RABU 19 JUNI 2013 NO.0141 | TAHUN II 1

Defisit

19 JUNI 2013

Koran Madura

RABU Harga Eceran Rp 2500,- Langganan Rp 50.000,-

Oleh : Muhammad FadillahKepala Pelaksana BPBD Sumenep

BERITA TERKAITHalaman 12

Cak Munali

Menyebut de-fisit, biasanya yang tergambar dalam pikiran terkait keuangan; ketika pemasukan lebih ke-cil dari pengeluaran.

Bahasa populernya, tekor. Atau, kata pepatah, besar pasak dari pada tiang.

Diluar soal fulus itu, sebenarnya de-fisit bisa terkait pemikiran. Ini terjadi ketika pikiran negatif lebih mengemuka ketimbang pikiran positif. Pikiran buruk lebih mendominasi ketimbang pikiran baik. Biasanya, secara psikologis jika itu menyangkut pribadi, ada bayang-ba-yang ketakutan pada berbagai kemung-kinan buruk sikap dan perilaku orang lain. Disebut kemungkinan, ya itu tadi, karena pikiran buruk. Pikiran negatif. Belum dalam bentuk tindakan.

Jika terkait pada negara, biasanya yang dirisaukan adalah ancaman dari luar. Khawatir diserbu negara lain. Khawatir ada intervensi, penyusupan, masuknya kekuatan pemikiran asing yang dapat menggangu. Walhasil lebih mengambarkan adanya berbagai ke-mungkinan buruk dari luar.

Defisit pemikiran ini, jika sebatas berpikir masih bisa dimaklumi. Na-mun men-jadi masalah serius jika masuk tata-ran sikap dan perilaku. Bisa b e r b a h a y a jika sudah berwujud tin-dakan. San-gat mungkin b e r w u j u d tindak krimi-nal. Kasus pembunuhan Tito mis-alnya, bisa jadi merupa-kan ekspresi riil dari defisit pemikiran. Bersikap buruk pada buruh pada kasus pabrik wajan, merebaknya premanisme contoh riil lain defisit pemikiran.

Negara juga sangat mungkin terje-bak dalam tindakan buah pikiran defisit. Bisa berbentuk penyiapan berlebihan kekuatan tentara dan senjata. Ada yang pada rakyatnya bersikap represif. Keras dan kaku. Semua bisa merupakan ben-tuk kekhawatiran alias defisit pikiran.

Sebenarnya sah saja, dalam benak manusia ada pikiran negatif seba-gai bentuk kewaspadaan. Katakanlah semacam keseimbangan. Seperti juga ada pemasukan, tentu juga ada penge-luaran. Ada pikiran positif, ada pikiran negatif, tentu dalam tanda kutip. Yang terpenting, di sini yang harus lebih dominan adalah pikiran positif.

Memang tak mudah mengembangkan pikiran positif. Diperlukan kematangan, kekuatan dan terutama kesadaran diri. Kematangan dan kekuatan lebih terkait pada pemahaman bahwa yang terbaik adalah berbenah diri, mengembangkan potensi diri, ketimbang lebih berpikir tentang orang lain. Ya semacam mem-perkuat ketahanan diri, kemampuan diri.

Kesadaran diri dikembangkan se-bagai “alarm” pemikiran agar tak lebih banyak berpikir tentang orang lain. Apalagi bila pemikiran yang bersifat negatif. Energi terbuang percuma dan berakibat ketahanan diri terabaikan.

Dalam konteks negara, jauh lebih penting meningkatkan ke-sejahteraan masyarakat ketimbang berpikir tentang kekhawatiran pertahanan dan keamanan. Berpikir dan berupaya keras mewujudkan kesejahteraan berarti juga memperkuat ketahanan diri yang nantinya bisa men-jadi kekuatan pertahanan dan keamanan.

Jadi, berpikir positif mengembang-kan kemampuan diri, sebenarnya juga merupakan upaya membangun kekua-tan menghadapi lawan. Bedanya, ber-pikir positif lebih menekankan semangat

konsolidasi internal yang tentu saja, juga bisa berarti kesiapan

diri menghadapi kekuatan luar. =

g PAMANGGHI

mengem-bangkan

kemampuan diri, sebenarnya juga merupakan

upaya membangun

kekuatan menghadapi

lawan

JAKARTA-PDI Perjuan-gan kecolongan dengan adanya anggaran bantuan penanganan lumpur Lap-indo senilai Rp 155 miliar, dalam RAPBN-P 2013. Hal itu terjadi karena PDI Perjuangan terlalu fokus pada anggaran untuk BLSM.

“Kita agak kecolongan, pem-bahasan RAPBN-P kemarin fokus pada naik atau tidak naiknya harga BBM,” kata Wakil Sekjen PDI Per-juangan yang juga anggota Komisi III DPR Ahmad Basarah di Gedung Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (18/6).

Dalam APBN-P 2013 yang di-sahkan pada rapat paripurna DPR tercantum anggaran Lapindo sebesar Rp 155 Miliar. Sejumlah kalan-gan menyebut dugaan penambahan anggaran Lapindo itu sebagai bar-ter untuk mendapatkan dukungan Golkar terhadap rencana pemerintah menaikkan harga BBM dalam APBN-P 2013

Ketua Fraksi Hanura Syariffudin Sudding mengatakan RUU APBN-P 2013 masih mengakomodir pe-nyelamatan akibat tanggul lumpur Lapindo.

Kalau soal Lapindo mendapat perhatian, lanjut Basarah, pasal yang berkaitan dalam APBNP bisa dibahas lebih lanjut, khususnya soal kejelasan batasan soal wilayah berdampak. “Seharusnya ada batasan yang jelas mengenai damp-ak. Saat dampak meluas pada beban APBN akan terus berlanjut, sampai kapan negara untuk dampak. Perlu otoritas negara, kepastian tentang

batas waktu penyelesaian dampak lanjutan,” jelas Basarah.

Dalam APBN Perubahan, salah satu poin yang disepakati oleh frak-si-fraksi di DPR adalah alokasi ang-garan sebesar Rp 155 miliar untuk membantu korban lumpur Lapindo. Anggaran itu akan digelontorkan pemerintah untuk korban lumpur Lapindo.

Pasal 9 ayat 1 RUU APBN 2013, disebutkan “untuk kelancaran upaya penanggulangan lumpur Sidoarjo, alokasi dana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) tahun anggaran 2013 dapat dipergunakan”.

Selanjutnya, dalam Pasal 9 Ayat 1 poin (a), dijelaskan alokasi dana bantuan diperuntukkan bagi pe-lunasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak di tiga desa; Desa

Besuki, Desa Kedung-cangkring, dan Desa Peja-rakan. Dan juga alokasi anggaran untuk rukun te-tangga di tiga kelurahan yakni Kelurahan Siring, Kelurahan Jatirejo, dan

Kelurahan Mindi.Selain itu, dalam Pasal 9 ayat

1 APBN 2013 poin (b) itu pemer-intah diharuskan menanggung pembangunan kontrak rumah, pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar area terdampak untuk warga di Kelurahan Mindi, Kelurahan Gendang, Kelurahan Po-rong, Desa Pamotan, Desa Kaliten-gah, Desa Gempolsari, Desa Gla-gaharum, Desa Besuki, Desa Wunt, Desa Ketapang.

Pemerintah diharuskan meng-gelontorkan Rp 155 miliar untuk ‘menangani’ bencana di area bis-nis milik Aburizal Bakrie itu. “Pagu paling tinggi sebesar Rp 155 miliar,” bunyi Pasal 9 ayat 2. (gam/cea/abd)

Rp 155 M dari APBN-P 2013 untuk Lapindo

TOLAK KENAIKAN BBM. Mahasiswa Universitas Bung Karno melakukan aksi dengan membakar ban di Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (18/6). Aksi yang diikuti puluhan mahasiswa tersebut untuk menolak rencana pemerintah menaikkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

antara foto/wahyu putro a

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mem-berikan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 bagi partai politik yang tidak melaporkan besaran dana kampanye. Langkah yang akan ditempuh penyeleng-gara Pemilu ini dinilai seja-lan dengan peraturan yang berlaku.

“Laporan awal tidak dipenuhi, parpol akan dibatalkan sebagai partai peserta Pemilu. Kalau laporan akhir tidak dipenuhi, parpol tidak menyerahkan dan ada calonnya yang terpilih, maka akan dibatalkan,” kata Ang-gota KPU Hadar Nafis Gumay di Jakarta, Selasa (18/6).

Dengan demikian, lanjut Hadar, KPU kembali mengin-gatkan kepada partai peserta Pemilu untuk tidak melewatkan tahap pelaporan dana kampa-nye ke KPU. Dia menegaskan, undang-undang sudah secara jelas mewajibkan kepada setiap partai untuk melaporkan angga-ran politik atau dana kampanye kepada KPU.

Terkait dengan sanksi yang berat tersebut, jelas Hadar, partai

politik diminta untuk tidak de-ngan sengaja atau pun alpa untuk melaporkan dana kampanye. “Ini salah satu ancaman yang paling kencang, paling serius dan pal-ing menyeramkan dalam Pemilu kalau tidak menyerahkan laporan awal dan akhir,” paparnya.

Lebih lanjut dia menam-bahkan, sanksi yang tidak kalah ekstrem juga terkait dengan prak-tik politik uang yang berupaya

menggiring publik untuk me-milih salah satu partai tertentu. Bila terbukti ada calon legislatif (caleg) yang melakukan politik uang, kata Hadar, maka individu tersebut akan dibatalkan sebagai caleg, meski sudah melaporkan dana kampanye.

“Kalau persoalan money politic itu, tentu saja yang di-batalkan adalah calon per calon. Ini pastinya sebagai sanksi yang

menyeramkan bagi calon anggota legislatif,” tuturnya.

Hadar menyebutkan, sanksi pembatalan kepesertaan Pemilu 2014 akan dimasukkan ke dalam Peraturan KPU (PKPU) tentang Dana Kampanye. Dia menga-takan, partai politik sudah bisa menyerahkan berkas tersebut tiga bulan setelah Peraturan KPU tentang Dana Kampanye tersebut disahkan. Sejauh ini, menurut

Hadar, KPU tengah mematangkan pembahasan draf peraturan KPU tersebut.

“Kalau PKPU itu selesai pada bulan Juli nanti, maka partai poli-tik harus menyerahkan laporan awal dana kampanyenya pada bulan Oktober,” terangnya.

BerkalaSebelumnya, Anggota KPU

lainnya, Ida Budhiati menjelas-kan, KPU akan secara berkala meminta laporan dana kampanye kepada peserta Pemilu. Dalam draf PKPU memang tertera bahwa selama tiga bulan sekali partai politik wajib melaporkan dana kampanyen.

Ida menerangkan, saat ini partai mempunyai tiga kewajiban, yakni harus melakukan pembuku-an dana kampanye, mencatat sumbangan dan mencatat penge-luaran. Kewajiban kedua, lanjut dia, menyampaikan laporan awal dana kampanye dan yang ketiga adalah menyampaikan laporan akhir.

“Sebagaimana penjelasan di KPU, itu merupakan spirit untuk lebih mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Untuk itu KPU meminta kepada partai politik sebelum sampai pada laporan akhir itu menyampaikan laporan secara periodik,” katanya. (gam/bud/abe)

JELANG PEMILU 2014

Tak Lapor Dana Kampanye, KPU Bakal Coret Parpol

RABU 19 JUNI 2013 NO. 0141 | TAHUN II2 SUMENEP

Konsultan BNPB Kajian Resiko Bencana menjelas-kan, longsor biasanya terjadi di daerah dengan kemiringan tinggi. Namun, di Sumenep, yang terjadi justru tanah am-bles dan terbelah. Di dua dae-rah yang ambles itu kondisi tanahnya landai. Jadi yang ter-jadi justru bukan longsor, na-mun ambles, sehingga sulit diprediksi.

‘’Kami harus cek, di bawah tanahnya ini ada apa, kok bisa me-nyebabkan amblesnya tanah yang cukup sig-nifikan. Berdasarkan hasil pemetaan geologi yang telah kami lakukan, di Desa Kecer dan Matanair ada aliran sungai bawah tanah yang ny-ambung. Jadi ada rongga yang rawan menyebabkan gerakan tanah terbelah. Semakin hari gerakan tanah ini makin par-ah. Awalnya, kedalaman hanya 20 cm, sekarang kedalaman tanah yang ambles mencapai 6 meter,” kata Petrus, di Sume-nep, Selasa (18/6).

Dia memaparkan, melihat kedalaman amblesnya tanah yang semakin parah, pihaknya mengkhawatirkan tebing am-bles itu akan ambruk. Kondisi tersebut akan semakin parah apabila turun hujan dengan volume tinggi. “Tanah yang

terbelah dan ambles itu mem-bentuk dinding. Kedalamann-ya sekarang sekitar 5-6 meter. Ini cukup mengkhawatirkan. Sewaktu-waktu bisa ambruk. Semakin hujan turun lebat, maka tanah akan semakin ce-pat bergerak hingga ambruk,” ujarnya.

Saat ini pihaknya tengah mendeteksi, kemungki-nan pergerakan tanah tersebut sampai kapan. Dia juga sedang mem-buat peta kerawanan di Kabupaten Sumenep. “Saat ini kami sedang menggali lebih lanjut,

potensi serupa itu terjadi dima-na saja. Kalau di Dusun Karong-kong itu, lokasi pergerakan tan-ahnya melingkar membentuk tapal kuda. Kalau yang di Kecer, Dasuk, membentuk garis lurus,” tambahnya.

Sebelumnya, kejadian alam terjadi di dua lokasi di Sumenep secara bersamaan, yaitu di Dusun Kecer Laok, Desa Kecer, Kecamatan Dasuk, dan Dusun Karongkong, Desa Matanair, Kecamatan Ru-baru. Tanah di dua lokasi itu tiba-tiba terbelah dan ambles. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa tersebut. Na-mun lahan-lahan pertanian milik warga rusak dan ambles.

Kepala BPBD Sumenep M.

Fadillah menambahkan, am-blasnya dua tanah tersebut saling berhubungan satu sama lain. Tanah di dua desa itu akan terus bergerak. “Kami pastikan bergerak cepat,” tuturnya.

Pantauan Koran Madura, beberapa rumah di Desa Ma-tanair terancam ambruk. Dind-ingnya retak-retak terkena imbas getaran tanah sebelum terbelah dan ambles. Dan seba-gian warag sudah mengungsi ke tempat yang lebih aman.

MengungsiData yang dilansir dari tim

Tanggap Bencana (Tagana) BPBD Sumenep, Selasa (18/6), korban yang mengungsi ber-jumlah 142 jiwa dengan jum-lah kartu keluarga (KK) 36. Pengungsi diprediksi akan terus bertambah, karena data yang dikumpulkan BPBD be-lum menyeluruh.

“Untuk sementara menu-rut data kami, sudah terdapat sekitar 142 jiwa dengan 36 KK yang sudah mengungsi,” kata, Mohammad Toha, anggota Tagana BPBD Sumenep Ke-pada wartawan.

Warga yang dinggal di Posko I mulai mengeluh. Pasalnya, posko yang didiri-kan berada di aliran air terse-but tidak efektif, sehingga ketika hujan datang poskonya dialiri air. “Di posko pertama, kalau ada hujan dialiri air, ka-rena letaknya berada di tem-pat hulu hilir aliran air hujan,” ujar Su’i, salah satu pengungsi di Posko 1.

Menanggapi keluhan dari

para pengungsi di Posko 1, Mohammad Toha mengata-kan, pihaknya berencana akan mengevakuasi kembali. Ka-rena selain berada di aliran air hujan, posko pertama letakn-ya masih kurang aman. “Ma-kanya kami masih mencari tempat lokasi baru yang lebih layak dan lebih aman dan ny-aman,” jelasnya.

KesehatanKondisi kesehatan warga

di tempat pengungsian su-dah mulai terganggu. Ban-yak warga yang mulai sakit, hingga membuat tim medis harus diterjunkan kelosi un-tuk memeriksa keadaan para pengungsi. Bahkan kini, su-dah terdapat satu warga yang mengalami pingsan, yakni Sakdiyah.

“Kesehatan para pengungsi akan terus kami cek dan pantau untuk mengetahui kesehatan-nya. Memang, kini, keadaan-nya kurang baik, yakni rata-rata tensi darahnya naik,” ujar tim medis di lokasi pengungsian, Nouval, Selasa (18/6).

Nouval menambahkan, terdapat 21 pengungsi yang sudah menjalani pemeri-kasaan lebih lanjut oleh tim medis karena tensi darahn-ya yang mulai naik. Menu-rutnya, naiknya tensi darah tersebut disebabkan karena mengalami shok dengan adanya bencana tersebut. Selain itu, para pengungsi juga disebabkan dikurang is-tirahat dan kecapean, hingga membuat Sakdiyah mengala-

mi pingsan saat berada di posko pengungsian.

“Rata-rata setelah dicek oleh kami, penyebab menu-runnya kesehatan warga yang mengungsi adalah, selain tem-pat pengungsian, juga diaki-batkan tekananan psikologis, mereka shok dengan bencana yang menimpa mereka,” kata Amrati, Bidan desa Matanair yang ikut turun ke lapangan.

Dia menambahkan, rata-rata penyakakit yang dider-itanya adalah batuk dan pus-

ing. “Rata-rata penyakit yang diderita mereka adalah batuk dan pusing,” tambahnya.

Tempat pengungsi juga tidak aman dari binatang ber-bisa. Sudah terdapat salah satu warga yang sampai digig-it oleh kalajengking, sehingga harus mendapatkan perawa-tan serius dari tim medis yang berada dilokasi pengungsian.

“Kami hanya untuk sore hari berada di pengungsian ini, sebab masih ada pasien yang lain yang menunggu,

akan tetapi kesesokan harinya kami akan kembali lagi un-tuk mengecek dan memantau kesehatan para pengungsi,” terang Amrati.

Dan 21 pengungsi yang da-pat perawatan dari tim medis antara lain adalah Sakdiyah, Sunawa, Ainurrahman, Su-naini, Maliyah, Ghazali, Su-mawan, Arwani, Jumarti, Mur-salim, Sumar’a, Wasid, Warid, Sudani, Busiye, Umlani, Sinab, Sa’nawi, Munib, Ansori dan Misrujim. (athink/rif/sym/mk)

Pakar Geologi: Ada Sungai Bawah Tanah

LAPORANKHUSUS

Kondisi Kesehatan Pengungsi Mulai TergangguSUMENEP - Pakar Geologi Petrus Mariono men-gatakan, amblesnya tanah di Dusun Karongkong, Desa Matanair, Rubaru, dan Dusun Kecer Laok, Desa Kecer, Dasuk, gejala alam yang berbeda dengan di daerah lain disejumlah daerah.

SUMENEP - Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sume-nep Moh Subaidi menilai, konstruksi bangunan SMA 1 Kalianget yang ambruk tidak standar. Ambruknya ruang kelas tersebut bukan hanya disebabkan intensitas hujan dan angin yang menimpa se-kolah tersebut. Menurutnya, tidak mungkin bangunan yang dibangun pada tahun 2011 dari APBD II itu ambruk cuma karena tergenag air.

“Hasil temuan dari tim bahwa ternyata bangunan ini sangat tidak layak. Seharusn-ya, kan, ada rumus-rumus tertentu yang sesuai dengan kondisi tanah dan luas lahan, misalnya ketinggiaanya be-rapa, di bawah juga ukuran-nya berapa, dan yang lainnya. Tetapi ketika kami lihat, bu-kan dari faktor alam, ini be-nar-benar disebebakan human error,” jelasnya.

Saat melihat bangunan yang ambruk itu, Selasa (18/6), ia mengaku prihatian atas kejadian tersebut. Pihaknya meminta Dinas Pendidikan Sumenep untuk mengambil pelajaran dari peristiwa terse-but dalam memilih rekanan. “Karena hal tersebut akan menyangkut jiwa orang ban-yak ketika kejadian seperti ini terulang lagi,” ucapnya.

Menurut politisi PPP

ini, disdik harus meman-ggil rekanan pelaksana pembangunan gedung terse-but, sebab robohnya gedung itu murni kesalahan rekanan, tidak ada kaitannya dengan bencana alam yang disebab-kan intensitas hujan yang tinggi.

‘’Rekakan harus dipanggil oleh Disdik. Rekanan harus dimintai bertanggung jawab atas semua ini. Disdik jan-gan toleran terhadap rekanan yang tidak bekerja dengan baik. Kalau perlu rekanan itu diberi sanksi,’’ ujarnya.

Dia menjelaskan, gedung yang dibangun melalui dana APBD 2 itu, harus secepatnya diberi ganti. Disdik harus mem-bangun gedung baru guna mengganti gedung yang am-bruk itu agar siswa tidak ter-lantar karena gedung itu digu-nakan untuk proses KBM bagi kelas X. Jika Disdik tidak sece-patnya membangunnya, dipas-tikan sekolah akan kekurangan local, apalagi sebentar lagi pen-daftaran siswa baru.

‘’Disdik kan punya file re-kanan, di situ bisa dilihat dan Disdik jangan kerjasama lagi dengan renakan itu sebagai bentuk sanksi yang harus di-terimanya. Kalau masih ker-jasama dengan rekanan yang membangun sekolah asal-asalan itu, dipastikan akan ada

korban selanjutnya,’’ ungka-pnya.

Lebih lanjut dia mema-parkan, dalam waktu dekat, pihaknya akan memanggil Disdik dan memberi rekomen-dasi agar segera membangun kembali dan dilarang kerja sama lagi dengan rekanan tersebut.

“Kalau disdik tidak te-gas, rekanan akan sewenang-wenang dalam membangun dalam pembangunan apapun di Sumenep ini. Makanya kami akan beri dua rekomendasi yaitu disdis segera bangun ka-las baru dan dilarang kerjasa-ma lagi dengan rekanan yang membangun gedung SMAN Kalianget yang ambruk itu,’’ ungkapnya.

Kepala SMA 1 Negeri Ka-lianget Syaiful Rahman ber-harap, jika nantinya diban-gun lagi harus sesuai dengan standar pembangunan kelas yang seharusnya.

“Ini sudah jadi pelajaran, kalau nantinya akan diban-gun lagi maka harus yang baguslah, dan sesuai dengan rumus yang ada. Jadi, ini su-dah jadi catatan dan menjadi pelajaran berharga sebab ini menyangkut jiwa anak. Mujur robohnya bangunan itu tidak terjadi saat proses belajar mengajar berlangsung,” hara-panya. (sym/rif/mk)

SEKOLAH AMBRUK

Konstruksi Bangunan SMA 1 Kalianget Tidak Standar SUMENEP – Pencairan

gaji ke-13 Pegawai Negeri Sipil/Calaon Pegawai Neg-eri Sipil tahun tahun 2012, sampai saat ini masih be-lum bisa direalisasikan. Hal ini dikarenakan terkendala lambannya Peraturan Men-teri Keuangan (PMK) RI.

Dana Rp. 41.140.585.991 milliar untuk 11.362 PNS/ CPNS di Kabupaten Sumenep, sampai saat ini masih men-gendap di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), dan

sudah siap untuk dicairkan.Kepala DPPKA Kabupaten

Sumenep Carto mengatakan, pihaknya tidak bisa mencair-kan dana tunjangan terhadap ratusan PNS /CPNS sebelum mendapatkan surat yang dikeluarkan oleh Kemenkeu RI. ”Jadi, sebelum ada pijakan yang jelas pada kami, kami (DPPKA) tidak bisa untuk mencairkannya,” ungkapnya, Selasa (18/6).

Carto memastikan, sesuai ketentuan yang diterimanya, pencairan gaji ke-13 itu tidak

bisa dilaksanakan bulan ini, namun pihaknya berupaya Juli mendatang bisa direal-isasikan. “Juli ini kami upaya-kan sudah terealisasi, sehing-ga kebutuhan para pegawai, terutama yang ingin menye-kolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi bisa memanfaatkan gaji tersebut,” terangnya.

Mantan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan ini mengatakan, pemberian gaji ke-13 dilakukan dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan dan memacu ki-nerja pegawai negeri.

Adapun besaran gaji ke-13 variatif, bergantung be-sarannya yang sama dengan gaji satu bulan, meliputi haji pokok, tunjangan kesejahter-aan, tunjangan jabatan dan tunjangan umum lainnya.

“Pastinya gaji bulan ke-13 ini tidak meliputi tunjangan beras. Besarannya tidak sama antara masing-masing PNS, sesuai gaji yang diterimanya dalam satu bulan,” pungkasn-ya. (edy/mk)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN LAMBAN

Pencairan Gaji Terkendala Permenkeu

SUMENEP – Anggota Komisi D DPRD Sumenep Dulsiam menilai, ditemukan-nya rincian kegiatan anggaran (RKA) yang tidak jauh beda de-ngan tahun sebelumnya kare-na disdik kurang serius dalam menyusun anggaran.

Menurutnya, jika disdik serius tentu saja bisa melahir-kan program inovatif, sehing-ga programnya tidak hanya menoton seperti tahun-tahun sebelumnya. ”Kalau RKA-nya sama dengan tahun sebel-umnya berarti tidak berkrea-si,” ungkapnya, Selasa (18/6).

Dengan begitu, sambung

dia, disdik hanya berfikir yang penring ada anggaran, dan bisa dihabiskan untuk masa ang-garan. Tapi, tidak memikirkan dampak dari penganggaran itu. ”Manfaatnya besar atau tidak. Kami curiga anggaran yang besar malah dipertahankan, misalnya, ini, kan, cukup me-malukan,” ujarnya.

Harusnya, sambung dia, setiap akhir masa anggaran ada evaluasi menyeluruh ke-pada program yang sudah di-laksanakan. Apabila memang tidak baik efeknya kepada du-nia pendidikan, tidak usah di-lanjutkan. ”Progres reportnya

itu harus ada, bukan hanya meng-copy saja yang penting tuntas,” ungkapnya.

Ketua fraksi PKB ini men-gusulkan untuk diadakan audit menyeluruh. Bahkan, kalau perlu tidak hanya di-lakukan oleh BPKP (badan pemeriksa keuangan dan pembangunan), tapi oleh au-ditor independen. ”Hasilnya, dipublikasikan biar publik tahu. Sehingga, bisa men-gevaluasi program yang su-dah berjalan,” tuturnya.

Sementara Kepala Dis-dik A. Shadik sampai berita ini diturunkan belum bisa

dikonfirmasi. Saat Koran Ma-dura menghubungi ponselnya tidak diangkat, meski nada sambung pribadinya aktif.

Namun, dalam keteran-gan sebelumnya, Shadik men-uturkan, penganggaran yang dilakukan pihaknya sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Bahkan, program dan anggarannya sudah sesuai dengan kebutuhan pendidi-kan di Sumenep. ”Kami siap mempertanggungjawabkan. Penganggaran dan realisas-inya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku,” ungka-pnya. (yat)

ANGGARAN PENDIDIKAN

Anggaran Dinas Pendidikan Perlu Diaudit

BAHAYA!Pengendara becak motor membawa beberapa orang anak, ketika melintas di Jalan Gedung Arca, Medan, Selasa (18/6). Kurangnya kesadaran warga akan keselamatan berkendara dapat membahayakan diri dan penumpang.

Fotografer:ant/Irsan Mulyadi

RABU 19 JUNI 2013 NO. 0141 | TAHUN II 3SUMENEP

Anggota Komisi C DPRD Iskandar menjelaskan, pihaknya telah mendukung instansi terkait untuk segera merealisasikan proses pem-bebasan lahan sebagai syarat administrasi fisik dalam men-dapatkan bantuan kemen-trian perhubungan dalam perpanjangan runway. “Itu, kan, syarat, jadi harus kami support,”tuturnya, Selasa (18/06).

Politisi PAN itu berharap, Kementrian Perhubungan da-pat membantu mewujudkan terealisasinya perpanjangan runway sebagaimana syarat yang dibutuhkan maska-

pai penerbangan yang telah berkomitmen melakukan pen-erbangan Sumenep-Surabaya.

Komersialisasi bandara, katanya, sangat dibutuhkan oleh masyarakat Sumenep ke depan, karena akan mem-bantu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Selain itu, pihaknya juga optimis terealisasinya penerbangan itu nantinya akan memperce-pat pengembangan yang akan direncanakan. Sebab, ken-dala utama pengembangan masyarakat maupun pertum-buhan ekonomi, dari keadaan lalu lintas pergerakan trans-portasinya.

Sementara saat ini proses pembebasan lahan Bandara Udara Trunojoyo yang masih menunggu kepastian rekomen-dasi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur kini su-dah menemukan titik terang. Lahan seluas kurang lebih 3 hektare yang akan digunakan untuk memperpanjang lan-dasan pacu (run way) itu sudah menjadi kewenangan Pemkab, melalui panitia yang tergabung dalam Tim 9.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumenep Hery Koenjtoro menjelaskan, memang dalam aturan yang baru pada Peraturan Presiden No. 71 tahun 2012 tentang Atu-ran Pelaksana Pengadaan Tan-ah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum diamanat-kan pembebasan lahan Bandara melalui Tim Pemprov melalui izin lokasi dari gubernur.

Pihakanya mengirim su-rat pengajuan agar pembe-basan lahan tersebut bisa ditangani oleh pemerintah

daerah. “Memang dengan atu-ran baru kalau pemebebasan lahan itu kewenangan dari Pemprov, tapi hal itu bisa saja dilimpahkan ke pemerintah daerah,”paparnya.

Dalam waktu dekat, pemerintah daerah melalui Tim 9 segera melakukan pen-gukuran lahan yang dibebas-kan untuk dibuat peta bidang penambahan panjang pacu, kemudian selanjutanya akan melakukan sosialisasi de-ngan disaksikan oleh Forum Pimpinan Daerah agar target pembebassan lahan tersebut segera terealisasikan.

Pihaknya berharap dalam pembebasan lahan yang akan digunakan untuk memperpan-jang landasan pacu, agar ber-jalan lancar tanpa mengalami hambatan apapun, sehingga dapat segera terealisasikan, sebab penambahan panjang pacu bandara itu akan menja-di prasyaratan utama sebagai penerbangan pesawat komer-sial. (athink/mk)

Dewan Dukung Pembebasan Lahan Lapangan Terbang Trunojoyo

SUMENEP - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumenep berharap, pemerintah segera mem-proses pembebasan lahan Bandara Trunojoyo. Sehingga semua steakholder, pemilik lahan maupun pihak Kementrian Perhubungan tidak kecewa gara-gara kurangnya syarat admin-istrasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan bantuan perpanjangan runway.

PEMBEBASAN LAHAN Bandara Trunojoyo merupakan langkah penting untuk mempercepat pengembangan lapangan terbang yang terletak di Kabupaten Sumenep.

SUMENEP – Dinas Kese-hatan (Dinkes) Kabupat-en Sumenep tidak ketir dengan ancaman dewan untuk memangkas ang-garan kesehatan, jika pelayanan rumah sakit di daerah tersebut tidak kunjung diperbaiki.

Kepala Dinas Kesehatan Sumenep Rizka Anugerah Rahadi mengatakan, pihakn-ya tidak sedikitpun akan ter-pengaruh terhadap jumlah anggaran yang ada. “Monggo jika dewan akan melakukan pemangkasan terhadap ang-garan berikutnya,” katanya, Senin (17/6).

Pihaknya tidak bisa menja-min untuk memberikan pelay-anan yang maksimal. Bahkan, jika pemangsan itu benar-be-nar dilakukan, pelayanan kes-ehatan akan semakin terpu-ruk. “Jika itu benar diterapkan, maka pelayanan akan semakin jauh dari kesempurnaan,” tegasnya.

Dalam memberikan kes-ehatanyang prima, katanya, sangat bergantung terhadap anggaran yang ada. Sebab, kualitas pelayanan itu ber-gantung terhadap jumlah besar kecilnya jumlah amu-nisi. Dia mencontohkan, Seperti kualitas obat-obatan dan juga kualita sumber daya manusia (SDM) yang mam-puni. “Ini, kan, semua butuh anggaran. Jadi jika anggaran yang sudah diprediksikan tidak cukup, terpaksa kami akan melakukan efisiensi lagi,” terangnya.

Menurut Rizka, selama ini, pihaknya telah memberi-kan pelayanan yang maksi-mal terhadap semua pasien. Bahkan, pihaknya menya-

takan tidak akan tebang pilih dalam memberikan pelay-anan kesehatan.

“Menurut kami (Dinkes), selama ini telah memberi-kan pelayanan yang mak-simal. Namun, jika masih belum memuaskan ter-hadap masyarakat, mugkin itu kekurangan yang ada pada diri kami, dan kami akan terus berusaha mem-berikan yang terbaik pada masyarakat. Utamanya dalam pelayanan kesehatan ke depan,” tukasnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi D DPRD Sumenep Dulsiam mengatakan, pe-layan yang diberikan oleh dinkes saat ini masih jauh dari harapan. Bahkan pihakn-ya merasa kurang dihargai, sebab dinkes terkesan tidak menghiraukan terhadap ter-guran dan masukan yang ia lakukan. Sehingga dirinya

mengatakan akan melakukan pemangkasan terhadap ang-garan untuk dinkes pada ta-hun berikutnya.

Hal ini dilakuka sebagai upaya untuk mengubah pe-laynan agar bisa semakin baik ke depannya. “Apa perlu di-kurangi anggaran tahun beri-kutnya, agar pelayanan kes-ehatan juga semakin baik?,” ucapnya beberapa waktu lalu.

Anggaran KhususSementara terkait de-

ngan pelayanan kesehatan yang masih buruk di daerah kepulauan, kata Rizka, karena kesejahteraan dokter tidak terpenuhi. Tunjangan yang di-terima dokter yang bertugas di kepulauan tidak sama dengan tunjangan dokter yang berada di daratan.

”Tunjangan untuk dokter yang berada di kepulana san-gat sedikit. Seperti BTT saja, selisihnya 250 dengan dari BTT yang ada di daratan,” un-gkapnya, Selasa (18/6).

Dulsiam juga tidak mem-bantah buruknya pelayanan kesehatan di daerah kepu-lauan karena kekurangan anggaran, sehingga dokter enggan bertugas di kepu-lauan. ”Saya kira, bukan dokternya yang tidak ingin bertugas di daerah kepulaun, melainkan terkendalnaya masalah tunjangan yang di-berikan masih sama dengan dokter yang ada di daerah kepulauan,” terangnya.

Ia berharap ada tunjan-gan khusus untuk dokter yang bertugas di kepulauan. ”Jadi, seharusnya tidak samalah perolehan dan pendapatan-nya dengan dokter yang be-rada di daratan Sumenep de-ngan yang berada di kepuluan sumenep. kan biayanya juga lebih mahal,” pungkasnya. (edy/mk)

ANGGARAN KESEHATAN

Kadinkes: Monggo Jika Dewan Akan MemangkasSUMENEP - Dewan Per-

wakilan Rakyat Daerah dalam waktu dekat akan memanggil pihak terkait untuk memintai klarifikasi terkait dengan dugaan pemotongan Bantu-an Stimulan Perumahan Swa-daya (BSPS) di Desa Kalianget Timur. Yang sudah dimintai klarifikasi Bapedda dan Kepa-la desa Kalianget Timur.

Ketua Komisi C DPRD Hari Ponto mengatakan, pihaknya telah berkomitmen sejak be-redarnya isu pemotongan tersebut untuk mengusut, ditambah adanya aksi dari masyarakat setempat yang merasa dirugikan.

“Kami telah panggil se-mua pihak yang bersangku-tan untuk dimintai keteran-

gan soal dugaan pemotongan BSPS di Desa Kalianget Timur. Dalam waktu dekat, kami juga akan panggil beberapa pihak, seperti UPK dan Tim Pen-damping Masyarkat (TPM) dari desa setempat untuk di-mintai keterangan langsung,” paparnya, Selasa (18/6).

Sementara, Kabid Sosial dan Budaya Mohammad Sid-dik mengatakan, pihaknya memang dikumpulkan untuk mencari titik terang terkait dugaan adanya pemotongan BSPS dari penerimanya di Desa Kalianget Timur. “Kare-na ketua meminta kami men-jelaskan secara rinci, ya saya jelaskan,” ungkapnya.

Ia menegaskan, sesaui petunjuk juklak, pemerintah

dalam merealisasikan ban-tuan itu dibantu oleh Unit Pengelo Kegiatan (UPK) dan Kelompok penerima yang SK-nya langsung ditandatangani oleh bupati.

“Jadi UPK bersama kelom-pok penerima sama-sama membeli bahan bangunan yang dibutuhkan oleh MBR. Dan pemerintah memberi-kan bantuan itu untuk rehab rumahnya, bukan uangnya yang dikasihkan. MBR men-cairkannya lewat reken-ingnya sendiri, kemudian bersama UPK dan TPM yang membelanjakan,”tegasnya.

Dia menambahkan, proses realisasi pencairan uang MBR yang mengusulkan memang dari UPK dan TPM kepada

Bapedda. Setelah diverifikasi kemudian hasilnya diaju-kan kepada Kemenpera dan pencairannya diturunkan 50 persen kepada nomor reken-ing BRI setiap MBR. Sedang-kan sisanya, baru dikeluarkan lagi setelah bangunan fisik mencapai lima puluh persen.

Siddik kembali menegas-kan, Bapedda tidak pernah menginstruksikan melaku-kan pemotongan, baik kepada UPK, TPM maupun kepala desa setempat. Bantuan BSPS tersebut, menurutnya, murni bantuan rehab kepada penerima.”Tapi untuk jelasn-ya, Insya Allah Kamis depan pihak UPK dan TPM akan di-mintai keterangan,” tukasnya (athink/mk)

DUGAAN PEMOTONGAN BSPS

Dewan Akan Panggil UPK dan TPM

SUMENEP - Kabag Sos-bud Badan Perencanaan dan Pembangun Daerah (Bappe-da) Kabupaten Sumenep Moh Sidik membantah jika lem-baganya tebang pilih dalam menyalurkan beasiswa mis-kin. Ia mengaku sudah bek-erja sesuai aturan.

“Mereka yang sudah be-rapa kali tidak dapat jatah bantuan dikarenakan tidak memenuhi syarat adminstra-si. Berdasarkan hasil verifika-si kepada semua mahasiswa yang mengajukan, rata-rata mereka tidak memenuhi syarat administrasi, seperti surat keterangan tidak mam-pu dari kepala desa, termasuk juga nilai mereka tidak me-

menuhi standar aturan yang ada,” katanya, Selasa (17/6).

Dari 1.300 mahasiswa yang saat ini mengajukan beasiswa ke Bappeda, yang dipastikan tidak lolos admin-istrasi berjumlah 600 orang lebih. “Itu bisa jadi, karena ada banyak mahasiswa yang nilainya belum mencukupi target. Berapa kalipun men-gusulkan jika belum diper-baiki, maka tidak akan dapat. Karena dalam aturan, kan, sudah jelas, untuk negeri standar nilai minimal 2,7, se-dangkan untuk swasta adalah minimal 3,00,” jelasnya.

Sidik menambahkan, bea-siswa tahun ini akan segera dikucurkan. “Insya Allah bu-

lan Juli, paling lambat ada-lah awal Agustus. Dan akan segera cair, baik lokal mau-pun interlokal,” ucapnya.

Ketua PC IPNU Sumenep Syaiful Harir mengatakan, titip menitip beasiswa maha-sisa miskin memang agak sulit dibuktikan, tapi ada. “Ada ban-yak mahasiswa yang nilainya memenuhi standar dan men-dapat keterangan kurang mampu dari kepala desa, tetapi tetap saja tidak dapat. Bahkan, ada mahasiswa bercerita ke saya bahwa dirinya sudah em-pat kali mengusulkan, tetapi sampai hari ini belum juga da-pat jatah,” jelasnya.

Ia berharap, Bappeda benar-benar selektif dalam

memilih mahasiswa yang akan mendapat beasiswa. “Sebab tak sedikit bantuan beasiswa untuk mahasiswa miskin kurang tepat sasaran. Kasihan mereka yang benar-benar tidak mampu, tetapi harus gigit jari lantaran kalah start terhadap mereka yang lebih dulu mengusulkan le-wat jalur dalam,” katanya.

Pada tahun ini, maha-siswa miskin yang akan men-dapat bantuan berjumlah 350 orang, dan masing-masing mahasiswa akan menerima beasiswa Rp 2.000.000. bea-siswa tersebut dikucurkan langsung melalui rekening mahasiswa yang bersangku-tan. (sym/mk)

NEPOTISME

Bappeda Bantah Ada Titipan Beasiswa

Pasar murah mulai dibuka selama beberapa hari ke depan sebagai upaya untuk membantu masyarkat miskin dan menekan inflasi daerah yang ditimbulkan melambungnya harga sembako jelang Ramadhan dan Hari Raya

RABU 19 JUNI 2013 NO.0141| TAHUN II4 PAMEKASAN

Ini bukan sekedar merugikan para guru, tapi sudah sarat dengan unsur penipuan. Harapan guru untuk menerima kompensasi atas diterimanya SK itu, menjadi sia-sia,

AKSI SOLIDARITAS WARTAWAN. Sejumlah wartawan yang tergabung dalam Aliansi Wartawan Pati melakukan aksi solidaritas di depan Mapolres Pati, Jateng, Selasa (18/6). Dalam aksinya mereka mengecam tindakan kekerasan terhadap wartawan yang dilakukan oleh oknum Polisi di Ternate dan Jambi serta mendesak jajaran Kepolisian segera menindak pelaku.

Di antara kesalahan itu, nama Bupati Pamekasan yang seharusnya tertulis Drs. H Akhmad Syafii, MSI, tertulis Moh. Syafii, MSI. Begitu pula dengan visi pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang se-harusnya Bersama Wujudkan Perubahan, di buku itu tertu-lis Bangkit Bersama Sejahtera Berkualitas yang merupakan visi pasangan bupati dan wakil bupati sebelumnya.

Anggota Komunitas Par-lemen Jalanan Mahasiswa (Kopajaa), Abdul Hamid men-gatakan kesalahan itu terlihat sepele, namun itu jelas men-unjukkan Pejabat Pembuat Komitnen dalam pembuatan buku kerja itu tidak bekerja dengan profesional.

“Saya kira ini kesalahan fatal yang telah dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan dalam mencetak buku itu. Dalam hal ini tentu Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip,” katanya.

Meskipun buku yang sudah

kadung menyebar itu sudah ditarik kembali, namun kasus itu sudah menimbulkan keru-gian terhadap keuangan dae-rah, karena dana yang diguna-kan untuk mencetak buku itu menggunakan dana dari Ang-garan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kepala Kantor Perpus-takaan dan Arsip Pamekasan, Mohammad Zaini mengakui kejadian salah cetak tehadap buku kerja itu dan menya-takan telah menarik semua buku yang sudah terlanjur beredar.

“Kami sudah menarikn-ya sejak pekan lalu setelah ada protes dari pejabat yang menerima buku itu,” kata Zaini.

Ia mengaku belum meng-etahui proses pencetakan buku itu, karena proses itu di-lakukan sebelum ia menjabat di Kantor Perpustakaan dan Arsip. Karenanya, ia akan mel-akukan evaluasi atas kejadian tersebut.

Ia menjelaskan, kontrak dengan perusahaan perceta-kan terjadi pada Januari lalu dengan nilai kontrak sebesar Rp 62 juta untuk 1.550 buah

buku. Ia mengaku belum bisa menentukan langkah setelah penarikan tersebut.

“Kami masih akan melaku-kan evaluasi terlebih dahulu

baru akan menentukan lang-kah apakah akan melakukan cetak ulang, atau menunggu hingga akhir tahun anggaran,” katanya. (CR-1/muj/rah)

Buku Kerja Pemerintah Salah CetakPAMEKASAN - Buku kerja untuk pejabat di lingun-gan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan diketahui salah cetak. Kesalahan itu cukup fatal, karena berkaitan dengan nama Bupati setempat dan visi pasangan Bupati dan Wakil Bupati.

PAMEKASAN - Jumlah Jamaah Calon Haji (JCH) Ka-bupaten Pamekasan yang di-pastikan batal berangkat ke tanah suci akibat kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang memangkas kuota jamaah haji sebesar 20 persen mencapai 90 orang jamaah.

Kondisi tersebut tidak

hanya menimbulkan kere-sahan di kalangan jamaah,

namun juga membuat cemas Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH).

“Di tingkat Jawa Timur, akan ada pemangkasan hingga 6.833 jamaah, sedang untuk Kabupaten Pamekasan seban-yak 90 jamaah,” kata Sekre-taris Forum KBIH Pamekasan, Lukman Hakim, Selasa (18/6).

Jumlah jamaah yang di-pastikan batal berangkat aki-

bat pemangkasan kuota oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi itu nantinya akan ber-dampak terhadap penguran-gan Jemaah Calon Haji di 24 KBIH di Pamekasan. Apalagi, sampai saat ini pembahasan mengenai sistem peman-gkasannya belum dilakukan.

”Mudah-mudah pen-

dekatan yang dilakukan oleh Pemerintah RI terhadap

Pemerintah Arab Saudi ber-hasil, sehingga jemaah yang masuk dalam Estimasi Kode Porsi 1300314849, bisa be-rangkat secara keseluruhan dan tidak ada yang dibatal-kan,” kata Lukman.

Dengan jumlah jamaah yang batal akibat kebijakan itu, maka Jamaah Calon Haji asal Kabupaten Pamekasan yang dipastikan batal berang-kat tahun ini mencapai 200 orang. Rinciannya, 110 jamaah batal berangkat karena belum bisa melunasi Biaya Penye-lenggaraan Ibadah Haji (BPIH) hingga batas waktu yang di-tentukan sedang 90 jamaah lainnya merupakan jamaah yang tidak bisa berangkat aki-bat pamangkasan kuota.

Forum KBIH Pamekasan, kata Lukman, saat ini tengah berupaya untuk mengenda-likan keresahan calon jemaah mereka dengan menumbuh-kan keyakinan, jika mereka tetap akan berangkat, meski-pun harus tertunda ke tahun depan.

Kepala Seksi Penyelengga-raan Ibadah Haji dan Umroh, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan, Juhe-di, mengatakan Kemenag

akan menindaklanjuti semua kebijakan yang telah menjadi keputusan perintah, termasuk pemangkasan jumlah Jamaah Calon Haji.

Ia memastikan, jamaah yang batal berangkat ke tanah suci akibat kebijakan itu, akan berangkat tahun depan jika persyaratan mereka terpenuhi.

“Kami di sini hanya seba-gai pelaksana atas kebijakan pemerintah. Kami juga senan-tiasa berharap agar pendeka-tan yang dilakukan Pemerin-tah terhadap Kerajaan Arab Saudi berhasil, sehingga ren-cana itu batal dilakukan,” kata Juhedi

Pemerintah Arab Saudi melakukan pengurangan kuota jamaah haji karena ter-jadi keterlambatan penyelesa-ian perbaikan dan perluasan Masjidil Haram. Perbaikan itu menyebabkan berkurangnya daya tampung masjid tersebut hingga dilakukan penguran-gan terhadap kuota jamaah haji sebesar 20 persen. Besar pengurangan itu didasarkan atas kesepakatan dalam Or-ganisasi Konferensi Islam (OKI/persatuan negara-nega-ra Islam se dunia). (awa/muj/rah)

IBADAH

Pemangkasan Jamaah Haji Mencapai 90 Orang

PAMEKASAN - Lembaga Pendampingan dan Pember-dayaan Masyarakat (LP2M) Pamekasan menyatakan ada dugaan kasus pemalsuan Su-rat Keputusan (SK) Penilaian Angka Kredit (PAK) untuk 129 orang guru di Pame-kasan melibatkan oknum pegawai dinas Pendidikan (Disdik) setempat. Sebab, tidak mungkin jika pemalsu-an itu dilakukan oleh pihak di luar instansi tersebut, karena formatnya mirip de-ngan SK PAK yang asli.

Ketua LP2M, Heru Budi Prayitno, Selasa (18/6), men-gatakan saat ini lembaganya tengah melakukan pengga-lian data atas kasus terse-but. Penyelidikan mendalam itu difokuskan pada dugaan keterlibatan oknum pejabat Disdik sebagai pihak yang pertama kali memberi infor-masi kepada guru tentang program PAK.

Jika ada keterlibatan pegawai di instansi pemer-intah yang mengurusi pengembangan pendidikan itu, LP2M meminta Ins-pektorat Kabupaten Pame-kasan memberikan sanksi yang tegas. Ia juga meminta agar uang yang diterima dari pengurusan SK PAK itu dikembalikan.

“Ini bukan sekedar mer-ugikan para guru, tapi sudah sarat dengan unsur peni-puan. Harapan guru untuk menerima kompensasi atas diterimanya SK itu, menjadi sia-sia,” kata Heru.

Ia meminta agar guru-guru yang menjadi korban penipuan itu untuk mem-beri data yang lengkap ke lembaganya agar proses in-vestigasi yang dilakukannya berjalan lancar dan cepat. Saat ini, lembaganya tengah mengumpulkan data usulan guru yang mengajukan SK PAK.

Setelah pelaku dan mo-dus kasus tersebut terung-kap dengan disertai bukti-bukti yang jelas, Heru akan melaporkan kasus itu dan pelakunya ke Kepolisian

dan Kejaksaan, selain akan menuntut agar Pemerintah Kabupaten Pamekasan juga menerapkan sanksi yang te-gas.

LP2M menduga, SK PAK itu sengaja dipalsukan oleh oknum pegawai Disdik un-tuk mendapatkan keuntun-gan pribadi dengan menarik uang dari guru yang ingin mendaptkannya.

Lembaga itu juga tidak menepis kemungkinan keterlibatan pejabat di lingkungan Disdik Pame-kasan. Sebab, tidak mung-kin SK palsu itu bisa ber-edar ke ratusan guru jika tidak ada yang melind-ungi.

“Bisa jadi ada keterli-batan pimpinan Disdik. Kami masih akan terus melakukan investigasi agar kasus ini bisa terungkap secara jelas dan utuh,” katanya.

Bupati Pamekasan, Achmad Syafii berjanji menindaklanjuti temuan itu dengan memanggil de-ngan melakukan klarifika-si ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bupati juga menyatakan akan mem-beri sanksi yang tegas, apabila ada oknum pega-wai Disdik yang melaku-kan pemalsuan tersebut. (awa/muj/rah)

SK PAK

LP2M Menduga Pemalsuan Melibatkan Pegawai Disdik

PAMEKASAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan menyatakan hingga hari kelima paska pengumuman Daftar Caleg Sementara (DCS), belum me-nerima masukan masyarakat tentang adanya Bakal Calon Anggota Legislatif (Caleg) yang bermasalah.

Anggota KPU Pame-kasan, Didin Sudarman mengatakan sesuai tahapan Pemilihan Umum Anggota Legislatif (Pileg), tanggapan masyarakat itu masih terbuka hingga Kamis (27/6) menda-tang. Oleh karenanya, KPU masih menunggu masukan masyarakat itu sebelum DCS itu ditetapkan menjadi Daftar Caleg Tetap (DCT).

Dia jelaskan, masu-kan masyarakat ini sangat diperlukan sebagai salah satu pertimbangan KPU dalam menetapkan DCT. Meski de-mikian, masukan masyarakat itu tidak akan diputus sepihak, tetapi akan dikoordi-nasikan dengan partai politik (Parpol) pengusungnya.

Hal ini sebagai bentuk kehati-hatian KPU dalam me-netapkan DCT, untuk meng-hindari kesalahan. Sebab bisa jadi, masukan masyarakat itu dilakukan tidak berdasar fakta dan hanya bertujuan untuk menjatuhkan salah satu Bakal Caleg.

“Kami tentu tetap berkoordinasi dengan Par-pol pengusungnya dan tidak sembarangan mencoret. Tapi kalau memang fak-tanya ada, tentu kami akan menentukan sikap sesuai ketentuan perundang-un-dangan,” katanya.

Dia jelaskan beberapa hal

yang bisa menggugurkan DCS untuk ditetapkan sebagai DCT diantara yang berkaitan dengan persyaratan adminis-tratif, seperti kesehatan serta tersangkut tindak pidana de-ngan ancaman hukuman lima tahun penjara.

Menurut Didin, kelengka-pan administrasi, para Bakal Caleg yang ditetapkan sebagai DCS sudah lengkap. Namun dalam perihal kesehatan, bisa dipertimbangkan lagi jika ada masukan masyarakat, karena bisa jadi calon yang sudah ditetapkan DCS, mengalami sakit parah dan tidak memen-uhi syarat kesehatan.

Sedangkan calon yang pernah menyandang status narapidana, saat ini hanya satu orang namun yang bersangku-tan memenuhi syarat, karena hanya ancaman hukumannya empat tahun penjara.

Dia adalah Mudakkir, Bakal Caleg Partai Golkar (PG) daerah pemilihan (Dapil I) meliputi Kecama-tan Pamekasan dan Kecama-tan Tlanakan. Ia merupakan mantan narapidana dalam kasus penipuan jual beli soal dalam pelaksanaan tes rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS 2009).

Meski demikian, Ia dinyatakan tidak masalah dalam pencalonannya, karena sudah memasang pengumuman di media massa, sebagai salah satu persyaratan administratif. Hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 7 dan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pencalonan. (uzi/muj/rah)

MENJELANG PENETAPAN DCT

KPU Belum Menerima Laporan Adanya Bakal Caleg Bermasalah

RABU 19 JUNI 2013 NO.0141| TAHUN II 5PAMEKASAN

PAMEKASAN - Ribuan buah galon air minum mi-lik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pamekasan hilang. Perusahaan itu men-gaku rugi hingga ratusan juta rupiah akibat hilangnya galon air merek Adeni, air kemasan yang diproduksi PDAM Pame-kasan.

Selasa (18/6), sejumlah

aktivis Kesatuan Aksi Pemuda Anti Korupsi (Kapak) Pame-kasan, menemui pimpinan perusahaan milik Pemerin-tah Daerah setempat itu un-tuk menanyakan kebenaran hilangnya ribuan galon air minum itu. Mereka khawatir ribuan galon itu sengaja dihi-langkan oleh oknum tertentu di perusahaan tersebut.

“Berdasar data yang kami peroleh, galon air Adeni yang hilang sudah mencapai 4.713 buah. Ini bukan jumlah yang kecil karena bila diuangkan nilainya mencapai jutaan ru-piah,” kata koordinator Kapak, Elly Andika.

Menurutnya, jika dihitung dengan harga galon Adeni Rp 33 ribu, maka perusahaan itu

telah kehilangan uang sekitar Rp 200 juta.

Elly mengatakan saat ini jumlah galon Adeni yang ada di distributor maupun di gu-dang hanya tinggal 6 ribu ga-lon dari semula 10.731 galon. Jumlah itu merupakan hasil pemeriksaan tim dari Pemer-intah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan pada Septermber

tahun lalu.Data yang dimiliki Kapak

menyebutkan galon itu dibeli beberapa kali, antara lain se-jak 2003 hingga 2008 seban-yak 7.423, tahun 2009 1.080, tahun 2010 sebanyak 2.000 dan tahun 2011 sebanyak 200 buah dengan menggunakan modal dari pemerintah.

Selain itu, kata Elly, kelom-poknya juga menemukan data hilangnya kardus dan gelas air kemasan sebanyak 437 kemas yang jika dikalikan dengan harga Rp 9 ribu, nilai uang yang hilang mencapai Rp 3,9 juta.

Para pemuda itu meminta pimpinan PDAM dan Perusa-haan Adeni bertanggungjawab atas kasus kehilangan itu karena kasus itu yang men-jadi salah satu penyebab tim-bulnya kerugian di perusahaan milik Pemkab Pamekasan itu.

Direktur PDAM Pame-kasan, Agus Bakhtiar mem-batah tuduhan Kapak. Ia me-negaskan, tidak ada kasus kehilangan galon air seperti yang mereka sampaikan. Ia menegaskan, semua galon itu masih lengkap dan tidak ada satu pun yang hilang.

Agus menduga munculnya kabar hilangnya galon ka-rena ada beberapa oknum di PDAM yang tidak suka dengan kepemimpinannya. Karenan-ya, ia menyatakan siap untuk dilakukan audit terhadap pe-rusahaan yang dipimpinnya.

“Semua lengkap, bahkan galon yang rusak juga masih ada di perusahaan karena se-muanya merupakan aset yang harus dilaporkan,” kata Agus Bakhtiar. (CR-1/muj/rah)

PERUSAHAAN DAERAH

Ribuan Galon Air di PDAM Hilang

PAMEKASAN - Puluhan guru Madrasah Aliyah Neg-eri (MAN) Pamekasan minta pemerintah mengganti Tau-fiqi sebagai kepala madrasah tersebut. Mereka beralasan, pengangkatan adik kandung mantan Kepala Kantor Keme-nag Pamekasan, Normalud-din itu tidak sah.

Permintaan mereka dis-ampaikan saat bertemu pimpinan dan anggota Komi-si D Dewan Perwakilan Raky-at Daerah (DPRD) setempat, Selasa (18/6), di Ruang Komi-si D. Dalam pertemuan itu, salah satu guru yang men-jadi juru bicara mengatakan pengambilan kebijakan yang dilakukan Taufiqi sebagai Kepala Madrasah, menyeru-pai yang biasa dilakukan Normaluddin saat memimpin Kantor Kemenag Pamekasan.

Mantan guru di Kabu-paten Sampang itu dinilai tidak pernah berkoordinasi dalam mengambil kebijakan dan seringkali mengeluar-kan pernyataan yang meny-inggung perasaan guru dan siswa di sekolah tersebut.

“Sebagai kepala sekolah, dia juga tidak mampu me-nerapkan kurikulum yang berlaku di MAN. Sehingga, kegiatan belajar dikhawat-irkan akan mengalami ke-munduran,” katanya sambil meminta agar media tidak menyebut namanya dalam pemberitaan.

Para guru menduga, pengangkatan Taufiqi seba-gai Kepala MAN Pamekasan sarat dengan permainan

antara mantan Kepala Ke-menag Pamekasan dengan pimpinan di Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur. Ka-renanya, ia meminta agar Komisi D menfasilitasi tun-tutan mereka ke Kanwil Kemenag Jawa Timur agar mengembalikan Taufiqi ke sekolah asal tempat dia men-gajar di Kabupaten Sampang.

Ketua Komisi D DPRD Pamekasan, Makmun ber-janji akan menindaklanjuti tuntutan tersebut ke Ins-pektorat Kementrian Agama RI. Sebab, jika diduga pen-gangkatan itu karena ada kerjasama dengan Kanwil Kemenag Jatim, maka tun-tutan para guru itu harus disampaikan ke lembaga di atasnya, yakni Kemenag RI.

Meski demikian, Komisi D tetap akan melakuan koor-dinasi dengan Kemenag Jawa Timur untuk mengevalu-asi pergantian Kepala MAN Pamekasan, serta menanya-kan alasan pergantian dan pemilihan figur dalam per-gantian tersebut.

Selain menyampaikan tuntutan, para guru itu juga memberikan data dugaan pe-nyelewengan yang dilakukan oleh mantan Kepala Keme-nag Pamekasan Normaluddin serta sejumlah oknum kepala madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam.

Data tersebut, juga di-berikan para guru ke Kepala Kemenag Pamekasan, Mua’rif disertai tuntutan agar te-muan tersebut ditindaklan-juti. (awa/muj/rah)

KASEK

Guru MAN Minta Adik Kandung Normaluddin Dipindah

PAMEKASAN - Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) Pamekasan, Selasa (18/6), mengkampanyekan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) di Pendopo Ronggosukowati. Kampanye Gemarikan ini dii-kuti sebanyak 290 peserta un-

tuk berbagai kegiatan. Kegiatan yang dilaksana-

kan itu antar lain, lomba me-masak berbahan baku ikan, lomba mewarnai, serta So-sialisasi Gemarikan dengan peserta anak TK dan Tim Penggerak PKK kecamatan se-Pamekasan.

Lomba memasak berba-han baku ikan tawar ini dii-kuti sebanyak 24 peserta dari tim penggerak PKK kecama-tan dengan dua jenis masa-kan. Yaitu menu keluarga dan menu Kudapan sehingga total yang dilombakan sebanyak 48 masakan. Sedangkan, lomba mewarnai bertema “Aku Cinta Ikan” diikuti anak-anak TK se Pamekasan.

Dari berbagai lomba ini nantinya akan dipilih juara 1, 2, dan 3, serta dipilih juara favorit. Mereka akan mem-perebutkan tropi serta uang pembinaan.

Ketua Forikan Pamekasan Anni Syafii mengatakan kam-panye Gemarikan ini dimak-sudkan untuk memotivasi masyarakat secara luas agar mengkonsumsi ikan secara teratur. Sebab mengkonsum-si ikan dalam jumlah yang disyaratkan bagi kesehatan bisa membentuk manusia In-donesia yang sehat, cerdas, dan kuat.

“Peningkatan dan pem-erataan mengkonsumsi ikan ini, mempunyai dua peran yang sangat strategis. Yaitu pendorong produksi peri-kanan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, serta untuk meningkat sum-ber daya manusia melalui peningkatan asupan protein melalui konsumsi ikan,” ka-tanya.

Ia menjelaskan, tingkat konsumsi ikan masyarakat Pamekasan saat ini masih tergolong rendah karena be-rada pada kisaran 24,18 kg pertahun. Jumlah ini masih jauh di bawah konsumsi na-sional yang mencapai 33,89 kg pekapita pertahun.

Minimnya tingkat konsumsi ini disebabkan kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya meng-konsumsi ikan sejak dini, terutama dalam menunjang kecerdasan dan kesehatan.

Jika dibandingkan dengan prosuksi ikan di Pamekasan, tingkat konsumsi masa-yarakat pada ikan ini sangat rendah. Sebab, produksi peri-kanan di kabupaten tersebut mencapai. 21. Ribu ton lebih pertahun pada tahun lalu. Rinciannya, penangkapan 20 ribu ton lebih pertahun dan hasil budidaya mencapai 650 ton pertahun.

Oleh karenanya, Fori-kan Pamekasan mendorong masyarakat untuk mening-katkan jumlah konsumsi ikan dalam jumlah yang cukup yang dimulai dari keluarga, lingkungan, hingga bisa dit-erapkan oleh masyarakat luas.

Gerakan ini berlaku se-cara nasional dan berkes-inambungan dari tingkat pusat, provinsi sampai ke kabupaten/kota, untuk meng-gugah masyarakat agar me-nyiapkan menu yang sehat dan bergizi. (adv/uzi/muj/rah)

ADVERTORIAL

Forikan Ajak Masyarakat Gemar Makan Ikan

Mereka merupakan gabun-gan dari lima elemen maha-siswa dan pemuda, yaitu Sat-uan Aksi Mahasiswa Revolusi (Samar), Barisan Mahasiswa Merdeka (BMM), Kesatuan Aksi Lintas Masyarakat (Kalam), Gerakan Pemuda Ronggosu-kowati (GPRS), dan Komunitas Parlemen Jalanan (Kopaja).

Aksi dilakukan dengan menggalang tanda tangan yang dibubuhkan pada kain putih sepanjang 110 meter yang dibentangkan di sisi se-latan kawasan Monomen Arek Lancor Pamekasan.

Dalam aksinya, para ma-hasiswa dan pemuda ini sam-bil berorasi mengecam ren-cana penaikan harga BBM serta mengajak masyarakat yang melintas untuk mem-bubuhkan tanda tangan se-bagai bentuk penolakan.

Masyarakat yang keberatan dengan rencana penaikan harga BBM ini langsung mem-bubuhkan tanda tangan de-ngan sukarela.

Siti Makkiyah, salah satu pengendara yang berpar-tisipasi menandatangani penolakan itu mengatakan rencana penaikan harga BBM ini dinilai memberat-kan masyarakat meski sudah disiapkan kompensasi oleh pemerintah.

Namun ia menilai kompen-sasi itu hanya sebagai iming-iming kepada masyarakat, karena kompensasi itu tidak akan membawa dampak positif terhadap masyarakat bawah. Ia juga khawatir dana kompensasi itu hanya untuk memperkaya kelompok-kelompok tertentu karena rawan diselewengkan seperti pemberian bantuan

langsung tunai (BLT) yang di-berikan pemerintah beberapa waktu lalu.

“Saya sepakat ditolak, saya punya anak sekolah dan kuliah di luar kota. Sampai sekarang biaya pendidikan tetap mahal, kalau BBM masih dinaikkan lagi, bisa mati saya,” katanya.

Dalam aksi penggalangan tanda tangan kali ini, aktivis MPM mencegat sejumlah pejabat setempat yang meng-endarai kendaraan plat merah. Beberapa di antaranya nam-pak kesal dengan membunyi-kan klakson, serta tidak mau membuka kaca dan tidak mau turun dari mobilnya.

Namun karena mahasiswa tak kunjung bergeser dari depan kendaraan, sejumlah pejabat itu akhirnya mem-bubuhkan tangan. Kondisi sempat menimbulkan kemac-etan arus lalulintas di jalur itu, meski tidak berlangsung lama.

Juru bicara aksi Zaini Wer Wer mengatakan penolakan terhadap penaikan harga BBM yang akan segera diberlaku-kan ini menjadi suatu keharu-

san, karena alasan pemerintah dinilai tidak berdasar dan cend-erung membohongi rakyat.

Menurutnya, tidak se-harusnya pemerintah menai-kan harga BBM karena masih ada sektor lain yang bisa di-garap untuk menyelamatkan anggaran pendapatan dan be-lanja negara (APBN). Seperti menaikan pajak kendaraan serta pajak-pajak yang yang tidak menambah penderitaan masyarakat kecil.

Ia menilai kebijakan pemerintah ini tidak popu-lis dan layak dipertanyakan. Sebab alasan untuk men-gurangi beban hutang ne-gara dinilai tidak rasional karena masih memberikan bantuan langsung sementara masyarakat (Balsem).

“Saya pikir ini pembodo-han untuk memuluskan ren-cana busuk pemerintah, yang pada akhirnya akan menam-bah penderitaan rakyat. Ma-kanya selama masih ada celah tetap kami tolak,” katanya.

Sementara itu, Direktur Kalam Pamekasan, Elman-

duro mengatakan pemerin-tah harus memahami kondi-si masyarakat yang akan menanggung beban cukup berat jika subsidi BBM ini di-kurangi apalagi dicabut. Ia menilai rencana pemerintah ini tidak pro rakyat sehingga harus ditolak bersama.

Ia menduga rencana pemerintah untuk menaikan harga BBM ini sebagai langkah pemerintah untuk menghapus subsidi BBM yang tak lepas dari intervensi pihak asing untuk menguasai sektor min-yak dan gas (migas), dari hulu ke hilir. Padahal, migas yang terkandung di bumi Indone-sia seharusnya dikuasai ne-gara dan dimanfaatkan demi kepentingan rakyat.

Setelah menggalang tanda tangan di Arek Lancor, MPM berencana untuk melanjut-kan aksinya ke Kantor DPRD dan Kantor Bupati Pamekasan Rabu (19/6) hari ini. Selan-jutnya, mereka akan berang-kat bersama ke Jakarta untuk menyampaikan hasil penola-kan tersebut. (uzi/muj/rah)

Aktivis Galang Tandatangan Tolak Penaikan Harga BBMPAMEKASAN - Puluhan aktivis Mahasiswa Pemuda Menggugat (MPM) Pamekasan, Selasa (18/6), mel-akukan aksi penolakan terhadap rencana pemer-intah untuk menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

PAMEKASAN - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkab Pamekasan, Madura, Jawa Timur, hingga kini belum mengetahui jumlah kerugian material akibat musibah ban-jir yang melanda kawasan itu beberapa hari lalu.

Kepala BPBD Pemkab Pamekasan Iskandar, Selasa, menjelaskan pendataan keru-gian material akibat musibah banjir tersebut hingga kini be-lum rampung dan masih men-unggu data-data pendukung di lapangan agar nantinya bisa segera dilaporkan ke pemerin-tah provinsi dan pemerintah pusat.

“Kemungkinan pekan depan kami baru bisa meng-etahui jumlah kerugian ma-terial akibat musibah banjir yang terjadi di Pamekasan beberapa waktu lalu itu,”

kata Iskandar.Iskandar menjelaskan

yang hanya diketahui saat ini hanya jumlah kepala keluarga yang terkena musibah banjir. Menurut Iskandar, berdasar-kan pendataan yang dilakukan petugas BPBD Pemkab Pame-kasan jumlah KK terdampak banjir sebanyak 2.500 KK, tersebar di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Pamekasan dan Kecamatan Pademawu.

Selain merendam rumah-rumah warga, banjir yang ber-langsung selama dua hari, yak-ni pada Selasa (11/6) hingga Rabu (12/6) juga menggenangi sejumlah lembaga pendidikan dan merendam kantor pemer-intahan, yakni kantor Dinas Pertanian Pamekasan.

Banjir yang terjadi di Pamekasan akibat luapan sungai Kalisemajid ini juga menjebol tambak udang van-ame di Dusun Talang Siring, Desa Montok, Kecamatan La-rangan, Pamekasan.

Akibat kejadian itu, para petani menderita kerugian ma-terial hingga mencapai miliaran rupiah.

Tidak hanya itu saja, ban-jir yang terjadi di Pamekasan beberapa hari lalu itu juga merusak tanaman tembakau sehingga hampir semua tan-aman tembakau milik petani Pamekasan mati karena ter-endam banjir. (ant/rah)

DAMPAK MUSIBAH ALAM

BPBD Belum Ketahui Kerugian Banjir

Akibat kejadian itu, para petani menderita kerugian material hingga mencapai miliaran rupiah.

RABU 19 JUNI 2013 NO.0141| TAHUN II6

Beberapa waktu lalu, Ketua Kelompok Tani Pangilen Bakti Desa Pangilen Kecamatan Kota Sampang Buhari mengungkapkan, kelompok taninya tidak pernah menerima bantuan berupa uang tunai dari Dinas Pertanian Sampang. Ia mengaku hanya menerima bantuan berupa peralatan pertanian, pupuk, dan bibit padi melalaui manteri atau petugas Dinas Pertanian.

SAMPANG

Pantauan Koran Madura, Selasa (18/6), di lokasi proyek. Tidak ada aktivitas apapupun terkait dengan penyelesaian pembangunan stadion. Jalan menuju stadion kondisinya memprihatinkan, becek.

Ketua Gerakan Peduli Raky-at Sampang (GPRS) menyay-angkan terbengkalainya proyek tersebut. Menurutnya, sangat miris jika Pemerintah Kabu-paten Sampang hingga saat ini masih belum memiliki stadion karapan sapi. “Yang saya ke-tahui, untuk mengadakan kara-pan sapi di Kabupaten Sampang harus menyewa lapangan kara-

pan sapi milik pribadi,” tuturn-ya, Selasa (18/6).

Pembangunan Stadion Karapan Sapi itu sudah dim-ulai pada tahun 2011. Na-mun, hingga pertengahan ta-hun 2013 lapangan tersebut terbengkalai. Ia mendesak pemerintah untuk segera me-nyelesaikan pembangunan stadioan tersebut.

“Jika pembangunannya dibiarkan, bisa mengendor-kan semangat pecinta karapan sapi. Bahkan, yang paling dis-ayangkan adalah pihak dinas pengelola yang terkesan tu-tup mata dalam permasalahan

ini,” ucapnya.Sekretaris Dinas Kebu-

dayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Sampang A. Rochim Mawardi menjelaskan, proyek tersebut diakui me-mang belum rampung seratus persen, karena kendala proyek ada pada pihak rekanan seba-gai pelaksana, yakni CV Laras Imbang.

Menurutnya, mestinya, berdasarkan kontrak, proyek tersebut sudah selesai ta-hun 2012 dan bisa diguna-kan. ”Kami juga mengingin-kan hal yang sama dengan keinginan masyarakat atau LSM. Namun, prediksi pe-nyelesaian pembangunan di luar dugaan,” ucapnya.

Sedangkan total ang-garan proyek tersebut Rp 1.207.322.600. Rinciannya, tahun 2011 Rp 148.630.600,

tahun 2012 Rp 1.058.692.000.”Untuk tribun dan pagar

sudah selesai, tinggal pengu-rukan tanah yang belum. Tapi anehnya hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2013 ternyata masih ditemukan sejumlah pekerjaan yang masih belum diselesaikan oleh pihak re-kanan.

Pada tahun ini Disbudpar-pora mengangarkan kembali untuk pembangunan tribun penonton, papan nama sta-dion dan pengurukan. Sedan-gkan untuk akses jalan masuk dan tempat parkir, akan di-anggarkan pada tahun 2014. “Jika rencana ini mulus, tidak ada kendala, maka sudah bisa dipastikan stadion karapan sapi tersebut akan rampung sepenuhnya pada tahun 2014 mendatang,” jelasnya. (hol)

Lapangan Karapan Sapi di Karang Dalam TerbengkalaiSAMPANG – Proyek pembangunan Stadion Kera-pan Sapi di Kampung Kesenah, Kelurahan Karang Dalam, Kecamatan Kota Sampang, hingga sekarang belum tuntas. Bahkan, dibiarkan terbengkalai se-hingga belum bisa difungsikan.

SAMPANG – Dinas Per-industrian Perdagangan dan Pertambangan Sampang, Se-lasa (18/6), melakukan sidak ke Pasar Srimangunan untuk melihat bahan makanan yang mengandung zat berbahaya. Tak ditemukan makanan yang mengandung zat ber-

bahaya. Namun, sejumlah bahan pokok mengalami lon-jakan harga.

Kasi Penyaluran dan Per-dagangan (Disperindag) Sam-pang Busar Wisono menga-takan, dari hasil sidak hanya ditemukan harga telur men-galami kenaikan signifikan,

yakni dari harga Rp 16 ribu saat ini menjadi Rp 18 ribu. Sidah tersebut selain untuk melihat dampak dari rencana kenaikan BBM, juga untuk melakukan pengawasan ter-hadap barang yang mengand-ung zat berbahaya.

“Ini tidak menutup ke-mungkinan harga bahan sem-bako kembali akan naik juga. Tentunya menjelang bulan Puasa dan Hari Raya menda-tang,” terangnya.

Busar mengimbau masyarakat tidak panik. Sebab, pemerintah sudah mengantisipasi lonjakan har-ga jelang isu kenaikan BBM. Salah satunya, mengantisipa-si dengan akan memberikan bahan pokok murah terhadap masyarakat.

“Oleh sebab itu kita diri-kan pasar murah sejak (15/6) kemarin hingga (05/7) men-datang yang dilaksanakan di depan pasar untuk mem-bantu masyarakat Sampang,” pungkasnya. (ryn)

MENJELANG KENAIKAN BBM

Disperindag Sidak ke Pasar

Sampang - Sebanyak 24.350 siswa sekolah dasar negeri dan swasta di Kabu-paten Sampang, Madura, Jawa Timur, mendapat ban-tuan siswa miskin (BSM) pada tahun ini.

“Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan kes-ejahteraan pelajar dari kalan-gan keluarga miskin, serta untuk meringankan beban hidup orang tua mereka,” kata Kasi Pembiayaan Dinas Pendidikan Kabupaten Sam-pang Yayuk Sri Wahyuni, Se-lasa.

Selain itu, kata Yayuk, bantuan dalam program BSM itu sebagai salah satu program pemerintah dalam berupaya menyukseskan pro-gram wajib belajar sembilan tahun serta untuk menekan angka anak putus sekolah di Kabupaten Sampang.

Yayuk menjelaskan, ban-tuan BSM ini langsung dis-erahkan kepada yang ber-sangkutan melalui kantor

pos mulai Juni hingga Juli ini, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

“Penyerahan bantuan serta teknis pengambilan di kantor Pos telah diatur secara langsung oleh pihak kantor pos,” katanya menjelaskan.

Menurut Yayuk, besaran dana bantuan yang akan di-terima masing-masing siswa penerima bantuan berbeda. Untuk siswa kelas 1 hingga kelas 5 mendapat akan men-dapatkan jatah bantuan sebe-sar Rp360.000.

Sementara itu, untuk siswa kelas 6 yang jumlahnya lebih kecil, yakni setengah bagian dari jumlah dana yang diterima siswa kelas 5.

“Kelas 6 hanya mendapat-kan jatah bantuan sebanyak Rp180.000,” katanya.

Selain untuk menekan angka anak putus sekolah, BSM juga sebagai salah satu bentuk kompensasi dari pen-gurangan subsidi BBM yang

dicanangkan oleh pemerin-tah pusat.

Berdasarkan data Di-nas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnaker-trans) Kabupaten Sampang jumlah anak putus sekolah di wilayah itu masih tinggi, yak-ni mencapai 120 anak. Mere-ka itu merupakan anak usia sekolah, yakni antara umur 7 hingga 15 tahun.

Secara terpisah, Kabid Hubungan Industri Dinsos-nakertrans Sampang, Bisrul Hafi, menjelaskan umumnya anak-anak yang putus se-kolah itu terpaksa bekerja untuk membantu orang tu-anya, karena alasan ekono-mi.

“Makanya kami saat ini membuat program terpadu bersama Disdik Sampang ini salah satunya adalah pro-gram keluarga harapan yang muaranya nanti adalah beru-paya menekan adanya anak putus sekolah,” katanya men-jelaskan. (ant/mk)

BANTUAN SISWA MISKIN

24.350 Siswa Terima BSM

SAMPANG- Petani tambak di Kelurahan Polagan Kecama-tan Sampang sedang gelisah karena khawatir tidak bisa memproduksi garam. Lahan yang sudah diperbaiki belum kering dan masih bercampur lumpur akibat diguyur hujan belakangan ini.

Petambak sudah berusaha mengais lumpur di tengah lahannya yang sudah lama diperbaiki dan dikeringkan. Namun lahan mereka sudah dikeringkan terus diguyur air hujan, dan bercampur dengan lumpur sehingga sulit untuk bisa memproduksi garam.

Imam (48), ketika mengais lumpur ditambaknya, menje-laskan, lahan tersebut sudah lama dikeringkan karena un-tuk memproduksi garam harus menyediakan tempat yang su-dah dikeringkan. Tetapi sete-lah dikeringkan, masih saja diguyur hujan sehingga la-hannya terisi dengan air yang dingin dan becampur dengan lumpur.

“Kami membersihkan lumpur yang sudah ada di tengah lahan yang sudah saya keringkan, karena untuk memproduksi garam pros-esnya tidak mudah, harus

mengeringkan beberapa la-han dulu. Kalau sudah bet-ul-betul kering, maka nanti tinggal kami atur untuk dia-liri dengan air,” jelasnya ke-pada Koran Madura, Selasa (18/6).

Hal sama diungkapkan oleh Solihin (37). Setelah memper-baiki tanggul agar mudah dile-wati dan mengeringkan lahan sampai sekarang masih belum bisa memproduksi garam, ka-rena yang paling berat ketika mau memulai dan harus sudah mempersiapkan air yang akan dijadikan garam, akan tetapi karena cuacanya tidak stabil

sehingga tidak bisa mengolah air dalam ukuran yang standar maka sulit akan memproduksi garam.

“Kalau cuacanya tetap seperti ini besar kemungki-nan tidak bisa memproduksi garam karena yang paling sulit ketika mau memulai, seperti harus memperbaiki lahan, mengeringkan dan mengelola air. Sementara sampai sekarang masih be-lum bisa kami lakukan ka-rena faktor cuaca yang tidak mendukung dan ini butuh waktu yang sangat lama,” ujarnya. (jun)

CUACA EKSTREM

Petambak Khawatir Gagal Panen

Massa aksi yang menamakan dirinya Aliansi pemulihan hak-hak rakyat berusaha menerobos pagar Mapolres Gorontalo, kabupaten Gorontalo. Massa menuntut agar Kapolres Gorontalo mundur dari jabatannya karena dinilai berpihak pada Perusahaan Gula Tolangohula, terkait sengketa lahan dengan warga Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo.

SAMPANG – Kabid Sum-berdaya Pertanian Dinas Pertanian Sampang Ahmadi menyayangkan tindakan Ke-jaksaan Negeri setempat yang dinilai terlalu terburu-buru menetapkan dirinya sebagai tersangka terkait dugaan ko-rupsi bantuan kelompok tani pada tahun 2012.

Ahmadi saat didatangi dikantornya mengatakan sangat terkejut mendengar dirinya ditetapkan sebagai tersangka terkait dana de-konsentrasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang penyalurannya langsung pada rekening kelompok tani.

“Adapun program terse-but ada dua program, yakni bantuan kontigensi dengan sasaran penerima 40 kelom-pok tani (poktan) dan mas-ing-masing poktan menerima Rp. 57.400.000. Sedangkan yang kedua namanya pro-gram demfram dengan sasa-ran 8 poktan dengan jumlah anggaran Rp.51.246.250. Se-mua itu langsung melalui re-kening poktan, tidak melalui saya selaku Kabid Sumber-daya Pertanian,” klarifikas-inya, Selasa (18/6).

Ahmadi pada tanggal 15 Mei 2013 memang dipanggil Kejaksaan Negeri Sampang. Ia diminta keterangan sepu-tar program tersebut. Dalam pemeriksaan tersebut dirinya juga menjelaskan pemegang kebijakan.

“Saya berharap, proses hukum ini akan berjalan de-ngan adil. Sebagai warga negara yang baik, saya akan menjalankan sesuai proses hukum yang ada. Memang saat saya menanyakan pada kejaksaan terkait nama LSM yang melaporkan, hingga saat ini masih belum dibuka,” .tu-turnya dengan nada kecewa.

Beberapa waktu lalu, Ket-ua Kelompok Tani Pangilen Bakti Desa Pangilen Kecama-tan Kota Sampang Buhari mengungkapkan, kelompok taninya tidak pernah men-erima bantuan berupa uang tunai dari Dinas Pertanian Sampang. Ia mengaku hanya menerima bantuan berupa peralatan pertanian, pupuk, dan bibit padi melalaui man-teri atau petugas Dinas Perta-nian.

“Adapun bantuan terse-but diantaranya berupa 1 unit mesin traktor, gerobak trak-tor, pompa air dan selangnya, pupuk organik dan pupuk non organik sebayak 3 pik-up, obat hama 15 botol, 30 saset or-ganik cair, 1 unit mesin panen padi, dan bibit padi sebanyak

150 kilogram, semua bantuan peralatan tersebut digunakan untuk kepentingan kelompok kami yang berjumlah 20 orang.sebutnya.

Sebelumnya, Kepala Ke-jari Sampang Danang Purwoko melalui Kasie Pidsus A Fauzan mengatakan, kaus Achmadi masih terus diselidiki dan dalam pengembangan tim penyidik Kejari Sampang. Itu untuk memastikan jumlah kerugian negara akibat tindak pidana korupsi tersebut. Selain itu, pengembangan kasus tersebut tidak menutup kemungkinan akan menyeret pihak lain yang masih belum terungkap. ”Kami masih belum menghitung se-cara pasti (kerugian negara). Sampai saat ini kami masih se-dang bekerja. Tapi, kerugiannya jelas di atas Rp 100 juta,” kata Fauzan kepada Koran Madura, Senin (17/06).

Hanya saja, Fauzan men-gaku belum akan menahan tersangka Achmadi. Sebab, sampai saat ini, menurut Fau-zan, tersangka belum perlu ditahan. Itu lantaran tersangka dianggap kooperatif dan tidak mempersulit proses penyidi-kan. ”Belum ada rencana un-tuk menahan tersangka. Seka-rang masih sedang memeriksa saksi-saksi. Sudah lebih dari sepuluh saksi yang diperiksa, dan akan terus bertambah,” ujarnya sambil menunjukkan data-data pemeriksaan.

Selanjutnya tersangka Achmadi dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tin-dak Pidana Korupsi. Jika pasal yang disangkakan tersebut nantinya terbukti maka ter-sangka Achmadi sudah pasti dijebloskan ke dalam hotel prodeo. (hol/lum)

DUGAAN KORUPSI

Ahmadi Menyayangkan Penetapan Dirinya Sebagai Tersangka

RABU 19 JUNI 2013 NO.0141 | TAHUN II 7BANGKALAN

SBPU dan Distribusi BBM Dijaga Ketat

Disdik Belum Tentukan Kuota PSB

Janda Dituntut 5 Tahun Penjara

Kartu Sehati Rawan Kecurangan

BAHAN BAKAR MINYAK

PENERIMAAN SISWA BARU

MENGONSUMSI NARKOBA

PROGRAM KEPALA DAERAH

Kami mengecam kejadian tertembaknya kawan sesama jurnalis yang ada di Jambi, karena bentuk kelalaian dalam bertugas,”

Buyung Pambudi Reporter JTVBangkalan

Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum memiliki,

menyimpan, menguasai atau

menyediakan narkotika golongan

satu,”

SuhartoJaksa Penuntut Umum

Kapolres Bangkalan AKBP Sulistyono

Puluhan Jurnalis Gelar Aksi Solidaritas

Sejumlah perwakilan wartawan melakukan au-diensi dengan pihak Polres mengecam tindakan polisi yang dinilai lalai saat menga-mankan aksi demonstrasi. Mereka pun menuntut aparat kemanan agar kejadian terse-but tidak terulang kembali khususnya di wilayah Bang-kalan. Atas kelalaian pihak kepolisian saat bertugas se-hingga mengakibatkan korban seorang wartawan.

Reporter JTV wilayah Bangkalan Buyung Pambudi yang sekaligus ketua Komu-nitas Wartawan Bangkalan (KWB) mengatakan kejadian yang dialami kontributor Trans 7 di Jambi yang terluka kena pecahan peluru gas air mata mengindikasikan kelala-ian dalam upaya pengamanan dari polisi saat aksi unjukrasa penolakan penaikan harga BBM.

"Kami mengecam kejadian

tertembaknya kawan sesama jurnalis yang ada di Jambi, ka-rena bentuk kelalaian dalam bertugas," kata Buyung.

Senada dengan Bu-yung, wartawan harian Duta Masyarakat Moh. Amin men-gatakan bahwa kekerasan ter-hadap insan pers seringkali terjadi saat menajalankan tu-gas. Oleh sebab itu, kejadian seperti ini harus menjadi pelajaran dan perhatian yang serius dari pihak keamanan. Dengan harapan, agar petugas kemanan lebih berhati-hati dalam bertugas. "Kami sangat prihatin terhadap kejadian ini," tegasnya.

Sementara itu, Kapolres Bangkalan AKBP. Sulistyo mengaku prihatin dan menye-salkan kejadian yang dialami kontributor Trans 7. Seluruh Jajaran Pimpinan Polri , kata Sulistyo, selalu menekankan bahwa jurnalis adalah mi-tra yang sama-sama bekerja

dilindungi Undang-Undang "Kami juga sangat menyesal-kan peristiwa ini dan kita am-bil hikmahnya," kata Sulistyo.

Jika melihat pada situasi

saat terjadinya aksi penolakan kenaikan harga BBM, lanjut Sulistyo, pihaknya menilai bahwa tidak ada unsur kesen-gajaan dari pihak kepolisian untuk melukai kawan-kawan jurnalis. Hanya saja, Karena kondisi sudah anarkis, mung-kin itulah resiko yang harus diterima. "Kami yakini bahwa sama sekali tidak ada unsur kesengajaan untuk melukai," tandasnya.(dn/rah)

BANGKALAN - Seorang janda beranak tiga, Amelia Andriati Ningrum (26), warga Surabaya yang terlibat pere-daran narkoba jenis sabu-sabu dituntut hukuman 5 tahun penjara dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Bangkalan, Selasa (18/6). Ka-rena terdakwa dengan sah dan meyakinkan terbukti memiliki dan menyediakan narkotika golongan satu.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Suharto, SH dari Kejak-saan Negeri (Kejari) Bangka-lan menuntut janda berumur 26 tahun ini dengan hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 800 juta subsider 2 bulan. Tuntutan tersebut didasarkan pada perbuatan terdakwa yang telah memenuhi semua unsur yang terkandung dalam pasal 112 ayat 1 Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narko-tika.

“Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum memi-liki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan satu,” kata Suharto.

Dalam sidang yang diket-uai Majelis Hakim Fitriya berlangsung sangat singkat. Mendengar tuntutan yang

cukup berat ini, wajah terdak-wa terlihat pucat dan selalu menunduk. Hakim memper-tanyakan terkait tuntutan JPU kepada terdakwa. “Bagaimana dengan tuntutan JPU apakah saudari terdakwa menerima,” tanya Fitriya.

Mendengar pertanyaan hakim, terdakwa mengata-kan sangat menyesalan atas perbuatan yang telah dilaku-kan. Oleh sebab itu, terdakwa meminta agar tuntutan da-pat dikurangi dengan alasan ingin membesarkan ketiga buah hatinya yang masih ke-cil. “Saya sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi,” ucapnya sambil tertunduk.

Sementara itu, sidang lan-jutan dengan agenda pem-bacaan putusan oleh Majelis Hakim akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 Juni mendatang di PN Bang-kalan.(dn/rah)

BANGKALAN - Puluhan wartawan media cetak dan elektronik di Kabupaten Bangkalan mendatangi Kantor Kapolres setempat, Selasa (18/6). Mereka menggelar aksi solidaritas tertembaknya kontribu-tor Trans 7, saat meliput aksi penolakan penaikan harga BBM di Jambi.

doni heriyanto/koran madura

doni heriyanto/koran madura

AUDIENSI: Puluhan wartawan media cetak dan elektronik di Kabupaten Bangkalan saat beraudiensi dengan Kapolres setempat, Selasa (18/6) kemarin.

TERTUNDUK: Amelia Andriati Ningrum (26) warga Surabaya terdakwa kasus narkoba tertunduk saat mendengarkan tuntutan JPU di PN Bangkalan, Selasa (18/6) kemarin.

TOLAK KENAIKAN BBM: Petugas kepolisian menembakkan gas air mata untuk membubarkan aksi mahasiswa Universitas Bung Karno, di Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (18/6). Aksi yang diikuti puluhan mahasiswa tersebut untuk menolak rencana pemerintah menaikkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

ant/wahyu putro a

BANGKALAN - Kapolres Bangkalan AKBP Sulistyono mengatakan sejumlah SPBU di wilayah setempat akan dijaga ketat untuk mengan-tisipasi adanya penimbunan bahan bakar minyak (BBM) setelah kenaikan harga BBM disetujui oleh DPR RI mela-lui sidang paripurna DPR-RI mengenai perubahan RAPBN-P 2013.

"Kami sudah melakukan rapat kordinasi yang dip-impin oleh Kapolda terkait pengamanan kenaikan harga BBM," ungkapnya.

Menurut Sulistyono,

pihaknya menerjunkan tiga personel untuk malakukan pengamanan. Kebetulan SPBU yang ada di wilayah Bangka-lan berjumlah sembilan SPBU. Pengamanan tersebut telah dilakukan sejak tanggal 17 Juni kemarin atas kesepakatan pada saat rapat kordinasi.

"Selain menempatkan tiga personel, pengamanan juga didukung oleh patroli dari Sabhara dan petugas lalu lin-tas," imbuhnya.

Pengamanan maupun penjagaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kata Sulistyono, tidak hanya pada

SPBU saja. Akan tetapi, pen-distribusian pada setiap SPBU melalui mobil tangki juga mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan.

Mengenai batas waktu penjagaan maupun penga-manan, menurut Sulistyono, belum bisa dipastikan terkait batas waktunya, namun akan terus dilakukan hingga batas waktu yang belum ditentukan.

"Kami tidak bisa memas-tikan sampai kapan dilaku-kan, yang jelas pengamanan di SPBU dan pendistribusian akan dikawal ketat," tandasn-ya.(dn/rah)

BANGKALAN - Menjel-ang Penerimaan Siswa Baru (PSB) tingkat SMA dan SMK sederajat Dinas Pendidikan Bangkalan belum menentu-kan pagu kuota siswa. Disdik berjanji akan segera menen-tukan kuota pada ajaran baru 2013-2014.

Kepala Dinas Pendidikan Moh. Mohni melalui kepa-la bidang SMA/SMK Dinas Pendidikan Drs. Abdullah Muad mengatakan untuk kuota penerimaan siswa baru disesuikan dengan ke-bijakan masing-masing se-

kolah. “Kita sesuaikan kuo-ta, didasarkan ruang belajar (rumbel) yang teersedia,” ujarnya.

Menurut Muad, pihakn-ya berharap kepada selu-ruh kepala sekolah negeri di Bangkalan agar dalam pen-erimaan siswa dapat menga-komodir semua siswa yang mendaftar. Tentunya dengan syarat disesuaikan dengan kondisi internal sekolah.

“Yang tahu kapasitas rumbel adalah masing mas-ing sekolah, tapi kita saran-kan jangan terlalu berlebihan,

sesuikan dengan kapasitas,” imbuhnya.

Jika nantinya sekolah negeri sudah banyak pendaf-tar dan melebihi kuota siswa, masih ada sekolah swasta yang bisa menampung siswa. Tentunya keberadaan sekolah swasta sama dengan sekolah negeri tidak ada perbedaan. “Jika sekolah negeri sudah tidak bisa menampung alter-natif harus sekolah di swas-ta,” ungkapnya.

Saat ditanya mengenai kuota penerimaan siswa baru untuk tingkat SMA dan SMK.

Disdik belum menentukan. Pihaknya hanya menyaran-kan sekolah bisa mengako-modir. Dan yang lebih paham adalah sekolah untuk tahu tentang kuota. “Kita belum tentukan kuota penerimaan baru, tapi yang jelas kita akan segera melakukan rapat kor-dinasi,” janjinya.

Lebih lanju, dia menga-takan bahwa setiap rumbel kapasitas siswa harus diisi 32 siswa. Dan hal ini sudah disarankan kepada masing masing masing sekolah.(dn/rah)

BANGKALAN - Peng-gunan kartu Sehati (Sehat Bersama Bupati) yang dipro-gramkan pemerintah daerah (Pemda) Bangkalan diduga rawan kecurangan. Oleh ka-rena itu, sejumlah lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) meminta agar penggunaan-nya tepat sasaran.

“Ada kekhawatiran peng-gunaan Sehati yang tak tepat sasaran. Sehingga adanya kemungkinan kecurangan di bawah. Oleh karena itu kita akan terus memantau,” kata Maskur Hasyim, Sekjen LSM PBB, yang juga selaku Tim pendamping distribusi Se-hati.

Dia menjelaskan men-

genai alur pendistribusian yang sudah dilakukan. Dinas Kesehatan (Dinkes) mendis-tribusikan kartu Sehati de-ngan sistem terpusat kepada puskesmas yang ada di Bang-kalan. Setelah itu, puskesmas akan membagikan langsung kepada bidan-bidan desa yang ada.

“Yakni sebanyak 281 desa yang ada di Bangka-lan, dengan total keseluru-han sebanyak 550 ribu jum-lah penerima kartu Sehati,” terangnya.

Saat ditanya menge-nai jumlah penerima pada masing-masing desa dan ke-camatan, dirinya mengaku tidak mengetahui akan perin-

cian jumlah sasaran. Dirinya beralasan, kalau yang ber-wenang adalah dinas keseha-tan selaku instansi terkait.

Akan tetapi, dari penin-jauan di lapangan, pihaknya belum menemukan prak-tek kecurangan yang terjadi. Pihaknya mengaku semuanya masih berjalan lancar.

“Meski ada kekhawatiran dari bidan-bidan desa, kalau nanti distribusi kartu Sehati akan diminta oleh kepala desa. Serta, kekkawatiran tidak disampaikan pada yang berhak. Kami akan berkomit-men untuk terus mengawasi. Selain itu, kami siap menjadi mitra bidan-bidan desa untuk membantu kelancaran distri-

busi Sehati sampai ke pen-erima,” ucapnya.

Saat dikonfirmasi ke-pada salah satu penerima distribusi kartu Sehati yakni Puskesmas kecamatan Kamal. Melalui salah satu staf dinas setempat, Shadiqin, Pihaknya mengaku sedang melakukan pemantapan dengan melaku-kan koordinasi lanjutan de-ngan Dinkes Bangkalan.

“Saat ini kepala puskes-mas sedang melakukan rapat dengan Dinkes. Kalau tidak salah, ada jeda waktu tiga hari sebelum kartu Sehati terse-but didistribusikan kepada masyarakat melalui bidan-bidan desa penerima kartu Sehati,” terangnya. (ori/rah)

ori/koran maduraRAPAT: Sejumlah Bidan Desa saat melakukan rapat untuk proses pendistribusian kartu Sehati, Selasa (18/6) kemarin.

RABU 19 JUNI 2013 NO.0141 | TAHUN II8 BANGKALAN

Pengecer Bensin Padati SPBU

Laju Pertumbuhan Ekonomi Lambat

Bacaleg yang Dicoret Tidak Menerima Keputusan KPU

RS Ajukan Akreditasi Rumah Sakit Internasional

BBM

BAPPEDA

POLITIK

KESEHATAN

Tempat Pemotretan Paspor Dinilai Sempit

Dalam pembuatan paspor CJH tersebut, pihak Kemenag Bangkalan tidak memungut biaya, seperti apa yang per-nah disosialisasikan waktu lalu oleh kepala Kemenag saat mengundang CJH. Pihaknya tidak merealisasikan per-mintaan sumbangan sebesar Rp 75 ribu lantaran dinilai bi-aya haji sudah mencukupi hal itu. Dalam pelaksanaan pem-buatan paspor massal terse-

but, pihak Kemenag menda-tangkan petugas imigrasi ke Bangkalan.

Adapun petugas yang didatangkan berjumlah 21 orang. CJH yang mengurus paspor sebanyak 686 orang dari 808 calon jemaah yang sudah dipastikan berangkat. Sebelumnya, jumlah CJH yang terdaftar sebanyak 865 orang, sedangkan sisanya sebanyak 57 orang dinyatakan gagal

berangkat, karena belum me-lunasi Biaya Pemberangkatan Ibadah Haji (BPIH). Selain itu, ada 3 orang yang dinyatakan meninggal dunia.

Para CJH melakukan proses pemotretan di aula Kemenag Bangkalan dengan bantuan petugas imigrasi. Proses pemotretan paspor diperkirakan akan selesai hanya satu hari. Bagi yang belum melaksanakan pemo-tretan, rencananya akan di-gabung pada daerah lain sep-erti Sampang atau diantar ke Surabaya.

“Memang sebelumnya kami pernah mensosialisasi-kan tentang pemungutan biaya tambahan. Namun, setelah menkonsultasikan secara internal, kami tidak merealisasikan. Sebab, biaya

Pemberangkatan Ibadah Haji (BPIH) sudah memenuhi se-mua pembiayaan,” terang Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag Bangkalan, Abdul Hamid, kepada warta-wan, kemarin (18/6).

Dia menjelaskan, hal itu dilakukan supaya tidak men-jadi persoalan pada kemu-dian hari, dalam pemotretan paspor. Saat ditanya menge-nai waktu pemberangkatan CJH asal Bangkalan, Hamid mengaku belum tahu se-cara pasti. Masih belum ada pengundian dari pusat yang mengatur akan keberang-katan CJH. Namun, dirinya memberitahukan kalau pem-berangkatan kloter pertama embarkasi Juanda akan dib-erangkatkan pada tanggal 9 September 2013 mendatang.

“Belum dilakukan pengundi-an, kapan waktu pemberang-katan untuk CJH asal Bang-kalan,” ucapnya.

Sementara itu, salah satu CJH yang sedang mengikuti prosesi pemotretan paspor, Ishak Hafiah, menilai tempat yang dijadikan lokasi pemo-tretan paspor dinilai kurang layak, karena keadaannya yang tidak terlalu luas. Dirinya berpendapat, seharusnya Ke-menag menyewa tempat yang lebih besar seperti gedung Ra-toh Ebuh.

“Pemotretan paspor tidak jadi dimintai biaya tambahan, seperti apa yang pernah di-beritahukan Kemenag waktu lalu. Mungkin, karena sudah masuk dalam BPIH. Kita bayar Rp 35 juta lebih kepada Bank,” ucapnya. (ori/rah)

BANGKALAN - Sebanyak 686 calon jamaah haji (CJH) asal Bangkalan yang akan berangkat untuk menunaikan ibadah rukun kelima dalam agama Islam, sudah dalam tahap pembuatan paspor. Hal itu dilakukan sebagai syarat dalam pemberangka-tan calon jamaah. Meskipun begitu, dalam proses pemotretan dinilai masih belum maksimal. Sebab, tempat yang digunakan kurang representatif.

ori/koran madura

PEMOTRETAN: Calon Jamaah Haji saat melakukan pemotretan di Aula Kemenag Bangkalan, Selasa (18/6) kemarin.

BANGKALAN - Para ped-agang bensin eceran Senin malam memadati sejumlah stasiun pengisian bahan ba-kar umum (SPBU) di Bangka-lan, Madura, karena beredar selentingan bahwa pemerin-tah pada Selasa pukul 00.00 WIB menaikkan harga pre-mium dan solar bersubsidi.

Hampir semua SPBU di Bangkalan Senin (17/6) malam dipadati para peda-gang eceran. Mereka datang ke SPBU dengan membawa jerigen berukuran besar antara lain ke SPBU Junuk, Kelurahan Tonjung, Ka-bupaten Bangkalan, Jawa Timur.

Para pedagang ini senga-ja mengantre premium men-jelang detik-detik kenaikan harga BBM yang kabarnya akan diumumkan pemerin-tah pukul 00.00 WIB. SPBU dipenuhi dengan jerigen yang berjejer di sela-sela kendaraan yang mengisi ba-han bakar.

"Tidak apa-apa kami an-tre berjam-jam, yang penting dapat jatah bensin, karena besok harganya sudah naik," kata salah satu pedagang bensin eceran, di Kecamatan Burneh, Moh Siri.

Siri mengaku, sengaja membeli bensin jenis pre-mium, karena sekarang har-ganya masih menggunakan

harga lama yaitu Rp4.500/liter.

"Kalau sekarang saya beli Rp4.500, besok saya jual Rp7.000/ liternya, ya, luma-yan untungnya, kan setiap jerigen isinya 30 liter," kata Siri.

Sementa itu, petugas SPBU Handoko mengaku ke-sulitan melarang pedagang bensin eceran. Untuk itu ia hanya menunggu perintah dari atasannya.

"Yang penting, saya dahulukan pembeli yang menggunakan kendaraan, kalau pedagang tunggu intruksi dari bos," kata Handoko.

Banyak pedagang eceran yang membeli bensin men-jelang kenaikan harga BBM, juga terpantau di sejumlah SPBU di Kabupaten Sam-pang.

Sementara di Pamekasan tidak ada antrean karena petugas menolak dengan tegas setiap pembelian pre-mium yang dilakukan warga dengan menggunakan jerik-en.

Tidak hanya itu saja, petugas gabungan dari jaja-ran Polres Pamekasan dan TNI Kodim 0826 Pamekasan selain mengawasi juga mela-rang pembelipremium de-ngan menggunakan jerigen. (ant/rah)

BANGKALAN - Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bap-peda) Pemkab Bangkalan, Saad Asjari mengatakan laju pertumbuhan ekonomi di wilayah itu relatif lambat.

“Pertumbuhan ekonomi Bangkalan masih berada di bawah rata-rata pertumbu-han ekonomi Provinsi Jawa Timur yang mencapai 7,24 persen pada 2012,” katanya di Bangkalan, Selasa.

Ia menjelaskan, pertum-buhan ekonomi di Kabu-paten Bangkalan rata-rata 6,37 persen saja. Hal itu ter-jadi karena struktur ekono-mi agraris menjadi sektor ekonomi utama. Berbeda, dengan sektor ekonomi lain-nya seperti perdagangan, restoran dan perhotelan.

Bidang ini, tambahnya, memang cenderung mulai ada peningkatan, akan tetapi belum dominan. Oleh kare-nanya, pelan tapi pasti pemer-intah Kabupaten Bangkalan perlu berupaya menggiring adanya perubahan perilaku, dari masyarakat agraris men-jadi pedagang dan industrial-isasi.

“Ini perlu direspon oleh pemerintah untuk melaku-kan tindak pelatihan dan pendidikan secara optimal bagi masyarakat. Seiring dengan pengembangan ka-wasan Suramadu,” kata Saad.

Ia mengatakan, upaya mendorong prilaku ekonomi masyarakat Bangkalan dari agraris ke perdagangan dan industri perlu dilakukan agar masyarakat Bangkalan ke depan tidak hanya menjadi penonton saja, akan tetapi juga menjadi pelaku aktif. Kepala Bappeda Saad Asjari lebih lanjut menjelaskan, sesuai dengan data primer jumlah penduduk miskin, di Kabupaten Bangkalan juga masih tergolong tinggi.

Ia menjelaskan, pada 2012, jumlah rumah tangga sangat miskin di Kabupaten Bangkalan sebanyak 65.532 RTSM atau 403.251 jiwa. Jumlah ini setara dengan 44 persen penduduk Bang-kalan berada di bawah garis kemiskinan. Angka kemiski-nan relatif cukup tinggi kare-na disebabkan beberapa fak-tor. Salah satu penyebabnya yakni belum optimalnya pemberdayaan keluarga mis-kin, serta pemenuhan kebu-tuhan dasar yang terjangkau dan bermutu bagi keluarga miskin yang juga belum op-timal.

“Kemudian masih ren-dahnya kemampuan dan keterampilan keluarga mis-kin. Terakhir, aksesibili-tas keluarga miskin dalam rangka usaha skala mikro juga masih sangat rendah,” katanya. (ant/rah)

BANGKALAN - Bakal calon legislatif yang dicoret dalam daftar calon sementa-ra (DCS) oleh Komisi Pemili-han Umum (KPU) Bangkalan melayangkan protes dan me-nilai keputusan institusi itu tidak tepat.

“Saya menilai kebijakan KPU mencoret saya seba-gai bacaleg PKPI tidak tepat, hanya dengan alasan tidak mengisi form pengunduran diri sebagai anggota Komisi Informasi (KI),” kata bacaleg Aliman Haris, dari Partai Keadilan dan Persatuan Indo-nesia (PKPI), itu di Bangkalan, Selasa.

Menurut dia, dirinya tidak perlu melampirkan surat pen-gunduran diri saat pendafta-ran caleg di KPU karena tidak pindah partai.

Jika ia diwajibkan melam-

pirkan surat pengunduran diri, katanya, maka anggota DPRD yang hendak mencalonkan diri lagi semestinya juga harus mundur, kendati tidak pindah partai.

Sebab, menurut Aliman, KPU beralasan, surat pengun-duran diri sebagai anggota KI perlu dilampirkan, karena yang bersangkutan bekerja pada lembaga negara.

“Kalau alasannya bekerja pada lembaga negara, maka anggota DPRD dan menteri itu kan juga bekerja pada lembaga negara,” katanya.

Lebih lanjut ia menyata-kan Peraturan Komisi Pemili-han Umum (PKPU) Nomor 07 Tahun 2013 yang direvisi menjadi PKPU Nomor 13 Ta-hun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota masih multi tafsir.

Dalam PKPU dijelas-kan, memang mengharus-kan bakal calon legislatif (caleg) mengundurkan diri dengan mengisi form BB4 apabila yang bersangkutan sebagai kepala daerah, wakil kepala dearah, PNS, anggota TNI, anggota Polri, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada BUMN/BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang diny-atakan dengan surat pengun-duran diri yang tidak dapat ditarik kembali.

Akan tetapi, kata dia, KI bukan subjek dari Peraturan KPU Itu. Oleh karena itu ia menganggap tidak perlu men-

gundurkan diri sebagai ang-gota KI, kendati mendaftarkan diri sebagai bakal calon legis-latif.

Karenanya dalam waktu dekat dia akan mendatangi Panwaslu dan KPU Bangkalan untuk mengklarifikasi persoa-lan tersebut.

Bacaleg dari PKPI Ali-man Haris ini merupakan satu dari 12 bacaleg yang dinya-takan KPU tidak memenuhi syarat administratif, sehingga terpaksa harus dicoret dari pencalonan dan tidak masuk dalam daftar calon sementara (DCS).

Secara terpisah Ketua KPU Bangkalan Fauzan Djakfar mengatakan kebijakan KPU mencoret Aliman Haris itu berdasarkan hasil konsultasi dengan KPU Provinsi Jatim. (ant/rah)

BANGKALAN - Pemerin-tah Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, menga-jukan uji akreditasi Rumah Sakit Syarifah Ambami Rato Ebuh sebagai rumah sakit ber-standar internasional.

Direktur di rumah sakit itu drg Yusro di Bangkalan, Selasa mengatakan pen-gajuan akreditasi sebagai rumah sakit berstandar in-ternasional itu telah disam-paikan ke “Join Comission Internasional” (JCI) dan kini masih dalam peninjauan.

“Pengajuan akreditasi se-bagai rumah sakit berstandar internasional ini dimaksud-kan untuk menunjang pen-ingkatan kualitas pelayanan di Madura secara khusus dan masyarakat Jawa Timur pada umumnya,” katanya.

Ia menjelaskan, pihakn-

ya telah melalui tahapan uji simulasi dalam upaya menda-patkan akreditasi dari JCI. Ia menjelaskan, sistem penila-ian akreditasi yang pernah di-lakukan JCI, dengan melaku-kan observasi dan wawancara langsung kepada pasien.

Pasien dan keluarga pasien yang dirawat di RS Syarifah Bangkalan juga bisa memberi-kan penilaian dan memberi-kan masukan kepada JCI.

“Jika kami bisa meraih akreditasi sebagai rumah sak-it berstandar internasional, maka pelayanan di RS Bang-kalan ini sudah tergolong berstandar internasional dan dapat dipertanggung jawab-kan sesuai SOP medis Interna-sional,” katanya.

Sementara Bupati Bangka-lan Makmun Ibnu Fuad men-gatakan upaya untuk memiliki

rumah sakit berstandar inter-nasional itu sebenarnya meru-pakan program utama pemkab dalam meningkatkan pelay-anan medis.

“Ini juga sebagai program tindak lanjut dari program pemberian kartu “Sehati” (Sehat Bersama Bupati) yang telah kami luncurkan pada 14 Juni,” katanya.

Selain itu, kata dia, upaya Pemkab Bangkalan untuk menjadikan Rumah Sakit Syarifah Ambami Rato Ebuh meraih standar internasional, sebagai bentuk program ter-integrasi dengan keinginan pemerintah pusat yang ingin membangun rumah sakit ber-standar internasional di Ma-dura.

Pascaoperasional Jembat-an Suramadu, Pemprov Jatim memang berupaya menam-

bah fasilitas penunjang lain agar Madura diminati inves-tor asing. Salah satunya agar memiliki rumah sakit berskala internasional.

Hal ini dilakukan, katanya, karena keberadaan fasilitas kesehatan merupakan salah satu pertimbangan inves-tor ketika mau menanamkan modal. Keberadaan rumah sakit modern berskala in-ternasional dibutuhkan agar masyarakat yang nantinya terlibat industri di Madura tak perlu ke Singapura atau Sura-baya untuk berobat.

Ia menjelaskan bahwa Per-himpunan Rumah Sakit Se-luruh Indonesia (Persi) Jatim belum lama ini merilis, rumah sakit berstandar internasional tersebut nantinya juga bisa membantu operasional RSUD dr Soetomo yang kini sering

kewalahan menerima pasien.Kala itu, katanya, memang

belum ditentukan lokasi ru-mah sakit yang dijadikan se-bagai rumah sakit berstandar internasional itu, apakah di sekitar Suramadu atau di wilayah Kota Bangkalan.

Hal pokok yang perlu dipersiapkan untuk rumah sakit berstandar internasion-al ialah IRD (Instalasi Rawat Darurat) atau sekelas GRIU (Gedung Rawat Inap Utama Graha Amerta) yang taksiran kebutuhan dananya mencapai Rp100 miliar.

“Kalau IRC kita sudah ada dan telah diresmikan be-berapa waktu lalu. Dari sisi ketentuan, sebenarnya telah memenuhi standar dan ting-gal menunggu hasil penilaian JCI,” kata Makmun Ibnu Fuad.(ant/rah)

ant/wahyu putro aTARIF ANGKUTAN UMUM: Sejumlah angkutan umum menaikkan penumpang di Terminal Blok M, Jakarta, Selasa (18/6). Dinas Perhubungan akan membatasi kenaikan tarif terkait rencana pemerintah untuk menaikkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

RABU 19 JUNI 2013 NO.0141 | TAHUN II 9SURAMADU

PKB ‘Semprit’ Masduki Toha

PARPOL

Yang lucu, ini rehabilitasi setahun,

dua minggu sudah pulang ke rumah.

Ini juga yang masih didalami,”

Pathor RahmanAsisten Pidana Umum

Kejati Jatim

Bupati Pamekasan: Harga BBM Memang Harus Dinaikkan

Aspidum Bakal Periksa Jaksa dan DokterHasyim Muzadi Serahkan Dualisme Dukungan Ke Khofifah-Herman

DUKUNG BBM NAIK

PERKARA NARKOBA DUKUNGAN PILGUB

BPK Lamban Audit Kasus BimtekPolisi Siap Limpahkan Berkas ke Kejaksaan

AKBP Farman, Kasa-treskrim Polrestabes Sura-baya saat dihubungi, Selasa (18/6),kemarin, mengatakan, Hingga saat ini pihaknya masih menunggu hasil audit dari BPK. Kasus ini, kata dia, se-betulnya sudah selesai pe-nyelidikannya. Namun untuk menambah kelengkapan alat bukti, pihaknya membutuh-kan hasil audit BPK."Sama dengan yang kemarin, mas. Kita masih nunggu hasil BPK," ujarnya.

Dia menjelaskan, apabila dari pihak BPK telah cepat memberikan hasil audit. Maka, pihaknya pun akan sesegera mungkin melimpahkan berkas tersebut ke Kejaksaan. Dalam hal ini, sambungnya, kasus ini telah usai dalam penyelidikan oleh pihaknya. Terbukti atau tidaknya hasil audit tersebut oleh pihak BPK atas kerugian negara, sambungnya, pihakn-ya sudah siapkan bukti-bukti hasil penyelidikan kepolisian yang lainnya. Dimana be-berapa bukti telah ditemukan, bahwa memang ada dugaan korupsi dari pelaksanaan bimtek tersebut. "Untuk ter-sangkanya, tetap mas. Tak ada penambahan lagi," tandasnya sembari mengakhiri percaka-pan.

Dari data yang dirangkum soal kasus ini, dalam sebuah diskusi antara jurnalis dan ke-polisian beberapa waktu lalu. Oleh AKBP Farman, WW atau Wishnu Wardhana selaku Ket-ua DPRD Kota Surabaya saat itu disebutnya telah menjadi tersangka dan bakal menyeret nama-nama lain sebagai ter-sangka kasus tersebut.

Satuan Reskrim Pol-restabes Surabaya saat masih dipimpin AKBP Anom Wibowo, berhasil mengung-kap kasus Bimtek dan hingga saat ini, dalam prosesnya, AKBP Anom Wibowo pun dipindah menjadi KaSPKT Polda Jatim dan digantikan AKBP Indarto (kini Kapolres Blitar Kota) menjadi Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya.Dibawah pimpinan AKBP In-darto, peluang publik untuk segera mengetahui siapakah dalang korupsi berjamaah dari bimtek DPRD Surabaya.

Pasalnya, ditangan AKBP Indarto, sedikitnya, 42 orang saksi baik dari saksi ahli dan saksi-saksi dari beberapa lokasi ke 12 Bimtek itu di-gelar. Termasuk sejumlah ang-gota DPRD Surabaya antara lain, Musyafak Rouf (PKB), Eddie Budi Prabowo (Gol-kar), Djunaedi (Demokrat),

Masduki Toha (PKB), M. Mahmud (Demokrat), Ar-mudji (PDIP), Sachirul Alim Anwar (Demokrat), Agustin Poliana anggota komisi B DPRD Surabaya, fraksi PDIP, Herlina Nyoto anggota komisi C DPRD Surabaya fraksi par-tai demokrat, Kartika Pratiwi Damayanti (Maya) anggota komisi B DPRD Surabaya dari fraksi partai Demokrat, Ma-zlan Mansur anggota komisi B DPRD Surabaya dari fraksi PKB, Ivi Juana komisi B fraksi Partai Demokrat, Subian-toro komisi D fraksi Partai Demokrat, Syaifudin Zuhdi komisi D ketua fraksi PDIP dan Lutfia komisi A fraksi Ap-kindo (Gerindra).

Tak hanya itu Plt Sekwan Harry Sulistyowati berserta stafnya juga telah diperiksa bersamaan dengan Kepala Ba-gian TU Halim Kamajaya dan Kepala Bidang Protokol Kum-bang M. Kabar. "Semua bukti sudah kami kumpulkan, ting-gal sekali lagi gelar perkara," tutur Indarto kala itu. Jabatan Kasat Reskrim pun kembali berganti, AKBP Farman di-dapuk melanjutkan kasus yang menimbulkan dugaan kerugian Negara sebesar 3,7 miliar itu.

Ditangan AKBP Farman, terhitung, sudah 5 kali polisi melakukan gelar perkara atas kasus ini, polisi telah mel-akukan penggeledahan kan-tor Sekwan dalam pencarian bukti. Bahkan, dalam keter-angan beberapa saksi sebe-lumnya menyebut. Kegiatan yang dilakukan hanya satu hari, padahal anggarannya senilai tiga hari, bahkan ada juga sejumlah anggota de-wan yang hanya titip absen dan tidak hadir dalam pelak-saaan bimtek. Namun tetap saja, kasus korupsi ini tak pernah berujung. (mag/kas)

SURABAYA- Kasus Gratifikasi Bimbingan Tekh-nis (Bimtek) oleh anggota DPRD kota Surabaya menemui babak akhir ditubuh kepolisian. Namun, mesti lelet disebabkan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang tak kunjung usai. Sontak, audit khusus yang melamban untuk pengungkapan kasus yang merugikan negara hingga 3,7 milyar itu ngendon dan hingga kini masih belum dapat ter-ungkap. Mengendonnya kasus ni disebabkan sejak terkuak 2010 lalu lalu oleh unit Tipikor, Satuan Reskrim Polrestabes Surabaya hingga kini, kasus tersebut, terus saja mengalami stagnasi di audit BPK.

SURABAYA – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Par-tai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Surabaya, akhirnya me-layangkan Surat Peringatan (SP) kepada Masduki Toha, karena dinilai sudah tidak patuh terhadap arahan partai. Anggota legislatif DPRD Sura-baya dari Fraksi PKB tersebut telah di ‘warning’ per tanggal 17 Juni kemarin.

Hal ini diungkapkan Ketua DPC PKB Surabaya, Syamsul Arifin. Dirinya mengatakan jika SP tersebut sudah layak di layangkan kepada Masduki Toha, karena dinilai sudah tidak patuh lagi terhadap arahan partai. “Betul, sudah kita SP dn sudah saya tanda-tangani per tanggal 17 Juni, kemarin,” ungkap dia (Selasa 18/6),kemarin.

Dirinya menambahkan, jika SP tersebut dilayangkan tidak serta-merta karena PAW Musyafak Rouf yang ter-golong molor. Namun, karena banyak hal sehingga anggota Komisi D DPRD Surabaya tersebut layak untuk diberi peringatan. “Terkait dengan PAW Musyafak Rouf, saya menyayangkan sikap dan aro-gansi Masduki Toha di Rapat Badan Musyawarah (Banmus). Namun, Surat Peringatan (SP) tersebut bukan atas dasar itu, melainkan banyak hal,” tambah dia.

Dirinya memaparkan, jika beberapa kali Masduki Toha mangkir atau tidak hadir saat di undang maupun dipang-gil oleh DPC PKB Surabaya. Sehingga, atas dasar beberapa hal yang menjadi pertimban-gan tersebut, akhirnya DPC PKB Surabaya memutus-kan untuk melayangkan SP kepada Masduki Toha. “Kita sudah undang yang bersang-kutan ke rumah makan Nur Pasifik tidak datang. Lalu kita undang ke sekretariat DPC PKB juga tidak hadir. Padahal, dalam undangan maupun pemanggilan tersebut mem-bahas agenda penting partai,” ujar dia.

Pria yang akrab di panggil Gus Syamsul ini menegaskan, jika sampai SP 2, SP 3 hingga Tabayyun, Masduki Toha tetap tidak mengindahkan arahan partai maka DPC PKB tidak segan-segan men-coretnya dari Daftar Caleg Sementara (DCS). Bahkan, dirinya dengan tegas meng-himbau kepada Masduki Toha untuk mundur dari keang-gotaan partai jika sudah tidak mengindahkan arahan partai. Padahal, yang bersangkutan adalah caleg incumbent yang sudah dua periode duduk di kursi lembaga parlemen Sura-baya. (wan/kas)

ant/septianda perdana

DEMO BBM MEDAN: Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Raden Heru Prakoso (kanan) bersama Kapolresta Medan AKBP Nico Afinta (kiri) memperlihatkan sejumlah alat bukti yang digunakan para demonstran saat unjukrasa BBM, di Mapolresta Medan, Sumut, Selasa (18/6). Dalam peristiwa tersebut pihak polisi menangkap 85 orang mahasiswa yang diduga terlibat bentrokan dan pengrusakan restoran cepat saji serta sejumlah fasilitas umum lainnya, 14 diantaranya sudah berstatus tersangka.

PAMEKASAN - Bupati Pamekasan Achmad Syafii berpendapat harga bahan bakar minyak (BBM) harus dinaikkan sebagai upaya pemerintah mengurangi be-ban yang terlalu tinggi dalam APBN.

"Saat saya menjadi ang-gota Badan Anggaran di DPR RI, alokasi dana untuk me-nyubsidi BBM sudah Rp 300

triliun lebih. Sedangkan kon-sumsi BBM terus meningkat seiring dengan makin ban-yaknya warga memiliki ken-daraan bermotor," kata Ach-mad Syafii kepada wartawan di Pamekasan, Jawa Timur, Senin malam.

Bupati Pamekasan mengemukakan hal ini me-nanggapi kebijakan pemer-intah pusat mengurangi

subsidi BBM. Jika, subsidi BBM tidak dikurangi, maka anggaran pendapatan dan belanja negara berpotensi jebol, katanya.

Di samping itu, kata dia, orang-orang yang menikma-ti subsidi BBM selama ini, justru orang yang kaya. Sebab yang memiliki kend-araan bermotor umumnya memang orang mampu.

"Saya memahami kebijakan pemerintah pusat, karena saat saya pernah menjadi anggota DPR RI di badan anggaran," terang Syafii.

Bupati juga menjelaskan sebenarnya pengurangan subsidi BBM bukan berarti mencabut subsidi untuk raky-at melainkan mengarahkan ke yang lebih tepat.

Salah satunya dengan cara

memberikan bantuan lang-sung masyarakat, ataupun berbagai jenis kebijakan pro-gram lainnya yang prorakyat miskin.

Kendatipun kebijakan pemerintah mengurangi sub-sidi BBM ini untuk menga-rahkan pola subsidi untuk masyarakat yang lebih tepat sasaran, akan tetapi seba-gian masyarakat ada yang

tidak setuju, bahkan mereka berunjuk rasa untuk meminta pemerintah menggagalkan kebijakan itu.

Di Pamekasan unjuk rasa menolak kenaikan BBM di-gelar oleh Barisan Maha-siswa Merdeka (BMM) dengan menggelar aksi berpakaian pocong di area monumen Arek Lancor, Pamekasan. (ant/rah)

SURABAYA- Tidak sep-erti perkara-perkara narkoba lainnya, seperti terpidana H Muhammad, Santoso Tedjo, Kasus Narkoba dengan terdak-wa Jimmy Mekabox bisa dibi-lang aneh. Jaksa yang biasanya bersepakat dengan putusan rehab, kini malah berbalik me-nyerang. Padahal, sebelumn-ya oleh Jaksa, Jimmy dituntut dengan pasal 127, 112 dan di amini oleh hakim PN Sura-baya. Sehingga menimbulkan tanda tanya, ada apa dengan banding yang dilayangkan Jaksa Eko Nugroho sehingga Pengadilan Tinggi (PT) Jatim menjatuhkan hukuman 3 ta-hun penjara terhadap Jimmy.

Ironisnya, melenggangnya Jimmy Soetarso dari rutan Medaeng meski berstatus ta-hanan, bakal terus melebar. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Ja-tim bukan hanya meminta keterangan kepada jaksa pe-nuntut umum (JPU). Dokter yang merawat terhadap ter-dakwa kasus narkoba itu sela-ma menjalani rehabilitasi juga akan dimintai keterangan. Asisten Pidana Umum Kejati Jatim Pathor Rahman menga-takan, sejati nya pemeriksaan terhadap JPU terkait kasus tersebut dilangsung kan ke-marin. Hanya saja, agenda itu

berbenturan dengan rapat lain yang sekupnya lebih besar. ”Saya minta JPU besok bikin laporan tertulis,” katanya.

Menurut dia, laporan itu akan dipelajari sendiri tanpa melibatkan tim lain. Man-tan Kepala Kejaksaan Negeri Gresik itu mengatakan, pen-dalaman itu terkait dengan teknis penanganan perkara. Hasil pemeriksaan akan dis-erahkan ke Kepala Kejati Jatim Arminsyah untuk diteliti.

Nantinya, Arminsyah yang akan menilai apakah hasil pemeriksaan itu perlu ditin-daklanjuti bidang pengawasan atau tidak. ”Tergantung nanti penilaiannya seperti apa,” ucapnya.

Pathor kembali menegas-kan bahwa, jika selesai men-jalani rehabilitasi di rumah sakit dan diizinkan pulang, maka kembalinya ke rutan, bukan ke rumah. Sebab ada masa hukuman yang harus dijalani. Dalam kasus Jimmy, dia berstatus tahanan rutan sehingga seharusnya tidak be-rada di rumah.

Bukan hanya itu, Pathor bakal mendalami proses reha-bilitasi yang dilakukan Jimmy selama ini. Dia akan meneliti apakah selama menjalani re-habilitasi Jimmy berada di

rumah sakit, atau di rumah. Sebab ada informasi yang me-nyebut bahwa Jimmy berada di rumah sakit ketika malam. Se-dangkan siangnya jalan-jalan.

Pria berdarah Madura itu juga mengaku pernah mendengar bahwa residivis narkoba itu jalan-jalan ke

Pengadilan Negeri (PN) Sura-baya saat menjalani rehabilit-si. ”Yang lucu, ini rehabilitasi setahun, dua minggu sudah pulang ke rumah. Ini juga yang masih didalami,” ungkapnya.

Dia menegaskan, reha-bilitasi harus dilakukan di dalam rumah sakit dan tidak boleh keluar selama belum sembuh. Bahkan untuk men-guatkan data yang ada, Kejati akan menanyakan ke dokter

yang merawat Jimmy selama menjalani rehabilitasi. Hal itu dilakukan untuk menguatkan data pemeriksaan.

Ditanya langkah terhadap Jimmy yang masih berstatus tahanan rutan, Pathor belum berani memberikan kepastian. ”Itu yang nanti perlu dibahas, bisa dimasukkan (ke Rutan, Red) lagi atau tidak,” jelasnya. Yang jelas, lanjut dia, masa re-habilitasi yang sudah dijalani akan dikurangkan dari masa hukuman yang ada.

Sementara itu, Wakil Panitera PN Surabaya Soedi Wibowo menegaskan dalam berkas banding yang dikirim-kan ke Pengadilan Tinggi (PT) Jatim tertera bahwa Jimmy berstatus tahanan rutan. Ter-masuk soal penetapan. ”Saya ada tembusannya. Yang kirim PT bukan kami. Rutan saja da-pat penetapannya,” kata Soedi kepada wartawan.

Seperti diketahui, kasus Jimmy kembali menjadi so-rotan. Kali ini terkait ke-beradaannya di rumah. Pa-dahal dalam berkas upaya hukum banding, jaksa me-nyebut Jimmy ditahan jenis tahanan rutan. Bahkan maje-lis hakim PT Jatim memper-panjang masa penahanannya hingga dua kali. (kas)

Surabaya - Mantan Ketua Umum Pengurus Be-sar Nahdlatul Ulama KH Hasyim Muzadi menyer-ahkan sepenuhnya urusan teknis tentang dualisme dukungan dua partai poli-tik dalam kepada Khofifah Indar Parawansa dan Her-man Sumawiredja selaku kandidat dalam Pilkada Ja-tim 2013.

“Untuk urusan teknis, termasuk dualisme dukun-gan partai politik nonpar-lemen, saya menyerahkan kepada kandidat. Saya tidak mencampuri urusan teknis seperti itu,” ujarnya kepada wartawan di sela-sela non-ton bareng film Sang Kiai di Surabaya bersama Khofifah dan pengurus Muslimat NU, Selasa.

Sampai saat ini, dua partai politik nonparle-men, yakni Partai Persat-uan Nahdlatul Ummah In-donesia (PPNUI) dan Partai Kedaulatan (PK) masih diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim untuk diputuskan mana yang sah dan berhak mendukung salah satu pa-sangan, apakah Khofifah-

Herman atau Soekarwo-Saifullah Yusuf.

Hasyim Muzadi yang merupakan tim senior pa-sangan Khofifah-Herman mengaku dirinya hanya mengurusi masalah keu-matan dan lebih bersifat makro.

Ketika ditanya jika Khofifah tidak lolos dalam pleno penetapan pasangan calon, mantan calon wakil presiden pendamping Meg-awati Soekarnoputri dalam Pemilihan Presiden 2004 tersebut enggan berko-mentar karena belum tahu yang akan diputuskan ke depan.

“Saya tidak bisa mem-bayangkan dulu bagaimana langkahnya, karena hal itu kan memang belum terjadi. Kalau sudah terjadi, baru dipikirkan,” kata dia.

Hasyim Muzadi men-gaku, pihaknya tetap akan berusaha dan menyerah-kan lobi-lobi kepada tim hukum Khofifah terkait permasalahan dukungan parpol nonparlemen.

“Kami tetap berusaha, dan itu bukan soal optimis-tis atau pesimistis. Saya

minta KPU Jatim bekerja pada bidangnya masing-masing secara proporsion-al dan tidak melakukan dengan beban ganda,” ka-tanya.

Sementara itu di tempat yang sama, Khofifah Indar Parawansa tetap optimis-tis bisa lolos. Ia mengaku saat ini sudah ada tim yang dibentuk dan mengurusi segala macam persyaratan yang diperlukan oleh KPU dalam rangka verifikasi calon Gubernur Jawa Timur periode 2014-2019.

“Saya yakin bisa lolos karena saya selalu berpe-doman pada hadis Qudsi yang diberikan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW secara langsung tanpa perantara malaikat, yang bunyinya Allah itu percaya dengan sangkaan hamba-Nya,” kata dia.

Ketua Umum PP Mus-limat NU tersebut men-gungkapkan, dirinya tetap konsentrasi melayani dan menyapa umat. Segala tu-gas tentang adminitrasi dan teknis, sehingga dirin-ya tidak perlu terjun lang-sung. (ant/mk)

RABU 19 JUNI 2013 NO.0141 | TAHUN II10

Ogah Tanggapi Dualisme Dukungan

Hakim Meralat Sidang Mucikari SMP

Hakim Vonis Mantan Kacab Bank Jatim 12 Tahun Penjara

Pedagang Pasar Turi Mengadu ke Dewan

PETAHANA CAGUB JATIM

TERANCAM MINIMAL 3 TAHUN

KORUPSI KREDIT FIKTIF

PELUNASAN STAN

LINTAS JATIM

Draft LKPJ Pemkot Surabaya Asal-asalan

Hal ini diungkapkan Ketua Pansus LKPJ Pemkot Surabaya, Blegur Prijanggono. Dirinya mengatakan, jika dalam draft LKPJ Pemkot tersebut tidak ada pembanding hasil, sehing-ga akan terlihat bagus-bagus saja. Padalal, sampai saat ini

proses pembangunan yang dilakukan Pemkot Surabaya lebih mengutamakan kuanti-tas dari pada kualitas.“Betul, Pemkot masih lebih men-gutamakan kuantitas dari-pada mengutamakan kualitas pembangunannya. Sehingga

jumlah program pembangu-nannya yang dikebut, tapi kualitasnya kurang memper-oleh perhatian,” ungkap dia. Selasa (18/6).

Dirinya menambahkan, Walikota Surabaya, Tri Ris-maharini terbilang terlambat dalam menyerahkan Rencana Pembangunan Jangka Menen-gah Daerah (RPJMP) Surabaya dan LKPJ Pemkot Surabaya. Selain itu, dalam draf yang diserahkan Walikota ke Pan-sus di DPRD Surabaya isinya masih tidak berkualitas atau asal-asalan.“Jika melihat draft yang diserahkan Walikota ke Pansus, bisa dibilang seperti itu,” kata dia.

Hal senada juga disam-

paikan, oleh Staf Ahli DPRD Surabaya, Prof. Eko Sugi-tario. Dalam pandanganya ke Pansus saat pembahasan LKPJ Pemkot Surabaya men-gatakan, jika LKPJ Walikota tersebut lebih mengutamakan kuantitas dibanding kualitas. Selain itu, draft LKPJ tersebut tidak adanya pembandingnya, sehingga menjadikan tim ahli kesulitan dalam melakukan penilaian.

“Suatu laporan kinerja kalau tidak ada pembanding tentu hasilnya semuanya baik, itu yang terjadi dalam LKPJ Walikota Surabaya. Padahal, kalau ada pembandingnya, pasti diketahui mana yang kurang baik dan mana yang

sudah baik,” papar dia.Dirinya juga menjelaskan,

jika dalam draft LKPJ Waliko-ta tersebut juga tidak menye-butkan sisi kendala apapun dalam setiap program yang dijalankan. Semua program yang dijalankan laporanya sukses dan berhasil tanpa kendala. Seperti program pendidikan yang berhasil menerima dan menampung semua anak usia sekolah se-hingga tidak ada anak yang putus sekolah. Padahal, jika dilihat dari sisi keberhasilan terkait kualitas dari program pendidikan tersebut masih terbilang nol besar. Contohn-ya, seperti hasil Ujian Na-sional (UN) tingkat SMA. Di-

mana Surabaya masih kalah dengan daerah lain. Bahkan, urutannya berada di urutan ke-9 dari daerah lain. “Itu salah satu contoh yang baru-baru ini terjadi,” ujar dia.

Sementara itu, Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Herlina Harsono Njoto meny-atakan, keberadaan item per-tanggungjawaban Walikota menunjukan kemunduran kinerja. Misalnya soal penan-ganan banjir. Dirinya mema-parkan, jika Pemkot Surabaya menargetkan tinggi genangan maksimal 20 cm, dan capaian penangananya setinggi 19 cm. Itu artinya, lebih buruk dari target 2011. Karena di 2011 target tinggi genangan 20 cm,

dan progres penanganan 18 cm. “Soal upaya Pemkot me-nangani banjir di Surabaya, justru menunjukan ada ke-munduran kinerja soal penan-ganan banjir. Saya melihat ada tolak ukur kinerja penanganan banjir yang terlihat rancu,” kata dia.

Seperti diketahui, saat ini Rencana Pembangunan Jang-ka Menengah Daerah (RPJMP) Surabaya tahun anggaran 2013 dan LKPJ Pemkot Surabaya tahun anggaran 2012 yang derahkan Walikota, Tri Ris-maharini masih dibahas oleh Pansus DPRD Surabaya. Pada-hal, seharusnya LKPJ tersebut diserahkan dan di bahas pada awal Mei yang lalu. (wan/kas)

SURABAYA – Pembahasan Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Pemerintah Kota (Pemkot) Sura-baya yang saat ini dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) di DPRD Surabaya terbilang molor atau lambat. Padahal, pembahsan LKPJ tahun anggaran 2012 seharusnya dilakukan pada awal Mei lalu. Bahkan, kalangan legislator dan anggota Pansus menilai LKPJ Pemkot Surabaya masih terkesan tidak berkualitas atau asal-asalan.

SURABAYA - Terdakwa ko-rupsi kredit fiktif Bank Jatim cabang HR Muhammad yang juga mantan Kepala Cabang (Kacab) Bank Jatim H.R. Mu-hammad, Bagoes Soeprayogo, dan mantan Penyelia pemasa-ran kredit Tony Baharawan, terpaksa harus tertunduk lemas mendengar putusan Majelis Hakim, M Yapi yang menjatuhkan vonis masing-masing 12 tahun penjara.

Dalam sidang yang diketuai Majelis Hakim, M Yapi, Selasa (18/6),kemarin, hakim menya-takan kedua terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah karena mengeluarkan kredit sebesar Rp 52,3 miliar tanpa prosedur resmi. “Ke dua terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) dan subsid-air Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP,” ujarnya.

Sidang yang berlangsung di ruang Candra Pengadi-lan Tipikor PN Surabaya ini dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Yapi dan dibantu Hakim anggota Bandung, Su-priyono, Gazalba dan Sangadi, serta dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Hari Cs dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur. Selain itu, dalam persidangan kedua terdakwa didampingi masing-masing Penasehat Hukumnya (PH). Terdakwa I,

Bagoes didampingi PH nya yakni, Soenarno Edi Wibowo, sementara terdakwa II, Tony, didampingi PH, Yunus Su-santo, Dedy prihambudi.

Sebelumnya, kedua ter-dakwa oleh JPU dituntut 15 tahun penjara karena diang-gap melanggar Pasal 2 ayat (1) dan subsidair Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tin-dak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dan Pasal tersebut menjadi pertimban-gan Majelis Hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap kedua terdakwa. “Memutus-kan, memberi hukuman ke-pada kedua terdakwa dengan hukuman 12 tahun penjara dan denda 100 juta, subsider 3 bln penjara jika tidak diba-yar,” papar M Yapi diakhiri ketok palu, Selasa (18/6).

Atas vonis yang dijatuh-kan Majelis Hakim, keduanya langsung menyatakan band-ing. “Kami akan mengajukan banding,” Ujar kedua terdak-wa yang didampingi penase-hat hukumnya masing-mas-ing. Sementara itu, PH ke dua terdakwa akan mengajukan banding. “Kita akan langsung mengajukan banding hari ini juga,” sambungnya.

Sekedar diketahui, kasus ini bermula pada tahun 2005, saat itu Yudi Setiawan selaku Direktur PT Cipta Inti Parmindo sesuai akta No 17

tanggal 16 Maret 2005 yang dibuat oleh notaris Fikry Said, mengajukan permoho-nan kredit kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) Cabang HR Muhammad.

Permohonan pengajuan kredit ke Bank Jatim oleh Yudi Setiawan, selain membawa nama PT Cipta Inti Parmindo juga menggunakan seban-yak 7 nama perusahaan lain yang didirikan Yudi Setiawan sendiri dan dipimpin oleh karyawan-karyawan yang bekerja di perusahaan terse-but. Adapun ke tujuh perusa-haan yang dimaksud yakni, CV Aneka Karya Prestasi, CV Aneka Pustaka Ilmu, CV Ban-gun jaya, CV Cipta Pustaka Ilmu, CV Kharisma Pembina Ilmu, CV Media Sarana Pus-taka, CV Visi Nara Utama.

Dana yang dicairkan ke 8 perusahaan termasuk PT Cip-ta Inti Parmindo sebesar Rp 52,3 miliar, dimana pengajuan kredit yang dilakukan oleh Yudi Setiawan dan kelompok usahanya tersebut sebanyak 28 permohonan, dan kredit tersebut jenis Kepres dengan jaminan berupa proyek yang sedang ditangani oleh peru-sahaan milik Yudi Setiawan yang berasal dari pemerintah baik pusat maupun daerah yang pembiayaannya bersum-ber dari APBN/APBD maupun Blockgrant (hibah) yang ter-

diri dari beberapa Kabupaten/Kota se Jawa timur.

Kredit dengan jenis Kepres adalah salah satu jenis kredit umum terhadap debitur yang bersifat temporary (pengem-balian pembayaran melalui sistem termin) untuk pem-biayaan proyek pemerintah maupun swasta dan dalam pelaksanaan proses pembe-rian kreditnya mengagunkan standar operasional prosedur (SOP) kredit umum.

Prosedur yang berlaku dalam pemberian kredit modal kerja pola Kepres (SOP) adalah sesuai surat keputusan Direksi Bank Pembangunan Jawa Timur No 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 februari 2005. Namun dalam proses pencairan kredit kepada debi-tur yang merupakan kelom-pok usaha Yudi Setiawan, Bagoes Soeprayogo selaku Kacab Bank Jatim HR Muham-mad dan Tony Baharawan, selaku penyelia tidak pernah menjalankan ketentuan yang telah diatur dalam surat kepu-tusan Direksi Bank jatim.

Diantaranya Sk No 043/031/KEP/DIR/KRD tang-gal 28 Pembruari 2005, Surat DireksiBank Jatim 043/39/KRD/ tanggal 7 Oktober 2005 dan Surat Keputusan Direksi Bank Jatim No 046/152/KEP/DIR/PRN tanggal 7 Nopem-ber 2008 poin 6.4 huruf a (1). (kas)

SURABAYA – Sudah jatuh tertimpa tangga. Mungkin tersebut cocok jika kita meli-hat kondisi yang saat ini men-impa para pedagang yang saat ini berjualan di Tem-pat Penamapungan Semen-tara (TPS) pasca terbakarnya Pasar Turi akhir tahun lalu. Pasalnya, saat ini para peda-gang tersebut di paksa oleh pihak investor untuk melu-nasi uang muka stand secara tunai. Bahkan, pihak inves-tor pembangunan Pasar Turi, memberikan deadline hingga 26 Juni 2013 mendatang.

Hal ini diungkapkan wakil Tim Pemulihan Pasca Pasar Kebakaran (TPPK), Koping. Dirinya mengatakan, jika para pedagang saat ini tidak mam-pu untuk melunasi uang muka

stan secara tunai. Bahkan, saat ini para pedagang tersebut bisa dibilang ‘sekarat’ akibat tekanan dari pihak investor terkait pelunasan uang muka stan. “Kami, pedagang sudah sekarat, jika dipaksa bayar uang muka stan secara tunai, jelas tidak mampu,” keluh dia. Selasa (18/6).

Menyikapi kondisi terse-but, pihaknya meminta bantu-an dan mengadu kepada para wakil rakyat yang duduk di DPRD Surabaya, untuk mem-perjuangkan nasib mereka terkait desakan pelunasan uang muka stand dan ber-harap pelunasan stan bisa dibayar dengan cara diangsur. “Kami optimistis, jika DPRD yang melobi perbankan akan ada yang mau memberi kredit

pada pedagang untuk bayar uang muka beli stan,” jelas dia.

Selain itu, dirinya juga men-gungkapkan adanya ancaman dn intervensi dari investor ke-pada para pedagang yang tidak membayar uang muka secara tunai hingga sekitar tanggal 26 Juni mendatang, yakni pihak investor akan menjual stan mereka ke pihak lain. Kabija-kan investor tersebut tentu saja sangat meresahkan para peda-gang. “Coba bayangkan, dengan kondisi jualan di TPS (Tempat Penampungan Sementara) san-gat sepi pedagang dipaksa ba-yar tunai, dari mana kita dapat uang tunai itu,” ungkap dia.

Menyikapi pengaduan dari TPPK Pasar Turi, Ketua DPRD Surabaya, Moch. Machmud, berjanji akan berusaha untuk

membantu dan memperjuang-kan nasib para pedagang terse-but. Bahkan, dirinya akan me-minta Komisi yang ada DPRD Surabaya untuk menindaklan-juti permintaan para pedagang tersebut.“Kami akan minta komisi di DPRD menindaklan-juti permintaan pedagang pasar Turi ini,” kata dia.

Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Rio Patiselano mengatakan, jika pihaknya akan memanggil investor Pasar Turi terkait kebijakan yang dinilai mem-beratkan pedagang. Khususn-ya, terkait dengan ancama tentang pemindahtanganan stand yang sudah menjadi hak para pedagang, jika tidak bisa melunasi uang muka secara tunai. (wan/kas)

kas/koran madura

kas/koran madura

DIVONIS: Dua Terdakwa Kredit Fiktif Bank Jatim saat mendengarkan putusan vonisnya di Pengadilan Tipikor, Selasa (18/6) Kemarin.

SURABAYA- Masalah du-alisme dukungan oleh dua kubu partai non parlemen PPNUI dan Partai Kedaula-tan (PK) nampaknya tidak akan diambil pusing oleh Gubernur Jatim, Soekarwo yang kini tengah maju kem-bali sebagai pasangan In-cumbent bersama Syaifullah Yusuf ( Gus Ipul,red). Seusai menjalani Psikotes di Graha Amerta, Surabaya, Gubernur incumbent ini menyatakan, tidak akan mengambil pusing urusan tersebut dan menyer-ahkan sepenuhnya kepada kedua partai tersebut. “ Saya serahkan semuanya kepada kedua partai kalau persoalan tersebut,” terangnya, Selasa (18/6), kemarin.

Terpisah, psikotes dan wawancara yang diikuti pa-sangan KarSa jauh lebih sing-kat , yakni hanya memakan waktu 4 jam 15 menit diband-ingkan waktu yang dilalui tiga Bacagub lainnya, yang berlangsung hingga 7 jam. Hal ini sudah diprekdisikan sebelumnya oleh Cagub dari jalur perorangan atau inde-penden, Eggy Sujana."pasti ada diskriminasi atau per-

bedaan perlakuan yang di-berikan ke incumbent,"ujar Eggi saat usai melakukan wawancara, (13/6) lalu.

Sementara, Direktur RSU dr Soetomo dr Dodo Anando mengatakan, dalam psikotes ini,Pasangan KarSa diminta menjawab 560 pertanyaan MMPI. Ratusan pertanyaan tersebut, untuk mengetahui personality keduanya. Sete-lah itu, psikologi Cagub-cawagub tersebut di tes oleh tim dokter. " Nantinya, pada tes terakhir baru tes wawan-cara," ujar Dodo, disela-sela tes. Sehari sebelumnya, Pakde Karwo dan Gus Ipul menjalani tes kesehatan. Pemeriksaan kesehatan meli-batkan 20 tim dokter spesia-lis, yang dipimpin Wadir Pe-layanan RSU dr Soetomo, dr Kohar SpAn.

Sekedar diketahui, Guber-nur Jatim Soekarwo sebagai cagub incumbent tidak mau terpancing dengan upaya perlawanan dari DPW PKB Jatim yang menuding KPU Jatim tidak netral. Hal ini terkait keputusan KPU Ja-tim yang menilai tidak me-menuhi syarat (TMS) atas

dukungan PPNUI dan Partai Kedaulatan (PK) terhadap pasangan calon (paslon) Khofifah-Herman dan Karsa. Sehingga, menyebabkan pe-luang Khofifah-Herman lolos menjadi sangat berat.

Terkait tudingan pihak lain yang menyebutkan adan-ya upaya yang masih men-jegal pasangan calon lain, Pakde Karwo juga menang-gapi dingin dan santai saja. "Mau nuduh itu terserah, itu hak mereka untuk menuduh dan hak mereka juga untuk menjelaskan dan yang pent-ing saya nggak (melakukan intervensi, red)," tegasnya kepada wartawan usai men-erima Duta Besar Singapura di gedung negara Grahadi Surabaya.

Dia kembali menegaskan bahwa yang memiliki otoritas penuh itu adalah KPU Jatim. Ini karena KPU Jatim itu ada-lah wasit yang punya aturan main perundang-undangan yang jelas. "Ibarat pemain bola, saya hanya bertugas main bola, perkara aturan mainnya ya KPU yang jadi wasitnya," tukasnya. (mag/kas)

SURABAYA - Majelis hakim yang diketuai Fatur Rachman meralat sidang mucikari siswi SMP, Aknes Rima Widyanin-grum (15), yang semestinya digelar secara tertutup tapi di-gelar secara terbuka.

Ralat itu dikatakan Fa-thur, usai Jaksa membaca-kan surat dakwaan yang di-gelar diruang sidang tirta PN Surabaya,kemarin.”Karena jaksa mencantumkan pasal 88 jadi persidangan ini diny-atakan tertutup,”kata Fathur dan meminta pengunjung sidang untuk meninggalkan ruang persidangan,kemarin.

Sidang ini pun terkesan seperti dagelan, hal ini berala-san, sebelum persidangan itu digelar, Jaksa Henry Prabowo terlihat tidak siap dengan surat dakwaan nya, sampai sampai jaksa dari Kejari Surabaya ini pun meminjam surat dakwaan yang ada dalam berkas Hakim. Lucunya, sebelum membaca-kan dakwaan yang asli , Hakim Fathur salah meminjamkan berkas, sehingga Jaksa Henry pun juga salah dalam mem-bacakan dakwaanya, hingga membuat pengunjung sidang tertawa.

Usai Sidang, Jaksa Hen-ry mengaku keberatan jika

dianggap faktor kelalaian hakim.”Hari ini itu sebenarnya agendanya penunjukan Pen-gacara bukan dakwaan dan saya tidak siap karena hari ini ada 12 perkara yang akan saya sidangkan,”jelas Henry.

Terpisah, Sementara dalam dakwaan Jaksa men-jelaskan jika pelajar SMP itu dijerat pasal alternatif, yakni pasal 2. Jo pasal 17 UU RI No 21 Tahun 2007 tentang per-dagangan orang dan pasal Pasal 88 UU RI No 23 Tahun 2002 ancaman hukuman 3 tahun tentang perlindun-gan anak.”Ancaman huku-mannya minimal 3 tahun penjara,”jelas Jaksa Henry usai sidang

Seperti diberitakan sebe-lumnya, Aknes Rima Widya-ningrum (18) siswi SMP kelas IX salah satu sekolah swasta di Bendul Merisi, Surabaya ini terjerat kasus perdagangan manusia karena melacurkan teman satu sekolahnya yang berinisial HH

Dalam nota dakwaan, disebutkan jika gadis asal Sleman itu melakukan pela-curan dengan cara merekrut, menerima mangsanya de-ngan cara disertai kekerasan. Ia juga disebut-sebut mel-

akukan penculikan, penyeka-pan dan penipuan terhadap korbannya. Korban yang di-maksud, yakni HH (16) siswi yang juga bersekolah bersa-ma dengan terdakwa.

Rima sendiri diketahui menjual HH setelah dirinya berkenalan dengan seorang pria hidung belang yang diket-ahui bernama Ahmad. Saat itu, Ia yang tahu hendak ditiduri oleh pria hidung belang terse-but sontak menolak dan ber-janji akan memperkenalkan teman satu sekolahnya yang masih perawan. Kesepakatan pun terjadi, dan pada 6 Juli 2012 lalu, Ia mengantar HH ke tempat yang telah dijanjikan.

Bersama Ahmad, Rima me-minta tarif Rp 500 ribu untuk sekali kencan dengan teman-nya yang dilacurkan. Namun seiring dengan adanya kesepa-katan, terdakwa lalu meminta tambahan uang Rp 350 ribu yang juga disetujui Ahmad.

Entah mengapa, setelah berhasil dituduri, HH jus-tru menuntut kakak kelasnya yang beda setahun di bangku sekolah itu, dengan melapor-kannya ke polisi.“Saya malu dan tidak perawan,” kata Jak-sa Henry menirukan keteran-gan HH dalam dakwaan. (kas)

TERTUNDEUK:Terdakwa Aknes Rima Widyaningrum, Mucikari SMP ini terlihat tertunduk sambil mendengarkan disaat Jaksa Membacakan dakwaannya, kemarin.

RABU 19 JUNI 2013 NO.0141 | TAHUN II 11

Harga Obat-obatan Naik

Di Tingkat Banding, Hukuman Mantan Bupati Banyuwangi Diperberat

DAMPAK KENAIKAN BBM

KORUPSI LAPTER

LINTAS JATIM

APBN Indonesia Memihak Ekonomi Liberal

Wakil Ketua Partai Ger-indra DPD Jatim, Hendro T. Subiyantoro, menuturkan, bahwa pengesahan peruhan APBN akan berimbas pada kesengsaraan rakyat. APBN tidak memiliki asaz yang kuat, sebab, melihat dari asumsi APBN sendiri menun-jukan bahwa lebih Pro atau bijak terhadap kebijakan as-ing. Hal ini, kata dia, sangat berbanding terbalik dengan Indonesia sebagai salah satu penghasil minyak mentah di Dunia malah terpengaruh de-ngan adanya kenaikan harga BBM Internasional.“ Asumsi

APBN sendiri telah menyepa-kati menyesuaikan terhadap kebijakan asing. Maka, dari itu setiap ada kenaikan BBM Internasional harga BBM In-donesia juga harus ikut naik,” kata dia, Selasa (18/6).

Menurut dia, Partai Gera-kan Indonesia Raya (Gerindra) saat ini menolak keras de-ngan adanya kenaikan harga BBM. Seharusnya, pemer-intah lebih menitik berat-kan paham ekonomi negara pada ekonomi pancasila atau ekonomi kerakyatan diband-ing Ekonomi Liberal. Sebab, posisi dari ekonomi liberal

cukup berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan negara yang ikut serta dalam paham tersebut. Indonesia, seharusn-ya bisa mengatur negaranya sendiri tanpa campur tangan asing.“ Kenaikan BBM saat ini dikarenakan paham Ekonomi kita adalah Liberal bukan pa-ham Ekonomi Pancasila atau kerakyatan. Kita lihat saja, semua perusahaan yang me-gelola minyak di Indonesia semuanya milik asing. Secara pembagiannya 90 persen min-yak milik asing dan pertamina hanya memiliki kuota sebe-sar 10 persen. Maka, ini harus dirubah dengan menggunakan Ekonomi Pancasila dan jelas pengaruh kenaikan tak terela-kan,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, de-ngan adanya Bantuan Lang-sung Sementara Masyarakat (BLSM) pun tidak menjamin terhadap kelangsungan per-baikan ekonomi masyarakat. Pasalnya, dalam BLSM han-ya memberikan sebesar Rp. 150.000 /bulan/RTS selama

empat bulan setelah disah-kannya kenaikan BBM oleh pemerintah. Kompensasi ke-pada masyarakat yang bersi-fat sementara itu pun, berupa voucher, juga tidak manusiawi. Disebabkan, proses penukaran nantinya pun masyarakat harus menukarkan kekantor pos setiap bulannya.“ BLSM tidak memanusiakan, membo-dohkan rakyat dan masyarakat tidak menjadi produktif,” tegasnya.

Sebetulnya, kata dia lagi, pemerintah lebih memberikan upaya-upaya produktif ter-hadap masyarakat indonesia secara merata. Bukan hanya yang menjadi tepat sasaran seperti adanya wacana BLSM tersebut. Upaya produktif yang dimaksud ialah “ Pa-dat Karya” yakni melibatkan seluruh warga di Indonesia diseluruh desa untuk bekerja lebih produktif. Buka dengan bantuan yang nantinya malah membodohkan masyarkat.“ Pemerintah harus melaku-kan upaya-upaya produktif

dan bisa memberikan langkah kongkret untuk kesejahteraan rakyat. Gerindra tidak bisa memberikan dikarenakan ter-ganjal oleh para penguasa be-sar di negara ini,” ungkapnya.

Hal senada pun diung-kapkan, Ketua FSPMI Jatim, Jamaluddin, bahwa dengan adanya BLSM itu sama saja dengan membdohi rakyat. Di-karenakan, naiknya itu bisa dihitung bahwa setiap ang-gota keluarga yang menda-patkan hanya Rp. 1.250 per hari. Sementara diketahui, bahwa semua harga baik sem-bako, transportasi. Bahkan, disemua lini perekonomian juga ikut naik.“ Pemberian BLSM itu sama saja bohong dan membodohi masyarakat Indonesia terutama buruh. Jika iini naik kami akan me-milih demo besar-besaran dan pastinya kami tidak akan lagi mendukung Pak De dalam Pil-gub Jatim Agustus mendatang, karena Pak De gagal menaikan Upah Sektoral kota,” tukasnya. (mag/kas)

SURABAYA- Rencana Anggaran Pembelanjaan Negara Perubahan (RAPBN-P) yang dalam sidang Paripurna anggota DPR RI mengesahkan adanya perubahan terkait persoalan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke masyarakat untuk dihapus. Nis-caya, kenaikan BBM pun nantinya tidak akan terela-kan. Namun, mengenai hal ini beberapa partai pun menolak keras dengan adanya rencana Pemerintah melalui pertimbangan anggota DPR RI itu.

APBNP 2013 DISAHKAN: Beberapa perwakilan buruh berorasi memprotes hasil voting Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/6) kemarin. APBNP 2013 yang didalamnya temaktub kenaikan harga BBM bersubsidi akhirnya disahkan setelah 5 fraksi menerima dan 4 fraksi menolak rancangan APBNP tersebut.

ant/andika wahyu

SURABAYA - Fenomena harga komoditas yang belakan-gan merangkak naik, ikut memicu lonjakan harga barang-barang farmasi, seperti obat-obatan. Ketua Gabungan Pengusaha (GP) Farmasi Jatim, Paulus Totok Lucida, mem-prediksi harga obat-obatan di Jatim dari berbagai merek dan jenis akan membengkak hingga kisaran 10 sampai 20 %. Namun, harga tersebut tidak berpengaruh pada obat-obatan generik.

Menurutnya, kenaikan harga obat-obatan tersebut se-benarnya sudah terasa sejak disahkannya kenaikan upah minimum regional (UMR) pekerja tahun 2013 di sejumlah ka-bupaten/kota di Indonesia. Hanya saja, naiknya harga obat-obatan tersebut tetap terkontrol melalui penetapan harga yang tertera dalam e-catalog obat dari Kementerian Kes-ehatan RI. "Jadi ada kecenderungannya, produsen tidak ingin merugi dengan kondisi tersebut. Yang berat konsumen kelas menengah ke bawah. Mereka akan kesulitan menjangkaunya. Tapi, itu tidak bisa dihindari,” katanya.

Dikatakan, kewenangan terhadap harga obat-obatan yang terdaftar dan beredar di Indonesia tetap menjadi kewenangan pemerintah untuk tidak dan menaikkan harga obat. Namun, ia tidak menampik, obat-obatan yang memiliki merek da-gang akan terpicu dengan kenaikan harga komoditas maupun BBM. Meski demikian, ia meyakini, pada 2013 ini, tidak ada kenaikan secara drastis dari harga obat-obatan yang beredar di Jatim.

Sebab, pasokan obat di Indonesia, termasuk Jatim sudah tersedia sesuai dengan harga yang tercatat dalam e-catalog. “Harganya ditentukan pusat melalui tender yang diikuti para supplier obat. Sementara, daerah tinggal membeli sesuai daf-tar harga yang ada,” tuturnya.

Hal ini senada dengan salah satu partai yang menolak kenaikan BBM yakni Partai Gerindra. Melalui, Wakil Ketua Partai Gerindra DPD Jatim, Hendro T. Subiyantoro, menu-turkan, bahwa pengesahan perubahan APBN akan berimbas pada kesengsaraan rakyat. APBN tidak memiliki asaz yang kuat, sebab, melihat dari asumsi APBN sendiri menunjukan bahwa lebih Pro atau bijak terhadap kebijakan asing. Hal ini, kata dia, sangat berbanding terbalik dengan Indonesia seba-gai salah satu penghasil minyak mentah di Dunia malah ter-pengaruh dengan adanya kenaikan harga BBM Internasional. “ Secara asumsi APBN sendiri telah menyepakati menyesuai-kan terhadap kebijakan asing. Maka, dari itu setiap ada kenai-kan BBM Internasional harga BBM Indonesia juga harus ikut naik,” kata dia, Selasa (18/6).

Menurut dia, Partai Gerakan Indonesia Raya (Ger-indra) saat ini menolak keras dengan adanya kenaikan harga BBM. Seharusnya, pemerintah lebih menitik berat-kan paham ekonomi negara pada ekonomi pancasila atau ekonomi kerakyatan dibanding Ekonomi Liberal. Sebab, posisi dari ekonomi liberal cukup berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan negara yang ikut serta dalam paham tersebut. Indonesia, seharusnya bisa mengatur negaranya sendiri tanpa campur tangan asing. “ Kenaikan BBM saat ini dikarenakan paham Ekonomi kita adalah Liberal bu-kan paham Ekonomi Pancasila atau kerakyatan. Kita lihat saja, semua perusahaan yang megelola minyak di Indone-sia semuanya milik asing. Secara pembagiannya 90 persen minyak milik asing dan pertamina hanya memiliki kuota sebesar 10 persen. Maka, ini harus dirubah dengan meng-gunakan Ekonomi Pancasila dan jelas pengaruh kenaikan tak terelakan,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, dengan adanya Bantuan Langsung Se-mentara Masyarakat (BLSM) pun tidak menjamin terhadap kelangsungan perbaikan ekonomi masyarakat. Pasalnya, dalam BLSM hanya memberikan sebesar Rp. 150.000 /bulan/RTS selama empat bulan setelah disahkannya kenaikan BBM oleh pemerintah. Kompensasi kepada masyarakat yang bersi-fat sementara itu pun, berupa voucher, juga tidak manusiawi. Disebabkan, proses penukaran nantinya pun masyarakat harus menukarkan kekantor pos setiap bulannya. “ BLSM tidak memanusiakan, membodohkan rakyat dan masyarakat tidak menjadi produktif,” tegasnya. (mag/kas)

BERANDA PERJUANGAN Menuju Grahadi untuk Jawa Timur Jempol

MH Said Abdullah Blusukan di Kabupaten Gresik

BERJABAT TANGAN: MH Said Abdullah (Cawagub Jatim) berjabat tangan dengan pedagang di pasar Krempyeng Gresik.

JEMPOL: Cawagub Jatim Jempol, Said Abdullah di sela-sela Car Free Day Jl. Jaksa Agung Suprapto, Gresik.

JEMPOL: Cagub & Cawagub Jatim Jempol, BambangSaid acungkan Jempol bersama para kader DPC PDI Perjuangan Kab. Gresik.

ZIARAH: Cawagub Jatim Jempol, Said Abdullah ziarah ke makam Sunan Giri, Gresik.

ZIARAH: Cawagub Jatim Jempol, Said Abdullah ziarah ke makam Syech Maulana Malik Ibrahim, Gresik.

SURABAYA - Mantan Bu-pati Banyuwangi, Ratna Ani Lestari tidak terima dengan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur yang men-ghukum lebih berat pada di-rinya, ia langsung menyatakan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas hukuman penjara enam tahun tersebut.

Terdakwa kasus pem-bebasan lapangan terbang (lapter) ini melalui penasehat hukumnya, Rahmanu Wijaya mengungkapkan, pihaknya memang mengajukan kasasi ke MA setelah mendapat pem-beritahuan dari PT Jatim pada 4 Juni lalu. "Dalam putusan itu, klien kami mendapat hu-kuman lebih berat atau enam tahun penjara," jelasnya ke-pada wartawan di Pengadilan Tipikor, Selasa (18/6) ,kema-rin.

Berdasarkan vonis yang ada, Bupati wanita berjilbab ini dinyatakan bersalah dalam kasus pembebasan lapter, de-ngan jeratan pasal 3 jo pasal 18 UU No 20/2001 tentang Tin-dak Pidana Korupsi (Tipikor). Ini membuat majelis hakim PN Surabaya pada 11 Februari 2013 lalu memvonis lima ta-hun penjara dan denda Rp 150 juta subsider tiga bulan.

Keberatan dengan vonis PN Surabaya, Ratna kemu-dian banding ke PT Surabaya. Namun majelis hakim punya pertimbangan hampir sama dengan PN, sehingga pada 29 Mei lalu, Ratna divonis de-

ngan hukuman enam tahun penjara dengan denda Rp 150 juta subsider tiga bulan. "Kami baru diberitahu pu-tusan ini pada 4 Juni lalu," terangnya.

Bertambah beratnya hu-kuman untuk Ratna, rupanya tak diterimanya. Pihaknya kemudian mengajukan kasasi ke MA pada 14 Juni atau pas-ca ada pemberitahuan dari PT Surabaya, karena jangka waktu pernyataan memori kasasi maksimal 14 sejak ada putusan. "Kami keberatan de-ngan putusan PT karena masa pemidanaan semakin berat," tuturnya.

Namun, proses pengajuan kasasi itu sedikit tersen-dat, karena sampai saat ini pihaknya belum menerima salinan putusan itu. Ma-kanya, pihaknya menunggu salinan itu turun hingga 28 Juni, atau batas terakhir pen-giriman memori kasasi ke MA. "Kami masih menunggu salinan putusan agar memori kasasi bisa diproses," tegasn-ya.

Sedangkan Humas PT Ja-tim, Celine Rumansi menu-turkan, salinan putusan akan dikirim ke PN Surabaya dalam 1-2 hari ini. Pengiriman sali-nan ini memang terlambat karena Panitera Pengganti (PP) sedang sakit. "Makanya, setelah PP masuk ke kantor, ini akan diketik. Kemungkinan Rabu (19/6/) atau Kamis (20/6) akan dikirim," katanya.

Kasus ini bermula saat Ratna menjadi Ketua Tim Panitia Pembebasan Lahan Lapangan Terbang. Oleh dia, harga lahan ditetapkan Rp 60 ribu per meter persegi. Pada 2007, harga lahan berubah menjadi Rp 70 ribu per meter persegi. Padahal harga tanah di daerah itu hanyalah Rp30 ribu pada 2006 dan Rp35 ribu pada 2007.

Hasil audit Badan Pemerik-sa Keuangan (BPK) menyebut-kan bahwa penetapan harga lahan tersebut tidak sesuai de-ngan Peraturan Presiden (Per-pres) Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah un-tuk Kepentingan Umum.

Penetapan harga dinilai tidak berdasarkan nilai jual obyek pajak (NJOP) dan tanpa tim penaksir. Akibat ulah Rat-na dan beberapa kerabatnya, negara diugikan sekitar Rp 19,7 miliar. Majelis hakim menilai kebijakan Ratna de-ngan melepas lahan dianggap merugikan negara dan mem-perkaya diri sendiri dan orang lain.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) sempat menjerat Ratna dengan pasal berlapis yak-ni Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP, subsider pasal 3 Undang-Undang Tindak Pi-dana Korupsi. JPU menuntut dengan hukuman sembilan tahun penjara dan denda Rp 500 juta, subsider enam bulan penjara. (kas)

RABU 19 JUNI 2013 NO.0141 | TAHUN II12 NASIONAL

J A KA RTA- M a s y a r a k a t perlu mengawasi secara cer-mat pengelolaan dana ban-tuan sosial (bansos) senilai Rp26 triliun yang terdapat di 10 Kementerian. Pasalnya, 10 kementrian yang mengelola bansos ini dipimpin orang par-tai politik. “Dari 10 kementeri-an tersebut, anggaran terbesar dipegang Kementerian Agama Rp 11,31 trilun, yang menin-gkat sebesar 103,5 % diband-ingkan tahun 2012 sebesar Rp 5,56 triliun,” kata Direktur Koalisi untuk Akuntabilitas Keuangan (KUAK) Negara, Roy Salam di Jakarta, Selasa (18/6).

Menurut Direktur Ekse-kutif Indonesia Budget Center (IBC), tren alokasi dana hibah dan bantuan sosial setiap tahun di desain meningkat menjelang pemilu. Pada 2009, dana bansos dalam APBN Pe-rubahan 2009 mencapai Rp 74,93 triliun. “Bertambah sekitar 52 % atau sebesar Rp 25,52 triliun dibandingkan bansos tahun 2007 sebesar Rp 49,41 triliun,” tambahnya

Catatan KUAK, menjel-ang pemilu 2014, dana bansos dalam APBN terus bertambah

jumlahnya. Pada UU APBN 2011 dana bansos sebesar Rp 59, 18 triliun, lalu bertam-bah Rp 18,63 triliun atau 31 % menjadi Rp 77,81 triliun pada APBN Perubahan 2011.

Sedangkan dana bansos pada UU APBN 2012 awalnya hanya sebesar Rp 43,76 triliun lalu bertambah 87 % menjadi Rp 82,03 triliun.

Dana bansos tahun ini, dalam UU APBN 2013 ditetap-kan sebesar Rp 69,61 triliun atau lebih tinggi dua % sam-

pai dengan 59 % dibandingkan alokasi bansos pada UU APBN dua tahun sebelumnya. “Kare-na pada bansos APBN Peruba-han 2013, berkisar antara Rp 91,19 triliun sampai dengan Rp 139,17 triliun,” ungkapnya

Data KUAK, menyebut 10 Kementerian pengelola dana bansos itu, Kementerian Tena-ga Kerja dan Transmigrasi mengelola Rp 70,21 miliar (0,3 % dari APBN 2013), Kemente-rian Kehutanan Rp 200 miliar (1 % dari APBN), Kementerian Koperasi dan UKM Rp 146,28 miliar (2 %), Kementerian Pe-muda dan Olahraga Rp 608,60 miliar (2 %), Kementerian Ke-lautan dan Perikanan men-gelola Rp 728 miliar (3 %), Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Rp 1,21 triliun (5 %), dan Kementerian Perumahan Rakyat mengelola Rp 2,22 triliun (8 %). Kemu-dian Kementerian Agama Rp 11,31 triliun (43 %), Kemen-terian Pertanian Rp6,04 trilun (23 %), dan Kementerian So-sial Rp 3,35 triliun (13 %).

Sementara itu, Ketua Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR

RI Sumarjati Arjoso menga-takan, perlu ada pengaturan khusus soal dana bantuan sosial (Bansos). Dalam telaah BAKN dengan sejumlah pa-kar terungkap, bahwa bansos ternyata tidak memberikan daya ungkit ekonomi.

“BAKN sudah mengada-kan pertemuan. Sudah men-gadakan rapat konsultasi juga. Dana bansos ini sudah men-capai ratusan triliun rupiah. Jadi perlu ada aturan khusus,” katanya

Menurut Sumarjati, perlu ada telaah mendalam bersama BPK. Sebab, bantuan sosial diduga salah sasaran. “Karena itu, bansos sebaiknya dalam bentuk penciptaan lapangan kerja. Sehingga bansos mem-berikan kontribusi terhadap pengurangan angka kemiski-nan,” tambahnya.

KUAK Negara menyampai-kan, menjelang pemilu 2014, dana hibah dan bansos yang ada di setiap kementerian meningkat tajam. Apalagi, saat ini bansos akan bertambah de-ngan adanya Bantuan Lang-sung Sementara Masyarakat (BLSM). (gam/cea)

APBN PERUBAHAN 2013

Awasi Penggunaan Dana Bansos Rp26 Triliun

“Sekarang ini PPATK me-miliki beberapa persoalan yang perlu dilakukan terkait tindak pidana pencucian uang dan pendanaan teror-isme. Salah satunya adalah sosialisasi perlunya undang-undang pengembalian aset negara,” kata Kepala PPATK, Muhammad Yusuf Selasa (18/6).

Menurut dia, pembentu-kan UU ini sangat diperlu-kan. Hal ini mendung upaya Komisi Pemberantasan Ko-rupsi (KPK) dalam mengung-kap sejumlah kasus korupsi. “Misalnya kasus Irjen DS (Djoko Susilo), kasus Elnusa senilai 100 miliar rupiah, kasus pegawai Ditjen Pajak Gayus Tambunan 74 miliar rupiah,” imbuh dia.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meng-gandeng PPATK melakukan langkah pencegahan dan pemberantasan tindak pi-dana pencucian uang (mon-ey laudring) dan pendan-aan terorisme. Kerjasama kedua institusi ini meliputi pertukaran informasi, pe-nyusunan ketentuan hukum dan pedoman, koordinasi pemeriksaan, edukasi dan sosialisasi, hingga melaku-kan riset dan pengembangan sistem teknologi informasi. “Soal pertukaran informasi,

atas dasar inisiatif sendiri dan permintaan PPATK, maka OJK dapat memberikan informasi ke PPATK menge-nai hasil tugas dan kewenan-gan OJK,” ujar Ketua OJK, Muliaman Hadad di Jakarta, Selasa (18/6).

Sementara itu, lanjut dia, kerjasama di bidang penyusu-nan hukum akan dipublikasi-kan dalam bentuk permintaan saran dari masing-masing pihak. “Di bidang audit, OJK dan PPATK saling berkoor-dinasi dalam rangka audit kepatuhan atas kewajiban pelaporan PJK oleh OJK dan audit khusus yang dilakukan PPATK,” ujar Muliaman.

Muliaman menambah-kan, kerjasama di bidang edukasi dan sosialisasi akan lebih fokus memberi pema-haman kepada PJK dan lem-baga jasa keuangan. “OJK dan PPATK akan melakukan pen-didikan dan pelatihan secara mandiri maupun secara ber-sama-sama. Selain itu, kami juga bisa saling memberi tu-gas kepada masing-masing pegawai di dua institusi ini,” tutur dia.

Muliaman mengaku akan membawa institusi Pusat Kajian Anti Pencucian Uang (PK-APU) ke dalam organisa-si OJK. PK-APU merupakan organisasi yang terbentuk

atas kerjasama BI dan PPATK. Namun saat ini pusat kajian yang ada di bawah kendali BI tersebut tidak berjalan op-timal karena ada sejumlah kendala yang harus dihadapi terkait dengan upayanya menciptakan industri keuan-gan yang kondusif. “Usaha BI dan PPATK untuk mencegah dan memberantas money laundering melalui PK-APU tidak berjalan efektif. Ka-rena itu, kami berkeinginan membentuk pusat-pusat anti money laundering, karena yang ada selama ini sedikit mengalami hambatan. Kami akan mencari cara agar pusat riset ini bisa membantu otori-tas dalam menumbuhkan awareness di masyarakat,” imbuh dia.

Seperti pembentukan PK-APU antara BI dan PPATK, menurut Muliaman, lembaga riset ini juga akan meng-gandeng lembaga akademik. “Kami akan mendorong se-jumlah universitas untuk bekerja sama di sini, seperti Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang bekerja sama dalam terbentuknya pusat riset sebelumnya,” terang Muliaman.

“Waktu zaman Pak Yunus Husein (Kepala PPATK sebel-umnya), bersama saya waktu sebagai Deputi Gubernur BI, sudah ada usaha-usaha mencegah dan memberan-tas pencucian uang. Seka-rang ini, OJK bersama Kepala PPATK yang baru (Muham-mad Yunus) akan mengeval-uasi lagi pusat kajian ini dan akan memaksimalkan peran-nya di OJK,” kata Muliaman.,” pungkas dia. (gam/bud)

UU PENGEMBALIAN ASET NEGARA

Butuh Segera DiterbitkanJAKARTA-Pemerintah dan DPR diminta berinisiatif membentuk undang-undang (UU) yang mengatur perlindungan dan pengembalian aset negara. UU tersebut akan memudahkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan otoritas keuangan untuk bekerja maksimal dalam mengem-balikan keuangan Negara.

SEMBAKO MURAH HADAPI RAMADHAN. Pembeli mengambil Minyak Goreng (Migor) curah bungkusan 1 kg yang dijual murah dari harga pasar di lapangan Rancong, Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Selasa (18/6). Pasar murah yang dibuka selama beberapa hari kedepan upaya pemerintah setempat membantu masyarkat miskin dan menekan inflasi daerah yang ditimbulkan melambungnya harga sembako jelang Ramadhan dan Hari Raya.

ant/rahmad

Revisi tersebut sangat penting, karena selama ini Indonesia belum memiliki satu kodifikasi dan unifikasi (kumpulan dan penyatuan hukum pidana). “Penyatuan delik pidana inilah yang menjadikan Komisi III DPR RI optimis akan mampu me-nyelesaikan revisi UU KUHP sampai akhir masa sidang 2013. Tapi, yang harus disepa-kati adalah fondasi kerangka acuan revisi UU KUHP sendiri, karena dari kerangka itu akan diketahui mana delik yang menjadi prioritas,” kata ang-gota Komisi III F-PPP DPR RI , Ahmad Yani dalam diskusi RUU KUHP bersama Dirjen Peraturan Perundang-Un-dangan Kemenkum dan HAM Wahiduddin Adams di Jakarta, Selasa (18/6).

Menyinggung hukuman mati dalam revisi KUHP terse-but, Yani menegaskan F-PPP sangat mendukung hukuman mati bagi pemerkosa, narko-ba, teroris, pembunuh, dan koruptor. Namun anehnya dalam DIM (daftar inventa-risasi masalah) yang diajukan pemerintah masih ada kesan penghalusan bahasa dalam hukuman mati tersebut,

dengan menyebut sebagai pidana istimewa atau kekhu-susan tertentu. “Penghalusan ini untuk mengakomodir kelompok-kelompok yang anti terhadap hukuman mati,” ujarnya

Demikian pula dengan hukum adat lanjut Yani, DPR RI sangat menghargai hukum adat yang sudah ada dan berkembang selama ini. Karena itu, DPR dan pemer-intah tak boleh menghalangi-halangi hukum adat yang berlaku.

Apalagi, sambung Wakil Ketua Fraksi PPP ini, mengin-gatkan bawah sumber hukum Indonesia ini ada tiga, yaitu perdata, agama, dan adat. Misalnya soal pernikahan. “Menurut agama, keyakinan dan adatnya pernikahan atau perkawinan antara lelaki dan perempuan itu sesuai aturan yang berlaku, maka KUHP ini tak boleh mengintervensi hukum yang sudah berlaku tersebut,” terangnya.

Dikatakan Yani, DPR harus hargai hukum adat ini. KUHP tetap menghargai kearifan lokal, dan itu tak bisa ditem-patkan dalam tindak pidana KUHP, sehingga materi ini

masuk ke dalam unifikasi hukum.

Terkait adanya pasal maker, menurut Yani, men-ebarkan rasa kebencian, dan penghinaan terhadap kepala negara asing harus dijelaskan maksudnya secara konkret dalam KUHP ini, agar tak mudah menjerat rakyat ini ke dalam kriminalisasi. “Kalau begitu, kenapa penghinaan dan kebencian itu hanya kepada presiden? Tidak de-mikian dengan pejabat tinggi negara seperti DPR RI, karena sama-sama pejabat tinggi negara? Untuk itu, pasal makar ini harus dikaji secara mendalam,” tukasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III Aziz Syam-sudin mengatakan Komisi III akan mengundang beberapa akademisi untuk mencari pendalaman dari sisi yang lebih komprehensif lagi men-genai RUU KUHAP dam KUHP yang menjadi sorotan publik.

Aziz mengatakan, salah satu yang menjadi bahan per-timbangan DPR di RUU KUHP mengenai pasal penghinaan terhadap presiden. Menu-rutnya, pasal penghinaan itu tergantung kesepakatan antarpemerintah dan legis-latif. Di beberapa negara, dia mencontohkan, ada semacam kesepakatan supaya pasal seperti ini ditetapkan. “Tergantung kesepakatan pemerintah dan legislatif,”

kata Aziz.Aziz melanjutkan, di be-

berapa negara cukup panjang pembahasan soal penghinaan presiden. Dia mencontohkan, seperti yang ada di Jerman, perlu kehendak dari presiden untuk menetapkan pasal sep-erti ini. Sedangkan, di Jepang, soal penghinaan presiden ini tergantung dari Perdana Men-terinya yang menghendaki.

Azis mengatakan kategori penghinaan telah tersedia di pasal 80 RUU yang sama. “Itu ada katagorinya ada pasal 80 dalam RUU ini, tapi perlu dikaji lagi,” jelasnya.

Selain pasal penghi-naan, Komisi III juga masih mempertimbangkan adanya pasal mengenai santet. “Yang menarik dari Pak Prof Niti-baskara itu pasal (santet) itu untuk mencegah orang yang menjanjikan memberikan harapan kepada seseorang berkaitan dengna kekuatan gaib,” ucapnya

Sementara itu, Wahidud-din, menilai Revisi UU KUHP ini memang bukan UU biasa, tapi merupakan kodifikasi pidana, dan unifikasi tindak pidana, dalam rangka men-gumpulkan dan menyatukan delik-delik pidana yang berte-baran di mana-mana. “Maka nantinya semua delik pidana itu menginduk ke kodifi-kasi dan unifikasi KUHP serta bagaimana pemberlakuan-nya,” pungkasnya. (gam/cea)

LEGISLASI

DPR Kebut Revisi UU KUHP Selesai 2013JAKARTA-Komisi III DPR yang membidangi hukum akan mengebut Rancangan revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Mereka optimis, revisi akan rampung pada akhir masa sidang 2013 menda-tang.

RUU KUHP. Anggota Komisi III DPR Ahmad Yani (kiri) didampingi Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Wahiduddin Adams menyampaikan pendapatnya saat diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6). Rapat tersebut menyoroti perkembangan RUU KUHP yang sedang dibahas DPR dan Pemerintah.

ant/andika wahyu

JAKARTA-Pimpinan MPR akan menyurati Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Per-juangan (PDI Perjuangan) pada waktu dekat, agar segera mengajukan nama calon pengganti almarhum Taufiq Kiemas (TK) sebagai Ketua MPR. “Fraksi dan kelompok anggota MPR meminta fraksi PDI Perjuangan untuk de-ngan semangat kebersamaan dan konsensus mengusulkan nama calon bersama ang-gota dan pimpinan parpol, agar calon pengganti Taufiq Kiemas mendapatkan legiti-masi tinggi dan dukungan luas,” kata Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari, usai menggelar rapat tertutup dengan pimpinan MPR dan ketua fraksi di DPR, mem-bahas calon pengganti TK di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Selas (18/6).

Menurut Hajriyanto, Fraksi PDI Perjuangan di DPR memiliki waktu sisa dua min-ggu untuk mengajukan nama

calon pengganti TK. Ber-dasarkan tata tertib MPR me-nyebutkan 30 hari sejak wa-fatnya Taufiq Kiemas, fraksi asal Ketua MPR menyerah-kan calon pengganti. Namun karena dalam suasana duka, maka MPR mengirimkan su-rat kepada Fraksi PDI Per-juangan pada minggu kedua Taufiq wafat. “Masih cukup waktu, fraksi PDI Perjuangan keluarga besar PDI Perjuan-gan waktu dua minggu untuk lebih memikirkan penggan-tinya,” tambahnya.

Kalau Fraksi PDI Perjuan-gan tidak menggunakan hak politiknya, lanjut Hajriyanto, maka posisi Ketua MPR se-lanjutnya akan DIbahas dalam rapat yang melibatkan seluruh pimpinan DPR ditambah ketua fraksi, dan ditetapkan dalam paripurna DPR.

Lebih jauh kata Hajriyan-to, menjadi ketua MPR meru-pakan hak politik. Bila Fraksi PDI Perjuangan tidak me-manfaatkan hak politiknya

maka akan terjadi kekoson-gan jabatan karena aturan yang ada tidak mengako-modirnya. “Kalau tidak ada dari PDI Perjuangan maka akan ada kevakuman. Maka ada pembicaraan dengan fraksi,” tegasnya

Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Ah-mad Basarah mengaku se-mua Wakil Ketua MPR ber-sama dengan Ketua Fraksi, menggelar rapat tertutup guna membahas pelaksanaan tata tertib MPR perihal keko-songan jabatan ketua MPR, Selasa 18 Juni 2013. “Memba-has dan putuskan PLT Ketua MPR sampai dengan batas 30 hari masa waktu untuk diisi kekosongan itu,” terangnya

Yang jelas, batasan waktu untuk menentukan pengganti Taufiq Kiemas adalah tanggal 8 Juli 2013 yang sementara dijabat oleh PLT. “Perlu ada PLT ketua untuk keperluan protokoler dan syarat admin-istratif,” tuturnya. (gam/abd)

PERGANTIAN KETUA MPR

Pengganti Taufiq Harus Didukung Semua Parpol

RABU 19 JUNI 2013 NO.0141 | TAHUN II 13NASIONAL

“Hasil persetujuan (RAPBN-P 2013) itu harus diundangkan. Namanya juga RUU (APBN-P 2013), itu kan rancangan, ada proses ad-ministrasi baik di parlemen, pemerintah, Kementerian hukum dan HAM,” kata Men-teri Keuangan, Chatib Basri dalam konferensi pers ten-tang Pokok-Pokok Kesepaka-tan APBN-P 2013 di Jakarta, Selasa (18/6).

Dia menegaskan, meski RAPBN-P 2013 selesai diba-has, namun kenaikan harga BBM bersubsidi tidak bisa serta merta diimplementa-sikan. Mengingat, masih ada tahapan selanjutnya untuk

dapat menyetujui besaran anggaran kompensasi yang terdiri atas, bantuan lang-sung sementara masyarakat (BLSM), beras untuk rumah tangga miskin (raskin), bea-siswa untuk siswa miskin (BSM) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Setelah proses adminis-trasi selesai, lanjut Chatib, maka kementerian yang me-miliki DIPA (daftar pelak-saan/isian anggaran) baru bisa mencairkan untuk ang-garan kompensasi. Teruta-man, kata dia, pencairan dana BLSM, selanjutnya dii-kuti dengan kebijakan me-naikkan harga BBM. “Saya

sudah memberikan paraf saya dalam UU Perubahan APBN 2013. Jadi tidak ada upaya men-delay (menunda kenaikan harga BBM subsidi), tetapi lebih pada proses ad-ministrasi,” ujarnya.

Chatib menambahkan, sering kali terjadi anggapan yang menyesatkan terkait dengan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi ini dengan menilai bahwa ada tanggal 17 Juni 2013 kemarin itu harga sudah akan naik.

Padahal, terang dia, pada tanggal tersebut adalah batas akhir dari pembahasan RAPBN-P 2013, karena pen-gajuan RUU APBN-P dilaku-kan pemerintah pada 17 Mei 2013 dan memiliki batas waktu pembahasan dengan anggota dewan selama 30 hari. “Tanggal 17 Juni itu bu-kan harga BBM naik, tetapi itu tanggal Sidang Paripurna DPR. Setelah diketok, akan butuh proses administrasi. Tanggalnya, nanti Bapak

Presiden (Susilo Bambang Yudhoyono) yang umum-kan,” paparnya.

Lebih lanjut Chatib men-gungkapkan, saat ini pemer-intah semakin optimistis bahwa kenaikan harga BBM akan mampu meningkatkan daya tahan Indonesia di ten-gah kondisi perekonomian global yang masih berge-jolak. “Kenaikan harga BBM menjadi sangat penting, ka-rena sekarang ini kita dalam kondisi global yang sangat tidak pasti. Kita lihat rupiah terpengaruh gejolak global belakangan ini, juga di pasar keuangan,” ucapnya.

Menurutnya, isu kenai-kan harga BBM bersubsidi bisa dianggap solusi keme-nangan tiga kali lipat. Ke-naikan harga BBM bersubsidi telah membuka ruang fiskal, sehingga memungkinkan untuk penyusunan anggaran lebih baik. “Saya percaya ini akan lebih baik, karena ada redistribusi dari kalangan

atas ke bawah. Keuntungan kedua adalah konsumsi ener-gi fosil berkurang. Selain itu, adanya perlindungan sosial

untuk rakyat miskin,” tutur Chatib.

Harga NaikAnggota Komisi XI dari

Fraksi Partai Keadilan Se-jahtera Ecky Awal Mucharam

menjelaskan kenaikan harga BBM akan berujung pada ke-naikan harga barang dalam dua putaran. Yakni enam bu-lan pertama dari Juli sampai dengan Desember 2013 dan semester pertama 2014. Kon-sekuensinya, ujar Ecky, penu-runan daya beli masyarakat akan terjadi karena kenai-kan harga-harga umum. “Ini akan mendorong perlambat-an ekonomi karena variabel konsumsi dalam negeri yang menjadi motor pertumbuhan menurun,” kata Ecky.

Sebagai gambaran, per-tumbuhan ekonomi dalam UU APBNP 2013 disepakati sebesar 6,3 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan usulan pemerintah kepada parlemen yaitu 6,2 persen. Sedangkan pada kuartal I 2013, pertumbuhan berada di angka 6,02 persen atau lebih rendah dibandingkan kuartal IV 2012 6,11 persen.

Di dalam APBNP 2013, terdapat lima program

kompensasi kenaikan harga BBM yaitu program keluarga harapan (PKH), beras untuk masyarakat miskin (raskin), bantuan siswa miskin (BSM), bantuan langsung semen-tara masyarakat (BLSM) dan pembangunan infrastruktur dasar. Mitigasi resiko yang akan dirasakan masyarakat bawah harus dengan cermat dan serius dilakukan.

Khusus untuk BLSM, Ecky mengharapkan agar bantuan tersebut tidak menimbulkan gejolak sosial baru seperti 2009 lalu. “Konflik horizontal harus dicegah,” kata Ecky.

Selain itu, menurutnya, pemerintah perlu memberi-kan insentif fiskal kepada industri jasa transportasi. Di sisi lain, program kon-versi BBM ke bahan bakar gas (BBG) harus benar-benar dilaksanakan. “Namun yang paling penting adalah kuo-ta BBM agar bisa di bawah alokasi 48 juta kiloliter,” ujar Ecky. (gam/bud/abe)

Kenaikan Harga BBM Tunggu AdministrasiJAKARTA-Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi masih menunggu penyelesa-ian administrasi Undang-undang APBN-P 2013 di tingkat pemerintahan dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mengingat, di dalam postur ang-garan tersebut memuat alokasi dana kompensasi pasca kenaikan harga BBM.

SERANG POLISI. Sejumlah mahasiswa melempar batu ke arah polisi saat terjadi bentrokan ketika berlangsungya

aksi menolak kenaikan BBM di depan kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Senin (17/6). Bentrokan terjadi ketika petugas keamanan berusaha membubarkan demonstran sehingga mengakibatkan sejumlah mahasiswa dan polisi

mengalami luka-luka. Sementara itu di Senayan DPR sudah memutuskan pengesahan APBN-P 2013 yang

dirancang dengan asumsi kenikan harga BBM. Kenaikan harga BBM sendiri tinggal menunggu proses administrasi

saja. Diperkirakan Presiden akan segera mengumukannya dalam pakan ini.

ant/sahrul manda tikupadang

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) mengancam akan memberikan sanksi terhadap Stasiun Pengisian Bahan Ba-kar Umum (SPBU) yang tidak melayani pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersub-sidi menjelang keputusan kenaikan harga. Perseroan mengaku, sanksi yang akan diberikan berupa penutupan paksa SPBU selama satu bulan.

“Kalau SPBU-nya ditutup, itu juga akan rugi sendiri. Dan, kalau kami menemukan ada SPBU yang tutup, maka akan diskors dan tutupnya kami perpanjang satu bulan,” kata Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, Hanung Budya di Jakarta, Selasa (18/6).

Menurut Hanung, sejauh ini Pertamina sudah melaku-kan antisipasi terjadinya lon-jakan konsumsi BBM sebelum penerapan kenaikan harga. Dia menambahkan, saat ini Pertamina telah menambah pasokan premium di seluruh SPBU dari rata-rata 80 ribu kiloliter per hari menjadi 91 ribu kiloiter per hari. “Kami mengakui ada peningkatan permintaan sekita tiga sampai empat persen di atas kebutu-han normal dalam beberapa hari terakhir,” katanya.

Guna menjamin stabilitas harga bahan bakar, menurut Hanung, Pertamina juga terus memasok persediaan elpiji tiga kilogram dan 12 kilogram. Langkah yang ditempuh Per-tamina ini, tentunya tidak terlepas dari adanya kenaikan harga gas elpiji yang signifi-kan untuk tabung ukuran 12 kilogram.

Hanung mengatakan, jika pihaknya menemukan agen elpiji Pertamina yang menai-kkan harga tidak wajar, maka pihaknya akan memutus ker-

jasama keagenannya. “Kalau susah mencari elpiji, data-nglah ke SPBU. Pertamina tel-ah siapkan elpiji dengan harga seusai pasar di SPBU,” ujarnya.

Di tempat terpisah, Direk-tur Utama Pertamina, Karen Agustiawan juga memastikan, selama 18 hari ke depan akan beroperasi penuh. Bahkan, dia menjamin seluruh SPBU akan memiliki ketersediaan pasokan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mengalami peningkatan men-jelang kenaikan harga BBM bersubsidi. “Depo sudah ber-operasi 24 jam setiap hari. Stok sudah kami perbanyak 10 persen dari sebelumnya,” kata Karen di Jakarta, Selasa (18/6).

Bahkan, jelas Karen, dalam beberapa hari ke depan Per-tamina juga akan meningkat-

kan intensitas distribusi BBM dengan menambah jumlah truk pengangkut BBM menuju

SPBU. “Kami mengetahui, me-mang belum ada pengumu-man kenaikan harga. Tetapi, mobil-mobil sudah memenuhi

tangkinya dengan BBM,” ucap Karen.

Meski demikian, menurut dia, Pertamina tidak memiliki kewenangan untuk membatasi pembelian BBM bersubsidi tersebut, sebelum pemerintah secara resmi mengumumkan kenaikan harga BBM. “Kami sadar bahwa masyarakat men-unggu kenaikan harga BBM diumumkan,” kata Karen.

Sebagaimana diketahui, kemarin (17/6) Rapat Paripur-na telah memutuskan untuk mengundangkan RUU APBN-P 2013 yang didalamnya menga-lokasikan dana bantuan lang-sung sementara masyarakat (BLSM). Anggaran tersebut, sedianya akan disalurkan ke-pada 15,5 juta rumah tangga miskin pasca kenaikan harga BBM bersubsidi. (gam/bud)

JELANG KENAIKAN HARGA BBM

Pertamina Akan Beri Sanksi Bagi SPBU Nakal

kalau kami menemukan ada SPBU yang tutup,

maka akan diskors dan tutupnya kami perpanjang satu

bulan

Hanung Budya Direktur Pemasaran dan

Niaga Pertamina

Realisasi penerimaan pajak sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 telah meningkat lebih dari dua kali lipat. Sementara itu, jumlah Wajib Pajak terdaftar juga bertambah banyak, dari 15 juta lebih ditahun 2009 menjadi sekitar 24,8 juta di Tahun 2012. Namun, jumlah pegawai dari ahun 2006 sam-pai dengan 2012 tidak ada peningkatan signifikan,” ujar Kepala Seksi Hubungan Ek-sternal Ditjen Pajak, Chan-dra Budi, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (18/6).

Menurut dia, jumlah pegawai tahun 2006 berjum-lah 30.196 pegawai dan pada tahun 2012 jumlahnya ham-pir tetap yaitu 31.408. Malah dibandingkan dengan tahun 2011, jumlah pegawai menu-run dari berjumlah 31.733 pegawai menjadi 31.408 pegawai di tahun 2012.

Demikian juga, untuk anggaran yang disediakan bagi Ditjen Pajak. Sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 menunjukkan trend menurun. Tahun 2009 anggaran Ditjen Pajak sebesar 5,3 triliun rupiah turun menjadi 4,9 triliun ru-piahdalam APBN-P 2013 ini. “Sementara, target peneri-maan pajak terus dinaikkan,” kata dia.

Apabila dibandingkan dengan target penerimaan

pajak, maka cost collection ratio Indonesia sangat ren-dah yaitu 0,49 persen atau secara sederhana dapat dika-takan setiap 100 rupiah uang pajak yang dihimpun, hanya membutuhkan biaya 0,49 rupiah. Bandingkan dengan Jepang yang tax cost collec-tion rationya 1,4 persen atau setiap 100 yen pajak yang di-kumpulkan dibutuhkan biaya 1,4 yen. Juga, kriteria yang ditetapakan standar Inter-nasional yaitu tax collection ratio 1 persen atau setiap 100 rupiah pajak yang yang dikumpulkan, maka biaya yang masih diperkenankan sebesar 1 rupaih. Sehingga, masih dimungkinkan untuk menambah biaya Ditjen Pajak hingga 2 kali lipat dari sekarang atau kalau dikon-versi ke jumlah pegawai masih dimungkinkan untuk menambah pegawai Ditjen Pajak.

Selain itu, berdasarkan perbandingan antara jumlah pegawai dan jumlah pen-duduk di negara-negara lain, maka setiap satu pegawai pajak di Indonesia harus melayani sekitar 7.500 penduduk. Kalau di Aus-tralia, setiap satu pegawai pajaknya hanya melayani 1.000 penduduk. Malah di Jerman, setiap satu pegawai pajak hanya melayani sekitar 700 penduduk. Tentunya, tambahan pegawai masih

memungkinkan untuk meningkatkan pelayanan perpajakan.

Belum OptimalSekjen Asosiasi Pembayar

Pajak Indonesia, Sasmito Hadinegoro mengatakan upaya pemerintah menin-gkatkan target penerimaan pajak belum optimal karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Padahal, untuk meningkatkan kepatu-han wajib pajak, dibutuhkan jumlah petugas pajak yang cukup banyak sehingga mampu mengawasi langsung kepada wajib pajak.

“Sebagai contoh, DJP mau nambah pegawai sejak 2 tahun ini sulit luar biasa. DJP butuh 5000 tambahan pegawai tetapi faktanya nambah hanya 250 pegawai. Padahal yang pensiun lebih dari 250 pegawai. Sejak 2006, pegawai DJP jum-lahnya 32000 dengan pen-erimaan pajak 450 triliun rupiah. Tahun 2012 lalu, penerimaan DJP mencapai 835 trilun rupiah. Di tahun 2013 ini dengan pega-wainya 31500, penerimaan pajaknya harus mencapai 1.042 triliun tupiah. Kita harus akui, jumlah pegawai pajak kita kurang banyak. Sehingga menyulitkan pemerintah mencapai target pajak yang telah ditetapkan,” ujar Sasmito di Jakarta, Selasa (18/6).

Sasmito membandingkan negara Jepang yang pen-duduknya hanya separuh dari Indonesia mempunyai pegawai pajak 66 ribu atau 2 kali lipat Indonesia. (gam/abd/abe)

PEMERINTAHAN

Direktoran Jenderal Pajak Minta Tambahan 5000 Pegawai Setiap TahunJAKARTA-Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemen-keu meminta penambahan 5 ribu pegawai tiap tahun untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Hal ini dilakukan karena rasio terget penerimaan pajak dengan pegawai pajak tidak seimbang.

RABU 19 JUNI 2013 NO.0141| TAHUN II14

Usai menemukan adanya benda yang ternyata mortir itu, saya kemudian tidak melanjutkan aktivitas menggali pondasi rumah, dan saya tunggu kepolisian untuk datang ke lokasi,

Dua hari pemeriksaan kesehatan bakal calon berjalan dengan baik dan sukses. Selanjutnya, pihak KPUD Kota Probolinggo tinggal menunggu hasil rumusan tim dokter RSUD Dr. Soetomo Surabaya.

TAPAL KUDA

“Solidaritas Wartawan Probolinggo mengutuk keras peristiwa kekerasan yang menjadikan jurnalis sebagai targetnya. Apalagi, bila benar aksi kekerasan pada jurnalis itu benar dilakukan oleh polisi,” ujar Koordinator Radfan Fais-al, saat menggelar aksi damai menuntut Polri bertanggung jawab atas tertembaknya dua rekan Jurnalis saat melakukan peliputan Kenaikan BBM, di Mapolres Probolinggo Kota, Selasa (18/6).

Radfan Faisal mengingat-kan kasus kekerasan terhadap terhadap jurnalis selalu beru-lang karena Negara melalui aparat penegak hukum terus melakukan praktik impunitas yang membuat para pelaku tidak tersentuh hukum.

“Akibatnya, tidak ada efek jera. Semakin lama, orang menjadi semakin abai bahwa jurnalis adalah profesi yang dilindungi,” kata Koordina-tor solidaritas wartawan Probolinggo.

Informasi yag di dapat Sol-idaritas Wartawan Proboling-go, aksi kekerasan terhadap Jurnalis kembali terjadi. Kali ini menimpa Nugroho Anton, salah satu wartawan Trans7 di Jambi Propinsi Sumatera Selatan, dan Roby Kereley, wartawan sekaligus Fotografer Harian Lokal Mata Publik, di Ternate Propinsi Maluku Utara tertembak oleh senjata polisi.

Keduanya menderita luka serius masing-masing di bagi-an pelipis mata dan paha kiri,

sewaktu polisi melepaskan tembakan saat mengamankan aksi demonstrasi menolak ke-naikan BBM di kedua daerah tersebut.

Tertembaknya Nugroho Anton, berawal saat Jurnalis Trans 7 itu melakukan peli-putan aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Jambi menolak ke-naikan BBM.

Saat kondisi aksi tak terkendali, polisi melepas-kan tembakan gas air mata kearah demonstran yang didalamnya ada sejumlah Jurnalis, termasuk Nugroho Anton dari Trans 7. Saat itu juga, Nugroho yang tidak menyangka akan tembakan itu, tersungkur dengan luka serius di pelipis mata hingga berdarah. Saat ini Nugroho Anton sedang dalam perawa-tan di ruang operasi RSUD Mat Tahir Jambi.

Sementara tembakan yang diderita Roby Kereley, terjadi ketika polisi dan demonstran terlibat bentrok. Polisi yang merasa dilempari pendemo, terpaksa menembaki dengan gas air mata. Tak hanya itu, polisi juga menembaki peluru karet kearah pendemo. Korban pun berjatuhan akibat temba-kan tersebut.

Roby Kereley terkena tem-bakan saat dirinya tengah meliput peristiwa tersebut. Ia yang tengah berada diten-gah kerumunan pendemo, tiba-tiba merasakan kakinya mengeluarkan darah. Kemu-

dian Roby Kereley dilarikan ke RSUD Chasan Bousari Ternate karena luka tembakan di paha kiri.

“Kami mengecam tinda-kan ini, karena sudah sangat keterlaluan dan harus segera ditangani secara serius oleh aparat kepolisian yang sangat sering melakukan kekerasan terhadap Jurnalis saat mel-akukan peliputan,”tegas Rad-fan Faisal.

Gelar TeatrikalAksi damai puluhan warta-

wan itu digelar sekitar pukul 09.00 Wib. Dengan melakukan Long March, sambil memben-tangkan poster bertuliskan “Usut Tuntas Pelaku Penem-bakan, Jurnalis Bukan Target Kekerasan, Save Journalist, Jangan Bungkam Kami De-ngan Senjatamu, Tidak Ada Berita Seharga Nyawa”.

Lokasi pertama menuju Tugu Seribu Taman dengan menggelar Aksi Teatrikal. Arif Mashudi, wartawan harian lokal berperan sebagai Nu-groho Anton, wartawan yang menjadi korban penembakan polisi saat berusaha mengam-bil gambar kericuhan.

Berlangsung sekitar lima belas menit, aksi teatrikal yang diperankan Arif Mashudi sebagai Nugroho Anton mem-buat pengguna jalan Panglima Sudirman banyak mengabadi-kan gambar. Tak hanya itu, pengendara mobil dan motor langsung turun untuk meny-ampaikan rasa simpati dan keprihatinannya atas penem-bakan kepada Jurnalis.

“Saya ikut bersimpati dan mengutuk keras atas penembakan kepada Jurna-lis Trans 7 saat meliput aksi demonstrasi kenaikan BBM di Jambi. Teruskan perjuangan saudara-saudara sebagai aset

pilar meencerdaskan bangsa. Selamat berjuang kawan-kawan, jangan sampai pernah berhenti,”ujar Suhermanto, warga Surabaya yang hendak ke Banyuwangi.

Usai melakukan teatrikal, aksi long march berlanjut ke Mapolres Probolinggo Kota untuk menyerahkan Pernyat-aan Sikap Solidaritas Warta-wan Probolinggo, atas peris-tiwa tertembaknya dua rekan Jurnalis.

Koordinator Solidaritas Wartawan Probolinggo, Rad-fan Faisal, meminta untuk menyerukan kepada aparat kepolisian segera bertang-gungjawab dan menangkap pelaku penembakan karena sudah membahayakan dan melanggar UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 pasal 4 ten-tang Kebebasan Pers. Selan-jutnaya, menyerukan kepada seluruh organisasi Pers un-tuk melawan siapapun yang melakukan tindak kekerasan dan menghalangi tugas Jur-nalistik.

“Kami meminta Kapolres Probolinggo Kota, AKBP. Tulus Pamudji, untuk meneruskan pernyataan sikap ini pada Ma-bes Polri,”teriak Radfan Faisal.

Menanggapi hal itu, Waka-polres Probolinggo Kota, Kompol Parijono, menyatakan semua anggota Polri tidak ada yang kebal hukum. Semuanya akan di proses sesuai prosedur melalui Propam.

”Jika persoalan itu terjadi di wilayah Kota Probolinggo, akan segera kita tangani se-cara prosedur melalui Propam. Kami sudah mendapat infor-masi, kasus tersebut sudah ditangani Polda Jambi, dan hasilnya langsung diteruskan ke Mabes Polri,”pungkas, Pria yang dekat dengan wartawan ini.(hud).

LONG MARCH, Puluhan wartawan yang tergabung dalam Aksi Solidaritas Wartawan Probolinggo menuntut atas tertembaknya dua rekan Jurnalis saat melakukan peliputan Kenaikan BBM.

Tuntut Penembakan Jurnalis Diusut TuntasPROBOLINGGO – Solidaritas Wartawan Proboling-go mengecam keras kasus kekerasan jurnalis yang terjadi Senin (17/6), disela-sela kegiatan jurnalistik meliput demonstrasi penolakan kenaikan BBM oleh mahasiswa dan masyarakat.

PROBOLINGGO - Meski kenaikan harga bahan ba-kar minyak (BBM) belum resmi dilakukan, sejum-lah pengecer kios ben-sin atau premium di Kota Probolinggo mulai menaik-kan harga.

Jika sebelumnya berk-isar Rp 5.000 per liter, kini sudah ada yang mematok harga eceran Rp 7.000 – Rp. 8.000 perliter. “Sudah dua hari ini mas menaikan har-ga, karena harga BBM akan naik,” ujar Adi, pengecer bensin di Jalan Cokroami-noto Kelurahan Kanigaran Kota Probolinggo, Selasa (18/7).

Adi mengatakan ke-naikan harga bukan hanya dipicu rencana kenai-kan BBM. ‘’Saat ini para pengecer cukup kesulitan mendapatkan stock dari SPBU, meskipun jarak tem-puh dari SPBU dekat men-jadi perhitungan, besar kecilnya harga premium eceran,’’ucapnya.

Ungkapan yang sama, disampaikan Slamet, pengecer bensin di Jalan KH, Hasan Genggong Kota Probolinggo, mengatakan harga bensin eceran hanya Rp 6.000- Rp.7.000 perliter.

‘’Nah, kalau jarak SPBU sudah cukup jauh, bisa lebih tinggi ada yang men-capai Rp7.500 hingga Rp 8.000 perliternya,”katanya.

Rakyat BerteriakSejumlah warga

mengeluhkan tingginya harga bensin ditingkat pengecer. Karena harga bensin mencapai Rp 7.000 hingga Rp.8.000 perliter yang semula Rp 5.000 per-liternya.

“Kami berharap ke-pada instansi terkait untuk bisa memberikan tindakan maupun pen-ertiban terhadap segala kemungkinan permainan minyak jenis bensin. De-ngan adanya kenaikan harga bensin ditingkat pengecer, sudah memberi-kan dampak bagi pereko-nomian masyarakat,” ujar Herman, salah satu warga Kelurahan Wonoasih Kota Probolinggo.

Herman menyebut, bensin merupakan sangat penting dalam kendaraan bermotor. Apalagi alat transportasi ini yang ban-yak digunakan masyarakat, yaitu sepeda motor. Un-tuk itu keberadaan minyak

bensin sangatlah penting.“Sepeda motor men-

jadi alat transportasi bagi masyarakat banyak. Jangan sampai masyarakat yang menjadi korban karena tidak bisa membeli ben-sin. Harganya sudah tidak terjangkau lagi dari harga biasa,” tuturnya.

Hal yang sama juga dis-ampaikan Budianto, warga Kelurahan Kebonsari Wetan Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, menyesalkan bila harga bensin naik. Di-pastikan semua harga ke-butuhan pokok juga akan berangsur naik.

“Yang paling parah adalah sudah harga bensin naik untuk mendapatkan-nya saja susah ditemu-kan. Sudah harganya naik, untuk mendapatka nya saja sulit terkadang harus mencari ketempat yang lain,”ucapnya.

Mahalnya harga dit-ingkat eceran, lanjut dia, dikarenakan sulitnya men-dapatkan pengisian di SPBU. “Keberadaan SPBU yang ada juga sering men-galami kehabisan stok, akibatnya berimbas kepada masyarakat,”pungkas Bu-dianto. (hud).

BBM NAIK

Bensin Eceran Berangsur Naik

PROBOLINGGO - Empat pasangan bakal calon waliko-ta dan calon wakil walikota selesai menjalani tes keseha-tan di ruang medical check up RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Pemeriksaan dilakukan tim dokter yang beranggotakan 17 orang.

Komisionaris KPU Kota Probolinggo, Yahya Ulumud-din, SE, dihubungi menga-takan pemeriksaan yang dilakukan hari kedua ini merupakan tes jasmani yang tidak menggunakan alat me-dis khusus.

Empat pasangan yang melakukan tes kesehatan, yakni pasangan Hj.Rukmini Buchori – HM. Suhadak (HARUS PAS), H. Zulkifli Khalik – H. Maksum Subani (ZAM-ZAM), Dewi Ratih – As’ad Anhari ( DERAS), dan Habib Hadi Zainal Abidin – H. Kusnan (HANDALANKU).

“Hari pertama, Senin (17/80) pemeriksaan keseha-tan rohani, yakni pesikotes berupa soal tertulis sebanyak 620 digit soal, dan wawan-cara. Sedangkan hari kedua, Selasa (18/60) pemeriksaan dari jantung, paru-paru, tensi darah, THT, mata, neu-ro, ronsen tulang, jiwa, dan pemeriksaan fisik lainnya,” katanya, Selasa (18/6).

Yahya Ulumuddin, men-gatakan dua hari pemerik-saan kesehatan bakal calon berjalan dengan baik dan sukses. Selanjutnya, pihak KPUD Kota Probolinggo ting-gal menunggu hasil rumusan tim dokter RSUD Dr. Soetomo Surabaya. “Direncanakan hari Kamis, dan hari Jum’at sudah ada hasil,”tandasnya.

Ia berharap semua pasan-gan calon lolos pemeriksaan

kesehatan, dan hasilnya dis-erahkan sepenuhnya kepada tim dokter RSUD Dr. Soetomo Surabaya. “Kalau masih ada yang tidak memenuhi syarat, silakan tim dokter yang men-jelaskan rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan. Harapannya, tim dokter bek-erja dengan baik,”ucap Yahya Ulumuddin.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Kota Probolinggo, Putut Gunawarman, me-nilai pelaksanaan pemerik-saan kesehatan berjalan de-ngan baik. Prosedur yang ditetapkan oleh tim dokter RSUD Dr. Soetomo Surabaya, yang diketuai Dr. Hartono, hasilnya sesuai standar ope-rasional prosedur (SOP).

“Hanya kendala kecil, soal koordinasi saja terkait penggunaan ruangan yang dibedakan. Sudah tidak

ada masalah, karena sudah diklarifikasi oleh pasangan calon,”katanya.

Selanjutnya, ia ber-harap hasil pemeriksaan kesehatan cepat diketa-hui, dan secepatnya diberi-kan kepada KPUD Kota Probolinggo.”Semoga empat pasangan calon lolos se-mua, karena prosedur yang ditetapkan tim dokter RSUD Dr. Soetomo Surabaya sudah dilewati dengan baik,”terang Putut Gunawarman.

Tak Lolos, Partai Bisa Ganti Calon

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Probolinggo memberi kes-empatan bagi partai politik yang akan mengusung bakal calon Walikota dan Wakil Walikota jika nanti pasangan yang mereka usung tidak lolos dalam pemeriksaan kesehatan.

“Jika nanti pada pemerik-saan medis tidak lolos, partai bisa ganti calon lainnya,” kata Ketua KPUD Kota Probolinggo, Sukirman, WHP, disela-sela pemerikasaan tes kesehatan Calon Walikota dan Wakil Wa-likota Probolinggo, di RSUD. dr. Soetomo, Surabaya.

Dalam hal ini para partai yang nanti calonnya tidak lo-los uji kesehatan, maka mere-ka masih punya waktu dua minggu. “Jika nantinya belum ada calon yang diusung oleh Parpol belum juga mendaftar, dianggap gugur,”ucapnya.

Diperbolehkannya meng-ganti calon ini rupanya akan menjadi pekerjaan rumah bagi partai yang akan men-gusulkan calon, hal ini me-nyebabkan para partai harus mengantisipasi hal tersebut mulai dari sekarang.(hud).

PASANGAN BAKAL CALON WALIKOTA

Calon Walikota Jalani Tes Kesehatan

GRESIK - Aparat Kepoli-sian Sektor Kebomas, Kabu-paten Gresik, Jawa Timur, menemukan sebuah mortir diduga kuat peninggalan masa perang Belanda di pe-rumahan Dukuh Gumantar, Kelurahan Gending.

Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sek-tor (Polsek) Kebomas Ipda Suparmin, Selasa menge-mukakan bahwa penemuan mortir yang diduga masih aktif itu langsung dilapor-kan ke Tim Gegana Polda Jatim untuk diamankan dari lokasi.

“Agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dan meledaknya mortir, maka penemuan itu langsung kami amankan dengan me-minta bantuan tim Gegana dari Polda Jatim,” kata dia

menjelaskan.Sementara itu, salah

satu warga Suwandi men-gatakan bahwa awal pen-emuan mortir itu sekitar pukul 08.00 WIB, yakni saat dirinya menggali tan-ah untuk membuat pondasi rumah.

“Saya kaget ketika ada benda keras terkena cangkul saat akan meng-gali tanah untuk membuat pondasi rumah. Karena itu kemudia langsung saya laporkan ke polisi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” kata dia.

Suwandi mengatakan bahwa benda yang ditemu-kan saat menggali tanah itu memiliki panjang seki-tar 40 cm dan berdiameter sekitar 15 cm.

“Usai menemukan adanya benda yang tern-

yata mortir itu, saya ke-mudian tidak melanjutkan aktivitas menggali pondasi rumah, dan saya tunggu kepolisian untuk datang ke lokasi,” kata dia menjelas-kan.

Sementara Kepala Sat-uan Resrkim Polres Gresik AKP Nur Hidayat mengata-kan bahwa untuk melaku-kan identifikasi lebih lanjut terhadap penemuan mortir itu pihaknya menyerahkan sepenuhnya pada tim Gega-na Polda Jatim.

“Kami dari Polres Gresik tidak memiliki ke-wenangan penuh untuk melakukan identifikasi penemuan mortir itu, dan saya serahkan sepenuhn-ya pada Polda Jatim,” kata Nur Hidayat menegaskan.(ant/rah)

PENINGGALAN PERANG

Polisi Temukan Mortir Peninggalan Belanda

PENINGGALAN BELANDA. Sejumlah wisatawan domestik menikmati pemandangan bekas Pelabuhan Buleleng di Singaraja, Bali. Bekas pelabuhan peninggalan Belanda itu setelah mengalami perubahan dan penataan, saat ini difungsikan sebagai obyek wisata andalan di Bali utara.

RABU 19 JUNI 2013 NO. 0141 | TAHUN II 15

Dewasa ini, kekerasan seakan menjadi menu harian di neg-eri ini. Hari-hari diisi dengan

kemarahan dan kebrutalan massa. Agaknya, peristiwa memalukan terse-but semakin mengikis martabat In-donesia sebagai negara yang ramah-tamah dan menjunjung tinggi hukum.

Entah “karma” apa yang me-landa bangsa ini. Hampirdalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara tak luput dari per-soalan. Ada guru seharusnya men-jadi teladan malah menyuruh murid bertindak asusila, ada penegakan hukum yang seharusnya menegak-kan prinsip keadilan malah berkerja sama dengan narapidanyanya, ada kepada daerah seharusnya mense-jahterakan rakyat malah menyikat hak rakyat. Dan tak kalah pentingn-ya adalah ketika ada aparat kepoli-sian seharusnya ikut serta dalam menciptakan perdamaian justru malah ikut-ikutan tawuran.

Seperti yang telah diberitakan di berbagai media cetak maupun elektronik terkait maraknya tindak kekerasan ahir-ahir ini merupakan fakta riil bahwa masyrakat kita dang-

kal dalam menyikapi sebuah persoa-lan. Bagaimana tidak? Hukum tidak lagi dihormati justru kekeutan otot dijadikan sebuahsolusi ahir. Lantas berangkat dari situasi seperti itu, pantaskah Indonesia dikatakan su-dah menganut hukum rimba?

Beberapa rentetan kekerasan yang mengusik ketenangan warga Indonesia itu bukan tanpa alasan. Dibalik peristiwa tersebut sesung-guhnya tersimpan berbagai speku-lasi, mengingat para petinggi negara kerap mempertontonkan berbagai hal negatif, mulai dari ketidakadi-lan hukum, mafia anggran semakin marak, korupsi semakin akut dan banyak yang merangkap jabatan lain sebagainya. Ditengah situasi dima-na rakyat membutuhkan perhatian mengingat kemiskinan, pengang-guran, penganiayaan dan nasib TKI masih saja belum ada solusi konkrit. Nah, dengan kondisi rakyat kian ter-lupakan itu, masyarakat kecewa dan pelampiasan rasa kecewa tersebut adalah dengan membakar gedung milik negara.

Dan peristiwa tersebut semakin tidak terkendalikan lagi memngin-gat para petinggi negara masih saja sibuk dengan urusannya sendiri. Tak heran peristiwa kekerasan se-makin menjadi-jadi. Tentu masih ingat dibenak kita beberapa peri-stiwa mengerikan itu, misalnya, di Jakarta belum lama berselang terjadi pemerkosaan di angkutan kota muncul polisi menembak mati perampok SPBU, beberapa hari lalu Markas Polres Ogan Komering Ulu (OKU) diserbu anggota TNI yang tak puas atas proses hukum pen-embakan anggota TNI oleh anggota polisi.Dan tentunya masih hangat difikiran kita berita pengroyokan massa tehadap Kapolsek Dolok Par-damean Andar Siahaan dan ppem-

bantaian empat tahanan di LP Ce-bongan, Sleman, mereka diserbu gerombolan bersenjata.

Bahkan, beberapa kota yang se-lama ini terkenal sebagai daerah yang tenang dan nyaman sekarang ini dihantui berbagai macam tin-dak kekerasan. Artinya, dinamika negatif itu perlu dicermati secara serius.

Rentetan kekerasan itu mengindi-kasikan sebuah “kartu Merah” seba-gai peringatan keras bahwa Indone-sia memasuki era bahaya! Kekerasan semakin lama menjadi jalan yang semakin banyak ditempuh sebagian kalangan di negeri ini.

Secara riil dapat dikatan bahwa hukum rimba sudah mulai men-jangkiti nmasyarakat kita. Art-inya, dengan kekerasan, sebagian masyarakat kini percaya bahwa mereka dapat menyelesaikan per-soalan. Dengan kekerasan pula, mereka telah menganggap persoa-lan jauh lebih dapat dituntaskan jika dibandingkan dengan jalan lain lebih beradab yang semestinya da-pat ditempuh.

Diakui maupun tidak, rentetan kekerasaan yang terjadi saat ini in-dikator bahwa negara “gagal” men-jadi benteng terhadap kekerasan. Meminjam kesimpulan When States Fail: Causes and Consequences (ed-itor Robert I Rotberg, 2003),bahwa negara gagal adalah negara yang tidak mampu memberikan kebajik-an umum kepada warga, khususnya keamanan atas harta benda, jiwa dan raga.

Kita harus katakan bahwa pros-es penegakan hukum di Indonesia masih “baik hati”. Hal ini terbukti beberapa fakta membuktikan bah-wa antara orang “beruang” dengan orang tidak memiliki uang jika di penjara akan ditempatkan berbeda.

Padahal secara bobot kesalahan lebih berat akan tetapi realitanya menunjukkan bahwa penjara bagi oaranga kaya seperti “surga” sedan-gkan bagi orang tak punya seperti “neraka”.

Untuk itu diperlukan solusi untuk mengentaskan berbagai masalah tersebut. Nah, dalam kon-teks ini SBY sebagai kepala negara harus bertindak cepat dan tegas, memerintahkan aparatnya untuk membongkar insiden berdarah yang sangat memalukan dan lebih-lebih maslah ini sudah menyebar ke du-nia internasional.

Oleh karena itu, rakyat mem-butuhkan solusi konkrit atas per-maslahan yang terjadi selama ini sehingga rasa aman di negri ini kondusif lagi. Kita tidak butuh rasa prihatin dan hanya menginstruksi-kan pejabat keamanan mengungkap kasus tersebut. Rakyat menuntut Presiden sebagai pemimpin tert-inggi untuk menjaga keamanan dan kenyamanan Indonesia tetap seba-gai negara hukum, bukan negara hukum rimba. Bagaimanapun juga hukum diciptakan guna mengatur kehidupan menuju arah bahagia bu-kan sengsara. Wallahu a’lam bi al-Shawab. =

OPINI

APemimpin Redaksi Abrari, Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, M. Farizal Amir, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto, Website Hairil Anwar, Biro Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Holis, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, I Komang Aries Dharmawan, Viane Cara Rima Pamela, Joeli Hidayati, Agus Setyawan, I Made Ardhiangga Probolinggo Pujianto Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor Sugianto (Bondowoso) FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Deddy Prihantono, Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) Siti Farida, (Sampang), Taufiq (Bangkalan) G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisa-ris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http://www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

Redaksi menerima tulisan dalam bentuk opini maupun resensi buku. panjang tulisan 5000 karaketer (opini dan cer-pen) dan 3500 karakter (re-sensi buku). Tulisan dikrimkan dengan disertai foto terbaru ke alamat email Koran Madura: koranmadura@ymail.com, ko-ranmadura@gmail.com

salam songkem

Pemanfaatan Lapter

Perjuangan warga Sumenep melalui Pemkab setempat un-tuk memiliki lapangan terbang masih panjang. Masyarakat Sumenep dan sekitarnya memang harus bersabar. Sebab

satu-satunya lapter di Sumenep, Bandara Trunojoyo memang sudah cukup lama dibangun, bila tidak salah mulai tahun 1970-an, namun hingga kini masih mengalami kevakuman . Tak ada aktivitas transportasi udara yang memanfaatkan lapter terse-but. Kerugian tentu sudah pasti, kecuali lapter tersebut dikem-bangkan dan dapat dimanfaatkan.

Akumulasi pemikiran para pemangku kekuasaan pemkab Sumenep untuk memfungsikan landasan udara tersebut akh-irnya mengkerucut pada upaya meneruskan pembangunan dan mengkomersialkan bandara tersebut yang dimulai pada tahun 2012 lalu.

Dana yang disiapkan melalui APBN sebesar Rp 6,4 miliar untuk pembangunan sarana dan prasarana. Sedangkan APBD setempat mengucurkan dana Rp 6 miliar untuk pembebasan lahan. Pembebasan lahan dilakukan pada tahun 2011 dengan luas 5,4 hektar yang dilakukan dengan dua tahap. Saat ini landasar pacu pesawat di bandara Trunojoyo sepanjang 905 meter dengan lebar 23 meter. Semua itu dilakukan untuk komersialisasi bandara tersebut agar membawa manfaat dan menambah incame PAD Sumenep.

Akan tetapi, upaya tersebut tampaknya tidak juga mem-bawa hasil yang signifikan. Sejauh itu masih belum ada pe-rusahaan pesawat terbang yang bersedia menggunakan bandara Trunojoyo. Upaya Wabup Sumenep Soengkono men-emui pihak manajemen Lion Air masih menemui kendala.

Memang, pihak Lion Air melalui anak perusahaannya Wings Air bersedia melakukan penerbangan udara dengan menggunakan bandara itu, namun masih mengajukan syarat harus ada perluasan landasan pacu menjadi 1.400 meter. Itu artinya, landasan pacu di bandara Trunojoyo masih dianggap tidak layak untuk dioperasikan.

Untuk mencukupi persyaratan sebagai bandara layak pakai, maka tidak boleh tidak pemkab setempat harus me-nambah luas pacuan sesuai standar. Setidak-tidaknya sesuai kebutuhan perusahaan Wings Air yang siap melakukan pen-erbangan Sumenep-Surabaya dengan jadwal regular.

Perlu ada pembebasan lahan di sekitar lapter. Masalah pem-bebasan lahan bukan urusan mudah. Perlu ada lobi-lobi dengan para pemilik lahan. Agar mereka bersedia menjual lahannya un-tuk kepentingan pelebaran lapter di bandara Trunojoyo.

Persiapan pembebasan lahan dan perluasan bandara membutuhkan dana banyak. Dana yang diusulkan pemerin-tah melalui perubahan APBD 2013 mencapai Rp 3,5 miliar. Sebuah penambahan dana yang tidak sedikit, hanya akan di-gunakan untuk penambahan lahan seluas 5,4 hektar.

Pemkab dan legislatif harus bersinergi untuk memper-mudah pembebasan lahan di sekitar bandara. Agar bandara ini bisa lebih cepat terselesaikan.

Adanya lapter sebagai sarana transpotasi udara akan sangat menunjang perekonomian di Madura terutama di Sumenep, melengkapi transportasi darat dan laut. (*)

Suara DPR

Kenaikan BBM yang diusulkan pemerintah mendapat dukungan lima fraksi dan ditolak oleh empat fraksi di senayan. Kelima fraksi itu adalah Fraksi Demokrat,

Golkar, PPP, PKB dan PAN yang mendukung pengesahan RAPBN-P. Sedangkan empat fraksi yang menyatakan meno-lak di antaranya Fraksi PDI-Perjuangan, PKS, Gerindra dan Hanura. Bahkan ketika diambil keputusan melalui voting, mayoritas DPR RI mendukung pengesahan RAPBN-P, yang berarti kenaikan BBM tak terelakkan lagi.

Masing-masing fraksi, baik yang mendukung maupun yang menolak menyatakan pilihannya itu merupakan upaya dukungan untuk rakyat. Seolah-olah pernyataan para legis-latif di Senayan itu refresentasi seutuhnya suara rakyat In-donesia. Padahal sesungguhnya pernyataan mereka itu han-yalah mewakili segelintir rakyat Indonesia, bahkan bisa jadi hanya mewakili dirinya sendiri. Suara DPR di Senayan sudah bukan lagi suara mayoritas rakyat Indonesia.

Karena itulah, penolakan rakyat terhadap keputusan RAPBN-P yang melegalisasi harga BBM jenis bensin dan so-lar naik diprediksi tidak akan berhenti. Berbagai elemen pen-duduk negeri ini yang merasa didhalimi oleh pemerintah dan para wakil rakyat di Kantor Kura-Kura itu akan terus melaku-kan perlawanan. Bila Presiden RI SBY benar-benar mereal-isasikan penaikan harga BBM.

Memang, pemerintah dan sebagian besar fraksi yang no-tabene pengejawantahan rakyat Indonesia mengupayakan dan menyetujui rencana penaikan BBM karena APBN terus jebol akibat pemberian subsidi. Hingga tidak boleh tidak, pemberian subsidi harus dikurangi bahkan bila perlu dicabut. Otomatis konsekuensinya harga BBM terpaksa dinaikkan. Meski akan membuat mayoritas rakyat negeri ini menderita dan kemiskinan akan terus bertambah banyak lagi.

Sebenarnya bobolnya APBN tidak semata-mata disebab-kan oleh pemberian subsidi, melainkan juga karena sering mengalir ke rekening para koruptor. Oleh sebab itu, men-cabut subsidi dengan dengan alasan karena dianggap sebagai sumber bobolnya APBN tidaklah tepat. Sebab masih ada ko-rupsi yang lebih kuat menjadi sumber bobolnya APBN.

Setelah sidang paripurna pengesahan RAPBNP disetu-jui oleh mayoritas legislatif pusat, tak ada pilihan lain bagi rakyat, kecuali menunggu saat-saat susah yang akan semakin mendera. Sebab dalam teori ekonomi, kenaikan BBM akan berdampak pada naiknya harga sembako dan bahan lainnya di pasaran. Sehingga mayoritas rakyat Indonesia akan men-galami peceklik di musim hujan. Hanya sebagian kecil saja dari warga negara yang tidak terhimpit oleh naiknya harga bahan bakar minyak yang berimbas pada melonjaknya harga barang di pasaran itu.

Sebab itulah, dapat dipastikan sebagian besar penduduk negeri ini kecewa dengan wakil-wakil mereka yang duduk anteng di kursi senayan karena telah menyetujui penaikan harga BBM yang diusulkan SBY.(*)

Hukum Rimba di Negara Hukum

Pemerintah berencana menaik-kan harga bahan bakar minyak (BBM) guna mengurangi sub-

sidi dan mengendalikan defisit ang-garan negara. Defisit APBN sudah mendekati ambang batas toleransi sesuai dengan amanat APBN 2013 dibawah angka 3%. Dan ini sangat berbahaya karena menyangkut kes-ehatan anggaran kita.

Memang melum ada keputusan final. Tetapi langkah Presiden Susi-lo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak terbendung lagi mengambil kebija-kan ini. Meskipun, salah satu mi-tra koalisinya yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak kenaikan harga BBM.

Seiring dengan itu, pemerin-tah juga sudah menyiapkan pa-ket kompensasinya dalam bentuk penambahan beras untuk rakyat mis-kin, menambah jumlah beasiswa bagi anak keluarga miskin dan penam-bahan bantuan langsung semen-tara masyarakat (BLSM) senilai Rp 150.000 per keluarga.

Hal ini bukan sesuatu yang baru. Setelah terpilih dalam pemilu 2004, Presiden SBY memperkenalkan isti-lah Bantuan Langsung Tunai (BLT). Hasilnya, dia terpilih lagi pada pemi-lu 2009. Pada 2012, istilah ini digan-tikan dengan BLSM menjelang ke-naikan harga BBM pada 1 April 2012 silam. Ketika itu, pemerintah mem-beri Rp 150.000 per keluarga selama sembilan bulan, April-Desember 2012 kepada 18,5 juta keluarga. Total dana yang disiapkan untuk paket pro-gram ini sebesar Rp 25,6 triliun. Luar biasa besar.

Pada 2013 ini, pemerintah akan memberikan BLSM kepada 15,5 juta rumah tangga sangat miskin. Jumlah ini termasuk dalam 24 juta rumah tangga miskin berdasarkan hasil sur-vei Badan Pusat Statistik (BPS). Ke-pada mereka akan diberikan BLSM selama lima kali dengan total dana Rp 11,6 triliun. Belum lagi ditambah beras untuk orang miskin sebesar Rp 4,3 trililun, Bantuan Siswa Miskin Rp 8,2 triliun, dan Program Keluarga Harapan sebesar Rp 730 miliar. Jadi,

total untuk dana kompensasi kenai-kan harga BBM tahun ini mencapai Rp 24,830 triliun.

Bantuan ini memang populis dan menyenangkan rakyat. Di tengah himpitan ekonomi yang mencekik, uang sebesar Rp 150.000, apalagi kalau ditambah, terasa sangat mem-bantu. Tetapi tanpa disadari, bantuan ini tidak bisa menentramkan rakyat secara permanen. Begitu dana BLT atau BLSM itu habis, penyakit miskin rakyat kambuh kembali.

Dengan tingkat kebutuhan yang tinggi, uang sebesar itu akan habis hanya dalam hitungan jam atau pal-ing lama sehari. Beli beras, beli ikan, beli pulsa, dan kebutuhan lainnya. Besoknya, rakyat kembali hidup de-ngan mata nanar.

Karena itu, kebijakan BLSM sama sekali tidak mendidik rakyat. Program ini tidak mengangkat rakyat dari ju-rang kemiskinan. Sebaliknya, mem-biarkan rakyat terninabobo dalam kemiskinan. Rakyat miskin malah di-lecehkan karena seolah-olah pemer-

intah meminta rakyat untuk tidak takut hidup miskin karena pemerin-tah akan memberi dana penghibur seperti ini.

Ibarat obat, BLSM ini tak ubahnya dengan balsem. Dia dipakai hanya untuk mengurangi rasa sakit sesaat. Sama sekali tidak melenyapkan pen-yakit dasarnya. Lebih dari itu, paket BLSM ini adalah pelecehan yang luar biasa terhadap rakyat miskin.

Padahal tugas Utama pemerin-tah adalah bagaimana mengang-kat rakyat keluar dari kemiskinan secara permanen. Salah satu cara-nya adalah dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru sampai di tingkat desa. Bukan hanya di kota-kota besar. Ini jauh lebih bermar-tabat dan lebih berjangka panjang dibandingkan hanya memberi dana cash. Caranya, dengan membangun infrastruktru jalan, jembatan, iriga-si dan lain-lain agar roda pereko-nomian rakyat di kampung-kapung berjalan bagus.

Tetapi repotnya, hitungan lo-

gis seperti ini selalu tidak sejalan dengan hitungan politis pemerin-tah dan sekutunya di DPR. Mereka berhitung, bagaimana mereka dip-ilih kembali pada pemilu menda-tang. Maka suara rakyat dibeli sejak dini dengan paket BLSM. Apalagi program seperti ini sudah ampuh mengeruk suara rakyat seperti pada pemilu sebelumnya.

Karena kebijakan seperti ini se-lalu dikeluarkan menjelang pemilu, maka sulit terhindarkan kesan bah-wa pemerintah dan pendukungnya di DPR mencari dukungan rakyat dengan program jalan pintas seperti ini. Belum lagi disertai dengan niat busuk bagaimana dana BLSM itu di-curi untuk kepentingan kampanye nanti.

Bila rakyat cerdas, partai pemer-intah dan partai-partai politik yang mendukung program ini tidak layak dipilih pada pemilu tahun depan. Sebab mereka telah melecehkan dan mengolok-olok rakyat miskin. Re-potnya, pendidikan politik rakyat agar mereka cerdas tidak berjalan. Partai politik berkepentingan agar rakyat tetap bodoh. Sehingga, pro-gram bodoh seperti ini pun tetap dinilai baik oleh rakyat pemilih yang mayoritas miskin.

Ketika peran pendidikan rakyat partai politik tidak berjalan, se-harusnya tugas media massa untuk mencerdaskan rakyat. Sayangnya, belum apa-apa, media massa sudah dikooptasi. Para pemimpin media dikumpulkan di Bali dalam sebuah acara Forum Pemred. Kabarnya, acara ini disokong oleh para pengu-saha yang mendukung pemerintah. Tujuannya, tentu saja untuk menga-mankan kepentingan pemerintah dan para pengusaha yang mendanai kegiatan tersebut.

Padahal, program BLSM ini je-las-jelas tidak mendidik dan mem-buat rakyat ternina bobo dalam kemiskinan. Ibarat obat, sakit mis-kin yang akut itu hanya diobati oleh balsem dalam bentuk BLSM pemer-intah yang jelas-jelas tidak akan menyembuhkan. =

Jurus Balsem

Muhammad NajibPengajar di Chamdan Foundation

Oleh: Carrol Aji | Wartawan Koran Madura Jakarta

RABU 19 JUNI 2013 NO. 0141 | TAHUN II16

BELO HORIZONTE - Juara Nige-ria melumat juara Oceania Tahiti tanpa ampun pada laga perdana mereka di Grup B Piala Konfed-erasi 2013 di Estadio Mineirao, Belo Horizonte, Brasil, Senin (17/6) waktu setempat atau Selasa (18/6) dini hari WIB. John Obi Mikel dan kawan-kawan menghancurkan Tahiti dengan skor sangat mencolok 6-1.

Striker Nnamdi Oduamadi menjadi bintang dalam laga ini setelah melesa-kan tiga gol alias hat-trick. Torehan tiga angka mengantar Nigeria naik ke posisi teratas klasemen Grup B dengan poin tiga. Jumlah nilai mereka sejatinya sama dengan Spanyol, yang menundukkan Uruguay 2-1, tetapi Nigeria jauh unggul dalam produktivitas gol.

Tahiti dianggap tim terlemah dalam pagelaran Piala Konfederasi tahun ini. Ne-gara berpenduduk sekitar 200.000 jiwa ini berhasil menuju Brasil usai mengalahkan New Caledonia pada partai final turnamen sepakbola di zona Oceania setelah tim fa-vorit New Zealand terhenti di semifinal.

Menghadapi fakta itu, Nigeria lang-sung mengambil inisiatif serangan. Al-

hasil, laga baru berjalan empat menit, tim “Elang Super” sudah berhasil mem-buka keunggulan. Tendangan jarak jauh yang dilepaskan Elderson Echiejile’s membentur kaki seorang pemain bela-kang Tahiti dan masuk ke gawang.

Enam menit berselang, Nigeria ber-hasil menggandakan keunggulan. Menanfaatkan kelengahan barisan belakang Tahiti, Oduamadi me-nyontek bola di dalam kotak pen-alti dari hasil sepak pojok .

Nigeria semakin jauh ung-gul ketika laga memasuki menit ke-25. Oduamadi kembali menjadi ak-tor terciptanya gol ketiga timnya setelah berhasil memaksimalkan umpan silang. Nigeria pun menutup babak pertama de-ngan keunggulan tiga gol tanpa balas.

Namun, Tahiti mampu memperkecil kedudukan pada menit ke-53. Berawal dari tendangan sudut Vahirua, Jonathan Tehau meneruskannya dengan tandukan tajamnya.

Namun, sial bagi Tahiti. Alih-alih mencetak gol tambahan, mereka harus kembali kebobolan pada menit 68. Tehau yang mencetak satu gol justru melesa-kan gol bunuh diri setelah membelokkan umpan silang Oduamadi.

Pada menit 76, Oduamadi menye-lesaikan sebuah serangan kilat timnya sekaligus menciptakan hat-trick. Striker

22 tahun yang dimiliki AC Milan itu men-jadi pemain kesembilan yang mampu mengemas tiga gol atau lebih sepanjang sejarah Piala Konfederasi. Pesta keme-nangan Nigeria ditutup Echiejile sepu-luh menit berselang melalui sepakan kaki kanan menyusul sebuah kemelut di

dalam kotak penalti Tahiti, dan sekaligus menutup pertandingan dengan skor 6-1.

Menyikapi hasil yang didapat timnya, pelatih Tahiti Eddy Etaeta menyatakan tetap bangga dengan anak-anak asuhnya. Etaeta men-

gakui para pemainnya memang kesulitan menghadapi laga ini. Akan tetapi, ia tetap bangga dengan para pemain Tahiti yang melakukan debut pertama kali di Piala Konfederasi. “Saya sangat terharu, hampir menangis. Kami menonton Piala Dunia di TV. Hari ini kami pelakunya. Penduduk Tahiti menonton. Presiden kami mengirim pesan dan menunda rapat kabinet untuk pertandingan ini,” ujar Etaeta.

Menurutnya, Tahiti kesulitan dan sangat tertekan dalam memulai laga. “Di lima belas menit terakhir, sangat sulit bagi kami secara fisik karena kami belum pernah mengalami pertandingan sesulit ini sebelumnya. Saya ingin mem-beri penghormatan untuk para pemain, mereka luar biasa,” tandasnya. (espn/FIFA.com/aji)

OLAHRAGA

LONDON - Gelandang serang Tottenham Hotspur Gareth Bale melakukan terobosan de-ngan mempatenkan gaya selebrasi golnya seba-gai “merk dagangnya” atau trade mark. Setiap kali selesai mencetak gol, Bale membentuk hati dengan jari jempol dan telunjuk kedua tangan-nya yang dia abadikan untuk kekasihnya.

Kantor Hak Kekayaan Interlektual (HAKI) Inggris mengatakan, mereka menerima pen-daftaran logo “Eleven of Heart” dari Bale yang rencananya akan dia pasang pada paka-ian, sepatu, pernak-pernik yang digunakan di kepala dan perhiasan-perhiasan dari emas dan sejenisnya.

Di dalam logo itu terdapat angka 11 yang merupakan nomor punggung Bale di Tottenham Hotspur. Angka itu terdapat di tengah kedua tangannya yang membentuk hati. “Belum ada keputusan terkait pendaftaran ini,” bunyi pernyataan kantor Hak Ke-kayaan Intelektual.

Pada musim 2012-2013, Gareth Bale dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Utama Inggris dan pemain muda terbaik Liga Utama Inggris versi Professional Foot-ballers Association (PFA) dan pemain terbaik Liga Utama Ing-gris versi Asosiasi Penulis Bola Inggris.

Pemain ini sedang diincar Real Madrid dan klub bertabur bin-tang dari Spanyol itu menyiapkan dana dalam jumlah besar untuk membawanya ke Santiago Bernabeu. Tidak tanggung-tanggung, mereka bersedia membayar 80 juta pound untuk

mendatangkan Bale.Pada 2010 lalu, Bale mengungkapkan bah-

wa selebrasi gol yang membentuk hati dengan kedua jari telunjuk dan jempolnya itu ditujukan kepada kekasihnya Emma yang tahun lalu mel-ahirkan seorang putri untuk Bale. (aji)

Bale Patenkan Selebrasi Golnya

Nigeria Lumat Tahiti

TAK KUASA. Kiper Tahiti Xavier Samin mencoba menghadang laju penyerang Nigeria Brown Ideye pada laga Piala Konfederasi di Estadio Mineirao

LONDON - Pelatih Chelsea Jose Mourinho menegaskan bahwa dia akan menatap ke depan terkait kerja samanya de-ngan Direktur Teknik Chelsea Michael Emenalo pada periode keduanya di Stamford Bridge. Kehadiran Emenalo sebagai staf teknis “The Blues” sudah lama menjadi persoalan di klub itu. Salah satu faktor kepergian Jose Mourinho ke Inter Milan karena konfliknya dengan Emenalo.

Kedekatan pria asal Nigeria itu dengan sang pemilik klub, Roman Abramovich selama ini menjadi pusat konflik hampir semua pelatih dengan sang pemilik di klub itu. Tetapi se-belum mulai melatih Chelsea, Mourinho berbicara dengan hangat soal kerja samanya de-ngan Emenalo.

“Michael bekerja bagus. Penting bagi saya memiliki orang-orang di sekitar saya yang bisa memberi informasi terbaik, khususnya soal peman-tauan pemain berbakat di klub atau negara lain yang sangat sulit dilakukan oleh seorang seperti saya. Saya tidak bisa bepergian karena saya memi-liki hal-hal yang lebih penting di dalam klub. Saya juga tidak bisa bepergian, karena kalau lakukan itu, semua orang tahu saya bepergian. Semua orang tahu siapa saya, semua orang tahu pemain-pemain yang saya butuhkan, semua orang mulai dengan spekulasi besar,” papar

pria yang menyebut diri The Special One.

Pria 50 tahun ini melan-jutkan, “Anda tidak bisa mene-mukan seorang pemain ketika dia sudah 24, 25, 26 tahun dan dia sedang berada pada mo-ment terbaik kariernya. Kita harus mulai jauh sebelum itu dan tidak bisa dilakukan tanpa struktur. Dalam soal ini, klub sudah bekerja dengan sangat bagus. Michael dan stafnya akan memasok informasi-in-formasi yang saya butuhkan.”

Mourinho juga berbicara tentang departemen yang dibentuknya di klub pada pe-riode pertamanya di Chelsea yang masih melayani klub dengan sangat bagus hingga saat ini. “Saya dengar, seorang pelatih di sini, saya kira Luis Felipe Scolari, saat dia datang ke Chelsea bilang, ‘Saya tidak

pernah melihat sebuah klub dengan organisasi seperti ini dalam bidang departemen analisisnya. Saya tidak per-nah melihat para pemain yang bekerja dengan penuh etika’. Itu dua atau tiga tahun setelah saya dan saya bilang kepada diri saya dan para asisten saya bahwa meskipun dia tidak pernah menyebut nama saya, pernyataan itu sudah meru-pakan sebuah pengakuan yang hebat,” lanjut mantan pelatih Inter Milan tersebut.

Pelatih yang baru menin-ggalkan Real Madrid ini me-neruskan, “Dia tidak harus menyebut nama saya karena hal itu bukan etika kerja saya. Mereka adalah para pemain saya, departemen analisis saya dan persiapan pertandingan. Itulah kerja saya dan kunci kesuksesan.” (espn/aji)

Mourinho Ingin Kerjasama Baik dengan Emenalo

TURIN - Direktur Umum Juventus Beppe Moratta mem-bantah berbagai laporan yang menyebutkan bahwa mereka akan menjual pemain gelan-dangnya Claudio Marchisio pada jendela transfer Juni ini. Juara Liga Utama Inggris Man-chester United (MU) dan klub kaya raya baru Prancis, Mon-cao, dilaporkan tertarik meng-gunakan jasa pemain tengah Tim Nasional Italia ini.

Menanggapi berita-berita ini, Marchisio yang sedang membela “Gli Azzuri” pada Piala Konfederasi 2013 di Bra-sil mengaku bangga diminati oleh klub lain. Untuk itu, dia akan berbicara dengan Juven-tus terakit masa depannya.

Tetapi Juventus sama sekali tidak akan membiarkan pe-main 27 tahun itu pergi. Mor-atta pun yakin, kontrak baru yang disodorkan kepada Mar-chisio tahun lalu menjadi jami-nan bahwa dia akan bertahan di Juventus Arena untuk mem-pertahankan gelar juara Seri A musim mendatang.

“Kami tidak akan men-jualnya. Apalagi dia sudah menandatangani kontrak baru pada September 2012 lalu yang berakhir pada 217. Dalam kontrak itu, gajinya pun sudah dinaikkan. Kami hanya akan melihat kembali situasi bila ada penawaran sangat sensa-sional yang masuk ke kami, yang tidak sesuai dengan pasar. Tetapi hingga saat ini belum ada penawaran seperti itu,” te-gas Moratta.

Gelandang Juventus lain-nya Emanuele Giaccherini juga mengaku masih betah di Turin. Meskipun pembicaraan kontrak baru dengan klub itu

belum dilakukan. Agen sang pemain Furio Valcareggi me-negaskan bahwa Giaccherini menikmati berada bersama juara Liga Seri A Italia terse-but dan karena itu mantan pemain sayap Cesena ini be-lum mau pindah.

“Masa depannya su-dah pasti masih berada bersama Juventus. Tidak pernah ada masalah de-ngan klub itu dan tidak ada alasan baginya un-tuk pergi,” kata Valcar-eggi kepada Calciomercato.it.

Pemain 28 tahun yang se-dang membela Timnas Italia pada Piala Konfederasi 2013 di Brasil itu selalu berjuang untuk masuk dalam skuat

utama Antonio Conte dalam dua tahun terakhir. Kontrakn-ya masih tersisa dua tahun di Turin dan karena itu belum diperlukan diskusi dengan para pejabat Juventus tentang perpanjangan kontrak. “Kami belum mendiskusikan pemba-

haruan kontrak karena menurut kami hal itu belum penting. Sebab kontraknya masih ter-sisa dua tahun. Bos Antonio Conte puas dengan denganya dan

dia sangat senang dengan Bi-anconeri. Dia sudah menjuar-ai dua liga dalam dua msuim, tampil lebih dari 20 kali pada musim terakhir. Kami senang dengan itu,” kata Valcareggi.

Sementara itu, klub elit Brasil Corinthians membantah spekulasi yang menyebutkan bahwa mereka ingin mem-boyong Ricardo Kaka dari Real Madrid pada jendela transfer musim panas ini. Sejak heng-kang ke Madrid dari AC Milan pada 2009 silam, Kaka ga-gal bersinar. Dia tidak masuk dalam skuat utama Jose Mour-inho sejak menjadi pelatih klub itu pada 2010-2013.

Penurunan performa ini membuat dia juga tersingkir dari Tim Nasional Brasil dan digosipkan akan segera men-inggalkan Santiago Bernabeu. Musim panas tahun lalu dan Januari 2013 lalu, Kaka digo-sipkan kembali ke AC Milan. Tetapi proses transfer itu tidak terwujud.

Sekarang, media-media Spanyol memberitakan bahwa Corinthians tertarik untuk mendapatkan tanda tangan mantan pemain muda Sao Paulo ini. Tetapi Direktur klub Duilio Monteiro Alves mem-bantah pemberitaan-pember-itaan tersebut. “Sama sekali tidak benar. Itu hanya spekula-si. Saya tidak tahu berita-berita itu datang dari mana, tetapi yang pasti bukan dari Corinthi-ans,” kata Alves.

Dia melanjutkan, “Sangat tidak diragukan lagi bahwa Kaka adalah seorang pemain yang luar biasa. Tetapi kami belum melakukan pembic-araan dengannya.”

Agen Kaka, Tadeu Cruz juga membantah rumor bahwa Corinthians bermi-nat merekrut Kaka. “Tidak ada peluang. Berita-berita itu sama sekali tidak benar,” tegasnya. (sky sports/aji)

Corinthians Bantah Incar KakaClaudio Marchisio Tidak Dijual

6-1NIGERIA TAHITI

Seorang suporter kesebelasan Persebaya Surabaya, Bonek mengibarkan spanduk bergambarkan logo ketika pawai di Surabaya, Jatim, Selasa (18/6). Pawai dalam menunjukkan kreatifitas tersebut ikut memeriahkan di HUT Persebaya Surabaya ke-86

HARI ULANG TAHUN PERSEBAYA

Nama lengkap Gareth Frank BaleTanggal lahir 16 Juli 1989 (umur 23)Tempat lahir Cardiff,WalesTinggi 1.86m(6ft1in)Posisi bermain Gelandangsayap Bek kiri

Klub saat ini Tottenham HotspurNomor 11

Karier seniorTahun Tim 2006–2007 Southampton 2007– Tottenham Hotspur

INFORMASI KLUB