MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALREPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALNOMOR: / / MEM//2004

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAANSISTEM ALAT UKUR DAN OPERASI SERAH TERIMA

PADA KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 52 ayat (1)dan (2) Peraturan Pemerintah No........ Tahun 2004 jo Pasal 6huruf I Peraturan Pemerintah No. ....... Tahun 2004, dianggapperlu untuk menetapkan pedoman teknis penggunaan peralatandan sistem alat ukur pada kegiatan usaha minyak dan gas bumidalam suatu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 (LN Tahun 2001Nomor 136, TLN Nomor 4152);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 (LN Tahun2002 Nomor 141, TLN Nomor 4253);

3. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tanggal 9Agustus 2001;

4. Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral dan SumberDaya Mineral Nomor 150 Tahun 2001 tanggal 2 Maret 2001 joKeputusan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Nomor1915 Tahun 2001 tanggal 23 Juli 2001;

5. Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.6. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2002 tentang Badan

Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi.7. Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 2002 tentang Badan

Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar

Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi MelaluiPipa.

8. Mijn Politie Reglement 1930 (stb. 1930 Nomor 341);9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974;10. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1979 (LN Tahun 1979

Nomor 18, TLN Nomor 3135);11. Peraturan Pemerintah Sementara No. 5, Tanggal 20 Maret

197112. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 06

P/0746/M.PE/1991 tanggal 19 Nopember 1991;13. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor

07.P/075/M.PE/1991 tanggal 19 Nopember 1991;14. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 300

K/38/M.PE/1997, tanggal 19 Januari 1994.15. NOMOR : 0233K/096/M . PE/1988 . Tera dan Tera ulang

63A/Kpb/II/1988UTTP Migas

MEMUTUSKANMenetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA

MINERAL TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAANPERALATAN SISTEM ALAT UKUR DAN OPERASI SERAHTERIMA MIGAS PADA KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GASBUMI

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :

a. Penggunaan Peralatan dan Sistem Alat Ukur adalah perencanaan,pembangunan, pemeriksaaan, pengoperasian, dan pemeliharaanperalatan dan sistem alat ukur pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

b. Peralatan adalah suatu Alat Ukur dan perlengkapannya yang dapat berdirisendiri atau merupakan bagian rangkaian pada suatu Sistem Alat Ukur

c. Alat Ukur adalah peralatan yang dapat berdiri sendiri atau merupakanbagian peralatan yang dipergunakan untuk pengukuran kuantitas dan/ataukualitas minyak dan gas bumi termasuk untuk mengukur aliran, tekanan,suhu, tinggi permukaan cairan, dan komposisi minyak dan gas bumi.

d. Sistem Alat Ukur adalah suatu rangkaian Alat Ukur dan perlengkapannyayang merupakan kesatuan sistem yang tidak terpisahkan yangdipergunakan untuk pengukuran kuantitas dan/atau kualitas minyak dangas bumi, menurut klasifikasi Legal dan Operasi.

e. Meter adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukurankuantitas aliran min yak dan gas bumf.

f. Modifikasi adalah perubahan sistem, peralatan, perlengkapan atauperpipaan yang dapat mempengaruhi unjuk kerja sistem alat ukur.

g. Penggantian adalah penggantian sistem , peralatan, perlengkapan atauperpipaan yang dapat mempengaruhi unjuk kerja sistem alat ukur.

h. Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap, Mentori, Minyak Bumi....adalahsebagaimana termaksud dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2001tentang Minyak dan gas Bumi.

I. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bidang tugas dantanggungjawabnya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

j. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang bidang tugas dantanggungjawabnya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumf.

Pasal 2

(1) Menteri bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan penggunaanperalatan dan sistem alat ukur pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

(2) Pengawasan atas pelaksanaan penggunaan peralatan dan sistem alatukur sebagimana dimaksud pada ayat (1 ) dilaksanakan oleh DirekturJenderal.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputiPembangunan , Pengoperasian dan Pemeliharaan Sistem Alat Ukurminyak dan gas bumi serta hasil olahannya.

(4) Peralatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dikalibrasi olehlembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

KETENTUAN TEKNIS

Pasal 3

(1) Penggunaan Peralatan dan Sistem Alat Ukur pada kegiatan usaha minyakdan gas bumi meliputi perencanaan , pembangunan , pemeriksaan,pengoperasian dan pemeliharaan.

(2) Peralatan dan Sistem Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)wajib memenuhi keselamatan kerja dan standar sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

(1) Dalam melaksanakan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib mengajukanperencanaan sistem alat ukur kepada Direktorat Jenderal.

(2) Perencanaan Sistem Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)paling sedikit memuat :

a. Latar belakang dan tujuan pemasangan sistem alat ukur.b. Data proses dan fluida yang akan diukurc. Rancangan sistem lat ukurd. Diagram Alir Proses (Proces Flow Diagram) dan Piping &Instrumentation Diagram (P & ID)e. Standar atau code yang digunakan sebagai acuan.f. Spesifikasi dan daftar peralatan yang akan digunakan.g. Sistem pengamanan yang akan digunakan.h. Daftar peralatan yang akan dipasang pada sistem alat ukuri. Program pemeriksaan teknis , pengujian teknis dan kalibrasi

pembangunan sistem alat ukur (Inspection Test Plan).j. Jadual Program pembangunan.

(3) Dalam hal perencanaan sistem alat ukur sebagaimana dimaksud dalamayat (1 ) dan ayat (2) telah lengkap , wajib dipresentasikan pada DirektoratJenderal.

(4) Berdasarkan hasil evaluasi atas presentasi , Direktur Jenderal memberikanpersetujuan atau penolakan atas perencanaan sistem alat ukur atauperencanaan modifikasi sistem alat ukur paling lama 10 (sepuluh) hadkerja setelah dilaksanakannya presentasi.

(5) Dalam hal Direktur Jenderal menolak atas perencanaan sistem alat ukurdan perencanaan modifikasi sistem alat ukur wajib memberikan alasan-alasan penolakannya.

(6) Dalam hal Direktur Jenderal tidak memberikan persetujuan atau penolakandalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), pengajuanperencanaan Sistem Alat Ukur yang diajukan sebagaimana dimaksuddalam ayat ( 1) dianggap disetujui dan Badan Usaha atau Bentuk UsahaTetap dapat memulai pembangunan sistem alat ukurnya.

Pasal 5

(1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dapat melaksanakanpembangunan sistem alat ukur untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

(2) Dalam hal Badan usaha atau Bentuk Usaha Tetap tidak melakukan sendiripembangunan sistem alat ukur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),dapat menunjuk pihak lain sebagai perakit dan perekayasa sistem alatukur.

(3) Dalam melaksanakan pembangunaan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dan ayat (2) wajib memenuhi kemampuan dan kompetensi di bidangpembangunan sistem alat ukur dan telah mendapat persetujuan DirekturJenderal.

Pasal 6

(1) Pembangunan peralatan dan sistem alat ukur dilaksanakan setelahmendapatkan persetujuan sistem alat ukur atas perencanaan sistem alatukur atau perencanaan modifikasi sistem alat ukur dari Direktur Jenderal.

(2) Pelaksana pembangunan Sistem Alat Ukur wajib memiliki kompetensi dibidang pembangunan Sistem Alat Ukur dan wajib mendapat persetujuanDirektur Jenderal.

Pasal 7

(1) Sistem alat ukur wajib memenuhi ketelitian (accuracy), ketidaktetapan(repeatability) dan unjuk kerja (performance) sesuai standar danketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Ketentuan atas ketelitian (accuracy), ketidaktetapan (repeatability) danunjuk kerja (performance) peralatan dan sistem alat ukur sebagaimanatercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri ini .

(3) Alat Ukur yang dirangkai dan / atau digunakan secara terpisah untukkemamanan dan mendapatkan respon pengukuran yang baik batasdaerah ukur terpasang (range) antara 1,3 (satu tiga persepuluh) kalisampai dengan 1,5 (satu lima persepuluh) kali dari rancangan daerah ukurmaksimum operasi.

Pasal 8

Setiap kelengkapan peralatan dan sistem alat ukur wajib memenuhipersyaratan dengan resolusi dan akurasi alat ukur tekanan dan alat ukur suhusesuai dengan tabel sebagai berikut :

Akurasi Sistem Alat Uka. Gas : Plus + atau minus - satu persen 1b. Minyak dan produk cair : Plus (+) atau minus (-) nol koma lima

lainnya di fasilitas uji belas persen (0,15%).pabrik

c. Automatic Tank Gauging : Plus (+) atau minus (-) satu milimeter(ATG) di fasilitas uji

abrik.ATG pada sistem tangki Plus (+) atau minus (-) tiga milimeterukur untuk serah terima

Pemakaian Tekanan Te eratur Ket-------K9/cm Psi C

e Kalibrasi Prover 0,5 0,05

V

Temp. APIf Proving Meter 0,5 0,25 MPMS 7.2Pen ukuran 0,5 0,5

h. Timbangan

Maksimumkeslahanyangdibolehkan

Untuk beban "m" dan interval satuan skala "e"

Klas I Klas II Klas III Klas IV+05e 05m550.000 05m55.000 05m5500 05_m550t 1 e 50.000 < m

(4) Sistem Tangki Ukur Legal untuk LPG, LNG, Minyak Bumi dan hasilolahan harus dilengkapi Tabel Volume Tangki, Alat Ukur Tinggi PermukaanCairan, Alat Ukur Temperatur dan Alat Pengambil Contoh.

(5) Sistem Alat Ukur Timbangan Legal untuk Liquified Petroleum Gas (LPG)dan hasil olahan kilang yang berbentuk padat harus dilengkapi denganalat pencatat timbangan dan/atau indikator.

(6) Alat ukur legal wajib ditera dan tera ulang sesuai dengan peraturan yangberlaku disaksikan oleh petugas Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

(7) Untuk pengukuran produksi sumur atau lapangan yang berhubungandengan pembagian hasil produksi dan/atau insentif dari Pemerintah ataukepemilikan negara atas minyak dan gas bumi wajib digunakan sistemalat ukur legal.

(8)

(9)

Untuk pengukuran pembagian hasil produksi, tanggung jawab, hasilpenjualan dengan para pihak wajib digunakan sistem alat ukur legal.

Sistem Alat Ukur Operasi wajib ditera dan ditera ulang oleh ahli yangditunjuk pemilik disaksikan oleh Inspektur Migas.

BAB IIISERAH TERIMA MINYAK DAN GAS BUMI

Pasal 11

(1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang mengoperasikan peralatandan sistem alat ukur Legal untuk kegiatan serah terima dan/ataupenyaluran minyak bumi, gas bumi dan hasil olahan wajib memenuhiprosedur serah terima yang disetujui Direktur Jenderal Minyak dan GasBumi.

(2) Sistem alat ukur Legal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputiSistem Alat Ukur Utama dan Sistem Alat Ukur Cadangan (back up) yangterintegrasi dan memenuhi syarat.

(3) Dalam melaksanakan serah terima dan/atau penyaluran sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) wajib menggunakan Sistem Alat Ukur Utama.

(4) Dalam hal sistem alat ukur utama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)tidak dapat digunakan, dapat digunakan alat ukur cadangan yangmemenuhi syarat.

Pasal 12

Pada pelaksanaan serah terima dan/atau penyaluran sebagaimana dimaksuddalam Pasal 9 wajib menggunakan tenaga yang berkualifikasi dan memilikikompetensi.

Pasal 13

(1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap bertanggung jawab dan menjaminatas operasi dan kelangsungan beroperasinya sistem alat ukur dan wajibmelaksanakan pemeriksaan teknis secara berkala sesuai dengan ketentuanyang berlaku.

(2) Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tidak dapatmelaksanakan pemeriksaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dapat menunjuk pihak lain yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi dantelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Minyak dan GasBumi.

(3) Dalam melaksanakan pemeriksaan teknis uji keselamatan kerja danketelitian (accuracy), ketidaktetapan (repeatability ), unjuk kerja(performance ) sistem alat ukur baru maupun lama dilakukan sesuai dengankaidah keteknikan yang baik yang meliputi tahapan Factory Aceptance Test(FAT), Sistem Integration Test (SIT), Site Aceptance Test (SAT) dan UjiUnjuk Kerja Sistem ( Commissioning).

(4) Dalam melaksanakan pemeriksaan teknis sebagaimana dimaksud dalamayat (3) Direktur Jenderal dapat menentukan lain setelahmempertimbangkan faktor teknis , keselamatan dan ekonomis.

(5) Dalam rangka menjamin keselamatan , operasi dan kelangsunganberoperasinya sistem alat ukur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian secaraberkala.

(6) Pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)meliputi pemeriksaan keselamatan kerja dan ketelitian (accuracy),ketidaktetapan (repeatability), unjuk kerja (performance ) atas penggunaanperalatan dan sistem alat ukur.

Pasal 14

(1) Dalam hal penggunaan peralatan dan sistem alat ukur tidak dapat memenuhiketentuan keselamatan kerja , ketelitian (accuracy), ketidaktetapan(repeatability), unjuk kerja (performance ), wajib diperbaiki apabila tidak dapatdiperbaiki tidak boleh digunkan dan wajib dilaporkan kepada DirekturJenderal.

(2) Pelaporan peralatan dan sistem alat ukur sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), memuat latar belakang tidak digunakannya alat ukur atau sistem alatukur dan langkah -langkah perbaikan yang telah dilakukan.

Pasal 15

Dalam rangka menjamin keselamatan kerja dan ketelitian (accuracy),ketidaktetapan (repeatability), unjuk kerja (performance) dalam operasi dankelangsungan operasional Direktur Jenderal menetapkan lebih lanjut persyaratanteknis penggunaan Alat Ukur Utama dan perlengkapannya.

BAB VPasal 16

Sistem alat ukur pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri atas:a. Sistem Tangki Ukur Daratb. Sistem Tangki Ukur Terapungc. Sistem timbangan massad. Sistem Meter Arus

Pasal 17Sistem Tangki Ukur Darat

(1) Sistem Tangki Ukur Darat terdiri atas tabel volume tangki, alat ukur tinggipermukaan cairan , pengambil contoh dan alat ukur suhu, alat ukurdensiti/API yang syah.

(2) Alat Ukur Tiggi Permukaan Cairan dan Tangki Ukur wajib ditera dan teraulang sesuai dengan peraturan yang berlaku

(3) Sistem tangki ukur darat dapat digunakan sebagai alat ukur utama untuklapangan yang memproduksi minyak mentah kurang dari 3000 barrelperhari atau setara.

(4) Sistem tangki ukur darat hanya dapat digunakan sebagai sistem alat ukurcadangan (back up) untuk pengukuran Bahan Bakar Minyak (BBM) danhasil olahan kilang minyak bumi.

(5) Sistem tangki ukur darat tidak dapat digunakan sebagai alat ukur utamakecuali sistem meter tidak dapat digunakan/rusak.

Pasal 18Sistem Tangki Ukur Terapung

(1) Sistem alat ukur tangki terapung terdiri atas tabel volume tangki, alat ukurtinggi permukaan cairan, alat ukur suhu, alat ukur densiti/API, dan alatukur tekanan.

(2) Sistem tangki ukur terapung hanya dapat digunakan sebagai alatcadangan (back up).

(3) Tangki Ukur dan Alat Ukur Tiggi Permukaan Cairan wajib ditera dan teraulang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(4) Dalam hal tidak terdapatnya perubahan tabel volume tangki sebagaimanadimaksud pada ayat (3), lembaga yang berwenang wajib menjaminkebenaran tabel volume tangki.

(5) Tanker yang digunakan sebagai sistem tangki ukur terapung wajibmemiliki sertifikat class yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenangdan dilakukan verifikasi Teknis serta Keselamatan Kerja oleh DirektoratJenderal Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 18Tangki Kapal LNG

(1) Sistem alat ukur tangki terapung LNG terdiri atas tabel volume tangki, alatukur tinggi permukaan cairan , alat ukur suhu , alat ukur densiti /API, dan alatukur tekanan yang syah.

(2) Tangki Terapung Liquified Natural Gas (LNG) digunakan sebagai sistem alatukur utama.

(3) Untuk menjamin kehandalan Alat ukur tinggi permukaan cairan yangdigunakan pada Kapal LNG harus dilengkapi dengan cadangan yangmemadai.

(4) Tangki Ukur dan Alat Ukur Tiggi Permukaan Cairan wajib ditera dan teraulang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(5) Dalam hal tidak terdapatnya perubahan tabel volume tangki sebagaimanadimaksud pada ayat (2), lembaga yang berwenang wajib menjaminkebenaran tabel volume tangki secara periodik.

(6) Tanker LNG yang digunakan sebagai sistem tangki ukur terapung wajibmemiliki sertifikat class yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang dandilakukan verifikasi Teknis serta Keselamatan Kerja oleh Direktorat JenderalMinyak dan Gas Bumi.

BAB VIFASILITAS SERAH TERIMA MINYAK DAN GAS BUMI

Pasal 19

(1) Pelabuhan Khusus yang difungsikan sebagai Terminal serah terima minyakdan gas bumi harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh instansi yangberwenang.

(2) Terminal Serah Terima Minyak Mentah harus dilengkapi dengan sistem alatukur utama dan cadangan , labolatorium serah terima, alat penyerahan,sistem pengaman kerangan akhir, alat hitung (Calculator) minimalmempunyai tampilan angka dua belas digit.

(3) Pelaksanaan operasi serah terima harus berpedoman pada prosedurpenyerahan yang disetujui oleh Direktur Jenderal.

(4) Badan usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menjamin ketelitian(accuracy), ketidaktetapan (repeatability), unjuk kerja (performance).memelihara fasilitas serah terima agar dapat berfungsi dengan balk.

(5) Fasilitas Serah Terima di Lepas Pantai harus menggunakan sistem metersebagai alat ukur utama dan alat ukur cadangan.

(6) Fasilitas instalasi serah terima minyak dan gas bumi harus dirancang,dikonstruksi dan dioperasikan sesuai dengan peraturan dan kaidahketeknikan yang balk.

(7)

(8)

(9)

Fasilitas instalasi serah terima harus dilengkapi dengan sistem keselamatankerja, alat pemadam kebakaran, alat komunikasi dan peralatan pencegahanpencemaran lingkungan.

Memiliki tim keadaan darurat sesuai peraturan yang berlaku.

Fasilitas serah terima harus dioperasikan oleh petugas yang berkualifikasi.dan kompetensi.

Pasal 20

(1) Stasiun Serah Terima Gas Bumi harus dilengkapi dengan sistem alat ukurutama dan cadangan , labolatorium serah terima gas, sistem pengaman,alat hitung (Calculator) minimal mempunyai tampilan angka dua belas digit

(2) Stasiun pengukur Serah Terima Gas Bumi harus menggunakan sistem alatukur, dalam hal sistem meter dilengkapi dengan flow computer harusdilengkapi dengan sistem alat ukur cadangan.

(3) Badan dan Bentuk Usaha Tetap wajib memelihara fasilitas serah terima agardapat berfungsi dengan baik.

(4) Fasilitas instalasi serah terima harus dilengkapi dengan sistem keselamatankerja , alat pemadam kebakaran , alat komunikasi dan peralatan pencegahanpencemaran lingkungan.

(5) Memiliki tim keadaan darurat sesuai peraturan yang berlaku.

(6) Fasilitas serah terima harus dioperasikan oleh petugas yang berkualifikasi.dan kompetensi.

Pasal 21Pengoperasian

(1) Pengukuran dan perhitungan volume minyak dan gas bumi sertaperhitungan nilai kalori gas bumi harus menggunakan Satuan Internasional(SI), dalam pelaksanaan penggunaan satuan tersebut akan diatur lebihlanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

(2) Pelaksana Operasi serah terima wajib memiliki kualifikasi dan kompetensiperaturan , standar , teknik sistem alat ukur, operasi dan pengetahuankeselamatan kerja, kesehatan kerja serta lindungan lingkungan.

(3) Penulisan hasil pengukuran pada saat proses perhitungan volume, angkakoreksi tekanan , koreksi suhu , nilai kalori gas :a. Angka koreksi temperature dan tekanan wajib ditulis em pat digit

dibelakang koma (x,xxxx)b. Angka hasil akhir perhitungan volume wajib ditulis empat digit

dibelakang koma (x,xxxx) untuk satuan imperial , untuk satuanStandard Internasional (SI) wajib ditulis em pat digit dibelakang koma(x,xxxx)

c. Angka Meter Faktor wajib ditulis em pat digit dibelakang koma(x,xxxx)

d. Meter kerja harus mempunyai spesifikasi Meter K Faktor dua digitdibelakang koma (x,xx) Referensi

e. Angka hasil akhir perhitungan kalibrasi volume prover, master meterwajib ditulis enam digit dibelakang koma (x,xxxxxx).

f. Batas pembulatan penulisan angka pada digit terakhir 0, 5

(4) Terhadap sistem meter minyak dan hasil olahannya harus diuji sesuaiprosedur penyerahan yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal untukmendapatkan Meter Faktor.

(5) Terhadap sistem meter yang tidak dilengkapi dengan alat uji wajibdilakukan pengujian meter di lembaga yang syah atau cara lain yangdisetujui pihak yang berwenang minimal satu tahun sekali untukmendapatkan Meter Faktor.

(6) Pengujian sistem meter minyak yang digunakan secara terus menerusuntuk penyerahaan wajib diuji minimal 1 (satu) bulan sekali.

(7) Pengujian sistem meter yang digunakan untuk penyerahan minyak daridan ke kapal dilakukan pada setiap pengapalan atau penerimaan , sesuaidengan prosedur yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal.

Pasal 22

(1) Perhitungan Pengukuran Penyerahan minyak mentah atau produkolahannya didasarkan pada angka perhitungan di titik penyerahan yangdisepakati para pihak.

(2) Perbedaan pengukuran volume antara di Titik Penyerahan denganpengukuran volume Penerimaan maksimum 0,5%. (untuk penyerahanFree on Board atau penyerahan legal).

(3) Perbedaan pengukuran volume antara Pengiriman (StasiunPenyerahan/Kapal ) dengan pengukuran volume di Stasiun/TerminalPenerima maksimum 0,5% (untuk Carry Insurance Freight ataupenerimaan legal).

(4) Kehilangan karena pengangkutan dan pembongkaran ditentukan antaratransporter dan pemilik, dalam hal pemilik dan/atau pengangkut tidakdapat melakukan penelitian untuk menentukan besarnya foktor kehilanganakibat pengangkutan dan pembongkaran, dapat meminta jasa pihakketiga yang berkualifikasi.

(5) Dalam hal terjadi perbedaan yang melebihi batas toleransi sebagaimanadimaksud dalam ayat (2), (3) dan 4 maka Badan Usaha atau BentukUsaha Tetap wajib melakukan evaluasi akurasi, unjuk kerja sistem alatukur dan operasinya, hasil evaluasi dilaporkan kepada DirektoratJenderal.

(6) Apabila Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tidak dapat mengevaluasisendiri terhadap akurasi, unjuk kerja dan operasi sebagaimana dimaksuddalam ayat (4) maka Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dapatmenggunakan pihak lain yang mempunyai kompetensi untukmengevaluasi.

BAB VIIPROSEDUR

Pasal 23

(1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib mempunyai Prosedur SerahTerima Minyak atau Gas Bumi yang disetujui oleh Direktur Jenderalsebelum Sistem Alat Ukur dioperasikan.

(2) Prosedur serah terima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya berisi seperti pada lampiran.

(3) Setiap Penggunaan Sistem Alat Ukur Legal wajib dilengkapi denganprosedur serah terima termaksud pada butir (1).

BAB VIIIJASA PENUNJANG

Pasal 24Jasa Penunjang

(1) Perusahaan Jasa Penunjang untuk sistem alat ukur meliputi PerusahaanPerakit-Perekayasa sistem Alat Ukur, Jasa Bantuan Teknis KalibrasiSistem Alat Ukur dan Agen Tunggal Alat Ukur.

(2) Untuk dapat menjamin syarat teknik dan purna jual Perusahaan Jasatermaksud pada butir ( 1) wajib mendapat rekomendasi dari DirekturJenderal.

(3) Jangka waktu rekomendasi sebagaimanan ayat (1) paling lama berlaku 2(dua) tahun dan dapat diperbaharui atau diperpanjang.

(4) Setiap perubahan perusahaan dan/atau status yang menyebabkangugurnya kewajiban terhadap jaminan purna jual sistem alat ukur yangdigunakan pada usaha minyak dan gas bumi di Indonesia wajib dilaporkankepada Direktur Jenderal

(5) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap rekomendasi sebagaimanadimaksud dalam butir (2) sewaktu-waktu dapat dicabut oleh DirekturJenderal.

(6) Bukti-bukti penyimpangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)berdasarkan laporan dari pihak pengguna di Iingkungan usaha migasbahwa jaminan purna jual yang diberikan tidak dilaksanakan dan atauperalatannya ternyata tidak memenuhi syarat teknik

(7) Perusahaan Jasa Penunjang sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) wajibmemenuhi persyaratan meliputi

1) Untuk Agen Alat Ukura. Legalitas Perusahaan dari Departemen Kehakiman Indonesiab. Legalitas Keagenan dari Departemen Perinclustrian clan

Perdagangan Indonesiac. Mendapat Dukungan keagenan dan jaminan purna jual dari

Prinsipald. Memiliki Sumberdaya Manusia Nasional yang berkompeten dalam

bidang alat ukur yang diageni.e. Memiliki Manajemen Organisasi yang baik.f. Memahami keselamatan kerja pada operasi usaha migasg. Memiliki fasilitas keagenan dan tempat untuk bekerja yang baikh. Alat ukur yang dijual memenuhi syarat teknik untuk digunakan pada

kegiatan usaha minyak dan gas bumi (secara teori,produksi/manufaktur dan operasi lapangan).

i. Telah mendapat pengakuan dari lembaga/labolatorium alat ukurNasional dan/atau Internasional

j. Mengacu kepada Standard Internasional yang berlaku.k. Memberikan layanan purna jual yang baikdan ditungankan dalam

surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Agen di Indonesia danPrinsipal.

1. Mempunyai program alih teknologim. Mempunyai program penggunaan produksi dalam negeri.

2) Perusahaan Perakit Perekayasa Sistem Alat Ukur.

a Legalitas Perusahaan sebagai perakit perekayasa sistem alat ukurdari Departemen Kehakiman Indonesia

b Memiliki Sumberdaya Manusia Nasional yang berkompeten dalambidang sistem alat ukur.

c Memiliki Manajemen Organisasi yang baik.d Memahami keselamatan kerja pada operasi usaha migase Memiliki fasilitas perakitan , perencanaan sistem alat ukur dan

tempat untuk bekerja yang baikf Dalam hal perakitan bila tidak memiliki fasilitas sendiri dapat

bekerjasama dengan perusahaan lain di dalam negeri yangmempunyai kualifikasi kontrol mutu ISO 9001 dan/atau ASMEStamp.

g Telah memiliki sistem kontrol mutu ISO 9001:2000h Sistem Alat ukur yang diproduksi memenuhi syarat teknik untuk

digunakan pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi (secarateori, produksi /manufaktur dan operasi lapangan).

i Mengacu kepada Standard Internasional dan atau Nasional yangberlaku.

j Memberikan Jaminan purna jual yang baik terhadap peralatan yangdiageni maupun sistem alat ukur yang dirakit.

k Mempunyai program alih teknologi dan pengembangan SDMI Mempunyai program penggunaan produksi dalam negeri.

Pasal 25Produk Alat Ukur

(1) Alat ukur yang akan dipergunakan pada kegiatan usaha minyak dan gasbumi wajib diverifikasi oleh Inspektur migas.

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) meliputi

a. Filosofi rancangan alat ukurb. Cara pembuatan dan lokasi pembuatan.c. Control mutu produksi dan standar yang digunakan.d. Data kemampuan alat ukur atau meter yang diintegrasikan dengan

sistem alat ukur atau meter lain.e. Akurasi dan kehandalan sistemf. Sertifikasi dari lembaga independentg. Menyaksikan pembuatan , pengujian dan manajemen kontrol mutu di

pabrik pembuath. Pengamatan kinerja alat ukur yang terpasang /beroperasi dimana

saja.

(3) Inspektur Migas yang melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalamayat ( 1) wajib membuat laporan penilaian kelayakan alat ukur dandisampaikan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kepala KepalaInspeksi , ditembuskan ke agen alat ukur serta pihak lain yang terkait.

(4) Setelah menilai hasil laporan Inspektur Migas sebagaimana dimaksuddalam ayat (3) maka Direktur Jenderal dapat menolak atau menerbitkanrekomendasi alat ukur untuk dapat digunakan pada kegiatan usaha minyakdan gas bumi

(5) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) berlaku selama2 (dua) tahun.

(6) Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) sewaktu-waktudapat dicabut apabila ditemukan bukti -bukti bahwa kualitas atau unjukkerjanya tidak memenuhi ketentuan dan legalitas.

(7) Bukti-bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) berdasarkan laporandari pihak pengguna alat ukur.

Pasal 26Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul akibat dari Keputusan Menteri ESDM ini dibebankan kepadaInstansi, Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap, atau sumber lain yang sah sesuaidengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

(8) Alat Ukur Utama dan perlengkapannya yang akan dipasang pada Sistem AlatUkur wajib berpedoman pada Daftar Agen, Perakit / Perekayasa sistem alat ukurmigas yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 27Ketentuan Penutup

Hal-hal yang belum diatur di dalam ketentuan ini akan ditenukan kemudian.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 2004

Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral

Purnomo Yusgiantoro

Tembusan :1. Menteri Dalam Negeri2. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral3. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral4. Para Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Energi dan Sumber

Daya Mineral5. Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya

Mineral6. Kepala BPH Migas7. Kepala BP Migas8. Para Gubernur di seluruh Indonesia9. Para Bupati di seluruh Indonesia10. Direktur Utama PT . Pertamina (Persero)11. Direktur Utama PT . PGN (Persero)

page 1page 2page 3page 4page 5page 6page 7page 8page 9page 10page 11page 12page 13page 14page 15page 16page 17