e-ppid.pelindo.co.id · Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan; ......

3

Transcript of e-ppid.pelindo.co.id · Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan; ......

Page 1: e-ppid.pelindo.co.id · Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan; ... KEP.48/PJ.1.05/P.lll-99 tanggal 5 Oktober 1999 tentang Tarif Pelayanan Jasa
Page 2: e-ppid.pelindo.co.id · Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan; ... KEP.48/PJ.1.05/P.lll-99 tanggal 5 Oktober 1999 tentang Tarif Pelayanan Jasa
Page 3: e-ppid.pelindo.co.id · Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan; ... KEP.48/PJ.1.05/P.lll-99 tanggal 5 Oktober 1999 tentang Tarif Pelayanan Jasa

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA … · 2013-01-24 · Rencana Induk Pelabuhan Nasional adalah pengaturan ruang kepelabuhanan nasional yang memuat tentang kebijakan pelabuhan,

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA … · 2013-01-24 · Rencana Induk Pelabuhan Nasional adalah pengaturan ruang kepelabuhanan nasional yang memuat tentang kebijakan pelabuhan,

storage.jak-stik.ac.idstorage.jak-stik.ac.id/ProdukHukum/Perhubungan/km_no_37_tahun_2007.pdfbidang transportasi dalam upaya peningkatan ... kepelabuhanan bagi kapal Indonesia yang

storage.jak-stik.ac.idstorage.jak-stik.ac.id/ProdukHukum/Perhubungan/km_no_37_tahun_2007.pdfbidang transportasi dalam upaya peningkatan ... kepelabuhanan bagi kapal Indonesia yang

Kepelabuhanan Menurut UU No. 17/2008

Kepelabuhanan Menurut UU No. 17/2008

PERATURAN MENTERï PERHUBUNGAN REPUBLÏK ...4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran

PERATURAN MENTERï PERHUBUNGAN REPUBLÏK ...4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran

jdih.kalbarprov.go.id · Web viewPEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN DENGAN RAHMAT

jdih.kalbarprov.go.id · Web viewPEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN DENGAN RAHMAT

Perdagangan internasional, pelayaran dan kepelabuhanan

Perdagangan internasional, pelayaran dan kepelabuhanan

JDIH | Kementerian Perhubungan · 2021. 4. 28. · 5. 6. Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan ... Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut; Kepala Distrik Navigasi

JDIH | Kementerian Perhubungan · 2021. 4. 28. · 5. 6. Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan ... Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut; Kepala Distrik Navigasi

layanan jasa kepelabuhanan di pt pelabuhan indonesia iii

layanan jasa kepelabuhanan di pt pelabuhan indonesia iii

e-ppid.pelindo.co.id · Created Date: 9/14/2018 9:09:04 AM

e-ppid.pelindo.co.id · Created Date: 9/14/2018 9:09:04 AM

Manajemen Operasi Kepelabuhanan (10!09!2012)(24 Hal)

Manajemen Operasi Kepelabuhanan (10!09!2012)(24 Hal)

e-ppid.pelindo.co.id 111 peraturan dire-ksi pt pe-labuhan indonesia (persero) nomor /p. tentang tarif tanda masuk pelabuhan di lingkungan pt pe-labuhan indonesia ill (persero) cabang

e-ppid.pelindo.co.id 111 peraturan dire-ksi pt pe-labuhan indonesia (persero) nomor /p. tentang tarif tanda masuk pelabuhan di lingkungan pt pe-labuhan indonesia ill (persero) cabang

POLITIK HUKUM TATA KELOLA KEPELABUHANAN NASIONALrepository.unpas.ac.id/40289/1/BUKU DWELLING TIME NAIK...i POLITIK HUKUM TATA KELOLA KEPELABUHANAN NASIONAL Studi Kasus Dwelling Time

POLITIK HUKUM TATA KELOLA KEPELABUHANAN NASIONALrepository.unpas.ac.id/40289/1/BUKU DWELLING TIME NAIK...i POLITIK HUKUM TATA KELOLA KEPELABUHANAN NASIONAL Studi Kasus Dwelling Time

e-ppid.pelindo.co.id · Biasa Direksi PT Pelabuhan Indonesia Ill ... Struktur dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan, PT Pelabuhan Indonesia Ill ... --0136.3 Fax - /n335} 427123. Yromot

e-ppid.pelindo.co.id · Biasa Direksi PT Pelabuhan Indonesia Ill ... Struktur dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan, PT Pelabuhan Indonesia Ill ... --0136.3 Fax - /n335} 427123. Yromot

Perda Kabupaten Nunukan tentang retribusi jasa kepelabuhanan

Perda Kabupaten Nunukan tentang retribusi jasa kepelabuhanan

e-ppid.pelindo.co.id · Undang-Undang Nor-nor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan

e-ppid.pelindo.co.id · Undang-Undang Nor-nor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan

- 1 - - BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · 2014-12-16 · - 1 - qanun kabupaten aceh besar nomor 11 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan kepelabuhanan bismillahirrahmanirrahim dengan

- 1 - - BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · 2014-12-16 · - 1 - qanun kabupaten aceh besar nomor 11 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan kepelabuhanan bismillahirrahmanirrahim dengan

e-ppid.pelindo.co.id · Besaran Tarif Pelayanan Jasa Terminal Penumpang di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia Ill (Persero) Cabang Tanjung Perak ditetapkan sebagai berikut: Tarif

e-ppid.pelindo.co.id · Besaran Tarif Pelayanan Jasa Terminal Penumpang di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia Ill (Persero) Cabang Tanjung Perak ditetapkan sebagai berikut: Tarif

PERDA 19 2001 - jdih.setjen.kemendagri.go.id · PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG KEPELABUHANAN DI KABUPATEN GRESIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI

PERDA 19 2001 - jdih.setjen.kemendagri.go.id · PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG KEPELABUHANAN DI KABUPATEN GRESIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI

fileKetentuan mengenai tarif Retribusi Jasa Kepelabuhanan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf D dihapus, dengan pertimbangan bahwa

fileKetentuan mengenai tarif Retribusi Jasa Kepelabuhanan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf D dihapus, dengan pertimbangan bahwa

› en › download › report › mengejar... CHASING MOMENTUM: AMPLIFYING CAPABILITIESdan pengurangan dampak lingkungan dari kegiatan kepelabuhanan. Tidak berhenti di situ, Terminal

› en › download › report › mengejar... CHASING MOMENTUM: AMPLIFYING CAPABILITIESdan pengurangan dampak lingkungan dari kegiatan kepelabuhanan. Tidak berhenti di situ, Terminal