Draft RKP Desa 2016

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

(RKPDes) TAHUN 2016

DESA SEJAHTERA

KECAMATAN PLEMAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

PROPINSI JAWA TIMUR

Daftar Isi RKP Desa

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum

1.3. Tujuan dan Manfaat

BAB II.VISI dan MISI

BAB III. PAGU INDIKATIF DESA

BAB IV. RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

4.1. Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun Sebelumnya

4.2. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa

4.3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

4.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Supra Desa

BAB V. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH DESA

5.1.Program dan Kegiatan Skala Desa

5.2.Program dan Kegiatan yang dikelola melalui Kerjasama Antar Desa dan Pihak Ketiga

5.3.Program dan Kegiatan Swakelola Desa yang merupakan Penugasan dari Pemerintah

5.4.Prioritas Program dan Kegiatan yang diusulkan ke Kabupaten (DU RKPDes)

5.5.Tim Pelaksana Program Kegiatan

BAB VI. PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN :

1. Matrik Program & Kegiatan beserta Rancangan Anggaran dan Sumber Dana (Tahunan)

2. Daftar Usulan RKPDes (DU RKPDes)

3. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Kabupaten/Kota yang Masuk Ke Desa

4. Pagu Indikatif Desa

5. Surat Keputusan Tim Perumus

6. Surat Keputusan Tim Verifikasi

7. Surat Keputusan Tim Pelaksana Kegiatan

8. Berita Acara Musyawarah Desa

9. Peraturan Desa tentang RKPDes

10. Rencana Anggaran Biaya (RAB) masing-masing kegiatan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa, atau yang

disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa.adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat,berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai

desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, desa diharuskan mempunyai perencanaan yang

matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, maka desa

diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk

jangka waktu 6 (enam) tahun dan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) sebagai

satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah/ kabupaten secara partisipatif dan

transparan.

RKP Desa adalah Rencana Kerja Pembangunan Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu)

tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJMDes, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun

sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang dikarenakan keadaan darurat /

bencana alam. Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP Desa merupakan

dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh LPMD

sebagai lembaga yang bertanggung jawab di desa. RKP Desa merupakan satu-satunya pedoman atau

acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun yang

selanjutnya dimasukkan dalam APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

1.2. DASAR HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;

7. Permendagri Nomor 111Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

8. Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;

9. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

10. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan

Kewenangan Lokal Berskala Desa;

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik

Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun

2016;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan

Kepala Desa Dan Perangkat Desa.

1.3. TUJUAN DAN MANFAAT

A. TUJUAN

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut :

1. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum

tetap.

2. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa.

3. Sebagai dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

4. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa ( APB Desa ).

5. Sebagai bahan/dasar bagi Pemerintah Desa melakukan evalauasi pencapaian kegiatan

pembangunan dalam satu tahun anggaran.

6. Sebagai bahan/dasar daftar kegiatan yang harus dipertanggungjawabkan Pemerintahan Desa

pada akhir tahun anggaran dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)

dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa (LKPj Kades).

B. MANFAAT

1. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa.

2. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa.

3. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa.

4. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program

pembangunan supra desa.

5. Memudahkan Pemerintah Desa dalam menginformasikan rencana dan capaian pembangunan

kepada masyarakat.

6. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

BAB II

VISI dan MISI

Visi adalah sebagai gambaran tentang kondisi ideal yang diinginkan atau yang di cita-citakan

oleh Pemerintah Desa masa yang akan datang, visi juga merupakan alat bagi Pemerintah Desa dan

pelaku pembangunan lainnya melihat, menilai atau memberi predikat terhadap kondisi Desa yang

diinginkan. Adapun visi Desa SEJAHTERA adalah sebagai berikut :

“Membangun masyarakat Desa Sejahtera dengan adil dan makmur, yang disertai

dengan ketaqwaan kepada TUHAN Yang Maha Esa, dan dilandasi rasa kebersamaan

untuk saling memajukan kehidupan cerdas, sehat, mandiri, tentram dan Sejahtera

diantara masyarakat dan Pemerintah Desa Sejahtera”

Dengan visi ini diharapkan akan terwujud masyarakat Desa Sejahtera yang maju dalam bidang

pertanian sehingga bisa mengantarkan kehidupan yang rukun dan makmur. Di samping itu, diharapkan

juga akan terjadi inovasi pembangunan desa di dalam berbagai bidang utamanya pertanian,

perkebunan, peternakan, pertukangan, dan kebudayaan yang ditopang oleh nilai-nilai keagamaan.

Hakekat Misi Desa Sejahtera merupakan turunan dari Visi Desa Sejahtera,Misi merupakan

tujuan jangka lebih pendek dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi.

Dengan kata lain Misi Desa Sejahtera merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi.

Misi adalah merupakan pernyataan yang mengarahkan tujuan dan sasaran desa yang hendak

dicapai, pernyataan misi membawa desa kepada suatu fokus.Misi inilah yang harus diemban oleh

pemerintah desa. Untuk mewujudkan visi desa tersebut diatas, maka Pemerintah Desa Sejahtera

menetapkan Misi sebagai berikut :

Untuk meraih Visi Desa Sejahtera seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan

mempertimbangan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa

Sejahtera sebagai berikut:

1. Melaksanakan/mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan

bernegara sebagai wujud peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha

Esa.

2. Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan antar dan intern warga

masyarakat yang disebabkan karena adanya perbedaan agama, keyakinan, organisasi, dan

lainnya dalam suasana saling menghargai dan menghormati.

3. Mengembangkan kehidupan masyarakat untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang taat

kepada peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kehidupan masyarakat

yang aman,tertib,tentram dan damai serta meningkatakan persatuan dan kesatuan dalam

wadah negara kesatuan Republik Indonesia

4. Tewujudnya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang ditandai terpenuhinya

kebutuhan pangan,sandang,papan,kesehatan,pendidikan,dan lapangan kerja,

5. Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan pengairan, perbaikan

jalan sawah / jalan usaha tani, pemupukan, dan pola tanam yang baik.

6. Pengembangan sektor pertanian dan perdagangan yang berorientasi pada mekanisme

pasar

7. Menumbuhkembangkan usaha kecil dan menengah

8. Pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya UMKM (Usaha Kecil Menengah dan Mikro)

yang berdaya saing tinggi.

9. Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk pengembangan dan optimalisasi sektor

pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, baik tahap produksi maupun tahap

pengolahan hasilnya.

10. Meningkatkan kemajuan dan kemandirian melalui penyelenggaraan otonomi desa yang

bertanggung jawab dan didukung dengan penyelenggaran pemerintahan

yangbersih,transparan dan profesional

BAB III

PAGU INDIKATIF DESA

Pagu Indikatif Desa adalah perkiraan pendapatan yang akan diterima pemerintah desa untuk

membiayai seluruh kegiatan pembangunan dan operasional kegiatan. Pagu ini diperoleh berdasarkan

penetapan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten meliputi Dana Desa dan ADD, perkiraan

Pendapatan Asli Desa, perkiraan Bagi Hasil Pajak, perkiraan Bantuan Keuangan Pemerintah, perkiraan

pendapatan dari pihak ketiga, perkiraan swadaya, dan lain-lain.

PAGU INDIKATIF DESA

Desa : SEJAHTERA

Kecamatan : PLEMAHAN

Kabupaten : KEDIRI

Propinsi: JAWA TIMUR

No Indikatif Program/Kegiatan Desa

Sumber Dana Indikatif

Dana Desa (APBN)

Alokasi Dana Desa (Bagian

dana perimbangan

Kab./Kota

Dana Bagian

dari Hasil Pajak dan Retribusi

Bantuan Keuangan

APBD Provins

i

APBD Kab./Kota

1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1.1 Belanja Pegawai

1

2

3

1.2 Operasional Perkantoran

1

2

3

4

5

6

7

1.3 Penyelenggaraan Kegiatan

1 Pendataan Desa/ Profil Desa

2 Menyelenggarakan Musyawarah Desa

3 Penyelenggaraaan Perencanaan Desa

4 Pengelolaan Papan Informasi

5

6

2 Pembangunan Desa

2.1 Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

a. Pengembangan Pos Kesehatan Desa

b. Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu

c. Pengelolaan dan Pembinaan PAUD

d.

2.2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa

a.Pembangunan / Pemeliharaan Jalan usaha tani Dsn.SEJAHTERA

b.Pembangunan / Pemeliharaan Saluran Irigasi Dsn.Maju Makmur

c. Pembangunan Jalan Paving

d.Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih

Pengembangan sarana dan Prasarana Produksi di Desa

2.3 Pengembangan Ekonomi Lokal

a. Pendirian dan Pembangunan BUMDes

b.Pembangunan dan Pemeliharaan Kios Desa

c.Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan

d. Pengembangan benih lokal

Penguatan permodalan BUM Desa

2.4 Pemanfaatan Sumbaer Daya Alam Secara Berkelanjutan

a. Pengelolaan sampah

a. Penghijauan

b. Pembersihan daerah aliran sungai

c.

d.

3 Pembinaan Kemasyarakatan Desa

a.Kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan

b.Kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

c.Kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama

d.Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana olah raga

Kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat

4 Pemberdayaan Masyarakat Desa

a.Kegiatan peningkatan kualitas proses perencanaan Desa

b.

Kegiatan pendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya

c.Kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

d.

Kegiatan pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa

e.Kegiatan penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat

f.Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat

g.Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif;

h.Peningkatan kapasitas kelompok perempuan

i Peningkatan kapasitas kelompok tani

j.Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat miskin

k.Peningkatan kapasitas kelompok pemuda

l.

m.

n.

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan

oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan,

kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala

tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat

signifikansinya secara partisipatif. Ketidakcermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara

masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program

pembangunan yang pada akhirnya menimbulkan in-efisiensi anggaran.

4.1. IDENTIFIKASI MASALAH PEMBANGUNAN TAHUN SEBELUMNYA

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian

antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa tahun 2015 dengan

implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2016. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa

catatan masalah sebagai berikut :

1. Kegiatan yang dibiayai dari APB Desa

A. Keberhasilan

1. Pembangunan Fisik

1.1 Pembangunan dapur umum dan kamar mandi kantorbalai Desa SEJAHTERA

1.2 Bedah rumah dusun Sidorawuh

1.3 Pembangunan TPT Dusun SEJAHTERA

1.4 Pergantian Pintu dan Kusen Polindes

B. Kendala dan permasalahan

Seluruh pembangunan dapat diselesaikan sampai 100%, namun masih diperlukan perluasan

kegiatan untuk tahap berikutnya, antara lain :

1. Polindes bocor dan banyak kerusakan karena bangunan sudah tua

2. TPT Dusun SEJAHTERA masih darurat karena terbatasnya dana

3. Bedah rumah belum maksimal karena keterbatasan dana

2. Kegiatan Pembangunan yang dibiayai dari APBD dan APBN

A. Pembangunan Fisik

1. Pengaspalan Dusun Sidorawuh (BKD Kab.)

2. Makadam jalan Dusun SEJAHTERA (ADD/APBD)

3. Pengaspalan jalan Dusun Sidorawuh (PNPM/APBN)

B. Pembangunan ekonomi

1. Bantuan Program Pengembangan Usaha Agrobisnis Pertanian (PUAP)

2. Program Simpan Pinjam (SPP) PNPM Mandiri.

3. Koperasi Wanita Mandiri (Kopwan)

C. Kendala dan permasalahan

Pada dasarnya seluruh pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya telah berjalan sesuai,

namun karena pengusulannya secara bertahap, maka masih banyak program kegiatan yang

belum tuntas, antara lain :

1. Belum ada TPT Sehingga jalan tergerus air jika hujan.

2. Makadam jalan belum di aspal

4.2. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJMDes

Berdasarkan Peraturan Desa SEJAHTERA Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMDes Desa

SEJAHTERA pada tahun 2016 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi masalah

Pengembangan wilayah,masalah Ekonomi dan masalah Sosial budaya. Secara rinci permasalahan

tersebut adalah :

MASALAH BERDASARKAN RPJMDes

1 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA1. Batas desa tidak jelas.

2. Luas tanah kas desa/tanah milik desa kurang jelas

3. Batas dusun dan batas desa tidak jelas.

4. Data penduduk sering tidak sesuai dengan di lapangan

5. Data ekonomi sering tidak sesuai dengan di lapangan

6. Data pertaniansering tidak sesuai dengan di lapangan

7. Data perternakan sering tidak sesuai dengan di lapangan

8. Data perikanan sering tidak sesuai dengan di lapangan

9. Data perdagangan sering tidak sesuai dengan di lapangan

10. Data penduduk kurang mampu sering tidak sesuai dengan di lapangan

11. Perdes yang dibuat desa kadangkala tidak sesuai ketentuan

12. Penyusunan Perdes sering terlambat

13. RPJMDes yang dibuat Tim penyusun kurang lengkap

14. Penyusunan RPJMDes sering terlambat

15. RKPDes yang dibuat Tim penyusun kurang lengkap

16. Penyusunan RKPDes sering terlambat

17. Penyusunan APBDes kadangkala tidak sesuai dengan RKPDes

18. Penyusunan APBDes sering terlambat

19. Pelaksanaan Musrenbangdes kurang optimal dan Usulan-usulan kegiatan sering tidak sinkron dengan kehendak masyarakat

20. Pelaksanaan Musyawarah tingkat dusun kurang optimal

21. Pelaksanaan Rapat Kerja Pemerintah Desa dan Lembaga Desa kurang maksimal

22. Banyak masyarakat menerima informasi penting terlambat

23. Kritik dan saran masyarakat secara langsung secara tertulis sering tidak terbaca aparatur desa

24. Masyarakat tidak bisa mengakses pelayanan secara online

25. Aparatur desa dan lembaga hanya sebagian yang menguasai IT

26. Kegiatan Kades dan Perangkat sering terlambat

27. Banyak rumah warga yang tidak mempunyai IMB

28. Banyak Papan Nama ( Bor ) Pemerintahan Desa dan Lembaga dan Kader Desa yang sudah rusak

29. Kades dan Perangkat Desa serta lembaga desa kadangkala kesulitan menerjemahkan ketentuan/aturan –aturan baru

30. Administrasi desa desa belum terarsip dengan baik dan belum sesuai dengan ketentuan

31. Bendahara kesulitan untuk mengeluarkan penghasilan tetap Kades dan perangkat

32. Bendahara enggan untuk mengeluarkan tunjangan Kades dan perangkat

33. Kepala Desa dan Perangkat desa kesulitan melakukan komunikasi jarak jauh

34. Kepala Desa dan Perangkat desa sering kurang semangat menghadiri kegiatan yang jaraknya jauh dari kantor desa

35. Kepala Desa dan Perangkat desa sering kurang semangat melakukan Pembinaan Masyarakat

36. KeSejahteraan mantan / janda kepala desa dan perangkat desa kurang

37. Kinerja Kepala Desa dan Perangkat desa sering kurang maksimal dan kurang sepenuh hati dalam bekerja

38. Kepala Desa dan Perangkat desa, bila mengalami sakit kebingungan masalah biaya pengobatan

39. Bendahara Desa enggan untuk mengeluarkan operasional dan tunjangan untuk Lembaga desa

40. Pakaian dinas Seragam Kades,Perangkat Desa, Lembaga Desa, ibu Dharma wanita dan Kader Posyandu sudah kusam

41. Banyak perangkat yang belum bisa membuat administrasi sesuai peraturan baru

42. Pelayanan terhadap masyarakat tersendat-sendat

43. Perangkat desa kebingungan menjamu tamu

44. Lembaga desa kesulitan untuk melakukan evaluasi perkembangan pemerintahan desa

45. Data laporan kadang kala tidak sesuai dengan lapangan

46. Pelaksanaan kegiatan kadangkalan tidak sesuai dengan RAB

47. Kegiatan antar desa tidak berjalan lancar

48. Kegiatan perdagangan tidak berkembang hanya menjangkau 1 desa saja

49. Kegiatan pertanian kurang berkembang

50. Beberapa bagian gedung kantor desa ada yang sudah rusak

51. Beberapa bagian Balai Pertemuan, ada yang sudah rusak

52. Masyarakat kadang kala kesulitan mencari Kepala Desa

53. Halaman balai dan kantor desa kurang nyaman

54. Halaman balai dan kantor desa kalau hujan becek dan bila kemarau berdebut

55. Pagar balai desa tidak memadai, sehingga keamanan dan kenyaman sangat kurang

56. Kendaraan perangkat dan masyarakat di kantor desa tidak tertata baik

57. Pelayanan terhadap masyarakat kadangkala terlambat

58. Kegiatan pertemuan sering terganggu dan tidak lancar

59. Kegiatan pertemuan sering membosankan dan kurang efektif

60. Meubelair desa jumlahnya minim

61. Target kegiatan desa sering terlambat

62. Alat komunikasi desa, dokumentasi dan publikasi sering tidak optimal

63. Pelayanan terhadap masyarakat kadangkala terhambat

64. Jumlah Barang Inventaris Desa sangat minim

65. Kinerja pesuruh desa tidak maksimal

66. Kinerja Tenaga Teknis dan Konsultan Pemerintah Desa kurang maksimal

2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN1. Jalan Dsn.SEJAHTERA kurang lancar dan membahayakan pengguna jalan

2. Jalan Dsn. Jatiwringin kurang lancar dan membahayakan pengguna jalan

3. Jalan Dsn.Puhrejo kurang lancar dan membahayakan pengguna jalan

4. Jalan Dsn.Sidorawuh kurang lancar dan membahayakan pengguna jalan

5. Jalan usaha tadi Dsn SEJAHTERA bila hujan becek dan bila kemarau berdebu, sehingga mengganggu pelayanan terhadap masyarakat

6. Jalan usaha tadi Dsn Jatiwringin bila hujan becek dan bila kemarau berdebu, sehingga mengganggu pelayanan terhadap masyarakat

7. Jalan usaha tadi Dsn Puhrejo bila hujan becek dan bila kemarau berdebu, sehingga mengganggu pelayanan terhadap masyarakat

8. Jalan usaha tadi Dsn Sidorawuh bila hujan becek dan bila kemarau berdebu, sehingga mengganggu pelayanan terhadap masyarakat

9. Berem jalan di Dsn.SEJAHTERA sering longsor karena tergerus air sungai, sehingga membahayakan pengguna jalan

10. Berem jalan di Dsn.Jatiwringin sering longsor karena tergerus air sungai, sehingga membahayakan pengguna jalan

11. Berem jalan di Dsn.Puhrejo sering longsor karena tergerus air sungai, sehingga membahayakan pengguna jalan

12. Berem jalan di Dsn.Sidorawuh sering longsor karena tergerus air sungai, sehingga membahayakan pengguna jalan

13. Banyaknya pengonsumsi listrik negara di Ds. SEJAHTERA menjadikan tegangan listrik kurang stabil

14. Banyak rumah dari keluarga kurang mampu Dsn.SEJAHTERA tidak layak huni bocor

15. Banyak rumah dari keluarga kurang mampu Dsn.Jatiwringin tidak layak huni

16. Banyak rumah dari keluarga kurang mampu Dsn.Puhrejo tidak layak huni

17. Banyak rumah dari keluarga kurang mampu Dsn.Sidorawuh tidak layak huni

18. Jalan aspal / lapen Dsn.SEJAHTERA terkikis air hujan karena tidak ada pembuangan air di tepi jalan

19. Jalan aspal / lapen Dsn.Jatiwringin terkikis air hujan karena tidak ada pembuangan air di tepi jalan

20. Jalan aspal / lapen Dsn.Puhrejo terkikis air hujan karena tidak ada pembuangan air di tepi jalan

21. Jalan aspal / lapen Dsn.Sidorawuh terkikis air hujan karena tidak ada pembuangan air di tepi jalan

22. Gorong - gorong / Plat Deuiker di Dsn.Puhrejo banyak yang rusak

23. Sisi jembatan Sungai besar Dsn. Sidorawuh sering ambrol dan terkikis air hujan

24. Air sungai di Dsn. SEJAHTERA untuk megaliri sawah sering meluap ke sawah warga jika

hujan

25. Air sungai di Dsn. Jatiwringin untuk megaliri sawah sering meluap ke sawah warga jika hujan

26. Warga Dsn. SEJAHTERA sulit mencari lahan baru jika ada warga yang meninggal

27. Warga Dsn. Jatiwringin sulit mencari lahan baru jika ada warga yang meninggal

28. Warga Dsn. Puhrejo sulit mencari lahan baru jika ada warga yang meninggal

29. Warga Dsn. Sidorawuh sulit mencari lahan baru jika ada warga yang meninggal

30. KeSejahteraan penjaga dan pemelihara makam di Dsn. SEJAHTERA kurang

31. KeSejahteraan penjaga dan pemelihara makam di Dsn. Jatiwringin kurang

32. KeSejahteraan penjaga dan pemelihara makam di Dsn. Puhrejo kurang

33. KeSejahteraan penjaga dan pemelihara makam di Dsn. Sidorawuh kurang

34. Sumur bor sudah tidak berfungsi dan kurang terawat

35. Aliran air dari sumur BOR sangat kecil ketika sampai pada pesawahan

36. Pelayanan kesehatan di Ds. SEJAHTERA belum maksimal dikarenakan peralatan kesehatan yang minim

37. Banyaknya balita dari warga miskin yang kekurangan peralatan bayi sehingga bayi tidak terawat secara baik

38. Peralatan posyandu balita di Ds. SEJAHTERA yang kurang lengkap menjadikan pelayanan posyandu balita kurang maksimal

39. Peralatan posyandu balita di Dsn. Jatiwringin yang kurang lengkap menjadikan pelayanan posyandu balita kurang maksimal

40. Peralatan posyandu balita di Dsn. Puhrejo yang kurang lengkap menjadikan pelayanan posyandu balita kurang maksimal

41. Peralatan posyandu balita di Dsn Sidorawuh yang kurang lengkap menjadikan pelayanan posyandu balita kurang maksimal

42. Peralatan posyandu lansia di Dsn. Jatiwringin yang kurang lengkap menjadikan pelayanan posyandu balita kurang maksimal

43. Peralatan posyandu lansia di Dsn. Puhrejo yang kurang lengkap menjadikan pelayanan posyandu balita kurang maksimal

44. Peralatan posyandu lansia di Dsn Sidorawuh yang kurang lengkap menjadikan pelayanan posyandu balita kurang maksimal

45. siswa tapos kurang bersemangat untuk bermain

46. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya

47. Siswa mudah bosan dan kurang bersemangat untuk mendalami agama



50. Masyarakat banyak yang kurang berminat untuk berlah raga

51. Ruput di lapangan yang tumbuh subur dan digunakan untuk menggembala kambing

52. Sebagian masyarakat tidak memahami teknologi tepat guna

53. Berem jalan belum dimanfaatkan untuk penghijauan produktif

54. Bahu jalan kelihatan kumuh dan tidak terawat dengan baik

55. Pekarangan penduduk banyak yang tidak dimanfaatkan untuk penghijauan produktif

56. Masyarakat membuang sampah sembarang tempat

57. Aliran sungai kotor dan tidak terawat dengan

3 Pembinaan Kemasyarakatan

1. Penyuluhan dan pembinaan yang dilakukan aparatur desa, kadang kala kurang direspon masyarakat

2. Pembinaan umat beragama yang biasanya sering dilakukan akhir – akhir ini menjadi jarang dilakukan

3. Organisasi – organisasi tidak berjalan lancar dan hampir bubar

4. Kegiatan PHBI dan PHBK kurang maksimal

5. Jemaat banyak yang beribadah di tempat ibadah

6. Pagar Tempat ibadah sudah rusak

7. Sarana dan prasarana ibadah kurang memadai

8. Kegiatan organisasi kemasyarakatan tidak berjalan maksimal

9. Organisasi kemasyarakatan tidak berjalan maksimal

10. Budaya masyarakat banyak yang tidak diketahui masyarakat luas

11. Kegiatan adat kadangkala tidak teridentifikasi dengan baik

12. Kegiatan Bersih Deso Kurang maksimal

13. Adat di Ds. SEJAHTERA hampir punah

14. Kegiatan adat masyarakat tidak berkembang dan tidak berjalan maksimal

15. Kegiatan kesenian lokal kadangkala tidak teridentifikasi dengan baik

16. Seni jaranan di Ds. SEJAHTERA Kurang bisa berkembang

17. Kegiatan seni di SEJAHTERA tidak berkembang dan tidak berjalan optimal

18. Siskampling sudah tidak berjalan efektif

19. Linmas tidak aktif

20. KeSejahteraan linmas kurang

21. Babinkamtibmas dan babinsa tidak aktif

22. Kantor Babinkamtibmas dan babinsa rusak

23. Organisasi pemuda banyak yang tidak dilaporkan ke desa

24. Banyak pemuda yang tidak mempunyai kegiatan positif

25. Kader PKK belum mempunyai kemampuan yg memadai

26. Kader PKK kurang bersemangat dalam menjalankan tugas



4 Pemberdayaan Masyarakat1. Kader pemberdayaan kurag bisa akutansi

2. KPMD belum bisa mendampingi masyarakat secara baik

3. RAB Kegiatan sering diborongkan ke pihak lain

4. KPMD tidak bisa mengerjakan kegiatan secara online

5. Petugas kesehatan desa masih ragu/kesulitan melakukan vaksinasi malaria

6. Musim penghujan banyak air tergenang yang menyebabkan banyak jentik dan penyakit malaria

7. Masyarakat masih belum paham cara pencegahan penyakit menular

8. Belum adanya papan informasi tentang kesehatan

9. Banyak remaja yang ketergantungan obat – obatan terlarang

10. Masyarakat banyak yang mengabaikan kesehatan

11. Kader dan Tenaga Kesehatan Desa kurang semangat dalam bekerja

12. Banyak warga miskin di Ds. SEJAHTERA yang tidak bisa melahirkan di tempat persalinan yang layak

13. Karena balita Dsn. SEJAHTERA butuh tambahan gizi yang cukup

14. Karena balita Dsn. Jatiwringin balita butuh tambahan gizi yang cukup

15. Karena balita Dsn. Puhrejo balita butuh tambahan gizi yang cukup

16. Karena balita Dsn. Sidorawuh balita butuh tambahan gizi yang cukup

17. Karena siswa tapos Ds. SEJAHTERA butuh tambahan gizi yang cukup

18. Karena lansia Dsn. Jatiwringin butuh tambahan gizi yang cukup

19. Karena lansia Dsn. Puhrejo butuh tambahan gizi yang cukup

20. Karena lansia Dsn.Sidorawuh butuh tambahan gizi yang cukup

21. Banyak masyarakat yang belum tahu tentang makanan tambahan

22. Banyak warga yang kurang menyadari pentingnya memeriksakan kehamilan secara berkala

23. Karena ibu menyusui butuh tambahan gizi yang cukup

24. KeSejahteraan kader posyandu dan lansia serta kader tapos kurang

25. KeSejahteraan warga miskin sangat kurang dan memprihatinkan

26. Guru PAUD dan TK belum bekerja optimal

27. Perlengkapan siswa miskin SD, SMP dan SMA kurang lengkap dan kurang memadai

28. Banyak siswa miskin berprestasi yang putus sekolah

29. Banyak angka kelahiran dan biaya hidup tinggi

30. Usaha kecil butuh modal dengan bunga rendah

31. Usaha kecil kesusahan untuk mencari / menambah modal

4.3.IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul

secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera

diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa

dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus

secepatnya diatasi oleh pemerintah desa.

Masalah tersebut meliputi:

a. Air sungai selatan balai desa SEJAHTERA sering meluap ke sawah warga jika musim hujan dan

tanaman petani banyak yang mati tergenang air karena saluran irigasi masih berupa tanah

belum ada bangunan permanen.

b. Balai desa SEJAHTERA belum mempunyai papan nama sehingga menyulitkan warga yang

mencari balai desa SEJAHTERA

c. Air sungai Utara Dsn. Jatiwringin sering meluap ke sawah warga jika musim hujan dan tanaman

petani banyak yang mati tergenang air karena saluran irigasi masih berupa tanah belum ada

bangunan permanen.

d. Aspal Dusun Puhrejo tergerus air jika hujan karena belum ada TPT

e. Air dari saluran irigasi selatan makam dusun SEJAHTERA sering meluap ke jalan dan jalan

menjadi tergerus karena belum ada bangunan TPT

f. Jalan ke jembatan sungai besar dusun Sidorawuh sering longsor dan menyebabkan jalan sulit

untuk dilalui kendaraan karena belum ada bangunan TPT

g. Halaman balai desa becek jika hujan dan tanah tidak rata

h. Jalan aspal/ jalan lapen rw 01, 02 dan 03 dusun SEJAHTERA rusak parah.

4.4.IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN SUPRA DESA

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses

penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari

evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya

serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Desa benar-

benar mendorong terwujudnya visi-misi daerah secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil paparan berkait dengan prioritas kebijakan pembangunan daerah, maka

penekanan masalah diprioritaskan bagaimana daerah secara efektif mampu mengurangi tingkat

kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sektor

ekonomi rakyat. Disamping itu untuk mendukung tercapainya prioritas tersebut perlu didukung sumber

daya manusia melalui peningkatan pada sektor pendidikan serta peningkatan kualitas kesehatan

masyarakat.

Masalah tersebut meliputi :

a. Jembatan yang menghubungkan antara Desa Sejahtera dan Desa Makmur terputus

b. Jalan Raya yang menghubungkan Desa Sejahtera dengan Kota Jombang banyak berlubang

sehingga membahayakan bagi penggun jalan

BABV

PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa SEJAHTERA yang tersusun dalam RKP Desa

Tahun 2016 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam

rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan

dilaksanakan pada tahun 2016 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi

permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap

kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, dll. Dengan

demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi

kemiskinan pada level desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa SEJAHTERA, secara detail

dikelompokkan, sebagai berikut :

5.1. PROGRAM DAN KEGIATAN SKALA DESA

Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang

sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan

anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis di lapangan desa mempunyai sumber daya.

Adapun program dan kegiatan pembangunan tersebut meliputi :


a. Pelayanan Masyarakat Online / IT

b. Tunjangan Tahunan

c. Tunjangan Hari Tua mantan / janda kepala desa dan perangkat desa

d. Operasional dan Tunjangan Lembaga Desa

e. Seragam Kades,Perangkat Desa, Lembaga Desa, ibu Dharma wanita dan Kader Posyandu

f. Pengadaan anggaran Tamu Desa

g. Laporan bulanan perkembangan pemerintahan desa

h. Rehab / pemeliharaan Kantor Desa dan Lembaga

i. Rehab / pemeliharaan Balai Pertemuan

j. Pengadaan ATK dan perlengkapan kantor desa

k. Honor Pesuruh Desa

2 Pembangunan Desa

a. Rehap Rumah Tidak Layak Huni Dsn.SEJAHTERA

b. Rehap Rumah Tidak Layak Huni Dsn.Jatiwringin

c. Rehap Rumah Tidak Layak Huni Dsn.Puhrejo

d. Rehap Rumah Tidak Layak Huni Dsn.Sidorawuh

e. Penataan TPU Dsn. Sukoharo

f. Penataan TPU Dsn. Jatiwringin

g. Penataan TPU Dsn. Puhrejo

h. Penataan TPU Dsn. Sidorawuh

i. Honorarium Penjaga dan Pemelihara Makam Dsn. SEJAHTERA

j. Honorarium Penjaga dan Pemelihara Makam Dsn. Jatiwringin

k. Honorarium Penjaga dan Pemelihara Makam Dsn. Puhrejo

l. Honorarium Penjaga dan Pemelihara Makam Dsn. Sidorawuh

m. Pembangunan / Pemeliharaan Fasilitas pelatihan dan Olahraga Desa SEJAHTERA

n. Pemeliharaan lapangan olah raga

o. Penanaman tanaman produktif sepanjang jalan desa

p. Kerja bakti membersihkan bahu jalan lingkungan

q. Penanaman Pohon Produktif

r. Sosialisasi bahaya pembuangan sampah disembarang tempat

s. Pembersihan daerah aliran sungai


a. Pelibatan penyuluhan dan pembinaan oleh tokoh dan pemuka agama

b. Bantuan Dana Pembinaan Umat Beragama

c. Pembinaan Organisasi Keagamaan

d. PHB Nasional / PHB Keagamaan

e. Bantuan Dana Sarana dan Prasarana Ibadah

f. Bantuan Dana Organisasi Kemasyarakatan

g. Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan

h. Pameran Pekan Budaya Masyarakat

i. Bantuan Dana Operasional Adat (Bersih Deso)

j. Pembinaan Adat

k. Pelaksanaan Siskamling

l. Pendataan Organisasi Kepemudaan

m. Pembinaan organisasi Kepemudaan

4 Pemberdayaan Masyarakat

a. PMT balita Dsn. SEJAHTERA

b. PMT balita Dsn. Jatiwringin

c. PMT balita Dsn. Puhrejo

d. PMT balita Dsn. Sidorawuh

e. PMT Tapos Ds. SEJAHTERA

f. PMT lansia Dsn. Jatiwringin

g. PMT lansia Dsn. Puhrejo

h. PMT lansia Dsn.Sidorawuh

i. Penyuluhan PMT (Pemberian Makanan Tambahan)

j. Biaya periksa kehamilan.

k. PMT ibu menyusui

l. Bantuan honor kader posyandu Balita dan Lansia serta kader tapos

m. Bantuan untuk keluarga kurang mampu

n. Bantuan Operasional PAUD dan TK

o. Bantuan perlengkapan sekolah SD, SMP dan SMA bagi siswa miskin

p. Bantuan Beasiswa Bagi Siswa Miskin

q. Program Keluarga Berencana

5.2. PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIKELOLA MELALUI KERJASAMA ANTAR DESA DAN PIHAK KETIGA

Program kegiatan yang dikelola melalui kerjasama antar desa wajib diputuskan melalui

keputusan bersama kepala desa, sedangkan kerjasama dengan pihak ketiga harus diawali melalui MOU

antara kedua belah pihak. Keputusan bekerja sama ini ditetapkan melalui Musyawarah Desa.

Kerjasama yang berdampak kepada penambahan dan pengurangan asset desa agar ditetapkan melalui

Musyawarah Desa dan diketahui oleh warga masyarakat.Dalam RKPDes tahun 2016 ini belum ada

kegiatan kerjasama antar desa dan dengan pihak ketiga.

1.Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

a. Pengukuran Batas Desa

b. …………………..

2.Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

a. ………………..

b. …………………..

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a. ………………..

b. …………………..

4.Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. ………………..

b. …………………..

5.3. PROGRAM DAN KEGIATAN SWAKELOLA DESA YANG MERUPAKAN PENUGASAN DARI PEMERINTAH

Berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan konfirmasi kepada SKPD terkait,

maka terdapat beberapa penugasan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan

Provinsi.Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Desa. Adapun kegiatan tersebut

antara lain :

A. Program/kegiatan untuk …..


a. ………………..

b. …………………..


a. Saluran irigasi selatan balai desa

b. Saluran irigasi Dsn.Jatiwringin


a. Pembinaan anak dan remaja

b. …………………..


a. Posyandu Balita dan Lansia

b. …………………..

B. Program/kegiatan untuk ……..


a. ………………..

b. …………………..


a. ………………..

b. …………………..


a. ………………..

b. …………………..


a. ………………..

b. …………………..

Daftar Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) secara terinci dapat dilihat dalam tabel lampiran

dokumen ini (meliputi bagian 5.1, 5.2, dan 5,3).

5.4. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIUSULKAN KE KABUPATEN (DU-RKPDes)

Prioritas program pembangunan skala antar desa/kecamatan/kabupaten merupakan program

dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Sejahtera tetapi

pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara

peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu

membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia

secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui

forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh delegasi

peserta Desa SEJAHTERA yang dipilih secara partisipatif pada forum musrenbangdes dan ditetapkan

dengan Keputusan Kepala Desa.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

No Bidang Program/Kegiatan Sasaran SKPD


a.

b.

c.

d.

2 Pembangunan Desa

a.Pengaspalan (hotmix)/Pemeliharaan Jalan Dsn SEJAHTERA

Masyarakat

b.Pembangunan / Pemeliharaan TPT Jembatan Sungai Besar Dsn. Sidorawuh

Masyarakat

c.Pembangunan / Pemeliharaan Saluran irigasi Dsn.SEJAHTERA Selatan Balai Desa

Masyarakat

d.Pembangunan / Pemeliharaan Saluran irigasi utara Dsn. Jatiwringin

Masyarakat


4 Pemberdayaan Masyarakat

5.5. TIM PELAKSANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Tim Pelaksana Kegiatan untuk masing-masing program kegiatan telah ditetapkan melalui

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, dan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala

Desa. Tetapi khusus untuk program yang telah memiliki Petunjuk Teknis tersendiri dari

Kementerian/Lembaga/SKPD pemilik program, maka penetapan Tim Pelaksana Kegiatan menyesuaikan

dengan Petunjuk Teknis tersebut.

Daftar Tim Pelaksana Kegiatan

No Program / KegiatanTim Pelaksana Kegiatan

Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota1.2.3.4.5.6.7.

BAB VI

P E N U T U P

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh

sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama

membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari

perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan

pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan

mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi

pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan sekala desa menuju

kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses

masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Desa seluruhnya bisa

teranggarkan secara proporsional.

Ditetapkan di : SEJAHTERA

Pada Tanggal : - - 2015

Kepala Desa SEJAHTERA

YOAN WAHYUDI

PERATURAN DESA SEJAHTERA

NOMOR ........... TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEJAHTERA ,

Menimbang :

1. bahwa untuk mewujudkan visi - misi desa yang telah disepakati bersama dalam mewujudkan

pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan riil masayarakat perlu dirumuskan

pelaksanaan pembangunan baik sekala desa dan atau sekala kecamatan / kabupaten ;

2. bahwa untuk melaksanakan pembangunan baik dalam sekala desa dan atau sekala kecamatan /

kabupaten, diperlukan pelaksanaan yang sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan

baik fisik , ekonomi , sosial dan budaya , yang telah terakomodir dalam RPJMDes , maka perlu

dibuat Rencana Kerja Pembangunan Desa ( RKP Desa )

3. bahwa RKP Desa tersebut merupakan Rencana Strategis Pembangunan Tahunan Desa Yang

menggambarkan arah prioritas kebijakan desa berkait dengan prioritas program dan kegiatan

serta kemampuan pendanaannya yang ditetapkan dengan Peraturan Desa ;

4. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas , perlu menetapkan Peraturan Desa tentang

Rencana Kerja Pembangunan Desa ( RKP Desa ) Desa SEJAHTERA Tahun 2016.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Nasional;

7. Permendagri Nomor 111Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

8. Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;

9. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

10. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan

Kewenangan Lokal Berskala Desa;

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia

Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala

Desa Dan Perangkat Desa.

16. Nomor 02 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes )

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEJAHTERA

dan

KEPALA DESA SEJAHTERA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA SEJAHTERA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN

DESA SEJAHTERA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat

2. Daerah adalah Kabupaten Kediri

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri

4. Bupati adalah Bupati Kediri

5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan

adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa

dan Badan Permusyawaratan Desa meliputi Pemerintahan, Pembangunan dan

Kemasyarakatan.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang berfungsi

menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi

masyarakat.

10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan

Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa.

11. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa baik yang bersifat

pengaturan maupun penetapan.

12. Keputusan BPD adalah semua Keputusan BPD yang ditetapkan oleh BPD.

13. RPJMDes adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam )

tahun.

14. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran

dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana

keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah

Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh

Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan

keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/ Kota.

17. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.

18. Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud

secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA RKP Desa

Pasal 2

(1). Rencana Kerja Pembangunan Desa untuk Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai

berikut :

Daftar Isi

BAB I. PENDAHULUAN

5.6.Latar Belakang

5.7.Dasar Hukum

5.8.Tujuan dan Manfaat

BAB II.VISI dan MISI

BAB III. PAGU INDIKATIF DESA

BAB IV. RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

3.1. Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun Sebelumnya

3.2. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa

3.3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas KebijakanPembangunan Supra Desa

BAB V. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH DESA

4.1. Program dan Kegiatan Skala Desa

4.2. Program dan Kegiatan yang dikelola melalui Kerjasama Antar Desa dan Pihak Ketiga

4.3. Program dan Kegiatan Swakelola Desa yang merupakan Penugasan dari Pemerintah

4.4. Prioritas Program dan Kegiatan yang diusulkan ke Kabupaten (DU RKPDes)

4.5. Tim Pelaksana Program Kegiatan

BAB VI. PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN :

11. Matrik Program & Kegiatan beserta Rancangan Anggaran dan Sumber Dana

(Tahunan)

12. Daftar Usulan RKPDes (DU RKPDes)

13. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Kabupaten/Kota yang Masuk Ke Desa

14. Pagu Indikatif Desa

15. Surat Keputusan Tim Perumus

16. Surat Keputusan Tim Verifikasi

17. Surat Keputusan Tim Pelaksana Kegiatan

18. Berita Acara Musyawarah Desa

19. Peraturan Desa tentang RKPDes

20. Rencana Anggaran Biaya (RAB) masing-masing kegiatan

(2). Isi Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Peraturan Desa yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari

Keputusan Kepala Desa ini.

BAB III

PENUTUP

Pasal 3

Rencana Kerja Pembangunan Desa tahun 2016 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah

Desa dalam Pelaksanaan pembangunan Tahun 2016.

Pasal 4

Berdasarkan RKP Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun 2016.

Pasal 5

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai tehnis pelaksanaannya

diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 6

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEJAHTERA

Pada Tanggal : - - 2016

KEPALA DESA SEJAHTERA

( YOAN WAHYUDI )

Diundangkan di SEJAHTERA

pada tanggal - - 2016

SEKRETARIS DESA SEJAHTERA ,

KASERAN ALMANSUR

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2016 NOMOR .........../ E

Draft RKP Desa 2016

Documents

Transcript of Draft RKP Desa 2016