimAgama Islam S08tu Pengantar, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982)

Me SumarnoMekaDisme Zakat dan Pembangunan, (Jakarta, Harian Pelita, Opini, Kamis 19 April 1990)

Rasyid Sulaiman Flqb Islam, (Jakarta; Attahiriyah, 1954)

Syaltout Mahmoud Syechisiam sebagaJ AqJdab dan Syanab, (Jakarta; Bulan Bintang, 1970)

Tim PELITAPembangunan Zakat yang dibimpun BAZIS barns meyakinkan, (Jakarta; Harian Pelita, 19 Mei 1990)

ZamaksariLubisMekanisme Zakat dan Pembangunan Umat, (Jakarta; Harian Pelita, Opini Kamis 19 April 1990)

Zindi hvan Zakat memerangi kemiskinan, (Jakarta; Harian Terbit, 18 April 1990)

.lnIagiIBtion is mOil! imporlaDI than knowledge

(Albert EiJISIICill)

HUKUM dan PEMaANCUNAN

.......... -.........

.... Ieftrpu"l ke a&efNt:

T •• U." : JI. Cu."", No. 5 ..... '" Tdrpoa (OZ,) 335oU2