Economic Outlook 2022
Transcript of Economic Outlook 2022
Economic Outlook 2022Dr. Telisa Aulia Falianty
Associate Professor FEB UI
Email : [email protected]
Berita Satu Media Holding, 22 November 2021
Kinerja Ekonomi Indonesia Q3 2021 (dalam% ,kecuali tanda bintang)
Growth: 3.51 yoyInflasi : 1.66 yoyTPT : 6.49
BI rate : 3.5Pert DPK: 7.8 yoyPert Kredit: 2.0 yoy
Neraca Pembayaran : surplus 10.7 miliar USD*Neraca Dagang Okt: surplus 5.7 miliar USD*Neraca Transaksi Berjalan : surplus 1.5% PDB
Realisasi investasi(PMA,PMDN) : 3.7 yoyCadev: 8.5 bulan impor*
ππππ = βπ, πππ + π, ππππππ + π, πππππππ πππππ
Ancaman PotensiStagflasi dan Supply Chain Disruption
Ancaman Tapering off di negara-negara maju dan Efek Spillover dariChina Evergrande
Peluang dan Tantangan dariCommodity Supercycle
Implikasi dariCOP26 dan KTT G20 terhadapTrend EkonomiHijau
Geopolitik dunia : Perang DagangAustralia-China, potensi ketegangandi Timur Tengah, Sino-American war or cooperation
Ancaman Varian Baru Covid-19, Bioterrorism
Antisipasi Dinamika Perekonomian Global
Sumber : Nomura, CNBC, Berita Satu
3
Kinerja Neraca Berjalan Indonesia Surplus 2021Q3
-4.6 -5.6 -5.0 -1.8 -2.0 -4.4 -4.2 -5.6 -4.9 -7.8 -8.4 -9.5 -6.6 -8.2 -7.5 -8.0 -3.5 -2.9
1.0 0.8
-1.1 -2.0
4.5
-2.1-2.4
-2.0
-0.8 -0.8
-1.7-1.6
-2.2-1.9
-3.0-3.2
-3.7
-2.5
-3.0
-2.6-2.8
-1.2 -1.2
0.4 0.3
-0.4
-0.8
1.5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
2016Q1 2017Q1 2018Q1 2019Q1 2020Q1 2021Q1
Transaksi Berjalan (USD Miliar, LHS) Persentase terhadap PDB (%, RHS)
β’ Transaksi Berjalan Kuartal 3 β 2021 kembali surplus sebesar USD4,5 miliar (1,5% dariPDB) setelah mengalami defisit pada kuartal sebelumnya sebesar USD2 miliar.
β’ Surplus ini didorong oleh kinerja ekspor Indonesia yang sangat baik pada Kuartal 3 β2021, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang baik untuk beberapa negara mitradagang dan kenaikan harga komoditas andalan ekspor Indonesia. Neraca perdaganganOktober 2021 tercatat surplus USD 5,74 miliar, Komoditas penyumbang surplusterbesar yaitu Bahan bakar mineral (HS 27), Lemak dan minyak hewan/nabati (HS 15)yang berimplikasi pada perbaikan kenaikan surplus neraca dagang yang signifikan.
β’ Peningkatan penerimaan dari jasa freight juga membuat defisit ekspor-impor jasaIndonesia semakin mengecil sehingga mengurangi defisit Neraca Dagang Jasa.
β’ Neraca Pembayara Indonesia (NPI) surplus USD10,7 miliar
2020Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4
Barang 4.507 3.952 9.791 9.969 28.218 7.628 8.337 15.027
Jasa -1.740 -2.118 -2.761 -3.108 -9.726 -3.389 -3.713 -3.634
PendapatanPrimer
-7.912 -6.158 -7.399 -7.442 -28.911 -6.745 -8.054 -8.337
PendapatanSekunder
1.692 1.440 1.371 1.428 5.932 1.432 1.465 1.417
Komponen Neraca Berjalan Indonesia (USD juta)
-5
0
5
10
15
20
25
Jan
-20
Feb
-20
Mar
-20
Ap
r-2
0
May
-20
Jun
-20
Jul-
20
Au
g-2
0
Sep
-20
Oct
-20
No
v-2
0
Dec
-20
Jan
-21
Feb
-21
Mar
-21
Ap
r-2
1
May
-21
Jun
-21
Jul-
21
Au
g-2
1
Sep
-21
Oct
-21
Ekspor Impor Neraca Dagang
Neraca Dagang Indonesia Jan 2020-Oktober 2021
Sumber : Diolah dari SEKI, BI, BRIDS Economic Update, 2021
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kuartal 3 β 2021 dan Arah Kebijakan Stimulus 2022
Pertumbuhan PDB Indonesia (%, yoy)
2020Q3 2021Q3
Net Ekspor 1,77% 1,23%
PMTB -2,11% 1,18%
Perubahan Inventori -1,53% 0,57%
Konsumsi Rumah Tangga -2,17% 0,55%
Lainnya 0,55% -0,02%
Pertumbuhan PDB -3,49% 3,51%
Sumber Pertumbuhan PDB berdasarkan Pengeluaran dan Lapangan Usaha
β Pertumbuhan PDB Kuartal 3 2021 tercatat sebesar 3,51% (yoy).Secara kuartalan, PDB tumbuh 1,55%.
β Sumber pertumbuhan PDB Indonesia berasal dari Industri Pengolahan(0,75%), Perdagangan (0,67%), Pertambangan (0,56%), Konstruksi (0,38%),Lainnya (1,15%).
β 11 Industri mengalami pertumbuhan positif, dan 6 Industri negatif.Dipimpin oleh sektor jasa kesehatan, pertambangan, dan infokom.
4.96
2.97
-5.32
-3.49
-2.19
-0.74
7.07
3.51
-6
-3
0
3
6
9
20
17
Q1
20
17
Q2
20
17
Q3
20
17
Q4
20
18
Q1
20
18
Q2
20
18
Q3
20
18
Q4
20
19
Q1
20
19
Q2
20
19
Q3
20
19
Q4
20
20
Q1
20
20
Q2
20
20
Q3
20
20
Q4
20
21
Q1
20
21
Q2
20
21
Q3
Proyeksipertumbuhan Q4-2021: 3.9-4.1% Proyeksipertumbuhan2022: 4-5% (full of year)
Arah Kebijakan Moneter 2022: kebijakan moneter 2022 akan lebih
diarahkan pada stabilitas setelah sebelumnya dikerahkan
mendukung pemulihan ekonomi nasional. Instrumen dilakukan melalui
triple intervention dan pembelian SBN sekunder. Kebijakan
makroprudensial dan sistem pembayaran akan tetap akomodatif.
Arah Kebijakan Fiskal 2022 :APBN tahun 2022 diarahkan untuk melanjutkan
dukungan terhadap pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dengan tetap
responsif, antisipatif dan fleksibel dalam menghadapi ketidakpastian. Di sisi lain,
sebagai periode eksepsional terakhir defisit dapat melebihi 3% PDB, APBN tahun
2022 memiliki peran sentral dalam proses konsolidasi menuju defisit dibawah
3% terhadap PDB pada tahun 2023
Fokus Rencana Kerja Pemerintah 2022 (Sumber : Bappenas)
INDUSTRI1 PARIWISATA2 KETAHANAN
PANGAN3 UMKM4Meningkatkan nilai tambah
sektor industri
βͺ Pertumbuhan Industri
pengolahan Non Migas 5,8-
6,5%
βͺ Kontribusi PDB Industri
Pengolahan Non Migas
17,97-17,99%
βͺNilai realisasi PMA dan PMDN
Industri Pengolahan Rp 352,5
T
Mempercepat pemulihan dan
pertumbuhan sektor
pariwisata
βͺ Jumlah Wisatawan
Mancanegara 8,5-10,5 juta
kunjungan
βͺ Peringkat Travel and Tourism
Competittiveness Index 36-39
Meningkatkan ketahanan
pangan masyarakat
βͺ Skor Pola Pangan Harapan 92,8
βͺ Nilai Tukar Petani 102-104
βͺ Nilai Tukar Nelayan 102-105
βͺ Ketersediaan Beras 44 juta ton
βͺ Ketersediaan protein hewani 2,7
juta ton
βͺ Nilai tambah tenaga kerja
pertanian Rp. 54,3
juta/org/thn
Meningkatkan peran UMKM
terhadap ekonomi nasional
βͺ Pertumbuhan Wirausaha 3%
βͺ Kontribusi UMKM terhadap PDB
63%
βͺ UMKM yang Mengakses Kredit
Lembaga Keuangan Formal
20,9%
TRANSFORMASI
DIGITAL6Meningkatkan pemerataan dan
kualitas layanan digital
βͺ Masyarakat pengguna internet
79,20%
βͺ Kecamatan yang terjangkau
Infrastruktur Jaringan Serat
Optik kumulatif 42,85%
βͺ 72.500 SDM talenta digital
βͺ 12,4 juta local champion literasi
digital
βͺ 27 Organisasi Tim Cepat
Tanggap (CSIRT) yang
Diregistrasi
βͺ 100 Lulusan Pengembangan
SDM di Bidang Keamanan Siber
INFRASTRUKTUR
5Meningkatkan pemerataan infrastruktur
βͺ Pembangunan 4.600 unit Rumah Susun,
Bantuan Perumahan Swadaya 118.650 unit,
dan Penyaluran FLPP sebanyak 200.000 unit.
βͺ Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu: 10 lokasi
βͺ Panjang jalan tol baru: 400 km
βͺ Penambahan Debit Air Baku 5 m3/s
βͺ Pembangunan Akses Air Minum Perpipaan
2.000.000 SR
βͺ Pembangunan akses sanitasi aman (sistem
terpusat dan sistem setempat) 2.000.000 SR
βͺ Rehabilitasi Jaringan Irigasi 250 ribu Ha
βͺ Konsumsi listrik per kapita 1.268 kWh
INFRASTRUKTUR
PEMBANGUNAN
RENDAH KARBON7Meningkatkan capaian
penurunan emisi dan intensitas
emisi gas rumah kaca (GRK)
βͺ Penurunan emisi GRK Nasional
terhadap Baseline 26,87%
βͺ Penurunan intensitas Emisi GRK
Nasional terhadap Baseline
21,54%
βͺ Porsi Bauran EBT dalam Energi
Nasional 15,7%
βͺ Kapasitas Terpasang
Pembangkit EBT kumulatif 13,9
GW
REFORMASI
PERLINDUNGAN
SOSIAL8Mempercepat reformasi
perlindungan sosial
βͺ Tingkat kemiskinan 8,5-9%
βͺ Penduduk yang tercakup dalam
program jaminan sosial 87%
βͺ Rumah tangga miskin dan
rentan yang memperoleh
bantuan sosial 60%
βͺ Penerima Bantuan Iuran (PBI)
Jaminan Kesehatan Nasional
dari 40% penduduk
berpendapatan terbawah 110.7
Juta Penduduk
REFORMASI
KESEHATAN101. Penanganan Covid-19
βͺ Meneruskan Vaksinasi Covid-19
2. Memperkuat Sistem Kesehatan Nasional
β’ Prevalensi Stunting (pendek dan sangat
pendek) pada Balita 18,4%
β’ Insidensi TB 231/100.000 penduduk
β’ Persalinan di fasilitas kesehatan 91%
β’ Imunisasi dasar lengkap anak usia 12-23
bulan 71%
β’ Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan
sesuai standar 59%
β’ RSUD kab/kota dengan 4 dokter spesialis
dasar & 3 dokter spesialis lainnya 80%
β’ Fasilitas Kesehatan terakreditasi: FKTP 80% &
RS 90%
β’ Sistem surveilans: terpadu, real-time,
berbasis lab
9Meningkatkan kualitas SDM
dan Inovasi
βͺ Pekerja pada Bidang Keahlian
Menengah dan Tinggi 41,55%
βͺ Tingkat Penyelesaian Pendidikan
SMA Sederajat 70,6%
βͺ Angka Partisipasi Kasar
Pendidikan Tinggi 35,62%
βͺ 400 Produk Inovasi dari
Perusahaan Pemula Berbasias
Teknologi (PPBT)
βͺ 900 Paten Domestik
REFORMASI
PENDIDIKAN
& KETERAMPILAN
PEMULIHAN EKONOMI dan REFORMASI STRUKTURAL
5
Antisipasi Kebijakan Perpajakan UU HPP KUPPajak Karbon
Pemerintah akan memungut pajak karbondengan tarif Rp30 per kilogram (kg) mulai 1 April2022. Hal ini untuk membantu negaramengurangi emisi karbon. Namun, tarifnya lebihrendah dari rencana semula sebesar Rp75 perkg.
NIK menjadi NPWP
Pemerintah akan menggunakan NIK sebagaiNPWP. Namun, hal ini tak berarti semua warganegara Indonesia (WNI) yang punya NIK akandikenakan pungutan pajak karena tetap akanmelihat ketentuan penghasilan dan syaratperpajakan yang berlaku.
Tax Amnesty Jilid II
Program pengampunan pajak alias tax amnestyjilid II akan dilangsungkan mulai 1 Januarisampai 30 Juni 2022. Program menyasar wajibpajak yang mengungkap harta yang belumterlapor usai tax amnesty jilid I dan SPT Tahunan2020 secara sukarela.
Pajak Penghasilan (PPh)
β’ WP naik 5% dmenjadi sampai penghasilan Rp 60 juta dari yangsebelumnya Rp 50 juta.
β’ Tarif PPh 15% menjadi Rp 60 juta β Rp 250 juta dari yag sebelumnya Rp 50juta β 250 juta.
β’ Wajib pajak dengan penghasilan di atas Rp5 miliar, semula tarif PPh-nya 30persen, kini jadi 35 persen.
β’ Tarif PPh Badan tidak jadi dinaikkan atau tetap 22 persen pada tahundepan.
β’ Natura dan/atau kenikmatan akan dianggap sebagai objek pajak bagipenerimanya. Artinya, perlakuan pajak atas berbagai fasilitas yang diterimawajib pajak sama seperti penghasilan dalam bentuk uang.
02
03 04
01
Denda Pajak
β’ Denda / sanksi adminitrasi pengemplang pajakturun menjadi 30% dari semula 50% darikewajiban pajaknya.
β’ Tapi bagi yang menempuh jalur pengadilandulu, maka sanksinya dikenakan sebesar 60%dari semula 100%.
β’ Pemerintah tidak memidanakan pengemplangpajak, namun cukup membayar dendanya.
06
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Tarif PPN akan naik menjadi 11% mulai 1 April2022 dan 12 persen paling lambat pada 1 Januari2025. Kendati naik, namun pemerintah tidak jadimemberlakukan skema PPN multitarif sepertiyang pernah dikaji untuk masuk ke UU HPP.
05
Sumber : Economic Update BRIDS, Oktober 2021
Penerimaan pajak utamameningkat (Sept 2021)
Arahan Terkait Pemulihan Ekonomi Nasional
1 2 3 4 5Percepatan realisasiAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Realisasi Program Perlindungan Sosial barumencapai 77% dari Daftar Isian Pelaksana Anggaran(DIPA), Program PadatKarya 67%, sementaraProgram Dukungan untukUMKM dan Korporasi60%.
Waspadai risikoperkembangan ekonomiglobal terhadapperekonomianIndonesia
Perlambatan ekonomi di China harus diperhatikankarena nilai eksporIndonesia yang besar. Jugarisiko tapering off dariAmerika, mewaspadaiserta mengkalkulasi dan mengantisipasi dampakdari inflasi global dan fenomena siklus
commodity supercycle.
Waspadai potensiberlanjutnya pandemiyang juga berdampakpada perlambatanekonomi dunia
APBN harus bisa menjadiinstrumen utama untukmenggerakkanpertumbuhan dan memperkuat daya tahanekonomi sertamengakselerasi dayasaing, utamanya dayasaing ekspor dan investasi. Perlunya penajaman dan efisiensi belanja.
Segera dorong realisasiinvestasi
Fokus mengawal dan menindaklanjutikomitmen investasi, termasuk yang telahdiperoleh agar komitmen tersebutmenetas dan bisadirealisasikan.β’ Dubai komitmen
investasi senilaiUS$44,6 miliar.
β’ Inggris komitmeninvestasi US$9,29 miliar.
Komitmen bersamaterhadap pengembanganekonomi hijau dan transisike energi terbarukan ataurenewable energy.
Investasi di sektor inibisa berjalan denganbaik untuk menggeserpembangkit batu bara dan menggantikannyadengan energi baruterbarukan. Selain itu, pembangunan Green Industrial Park di Kalimantan Utara yang juga menggunakanenerginya darihydropower juga harus mulaidirealisasikan.Source: Bisnis, November 2021.com, www.setkab.go.id, kemenkeu.go.id
Belanja Pemerintah Pusat dalam APBN tahun 2022 disepakati sebesar Rp1.944,5
triliun, meningkat Rp6,3 triliun dari usulan Pemerintah dalam RAPBN 2022 sebesar
Rp1.938,3 triliun. Nilai lebih sedikit lebih kecil dari APBN belanja 2021 sebesar
1.954, 5 triliun, seiring dengan normalisasi. APBN 2022 ini sejalan dengan tema
kebijakan fiskal yaitu Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural.