DESA KAMARIANG

www.cifor.org/gcs-tenure

Mitra donor Mitra penelitian

Kepastian Hak Tenurial Masyarakat Sekitar HutanStudi Komparatif Global – Desain dan Implementasi Reformasi Tenurial (GCS-Tenure)

Perubahan Kondisi Hutan

Jum

lah

Resp

onde

n (n

)

05

101520253035

Rebo

isas

i

Lebih baik (1) Lebih buruk (55)

Bert

amba

hnya

teba

ngan

liar

/m

asuk

nya

peru

saha

an s

awit

Peru

baha

npe

nggu

naan

laha

n/m

asuk

nya

peru

saha

an s

awit

Banj

ir/ke

mar

au/

long

sor/

kual

itas

tana

h da

nai

r tur

un

Has

il hu

tan

sedi

kit

Tida

k ad

a

Terpenting ke-1 Terpenting ke-2 Terpenting ke-3

Hutan dan hak atas tanah sering didominasi oleh kepentingan politik dan elit ekonomi sehingga mengabaikan masyarakat sekitar hutan. Namun pengakuan hukum pada hak wilayah masyarakat adat telah meningkat, misalnya Keputusan MK 35/2012. Disamping itu, reformasi tenurial hutan melalui Perhutanan Sosial dalam satu dekade terakhir juga telah memberikan hak kepastian tenurial pada masyarakat lokal terhadap akses pemanfaatan sumber daya hutan. Dalam prakteknya, reformasi ini masih mengalami hambatan terkait dengan batas wilayah, peta, kurangnya koordinasi dan pemahaman terhadap kebijakan reformasi tenurial. Penelitian GCS-Tenure dimaksudkan untuk memperkuat hak tenurial hutan bagi masyarakat lokal dan bagaimana menyelaraskan hukum adat dengan kebijakan formal sesuai dengan alokasi sumber daya hutan. Penelitian di desa di Kamariang pada September 2015 telah melibatkan anggota masyarakat (laki-laki, perempuan, tua, muda). Pengumpulan data dilakukan menggunakan instrumen penelitian, yaitu survey rumah tangga, Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) dan Wawancara Informan Kunci (KII). Isi dari poster ini menampilkan hasil penelitian GCS-Tenure terkait dengan kepastian tenurial dan dampaknya terhadap mata pencaharian dan kondisi hutan.

Problem TenurialSebagian besar wilayah petuanan Kamariang tumpang tindih dengan hutan negara terutama di kawasan hutan lindung dan hutan produksi, sehingga membatasi hak akses masyarakat terhadap pemanfaatan sumber daya hutan. Pada rejim Soeharto, perusahaan kayu ternama PT. Barito Pasific Timber Group dan PT. Jayanti Group beroperasi di wilayah hutan Kamariang (1970 - 1990), yang dalam operasionalnya tidak mempertimbangkan masyarakat dalam pengelolaan hutan, sehingga memicu terjadinya deforestasi hutan dan berakibat pada terjadinya banjir, erosi, dan longsor. Wilayah desa Kamariang juga berada di daerah urban (Kairatu) sehingga terjadi perubahan penggunaan lahan pada kawasan hutan Kamariang oleh pemerintah daerah untuk tujuan pembangunan, misalnya pembangunan jalan trans seram dan transmigrasi. Banyaknya pendatang yang tinggal dan menetap di Kamariang, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan hutan lestari (masih berlaku peladang berpindah), serta batas yang tidak jelas dengan desa tetangga juga telah menjadi pemicu terjadinya konflik tenurial atas lahan dan hutan di wilayah Kamariang.

Kumpulan Hak

No Jenis HakSistem Tenurial Lahan

Pengguna Petuanan Marga (SOA) Individu

1 Hak ekstrasi Raja Kepala SOA Kepala keluarga

warga desa; warga luar desa dengan ijin dan tanpa ijin pemilik lahan

2 Hak pengelolaan

Raja Kepala SOA Kepala keluarga

warga desa, pendatang (lahan dibeli atau diberi karena perkawinan)

3 Hak menyewakan

- - Kepala keluarga

warga desa dan warga luar desa (sewa lahan atau sewa pohon cengkeh dan kelapa)

4 Hak menjaminkan

- - Kepala keluarga

warga desa yang memiliki sertifikat

5 Hak menjual - - Kepala keluarga dan Raja

warga desa dengan sepengetahuan Raja

6 Hak mewariskan

- - Kepala keluarga

warisan laki-laki lebih besar dari perempuan

Wilayah Petuanan Kamariang

MATA PENCAHARIAN KONDISI HUTAN

Komposisi masyarakat desa Kamariang terdiri dari orang asli dan pendatang yang menetap di desa karena ikatan perkawinan atau untuk mengelola lahan pertanian yang lahannya diperoleh atas pemberian pemerintah desa. Mayoritas pendatang berasal dari Buton (Sulawesi Tenggara) dan telah membentuk satu dusun yaitu dusun Waralohi. (FGD)

Kebijakan pemerintah yang menetapkan hutan lindung dan hutan produksi di kawasan petuanan Kamariang, serta batas kawasan petuanan yang tidak jelas antara Kamariang dengan desa tetangga telah menjadi ancaman bagi desa Kamariang yang mempengaruhi hak desa terhadap pemanfaatan lahan dan hutan.

J. Talapessy (61th), Pemuka Adat

Hampir semua penduduk sudah tidak buta huruf (± 99,75%), buta huruf hanya dialami orang tua yang sudah lanjut usia. Rata-rata tingkat pendidikan penduduk di desa ini adalah SMP – SMA.

Derek Tupanwael (62th) | Kepala Dusun

Jumlah penduduk meningkat dibandingkan 10 tahun lalu karena meningkatnya angka kelahiran; menurunnya angka kematian penduduk; dan pendatang yang kawin dan menetap di desa.

I.J. Puttirulan (41th) | Sekretaris Desa

Ketergantungan masyarakat untuk produksi hasil pertanian menyebabkan banyak alokasi hutan untuk lahan pertanian (FGD)

DemografiJumlah KK Jumlah Penduduk Hasil Hutan Utama

1.209 5.899 L=2.653 P=3.246

Cengkeh, Kelapa, Pala, Damar, Meranti, Gufasa, Lenggua

Secara adat, aturan pengelolaan lahan dan hutan hanya bersifat lisan dan berlaku turun temurun. Namun, aturan ini dapat menjamin kepatuhan masyarakat, misalnya sasi (aturan lembaga adat dalam mengeksploitasi sumber daya alam dan lingkungan) yang masih berlaku hingga kini. Pelanggaran terhadap aturan dikenakan sanksi dengan membayar/mengembalikan barang yang diambil atau ganti rugi seharga jumlah barang. Sanksi diberikan oleh pemilik lahan atas dukungan pemerintah desa.

(FGD)

Praktek pengelolaan hutan mengikuti aturan pemerintah yang berlaku. Sedangkan aturan tentang hak-hak masyarakat untuk memanfaatkan dan mengelola sumberdaya hutan di wilayah petuanan desa Kamariang diatur oleh Pemerintah Desa dan Badan Saniri Negeri di Kamariang

J. Talapessy (61th), Pemuka Adat

Penebangan kayu oleh perusahaan bagaimanapun telah memberikan manfaat bagi masyarakat, misalnya peluang kerja di perusahaan, penjualan hasil tanaman pertanian maupun hasil laut, akses jalan hutan yang memudahkan masyarakat untuk beraktifitas ke kebun dan mengambil hasil hutan lainnya. J. P. Kainama (34th), Raja Kamariang

Sebanyak ± 98% penduduk Kamariang memiliki sumber utama mata pencaharian dari pertanian (tanaman semusim dan tahunan) yang sudah sejak jaman orang tua/ pendahulu mereka. Sekitar ± 5% penduduk desa, mengambil getah damar untuk di jual.

I.J. Puttirulan (41th), Sekretaris Desa

Sertifikat lahan bukan hanya untuk legalitas, tapi sebagai alat penjamin. J. P. Kainama (34th), Raja Kamariang

Produksi Pertanian menjadi utama karena dukungan akses jalan dan pasar (FGD)

Meningkatnya produksi pertanian menjamin ketahanan pangan di desa Kamariang.

(FGD)

Untuk menetapkan batas yang jelas dan pasti perlu melibatkan Raja, pemilik lahan dan orang yang berbatasan dengan lahan tersebut (FGD)

Ada harapan masyarakat untuk Dishut memberikan bantuan bibit tanaman hutan untuk pelestarian hutan di wilayah adat (FGD)

Ketahanan Pangan

0 10 20 4030 50Jumlah Responden (n)

Peru

baha

n ke

taha

nan

pang

an

Pers

epsi

keta

hana

npa

ngan

Saat ini lebih baikSaat ini lebih buruk

Sama dengan sebelumnya

Bermasalah untuk 9 bulanSelalu bermasalah

Bermasalah ≤ 3 bulanTidak masalah

Alasan Perubahan Ketahanan Pangan

0% 10% 20% 40%30% 50% 60%Respon Responden (%)

Keta

hana

npa

ngan

m

emba

ik

Keta

hana

npa

ngan

m

embu

ruk

Terima uang dari anggota HH lainnya

Tidak terima uang dari anggota HH lainnya

Terima dana pensiun/hibah/bantuan pangan

Tidak terima dana pensiun/hibah/bantuan panganMenjadi tua/sakit/mati dan tidak bisa kerja

Gagal panenTidak punya uang

Menurunnya harga hasil hutan

Tersedia uang dirumahHasil panen bagus

Sumber Mata Pencaharian

Aktivitas terkait hutan (10%)

Buruh lainnya (3%)

Memancing (16%)

Memelihara ternak (19%)

Buruh konstruksi (8%)Bisnis (31%)

Pertanian (100%)

Ketahanan Pangan

0 10 20 4030 50Jumlah Responden (n)

Peru

baha

n ke

taha

nan

pang

an

Pers

epsi

keta

hana

npa

ngan

Saat ini lebih baikSaat ini lebih buruk

Sama dengan sebelumnya

Bermasalah untuk 9 bulanSelalu bermasalah

Bermasalah ≤ 3 bulanTidak masalah

Alasan Perubahan Ketahanan Pangan

0% 10% 20% 40%30% 50% 60%Respon Responden (%)

Keta

hana

npa

ngan

m

emba

ik

Keta

hana

npa

ngan

m

embu

ruk

Terima uang dari anggota HH lainnya

Tidak terima uang dari anggota HH lainnya

Terima dana pensiun/hibah/bantuan pangan

Tidak terima dana pensiun/hibah/bantuan panganMenjadi tua/sakit/mati dan tidak bisa kerja

Gagal panenTidak punya uang

Menurunnya harga hasil hutan

Tersedia uang dirumahHasil panen bagus

Sumber Mata Pencaharian

Aktivitas terkait hutan (10%)

Buruh lainnya (3%)

Memancing (16%)

Memelihara ternak (19%)

Buruh konstruksi (8%)Bisnis (31%)

Pertanian (100%)

Ketahanan Pangan

0 10 20 4030 50Jumlah Responden (n)

Peru

baha

n ke

taha

nan

pang

an

Pers

epsi

keta

hana

npa

ngan

Saat ini lebih baikSaat ini lebih buruk

Sama dengan sebelumnya

Bermasalah untuk 9 bulanSelalu bermasalah

Bermasalah ≤ 3 bulanTidak masalah

Alasan Perubahan Ketahanan Pangan

0% 10% 20% 40%30% 50% 60%Respon Responden (%)

Keta

hana

npa

ngan

m

emba

ik

Keta

hana

npa

ngan

m

embu

ruk

Terima uang dari anggota HH lainnya

Tidak terima uang dari anggota HH lainnya

Terima dana pensiun/hibah/bantuan pangan

Tidak terima dana pensiun/hibah/bantuan panganMenjadi tua/sakit/mati dan tidak bisa kerja

Gagal panenTidak punya uang

Menurunnya harga hasil hutan

Tersedia uang dirumahHasil panen bagus

Sumber Mata Pencaharian

Aktivitas terkait hutan (10%)

Buruh lainnya (3%)

Memancing (16%)

Memelihara ternak (19%)

Buruh konstruksi (8%)Bisnis (31%)

Pertanian (100%)

KEPASTIAN/KETIDAKPASTIAN TENURIAL HUTAN

Kepastian Tenurial Hutan

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Institusi lokal yang kuat dalam membela hak

Perundangan nasional mendukung kalim hak lokal

Tidak ada konflik dengan aktor di luar masyarakat

Otonom (otoritas komunal) dan sistem adat dihormati

Hak tidak tumpang tindih

Tidak ada konflik dengan masyarakat

Hak permananen

Batas jelas

Punya hak milik

Ala

san

Kepa

stia

n

Dasar hukum hak adat dihormati

Hak tidak akan berubah pada waktunya

Kepastian Tenurial Hutan

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Institusi lokal yang kuat dalam membela hak

Perundangan nasional mendukung klaim hak lokal

Tidak ada konflik dengan aktor di luar masyarakat

Otonom (otoritas komunal) dan sistem adat dihormati

Hak tidak tumpang tindih

Tidak ada konflik dengan masyarakat

Hak permananen

Batas jelas

Punya hak milik

Ala

san

Kepa

stia

n

Dasar hukum hak adat dihormati

Hak tidak akan berubah pada waktunya

Ketidakpastian Tenurial Hutan

Respon Responden (%)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Respon Responden (%)

Kompetisi antar penduduk desa

Konflik di selesaikan tidak adil

Larangan penggunaan lahan oleh pemerintah

Tidak ada dasar hukum untuk klaim hak adat

Konflik diselesaikan tidak adil

Tidak ada pemecahan konflik

Pembangunan infrastruktur/jalan

Hak hanya sementara

Hak tumpang tindih yang ada

Hak atas lahan dapat dicabut setiap saat

Lahan dipinjam/disewa

Batas tidak jelas

Tidak punya hak milik

Ala

san

Ketid

akpa

stia

n

Kepastian Tenurial Hutan

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Institusi lokal yang kuat dalam membela hak

Perundangan nasional mendukung kalim hak lokal

Tidak ada konflik dengan aktor di luar masyarakat

Otonom (otoritas komunal) dan sistem adat dihormati

Hak tidak tumpang tindih

Tidak ada konflik dengan masyarakat

Hak permananen

Batas jelas

Punya hak milik

Ala

san

Kepa

stia

n

Dasar hukum hak adat dihormati

Hak tidak akan berubah pada waktunya

Kepastian Tenurial Hutan

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Institusi lokal yang kuat dalam membela hak

Perundangan nasional mendukung klaim hak lokal

Tidak ada konflik dengan aktor di luar masyarakat

Otonom (otoritas komunal) dan sistem adat dihormati

Hak tidak tumpang tindih

Tidak ada konflik dengan masyarakat

Hak permananen

Batas jelas

Punya hak milik

Ala

san

Kepa

stia

n

Dasar hukum hak adat dihormati

Hak tidak akan berubah pada waktunya

Ketidakpastian Tenurial Hutan

Respon Responden (%)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Respon Responden (%)

Kompetisi antar penduduk desa

Konflik di selesaikan tidak adil

Larangan penggunaan lahan oleh pemerintah

Tidak ada dasar hukum untuk klaim hak adat

Konflik diselesaikan tidak adil

Tidak ada pemecahan konflik

Pembangunan infrastruktur/jalan

Hak hanya sementara

Hak tumpang tindih yang ada

Hak atas lahan dapat dicabut setiap saat

Lahan dipinjam/disewa

Batas tidak jelas

Tidak punya hak milik

Ala

san

Ketid

akpa

stia

n

Ancaman Perubahan Kondisi Hutan

Hama dan binatang liar8%

Aktivitas tambang6%

Penebangan kayu97%

Kebakaran hutan93%

Pembersihan hutan untuk pertanian

72%

Perambahanlahan komunal

48%

Bencana alam dan musim yang buruk

21%