Edisii 377

download

of 12

  • date post

    20-Jun-2015
  • Category

    Documents
  • view

    1.669
  • download

    3

Embed Size (px)

description

Edisi 377 Mingguan Medikom

transcript

Simak Halaman KhususSatu Halaman Untuk Purwakarta - Subang dan Karawang

PURWASUKAHalaman 5

Edisi 377 Tahun VII 12 s.d. 18 Juli 2010

Media Komunikasi Masyarakat Transparan Kom omunikasi Masyarakat ansparan araka

Tepat & Perlu

HARGA ECERAN Rp2.500,- LUAR JAWA + Ongkos Kirim

Nilai Kearifan Lokal Perlu DikembangkanSelengkapnya baca Halaman 3

Kekerasan Terhadap Aktivis Deligitimasi DemokrasiTeror dan kekerasan terhadap aktivis bagaikan tren. Kejadian paling akhir menimpa aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun yang dianiaya secara brutal oleh segerombolan orang berbadan tegap dan berambut cepak. Akibat penganiayaan ini, Tama mendapat 29 jahitan di tiga luka di kepalanya dan terpaksa dilarikan ke rumah sakit.di hal 4

Praktik Korupsi Subur Akibat Tertutupnya Perilaku BirokrasiGARUT, MedikomSuburnya praktik korupsi yang terjadi di Kabupaten Garut, tak terlepas akibat sikap birokrasi di sejumlah badan publik lingkungan Pemkab Garut yang tertutup. Akibat tertutupnya sikap birokrasi di Garut, setiap permintaan informasi yang dilayangkan, sudah pasti tidak mendapatkan tanggapan. Hal tersebut diungkapkan Sekjen Garut Governance Watch (GGW), Agus Sugandhi SH., Selasa (6/7). Diakui Gandi, selama ini hampir semua badan publik yang ada di lingkungan Pemkab Garut telah dikirimi surat terkait permintaan informasi dokumen penggunaan anggaran. Namun hasilnya sangat mengecewakan di mana tidak ada satu pun yang mau memberikan informasi. Hal ini mengindikasikan adanya rasa takut mereka sehingga mereka berusaha menyembunyikan dokumen penggunaan anggaran, ujar Gandi yang ditemui di Sekretariat GGW, Jalan Sedahurip, Garut Kota. Padahal menurutnya, dalam UU No 14 Tahun 2008, Bab VI pasal 22 ayat 7 dan 8, menyebutkan bahwa badan publik wajib memberikan tanggapan atau pemberitahuan tertulis kepada pemohon informasi paling lambat 1017 hari kerja. Tapi anehnya di Garut, undang-undang itu sama sekali tidak berlaku. Disebutkan Agus, sejumlah badan yang telah ia kirimi surat permohonan izin akses informasi tersebut di antaranya PLN Garut, RSUD dr Slamet Garut, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Garut, Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, SMPN 1 Garut, SMAN 1 Garut, dan SMAN 8 Garut. Dari tujuh badan publik yang dimintai informasi, tandas dia, hanya satu badan yang memenuhi kewajiban memberikan hak kepada masyarakat atas akses informasi publik, yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Garut saja. Disebutkannya, surat permohonan izin yang pihaknya layangkan ke beberapa badan publik itu sebagian besar berupa informasi pendapatan keuangan lembaga tersebut. Dipaparkan Agus, dari data ini pihaknya bisa mempelajari nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di lembaga-lembaga ini. Adapun perincian surat permohonan izin yang diajukan pihaknya ke beberapa lembaga itu adalah data jumlah pelanggan listrik di Garut tahun 2008 dan jumlah nominatif pendapatan APJ PLN Garut yang diperoleh dari pelanggan tahun 2008 kepada APJ PLN Garut, rencana strategis dan rencana kerja 2010 serta Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) APBD T.A 2010 kepada BLUD RSUD dr Slamet Garut, dokumen pelaksana

Minah, TKW Asal Cianjur Meninggal di Malaysia Preman Tanggung Minta Jatah Pada ProyekBEKASI, MedikomPelaksanaan proyek Jaling (Jalan Lingkungan) dengan pengecoran di Kampung Rambay, Desa Ridogalih, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi diganggu oleh preman tanggung kelas teri. Proyek Jaling dengan panjang 200 meter lebar 2,5 dan tinggi 15 cm dengan anggaran Rp100 juta lebih dari APBD Kabupaten Bekasi tahun 2010, hampir saja terhenti akibat gangguan dari preman tanggung asal Rambay. Uki, pelaksana proyek Jaling yang merangkap sebagai mandor sangat menyesalkan kejadian seperti ini. Dia minta jatah pada saya, Rp50.000 per satu mobil molen yang lewat, dengan cara memaksa, kata Uki. Akibat ulah dari preman tanggung kelas teri itu, mobil molen yang membawa bahan untuk mengecor jalan di Kampung Rambay sempat terhenti dua jam. Saya keberatan dengan permintaan jatah preman tadi, karena uang Rp50.000 per satu mobil molen kalau kita kalikan 20 mobil jadi Rp1 juta, jelas saya keberatan sekali, terang Uki menuturkan kepada Medikom. Namun Uki tidak putus asa, karena kalau proyek terhenti akibat ulah preman tanggung, pekerjaan Jaling jadi terhambat. Ia langsung meminta bantuan ke Polsek Cibarusah untuk mengamankan proyek agar pelaksanaannya lancar dan bisa selesai sesuai jadwal waktu yang telah diberikan. Akhirnya disepakati preman tanggung tadi mendapat Rp20.000 per satu mobil molen.

Ke Halaman 11

Sejumlah Proyek Bina Marga Sumedang Diduga Sarat Penyimpangan dan PersekongkolanSUMEDANG, MedikomPersetan dengan segala aturan dan peraturan. Sepanjang masih bisa dimainkan mengapa tidak. Toh, bebas KKN untuk saat ini sama saja bodoh. Memprihatinkan, namun barangkali, pemaknaan tersebut saat ini sedang menggurita di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumedang. Bagaimana tidak, sejumlah paket kegiatan pemeliharaan periodik ruas jalan yang tersebar di beberapa titik yang menyerap anggaran miliaran rupiah, disinyalir melanggar UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Akibatnya, selain kualitas jalan diragukan, pelanggaran tersebut sangat berpotensi merugikan keuangan Negara. Ironis memang, namun berdasarkan pantauan dan informasi yang diperoleh Medikom selama dua pekan terakhir, tudingan miring tersebut sepertinya bukan sekadar mengada-ada. Lihat saja misalnya, pelaksanaan kegiatan di ruas Jalan Gunung Puyuh Nanggorak Sumedang. Proyek yang satu ini, meski hasil pengujian Laboratorium Material belum selesai diproses, namun, kegiatan sudah berlangsung jauh sebelumnya. Konon, hal yang sama terjadi pada paket-paket kegiatan lainnya.

Ke Halaman 11

Kabupaten Bogor Tertinggi Angka Kematian Ibu dan BayiCIBINONG, MedikomMiris hati mendengar pengakuan Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi PD, Hj N Eti Sunarti SH. Menurutnya angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Bogor masih tertinggi dari daerah-daerah lain di Jawa Barat. Sebab, setiap ibu mau melahirkan bukannya ke bidan terdekat malainkan ke dukun beranak atau paraji. Dan ini masih berlangsung sampai sekarang. Makanya angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Bogor masih tertinggi. Hal ini diperparah dengan masih rendahnya pengetahuan ibuibu tentang keselamatan jiwa pascamelahirkan. Nah di sini saya minta peran Dinas Kesehatan lebih dioptimalkan lagi untuk menyosialisasikan pentingnya melahirkan itu, datangnya ke bidan bukan ke dukun demi keselamatan jiwa mereka, ungkapnya. Untuk itu, ujarnya, Komisi D DPRD Kabupaten Bogor akan mengajukan pembuatan peraturan daerah (perda) ke bupati tentang kesehatan ibu dan anak. Semoga setelah perda ini dibuat nantinya dapat mengurangi angka kematian ibu dan bayi. Nanti di situ jelas setiap dukun beranak akan dilarang menangani ibu melahirkan tanpa didampingi bidan, tuturnya. Salah seorang ibu rumah tangga, Rita Diana yang tinggal di Desa Cikaret ketika dikonfirmasi Medikom di rumahnya terkait dengan masih banyak ibu-ibu yang melahirkan bayinya datang ke dukun daripada ke bidan, dengan enteng ibu dua anak ini menjawab, Ya tahu sendiri mas, kalau melahirkan dibantu oleh dukun biayanya rendah terjangkaulah, sedangkan kalau melahirkan ke bidan biayanya sangat tinggi sampai jutaan. Apalagi di desa-desa terpencil yang tidak ada bidannya, pasti mereka kalau mau melahirkan bayinya datang ke dukun beranak. Jadi menurut Rita, jangan menyalahkan mereka kalau angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Bogor sangat tinggi. Salahkan saja pemimpinnya, kenapa tidak menempatkan bidan-bidan di pelosok-pelosok dan memperluas sosialisai tentang pentingnya keselamatan jiwa ibu dan anak, tegasnya. (Edison)

Sementara sebelumnya, kantor redaksi Majalah Tempo dilempari bom molotov oleh orang-orang tidak dikenal. Banyak pihak menduga, dua kejadian ini saling terkait. Karena Tama S Langkun anggota Divisi Investigasi ICW, saat ini tengah melakukan penelitian sejumlah kasus di antaranya rekening gendut perwira Polri. Terakhir, Tama dan beberapa aktivis ICW lainnya melaporkan dugaan korupsi dalam perkara rekening Polri itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Demikian juga Majalah Tempo, serangan bom molotov terjadi setelah majalah mingguan ini menurunkan laporan utama tentang kasus rekening mencurigakan milik sejumlah perwira tinggi Polri. Namun di balik peristiwa kekerasan dan teror terhadap aktivis berbagai kalangan menilai, langkah cepat pemerintah dalam mengungkap otak intelektual di balik peristiwa ini harus segera ditangkap. Bila tidak, kekerasan terhadap aktivis merupakan ancaman pada kekuatan civil society. Bila pembiaran terjadi, dikhawatirkan akan mendeligitimasi iklim demokrasi yang sedang tumbuh di Indonesia. Yang paling dikhawatirkan, tren ini merupakan skenario dari pihak-pihak tertentu untuk menguji apakah kekuatan civil society akan melawan atau tidak. Kalau tidak, maka era reformasi akan balik lagi ke era Orde Baru. Karenanya, polisi harus segera mengusut motif kekerasan yang dialami Tama supaya tidak ada salah sangka lagi pada institusi Polri. Sebab kasus penganiayaan yang dialami ada kemungkinan tidak lepas dari laporan aktivis menyangkut kasus rekening perwira Polri yang mencurigakan

Ke Halaman 11

Isu Uang Warnai Perpanjangan JabatanSUBANG, MedikomBanyaknya pejabat eselon II yang memegang jabatan kepala dinas dan badan yang memasuki masa pensiun di lingkungan Pemkab Subang menjadi isu panas. Sebab beberapa pejabat diisukan melakukan kasakkusuk mencoba pendekatan ke berbagai kalangan agar jabatan yang dipegang dapat diperpanjang oleh Bupati Eep Hidayat. Bukan hanya persoalan kasak-kusuk, isu uang juga berseliweran terkait langkah para pejabat dalam memperpanjang jabatannya. Bukan itu saja, pendekatan-pendekatan pun dilakukan, terutama terhadap lingkungan kerabat bu