ebangkitan Nasional Pemberantasan Korupsipustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2012/05/... · akan...
Transcript of ebangkitan Nasional Pemberantasan Korupsipustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2012/05/... · akan...
MEDIAL823
........ ...__ ._. .<0_._._ ....._._. .".__.
C Senin • Selasa C Rabu r:> Kamis C Jumat Sabtu 0.............................................~ ~................... . c .
1 2 3 4 5 6 717 18 19 20 21 .. <g)"
CPeb CMar ,:iApr .Mei
1328
1429
924
1025
1126
1227
CJun.....- __ .- __ .
CJul 0 Ags
ebangkitan NasionalPemberantasan KorupsiRomli AtmasasmitaGuru Besar Emeritus Hukum Pidana Internasional Unpad
tidak benar, melainkan karenapenegakannya tidak disertaisikap amanah dan profesio-nalitas yang benar; hanya ka-rena mencari popularitas danhangga dengan cap 'populis'sekalipun disertai sikap yangtidak logis dan antago-nis. Satu-satu-nya kema-juan
pemberantasan korupsi diIndonesia secara statistik ialahsemakin banyaknya korupsiyang ditangani penegak hu-kum sehingga menurunkanperingkat Indonesia dalam
pandangan TI danlembagape-
ring-HARI Kebangkitan
Nasional 20 Mei2012 ditandai per-kembangan dan
kemajuan Indonesia dalammenggagas, menyusun, danmemproduksi undang-undangpemberantasan korupsi yangtelah 'go international', Na-mun, implementasinya masihbelum sejalan dengan prinsip-prinsip hukum umum yangdiakui masyarakat internasio-nal sebagaimana dicantumkandalam konvensi internasional,antara lain Konvensi PBBAnti-korupsi 2003,Semangat dan komitmen
tinggt, bahkan sering ber-lebihan, dalam memberantaskorupsi telah menegaskanprinsip-prinsip hukum umumtersebut, seperti asas pradugatak bersalah, asas perlakuanyang sama di muka hukumtermasuk bagi terpidana, as asnon-self incriminating evidence,dan hak asasi lain yang sehar-usnya dimiliki tersangka atauterdakwa, Komitmen dan se-mangat reformasi dalam pem-berantasan KKN sejak 1998telah dicederai langkah kebi-jakan hukum pemerintah danaparatur penegak hukum yang
sekuat tenaga membatasi hak-hak asasi tersangka, terdakwa,dan terpidana. Keseimbanganhak dan kewajiban pemerintahdan penegak hukum, di satusisi, seharusnya dapat dipeli-hara dan dijaga. Begitu pulahak dan kewajiban tersangka,terdakwa, dan terpidana, disisi lain,Proses peradilan yang 'fair
and impartial' dalam pembe-rantasan korupsi saat ini telahmengalami degradasi etika,kesusilaan, dan intelektu-alitas serta profesionalitaskarena semata-mata demimengakomodasi aspirasikeadilan dalam masyara-kat yang sering juga biasdan tidak lepas dari politikkepentingan. Yang terjadiialah orang tidak bersalahtelah masuk penjara dan orangyang bersalah justru berkeli-aran di luar penjara; bahkanada terpidana korupsi yangdipenjara 'mewakili koruptor'hanya untuk mempertahan-kan periuk nasi keluarganyaatau karena membela atasan-nya yang korup.Silang sekarut penegakan
hukum dalam pemberantasankorupsi bukan karena uuyang
K l i p i n g Humas Unpad 2012
kat lainnya.Adagium bahwa semakin
banyak perkara korupsi yangmasuk peradilan berarti pe-negakan hukum semakin baikadalah keliru, justru sebaliknyayang benar. Dengan meru-juk pada kekeliruan adagiumtersebut, sistem target pena-nganan perkara korupsi telahmenjadi tujuan dan landasanoperasional bagi ketersediaananggaran biaya penegakanhukum di seluruh instansi pe-negakan hukum.
Makna kebangkitan nasionaldalam pemberantasan korupsiseharusnya ditujukan untukmenemukan jati diri bangsadan mempertahankan per-satuan dan kesatuan bangsaIndonesia. Bukan sebaliknya,pemberantasan korupsi di-jadikan sarana dan ajang
balas dendam politik ataumencari popularitas di
mata rakyat; yang sa-ngat memprihatinkanitu telah dijadikansarana untuk mem-peroleh dana hibahjutaan dolar danpujian serta decakkagum orang asingyang bercokolpada le m-baga inter-
nasional.Peranan alim ulama seha-
rusnya memberikan keteduhandan menguatkan keimanan pe-meluk agama masing-masing.Bukan sebaliknya, memuncul-kan eksklusivisme kelompokantikorupsi dan kelompok ko-ruptor sehingga menimbulkan'konflik sosial' di antara kedua-nya; bahkan mengharamkanuntuk menyalati koruptoryang telah dicabut nyawanyaoleh Allah SWT.
Kebangkitan nasional saatini momentum penting dalampemberantasan korupsi untukselalu menuju nilai kesusilaanyang dimuat dalam Pancasila,yaitu Ketuhanan YME, Kema-nusiaan yang adil dan beradab,Persatuan Indonesia, dan Ke-rakyatan yang dipimpin olehhikmat kebijaksanaan dalamPermusyawaratan/Perwakil-an, serta dengan mewujudkansuatu Keadilan Sosial bagi selu-ruh Rakyat Indonesia.
Pertanyaan yang memer-lukan renungan kita semuaialah apakah nilai-nilai ter-sebut telah menjiwai pembe-rantasan korupsi? Yang pasti,jawabannya belum! Bahkan
yang terjadi, korupsi serna-kin semarak di negeri inidan semakin penuh sesakpenjara oleh koruptor, se-makin tidak tampak efekjera pada koruptor, dan se-makin mengecil pemasuk-an keuangan negara mela-lui pemberantasan korupsi
berbanding terbalik de-ngan anggaran negarayang telah dikeluarkan
untuk tujuan terse-but, serta semakinhilang uang negaradibawa kabur ke ne-gara lain.
W
Keberhasilan yang tampakialah proses stigmatisasi terha-dap koruptor dan keluarganyayang semakin meningkat danintens sehingga di masa yang .akan datang akan terjadi ge-nerasi koruptor dan keluargakoruptor dengan berbagai capjahatnya, tidak beda dengan
• yang telah terjadi pasca-G-30-S-PKI.
Gagasan pemiskinan korup-tor sampai pada anak-anakdan istrinya bahkan dimun-culkan. Itu merupakan salahsatu contoh proses stigmatisasisangat kontraproduktifkarenaakan terjadi dampak pelang-garan HAM. Referensi tentangkorupsi yang terjadi di berba-gai negara, termasuk di negaramaju, menunjukkan bahwavirus korupsi tidak mengenalbatas waktu dan tempat sertaimun terhadap berbagai jenisobat secanggih apa pun kuali-tasnya.
Virus korupsi tidak dapatditangkal hanya dengan jargondan stigmatisasi berbagai ben-tuk. Itu hanya dapat dicegahmelalui' perubahan sistemekonomi liberalisme dan kapi-talisme kepada sistem ekonomi .kerakyatan dan sistem jarnin-an sosial yang sistematis danberkesinambungan. Untukmencapai tujuan tersebut,diperlukan pemimpin yangtelah sejahtera lahir dan ba-tin, memiliki integritas, na-sionalisme yang kuat berdiridi atas segala kelompok ataugolongan, bersikap amanahdan ikhlas menjalankan tugasdan tanggung jawab negara,serta tidak surut untuk se-lalu memuliakan hukum dantegaknya hukum sekalipun ha-rus berhadapan dengan istri,anak, dan sanak keluarganya.