13/05/2014

1

DUKUNGAN LITBANG YANG DIHARAPKAN

UNTUK OPERASIONALISASI KPH

MADANI MUKAROM

Ketua Umum Asosiasi KPH Indonesia

Gelar IPTEK Hasil Litbang untuk Mendukung KPH

Bogor, 12 Mei 2014

Kriteria Indikator/Sub Indikator Keluaran

Wilayah Penetapan Wilayah SK Menhut

Kelem-bagaan

Organisasi Perda/Pergub/Perbup/Perwakot

Sarana dan Prasarana

Kantor Bangunan

Kendaraan Roda 4 Mobil

Kendaraan Roda 2 Motor

Alat Kantor/Survey Peralatan Kantor/Survey

SDM SDM terlatih

Rencana Tata Hutan Dokumen Tata Hutan

Rencana Pengelolaan Dokumen RP Jangka Panjang

KRITERIA DAN INDIKATOR KPH BEROPERASI

Sumber : Ditjen Planologi, 2013

13/05/2014

2

MASALAH KELEMBAGAAN KPH MODEL

A. BENTUK ORGANISASI

B. SUMBERDAYA MANUSIA

C. SARANA PRASARANA & ANGGARAN

A. ORGANISASI KPH MODEL

TATA HUBUNGAN KERJA DENGAN BERBAGAI INSTANSI

TERBATAS/KURANG LUWES KARENA HARUS MELALUI DINAS

KPH TIDAK MENCERMINKAN ORGANISASI LAPANGAN,

KARENA DALAM STRUKTUR-NYA TIDAK ADA RESORT KPH

KPH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN BELUM MANDIRI

(KPA TERSENDIRI), KARENA MENJADI PPK/ PPTK DISHUT

SEBAGIAN BESAR ORGANISASI DALAM BENTUK UPTD

DINAS KEHUTANAN (BALAI) ATAU BELUM MENJADI SKPD

DASAR HUKUM PEMBENTUKAN ORGANISASI KPH UMUMNYA

BERUPA PERGUB/PERBUP (BELUM MENJADI PERDA)

MASALAH ORGANISASI BERUPA UPTD/BALAI

TIDAK BISA MENJALANKAN MANDAT PENGELOLAAN HUTAN

KARENA UPTD/BALAI SESUNGGUHNYA KEPANJANGAN

DINAS DENGAN TUPOKSI PENGURUSAN ADM KEHUTANAN

13/05/2014

3

Kepala KPH

Kelompok Fungsional

DENGAN DEMIKIAN ORGANISASI KPH HARUS SKPD (Sesuai PERMENDAGRI No. 61 Tahun 2010

Ka Sub Bag TU

Kasi Monev dan

Pengendalian

Kasi Perencanaan

Hutan

Resort

UPTD/

BALAI

SKPD

B. SDM KPH

ADA BEBERAPA KPH MODEL BELUM DIISI PEJABAT

STRUKTURALNYA

SUDAH DIISI TETAPI JUMLAH STAFNYA TERBATAS DAN

BAHKAN TIDAK PUNYA STAF

MEMPUNYAI STAF BUKAN TENAGA TEKNIS KEHUTANAN

MEMPUNYAI STAF TIDAK MENGUASAI KOMPUTER

TIDAK MEMPUNYAI STAF TENAGA ADM KEUANGAN &

MENJELANG PENSIUN

SEBAGIAN BESAR STAF-NYA MENJELANG PENSIUN (Kasus

KPH Yogyakarta)

SEBAGIAN BESAR KPH BELUM MEMPUNYAI TENAGA

LAPANGAN (MANDOR)

13/05/2014

4

KASUS PENDEKATAN KPH RINJANI BARAT – NTB (RPHJP 2014-2023)

TOTAL LUAS AREAL : 40.983 Ha

LUAS WIL TERTENTU : 19.425 Ha (diluar blok inti )

HL ± 10.229 Ha, HP : ± 9.196 Ha

SKENARIO RATIO LUAS AREAL dengan PENGELOLA :

HUTAN LINDUNG 1 : 100

HUTAN PRODUKSI 1 : 50

PENDEKATAN KEBUTUHAN SDM KPH

KASUS KPH YOGYAKARTA :

LUAS WILAYAH : ± 15.724,5 Ha

JUMLAH SDM : ± 190 orang (PNS + Tenaga KONTRAK)

RATIO LUAS AREAL dengan PENGELOLA 1 : 82 (1 org = 82 Ha)

KASUS HTI PERUM PERHUTANI di NTB (KPH PERSIAPAN Th 1988-2000) :

RATIO LUAS AREAL dengan PENGELOLA 1 : 50 (1 org = 50 Ha)

Kantor KPH (25 org)

1. Kepala : 1 org

2. Seksi/Tu : 3 org

3. Staf : 14 org

4. Fungsnal : 7 org

STANDAR TENAGA

KONTRAK (MANDOR)

HP : 50 Ha/Mandor

HL : 100 Ha/Mandor

Total KPH :

303 org

Luas Wil Tertentu :

± 19.425 Ha

1. HL : ± 10.229 Ha

2. HPT : ± 6.231 Ha

3. HP : ± 2.965 Ha

TENAGA LAPANGAN (orang) JUMLAH

(orang)

Ka

RESORT

STAF

RESORT

MANDOR

(Ptgs Lap)

8 56 214 278

KEBUTUHAN AWAL SDM KPH (RPH-JP KPH Rinjani Barat 2014-2013)

PROFESIONAL PNS

13/05/2014

5

SKENARIO PEMENUHAN SDM PENGELOLA TAPAK

No KOMITMEN

LEMBAGA Tahun I Tahun II Tahun III Tahun IV Tahun V

Luas Mandor Luas Mandor Luas Mandor Luas Mandor Luas Mandor

1. DISHUT (PNS) - 25 - 25 - 25 - 25 - 25

2 DITJEN BPDAS

(REBOISASI)

a. Tanaman 1.000 40 1.000 40 1.000 40 1.000 40 1.000 40

b. Pemeliharaan I - - 1.000 40 1.000 40 1.000 40 1.000 40

c. Pemeliharaan II - - - - 1.000 40 1.000 40 1.000 40

d. Pemel lanjutan - - - - - - 1.000 20 1.000 20

e. Persemaian - 10 - 10 - 10 - 10 - 10

Jumlah 2. - 50 - 90 - 130 - 150 - 150

3. PAMHUT MASY

(DITJEN PHKA) - 50 - 50 - 50 - 50 - 50

4. BP2SDM

(Bakti Rimbawan) - 25 - 25 25 - 25 - 25

5. DITJEN BUK

(Pendamping KUB) - 10 - 10 - 10 - 10 - 10

6. KPH (DAK-APBD) - 10 - 20 - 40 - 45 - 45

7. BKD Prov/Kab

(Mutasi/rekrutmen) - 5 - 5 - 5 - 5 - 5

JUMLAH 1-7 - 175 225 285 290 290

Kasus : KONDISI SDM KPH RINJANI BARAT

STATUS PEGAWAI 2012

(org)

2013

(org)

2014

(org)

1. TENAGA PNS 15 16 14

2. BANTUAN SMK (Planologi) - 3 3

3. BASARHUT (BP2SDM) - - 4

4. MANDOR/PTGS LAPANGAN

a. Pengawas areal eks HPH (BUK) 6 6 -

b. Pembina Kelompok (BUK) 24 24 -

c. Penanaman (APBD / DAK) 6 8 11

d. Reboisasi (BPDAS-PS) 100 114 137

JUMLAH TOTAL 151 171 169

*) ASUMSI TAHUN 2014 : ADA REBOISASI BPDAS NTB SELUAS 575 Ha

13/05/2014

6

C. SAPRAS & ANGGARAN KPH SAPRAS & ANGGARAN SELURUH KPH MINIM & TERBATAS

KANTOR KPH, RESORT & SEKTOR

STANDAR MINIMAL SAPRAS KPH :

PERLENGKAPAN KANTOR KPH, RESORT & SEKTOR

PEMBANGUNAN DATA BASE KPH

KOMPUTER & PERALATAN PERPETAAN

JALAN HUTAN (AKSES ANTAR RESORT)

KENDARAAN RODA 4 (Ka KPH)

MOBIL PATROLI HUTAN

TRUCK

ALAT UKUR THEODOLITH (MINIMAL 1 BUAH)

GPS (UNTUK DI KPH, RESORT & SEKTOR)

KOMPAS UNTUK SELURUH MANDOR

MOTOR/TRAIL UNTUK KPH, RESORT & SEKTOR

KONDISI WILAYAH KPH MODEL

KAWASAN HUTAN UMUMNYA SUDAH DIKELOLA MASYARAKAT

TERDAPAT KAWASAN YANG DIKUASAI (SPPT & SERTIFIKAT), ADA

PEMUKIMAN

BANYAK PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN YANG TIDAK TUNTAS

(TIDAK ADA DOKUMEN PINJAM PAKAI)

SEBAGIAN BESAR BATAS KAWASAN HUTAN BELUM

REKONSTRUKSI

TERDAPAT PERLADANGAN & PENGEMBALAAN LIAR

SEBAGIAN BESAR KAWASAN MISKIN POTENSI (KRITIS)

MARAK PEMBALAKAN LIAR (ILEGAL LOGING)

13/05/2014

7

KONDISI PERENCANAAN & DOKUMEN LAIN

KONDISI & MASALAH :

BELUM DILAKUKAN INVENTARISASI HUTAN (POTENSI &

SOSEKBUD) SKALA PENGELOLAAN

BELUM DITATA BLOK/PETAK

RENSTRA KPH

SEBAGIAN (6 KPH) BELUM MENYUSUN RPH-JP

DOKUMEN LAIN YG HARUS DIPERSIAPKAN

RPH KPH JANGKA PENDEK

NSDH KPH

RENCANA BISNIS KPH

SOP KPH

USULAN DUKUNGAN LITBANG

YANG DIHARAPKAN KPH

A. PUSKONSER

B. PUSPROHUT

C. PUSBIJAK

D. PUSTEKOLAH

E. TOPIK PENGEMBANGAN

13/05/2014

8

A. USULAN UNTUK PUSKONSER

RPI USULAN TAMBAHAN FOCUS AREA

1 - 7 7. INVENTARISASI SOSIAL EKONOMI & BUDAYA

8. PENYUSUNAN NERACA SUMBERDAYA HUTAN

Cakupan : Analisis Finansial, Ekonomi, Sosial dan

Kelembagaan

Manfaat : Dokumen Dalam Mempersiapkan KPH Menjadi

Mandiri Layanan Umum Daerah (Blud/Ppk Blud)

Tim Kerja : Litbang (Iketua Tim), Anggota Ditjen Planologi

& Perguruan Ringgi .

ATAU MASUK TOPIK PENGEMBANGAN

B. USULAN UNTUK PUSPROHUT

RPI USULAN TAMBAHAN FOCUS AREA

1) PENGELOLA-

AN HUTAN

ALAM

PRODUKSI.

2) HUTAN TANA-

MAN

3) PENGELOLA-

AN HHBK

PENYUSUNAN RENCANA BISNIS KPH (HUTAN ALAM,

HT & HHBK)

Cakupan : Model Swakelola & Kemitraan, Analisis

Finansial, Ekonomi, Sosial Dan Kelembagaan

Manfaat : Dokumen Dalam Mempersiapkan KPH Menjadi

Badan Layanan Umum Daerah (Blud/Ppk Blud)

Tim Kerja : Litbang (Iketua Tim), Anggota Ditjen Buk &

Perguruan Ringgi .

ATAU MASUK TOPIK PENGEMBANGAN

13/05/2014

9

C. USULAN UNTUK PUSBIJAK

RPI USULAN & FOCUS AREA PRIORITAS

1). PENGELOLAAN LANDSKAP UNTUK PENGUTAN FUNGSI HUTAN BRKLANJUTAN

2. KONPENSASI HULU HILIR/PES

3. PENATAAN HUTAN MELALUI ADOPSI PEMETAAN

PARTISIPATIF

6. INVENTARISASI JENIS POHON KAWASAN HUTAN

LINDUNG

7. INVENTARISASI POTENSI DAN STRUKTUR TEGAKAN

HUTAN PRODUKSI

8. INVENTARISASI SUMBERDAYA HUTAN

2). PENGUATAN TATA KELOLA HUTAN DAN INDUSTRI HASIL HUTAN

1. TATA KELOLA HUTAN: TATA HUBUNGAN KERJA ANTAR INSTITUSI KPH, KINERJA PENGELOLAAN HUTAN, REVITALISASI COMMUNITY BASED FOREST MANAGEMENT (HTR, HKM, HD, HUTAN ADAT, HR)

USULAN UNTUK PUSBIJAK (....Lanjutan)

RPI USULAN & FOCUS AREA PRIORITAS

3). MITIGASI PERUBAHAN IKLIM

1. PERHITUNGAN KARBON DI SETIAP EKOSISTEM TERMASUK PENGEMBANGN DATABASE DEFAULT VALUE FACTOR EMISI LOKAL (SELURUH KPH)

3. PASAR, PENDANAAN DAN DISTRIBUSI PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN MANFAAT KARBON HUTAN

6. FASILITASI PROMOSI & PEMASARAN KARBON

4). POLITIK DAN HUKUM KEHUTANAN

1. REVIEW KEBIJAKAN PERIJINAN KEHUTANAN

13/05/2014

10

D. USULAN UNTUK PUSTEKOLAH

RPI USULAN & FOCUS AREA PRIORITAS

2 & 3 TEKNIK PENGOLAHAN ........dst

PENELITIAN SEKALIGUS DIBANGUNKAN CONTOH

PABRIK /MESIN PENGOLAHAN SEDERHANA (TTG)

PENGEMBANGAN INDUSTRI ESELON I TERKAIT

E. TOPIK PENGEMBANGAN

No KONDISI/

MASALAH

PERAN LITBANG DAN PARA PIHAK

1. LUAS WILAYAH

KPH BERAGAM

(7.000 HA S/D

800.000 HA)

MENYUSUN STANDAR & KRITERIA LUAS KPH IDEAL

ARAH PENGEMBANGAN KELAS PERUSAHAAN

DENGAN MELIHAT LUAS WILAYAH TERSEBUT

2. KPH TIDAK ADA

WILAYAH

TERTENTU

MENYUSUN RUMUSAN/SKEMA PENDAPATAN KPH

SEHINGGA MENUJU KPH MANDIRI

3. KONFLIK PENG

KAWASAN

KAJIAN & IDENTIFIKASI KONFLIK TENURIAL

4. KEBUTUHAN

IDEAL SDM

MENYUSUN ANALISIS KRITERIA & STANDAR

KEBUTUHAN IDEAL SDM KPH

5. BELUM ADA SOP PENYUSUNAN SOP KPH

13/05/2014

11

SEKILAS INFO PERJALANAN FORUM &

ASOSIASI KPH INDONESIA

HASIL RAKOR KPH & PERJALANAN FORUM KPH 2010-2011

DUKUNGAN KONVERGENSI KEGIATAN ESELON I KEMENHUT SESUAI

SE.MENHUT No : S.313/Menhut-VII/2010

PERCEPATAN PEMBANGUNAN KPH KEPADA GUBERNUR/ BUPATI/

WALIKOTA SESUAI SE. MENTERI KEHUTANAN No : S.272/Menhut-

VII/2010

HASIL & TINDAK LANJUT SURAT EDARAN MENHUT:

SURAT EDARAN MENHUT UMUMNYA KURANG OPTIMAL, KARENA

HANYA ± 4 KPH YANG MENDAPAT KEGIATAN KONVERGENSI

GAGASAN PUSDAL II PEMBANGUNAN KEHUTANAN TERPADU

PADA KPHL RINJANI BARAT, YANG SELANJUTNYA DIIKUTI PUSDAL

I, III & IV (TETAPI TERBATAS PADA 1-2 KPH TIAP REGIONAL)

Kasus : KONDISI DUKUNGAN PROGRAM

ESELON I KEMENHUT

DITJEN

PLANOLOGI

ESELON - I

LAINNYA

KPH

13/05/2014

12

PERJALANAN ASOSIASI KPH 2012-2013

RUMUSAN RAKOR KPH 2013

“KITA KAWAL PEMBANGUNAN

KEHUTANAN BERBASIS KPH”

“SAYA SETUJU PEMBANGUNAN

KEHUTANAN BERBASIS KPH”

“KPH ITU SOLUSI ATAU NGUSUTI”.

“BENTUK LEMBAGA HANYA AKAN

BEBANI ANGGARAN DAERAH”

“MANDAT UU 41,/99 PP6/2007 jo. PP

3/2008 PEMB. KPH SUATU KEHARUSAN ,

PERLAHAN TAPI PASTI KWS HUTAN DI

INDONESIA AKAN DIKELOLA KPH”.

“KPH ITU OTONOMI TINGKAT TAPAK”

SEMINAR PADA RAKER ASOSIASI BUPATI SE INDONESIA

13/05/2014

13

DISKUSI PROGRAM KPH DENGAN TIM KPK (kunjungan ke KPH Rinjani Barat)

“BANYAK REGULASI YANG BELUM

BERBASIS KPH”

“SAYA YAKIN KPH SOLUSI DALAM

PEMB. KEHUTANAN, TOLONG LIS

SEMUA REGULASI NANTI SAYA

BAHAS DENGAN PIMPINAN”

13/05/2014

14

PESAN TERAKHIR UNTUK

ANGGOTA ASOSIASI KPH INDONESIA

KONSULTASI INSTENSIF DENGAN ESELON I KEMENHUT

RAJIN MENELAAH & MECERNA SELURUH PERATURAN & HASIL-

HASIL RISET UNTUK DIAPLIKASIKAN DI LAPANGAN

MEMPERSIAPKAN DIRI DENGAN POTENSI SDM & SDA YANG ADA

DALAM RANGKA MERAIH BERBAGAI KEGIATAN SELURUH EELON

I KEMENHUT JANGAN SAMPAI MENGECEWAKAN HASIL

PERJUANGAN BERBAGAI PIHAK TERKAIT

KOORDINASI INSTENSIF DENGAN SELURUH KEPALA UPT

KEMENHUT DI DAERAH

MARI KITA KEMBANGKAN KPH MENYAPA KORSA

Terima kasih

Wassalamu’alaikum wr. Wb.

MASA DEPAN dan

HARAPAN TERAKHIR

PENGELOLAAN HUTAN DI

INDONESIA

KPH