DWCP Indonesia 2020 - 2025 01...DWCP Indonesia 2020 - 2025 5 Program Pekerjaan Layak Nasional untuk...

DWCP Indonesia 2020 - 2025 01


03

04

06

07

07

08

10

12

14

16

17

20

22

24

26

30

32

34

38

40

DAFTAR SINGKATAN

01 u PENDAHULUAN

02 u KONTEKS NEGARA

2.1 Konteks Pembangunan

2.2 Tantangan Pekerjaan yang Layak

2.2.1 Dialog Sosial, Kondisi Kerja Layak dan Kepatuhan Ketenagakerjaan

2.2.2 Penciptaan Lapangan Kerja dan Ketenagakerjaan Muda

2.2.3 Meningkatkan Perlindungan untuk Kelompok Pekerja Rentan

2.3 Manfaat Komparatif ILO

03 u PRIORITAS NEGARA DAN HASIL PROGRAM NEGARA

Prioritas Negara 1: Dialog Sosial Efektif yang Mempromosikan Usaha Berkelanjutan dan Kesejahteraan Pekerja

Hasil 1: Hubungan Industrial yang Efektif untuk Meningkatkan Kondisi Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Hasil 2: Peningkatan Kepatuhan Tenaga Kerja dan Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Hasil 3: Kebijakan Pengupahan yang Efektif untuk Mempromosikan Upah yang Adil dan Layak melalui Peningkatan Penetapan Upah Minimum dan Praktik Penetapan Upah

Prioritas Negara 2: Penciptaan Lapangan Kerja dan Ketenagakerjaan Muda

Hasil 1: Peningkatan Program Kebijakan Pengembangan Keterampilan dan Tata Kelola Pasar Tenaga Kerja untuk Meningkatkan Kemampuan Kerja Kaum Muda

Hasil 2: Promosi Perusahaan yang Berkelanjutan melalui Akses yang Lebih Baik ke Sumber Daya, Produktivitas yang Lebih Tinggi dan Praktik Tempat Kerja yang Lebih Baik

Prioritas Negara 3: Meningkatkan Perlindungan bagi Kelompok Pekerja yang Rentan

Hasil 1: Sistem Jaminan Sosial yang Inklusif dan Dikelola dengan Lebih Baik untuk Semua Pekerja

Hasil 2: Perlindungan Sosial yang Inklusif dan Peningkatan Aksesibilitas Layanan

u Daftar Isi

DWCP Indonesia 2020 - 20252

04 u PERENCANAAN IMPLEMENTASI, MANAJEMEN, PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN PENGATURAN EVALUASI

4.1 Pengaturan dan Pemantauan Kinerja, termasuk Peran Konstituen ILO

4.2 Pengaturan Evaluasi

4.3 Risiko dan Asumsi

05 u PERENCANAAN PENDANAAN

06 u ADVOKASI DAN RENCANA KOMUNIKASI

LAMPIRAN 1 Matriks Hasil Program Pekerjaan Layak Nasional (DWCP)

42

43

43

44

46

48

50

u Daftar Isi


u Daftar Singkatan

APEKSI Asosiasi Pemerintah Kota Indonesia

Apindo Asosiasi Pengusaha Indonesia

APRM Pertemuan Regional Asia dan Pasifik

Bappenas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

BP2MI Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

BNSP Badan Nasional Sertifikasi Profesi

BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

BWI Better Work Indonesia

Desmigratif Desa Migran Produktif

DK3N Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional

DPN Dewan Pengupahan Nasional

DWCP Program Pekerjaan Layak Nasional

ILO Organisasi Perburuhan Internasional

IPM Indeks Pembangunan Manusia

K3 Kesehatan dan Keselamatan Kerja

KEMENDES Kementerian Desa

KPS Kemitraan Pemerintah Swasta

LSGSC Standar Perburuhan dalam Rantai Pasokan Global

NEET Tidak dalam Pekerjaan, Pendidikan atau Pelatihan

OJK Otoritas jasa keuangan

P2K3 Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja

PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa

PDB Produk Domestik Bruto

PKB Perjanjian Kerja Bersama

PPTV Pendidikan Pelatihan Teknis dan Vokasi

PROMISE IMPACT

Mempromosikan usaha kecil dan mikro melalui peningkatan akses pelaku wirausaha terhadap layanan keuangan

RBTC Kerjasama Teknis Anggaran Reguler

RPJMN Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah

SCORE Kesinambungan Daya Saing dan Tanggung Jawab Perusahaan

SDG Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

STEM Sains, Teknologi, Teknik dan Matematika

TIK Teknologi Informasi dan Komunikasi

UKM Usaha Kecil dan Menengah

UM Upah minimum

UMKM Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

UNCG Kelompok Komunikasi PBB

UNCT Tim Negara PBB

UNDAF Kerangka Bantuan Pembangunan PBB

UNHCR Komisariat Tinggi PBB untuk Pengungsi

UNSDCF Kerangka Kerja Sama Pembangunan Berkelanjutan PBB

UU Undang-Undang

WIND Perbaikan Kerja pada Pembangunan Lingkungan

WISCON Perbaikan Kerja pada Situs Konstruksi Kecil

WISE Perbaikan Kerja pada Usaha Kecil


01PENDAHULUAN


Program Pekerjaan Layak Nasional untuk Indonesia (DWCP) ini merupakan DWCP ketiga di Indonesia yang berlangsung dari periode 2020 hingga 2025. DWCP sebelumnya dirampungkan pada 2015 dan evaluasi diadakan dengan konstituen tripartit. Dialog dan konsultasi untuk DWCP baru dimulai pada 2016, dan pada pertemuan konsultasi tingkat tinggi pada Juni 2016, konstituen tripartit menyepakati tiga prioritas utama:

1. Dialog sosial efektif yang mempromosikan usaha berkelanjutan dan kesejahteraan pekerja

2. Penciptaan lapangan kerja dan ketenagakerjaan kaum muda

3. Meningkatkan perlindungan bagi kelompok pekerja yang rentan

Diskusi tripartit berikutnya dilakukan pada Desember 2017 di mana para konstituen mendiskusikan rincian prioritas terkait dengan keluaran dan hasil. Rancangan pertama DWCP diedarkan di antara para konstituen tripartit untuk mendapatkan masukan pada Juli-Agustus 2018. Para pakar teknis ILO menyempurnakan rancangan tersebut antara bulan November 2018 dan Maret 2019. Mengingat proses sistem Satu PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dalam mendukung pemerintah dan masyarakat Indonesia yang berjalan sejak 2019, Kantor iLO Jakarta perlu memastikan rancangan DWCP ini sejalan dengan rancangan Kerangka Kerja Sama PBB untuk Pembangunan yang Berkelanjutan (UNSDCF) 2021-2025. Pemerintah Indonesia dan Tim Negara PBB telah menandatangani UNSDCF pada April 2020.

DWCP ini akan berkontribusi pada prioritas target pembangunan nasional dan global. Hal ini akan membantu upaya mencapai UNSDCF 2021-2025, khususnya Hasil 1: Masyarakat yang hidup di Indonesia, terutama mereka yang berisiko tertinggal sangat jauh, diberdayakan untuk memenuhi potensi pengembangan manusia sebagai anggota masyarakat yang plural, toleran, inklusif dan adil, serta terbebas dari diskriminasi gender dan semua bentuk diskriminasi lainnya. Hasil 2: Lembaga dan masyarakat berkontribusi secara lebih efektif untuk mendorong nilai tambah yang lebih besar dan transformasi ekonomi yang inklusif. Program lima tahun ini selaras dengan inisiatif kebijakan nasional utama seperti Making Indonesia 4.0 dan Peta Jalan Kebijakan Pengembangan Vokasi di Indonesia 2017-2025. Ini

juga akan memantik upaya untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG), terutama Tujuan 8.

Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 mengartikulasikan visi dan misi Presiden dan Pemerintah sejalan dengan Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan sebagai intinya. Indonesia tidak hanya berkomitmen penuh untuk menerapkan SDG, tetapi juga bertekad untuk menjadi pelopor dan panutan dalam upaya membentuk masyarakat yang lebih adil, makmur dan damai. Sebanyak 105 dari 118 target SDG yang paling sesuai dengan Indonesia telah dimasukkan ke dalam RPJMN 2020-2024. RPJMN menciptakan kaitan penting antara dimensi sosial, ekonomi dan lingkungannya. Yang paling utama, RPJMN bertujuan memajukan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif secara signifikan sebagai landasan menuju ekonomi yang lebih maju, tangguh, produktif dan kompetitif. Pendidikan, pengembangan keterampilan dan kesehatan manusia yang baik memberikan katalisator bagi transformasi ekonomi, di samping teknologi dan inovasi sebagai penggerak perubahan industri 4.0.

DWCP akan mendukung implementasi Deklarasi Bali yang diadopsi pada Pertemuan Regional Asia dan Pasifik (APRM) ke-16 ILO. APRM ditutup dengan seruan kepada pemerintah, organisasi pekerja dan pengusaha di wilayah tersebut agar menggalang upaya mendorong pertumbuhan yang inklusif, keadilan sosial dan pekerjaan yang layak. Deklarasi tersebut menguraikan tindakan kebijakan yang berkaitan dengan penciptaan pekerjaan yang lebih layak, menanggapi dampak teknologi terhadap pengusaha dan pekerja, migrasi yang aman, tindakan terhadap pekerja anak dan pekerja paksa, mempersempit kesenjangan yang melebar dan berbagi peningkatan produktivitas serta membangun ketahanan terhadap konflik dan bencana. Dokumen yang diadopsi juga mempromosikan tindakan yang termasuk mengenali dan memaksimalkan potensi pekerjaan yang layak dari rantai pasokan global dan peluang yang timbul dari investasi, perdagangan dan perusahaan multinasional, meningkatkan perlindungan sosial, dialog sosial dan tripartisme, dan memperkuat lembaga pasar tenaga kerja termasuk pengawasan tenaga kerja.

01 Pendahuluan


02KONTEKS NEGARA


Dengan jumlah penduduk yang lebih dari 260 juta, Indonesia merupakan negara terpadat keempat di dunia. Indonesia memiliki populasi muda dan berpotensi untuk memanfaatkan dividen demografisnya hingga tahun 2030. Produk domestik bruto tahunan lebih dari US$ 1 triliun menjadikan Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara.

Berkat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan setelah krisis keuangan Asia tahun 1998, perluasan kesempatan kerja melampaui pertumbuhan angkatan kerja selama dasawarsa terakhir. Faktanya, lapangan kerja meningkat sebesar 21,6 juta antara tahun 2009 dan 2019 sedangkan angkatan kerja tumbuh sebesar 19,7 juta selama periode yang sama. Akibatnya, tingkat pengangguran turun menjadi 5,3 persen pada 2019, setengah dari yang semula terjadi pada 2006. Peningkatan kualitas pekerjaan (seperti pertumbuhan lapangan kerja formal) lebih bergradasi dibandingkan dengan peningkatan luar biasa dalam lapangan kerja.

Dalam tiga dasawarsa terakhir, lanskap pembangunan Indonesia terus membaik dengan kemajuan nyata di berbagai indikator sosial ekonomi. Negara ini telah melihat peningkatan yang signifikan dalam indeks pembangunan manusia (IPM). Peringkat 111se di antara 189 negara dan dengan skor IPM 0,70, Indonesia dikategorikan dalam kelompok negara "pembangunan manusia tinggi".1

Peningkatan dalam pembangunan manusia bertepatan dengan penurunan yang signifikan dalam proporsi orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Sementara lebih dari 24 persen populasi hidup dalam kemiskinan pada 1998, tingkat kemiskinan telah menurun menjadi 9,4 persen pada 2019. Ketimpangan pendapatan, yang diukur dengan Koefisien Gini, setelah meningkat dari 0,37 pada 2009 menjadi 0,41 pada 2012, sekali lagi mulai turun mencapai 0,38 pada Maret 2019.2

u 2.1 Konteks Pembangunan

u 2.2 Tantangan Pekerjaan Layak

Terlepas dari pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja yang kuat, tantangan pekerjaan yang layak tetap ada karena kondisi ekonomi makro yang menguntungkan dan peningkatan jumlah pekerjaan yang tersedia tidak secara otomatis meningkatkan kualitas pekerjaan dan standar hidup. Mengubah sifat pekerjaan (contohnya pekerja pada platform daring), ketidakcocokan keterampilan, informalitas, cakupan jaminan sosial yang tidak mencukupi dan menurunnya posisi tawar pekerja merupakan beberapa faktor kunci yang melemahkan

hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan dengan promosi pekerjaan yang layak. Dalam hal ini, memenuhi tantangan pekerjaan yang layak adalah memulihkan hubungan dan menciptakan pekerjaan yang berkualitas. Selain itu, konstituen menyoroti masalah kelompok pekerja rentan yang cenderung tertinggal dalam proses pembangunan. Mereka menekankan pentingnya mekanisme perlindungan yang efektif untuk kelompok pekerja yang rentan. Konstituen tripartit sepakat untuk memperkuat dialog sosial agar dapat menemukan solusi yang

1 UNDP Human Development Report 20192 Susenas, BPS Indonesia

02 Konteks Nasional


layak untuk masalah pasar tenaga kerja saat ini secara tepat waktu dan memperkuat upaya untuk mereformasi lembaga pasar tenaga kerja (misalnya peraturan, sistem pengembangan keterampilan, jaminan sosial) karena berbagai faktor (misalnya kemajuan teknologi) yang muncul dan menantang pekerjaan yang layak. Bagian berikut ini mengulas tantangan dalam mewujudkan pekerjaan layak sesuai dengan tiga bidang fokus DWCP ini.

2.2.1 Dialog Sosial, Kondisi Kerja yang Layak dan Kepatuhan Tenaga Kerja

u DIALOG SOSIAL, HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PERUNDINGAN BERSAMA

Menurut pendaftaran serikat pekerja pada 2016 yang diterbitkan oleh pemerintah, ada 14 konfederasi, 115 federasi di tingkat nasional, dan 7.294 serikat pekerja di tingkat perusahaan. Total keanggotaan serikat mencapai 2.717.961 anggota. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memiliki satu kantor nasional, 34 kantor provinsi dan 315 kantor kabupaten. Keanggotaan keseluruhan adalah 14.000 perusahaan. Dalam hal dialog sosial, sebuah lembaga kerja sama tripartit nasional didirikan dan secara aktif mendiskusikan berbagai masalah yang berkaitan dengan hubungan industri dan masalah pasar tenaga kerja yang lebih luas. Ada 33 (dari 34 provinsi) lembaga kerjasama tripartit di tingkat provinsi dan 377 (dari 514 kabupaten) di tingkat kabupaten. Jumlah lembaga kerjasama bipartit di tingkat perusahaan, wajib untuk perusahaan dengan 50 pekerja atau lebih, adalah sebanyak 16.657. Jumlah perjanjian kerja bersama (PKB) yang terdaftar adalah 13.624 pada 2017.

Mengingat pentingnya upaya mitra sosial untuk secara kolektif menghadapi tantangan kontemporer yang menghadapi dunia kerja dan meningkatkan kondisi kerja, konstituen tripartit berkomitmen untuk memperkuat kapasitas mereka melakukan diskusi, negosiasi

dan perundingan agar dapat menemukan dan menyepakati solusi yang layak serta menerapkannya. Memang, mereka menyadari perlunya meningkatkan kualitas perundingan bersama di Indonesia guna memastikan bahwa pekerja dan pengusaha dapat bernegosiasi dan mencapai kesepakatan tentang kondisi kerja mengingat proses bisnis dan lingkungan terus berkembang dan cara kita bekerja berubah.

Juga diperlukan upaya untuk mempromosikan kebebasan berserikat di Indonesia. Pekerja memperoleh manfaat dari kesempatan untuk membentuk serikat pekerja dan menghadirkan suara kolektif tentang kondisi kerja mereka seiring dengan perkembangan sifat pekerjaan. Dengan meningkatnya persaingan regional dikarenakan liberalisasi perdagangan dan sistem rantai pasokan global, pengusaha juga dapat memperoleh manfaat dari tenaga kerja yang kompetitif jika mereka berinvestasi dalam hubungan industri yang baik dan keterampilan tenaga kerja.

ILO terutama melalui proyek Better Work Indonesia (BWI) telah mendukung peningkatan kapasitas pekerja dan pengusaha untuk meningkatkan dialog sosial terutama perjanjian kerja bersama dalam hal kuantitas dan kualitas. Hal ini juga mempromosikan forum kerja sama bipartit yang efektif di tingkat perusahaan. BWI berfokus pada sektor garmen dan alas kaki, dan hanya dapat mencakup sejumlah kecil perusahaan. Peningkatan seperti ini tetap diperlukan untuk menghasilkan dampak yang lebih besar serta mencakup sektor lain.

u KEPATUHAN KETENAGAKERJAAN DAN K3

Indonesia telah meratifikasi 20 Konvensi ILO hingga tahun 2018, termasuk delapan Konvensi Mendasar dan dua Konvensi Tata Kelola. Proses peninjauan Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan sedang berjalan dengan tujuan merevisi tiga UU ketenagakerjaan utama, yaitu UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-

02 Konteks Nasional


Undang (UU) No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. Proses peninjauan dimotivasi oleh keputusan tahun-tahun sebelumnya oleh Mahkamah Konstitusi yang telah membuat sebagian dari teks-teks hukum ini ketinggalan zaman.

Indonesia menghadapi tantangan unik dan sulit dalam kepatuhan hukum perburuhan karena jumlah tenaga kerja yang besar dan tersebar di 34 provinsi serta ribuan pulau. Pengawas ketenagakerjaan menjadi garis depan pemerintah dalam upaya menjaga kondisi kerja yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki di Indonesia. Kendati perkembangan sumber daya manusia dan institusi baru-baru ini positif, kapasitas inspektorat tetap relatif rendah dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja dan pertumbuhan yang cepat dan modernisasi, serta diversifikasi kegiatan ekonomi. Tantangan penting lainnya adalah desentralisasi sistem pengawasan di seluruh negeri yang telah mengurangi kapasitas otoritas pengawasan pusat dalam menerapkan kebijakan dan praktik pengawasan secara seragam di seluruh provinsi. Diperlukan pendekatan strategis untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan. Hal ini dapat memanfaatkan intervensi pelengkap guna memperkuat kepatuhan di tempat kerja, seperti penegakan hukum, peningkatan kesadaran, kemitraan sosial dan hubungan industri yang efektif.

ILO telah memfasilitasi berbagai forum dan pengembangan kapasitas bagi pengawas ketenagakerjaan, yang baru-baru ini memperkenalkan pendekatan kepatuhan ketenagakerjaan strategis ILO untuk membantu meningkatkan prioritas pengawas dalam target dan masalah pengawasan, sementara pada saat yang sama memperluas intervensi dan kemitraannya. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa sumber daya yang terbatas dari sistem pengawasan digunakan dengan efek maksimum dalam memenuhi komitmennya berdasarkan Konvensi ILO No. 81 tentang Inspeksi Ketenagakerjaan. Unsur-unsur pendekatan strategis ini muncul dalam Strategi Kementerian

Tenaga Kerja 2018 untuk memperkuat Pengawasan Ketenagakerjaan. Untuk selanjutnya mendukung pendekatan ini, ILO membantu pemerintah meningkatkan strategi kepatuhan di sektor perikanan Indonesia, yang mengarah pada adopsi rencana strategis dalam pengawasan ketenagakerjaan di provinsi-provinsi perikanan utama.

Mengenai keselamatan dan kesehatan kerja (K3), kemampuan pengawas ketenagakerjaan dalam menangani masalah keselamatan dan kesehatan dan penegakan undang-undang merupakan bagian integral dari sistem pengawasan ketenagakerjaan yang moderen dan efektif, khususnya dalam lingkungan pertumbuhan yang cepat dan modernisasi proses industri. Salah satu tantangan yang signifikan adalah kurangnya pengetahuan K3 khusus di antara para pengawas serta kemampuan mereka untuk memberikan layanan K3 yang relevan dan tepat waktu bagi bisnis skala kecil. Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan peningkatan keterampilan investigasi kecelakaan dan penyakit serta meningkatkan keahlian teknis di bidang-bidang tertentu melalui pengembangan profesional (misalnya kecelakaan industri besar, bahan kimia, peralatan pengangkat, boiler dan bejana tekan, masalah terkait gender, isu K3 yang berkaitan dengan maritim dan sebagainya).

Selain tanggung jawab pemerintah, kerangka kerja kolaboratif ini melibatkan mitra sosial di tingkat nasional dan regional, serta operasionalisasi efektif Komite K3 di tingkat perusahaan (P2K3). Upaya juga harus diarahkan untuk memperkuat kemampuan promosi dan penjangkauan melalui inisiatif di tingkat perusahaan dan melalui dimasukkannya kurikulum K3 dalam program pelatihan kejuruan untuk meningkatkan kesadaran K3 di kalangan pekerja muda dan pengusaha. Upaya ini sangat relevan mengingat bantuan teknis dan pengembangan kapasitas ILO terkait dengan ratifikasi Konvensi ILO tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, 2006 (No. 187) oleh Indonesia pada 2015.

02 Konteks Nasional


ILO khususnya melalui proyek SafeYouth@Work dan Youth4OSH meningkatkan kesadaran kaum muda tentang isu-isu K3 dan memperkuat peran Dewan K3 Nasional (DK3N) dalam mempromosikan K3 bagi pekerja muda dan pengusaha. ILO menerapkan program SCORE untuk meningkatkan produktivitas dan kondisi kerja, termasuk K3 di usaha kecil menengah (UKM). ILO bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan juga memperluas pelatihan K3 bagi UKM melalui modul WISE, WISCON dan WIND. Better Work Indonesia (BWI) berkontribusi pada peningkatan K3 di sektor garmen dan alas kaki dengan memperkuat kapasitas P2K3.

u KEBIJAKAN UPAH YANG EFEKTIF

Bagian dari pekerjaan berupah tetap meningkat dari 28,1 persen menjadi 38,7 persen antara tahun 2006 dan 2016. Ada juga peningkatan pada pengusaha yang dibantu oleh staf tetap atau dibayar, tetapi kenaikannya sedikit, dari 3 persen pada 2006 menjadi 3,7 persen pada 2016. Secara nominal, rata-rata penghasilan bulanan pekerja meningkat dari Rp. 723.105 pada 2006 menjadi Rp. 2.284.115 pada 2016. Penghasilan bulanan pekerja di bidang keuangan, real estat dan layanan pendukung bisnis adalah yang tertinggi (Rp. 3,63 juta). Penghasilan bulanan terendah dihasilkan oleh pekerja di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

Di semua sektor utama ekonomi, penghasilan rata-rata bulanan untuk perempuan hampir 19 persen lebih rendah dibandingkan pekerja laki-laki. Secara keseluruhan, laki-laki berpenghasilan (Rp. 2,44 juta) lebih banyak dari perempuan (Rp. 1,98 juta). Di sektor pertanian, perempuan berpenghasilan kurang dari 45 persen dibandingkan laki-laki. Karenanya penting bagi pemerintah dan mitra sosial untuk mengatasi kesenjangan upah berbasis gender dan mempromosikan upah yang adil bagi perempuan dan laki-laki.

Sebelum tahun 2016, sistem penetapan upah minimum (UM) Indonesia sangat terfragmentasi oleh demarkasi geografis dan sektoral dengan

koordinasi yang minim di tingkat pusat. Juga ada pandangan bahwa proses penetapan UM yang terdesentralisasi sangat dipolitisasi dan tidak memiliki pengambilan keputusan berbasis bukti, paling tidak karena masalah dengan pengumpulan dan analisis data. Kebutuhan untuk mengembangkan kapasitas pemantauan upah tercermin dalam rekomendasi dari Forum Konsolidasi Nasional Dewan Pengupahan dari seluruh Indonesia, yang dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja pada Oktober 2017. Ini sejalan dengan peta jalan Dewan Pengupahan Nasional (DPN) mengenai pengembangan sistem upah nasional yang adil dan kompetitif yang mendorong pertumbuhan ekonomi (2018-2024). Ada juga kebutuhan untuk melakukan analisis penerapan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 dan kebijakan upah lainnya yang relevan sebagai percontohan untuk pemantauan tren upah. ILO telah membangun kapasitas dewan pengupahan nasional untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas kebijakan pengupahan melalui Proyek Standar Ketenagakerjaan dalam Rantai Pasokan Global (LSGSC). Konstituen tripartit meminta ILO untuk memfasilitasi pengembangan sistem upah nasional.

2.2.2 Penciptaan Lapangan Kerja dan Ketenagakerjaan Muda

u IKHTISAR PEKERJAAN

Ada lebih dari 34 juta orang yang dipekerjakan pada 2016 dibandingkan dengan tahun 1996. Laju penciptaan lapangan kerja dalam dasawarsa terakhir (2006-2016) lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan dasawarsa sebelumnya (1996-2006) di mana hanya ada penambahan 11,9 juta pekerja. Tingkat pengangguran di Indonesia menurun drastis dari 10,3 persen pada 2006 menjadi 5,3 persen pada 2018. Penurunan tajam dalam tingkat pengangguran tercatat di kalangan perempuan, penurunan lebih dari 15 poin persentase. Di seluruh kelompok umur yang berbeda, pengangguran di kalangan kaum muda juga turun secara signifikan lebih dari 11 poin persentase yang juga jauh di atas penurunan

02 Konteks Nasional


keseluruhan 4,7 poin persentase di antara populasi usia kerja. Bagian dari pekerjaan yang rentan (seperti pekerja mandiri, pengusaha yang disokong oleh pekerja sementara) telah menurun. Seseorang juga dapat mengamati pertumbuhan jumlah pekerja dalam pekerjaan yang membutuhkan keterampilan. Bahkan, pangsa profesional dan teknisi dalam total pekerjaan meningkat dari 4,1 persen pada 2006 menjadi 7 persen pada 2016.

Dalam hal struktur ekonomi, perlambatan pertumbuhan manufaktur telah menggeser lapangan kerja ke perdagangan dan jasa. Karena produktivitas tenaga kerja dalam perdagangan dan jasa jauh lebih rendah dibandingkan manufaktur, pertumbuhan produktivitas tenaga kerja di Indonesia melambat. Sementara pertumbuhan pekerjaan manufaktur yang signifikan dicatat sebelum krisis keuangan tahun 1996, lebih sedikit pekerjaan diciptakan di sektor ini sejak tahun 2000. Banyak pekerja di sektor pertanian dan transportasi mengambil pekerjaan-pekerjaan dasar.

u KETENAGAKERJAAN MUDA MEMBUTUHKAN PERHATIAN

Sementara tingkat pengangguran keseluruhan relatif rendah, tingkat pengangguran kaum muda, sebesar 19,4 persen, masih cukup tinggi dibandingkan dengan rata-rata global sebesar 12,8 persen pada 2016. Bahkan negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah, kelompok pembanding untuk Indonesia, mempertahankan tingkat pengangguran kaum muda jauh lebih rendah (12,2 persen) daripada di Indonesia. Jumlah kaum muda mencapai lebih dari setengah jumlah pengangguran di Indonesia. Selain pengangguran, banyak anak muda yang tidak aktif. Bahkan, lebih dari 23 persen pemuda Indonesia masuk dalam kategori tidak dalam pekerjaan, pendidikan atau pelatihan (NEET). Tingkat NEET hampir setengah dari tingkat di Indonesia di beberapa negara tetangga seperti Vietnam, Thailand dan Malaysia.

u PENGEMBANGAN KETERAMPILAN

Kendati ada lebih banyak pekerja terampil di angkatan kerja dibandingkan sebelumnya, masih ada persentase besar (41 persen) dari mereka yang tidak pernah bersekolah atau hanya menyelesaikan sekolah dasar. Menurut laporan ILO3, pangsa pekerja yang tidak berpendidikan meningkat dari 10 persen pada 2006 menjadi 17 persen pada 2016. Dengan kata lain, jumlah pekerja yang memasuki pasar tenaga kerja dengan kualifikasi yang sesuai belum mengimbangi pertumbuhan pekerjaan yang membutuhkan keterampilan yang lebih tinggi. Ketidakcocokan keterampilan semakin mengkhawatirkan mengingat terobosan teknologi baru-baru ini yang dapat mengotomatisasi tugas-tugas rutin. Banyak analis telah menunjukkan bahwa kemajuan dalam kecerdasan buatan dan robotika akan menciptakan redudansi pekerjaan. Dalam DWCP ini, pengembangan keterampilan ditempatkan sebagai alat utama untuk mengatasi ketenagakerjaan muda yang tinggi, khususnya di antara lulusan sekolah kejuruan. Hal ini sejalan dengan prioritas pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia negara lima tahun ke depan.

u PEKERJAAN MASA DEPAN

Telah ada perkembangan pesat dalam teknologi digital dan platform daring, membuka jalan bagi niaga-el (e-commerce), ekonomi bersama, dan apa yang disebut ketenagakerjaan di dunia pertunjukan. Menurut sebuah penelitian, pada 2025 digitalisasi berpotensi menambah US$ 150 miliar bagi perekonomian Indonesia.4 Selain meningkatkan keluaran ekonomi, peningkatan teknologi menciptakan peluang baru bagi bisnis untuk melayani konsumen mereka dengan lebih baik.

Kelemahan dari peningkatan teknologi adalah banyak pekerjaan yang melibatkan tugas rutin mungkin hilang akibat mesin dan algoritma. Sebuah studi ILO menunjukkan bahwa lebih dari 60 persen pekerjaan bergaji di bidang elektronik, otomotif serta tekstil dan pakaian

02 Konteks Nasional

3 Indonesia Jobs Outlook 20174 McKinsey & Company. (2016). Unlocking Indonesia’s Digital Opportunity


berada dalam ancaman dan mungkin bisa hilang akibat otomatisasi di Indonesia.5 Perempuan lebih rentan terkena dampak perubahan. Ada konsensus umum bahwa pekerjaan yang membutuhkan lebih banyak keterampilan kognitif akan lebih diminati. Jika laju perubahan teknologi berlanjut atau dipercepat, pekerja perlu keterampilan ulang atau peningkatan keterampilan agar tetap dapat dipekerjakan. Pembelajaran seumur hidup dan pengembangan keterampilan bagi perempuan semakin penting.

u PERUSAHAAN YANG BERKELANJUTAN DAN PRAKTIK DI TEMPAT KERJA

Di perusahaan dan dunia kerja, dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan dari pembangunan berkelanjutan adalah hal yang tak terpisahkan. Perusahaan yang berkelanjutan menyelaraskan pertumbuhan perusahaan dan penciptaan lapangan kerja yang produktif dan pekerjaan yang layak dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Proyek-proyek seperti SCORE dan Better Work Indonesia (BWI) telah berhasil mempromosikan gagasan perusahaan yang berkelanjutan dengan berfokus pada berbagai aspek pekerjaan yang layak, serta menargetkan perusahaan besar dan UKM. Promosi perusahaan yang berkelanjutan terus menjadi fokus DWCP ini, melanjutkan hasil-hasil sukses yang telah dicapai oleh DWCP sebelumnya. ILO mempromosikan pendekatan yang berkelanjutan dan berkelanjutan untuk pengembangan usaha.

2.2.3 Meningkatkan Perlindungan Bagi Kelompok Pekerja yang Rentan

u JAMINAN SOSIAL

Sistem perlindungan sosial Indonesia masih terus berkembang. Sejak amandemennya pada 2002, Konstitusi Indonesia mengakui hak semua orang atas jaminan sosial, dan tanggung jawab negara dalam pengembangan skema jaminan sosial. Kemajuan lebih lanjut termasuk diberlakukannya

UU Jaminan Sosial Nasional (UU No. 40/2004) dan UU Penyedia Layanan Jaminan Sosial (UU No. 24/2011) yang bertujuan memperluas cakupan jaminan sosial bagi seluruh populasi terhadap risiko dari kesehatan, kecelakaan kerja, usia tua dan kematian pencari nafkah. Pada 2014, skema jaminan sosial dikonsolidasikan ke dalam dua badan penyelenggara jaminan sosial publik: BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS telah melakukan upaya signifikan untuk memperluas cakupan jaminan sosial penduduk, meski mencakup pekerja dalam perekonomian informal masih tetap menjadi tantangan. Pada Desember 2018, rapat Komite Tripartit Nasional (Tripartit Nasional) membahas asuransi ketenagakerjaan dan sepakat untuk meninjau sistem jaminan sosial saat ini di Indonesia. Dalam hal ini, DWCP akan memberikan bantuan teknis pada asuransi ketenagakerjaan dan reformasi jaminan sosial.

u BENTUK-BENTUK BARU PEKERJAAN DI LUAR MEKANISME PERLINDUNGAN PEKERJA TRADISIONAL

Evolusi praktik manajemen dan kemajuan teknologi digital telah menantang gagasan tradisional tentang pekerjaan dan dengan demikian mekanisme perlindungan pekerja (seperti Kaidah Perburuhan, perlindungan sosial) yang mengandaikan hubungan kerja. Sebagai contoh, ada kekhawatiran yang berkembang terhadap platform daring karena mereka menghasilkan bentuk pekerjaan non-tradisional dan status hukum pekerja yang "menggunakan" platform yang bersifat ambigu. Perbedaan antara pekerja yang dipekerjakan, wiraswasta dan alih daya (outsourcing) menjadi kabur dalam kasus-kasus tertentu. Perkembangan ini menjadikannya semakin sulit untuk memastikan kepatuhan terhadap standar ketenagakerjaan dan penyediaan perlindungan sosial bagi pekerja. Kendati tidak ada solusi yang mudah, dialog nasional di Indonesia menegaskan bahwa kebijakan ketenagakerjaan dan ketenagakerjaan yang dibuat secara proaktif dan hati-hati dapat melindungi pekerjaan yang layak.

02 Konteks Nasional

5 International Labour Organization. (2016a). ASEAN in Transformation: how technology is changing enterprises and future work.


u PEKERJA MIGRAN LUAR NEGERI DAN DOMESTIK

Indonesia adalah sumber utama pekerja migran dan pekerja rumah tangga di Asia Tenggara. Berbeda dengan kontribusi mereka terhadap pembangunan ekonomi, pekerja migran dan pekerja rumah tangga rentan terhadap berbagai pelanggaran dan eksploitasi. Baru-baru ini, Pemerintah Indonesia telah merevitalisasi kebijakan migrasi tenaga kerjanya melalui penerbitan UU No. 18/2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Ini harus diikuti oleh pengembangan kebijakan dan program yang efektif untuk tata kelola migrasi tenaga kerja, termasuk promosi praktik migrasi aman di semua tingkat, terutama di tingkat desa tempat mayoritas pekerja migran Indonesia berasal.

ILO telah berkontribusi untuk memperkuat tata kelola migrasi tenaga kerja di Indonesia, termasuk tata kelola pekerja rumah tangga yang pindah ke negara ini, serta pekerja migran Indonesia di luar negeri yang melayani sebagai pekerja rumah tangga dan nelayan misalnya. Selama DWCP sebelumnya, ILO telah menyediakan berbagai kegiatan pengembangan kapasitas untuk mempromosikan dan meningkatkan perlindungan pekerja rentan termasuk pekerja migran dan pekerja rumah tangga. Misalnya, melalui Proyek Pekerja Rumah Tangga, ILO telah berkontribusi untuk memperkuat kapasitas pemerintah dalam memberikan perlindungan yang lebih baik kepada pekerja rumah tangga, yang menghasilkan adopsi Peraturan Menteri No. 02/2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Demikian pula, ILO telah lebih menarik perhatian serikat pekerja terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan pekerja migran dan pekerja rumah tangga, yang mengarah pada pembentukan unit khusus untuk pekerja rumah tangga dan migran di tingkat konfederasi, serta pembentukan serikat pekerja rumah tangga independen dan serikat pekerja migran.

u PEKERJA ANAK

Sementara kemajuan yang signifikan telah dibuat bagi masalah pekerja anak termasuk pembentukan Rencana Aksi Nasional Indonesia tentang Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, sejumlah besar anak laki-laki dan perempuan masih rentan terhadap eksploitasi dalam bentuk terburuk dari pekerjaan untuk anak. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penghapusan pekerja anak melalui ratifikasi Konvensi ILO No. 138 dan No. 182, serta diberlakukannya UU nasional, seperti UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 13/2003 tentang Tenaga kerja. Untuk mengimplementasikan komitmen tersebut, Peta Jalan menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak pada 2022 dikembangkan sebagai dasar bagi pemerintah dan mitra sosial untuk mengatasi masalah pekerja anak. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan sistem penarikan pekerja anak yang efektif dan peningkatan perlindungan bagi anak-anak.

u PEMBANGUNAN PEDESAAN, KETIDAKSETARAAN DAN SEKTOR INFORMAL

Dengan hampir 75 ribu desa, pembangunandan sosio-ekonomi dan penciptaan jumlahpekerjaan berkualitas yang memadai di daerahpedesaan menjadi prioritas Indonesia. Mengingatketenagakerjaan informal menjadi bagian besardari peluang pekerjaan pedesaan, upaya yangdilakukan harus mendorong pekerjaan yang layakdi daerah pedesaan dengan memfasilitasi transisidari perekonomian informal ke formal. Baru-baruini Indonesia menetapkan strategi pembangunanpedesaan yang terdesentralisasi denganpengadopsian UU No. 1/2014 mengenai Desa.

Peraturan perundangan ini memberikan kerangkakerja hukum terhadap kekuatan dan otoritasdesentralisasi serta alokasi anggaran negaradi tingkat desa yang bertujuan menciptakanpondasi yang kuat bagi tata kelola yang baikdan pembangunan ekonomi yang berkelanjutanmenuju masyarakat yang adil dan sejahtera.

02 Konteks Nasional


u 2.3 Keunggulan Komparatif ILO

ILO adalah satu-satunya lembaga PBB yang bersifat tripartit dengan perwakilan pemerintah, pengusaha dan pekerja. Keuntungan khusus ILO berasal dari tindakan tripartit untuk mempromosikan pekerjaan yang layak. Ini membanggakan 100 tahun kerja khusus dalam mempromosikan keadilan sosial. Memang, Deklarasi ILO 2008 tentang Keadilan Sosial untuk Globalisasi yang Adil menegaskan kembali empat tujuan strategis yang merupakan inti dari Agenda Pekerjaan Layak, yaitu:

u Mempromosikan pekerjaan dengan menciptakan lingkungan kelembagaan dan ekonomi yang berkelanjutan;

u Mengembangkan dan meningkatkan langkah-langkah perlindungan sosial - jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja - yang berkelanjutan dan disesuaikan dengan keadaan nasional;

u Mempromosikan dialog sosial dan tripartisme sebagai metode yang paling tepat untuk menerjemahkan pembangunan ekonomi

Untuk strategi ini, penting memperkuat kapasitasotoritas desa dan semua pemangku kepentinganterkait agar dapat mengonal dana dengan lebihbaik dan mencapai tujuan pembangunan desa.Membangun kapasitas Badan Usaha Milik Desa(BUMDes), misalnya, tentunya akan mendorongkegiatan ekonomi setempat di desa.

Menurut Badan Pusat Statisik (BPS), jumlahpekerja informal diperkirakan mencapai 58,4persen pada Februari 2017. Kendati pertumbuhanekonomi berjalan, masih menjadi tantanganuntuk mengurangi informalitas secara substantif.

menjadi kemajuan sosial, dan kemajuan sosial ke dalam pembangunan ekonomi; membuat lembaga hukum ketenagakerjaan efektif; dan memfasilitasi pembangunan konsensus tentang kebijakan nasional dan internasional yang sesuai dan berdampak pada strategi ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak; dan

u Menghormati, mempromosikan dan mewujudkan prinsip dan hak mendasar di tempat kerja.6

Konstituen ILO (pemerintah, pengusaha dan pekerja) memperdebatkan prinsip dan hak dasar di tempat kerja, menyusun dan mengadopsi standar perburuhan internasional. ILO memiliki mekanisme yang efektif untuk memantau Konvensi yang diratifikasi dan melindungi hak-hak pekerja. Indonesia telah meratifikasi semua Konvensi mendasar dan dua dari empat Konvensi tata kelola, yaitu Konvensi Pengawasan Ketenagakerjaan, 1947 (No. 81) dan Konvensi Konsultasi Tripartit, 1976 (No. 144).

02 Konteks Nasional

6 ILO. 2008 Declaration on Social Justice for a Fair Globalization. Available at http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/WCMS_099766/lang--en/index.htm accessed 20 October 2017.

Ini mengindikasikan pola pertumbuhanekonomi saat ini belum mampu menghasilkanjumlah pekerjaan formal yang memadai diIndonesia, yang membatasi kesempatan untukmeningkatkan kondisi kerja dan kehidupan.Memfasilitasi transisi dari ketenagakerjaaninformal ke formal membutuhkan intervensidalam berbagai bentuk, termasuk akses terhadapkeuangan, pasar dan layanan sosial sepertipendidikan dan perawatan kesehatan. DWCP inimemandu aksi tripartit yang mempromosikanpekerjaan yang layak dan produktif.


03PRIORITAS NEGARA DAN HASIL PROGRAM NEGARA


Karena dunia kerja telah mengalami perubahan yang cepat, semua pengusaha dan pekerja menghadapi ketidakpastian, yang pasti bertentangan dengan pekerjaan yang layak. Pilar pertama DWCP 2020-2025 ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas konstituen tripartit dalam melindungi dan mempromosikan pekerjaan yang layak di tengah evolusi dunia kerja yang pesat. Misalnya, dialog sosial dan hubungan industrial yang konstruktif memungkinkan para pemangku kepentingan untuk mencari solusi optimal terhadap masalah pasar tenaga kerja yang ada dan sedang muncul, yang merupakan prasyarat utama dalam mempromosikan pekerjaan yang layak di era perubahan yang cepat.

Selain itu, kepatuhan dan penegakan aturan dan peraturan yang disepakati termasuk standar perburuhan internasional memberikan jalan lain untuk mengejar pekerjaan yang layak. Lebih jauh, kebijakan pengupahan akan melawan tekanan ke bawah pada upah dan ketidaksetaraan pendapatan yang cenderung tumbuh tanpa intervensi yang tepat.

Di bawah DWCP 2020-2025 ini, konstituen ILO dan tripartit berkontribusi pada hasil-hasil prioritas berikut:

1. Hasil 1: Hubungan industrial yang efektif untuk meningkatkan kondisi kerja dan produktivitas tenaga kerja

2. Hasil 2: Peningkatan kepatuhan tenaga kerja dan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)

3. Hasil 3: Kebijakan upah yang efektif untuk mempromosikan upah yang adil dan layak melalui peningkatan pengaturan upah minimum dan praktik penetapan upah

Hasil-hasil ini merespons Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 5.1 - Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan serta Tujuan 8.8 - Melindungi hak-hak pekerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan sehat untuk semua. Keluaran ini akan berkontribusi pada Hasil 2 dari UNSDCF – Lembaga dan masyarakat berkontribusi secara lebih efektif untuk mendorong nilai tambah yang lebih besar dan transformasi ekonomi yang inklusif.

Teori Perubahan untuk Prioritas Nasional 1 disajikan di bawah ini (Gambar 1).

u Prioritas Negara 1:

Konstituen tripartit membahas prioritas nasional dan hasil program selama putaran konsultasi. Mereka berdebat Teori Perubahan untuk setiap bidang prioritas yang mengklarifikasi logika program ini dan mengusulkan kegiatan dalam mencapai tujuan akhir Pekerjaan Layak untuk Semua. Rincian prioritas nasional dijelaskan di bagian selanjutnya dari bab ini.

Dialog Sosial yang Efektif yang Mempromosikan Usaha Berkelanjutan dan Kesejahteraan Pekerja

03 Prioritas Negara dan Hasil Program Negara


Gambar 1. Teori Perubahan untuk Prioritas Nasional 1: Dialog sosial efektif yang mempromosikan usaha berkelanjutan dan kesejahteraan pekerja


Pelatihan negosiasi terhadap perundingan bersama untuk pekerja dan pengusaha

Kapasitas dan pengetahuan pekerja dan pengusaha yang memadai

Dewan kerja tripartityang fungsional

Organisasi pekerja dan pengusaha yang kuat

Sistem inspeksi ketenagakerjaan yang efektif

Pengadilan hubungan industrial yang efektif

Pengawas ketenagakerjaan yang kompeten dan berpengetahuan luas

Diagnosa dan analisis sistempenyelesaian sengketa

Pelatihan pengawas ketenagakerjaan di sektor perikanan, minyak kelapa sawit, garmen dan konstruksi

Meningkatkan kesadaran K3di kalangan muda

Mengembangkan kebijakan upah, pemantauan, serta alat dan pedoman kapasitas

Pelatihan untuk konstituen tripartit tentang sistem upah

Rencana strategis untukpengawas tenaga kerja

Petunjuk teknis tentang hubungan kerja

Peningkatan kapasitas pemerintah untuk mengembangkan kebijakan HI

Peningkatan partisipasi perempuan dalam kerjasama bipartit

Komite pengawas ketenagakerjaan triparti yang fungsional

Peningkatan kapasitas tripartit tentang K3

Peningkatan kapasitas anggota dewan upah nasional dan provinsi

Mediator yang kompeten dan berpengetahuan luas

Lembar kebijakan tentang sistem upah nasional

Peningkatan kapasitas terhadap pemberdayaan perempuan di serikat

Memfasilitasi dialog antara pengawas, pekerja dan pengusaha

Penilaian tentang dampak ketentuan struktur dan skala upah terhadap produktivitas kerja

Pelatihan untuk para mediator

Peningkatan data dan informasi K3 di sektor konstruksi

Peningkatan kapasitas K3 untukkonstituen tripartit

Hasil tingkat 1:1. Hubungan industrial yang efektif untuk meningkatkan kondisi kerja dan produktivitas tenaga

kerja2. Peningkatan kepatuhan tenaga kerja dan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (k3)3. Kebijakan upah yang efektif untuk upah yang layak

Dampak HasilAktivitas Asumsi

Hasil tingkat 2:1. Peningkatan kualitas dan kuantitas perjanjian

perundingan bersama2. Penguatan peran tripartit untuk secara efektif

menciptakan hubungan industrial yang sehat3. Sistem penyelesaian sengketa yang efektif4. Program dan kebijakan yang kuat tentang pencegahan

penanganan kecelakaan serta penyakit di tempat kerja5. Sistem upah minimum yang efektif6. Sistem upah yang efektif


Gambar 1. Teori Perubahan untuk Prioritas Nasional 1: Dialog sosial efektif yang mempromosikan usaha berkelanjutan dan kesejahteraan pekerja


Peningkatan peran tripartit dalam memengaruhi kebijakan

Peningkatan kualitas dan kuantitas perjanjian perundingan bersama

Sistem penyelesaian sengketa yang efektif

Sistem upah yang efektif

Sistem upah minimum yang efektif

Kebebasan berserikat dihargai semua pihak

Pekerja terampildan terdidik

Komitmen dari pemerintah, pekerja dan manajemen

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi

Lingkungan bisnis yang kondusif

Program dan kebijakan yang kuat tentang pencegahan dan penanganan kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja

Perundingan dengan itikad baik

Hubungan industrial yang efektif

Peningkatan kepatuhan dan keterampilan K3 tenaga kerja

Kebijakan upah yang efektif untuk upah yang layak

Tenaga kerja yang produktif

Bisnis yang menguntungkan dan memiliki reputasi baik

Bisnis yang berkelanjutan dan kesejahteraan pekerja di Indonesia

Penerapan undang-undang ketenagakerjaan yang efektif


u Hasil 1:Hubungan industrial yang efektif meningkatkan kondisi kerja dan produktivitas tenaga kerja

Meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan kondisi kerja merupakan motor penting dalam mempromosikan pekerjaan yang layak. Hubungan industrial yang sehat dan konstruktif telah terbukti kondusif untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Mereka juga membantu mendistribusikan keuntungan secara adil. Dalam hal ini, hubungan industrial yang efektif meningkatkan motor pekerjaan yang layak. Karenanya, Hasil 1 dari DWCP 2020-2025 akan memfasilitasi peningkatan hubungan industrial dan memperkuat sistem penyelesaian sengketa.

Jika dialog sosial bipartit atau tripartit di tingkat nasional, sektor dan perusahaan dilembagakan dan menjadi bagian dari budaya, ini akan menyediakan platform yang efektif bagi para pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi dan menerapkan solusi yang dinegosiasikan bagi berbagai masalah terkait produktivitas, daya saing, kondisi kerja, kesetaraan, non-diskriminasi dan sebagainya. Jika ada sistem penyelesaian sengketa yang efektif, perselisihan akan diselesaikan tepat waktu dan mencegah hilangnya produktivitas. DWCP ini akan terus mendukung peningkatan kapasitas pekerja dan pengusaha melalui program pelatihan, sosialisasi dan promosi sehingga mereka dapat melakukan negosiasi dengan itikad baik dan melalui perundingan bersama. Sebagai tambahan, penekanan yang lebih besar akan ditempatkan pada mengejar tindak lanjut dalam menerapkan kesepakatan yang dicapai pada pertemuan tripartit dan bipartit.

Keluhan umum adalah kurangnya sistem penyelesaian sengketa yang efektif dan penegakan hukum. Salah satu pendekatan untuk mengatasi masalah ini adalah meningkatkan kualitas dan kompetensi administrasi ketenagakerjaan negara, termasuk meningkatkan jumlah mediator yang terlatih dan berkualitas serta pengawas ketenagakerjaan. Upaya ini akan mengarah pada pencegahan perselisihan industrial, sistem penyelesaian perselisihan yang lebih efektif, serta peningkatan kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan dan Konvensi ILO. Pendekatan lain adalah menginformasikan pekerja dan pengusaha tentang hak dan tanggung jawab mereka di bawah peraturan dan konvensi sehingga mereka dapat memantau dan memastikan bahwa peraturan-peraturan tersebut dihormati. DWCP akan terus memberikan pelatihan dan peningkatan kesadaran kepada pekerja, pengusaha dan pejabat pemerintah terkait.



Gambar 1.1


HU

BUN

GAN

IND

UST

RIA

L YA

NG

EFEK

TIF

UN

TUK

MEN

INGK

ATK

AN

KO

ND

ISI K

ERJA

DA

N P

ROD

UKT

IVIT

AS

TEN

AGA

KER

JA

Peni

ngka

tan

kual

itas

dan

kuan

titas

per

janj

ian

kerja

be

rsam

a de

ngan

itik

ad b

aik

Peru

baha

n ya

ng d

ihar

apka

n da

ri ko

ntrib

usi I

LOPe

ruba

han

yang

dih

arap

kan

dari

kont

ribus

i ILO

Peni

ngka

tan

pera

n tr

ipar

tit

untu

k se

cara

efe

ktif

men

cipt

akan

hu

bung

an in

dust

rial y

ang

seha

t

Sist

em p

enye

lesa

ian

seng

keta

ya

ng e

fekt

if

Duk

unga

n di

berik

an k

epad

a pe

kerja

dan

pen

gusa

ha u

ntuk

m

ener

apka

n pe

rund

inga

n de

ngan

itik

ad b

aik

dan

men

ingk

atka

n ku

alita

s se

rta

kuan

titas

per

janj

ian

kerja

be

rsam

a.

Has

il ya

ng s

igni

fikan

:

Pe

latih

an n

egos

iasi

te

rhad

ap p

erja

njia

n ke

rja

bers

ama

Pe

dom

an te

ntan

g pe

rund

inga

n de

ngan

iti

kad

baik

Pe

latih

an b

agi p

eker

ja

pere

mpu

an d

an

serik

at p

eker

ja u

ntuk

m

enin

gkat

kan

part

isip

asi

dala

m k

omite

bip

artit

dan

ne

gosi

asi

Duk

unga

n di

berik

an

kepa

da k

onst

ituen

trip

artit

un

tuk

men

ingk

atka

n ka

pasi

tas

dan

peng

etah

uan

peke

rja, p

engu

saha

, dan

pe

jaba

t pem

erin

tah

dala

m

men

gem

bang

kan

kebi

jaka

n da

n pr

ogra

m h

ubun

gan

indu

stria

l.

Has

il ya

ng s

igni

fikan

:

Pe

latih

an u

ntuk

pej

abat

pe

mer

inta

h ya

ng

bert

angg

ung

jaw

ab

dala

m u

rusa

n hu

bung

an

indu

stria

l di t

ingk

at

nasi

onal

dan

pro

vins

i

Pe

dom

an te

knis

tent

ang

hubu

ngan

ker

ja

Duk

unga

n di

berik

an k

epad

a ko

nsitu

en tr

ipar

tit u

ntuk

m

enin

gkat

kan

efek

tivita

s si

stem

pen

yele

saia

n se

ngke

ta.

Has

il ya

ng s

igni

fikan

:

D

iagn

osa

dan

sist

em

anal

isis

pen

yele

saia

n se

ngke

ta

Pe

latih

an u

ntuk

par

a m

edia

tor

Pe

rtem

uan

tekn

is d

enga

n pe

ngad

ilan

hubu

ngan

in

dust

rial

Stra

tegi

mit

igas

i dan

ris

iko

Ri

siko

ters

edia

nya

kons

titue

n tr

ipar

ti, k

husu

snya

pek

erja

dan

pe

ngus

aha

untu

k m

elak

ukan

pe

rund

inga

n de

ngan

itik

ad b

aik

haru

s di

miti

gasi

ses

uai d

enga

n ko

mitm

en (s

ecar

a te

rtul

is ji

kan

perlu

) dan

sas

aran

pen

erim

a m

anfa

at, y

akti

peke

rja d

an

peng

usah

a ak

an m

ener

apka

n pe

rund

inga

n de

ngan

itik

ad b

aik

Pr

ogra

m d

an k

egia

tan

haru

s di

mas

ukka

n da

lam

per

enca

naan

da

n st

rate

gi ja

ngka

men

enga

h Pe

mer

inta

h In

done

sia

Pe

rtum

buha

n ek

onom

i yan

g tin

ggi

dipe

rtah

anka

n un

tuk

men

cipt

akan

la

pang

an k

erja

yan

g m

emad

ai

El

emen

lain

dar

i pek

erja

an y

ang

laya

k: p

asar

tena

ga k

erja

dan

pe

rlind

unga

n so

sial

yan

g be

rfun

gsi

deng

an b

aik

Peng

gera

k ke

bija

kan

linta

s se

ktor

:1.

Sta

ndar

tena

ga k

erja

; 2. D

ialo

g so

sial

; 3. K

esem

pata

n ke

rja;

4. G

ende

r


u Hasil 2:Peningkatan kepatuhan ketenagakerjaan dan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja

Kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan serta keselamatan dan kesehatan kerja (K3) menjadi faktor penting yang memungkinkan untuk keberlanjutan bisnis dan kesejahteraan pekerja. Dengan kata lain, mereka adalah bagian yang menyatu dari pekerjaan yang layak karena memberikan perlindungan yang diperlukan bagi pekerja dan mengarahkan operasi bisnis agar berkelanjutan secara sosial. Konstituen tripartit sepakat untuk memajukan kedua aspek ini dengan meningkatkan sistem inspeksi ketenagakerjaan dan mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Hasil 2 ditujukan untuk berkontribusi dalam membangun kapasitas pengawas ketenagakerjaan dan membantu meningkatkan sistem pengawasan ketenagakerjaan dengan memfasilitasi dialog sosial tentang topik ini. Hal ini juga meningkatkan kapasitas konstituen tripartit dalam mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja dengan memfasilitasi pengumpulan data dan informasi dalam pembuatan kebijakan K3 yang lebih baik dan berbasis bukti dan dengan melatih pengawas ketenagakerjaan, pekerja dan pengusaha. Perhatian khusus diberikan untuk meningkatkan kesadaran tentang K3 di kalangan pekerja muda yang lebih rentan mengalami cedera akibat pekerjaan dibandingkan pekerja berpengalaman yang lebih sadar akan bahaya di tempat kerja.



Gambar 1.2


PEN

INGK

ATA

N K

EPAT

UH

AN

TEN

AGA

KER

JA D

AN

PEN

ERA

PAN

KES

ELA

MAT

AN

DA

N K

ESEH

ATA

N K

ERJA

(K3)

Sist

em in

spek

si k

eten

agak

erja

an

yang

efe

ktif

Prog

ram

dan

keb

ijaka

n ya

ng k

uat t

enta

ng

penc

egah

an d

an p

enan

gana

n ke

cela

kaan

ke

rja s

erta

pen

yaki

t aki

bat k

erja

Duk

unga

n di

berik

an k

epad

a pe

ngaw

as k

eten

agak

erja

an

untu

k m

enin

gkat

kan

kapa

sita

s da

n pe

nget

ahua

n.

Has

il ya

ng s

igni

fikan

:

Pe

latih

an u

ntuk

pe

ngaw

as

kete

naga

kerja

an

Pe

renc

anaa

n st

rate

gis

untu

k pe

ngaw

as

kete

naga

kerja

an,

term

asuk

di s

ekto

r te

rten

tu s

eper

ti pe

rikan

an

Duk

unga

n di

berik

an

kepa

da k

onst

ituen

tr

ipar

tit u

ntuk

m

enin

gkat

kan

kapa

sita

s da

n pe

nget

ahua

n da

lam

men

gem

bang

kan

prog

ram

dan

ke

bija

kan

insp

eksi

ke

tena

gake

rjaan

.

Has

il ya

ng s

igni

fikan

:

M

emfa

silit

asi d

ialo

g an

tara

pen

gaw

as,

peke

rja, d

an

peng

usah

a

Duk

unga

n di

berik

an k

epad

a ko

nstit

uen

trip

artit

e gu

na

men

ingk

atka

n ka

pasi

tas

dan

peng

etah

uan

untu

k m

engi

mpl

emen

tasi

kan

prog

arm

da

n ke

bija

kan

K3.

Has

il ya

ng s

igni

fikan

:

Pe

ning

kata

n da

ta d

an

info

rmas

i ten

tang

K3

di

sekt

or te

rten

tu s

eper

ti se

ktor

ko

nstr

uksi

Pr

ofil K

3 na

sion

al y

ang

berk

emba

ng

Pe

laih

an u

ntuk

pen

gaw

as

peke

rja, d

an p

engu

saha

te

ntan

g K3

M

enin

gkat

kan

kesa

dara

naka

n K3

khu

susn

ya b

agi k

aum

m

uda

Stra

tegi

mit

igas

i dan

ris

iko

Ri

siko

kes

edia

an k

onst

ituen

trip

artit

, kh

usus

nya

peke

rja d

an p

engu

saha

un

tuk

mem

atuh

i und

ang-

unda

ng

perb

uruh

an d

an K

3 ha

rus

dim

itiga

si

sesu

ai d

enga

n ko

mitm

en (s

ecar

a te

rtul

is ji

ka p

erlu

) dan

targ

et

pene

rima

man

faat

yak

ni p

eker

ja d

an

peng

usah

a ak

an m

ener

apka

n K3

se

rta

mem

atuh

i huk

um p

erbu

ruha

n

Pr

ogra

m d

an k

egia

tan

haru

s di

mas

ukka

n da

lam

per

enca

naan

da

n st

rate

gi ja

ngka

men

enga

h Pe

mer

inta

h In

done

sia

Pe

rtum

buha

n ek

onom

i yan

g tin

ggi

dipe

rtah

anka

n un

tuk

men

cipt

akan

la

pang

an k

erja

yan

g m

emad

ai

El

emen

-ele

men

lain

dar

i pek

erja

an

laya

k: p

asar

tena

ga k

erja

dan

pe

rlind

unga

n so

sial

ber

fung

si

deng

an b

aik

Peru

baha

n ya

ng d

ihar

apka

n da

ri ko

ntrib

usi I

LOPe

ruba

han

yang

dih

arap

kan

dari

kont

ribus

i ILO

Peng

gera

k ke

bija

kan

linta

s se

ktor

:1.

Sta

ndar

tena

ga k

erja

; 2. D

ialo

g so

sial

; 3. K

esem

pata

n ke

rja;

4. G

ende

r


u Hasil 3:Kebijakan pengupahan yang efektif untuk mempromosikan upah yang adil dan layak melalui peningkatan pengaturan upah minimum dan praktik penetapan upah

Hasil 3 berfokus pada upah, mekanisme utama distribusi kekayaan dan hasil produktivitas. Upah yang adil dan layak merupakan bagian yang menyatu dari usaha yang berkelanjutan dan kesejahteraan pekerja, dan karenanya efektivitas mekanisme penetapan upah memainkan peran kunci dalam pekerjaan yang layak. Di Indonesia, upah telah menjadi topik utama perundingan bersama dan debat kebijakan. Hasil ini bermaksud untuk memfasilitasi kebijakan upah yang efektif dan mempromosikan upah yang layak melalui peningkatan sistem upah minimum dan praktik penetapan upah di tingkat perusahaan dan sektor.

Peningkatan kapasitas anggota dewan pengupahan, pekerja dan perwakilan pengusaha adalah andalan strategi DWCP untuk meningkatkan sistem pengupahan. Misalnya, DWCP ini memperkuat kapasitas konstituen tripartit dalam memantau tren upah serta indikator sosial-ekonomi dan merumuskan kebijakan upah yang tepat berdasarkan dialog sosial. Ini juga meningkatkan kapasitas mitra sosial untuk bernegosiasi dan menentukan kompensasi dan manfaat yang adil. Saat ini banyak pekerja Indonesia berpenghasilan sekitar upah minimum dan karenanya penetapan upah minimum cenderung dibebankan secara politis. Di tahun-tahun mendatang, seiring terus bertumbuhnya perekonomian Indonesia, penetapan upah di atas upah minimum pada akhirnya akan menjadi topik penting perundingan bersama dan fokus kebijakan upah. Oleh karena itu, DWCP ini mempersiapkan konstituen tripartit untuk membangun mekanisme pengaturan upah yang adil.



Gambar 1.3


KEB

IJA

KA

N U

PAH

YA

NG

EFEK

TIF

UN

TUK

UPA

H L

AYA

K

Sist

em u

pah

min

imum

ya

ng e

fekt

if

Peru

baha

n ya

ng d

ihar

apka

n da

ri ko

ntrib

usi I

LOPe

ruba

han

yang

dih

arap

kan

dari

kont

ribus

i ILO

Sist

em u

pah

ya

ng e

fekt

if

Duk

unga

n di

berik

an k

epad

a ko

nstit

uen

trip

arti

untu

k m

enge

mba

ngka

n si

stem

up

ah m

inim

um.

Has

il ya

ng s

igni

fikan

:

Pe

latih

an u

ntuk

ang

gota

de

wan

upa

h na

sion

al

dan

prov

insi

Duk

unga

n di

berik

an

kepa

da k

onst

ituen

tr

ipar

tit u

ntuk

m

enge

mba

ngka

n si

stem

upa

h.

Has

il ya

ng s

igni

fikan

:

Pe

latih

an u

ntuk

pe

kerja

dan

pe

ngus

aha

tent

ang

peng

emba

ngan

st

rukt

ur d

an s

kala

up

ah

Pe

nila

ian

tent

ang

dam

pak

kete

ntua

n st

rukt

ur d

an s

kala

up

ah te

rhad

ap

prod

uktiv

itas

kerja

Duk

unga

n di

berik

an k

epad

a ko

nstit

uen

trip

artit

unt

uk

mem

anta

u si

stem

upa

h (m

inim

um).

Has

il ya

ng s

igni

fikan

:

M

enge

mba

ngka

n al

at d

an

pedo

man

pen

gupa

han

(min

imum

)

Pr

ofil K

3 na

sion

al y

ang

berk

emba

ng

Pe

latih

an u

ntuk

pem

erin

tah

dan

angg

ota

dew

an

peng

upah

an te

ntan

g pe

man

taua

n ke

bija

kan

peng

upah

an

Stra

tegi

mit

igas

i dan

ris

iko

Ri

siko

kes

edia

an k

onst

ituen

trip

arti,

kh

usus

nya

peke

rja d

an p

engu

saha

un

tuk

mem

atuh

i und

ang-

unda

ng

perb

uruh

an d

an K

3 ha

rus

dim

itiga

si

sesu

ai d

enga

n ko

mitm

en (s

ecar

a te

rtul

is ji

ka p

erlu

) dan

targ

et

pene

rima

man

faat

yak

ni p

eker

ja d

an

peng

usah

a ak

an m

ener

apka

n K3

se

rta

mem

atuh

i huk

um p

erbu

ruha

n

Pr

ogra

m d

an k

egia

tan

haru

s di

mas

ukka

n da

lam

per

enca

naan

da

n st

rate

gi ja

ngka

men

enga

h Pe

mer

inta

h In

done

sia

Pe

rtum

buha

n ek

onom

i yan

g tin

ggi

dipe

rtah

anka

n un

tuk

men

cipt

akan

la

pang

an k

erja

yan

g m

emad

ai

El

emen

-ele

men

lan

dari

peke

rjaan

la

yak:

pas

ar te

naga

ker

ja d

an

perli

ndun

gan

sosi

al b

erfu

ngsi

de

ngan

bai

k

Peng

gera

k ke

bija

kan

linta

s se

ktor

:1.

Sta

ndar

tena

ga k

erja

; 2. D

ialo

g so

sial

; 3. K

esem

pata

n ke

rja;

4. G

ende

r


Walaupun Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan selama 10 tahun terakhir, Indonesia menghadapi tantangan seperti defisit pekerjaan yang layak bagi perempuan dan kaum muda, ketidakcocokan keterampilan, ekonomi informal yang masih besar dan pertumbuhan produktivitas yang moderat dari usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Akibatnya, konstituen tripartit mengidentifikasi penciptaan lapangan kerja dan ketenagakerjaan muda sebagai salah satu prioritas DWCP ini.

Menyadari pertumbuhan yang kaya lapangan kerja dan inklusif, yang didukung dengan promosi perusahaan yang berkelanjutan, bahkan lebih penting dari sebelumnya di tengah berbagai perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis dan dunia kerja karena berbagai faktor termasuk kemajuan teknologi dan globalisasi. Dalam konteks inilah, Pemerintah Indonesia meluncurkan Making Indonesia 4.0, sebuah rencana pengembangan lima sektor prioritas yang mencakup teknologi maju: Makanan dan minuman, otomotif, tekstil, elektronik dan bahan kimia.

Peta jalan ini juga mencakup 10 inisiatif nasional lintas sektoral7, termasuk kualitas sumber daya manusia setempat dan pemberdayaan pengusaha kecil dan menengah. Peta Jalan Kebijakan Pengembangan Vokasi di Indonesia 2017-2025 merupakan inisiatif pelengkap untuk mengurangi ketidakcocokan keterampilan.

Berdasarkan latar belakang ini, DWCP akan berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan ketenagakerjaan muda melalui dua hasil utama:

1. Hasil 1: Program dan kebijakan pengembangan keterampilan yang ditingkatkan dan tata kelola pasar tenaga kerja untuk peningkatan kemampuan kerja kaum muda

2. Hasil 2: Promosi perusahaan yang berkelanjutan melalui akses yang lebih baik ke sumber daya, produktivitas yang lebih tinggi dan praktik tempat kerja yang lebih baik

Hasil-hasil ini merespons Tujuan 8 Pembangunan Berkelanjutan (SDG): Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan, pekerjaan penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua. Secara khusus, setiap hasil berkaitan dengan:

Hasil 1:

u Sasaran 8.5: Menjelang tahun 2030, mencapai pekerjaan penuh dan produktif serta pekerjaan layak untuk semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi kaum muda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang bernilai sama

u Sasaran 8.6: Menjelang tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi kaum muda yang tidak berada dalam pekerjaan, pendidikan atau pelatihan


Penciptaan Lapangan Pekerjaan dan Ketenagakerjaan Muda

7 Sepuluh prakarsa nasional lintas sektor dalam Peta Jalan Making Indonesia 4.0: (1) Meningkatkan arus barang; (2) Mengembangkan peta jalan untuk zona industri yang luas dan lintas sektor; (3) Meningkatkan standar keberlanjutan; (4) Memberdayakan usaha kecil dan menengah; (5) Mendorong infrastruktur digital nasional'; (6) Menarik investasi asing; (7) Mendorong kualitas sumber daya lokal; (8) Mendorong inovasi pengembangan ekosistem; (9) Merancang insentif untuk investasi dalam teknologi; dan (10) Menyelaraskan peraturan dan kebijakan.



Untuk Hasil 2:

u Sasaran 8.2: Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi melalui diversifikasi, peningkatan teknologi dan inovasi, termasuk melalui fokus pada sektor bernilai tambah tinggi dan padat karya

u Sasaran 8.3: Mempromosikan kebijakan yang berorientasi pengembangan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja yang layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi serta mendorong formalisasi dan pertumbuhan UMKM, termasuk melalui akses atas layanan keuangan;

Kedua keluaran ini akan berkontribusi pada Hasil 2 dari UNSDCF - Lembaga dan masyarakat berkontribusi secara lebih efektif untuk mendorong nilai tambah yang lebih besar dan transformasi ekonomi yang inklusif.

Teori Perubahan untuk Prioritas Nasional 2 serta Hasil 1 dan Hasil 2 disajikan di bawah ini.



Gambar 2. Teori perubahan untuk Prioritas Nasional 2: Penciptaan lapangan kerja dan ketenagakerjaan muda


Pelatihan proyeksi dan metodologi pasar tenaga kerja

Informasi bursa kerja sektoral berdasarkan prioritas industri (kebutuhan, jenis pekerjaan, dan data)

Inventarisasi dan analisis kebijakan pasar tenaga kerja

Pangkalan data pekerjaan dan persyaratan keterampilan di sektor TI dan otomotif

Dukungan untuk Jejaring Bisnis dan Disabilitas Indonesia

Uji coba bursa kerja inklusif di 2 kota, bekerja sama dengan APEKSI

Pelatihan ulang keterampilan pekerja di sektor ritel dan garmen

Program percontohan untuk partisipasi perempuan di Sektor STEM

Uji coba program magang yang mumpuni

Peningkatan pemahaman tentang Manajemen Kerja Sosial di LKM

Pelatihan koperasi pekerja untuk serikat pekerja

Program peningkatan kepatuhan dan keselamatan kerja di sektor perkebunan

Berbagi pengetahuan tentang kesempatan kerja (forum & lokakarya)

Pemetaan keterampilan untuk kerja berkelanjutan berdasarkan sektor (2 sektor)

Pelatihan bisnis berkelanjutan di tempat kerja pada sektor industri utama (alat, model, ToT)

Program di dukung oleh Pemerintah

Elemen lain dari pekerjaan yang layak; perlindungan sosial, hak, dialog sosial berfungsi dengan baik

Pelatihan SCORE untuk 200 UKM, 700 pekerja dan manajer

Masukan dan analisis kebijakan, integrasi masalah ketenagakerjaan, keterampilan & Pekerjaan Masa Depan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Penyediaan layanan non-keuangan kepada klien LKM

Proyek percontohan/dukungan pada sistem, kebijakan, dan program layanan ketenagakerjaan dalam satu zona industri

Proyeksi pasar tenaga kerja yang lebih baik

Sistem informasi Bursa Tenaga Kerja berfungsi secara efektif

Sistem Informasi Bursa Kerja pasif berfungsi secara efektif untuk pengambilan keputusan

Kiosk 3-in-1 dan Bursa Kerja yang berfungsi secara daring

Layanan ketenagakerjaan yang efektif dan efisien

Peningkatan hubungan dengan lembaga pelatihan

Lembaga pelatihan publik yang lebih baik dan inklusif

Program yang efektif untuk kelompok rentan

Program yang efektif untuk pekerja yang telah ada

Peningkatan kapasitas UMKM dalam manajemen keuangan

Program yang efektif untuk pekerja baru

Koperasi pekerja yang efektif dan fungsional

Konstituen tripartit memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang pasar tenaga kerja di masa mendatang

Pangkalan data indeks produktivitas di sektor tertentu

Bursa Kerja yang inklusif

Meningkatnya keterampilan pekerja/pengangguran yang ada

Peningkatan kapasitas petugas EPS

Indonesia Jobs Outlook

Peningkatan partisipasi sektor swasta


Gambar 2. Teori perubahan untuk Prioritas Nasional 2: Penciptaan lapangan kerja dan ketenagakerjaan muda


Tata Kelola Pasar Tenaga Kerja berfungsi dengan baik

Program pengembangan keterampilan yang efektif

Ketersediaan pekerja terampil

Ketersediaan masukan yang berkualitas

Peningkatan keamanan di tempat kerja

Strategi dan kebijakan untuk meningkatkan produktivitas

Akses sumber daya keuangan yang memadai

Peningkatan kesejahteraan pekerja

Praktik tempat kerja yang lebih baik

Akses sumber daya yang lebih baik

Produktivitas yang lebih tinggi

Mengurangi ketidakcocokan keterampilan

Mengaktifkan kebijakan pengembangan keterampilan

Meningkatkan kemampuan kerja kaum muda

Pekerjaan yang layak bagi kaum muda

Penghasilan berkelanjutan untuk kaum muda di Indonesia

Perusahaan yang berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi tinggi

Kualitas pendidikan

Lingkungan yang mendukung untuk bisnis

Hasil tingkat 1:1. Program & kebijakan pengembangan

keterampilan yang meningkat; serta tata kelola bursa tenaga kerja untuk meningkatkan kemampuan kerja bagi kaum muda

2. Promosi perusahaan yang berkelanjutan melalui akses sumber daya yang lebih baik, produktivitas yang lebih tinggi, serta praktik di tempat kerja yang lebih baik

Hasil tingkat 2:1. Tata kelola dan sistem bursa kerja yang lebih

baik yang merespon lebih baik terhadap perkembangan dunia kerja yang cepat

2. Program dan kebijakan pengembangan keterampilan yang inklusif dan tepat sasaran

3. Peningkatan kapasitas konsituten tripartit dan pemangku kepentingan dalam memberikan dukungan kepada UMKM terkait produktivitas, praktik tempat kerja yang baik, kelestarian lingkungan, serta hubungan dengan perusahaan besar dan perusahaan multinasional

4. Peningkatan kapasitas konstituen triparti dan pemangku kepetingan dalam memberikan dukungan kepada UMKM terkait akses layanan keuangan dan non-keuangan serta manajemen kerja sosial

Dampak Hasil

Kegiatan Asumsi


u Hasil 1:Program dan kebijakan pengembangan keterampilan yang ditingkatkan dan tata kelola pasar tenaga kerja untuk meningkatkan kemampuan kerja kaum muda

Dengan dinamika baru dan transformasi besar di dunia kerja karena evolusi teknologi yang cepat, kesiapan keterampilan tenaga kerja sangat penting. Beberapa tantangan pekerjaan yang layak di Indonesia berasal dari ketidakmampuan sistem pengembangan keterampilan saat ini dalam menanggapi dengan cepat permintaan perubahan keterampilan. Selain itu, pasar tenaga kerja Indonesia memberikan ruang bagi peningkatan inklusivitas. Oleh karena itu, DWCP ini bermaksud untuk meningkatkan relevansi permintaan dari sistem pengembangan keterampilan dan untuk meningkatkan inklusivitas program pelatihan dalam mempromosikan pekerjaan yang layak, terutama di kalangan kaum muda.

Memperdalam pemahaman kita tentang kemungkinan dampak teknologi baru dan perubahan struktur ekonomi pada pekerjaan adalah langkah penting dalam merencanakan program pendidikan dan pelatihan. Sistem informasi pasar tenaga kerja yang andal dapat menangkap tanda-tanda awal perubahan di pasar tenaga kerja yang dapat direspons oleh pembuat kebijakan dan mitra sosial secara proaktif. Pada saat yang sama, mengingat kesulitan dalam mengantisipasi kebutuhan keterampilan masa depan dan keterbatasan metodologis dalam memperkirakan permintaan keterampilan masa depan, sangat penting untuk membangun sistem pengembangan keterampilan fleksibel yang dengan cepat beradaptasi dengan perubahan dalam kebutuhan keterampilan. Memperdalam kemitraan industri-pendidikan dan pelatihan teknis dan vokasi, meningkatkan kualitas dan hasil kerja lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi, serta pengembangan keterampilan keuangan menjadi tugas-tugas prioritas di Indonesia.

Selain itu, memfasilitasi akses kelompok orang yang kurang beruntung dalam pengembangan keterampilan dan pekerjaan adalah fokus utama lain dari hasil ini. Memang, kebijakan pengembangan keterampilan dapat meningkatkan inklusivitas karena pelatihan dapat mengurangi ketidakseimbangan atau ketidaksetaraan yang ada di pasar tenaga kerja. Misalnya, sementara keterampilan yang terkait dengan Sains, Teknologi, Teknik dan Matematika (STEM) memainkan peran penting dalam mendorong inovasi dan kreativitas yang semakin krusial dalam perekonomian saat ini, perempuan kurang terwakili dalam pekerjaan STEM. Untuk mengambil contoh lain, orang-orang di daerah perdesaan dirugikan dalam akses ke lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi. Penggunaan pendidikan jarak jauh yang lebih besar dapat mengurangi tantangan ini. Karenanya, DWCP ini mengimplementasikan intervensi yang ditargetkan untuk mengatasi kesenjangan gender dan kesenjangan perkotaan-perdesaan ini dalam akses ke pelatihan dan pekerjaan.

Produk pengetahuan berdasarkan informasi pasar kerja dan analisis mendukung pengambilan keputusan konstituen dan membantu mempromosikan pekerjaan yang produktif dan layak untuk semua. DWCP ini akan melanjutkan analisis pasar tenaga kerja untuk mempromosikan dialog sosial berbasis bukti dalam perumusan kebijakan dan program ketenagakerjaan yang efektif dan inklusif. Dialog dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan utama akan memastikan bahwa program dan kegiatan di bawah DWCP ini selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah baru 2019-2024 dan prioritas pemerintah lainnya.



Gambar 2.1


PRO

GRA

M &

KEB

IJA

KA

N P

ENGE

MBA

NGA

N K

ETER

AM

PILA

N Y

AN

G M

ENIN

GKAT

SER

TA T

ATA

KEL

OLA

BU

RSA

TEN

AGA

KER

JA U

NTU

K M

ENIN

GKAT

KA

N K

EMA

MPU

AN

KER

JA K

AUM

MU

DA

Tata

kel

ola

dan

sist

em b

ursa

ker

ja y

ang

lebi

h ba

ik y

ang

mer

espo

ns le

bih

baik

terh

adap

pe

rkem

bang

an d

unia

ker

ja y

ang

cepa

t

Peru

baha

n ya

ng d

ihar

apka

n da

ri ko

ntrib

usi I

LOPe

ruba

han

yang

dih

arap

kan

dari

kont

ribus

i ILOPr

ogra

m d

an k

ebija

kan

peng

emba

ngan

ket

eram

pila

n ya

ng

inkl

usif

dan

tepa

t sas

aran

Duk

unga

n di

berik

an k

epad

a ko

nstit

uen

trip

artit

unt

uk

men

ingk

atka

n pe

nget

ahua

n da

n un

tuk

lebi

h m

emah

ami

dam

pak

dari

peru

baha

n te

knol

ogi y

ang

cepa

t te

rhad

ap p

asar

tena

ga k

erja

di

mas

a m

enda

tang

.

Has

il ya

ng s

igni

fikan

:

Fo

rum

dan

loka

kary

a te

ntan

g ke

sem

pata

n ke

rja

Indo

nesi

a Jo

bs O

utlo

ok

Pem

etaa

n kt

eram

pila

n un

tuk

peke

rjaan

be

rkel

anju

tan

berd

asar

kan

sekt

or (2

se

ktor

)

Duk

unga

n di

berik

an k

epad

a ko

nsti-

tuen

trip

artit

unt

uk m

enin

gkat

kan

tata

ke

lola

pas

ar te

naga

ker

ja d

an s

ecar

a ef

ektif

men

ingk

atka

n fu

ngsi

sis

tem

in

form

asi p

asar

tena

ga k

erja

.

Has

il ya

ng s

igni

fikan

:

Pr

oyek

per

cont

ohan

.duk

unga

n pa

da s

iste

m, k

ebija

kan,

dan

pr

ogra

m la

yana

n ke

tena

gake

rjaan

da

lam

sat

u zo

na in

dust

ri

Inve

ntar

isas

i dan

ana

lisis

keb

ijaka

n te

naga

ker

ja

Info

rmas

i bur

sa k

erja

sek

tora

l be

rdas

arka

n pr

iorit

as in

dust

ri pr

iorit

as (k

ebut

uhan

, jen

is

peke

rjaan

, dan

dat

a)

Pang

kala

n da

ta te

ntan

g pe

kerja

an

dan

pers

yara

tan

kete

ram

pila

n di

se

ktor

TI d

an o

tom

otif

Duk

unga

n di

berik

an k

epad

a ko

nstit

uen

trip

artit

unt

uk

men

ingk

atka

n ef

ektifi

tas

prog

ram

pe

ngem

bang

an k

eter

ampi

lan

bagi

ka

um m

uda,

kel

ompo

k re

ntan

, dan

pe

kerja

yan

g te

lah

ada.

Has

il ya

ng s

igni

fikan

:

U

ji co

ba p

rogr

am m

agan

g ya

ng

berk

ualit

as

Pela

tihan

ula

ng k

eter

ampi

lan

peke

rja d

i sek

tor r

itel d

an

garm

en

Prog

ram

per

cont

ohan

unt

uk

part

isip

asi p

erem

puan

di s

ekto

r ST

EM

Uji

coba

bur

sa k

erja

inkl

usif

di

2 ko

ta, b

eker

ja s

ama

deng

an

APEK

SI

Duk

unga

n un

tuk

Jarin

gan

Bisn

is

dan

Dis

abili

tas

Indo

nesi

a

Stra

tegi

mit

igas

i dan

ris

iko

Ke

sedi

aan

kons

titue

n tr

ipar

tit, k

husu

snya

pe

mer

inta

h da

lam

m

enin

gkat

kan

prog

ram

uji

coba

ser

ta m

enin

gkat

kan

jang

kaua

n

Pr

ogra

m d

an k

egia

tan

haru

s di

mas

ukka

n da

lam

per

enca

naan

dan

st

rate

gi ja

ngka

men

enga

h Pe

mer

inta

h In

done

sia

Pe

rtum

buha

n ek

onom

i ya

ng ti

nggi

dip

erta

hank

an

untu

k m

enci

ptka

n la

pang

an k

erja

yan

g m

emad

ai

El

emen

lain

dar

i ker

ja-

kerja

yan

g la

yak:

pe

rlind

unga

n so

sial

, hak

, di

alog

sos

ial b

erfu

ngsi

de

ngan

bai

kPe

ngge

rak

kebi

jaka

n lin

tas

sekt

or:

1. K

esem

pata

n ke

rja;

2. K

elom

pok

rent

an; 3

. Kau

m m

uda


u Hasil 2:Promosi perusahaan yang berkelanjutan melalui akses yang lebih baik ke sumber daya, produktivitas yang lebih tinggi dan praktik tempat kerja yang lebih baik

Hasil 2 akan mengatasi kelemahan sisi permintaan dengan mempromosikan perusahaan yang berkelanjutan, yang pada gilirannya akan meningkatkan peluang kerja yang layak bagi kaum muda. DWCP ini akan terfokus pada beberapa tantangan khusus dalam mempromosikan perusahaan yang berkelanjutan melalui: (1) perusahaan pendukung, terutama UMKM dan koperasi, di sektor-sektor prioritas dengan menyebar praktik bisnis yang baik dan berkelanjutan; dan (2) meningkatkan akses UMKM ke sumber daya dan layanan. Intervensi di bawah Hasil 2 ini dibangun berdasarkan proyek kerjasama pembangunan yang telah berhasil mendukung produktivitas UMKM dan meningkatkan akses usaha kecil terhadap pendanaan.

Mengingat besarnya jumlah UMKM dan koperasi, DWCP akan menargetkan peningkatan kapasitas konstituen tripartit yang membantu UMKM dan koperasi menjadi lebih produktif dan berkelanjutan. Ini termasuk peningkatan kesadaran tentang praktik manajemen yang efektif yang membantu meningkatkan produktivitas, meningkatkan akses ke pasar, mengurangi dampak lingkungan dari operasi bisnis dan memastikan tempat kerja yang aman dan sehat. Dukungan ini akan menguntungkan perusahaan dan pekerja.

Aspek penting lain dari kelayakan UMKM dan koperasi adalah akses terhadap keuangan. Menyediakan layanan keuangan dan non-keuangan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan memulai usaha, serta modal kerja dan investasi perusahaan yang ada, memperkuat kapasitas ekonomi dalam memanfaatkan peluang bisnis dan mengubahnya menjadi pekerjaan yang produktif dan pekerjaan yang layak. Lembaga keuangan mikro dapat memainkan peran penting dalam hal ini.



Gambar 2.2


PRO

MO

SI B

ERK

ELA

NJU

TAN

MEL

ALU

I AKS

ES S

UM

BER

DAYA

YA

NG

LEBI

H B

AIK

, PR

OD

UKT

IVIT

AS

YAN

G LE

BIH

TIN

GGI D

AN

PRA

KTIK

DI T

EMPA

T K

ERJA

YA

NG

LEBI

H B

AIK

Peni

ngka

tan

kapa

sita

s ko

nstit

uen

trip

arti

dan

pem

angk

u ke

pent

inga

n da

lam

mem

berik

an d

ukun

gan

kepa

da U

MKM

te

rkai

t pro

dukt

ivita

s, p

rakt

ik te

mpa

t ker

ja y

ang

baik

, ke

lest

aria

n lin

gkun

gan,

ser

ta h

ubun

gan

deng

an p

erus

ahaa

n be

sar d

an m

ultin

asio

nal

Peni

ngka

tan

kapa

sita

s ko

nstit

uen

trip

artit

dan

pe

man

gku

kepe

ntin

gan

dala

m m

embe

rikan

duk

unga

n ke

pada

UM

KM te

rkai

t aks

es la

yana

n ke

uang

an d

an n

on-

keua

ngan

, ser

ta m

anaj

emen

ker

ja s

osia

l

Duk

unga

n di

berik

an k

epad

a ko

nstit

uen

trip

artit

unt

uk m

enin

gkat

kan

kese

jaht

eraa

n pe

kerja

, kes

elam

atan

dan

pro

dukt

ivita

s di

te

mpa

t ker

ja d

alam

ling

kup

dan

iklim

bis

nis

yang

teru

s be

ruba

h.

Has

il ya

ng s

igni

fikan

:

Pe

latih

an S

CORE

unt

uk 2

00 U

KM, 7

00

peke

rja d

an m

anaj

er

Pr

ogra

m p

enin

gkat

an k

epat

uhan

dan

ke

sela

mat

an k

erja

di s

ekto

r per

kebu

nan

Pe

latih

an b

isni

s be

rkel

anju

tan

di te

mpa

t ke

rja p

ada

sekt

or in

dust

ri ut

ama

(ala

t, m

odel

, pel

atih

an u

ntuk

pel

atih

)

Pe

latih

an k

oper

asi p

eker

ja u

ntuk

ser

ikat

pe

kerja

Pa

ngka

lan

data

inde

ks p

rodu

ktiv

itas

di

sekt

or-s

ekto

r ter

tent

u

Duk

unga

n di

berik

a ke

pada

kon

stitu

en

trip

artit

, UM

KM, l

emba

ga k

euan

gan

mik

ro

dan

otor

itas

keua

ngan

tent

ang

akse

s la

yana

n ke

uang

an d

an n

on-k

euan

gan,

ser

ta

man

ajem

en k

erja

sos

ial.

Has

il ya

ng s

igni

fikan

:

Pe

laks

anaa

n la

yana

n no

n ke

uang

an b

agi

para

klie

n le

mba

ga k

euan

gan

mik

ro

Pe

ning

kata

n pe

mah

aman

men

gena

i M

anaj

emen

Ker

ja S

osia

l dal

am le

mba

ga

keua

ngan

mik

ro

Stra

tegi

mit

igas

i dan

ris

iko

Ri

siko

kes

edia

an k

onst

ituen

tr

ipar

tit, k

husu

snya

pem

erin

tah

dala

m m

enin

gkat

kan

prog

ram

uj

i cob

a da

n ja

ngka

uan

haru

s di

miti

gasi

mel

alui

kon

sulta

si

trip

artit

pad

a ta

hap

desa

in s

erta

m

ekan

ism

e pe

man

taua

n tr

ipar

tit

di s

elur

uh ta

hap

impl

emen

tasi

Pr

ogra

m d

an k

egia

tan

haru

s di

mas

ukka

n da

lam

per

enca

naan

da

n st

rate

gi ja

ngka

men

enga

h Pe

mer

inta

h In

done

sia

Li

ngku

ngan

yan

g m

emad

ai a

gar

bisn

is y

ang

dila

ksan

akan

ole

h Pe

mer

inta

h/m

itra

lain

nya

men

jadi

le

bih

kond

usif

El

emen

lain

dar

i pek

erja

an y

ang

laya

k: p

erlin

dung

an s

osia

l, ha

k,

dial

og s

osia

l ber

fung

si d

enga

n ba

ik

Peng

gera

k ke

bija

kan

linta

s se

ktor

: 1. K

eber

lanj

utan

; 2. U

MKM

Peru

baha

n ya

ng d

ihar

apka

n da

ri ko

ntrib

usi I

LOPe

ruba

han

yang

dih

arap

kan

dari

kont

ribus

i ILO


Pekerja harus dilindungi dari situasi kerja yang: menyangkal prinsip dan hak mendasar di tempat kerja; mempertaruhkan nyawa, kesehatan, kebebasan, martabat manusia atau keamanan pekerja; atau yang memiskinkan sebuah rumah tangga. Perlindungan sosial dapat memainkan peran penting dalam membebaskan orang dari ketakutan akan kemiskinan dan kekurangan, memenuhi janji-janji Deklarasi Hak Asasi Manusia universal.

Perluasan perlindungan sosial, yang didasarkan pada landasan perlindungan sosial dasar, merupakan bagian yang hilang dalam globalisasi yang lebih adil dan inklusif. Hal ini dapat membantu pekerja menyesuaikan keterampilan mereka untuk mengatasi kendala yang menghalangi partisipasi penuh mereka dalam lingkungan ekonomi dan sosial yang berubah, berkontribusi pada peningkatan sumber daya manusia serta merangsang produktivitas yang lebih besar.

Dalam 20 tahun terakhir, Indonesia telah membuat kemajuan yang signifikan dalam mempromosikan perlindungan sosial bagi pekerja, termasuk kelompok rentan. DWCP ini akan mendukung realisasi perlindungan sosial yang efektif dan inklusif untuk semua, yang mencakup kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, pekerja migran, pekerja rumah tangga, penyandang disabilitas, orang yang hidup dengan HIV, nelayan dan pekerja perdesaan, serta promosi transisi dari informal ke perekonomian formal.

Untuk lima tahun ke depan, konstituen ILO di Indonesia setuju untuk terfokus pada bidang hasil prioritas berikut:

1. Hasil 1: Sistem jaminan sosial yang inklusif dan dikelola dengan lebih baik untuk semua pekerja

2. Hasil 2: Perlindungan sosial inklusif dan aksesibilitas layanan yang ditingkatkan

Hasil-hasil ini menanggapi Tujuan 1.3 Pembangunan Berkelanjutan (SDG) tentang sistem perlindungan sosial dan Tujuan 8.7 tentang memberantas kerja paksa, perbudakan moderen, perdagangan manusia dan pekerja anak.

Keluaran ini akan berkontribusi pada Hasil 1 dari UNSDCF - Masyarakat yang hidup di Indonesia, terutama mereka yang berisiko tertinggal sangat jauh, diberdayakan untuk memenuhi potensi pengembangan manusia sebagai anggota masyarakat yang plural, toleran, inklusif dan adil, serta terbebas dari diskriminasi gender dan semua bentuk diskriminasi lainnya.

Teori Perubahan untuk Prioritas Nasional 3 disajikan di bawah ini.


Meningkatkan Perlindungan bagi Kelompok Pekerja yang Rentan



Gambar 3. Teori perubahan untuk Prioritas Nasional 3: Meningkatkan perlindungan bagi kelompok pekerja yang rentan


Model alternatif penarikan pekerja anak

Ketersediaan data dan informasi tentang jumlah, sektor, dan tantangan ekonomi formal maupun informal

Hasil tinjauan dan studi tentang transisi dari ekonomi informal ke formal, termasuk ekonomi pedesaan

Peningkatan kapasitas konstituen tripartit tentang tata kelola migrasi tenaga kerja

Dialog konsultatif oleh konstituen tripartit

Upaya pemerintah untuk menghapuskan pekerja anak

Sistem penarikan pekerja anak yang efektif

Peningkatan kapasitas pemerintah dalam pengelolaan pembangunan desa

Pelatihan investasi ketenagakerjaan intensif dan pemberdayaan ekonomi pedesaan

Dialog konsultatif oleh konstituen tripartit

Pemahaman yang sama tentang definisi ekonomi formal dan informal

Peningkatan akses jaminan sosial terhadap pekerja rentan

Memperkuat kapasitas pemerintah dan mitra sosial dalam meningkatkan perlindungan serta penyediaan hak pekerja

Program jaminan kesehatan sosial inklusif untuk semua

Ketersediaan kerangka kerja dan program kebijakan yang dapat diakses oleh kelompok pekerja rentan

Penyediaan layanan inklusif dari agen jaminan sosial tenaga kerja

Pengetahuan yang memadai dari para pembuat kebijakan tentang perubahan di dunia kerja yang cepat (Industri 4.0)

Cakupan perlindungan sosial yang diperluas untuk semua penerima upah dan yang bukan penerima upah

Meninjau dan menyelaraskan skema perlindungan sosial inklusif untuk semua pekerja

Tinjauan dan studi tentang asuransi pengangguran dan tunjangan kehamilan

Dialog kebijakan tentang skema perlindungan sosial di IR 4.0

Dialog konsultatif oleh konsituen tripartit tentang perluasan perlindungan sosial

Hasil tingkat 1:1. Sistem jaminan sosial yang inklusif dan dikelola lebih baik untuk semua pekerja2. Perlindungan sosial dan peningkatan akses layanan yang inklusif

Dampak

Hasil

Kegiatan

AsumsiHasil tingkat 2:1. Peningkatan akses jaminan sosial untuk pekerja rentan2. Peningkatan kapasitas tripartit untuk meningkatkan perlindungan pekerja dan penyediaan hak

secara efektif3. Perlindungan sosial yang inklusif dan efektif untuk semua pekerja4. Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan perlindungan yang dapat diakses pekerja rentan

Aksi oleh konstituen tripartit

Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan nasiona dan lokal dalam mengembangkan kebijakan migrasi tenaga kerja

Pusat sumber daya migran yang berfungsi dengan baik (MRC) sebagai layanan dukungan terpadu untuk migrasi pekerja yang adil


Gambar 3. Teori perubahan untuk Prioritas Nasional 3: Meningkatkan perlindungan bagi kelompok pekerja yang rentan


Peningkatan perlindugan untuk anak

Peningkatan perlindungan terhadap pekerja migran

Perlindungan sosial dan peningkatan akses layanan yang inklusif

Meningkatnya jumlah perusahaan formal

Perlindungan sosial untuk semua

Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan perlindungan yang dapat diakses untuk kelompok rentan

Peningkatan cakupan perlindungan sosial untuk semua pekerja

Kebijakan dan program tentang migrasi tenaga kerja yang efektif

Kebijakan dan program yang efektif untuk pembangunan desa

Mempromosikan migrasi aman di tingkat desa

Peningkatan jumlah perusahaan milik desa

Peningkatan formalisasi perusahaan informal

Peningkatan cakupan dan sistem jaminan sosial yang inklusif

Ketersediaan dokumen kebijakan pada transisi peta jalan dari ekonomi informal ke formal

Program didukung oleh Pemerintah

Implementasi berbagai skema perlindungan sosial untuk anak


u Hasil 1:Sistem jaminan sosial yang inklusif dan dikelola dengan lebih baik untuk semua pekerja

Hasil 1 akan membahas dua tantangan yang dihadapi sistem jaminan sosial Indonesia: cakupan sederhana dari kelompok pekerja yang rentan di bawah skema jaminan sosial; dan mengubah sifat pekerjaan, yang cenderung membatasi jangkauan sistem jaminan sosial tradisional yang menandai hubungan pemberi kerja-pekerja. Dengan mengatasi dua masalah ini, mereka bermaksud untuk memperluas cakupan skema jaminan sosial dan mendukung perlindungan kelompok pekerja yang rentan.

Pertama, DWCP memfasilitasi tindakan tripartit untuk meningkatkan akses pekerja rentan terhadap jaminan sosial dalam hal kualitas (misalnya layanan tambahan seperti asuransi pekerjaan dan tunjangan kehamilan) dan kuantitas (misalnya perluasan cakupan). Tindakan yang direncanakan termasuk peningkatan kapasitas konstituen tripartit dan promosi dialog sosial berdasarkan hasil studi yang terfokus. Hasil ini meneliti kelayakan dan mengeksplorasi pembentukan asuransi ketenagakerjaan dan tunjangan kehamilan. Bagian ini juga meninjau skema jaminan sosial yang ada dan mengidentifikasi strategi untuk memperluas cakupannya ke semua penerima upah dan bukan penerima upah.

Kedua, Hasil 1 bermaksud untuk meningkatkan kapasitas konstituen tripartit untuk memahami evolusi dunia kerja dan dampaknya terhadap jaminan sosial. Memang, perkembangan pesat teknologi baru-baru ini, yang dikenal sebagai Industri 4.0, melahirkan transformasi pekerjaan dan hubungan kerja yang substansial dan cepat. Pemerintah dan mitra sosial perlu mengantisipasi tantangan penyediaan perlindungan sosial dan mengambil tindakan holistik serta inovatif yang diperlukan sehingga jaminan sosial tidak akan dikompromikan. Karenanya, DWCP akan terus menyediakan peningkatan kapasitas konstituen tripartit dan mempromosikan dialog kebijakan tentang skema perlindungan sosial.



Gambar 3.1


SIST

EM J

AM

INA

N S

OSI

AL

YAN

G IN

KLU

SIF

DAN

DIK

ELO

LA D

ENGA

N L

EBIH

BA

IK U

NTU

K SE

MUA

PEK

ERJA

Peni

ngka

tan

akse

s ja

min

an s

osia

l un

tuk

peke

rja re

ntan

Peru

baha

n ya

ng d

ihar

apka

n da

ri ko

ntrib

usi I

LOPe

ruba

han

yang

dih

arap

kan

dari

kont

ribus

i ILO

Peni

ngka

tan

kapa

sita

s tr

ipar

tit u

ntuk

m

enin

gkat

kan

perli

ndun

gan

peke

rja

dan

peny

edia

an h

ak s

ecar

a ef

ektif

Duk

unga

n di

berik

an k

epad

a ko

nstit

uen

trip

artit

unt

uk

men

ingk

atka

n ef

ektiv

itas

dan

caku

pan

prog

ram

ser

ta

impl

emen

tasi

jam

inan

so

sial

.

Has

il ya

ng s

igni

fikan

:

Ti

njau

an d

an s

tidu

asur

ansi

pen

gang

gura

n da

n tu

njan

gan

keha

mila

n

D

ialo

g ko

nsul

tatif

ole

h ko

nstit

uen

trip

artit

te

ntan

g pe

rluas

an

perli

ndun

gan

sosi

al

Duk

unga

n di

berik

an u

ntuk

m

empe

rkua

t kap

asita

s pe

mer

inta

h da

lam

m

enge

mba

ngka

n ke

rang

ka

kerja

dan

pro

gram

ke

bija

kan

yang

dap

at

di a

kses

ole

h ke

lom

pok

peke

rja re

ntan

.

Has

il ya

ng s

igni

fikan

:

Pe

ning

kata

n ka

pasi

tas

untu

k ko

nstit

uen

tent

ang

perli

ndun

gan

peke

rja

Ti

njau

an d

an

harm

onis

asi s

kem

a pe

rlind

unga

n so

sial

un

tuk

sem

ua p

eker

ja

yang

inkl

usif

Duk

unga

n di

berik

an u

ntuk

m

empe

rkua

t kap

asita

s pe

mer

inta

h da

n m

itra

sosi

al

dala

m m

enga

ntis

ipas

i pe

nyed

iaan

per

lindu

ngan

so

sial

di e

ra in

dust

ri 4.

0.

Has

il ya

ng s

igni

fikan

:

D

ialo

g ke

bija

kan

tent

ang

skem

a pe

rlind

unga

n so

sial

di e

ra in

dusr

i 4.0

Stra

tegi

mit

igas

i dan

ris

iko

Pr

ogra

m d

an k

egia

tan

haru

s di

mas

ukka

n da

lam

per

enca

naan

da

n st

rate

gi ja

ngka

men

enga

h Pe

mer

inta

h In

done

sia

Pe

rtum

buha

n ek

onom

i yan

g tin

ggi

dipe

rtah

anka

n un

tuk

men

cipt

akan

la

pang

an k

erja

yan

g m

emad

ai

Be

raga

m s

kem

a pe

rlind

unga

n so

sial

un

tuk

anak

dila

ksan

akan

den

gan

baik

Peng

gera

k ke

bija

kan

linta

s se

ktor

:1.

Sta

ndar

tena

ga k

erja

; 2. D

ialo

g so

sial

; 3. K

esem

pata

n ke

rja;

4. G

ende

r


u Hasil 2:Perlindungan sosial yang inklusif dan peningkatan aksesibilitas layanan

Hasil ini berfokus pada peningkatan perlindungan sosial dan ketersediaan layanan untuk segmen populasi yang rentan yang mencakup pekerja anak, pekerja informal, pekerja perdesaan dan migran. Peningkatan perlindungan terhadap kelompok-kelompok pekerja yang rentan ini berkontribusi pada promosi pekerjaan yang layak di segmen-segmen pasar tenaga kerja yang terpinggirkan. DWCP ini mengambil pendekatan yang dibuat khusus untuk mendukung setiap kelompok karena kebutuhan dan tantangan yang mereka hadapi berbeda-beda.

Mengenai pekerja anak, DWCP ini akan memberikan saran teknis tentang model intervensi penarikan pekerja anak alternatif. Hal ini akan dikonsultasikan melalui dialog nasional dengan konstituen tripartit dan pemain kunci lainnya guna mendukung upaya pemerintah untuk mencapai sasaran Peta Jalan Pekerja Anak.

Mengenai informalitas dan pekerjaan di perdesaan, DWCP ini berfokus pada transisi dari ekonomi informal ke formal sesuai Rekomendasi ILO No. 204 tentang topik ini dan pengembangan ekonomi lokal. Ini akan membangun kapasitas pemerintah dan mitra sosial dalam pembangunan perdesaan yang efektif, termasuk pelatihan pengembangan infrastruktur padat karya. Intervensi pada bagian ini berkontribusi untuk membalikkan tren peningkatan ketimpangan pendapatan di Indonesia karena dapat meningkatkan peluang pasar tenaga kerja untuk pekerja di daerah pedesaan serta bagi mereka yang mengambil pekerjaan informal, pekerjaan sambilan dan bentuk pekerjaan tidak tetap lainnya.

Pada pekerja migran, Hasil ini akan meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan nasional dan lokal dalam mengembangkan kebijakan migrasi tenaga kerja yang efektif dan memperkuat pusat sumber daya pekerja migran yang merupakan layanan dukungan terpadu untuk migrasi tenaga kerja yang adil. Ini akan dilakukan melalui serangkaian kegiatan pengembangan kapasitas bagi konstituen tripartit pada berbagai tema tata kelola migrasi tenaga kerja.



Gambar 3.2


SIST

EM J

AM

INA

N S

OSI

AL

YAN

G IN

KLU

SIF

DAN

DIK

ELO

LA D

ENGA

N L

EBIH

BA

IK U

NTU

K SE

MUA

PEK

ERJA

Peni

ngka

tan

akse

s ja

min

an s

osia

l un

tuk

peke

rja re

ntan

Peru

baha

n ya

ng d

ihar

apka

n da

ri ko

ntrib

usi I

LOPe

ruba

han

yang

dih

arap

kan

dari

kont

ribus

i ILO

Peni

ngka

tan

kapa

sita

s tr

ipar

tit u

ntuk

m

enin

gkat

kan

perli

ndun

gan

peke

rja

dan

peny

edia

an h

ak s

ecar

a ef

ektif

Duk

unga

n di

berik

an k

epad

a pe

mer

inta

h da

n m

itra

sosi

al

untu

k m

enin

gkat

kan

kapa

sita

s m

erek

a da

lam

mer

umus

kan

kebi

jaka

n da

n pr

ogra

m

perli

ndun

gan

sosi

al y

ang

inkl

usif.

Has

il ya

ng s

igni

fikan

:

Ti

njau

an d

an a

nalis

is

prog

ram

pen

arik

an p

eker

ja

anak

yan

g te

lah

ada

Pe

rum

usan

mod

el

pena

rikan

pek

erja

ana

k al

tern

atif

mel

alui

dia

log

kons

ulta

tif d

enga

n ko

nstit

uen

trip

artit

Ka

jian/

stud

i ten

tang

tran

sisi

da

ri ek

onom

i inf

orm

al k

e fo

rmal

, ter

mas

uk e

kono

mi

pede

saan

Duk

unga

n di

berik

an

kepa

da p

emer

inta

h un

tuk

men

gem

bang

kan

kebi

jaka

n da

n pr

ogra

m p

emba

ngun

an

pede

saan

yan

g ef

ektif

.

Has

il ya

ng s

igni

fikan

:

Pe

ning

kata

n ka

pasi

tas

pem

erin

tah

dala

m

pem

bang

unan

des

a

Pe

latih

an in

vest

asi

kete

naga

kerja

an d

an

pem

berd

ayaa

n ek

onom

i pe

desa

an s

ecar

a in

tens

if

Pe

ning

kata

n ka

pasi

tas

otor

itas

desa

dal

am

kebi

jaka

n da

n pr

ogra

m

desa

Duk

unga

n di

berik

an k

epad

a ko

nsitu

en tr

ipar

tit u

ntuk

m

empe

rkua

t tat

a ke

lola

mig

rasi

ya

ng a

man

dan

adi

l.

Has

il ya

ng s

igni

fikan

:

Pe

ning

kata

n ka

pasi

tas

kons

titue

n tr

ipar

tit te

ntan

g ta

ta k

elol

a m

igra

si te

naga

ke

rja

D

ukun

gan

tekn

is k

epad

a pe

man

gku

kepe

ntin

gan

nasi

onal

dan

loka

l dal

am

men

gem

bang

kan

kebi

jaka

n m

igra

si te

naga

ker

ja y

ang

efek

tif

D

ukun

gan

tekn

is u

ntuk

m

empe

rkua

t lay

anan

du

kung

an te

rpad

u te

ntan

g m

igra

si te

naga

ker

ja

sehi

ngga

am

an d

an a

dil

Stra

tegi

mit

igas

i dan

ris

iko

Ri

siko

kes

edia

an k

onst

ituen

tr

ipar

tit, k

husu

snya

pem

erin

tah

untu

k m

enge

mba

ngka

n ro

adm

ap tr

ansi

si d

ari i

nfor

mal

ke

form

al h

arus

dik

uran

gi

deng

an m

emfa

silit

asi

kons

titue

n tr

ipar

tit d

alam

m

enge

mba

ngka

n do

kum

en

kebi

jaka

n

Pr

ogra

m d

an k

egia

tan

haru

s di

mas

ukka

n da

lam

pe

renc

anaa

n da

n st

rate

gi

jang

ka m

enen

gah

Pem

erin

tah

Indo

nesi

a

Pe

rtum

buha

n ek

onom

i yan

g tin

ggi d

iper

taha

nkan

unt

uk

men

cipt

akan

lapa

ngan

ker

ja

yang

mem

adai

Be

raga

m s

kem

a pe

rlind

unga

n so

sial

unt

uk a

nak

dila

ksan

akan

de

ngan

bai

kPe

ngge

rak

kebi

jaka

n lin

tas

sekt

or:

1. S

tand

ar te

naga

ker

ja; 2

. Dia

log

sosi

al; 3

. Ker

ja p

aksa

; 4. G

ende

r


04PERENCANAAN IMPLEMENTASI, MANAJEMEN, PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN PENGATURAN EVALUASI


Penerapan, pemantauan dan evaluasi DWCP (2020-25) yang efektif di Indonesia akan bergantung pada koordinasi dan kolaborasi erat antara berbagai lembaga pemerintah, mitra sosial dan pemangku kepentingan lainnya di tingkat nasional, provinsi dan lokal. Karena alasan ini, Komite Pengarah yang terdiri dari konstituen tripartit akan dibentuk pada awal pelaksanaan DWCP dengan tugas memandu tindakan tripartit dan meninjau kemajuan menuju pencapaian hasil yang diharapkan dari program. ILO juga akan menjalin kerjasama erat dengan badan-badan PBB lainnya di bawah UNSDCF yang mengoordinasikan upaya-upaya PBB untuk mendukung prioritas pembangunan nasional dan mempercepat pencapaian Tujuan-tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). ILO bersama-sama dengan konstituen tripartitnya dengan hati-hati memantau evolusi berbagai faktor sosial ekonomi dan, jika perlu, Komite Pengarah diharapkan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk program-program ini selama pelaksanaan DWCP.

Sebagai kerangka kerja ILO, pemerintah dan mitra sosial dalam memenuhi tujuan pembangunan bersama, konstituen DWCP ILO akan menjadi mitra pelaksana di semua bidang prioritas, termasuk melalui partisipasi dalam mekanisme tata kelola seperti Komite Penasihat Proyek/Program. Untuk alasan ini, DWCP akan mendukung pengembangan kelembagaan dan peningkatan kapasitas konstituen ILO, menangkap kebutuhan spesifik mereka di tingkat nasional dan desentralisasi, dan mendukung serta mengembangkan lebih lanjut lembaga tripartit dan mekanisme dialog sosial. Hal ini akan mengambil pendekatan terkoordinasi untuk pengembangan kapasitas kelembagaan, termasuk pelatihan yang dilakukan di Pusat Pelatihan Internasional di Turin.

u 4.1 Pengaturan dan Pengaturan Pemantauan Kinerja, termasuk Peran Konstituen ILO

04 Perencanaan Implementasi, Manajemen, Pemantauan, Pelaporan dan Pengaturan Evaluasi

u 4.2 Pengaturan Evaluasi

Sedapat mungkin, indikator hasil akan dikumpulkan pada tingkat dampak, berdasarkan teori perubahan yang telah dikembangkan dalam DWCP ini. Pengalaman dan pembelajaran yang diperoleh melalui penerapan DWCP akan didokumentasikan serta praktik yang baik dan inovatif akan didokumentasikan dan dibagikan. Sebagai bagian dari pemantauan penerapan

DWCP oleh Komite Pengarah tripartit secara berkelanjutan, evaluasi formal akan dilakukan oleh ILO bersama dengan konstituen tripartit. Kontribusi proyek DWCP tunduk pada evaluasi terpisah sebagaimana dipandu oleh kebijakan evaluasi ILO. Hasil evaluasi proyek tersebut akan dimasukkan dalam pemantauan dan pelaporan DWCP.


Risiko dan asumsi telah diidentifikasi dalam diagram rantai hasil dan dapat disesuaikan berdasarkan evolusi faktor risiko selama implementasi. Penyesuaian besar diperkirakan terutama setelah pemilihan presiden pada 2019. Pemerintah akan mengumumkan rencana pembangunan jangka menengah untuk negara setelah pemilihan.

Mencapai hasil DWCP akan tergantung pada asumsi berikut:

u Komitmen dan kolaborasi yang berkelanjutan dari pemerintah dan mitra sosial untuk mencapai Hasil yang disepakati;

u Dialog sosial yang berkelanjutan dan konstruktif di antara para pemangku kepentingan dan keinginan mereka untuk menerapkan solusi yang disepakati;

u Kondisi sosial ekonomi yang berkelanjutan; dan

u Mobilisasi sumber daya yang efektif karena Indonesia masih menghadapi kesenjangan sumber daya manusia dan keuangan dalam memajukan Agenda Pekerjaan Layak sementara donor mengurangi prioritas mereka untuk mendukung negara-negara berpenghasilan menengah termasuk Indonesia.

DWCP juga membayangkan risiko tertentu pada berbagai tahap penerapannya. Ketika asumsi yang disebutkan di atas tidak terpenuhi (misalnya kondisi sosial ekonomi memburuk, dialog sosial tidak dihormati), risiko muncul dan mempengaruhi kelancaran pelaksanaan program.

DWCP akan membuat ketentuan untuk mengurangi risiko-risiko ini dengan memperkuat mekanisme tata kelola dan pemantauan (misalnya Komite Pengarah dan pertemuan tripartit) serta dengan membangun kapasitas konstituen tripartit. Tata kelola tripartit membantu memantau risiko-risiko ini secara berkala dan segera melakukan penyesuaian yang diperlukan.

u 4.3 Risiko dan Asumsi

04 Perencanaan Implementasi, Manajemen, Pemantauan, Pelaporan dan Pengaturan Evaluasi


05RENCANA PENDANAAN


PDB per kapita Indonesia terus meningkat, dari US$ 857 pada 2000 menjadi US$ 3,603 pada 2016. Angka ini telah menjadikan Indonesia sebagai negara dengan perekonomian terbesar ke-10 di dunia dalam hal paritas daya beli, dan anggota G-208. Dengan status negara berpenghasilan menengah yang sedang tumbuh ini, bantuan pembangunan terus menurun dan perlahan-lahan beralih dari hibah menjadi pinjaman. Tidak seperti DWCP sebelumnya, terbukti bahwa DWCP ini akan kurang bergantung pada hibah kerjasama pembangunan dalam kegiatan dan program pembiayaan.

Untuk ILO dan konstituen tripartitnya, sangat penting bahwa DWCP ini selaras dengan prioritas nasional sehingga sumber daya dapat dimobilisasi secara internal. Kepemilikan yang lebih kuat dari konstituen tripartit untuk penerapan dan pemantauan DWCP juga penting.

Dalam konteks ini, semakin penting untuk memanfaatkan sumber pendanaan non-tradisional seperti Kemitraan Publik dan Swasta dengan perusahaan sektor swasta dan yayasan. ILO memiliki dua proyek KPS di Indonesia dan melanjutkan upayanya untuk mengidentifikasi mitra pendanaan yang sepaham dari sektor swasta. Selanjutnya, UNSDCF 2021-2025 baru sedang dikembangkan.

ILO perlu memainkan peran utama untuk mengembangkan proposal terpadu di bidang-bidang di mana ILO diidentifikasi sebagai pemain utama. Contohnya, ILO mengimplementasikan proyek bersama dengan UNHCR dan mendukung integrasi para pengungsi di masyarakat setempat dengan membangun keterampilan kewirausahaan mereka.

Beberapa tindakan yang diharapkan dalam DWCP dapat diimplementasikan oleh konstituen dengan dana mereka sendiri. Untuk hal ini, ILO akan membantu pemerintah dan mitra sosialnya dalam merancang strategi dan rencana aksi, serta memberikan saran teknis tentang alokasi anggaran.

Selain itu, ILO menyediakan uang bibit melalui sumber daya kerjasama teknis anggaran reguler (RBTC) sendiri dan mengembangkan catatan konsep yang akan diedarkan kepada lembaga donor dan mitra pembangunan sesuai bidang minat mereka. Kantor Regional ILO untuk Asia dan Pasifik dan Tim Pekerjaan yang Layak di Bangkok dan departemen terkait di Kantor Pusat Jenewa pun akan berkontribusi untuk mendanai penerapan implementasi DWCP karena beberapa tindakan dapat dicakup di dalam proyek-proyek global atau regional.

05 Rencana Pendanaan

8 Source: http://www.worldbank.org/en/country/indonesia/overview


06RENCANA ADVOKASI DAN KOMUNIKASI


Rencana advokasi dan komunikasi dimulai dengan manajemen pengetahuan dan strategi berbagi informasi. ILO akan membuat dokumen DWCP ini dan publikasi ILO lainnya yang terkait dengan DWCP tersedia bagi publik baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris. Konstituen ILO, mitra terkait dan pemangku kepentingan dan masyarakat luas akan mendapatkan akses luas terhadap materi-materi terkait DWCP.

Semua program dan proyek di bawah ILO di Indonesia akan mendokumentasikan praktik baik dan kisah mengenai dampaknya, serta menyebarluaskannya melalui saluran komunikasi dan platform berbagi pengetahuan yang ada. Dokumen-dokumen ini menunjukkan pendekatan dan pencapaian praktis dalam mewujudkan pekerjaan yang layak untuk semua di negara ini.

ILO akan memanfaatkan saluran komunikasinya dengan sebaik-baiknya, seperti situs resminya, akun media sosial dan materi komunikasi lainnya untuk menyebarluaskan kegiatan dan hasil DWCP secara teratur. Selain itu, ILO Jakarta memanfaatkan partisipasinya dalam Kelompok Komunikasi PBB (UNCG) Indonesia (di bawah naungan Strategi Komunikasi UNCT) untuk meningkatkan profil publik DWCP.

06 Rencana Advokasi dan Komunikasi


u LAMPIRAN 1 Matriks hasil DWCP

Dampak/Prioritas pembangunan nasional/Kerangka kerja regional/TBP dan target TBP:

Transformasi Ekonomi bertujuan untuk memfasilitasi percepatan peralihan menuju industri 4.0, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan partisipasi ekonomi perempuan, yang mengarah kepada perekonomian yang lebih terpadu secara global dan bernilai tambah tinggi

Prioritas 1 DWCP

Prioritas Strategis (Prioritas 2 UNSDCF): Transformasi Ekonomi

Fokus pekerjaan yang layak (Prioritas 1 DWCP): Dialog sosial yang efektif yang mempromosikan bisnis berkelanjutan dan kesejahteraan pekerja

Hasil Data awal (tahun)

Indikator Kinerja(terpilah)

Target(akhir program)

Sumber/ Kemendes

Pernyataan Asumsi

Hasil 1.1Hubungan industrial yang efektif untuk meningkatkan kondisi kerja dan produktivitas

Hasil 2 UNSDCF - Lembaga dan masyarakat berkontribusi lebih efektif untuk memajukan transformasi ekonomi yang bernilai tambah tinggi dan inklusif

Keluaran 1.1.1Mitra nasional telah meningkatkan kapasitas teknis untuk

Bukti peningkatan kapasitas teknis untuk: 1) merumus-kan; 2) menerapkan strategi masa depan yang: 1) inklusif dan/atau 2) kaya lapangan pekerjaan

Laporan evaluasi, laporan evaluasi program nasional

(TBP 8.5.2) Tingkat pengangguran menurut jenis kelamin dan usia. Referensi silang: Tingkat partisipasi tenaga kerja menurut jenis kelamin

• Program dan kegiatan harus dimasukkan ke dalam perencanaan dan strategi jangka menengah Pemerintah Indonesia

• Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dipertahankan untuk penciptaan lapangan kerja yang memadai

• Elemen lain dari pekerjaan yang layak: pasar tenaga kerja dan perlindungan sosial berfungsi dengan baik

SDG National Voluntary Report

Keluaran P&A 1.4 Penguatan undang-undang (UU) dialog sosial dan hubungan industrial, proses, dan lembaga hubungan kerja

Keluaran P&A 6.3Peningkatan kapasitas negara-negara anggota untuk membuat UU, kebijakan dan tindakan yang responsif gender untuk dunia kerja yang bebas dari kekerasan dan pelecehan

Keluaran P&A 2.1Peningkatan kapasitas negara anggota untuk meratifikasi standar ketenagakerjaan internasional

DWCP Indonesia 2020 - 2025 51Lampiran 1




Sumber/ Kemendes

Pernyataan Asumsi

Hasil 1.2Peningkatan kepatuhan tenaga kerja dan penerapan K3

Kontribusi ILO:u Peningkatan

kapasitas dalam merumuskan dan melak-sanakan kebijakan dan strategi hubungan industrial

Kontribusi ILO:u Tripartit

meningkat-kan kapasitas dalam keterampilan perundingan dan penyele-saian perseli-sihan

Indikator lainnya:u Jumlah rencana aksi dan/

atau pedoman yang diadopsi (tingkat nasional atau sektoral) tentang hubungan industrial yang dilaksanakan dan dipantau oleh konstituen tripartit

Indikator lainnya:u Meningkatnya kuantitas

dan kualitas Perjanjian Kerja Bersama (PKB) berdasarkan perundingan yang berlandaskan itikad baik

u Jumlah mediator yang dilatih dalam keterampilan mediasi dan hubungan industrial untuk meningkatkan layanan mediasi

Tidak ada konsensus tripartit tentang rencana aksi nasional untuk memajukan hubungan industrial

Kumpulan pelatih untuk perundingan PKB yang terdaftar di Kemnaker, Apindo, konfederasi dan ILO (sekitar 100 pelatih)

Jumlah PKB saat ini berdasarkan data Kemnaker tahun 2017 adalah 13,829

3 rencana aksi dan/atau pedoman yang diadopsi oleh tripartit

3 implementasi pemantauan

10% peningkatan jumlah PKB sejak data awal pada 2017, pada 2025Kumpulan pelatih ini akan berfungsi secara efektif

Laporan proyek, evaluasi/laporan pemantauan

(TPB 8.8.1) Tingkat frekuensi kecelakaan kerja yang fatal dan non-fatal, menurut jenis kelamin danstatus migran


merumuskan dan menerap-kan strategi masa depan (Industri 4.0, ekonomi sirkular) yang inklusif dan kaya lapangan pekerjaan (Keluaran UNSDCF 2.1)

Keluaran 1.1.2Sektor swasta, serikat pekerja, OMS dan pemerintah daerah telah meningkat-kan kapasitas untuk mempro-mosikan kebija-kan inklusi dan non-diskrimi-natif di tempat kerja (Keluaran UNSDCF 2.9)

Bukti peningkatan kapasitas: 1) sektor swasta; 2) serikat pekerja; 3) LSM; dan 4) pemerintah daerah untuk mempromosikan kebijakan inklusi dan non-diskriminatif di tempat kerja


DWCP Indonesia 2020 - 202552 Lampiran 1




Sumber/ Kemendes

Pernyataan Asumsi

Hasil 2 UNSDCF - Lembaga dan masyarakat berkontribusi secara lebih efektif untuk memajukan transforma-si ekonomi yang bernilai tambah dan inklusif

Indikator lainnya:

Keluaran P&A 7.2Peningkatan kapasitas negara anggota untuk me-mastikan kondisi kerja yang aman dan sehat

Keluaran P&B 7.1Peningkatan kapasitas negara anggota untuk memastikan penghormatan, pemajuan dan perwujudan prinsip dan hak mendasar di tempat kerja

Keluaran P&A 1.3Peningkatan kapasitas kelembagaan administrasi tenaga kerja

Keluaran 1.2.1Instansi pemerintah, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya telah meningkatkan kapasitas dalam membuat dan mempengaruhi kebijakan, UU, budaya dan praktik bisnis untuk mendukung kesetaraan gen-der, lingkungan ramah anak dan hak-hak pekerja di tempat kerja (Keluaran UN-SDCF 2.6)

Bukti peningkatan kapasitas: 1) mengembangkan kebijakan; dan 2) mempengaruhi kebijakan, perundang-undangan, budaya dan praktik bisnis yang mendukung kesetaraan gender, lingkungan ramah anak dan hak-hak pekerja di tempat kerja.



kapasitas konstituen tripartit dalam mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta peningkatan pembuatan kebijakan K3 berbasis bukti

Indikator lainnya:u Jumlah rencana

kepatuhan strategis yang diadopsi di tingkat provinsi dengan keterlibatan mitra sosial

u Program K3 Nasional diadopsi dan dilaksanakan untuk mengurangi frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal

Ada 2 rencana provinsi yang diadopsiTidak ada keterlibatan tripartit dalam perencanaan kepatuhan strategis

3 perencanaan kepatuhan strategis diadopsi di tingkat provinsi dengan keterlibatan mitra sosial3 implementasi pemantauan






Sumber/ Kemendes

Pernyataan Asumsi

Hasil 1.3Kebijakan pengupahan yang efektif untuk mempro-mosikan upah yang adil dan layak melalui perbaikan penetapan upah minimum dan praktik penetapan upah

Survei Angkatan Kerja Februari 2020: upah/gaji bersih bulanan untuk pekerja dan buruh laki-laki adalah Rp. 3.184.084, yang jauh lebih tinggi dibandingkan perempuan yang berpenghasilan Rp. 2.454.023


kapasitas pengawas ketenagak-erjaan untuk layanan K3

Indikator lainnya:u Jumlah pengawas

yang dilatih tentang keterampilan pengawasan dan K3

uJumlah pekerja dan pengusaha yang dilatih tentang K3 dan penerapannya di tempat kerja

Jumlah total pengawas adalah 1576, dan masih terjadi kekurangan pengawas spesialis. Ada kebutuhan untuk meningkatkan jumlah dan kapasitas pengawas untuk memastikan penegakan hukum demi kepatuhan

Sekitar 200 pengawas dilatih di tingkat provinsi yang dipilih


(TBP 8.5.1): Penghasilan rata-rata per jam pekerja perempuan dan laki-laki, menurut pekerjaan, usiadan penyandang disabilitas

SDG National Voluntary Report,Biro Pusat Statistik (BPS)

Keluaran 1.2.2Layanan dukungan (kesehatan kerja, tes HIV dan layanan rujukan, kontrak sosial) dan peluang mata pencarian bagi pengungsi, pekerja migran, pencari suaka, penyandang disabilitas telah meningkat (Keluaran UNSDCF 2.8)

Bukti peningkatan layanan dukungan: 1) kesehatan kerja; 2) tes HIV; 3) layanan rujukan; 4) kontrak sosial; dan 5) peluang mata pen-carian bagi: a) pengungsi, b) pekerja migran; c) pencari suaka; dan d) penyandang disabilitas






Sumber/ Kemendes

Pernyataan Asumsi

Hasil 2 UNSDCF - Lembaga dan masyarakat berkontribusi lebih efektif un-tuk memajukan transformasi ekonomi yang bernilai tambah tinggi dan inklusif

Indikator lainnya:

Keluaran P&A 7.3Peningkatan kapasitas negara anggota untuk menetapkan upah yang memadai dan mempromosikan waktu kerja yang layak

Keluaran P&A 4.4Peningkatan kapasitas negara anggota dan perusahaan untuk membuat kebijakan dan tindakan yang mempromosikan penyelarasan praktik bisnis dengan pekerjaan yang layak dan pendekatan yang berpusat pada orang untuk pekerjaan masa depan

Keluaran 1.3.1Mitra nasional telah meningkatkan kapasitas teknis untuk merumuskan dan menerap-kan strategi masa depan (Industri 4.0, ekonomi sirkular) yang inklusif dan kaya lapangan pekerjaan (Keluaran UNSDCF 2.1)

Bukti peningkatan kapasitas teknis untuk: 1) merumuskan; 2) menerapkan strategi masa depan yang: 1) inklusif dan/atau 2) kaya lapangan pekerjaan


Kontribusi ILO:u Memperkuat

kapasitas konstituen tripartit dalam memantau tren upah terkait dengan indikator sosio-ekonomi dan merumuskan kebijakan pengupahan yang sesuai berdasarkan dialog sosial

Indikator lainnya:u Dampak upah minimum

dianalisis melalui sistem pemantauan yang dibentuk oleh konstituen tripartit

Tidak ada sistem pemantauan yang tersedia untuk menganalisis dampak dari upah minimum

u Sistem pemantauan tripartit tersedia dan berfungsi

u Laporan penilaian dampak pada upah minimum melalui sistem pemantauan tersedia setidaknya setahun sekali






Sumber/ Kemendes

Pernyataan Asumsi

Hasil 1.3Kebijakan pengupahan yang efektif untuk mempro-mosikan upah yang adil dan layak melalui perbaikan penetapan upah minimum dan praktik penetapan upah

Survei Angkatan Kerja Februari 2020: upah/gaji bersih bulanan untuk pekerja dan buruh laki-laki adalah Rp. 3.184.084, yang jauh lebih tinggi dibandingkan perempuan yang berpenghasilan Rp. 2.454.023


kapasitas mitra sosial untuk berunding dan menentukan kompensasi yang adil serta sejahtera

Indikator lainnya:u Penerbitan kebijakan

penetapan upah yang mempromosikan perundingan bipartit

Kebijakan tentang struktur dan skala upah tersedia

Setidaknya 2 peraturan diterbitkan dan/atau direvisi, yang mempromosikan penetapan upah non-diskriminasi melalui perundingan bipartit di tingkat perusahaan dan sektor


(TBP 8.5.1): Penghasilan rata-rata per jam pekerja perempuan dan laki-laki, menurut pekerjaan, usiadan penyandang disabilitas

Laporan Voluntary National SDG,Biro Pusat Statistik (BPS)

Keluaran 1.3.2Sektor swasta, serikat pekerja, OMS dan pemerintah daerah telah meningkatkan kapasitas untuk mempro-mosikan kebijakan inklusi dan non-diskriminatif di tempat kerja (Keluaran UNSDCF 2.9)

Bukti peningkatan kapasitas: 1) sektor swasta; 2) serikat pekerja; 3) OMS; dan 4) pemerintah daerah untuk mempromosikan kebijakan inklusi dan non-diskriminatif di tempat kerja




Transformasi Ekonomi bertujuan untuk memfasilitasi percepatan peralihan menuju industri 4.0, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan partisipasi ekonomi perempuan, yang mengarah kepada perekonomian ekonomi yang lebih terpadu secara global dan bernilai tambah tinggi

Prioritas 2 DWCP

Prioritas Strategis (Prioritas 2 UNSDCF): Transformasi Ekonomi

Fokus pekerjaan yang layak (Prioritas 2 DWCP): Penciptaan Lapangan Kerja dan Pekerjaan bagi Kaum Muda




Sumber/ Kemendes

Pernyataan Asumsi

Hasil 2.1Peningkatan program dan kebijakan pengembang-an keteram-pilan, dan tata kelola pasar tenaga kerja untuk meningkatkan kemampuan kerja kaum muda

• Indikator target TBP 8.5.2: pengurangan 1 poin persentase pada 2023

• Indikator target SDG 8.6.1: pengurangan 2,5 poin persentase pada 2023

• Indikator target SDG 8.5.2: pengurangan 1 poin persentase pada 2023

• Indikator data awal TBP 8.5.2: 10,20% (2015)

• Indikator data awal TBP 8.6.1: 26,04% (2015)

• Indikator data awal TBP SDG 8.5.2: 10,20% (2015)

Hasil 2 UNSDCF - Lembaga dan masyarakat berkontribusi lebih efektif untuk memaju-kan transfor-masi ekonomi yang bernilai tambah tinggi dan inklusif

(TBP 8.5.2) Tingkat pengangguran menurut jenis kelamin dan usia. Referensi silang: Tingkat partisipasi tenaga kerja menurut jenis kelamin

(TBP 8.6.1) Proporsi orang muda (usia 15-24 tahun) tidak dalam pendidikan, pekerjaan ataupelatihan



• Elemen lain dari pekerjaan yang layak: pasar tenaga kerja dan perlindungan sosial berfungsi dengan baik


Indikator lainnya:

Keluaran P&A 5.1Peningkatan kapasitas konstituen ILO dalam men-gidentifikasi ketidaksesuaian keterampilan saat ini dan mengantisipasi kebutuhan keterampilan di masa depan

Keluaran P&A 5.2Peningkatan kapasitas negara anggota dalam memperkuat keterampilan dan kebijakan pembelajaran seumur hidup, model tata kelola dan sistem pembiayaan

Keluaran P&B 5.3Peningkatan kapasitas konstituen ILO dalam merancang dan





Sumber/ Kemendes

Pernyataan Asumsi


yang sesuai permintaan dan sistem pengem-bangan keteram-pilan;

u Peningkatan inklusivitas program pelatihan untuk mempro-mosikan pekerjaan yang layak, terutama di kalangan kaum muda

Indikator lainnya:u Pusat pengembangan

keterampilan dan pusat layanan ketenagakerjaan berjalan baik

u Informasi pasar tenaga kerja yang andal dan tepat waktu untuk pengembangan kebijakan dan program telah tersedia

u Tidak ada data pusat layanan ketenaga-kerjaan yang sudah berjalan baik

u Proyeksi ketenaga-kerjaan tidak dapat diandalkan dan tepat waktu

u Inventaris dan analisis kebi-jakan pasar tenaga kerja tidak tersedia

u Informasi pasar kerja sektoral pada sektor prioritas tidak tersedia

u Setidaknya 2 pusat layanan ketenaga-kerjaan telah ditingkatkan dan pedoman praktik yang baik telah dibuat

u Bantuan teknis dalam menghasil-kan proyeksi ketenaga-kerjaan telah tersedia

u Inventaris dan analisis kebijakan pasar tenaga kerja tersedia bagi pembuat kebijakan

u Informasi pasar tenaga kerja sektoral tentang TIK dan sektor maritim telah tersedia


Keluaran 2.1.1Peningkatan sistem pengembangan pelatihan, keterampilan dan pendidikan publik untuk memastikan bahwa kompetensi pencari kerja sesuai dengan kebutuhan industri (Keluaran UNSDCF 2.2)

Bukti peningkatan: 1) sistem pelatihan dan pengem-bangan keterampilan dan pendidikan publik untuk memastikan kompetensi pencari kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja


menyampaikan pilihan pembelajaran yang inovatif, fleksibel dan inklusif, mencakup pembelajaran berbasis kerja dan magang yang berkualitas

Keluaran P&A 3.5Peningkatan kapasitas negara-negara anggota dalam merumuskan dan menerapkan program pasar kerja dan layanan ketenagakerjaan untuk transisi ke pekerjaan yang layak selama masa hidup, dengan fokus khusus pada pekerja muda dan tua





Sumber/ Kemendes

Pernyataan Asumsi

Kontribusi ILO:u Akses ke

pekerjaan, terutama untuk kelompok orang yang kurang beruntung (seperti perempuan, kaum muda, penyandang disabilitas), ditingkatkan melalui meminima-lisasi ketidak-sesuaian keterampilan

uPeningkatan kesempatan kerja bagi kelompok terpinggir-kan, terma-suk bagi penyandang disabilitas

Indikator lainnya:u Model pemagangan

yang berkualitas diterapkan

u Peningkatan kesempatan kerja bagi kelompok terpinggirkan, termasuk bagi penyandang disabilitas

u Model pe-magangan berkualitas nasional (yang didukung oleh ILO) dilak-sanakan hanya di 1 sektor

u Informasi tentang per-mintaan akan keterampilan di sektor TIK hanya tersedia sebagian

u Bursa kerja tidak inklusif

u Tidak ada pusat pelati-han umum (BLK) yang sepenuhnya inklusif

u Partisipasi perempuan dalam pelati-han kejuruan terkait STEM terbatas (data tidak tersedia)

u Model pe-magangan berkualitas nasional (yang didukung oleh ILO) dilaksanakan setidaknya di 3 sektor

u Informasi tentang permintaan keterampilan di sektor TIK sudah tersedia dan telah dianalisis

u Setidaknya diadakan 2 bursa kerja yang inklusif yang dapat direplikasi oleh pemerintah

u Akses bagi penyandang disabilitas ditingkatkan di setidaknya di 3 pusat pela-tihan umum (BLK)

u Setidaknya 200 perempuan menerima pelatihan untuk peker-jaan yang berhubungan dengan STEM

Keluaran 2.1.2Perempuan memiliki keterampilan dan kapasitas yang meningkat dalam STEM sehingga dapat berpartisipasi dalam pasar kerja dan untuk mempromo-sikan kebija-kan yang mendukung hak-hak mereka di tempat kerja (Keluaran UNSDCF 2.7)

Bukti peningkatan: 1) keterampilan dan kapasitas dalam STEM; % partisipasi dalam pasar kerja dan mempromosikan kebijakan yang mendukung hak mereka sendiri di tempat kerja






Sumber/ Kemendes

Pernyataan Asumsi

Hasil 2.2Promosi perusahaan yang berkelanjutan melalui akses yang lebih baik ke sumber daya, produktivitas tinggi dan praktik tempat kerja yang lebih baik

Indikator target TPB 8.3.1: dikurangi 2 poin persentase pada 2023

Indikator data awal TPB 8.3.1: Laki-laki: 32,30%, Perempuan 37,90% (2015)

Hasil 2 UNSDCF - Lembaga dan masyarakat berkontribusi lebih efektif untuk memaju-kan transfor-masi ekonomi yang bernilai tambah tinggi dan inklusif

(TPB 8.2.1) Tingkat pertumbuhan tahunan PDB riil per orang yang bekerja

(TPB 8.3.1)Proporsi pekerjaan informal di pekerjaan non-pertanian, menurut jenis kelamin


Indikator lainnya:

(Keluaran P&A 4.2 Penguatan kapasitas perusahaan dalam mengadopsi model bisnis, teknologi dan teknik baru untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan

Keluaran P&A 4.1 Peningkatan kapasitas negara-negara anggota untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kewirausahaan dan perusahaan yang berkelanjutan

Keluaran P&A 4.4 Peningkatan kapasitas negara-negara anggota dan perusahaan dalam mengembangkan kebijakan dan langkah-langkah yang mempromosikan penyelarasan praktik bisnis dengan pekerjaan yang layak dan pendekatan yang berpusat pada manusia untuk pekerjaan masa depan

Keluaran 2.2.1Peningkatan dalam layanan perusahaan dan keuangan, lingkungan bisnis yang mendukung, dan kapabilitas perusahaan lokal dalam rangka meningkatkan produktivitas dan memenuhi kepatuhan (Keluaran UNSDCF 2.5)

Bukti peningkatan kemampuan perusahaan lokal untuk: 1) meningkatkan produktivitas; dan 2) memenuhi persyaratan kepatuhan pasar global






Sumber/ Kemendes

Pernyataan Asumsi


akses ke sumber daya dalam mem-promosikan perusahaan yang berke-lanjutan

Laporan proyek, evaluasi/laporan peman-tauan

Indikator lainnya:u Peningkatan akses ke

sumber daya keuangan, terutama untuk UMKM

u Kondisi kerja membaik, terutama untuk UMKM

u Kapasitas UMKM dalam pengelolaan keuangan terbatas (data tidak tersedia)

u Koperasi pekerja yang diinisiasi oleh serikat pekerja tidak berjalan baik (data tidak tersedia)

u Pengukuran produktivitas di tingkat pe-rusahaan tidak tersedia

u Kepatuhan ter-hadap peratur-an K3 minim dan program keselamatan kerja di sektor perkebunan tidak efektif

u Setidaknya 1 program atau proyek untuk meningkat-kan kapasitas UMKM dalam pengelolaan keuangan

u Pelatihan SCORE UMKM untuk 200 UKM, 700 pekerja dan manajer/pen-gelola

u Program percontohan pengukuran produktivitas di perusahaan, pembinaan dan konsultasi perusahaan dilakukan

u Setidaknya 1 program per-contohan atau proyek untuk meningkatkan kepatuhan dan keselamatan kerja di sektor perkebunan telah dilak-sanakan


Bukti peningkatan kemampuan perusahaan lokal untuk: 1) meningkatkan produktivitas; dan 2) memenuhi persyaratan kepatuhan pasar global




Pembangunan Manusia Inklusif yang mencakup modal manusia dan pembangunan sosial, mendorong kesetaraan dan kohesi sosial, serta mengatasi kesenjangan dalam kesehatan, ketahanan pangan dan gizi, sanitasi air dan higienitas, pendidikan, pengembangan keterampilan dan perlindungan sosial.

Prioritas 3 DWCP

Prioritas Strategis (Prioritas 1 UNSDCF): Pembangunan Manusia yang Inklusif

Fokus pekerjaan yang layak (Prioritas 3 DWCP): Meningkatkan perlindungan bagi kelompok pekerja yang rentan




Sumber/ Kemendes

Pernyataan Asumsi

Keluaran 3.1Sistem jaminan sosial yang inklusif dan dikelola dengan lebih baik untuk semua pekerja

Hasil 1 UNSDCF - Masyarakat yang tinggal di Indonesia, terutama yang berisiko tertinggal paling jauh, diberdayakan untuk memenuhi potensi pembangunan manusia sebagai anggota masyarakat yang majemuk, toleran, inklusif, dan adil, terbebas dari diskriminasi gender dan segala bentuk diskriminasi lainnya

(TPB 1.3.1)Proporsi populasi yang tercakup oleh sistem/landasan perlindungan sosial, berdasarkan jenis kelamin, pembedaan anak-anak, pengangguran, lanjut usia, penyandang disabilitas, perempuan hamil, bayi baru lahir, korban kecelakaan kerja dan orang miskin serta rentan



• Elemen lain dari pekerjaan yang layak: pasar tenaga kerja dan perlindungan sosial berjalan dengan baik


Keluaran P&A 8.3Peningkatan kapasitas negara anggota untuk mengintegrasikan perlindungan sosial dalam tanggapan kebijakan yang komprehensif demi mendukung dan melindungi pekerja dan pemberi kerja selama masa transisi kehidupan dan kerja mereka

(Keluaran P&A 3.4Peningkatan kapasitas konstituen ILO dalam mempromosikan masyarakat yang damai, stabil, dan tangguh melalui pekerjaan yang layak





Sumber/ Kemendes

Pernyataan Asumsi


kapasitas pemangku kepentin-gan dalam merumuskan dan melak-sanakan ke-bijakan serta program perlindun-gan sosial

u Peningkatan kapasitas tri-partit dalam mening-katkan per-lindungan pekerja


Indikator lainnya:u Rekomendasi

tentang asuransi pengangguran dan tunjangan melahirkan disampaikan kepada pemangku kepentingan nasional berdasarkan masukan konsultatif dari konstituen tripartit

u Jumlah penerima upah dan non-upah yang ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan meningkat

u Jumlah kebijakan program untuk mendorong transisi dari informalitas ke formal

u Tinjauan nasional ten-tang asuransi penganggu-ran, ekonomi informal dan tunjangan melahirkan tidak tersedia

u 50,5 juta pekerja ditang-gung oleh BPJS Ketenagaker-jaan pada 2018

u Kertas kebija-kan tentang tunjangan persalinan telah tersedia

u Tinjauan ten-tang asuransi pengangguran telah tersedia

u Kertas po-sisi tentang peta jalan transisi dari informalitas ke perekonomian formal telah tersedia

u Target BPJS Ketenagaker-jaan: 70 juta pekerja pada 2021 dan 80% pekerja formal pada 2022

Keluaran 3.1.1Pemerintah di tingkat nasional dan daerah telah memperkuat kapasitas kelembagaan dan komitmen mereka untuk melaksanakan sistem perlindungan sosial dengan sumber daya yang baik dengan fokus khusus pada kelompok penduduk yang paling rentan dan terpinggirkan (Keluaran UNSDCF 1.1)

Bukti menguatnya kapasitas pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan sistem perlindungan sosial dengan sumber daya yang baik






Sumber/ Kemendes

Pernyataan Asumsi

Hasil 3.2Perlindungan sosial yang inklusif dan aksesibilitas layanan yang ditingkatkan

Hasil 1 UNSDCF - Masyarakat yang tinggal di Indonesia, terutama yang berisiko tertinggal paling jauh, diberdayakan untuk memenuhi potensi pembangunan manusia sebagai anggota masyarakat yang majemuk, toleran, inklusif, dan adil, terbebas dari diskriminasi gender dan segala bentuk diskriminasi lainnya

(TPB 10.7.2) Jumlah negara yang telah menerapkan kebijakan migrasi yang terkelola dengan baik

(TPB 8.7.1) Berkurangnya proporsi dan jumlah anak usia 5-17 tahun yang terlibat dalam pekerja anak, menurut jenis kelamin dan usia)


Indikator lainnya:

Keluaran P&A 7.5 Peningkatan kapasitas konstituen dalam mengembangkan kerangka kerja, lembaga, dan layanan migrasi yang adil dan efektif untuk melindungi pekerja migran

Keluaran P&A 3.2 Peningkatan kapasitas negara-negara anggota dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan dan strategi untuk menciptakan pekerjaan yang layak dalam perekonomian pedesaan


Bukti menguatnya kapasitas pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan sistem perlindungan sosial dengan sumber daya yang baik






Sumber/ Kemendes


kualitas dan kuantitas layanan yang dapat diakses oleh pekerja yang rentan

uBerkurang-nya kebera-daan pekerja anak dengan partisipasi aktif dari konstituen tripartit

uKebijakan yang lebih baik dalam mempro-mosikan pekerjaan yang layak di daerah pedesaan


Indikator lainnya:u Jumlah kebijakan migrasi

tenaga kerja untuk mempromosikan migrasi yang aman dan adil, termasuk perempuan pekerja migran, rumah tangga dan nelayan

u Jumlah pekerja anak yang berkurang

u Jumlah pejabat pemerintah dan mitra sosial yang dilatih tentang kebijakan dan program yang efektif untuk pembangunan desa/pedesaan

u UU No. 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

u Program pemerintah terkait migrasi dan reintegrasi yang aman yang dinamai DESMIGRATIF di 100 desa percontohan telah diluncur-kan

u Peta Jalan Bebas Pekerja Anak pada 2022

u Survei Pekerja Anak 2009, tidak ada data pekerja anak yang telah diperbarui

u UU No. 6/2014 tentang Desa

u Kebijakan desentralisasi pembangunan pemerintah ke tingkat desa melalui Program Dana Desa

u Panduan Sumber Daya Kebijakan ILO tentang Pembangunan Pedesaan

u Sedikitnya 4 instrumen kebijakan/peraturan pelaksanaan teknis hingga UU pekerja migran yang baru telah diterbitkan

u 2 pusat sumber daya migran telah didirikan

u Setidaknya tinjauan tentang model penarikan pekerja anak sudah tersedia

u Statistik pekerja anak yang diperbarui telah tersedia

u Setidaknya 4 sesi peningkatan kapasitas untuk pember-dayaan ekonomi pedesaan telah dilakukan

Lampiran 1

DWCP Indonesia 2020 - 2025 01...DWCP Indonesia 2020 - 2025 5 Program Pekerjaan Layak Nasional untuk...

Documents

Transcript of DWCP Indonesia 2020 - 2025 01...DWCP Indonesia 2020 - 2025 5 Program Pekerjaan Layak Nasional untuk...