E-GOVERNMENT BUKTI TRANSPARASI PEMERINTAH TERHADAP MASYARAKAT

Oleh :

Ady Nuramdani Purwanto

111110004

Resume :Inovasi di Bidang Pemerintahan dalam pesatnya perkembangan peradaban manusia yang maju, secara tidak

langsung telah berimbas pada kualitas Perkembangan pada negara itu sendiri. Dimana tugas Pemerintah untuk mengatur kenegaraan dan semua elemen masyarakat didalamnya diaplikasikan ke dalam TIK.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman semakin maju, peradaban manusia semakin berkembang pesat. Dimana

dibidang TIK merupakan suatu aspek yang mana menjadikan suatu pedoman penilaian kemajuan

peradaban itu sendiri. Banyak inovasi yang diluncurkan oleh beberapan perusahaan ataupun perorangan

sehingga TIK dapat diaplikasikan dimana saja, kapan saja, dan dimana saja.

Masyarakat luas telah ikut andil dalam merasakan perkembangan TIK. Oleh karena itu pemerintah

juga ikut andil dalam perkembangan TIK, dimana Pemerintah dapat menciptakan hubungan terhadap

semua elemen masyarakat dan kegiatan Kenegaraan dengan memanfaatkan TIK.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan pendahuluan diatas permasalahan yang diidentifikasikan pada paper ini adalah

Bagaimana kinerja E-Government agar dapat menjangkau hubungan kesemua elemen masyarakat dan

kegiatan kenegaraan?

C. KAJIAN MASALAH

Hampir setiap perkantoran maupun instansi pemerintah telah menggunakan komputer.

Penggunaannya mulai dari sekedar untuk mengolah data administrasi tata usaha, pelayanan masyarakat

(public services), pengolahan dan dokumentasi data penduduk, perencanaan, statistika, pengambilan

keputusan, dan lain-lain.

E-Government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara

pemerintah dan pihak-pihak lain. Penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan

bentuk baru seperti: G2C (Government to Citizen), G2B (Government to Business), dan G2G (Government

to Government). Bahkan saat ini dengan adanya e-government, komputer memiliki peran yang sangat

penting bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi berbagai kebijakan, melakukan pemberdayaan

masyarakat, termasuk kerjasama antar pemerintah, masyarakat, dan pelaku bisnis, memperkenalkan potensi

wilayah dan parawisata, dan sebagainya.

Dimungkinkan bahwa teknologi informasi dalam masa yang akan datang akan digunakan untuk

pengambilan keputusan politik, misalnya untuk pemilihan umum (E-Voting) yang konsep tersebut telah

muncul di beberapa negara maju. Selain itu masyarakat bisa menyampaikan aspirasi secara langsung

kepada para eksekutif dan legislatif pemerintah melalui e-mail atau forum elektronik melalui web yang

dibangun pemerintah setempat.

Beberapa contoh kebijakan Pemerintah dibidang TIK :

1. GEMA INSAN ( Gerakan Masyarakat Internet Sehat dan Aman )

2. Deklarasi Gema Insan 22 Deklarator : Kementerian Kominfo, Kementerian PP &PA, Kementerian

Diknas, Kementerian Agama, Pengurus Pusat Muslimat NU, KOWANI, AWARI, APJII, PGRI, KNPI,

Parisada Hindu Dharma Indonesia,WALUBI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, MUI, Yayasan

Kita dan Buah Hati, Pramuka, Pengurus Pusat PKK, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, BEM UI,

Dinas Informasi dan Komunitas Provinsi Maluku dan OSIS SMA Negeri 1 Jakarta.

3. Sosialisasi Internet Sehat Aman Pemberantasan Buta InternetDialog Interaktif Radio dan Televisi Bagi

Tuna Netra Materi Publikasi INSAN Safer Internet Day 2012 Roadshow INSAN di Sekolah Seminar

dan Pelatihan Blog.

4. Ruang lingkup Keamanan dalam UU No. 11 thn 2008 ttg Informasi dan Transaksi Elektornik & RPP

PSTE Pasal 15 ayat (1) : Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem

Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik

sebagaimana mestinya. Pasal 10 : Pasal 17 : Pembentukan Lembaga Penyelenggaraan Transaksi

Sertifikasi Keandalan Elektronik Pasal 11 : Pasal 22 : Tanda Tangan Elektronik Penyelenggaraan

Agen Elektronik Pasal 13 : Penyelenggara Pasal 24 : Sertifikasi Elektronik Pengelolaan Nama Domain

Pasal 16 : Pasal 31 : Penyelenggaraan Tata Cara Intersepsi Sistem Elektronik Pasal 40 : Peran

Pemerintah & Perlind. Data Strategis

5. UU ITEUU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi danTransaksi Elektronik (UU ITE) •

mengimplementasi beberapa standar international : - UCITRAL Model Law on E-Commerce (1996) -

UNCITRAL Model Law on E-signature law (2001) -UN Convention on use of electronic

communication for international contract (2005) - EU Convention on Cybercrime (Budapest 2001)

Mengatur hukum materil dan hukum formil

6. dll

D. KESIMPULAN

Berdasarkan Kajian masalah diatas dapat disimpulkan bahwa Konsep e-government mengacu

pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintahan, misalnya dengan menggunakan

jaringan internet. E-government dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan penduduk,

pemerintah dengan bisnis, dan kegiatan lainnya.

Selain manfaat dalam bidang pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi juga bermanfaat

dalam bidang pemerintahan antara lain seperti berikut:

o Meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat, kerena informasi dapat

lebih mudah untuk diperoleh.

o Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah dengan adanya transparansi

kegiatan pemerintah.

o Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, yaitu masyarakat dapat dilayani kapan-pun dan

dimana-pun, tanpa memandang jam buka kantor, dan bahkan tanpa perlu datang ke kantor

pemerintahan.

o Tersedianya informasi yang mudah diakses oleh masyarakat melalui internet, sehingga masyarakat

dapat mengambil keputusan dengan benar.

o Hilangnya birokrasi yang selama ini seolah-oleh menjadi penghalang bagi masyarakat dalam

berhubungan dengan pemerintah, sehingga pelaksanaan pemerintahan menjadi lebih efektif dan

efisien.

E. REFERENSI

http://internetsehat188.blogspot.com/2012/12/pemanfaatan-tik-dalam-bidang.html

http://tihermaladewi.blogspot.com/p/contoh-peranan-teknologi-dalam-bidang.html