E faktur pajak
Transcript of E faktur pajak
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI
Jakarta, Juni 2014
pajak 2014
1 Juli
2014
1 Juli
2015
1 Juli
2016
Pengusaha Kena
Pajak
Tertentu
Pengusaha Kena
Pajak
di Pulau Jawa-Bali
Pengusaha Kena
Pajak
seluruhnya
SosialisasiFAKTUR PAJAK
ELEKTRONIK
Kepatuhan PKP menurun Penerimaan PPN kurang
optimal
Non PKP Menerbitkan FP FP Tidak/Terlambat Terbit Faktur Pajak Fiktif Faktur Pajak Ganda
Latar Belakang
1. Penyalahgunaan PKP/Faktur Pajak
Biaya kepatuhan dan beban pengawasan
PKP aktif 500 ribu Faktur Pajak per tahun 200 juta SPT per tahun 2 juta Pelaporan sebagian manual
2. Beban Administrasi Faktur Pajak
Penyalahgunaan Pengusaha Kena Pajak/Faktur Pajak
Beban Administrasi Faktur Pajak
2012
• Segmentasi PKP
2011
2014
2013
• Evaluasi eSPT
• Peraturan eSPT
• Kebijakan PengukuhanPKP
• PeningkatanPenggunaan eSPT
• Registrasi Ulang PKP
• Tim Kajian Komprehensif
• Memperluas basis eSPT
• Validasi Faktur Pajak
• eTax Invoice: Pilot Project
e-Faktur Pajak
Approval DJP Validasi FP dapat diketahui oleh
pihak pembeli
Tandatangan elektronik Tidak perlu printout Satu kesatuan dengan
pelaporan SPT Kenyamanan Pengusaha
Manfaat
Proteksi daripenyalahgunaan pihak yang tidak bertanggungjawab
Bagi PKP
Mempercepat pemeriksaan Mempercepat pelaporan Mempercepat pemberian nomor
seri FP
Validasi PK-PM Data lengkap FP Mempermudah pengawasan
Mempermudah pelayanan
Bagi DJP
Roadmap Implementasi e-Faktur
E-NoFa Intranet KPP
Client Application
Web Application
ERP/ASP
2014 2015 2016
E-NoFa via Web/Online
2013
Development
Sosialisasi
PKP di LTO, Khusus, Madya 100 PKP
LTO, Khusus, Madya WAJIB
Pratama JAWA-BALI
NASIONAL
Pilot Project dan TOT
Development
Development
Nomorseri FP
Fase 1
Fase 2
Fase 3
MetodePemilihanPKP wajibe-Faktur
Channel e-Faktur
DitunjukdenganPeraturanDirjenPajak
oktJulimar Juli Juli JuliJan Jan JanJanJan
Dasar Hukum Pembuatan e-Faktur
Pasal 13 (8 ) UU PPN(Tata Cara Pembuatan FP diaturdengan atau berdasarkan PMK)
UU PPN
Pasal 19 PMK 151/PMK.03/2013(Tata Cara Pembuatan FP elektronik lebih lanjut diatur dengan Perdirjen)
PMK
SE-20/PJ/2014 Tata cara pemberian Sertifikat elektronik Tata cara aktivasi Akun WP
SE-21/PJ/2014 Tata cara permintaan data FP ke
DJP dalam hal data PKP hilang Tata cara keadaan tertentu dalam
hal PKP tdk dpt membuat e-Faktur
SE DIRJEN
PER-17/PJ/2014 Pemberian Nomor Seri FP dapat melalui:
- Petugas Khusus di KPP- website DJP/eNOFA online
Wadah layanan perpajakan elektronik (Akun WP & Sertifikat elektronik)
PER-16/PJ/2014 Membuat FP elektronik dengan
Aplikasi/Sistem DJP Saat Pembuatan FP elektronik Pelaporan FP & approval DJP
PERDIRJEN
KEP-136/PJ/2014 Tahapan implementasi e-Faktur:
1 Juli 2014 PKP ttn1 Juli 2015PKP Jawa-Bali1 Juli 2016seluruh PKP
KEPDIRJEN
Materi Perdirjen Pembuatan e-Faktur
Pengusaha Kena Pajak yang ditetapkandengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak
pajak 2014
Aplikasi/sistem yang ditentukan dan
disediakan oleh DJP berikut manual
usernya.
Faktur Pajak elektronik dibuat untuk
Penyerahan BKP dan atau
Penyerahan JKP
Faktur Pajak elektronik dibuat pada
saat penyerahan BKP/JKP atau
pembayaran/penerimaan termin/saat lain
Keterangan pada Faktur Pajak elektronikpaling sedikit sesuai dengan Pasal 13(5) UU
PPN. Tanda tangan=elektronik
SIAPA
SAAT
JENISTRANSAKSI
DIGITAL SIGNATURE
APLIKASI/SISTEM DJP
LAPOR & APPROVAL
Faktur Pajak elektronik wajib
dilaporkan oleh PKP ke DJP untuk
memperoleh persetujuan dari DJP.
Perbedaan Faktur Pajak Kertas & Elektronik
pajak 2014
No Keterangan Faktur Pajak Kertas Faktur Pajak elektronik
1 Format/lay out Bebas tidak ditentukan dan
dapat mengikuti contoh di
lampiran per-24
Ditentukan oleh
aplikasi/sistem yang
ditentukan dan atau
disediakan oleh DJP
(terlampir)
2 Tanda tangan
pegawai/pejabat yg
ditunjuk oleh PKP
Tanda tangan basah diatas FP
kertas
Tanda tangan elektronik
berbentuk QR code
(terlampir)
3 Bentuk dan jumlah lembar Diwajibkan berbentuk kertas
dan jumlah lembar diatur
Tidak diwajibkan untuk
dicetak dalam bentuk kertas
4 PKP yang membuat Seluruh PKP PKP yang ditetapkan oleh
Dirjen Pajak
5 Jenis Transaksi seluruh Penyerahan BKP/JKP saja
6 Prosedur Lapor/upload dan
persetujuan DJP
- e-faktur dilaporkan ke DJP
dengan cara upload dan
mendapat persetujuan DJP
7 Pelaporan SPT PPN Menggunakan aplikasi
tersendiri
Menggunakan aplikasi yang
sama dengan aplikasi
pembuatan e-Faktur
Gambaran Umum Pembuatan e-Faktur
pajak 2014
FakturPajakelektronik
.csvSPT PPN
PKP
Proses 1: PKP menutup kontrak/kesepakatan
penyerahan, membuat Faktur Pajak , dan melakukanpencatatan baik secara manual/dengan sistem
Proses 2: PKP memasukan
data faktur pajak secaramanual atau dengan impordata ke aplikasi e-Faktur
Proses 3: PKP melaporkan
FP ke DJP via e-faktur + online
Proses 4: DJP memberikan
persetujuan/approval FP
Proses 5: PKP membuat
SPT PPN dalam aplikasi e-Faktur
Proses 6: PKP
melaporkan SPT PPN langsung ke KPP atauvia e-filling
Pengusaha Kena Pajak Direktorat Jenderal Pajak
Proses 8: DJP
melakukan pengelolaandata e-faktur untukpelayanan dan pengawasan
Proses 7: KPP
membuat tandaterima SPT Masa PPNKeterangan: Ilustrasi di atas adalah gambaran
umum pembuatan e-Faktur melalui aplikasi client
E-FAKTUR Client Application
PKP PENJUAL
E-FAKTUR/E-NOFA DJP
E-FAKTUR CLIENT
INTERNET
PKP PEMBELI
INTERNET
INTERNET
PermohonanNomor Seri
Faktur
5
KonfirmasiFaktur Pajak
INTERNET
Generate Approval Code
Generate NTTE
Pelaporan SPT
PenerbitanFaktur Pajak6
3 8
1
FakturPajak
NomorSeri
Faktur
Upload FP
Send e-SPT
Generate Nomor Seri
Faktur
2
7
4Send Approval Code
FakturPajak
Elektronik
Download NTTE
Cetak FP
Send melalui email
NTTE