Draft Panduan Bsm Apbnp 2013
-
Upload
slamet-al-matra -
Category
Documents
-
view
413 -
download
1
description
Transcript of Draft Panduan Bsm Apbnp 2013
Panduan PelaksanaanBANTUAN SISWA MISKIN
(BSM) APBNP
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANTAHUN 2013
iii
KATA PENGANTAR
Dengan disetujuinya APBN-Perubahan tahun 2013, dan adanya kebijakan kenaikan harga bahanbakar minyak (BBM) bersubsidi yang diberlakukanmulai bulan Juni 2013, maka Pemerintahmenetapkan program-program kompensasi terhadap masyarakat miskin dan rentan kemiskinan.Program kompensasi tersebut berupa Bantuan Siswa Miskin (BSM), Program Keluarga Harapan(PKH), program Raskin, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), dan programinfrastruktur dasar.Program Raskin, PKH, dan BSM merupakan bagian dari Program Percepatandan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S), danmerupakan percepatan dan perluasan dari program-program bantuan sosial yang sudah ada selama ini.
Kenaikan harga bahan bakar minyak sangat berdampak pada perekonomian keluarga miskin danrentan kemiskinan karena daya beli mereka akan turun. Semua daya yang ada dalam keluargamiskin dan rentan kemiskinan digunakan untuk mempertahankan dan melangsungkankehidupansehingga prioritas mereka bukan untuk pendidikan.
Pemerintah Indonesia sangat serius meningkatkan taraf pendidikan bangsa Indonesia denganterus mengupayakan agar pendidikan dapat diakes dengan mudah oleh seluruh masyarakatIndonesia terutama dari masyarakat miskin dan rentan kemiskinan. Program Keluarga Harapan(PKH) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM) dimaksudkan untuk mengamankan upaya jangka panjangguna memutus rantai kemiskinan dengan memastikan masyarakat miskin bisa mengaksespendidikan dan mendapatkan pelayanan kesehatan, sehingga mutu sumber daya manusiaIndonesia terus meningkat dan mampu bersaing dalam era masyarakat global.
Agar program Bantuan Siswa Miskin (BSM) dapat mencapai target sesuai yang telah ditetapkan,Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkanPanduanPelaksanaan Bantuan Siswa Miskinyang digunakan sebagai panduan bagi pelaksanaanprogram dan kegiatan BSM baik di pusat maupun di daerah.
Diharapkan pihak-pihak terkait dengan penyelenggaraan program BSM di semua tingkatan dapatmemahami, mendukung dan melaksanakan dengan amanah, efektif dan efisien seluruh proseskegiatan mulai dari penyiapan rencana, pelaksanaan, sampai dengan monitoring, evaluasi danpelaporannya.
Akhirnya, kami mengharapkan agar semua pihak terkait mempelajari dengan seksama danmenjadikan panduan pelaksanaan ini sebagai pedoman serta acuan dalam pelaksanaan programBSM tahun anggaran 2013.
Jakarta, Juni 2013
............................................
...............................................
v
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR iiiDAFTAR ISI vBAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1B. Tujuan 2C. Dasar Hukum 3D. Pengertian 3E. Sasaran 4F. Besaran Dana BSM 5G. Pemanfaatan Dana 5H. Waktu Penyaluran 5
BAB II MEKANISME PENENTUAN PEMBERIAN BANTUAN SISWA MISKIN (BSM) 9A. Penetapan Sasaran Siswa Penerima BSM Tahun Pelajaran 2013/2014 9B. Mekanisme Penentuan Sasaran Sasaran Siswa Penerima BSM Tahun Pelajaran 2013/2014 11
BAB III MEKANISME PENCAIRAN, PENYALURAN DAN PENGAMBILAN DANA BANTUAN SISWAMISKIN (BSM) 17
A. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Dana BSM 17B. Pengambilan Dana Bantuan 18C. Pemanfaatan dan Pembatalan BSM 19
BAB IV ORGANISASI PELAKSANA 23A. Tingkat Pusat 23B. Tingkat Provinsi 23C. Tingkat Kabupaten/Kota 23D. Tingkat Sekolah 24
BAB V TATA TERTIB PENGELOLAAN 27A. Dinas Pendidikan Provinsi 27B. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 27C. Sekolah 27
BAB VI MONITORING, SUPERVISI DAN PELAPORAN 28B. Tujuan Monitoring dan Supervisi 28C. Sasaran monitoring 28D. Pelaksanaan Monitoring 28E. Pelaporan 30
BAB VII PENANGANAN PENGADUAN 32A. Pengawasan 32B. Pengaduan Masyarakat 32C. Sanksi 33D. Ketentuan lain 33
LAMPIRAN 34
Melayani Semua Anak Usia SMP dengan Amanah
Panduan Pelaksanaan Bantuan Siswa Miskin 1
BAB IPENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Disparitas partisipasi sekolah antar kelompok masyarakat di Indonesia masih cukup tinggi.Angka Partisipasi Kasar (APK) kelompok masyarakat yang mampu secara ekonomi secaraumum lebih tinggi di semua jenjang pendidikan dibandingkan dengan APK bagi keluargamiskin. Untuk membantu meningkatkan pendidikan bagi masyarakat miskin, maka kebijakanpembangunan pendidikan diarahkan untuk mencapai misi 5 K, yaitu ketersediaan,keterjangkauan, kualitas/mutu, kesetaraan dan kepastian memperoleh layananpendidikanyang lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan layanan Pendidikan Dasardan menengah yang bermutu, serta memberikesempatan memperoleh pendidikan yang lebihbesar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layananpendidikan, seperti masyarakat miskin, masyarakat yang tinggal di daerah terpencil,masyarakat di daerah-daerah konflik, ataupun masyarakat penyandang cacat.
Keadaan tersebut tentu perlu terus diperbaiki sebagai bentuk pemenuhan hak setiap warganegara untuk mendapatkan pendidikan, serta untuk mencapai sasaran-sasaran yangditetapkan dalam kesepakatan internasional seperti Education For All (EFA) dan MilleniumDevelopment Goals (MDGs) yaitu memberikan pendidikan yang merata pada semua anak,dimanapun, laki-laki dan perempuan.
Salah satu alasan rendahnya partisipasi pendidikan khususnya pada kelompok miskin adalahtingginya biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung. Biaya langsungmeliputi antara lain iuran sekolah, buku, seragam, dan alat tulis, sementara biaya tidaklangsung meliputi antara lain biaya transportasi, kursus, uang saku dan biaya lain-lain.
Biaya pendidikan untuk jenjang menengah mencapai sekitar 2,5 kali lipat biaya untuk jenjangpendidikan dasar. Keadaan tersebut tentu sangat berpengaruh pada rendahnya angkapartisipasi pendidikan penduduk miskin ke jenjang yang lebih tinggi, terutama disebabkan olehbanyaknya putus sekolah dan angka tidak melanjutkan hingga ke jenjang SMA/SMK. Haltersebut didukung oleh data SUSENAS 2003 yang mengungkapkan bahwa terjadinya putussekolah sebagian besar (75,7 persen) disebabkan oleh alasan ekonomi baik karena tidakmemiliki biaya (67,0 persen) maupun karena anak harus bekerja (8,7 persen). Hal tersebutjelas mengungkapkan bahwa penduduk miskin tidak akan mampu menjangkau pendidikan jikatidak dibantu oleh pemerintah.
Untuk mencegah dampak negatif krisis ekonomi bagi masyarakat miskin dalam mengaksespendidikan, sejak tahun 1998, melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS) BidangPendidikan, pemerintah memberikan Bantuan secara besar-besaran kepada siswa darikeluarga miskin yaitu sebanyak 1,8 juta siswa SD/MI, 1,65 juta siswa SMP/MTs, dan 500 ribusiswa jenjang sekolah menengah. Sejak tahun 2001 jumlah penerima Bantuan terusditingkatkan dengan adanya tambahan sumber biaya dari Program Kompensasi PenguranganSubsidi BBM (PKPS-BBM). Meskipun program JPS telah berakhir pada tahun 2003, Pemerintahtetap melanjutkan pemberian Bantuan tersebut melalui PKPS BBM yang kemudian diteruskandengan program Bantuan Siswa Miskin (BSM).
Program JPS mendapat respon yang positif dari masyarakat dan secara signifikan berhasilmencegah siswa dari putus sekolah. Namun demikian program tersebut memiliki beberapakelemahan terutama dalam penetapan sasaran bantuan terutama di tingkat kabupaten/kotadan sekolah. Kelemahan lain yaitu satuan biaya bantuan per siswa.Meskipun satuan biaya per
Melayani Semua Anak Usia SMP dengan Amanah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia2
siswa per bulan terus mengalami peningkatan, satuan harga tersebut sudah tidak lagi memadaikarena daya beli masyarakat tidak lagi sebesar tahun-tahun sebelumnya karena inflasi yangterjadi selama beberapa tahun terakhir.
Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang diputuskan oleh Pemerintah berdampak bagimasyarakat keluarga miskin antara lain: (1) kesulitan menjangkau layanan pendidikan darijenjang pendidikan dasar ke jenjang pendidikan menengah, (2) rehabilitasi dan revitalisasi fisiktelah menyediakan sekolah dengan baik tetapi siswa sulit mengakses layanan pendidikantersebut karena kesulitan dan tidak mempunyai biaya, (3) tingginya angka putus sekolah darikeluarga atau masyarakat miskin karena prioritas dana yang ada bukan untuk mengaksespendidikan tetapi untuk sekedar dapat bertahan hidup dan segala sumber daya yang adadigunakan untuk mencari nafkah, sehingga pendidikan menjadi prioritas terakhir.
Untuk mencegah dampak negatif kenaikan harga BBM terhadap kemampuanmasyarakat/keluarga miskin mengakses layanan pendidikan perlu dilakukan hal-hal antara lain:(1) menambah dan memperluas jumlah sasaran siswa yang menerima BSM untuk menjaminagar siswa dari keluarga yang terkena dampak kenaikan BBM tetap dapat melanjutkanpendidikannya sampai selesai, (2) Peningkatan jumlah nominal Bantuan Siswa Miskin (BSM)untuk memenuhi kebutuhan masyarakat keluarga miskin agar bantuan tersebut dapat lebihdigunakan untuk memenuhi kebutuhan biaya personal pendidikan sehingga semakin banyaksiswa dari keluarga miskin yang dapat menyelesaikan pendidikan di semua jenjang pendidikan.
Melalui pemberian bantuan siswa miskin (BSM) yang lebih luas dengan jumlah yang lebihbesar sebagai bantuan untuk memenuhi biaya pribadi siswa melangsungkan pendidikannyasampai dengan selesai. Kondisi ini sangat memungkinkan siswa dari keluarga miskinmelanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi sehingga dengan diberikannya BSMkepada siswa dari keluarga miskin akan dapat meningkatkan angka melanjutkan dari angkasebesar 97,93%. tersebut. Selain itu pemberian BSM yang diperluas dan diperbesar akandapat menekan siswa dari keluarga/masyarakat miskin putus sekolah. Malalui pendidikantaraf hidup keluarga/masyarakat miskin dapat diperbaiki dan ditingkatkan.
Untuk itu tahun 2013, Pemerintah kembali memberikan Bantuan bagi siswa miskin gunamemenuhi kebutuhan pribadi siswa agar siswa dari keluarga miskin dapat terusmelangsungkan pendidikannya. Maksud pemberian program Bantuan Siswa Miskin (BSM)adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat keluarga miskin akan layanan pendidikanpada semua jenjang pendidikan.
Buku petunjuk pelaksanaan ini disusun dalam rangka memberikan panduan bagi pelaksanaprogram di berbagai tingkatan agar program BSM ini dapat berjalan sesuai dengan yangdiharapkan. Program ini akan disalurkan dari Pemerintah Pusat, maka buku petunjuk inidiharapkan dapat menjadi rujukan sehingga dalam penyalurannya tidak tumpang tindihdengan bantuan siswa miskin lain yang disalurkan melalui mekanisme yang ada.
B. Tujuan
Tujuan dari program ini antara lain:1. Menghilangkan halangan siswa miskin untuk akses pelayanan pendidikan.2. Mencegah angka putus sekolah & menarik siswa miskin untuk bersekolah kembali.3. Membantu siswa miskin untuk memenuhi kebutuhan personal dalam kegiatan
pembelajaran.4. Mendukung penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, pendidikan
menengah, dan pendidikan menengah universal.
Melayani Semua Anak Usia SMP dengan Amanah
Panduan Pelaksanaan Bantuan Siswa Miskin 3
C. Dasar Hukum
Pelaksanaan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah;5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan TugasPembantuan ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 Tahun 2008 tentang PendanaanPendidikan;
7. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan PenyelenggaraanPendidikan;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan WajibBelajar Pendidikan Dasar;
9. Inpres No. 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib BelajarPendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
10. Keputusan Menko Kesra No. 22/KEP/MENKO/KESRA/IX/2006 tentang Pembentukan TimKoordinasi Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 Tahun danPemberantasan Buta Aksara;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikandan Komite Sekolah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 35 Tahun 2006 tentang PedomanPelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya OperasiNon Personalia Tahun 2009 untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, dan SDLB;
14. Permendiknas No. 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan padaSekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
15. Permendikbud No. 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikanpada Satuan Pendidikan Dasar.
16. Peraturan tentang Indeks Kemiskinan Berita Resmi Statistik dari Badan Pusat Statistik(BPS) No. 06/01/TH.XV, 2 Januari 2013.
D. Pengertian
Istilah yang digunakan dalam panduan pelaksanaan Bantuan Siswa Miskin sebagai berikut:1. Bantuan bagi siswa miskin yang selanjutnya disebut Bantuan Siswa Miskin (BSM) adalah
bantuan dari pemerintahberupa sejumlah uang tunai yang diberikan secara langsungkepada siswa pada semua jenjang pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan kriteriayang telah ditetapkan;
2. Siswa adalah siswa yang belajar di SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA baik negeri maupunswasta;
3. Penerima BSM adalah siswa yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan danKebudayaan;
4. Siswa miskin adalah siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA yang orang tuanya kurangmampu membiayai pendidikan anaknya, orang tua miskin atau rumah tangga miskin sesuai
Melayani Semua Anak Usia SMP dengan Amanah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia4
dengan kriteria sebagai berikut:1) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 per orang2) Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.3) Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas
rendah/tembok tanpa diplester.4) Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.5) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.6) Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.7) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.8) Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu.9) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.10) Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.11) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.12) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 0, 5 ha.
Buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnyadengan pendapatan di bawah Rp 600.000 per bulan.
13) Pendidikan tertinggi kepala kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/hanyaSD.
14) Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp 500.000, seperti:sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modallainnya.
5. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantun tunai kepadaRumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Sebagai imbalannya RTSM diwajibkan memenuhipersyaratan yang terkait upaya peningkatan sumber daya manusia (SDM) yaitu pendidikandan kesehatan.
6. Peserta PKH adalah RTSM yang memenuhi satu atau beberapa kriteria yaitu memiliki ibuhamil/nifas, anak balita atau anak usia 5 – 7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, anakusia SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan anak 7–21 tahun yang belum menyelesaikanpendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah.
7. Rekening adalah rekening tabungan yang dibuat dan diterbitkan oleh lembaga penyaluruntuk menampung BSMSD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA atas nama peserta didikpenerima BSM tersebut.
E. Sasaran
Sasaran program BSM APBNP adalah siswa miskin yang pada tahun pelajaran 2013/2014 masihberstatus sebagai siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA serta memenuhi sekurang-kurangnyasatu dari kriteria sebagai berikut:1. Siswa yang orangtuanya menerima Kartu Perlindungan Sosial;2. Siswa penerima Kartu Calon Peneriman Bantuan Siswa Miskin;3. Orang tua siswa terdaftar sebagai peserta PKH;4. Yatim dan/atau piatu;5. Pertimbangan lain (misalnya kelainan fisik, korban musibah berkepanjangan, anak dari
korban PHK, atau indikator lokal lainnya).
Melayani Semua Anak Usia SMP dengan Amanah
Panduan Pelaksanaan Bantuan Siswa Miskin 5
F. Besaran Dana BSM
BSM yang disalurkan kepada seluruh sasaran penerima BSM APBNP tahun pelajaran2013/2014 melalui Pemerintah Pusat bersumber dari dana APBNP Pemerintah Indonesia(rupiah murni) tahun anggaran 2013 dimana masing-masing siswa akan menerima sebesar:
Jenjang BSM /siswa pada SemesterI TA 2013/2014
Tambahan/siswaTahun 2013
SD/MI 225.000 200.000SMP/MTS 375.000 200.000SMA/SMK/MA 500.000 200.000
Keterangan:
BSM APBNP 2013 diberikan untuk 1 semester (semeter 1 TA 2013/2014), yaitu periode Juli– Desember 2013)
Siswa yang sudah menerima BSM periode Semester I TA 2013/2014 (Juli-Desember 2013),akan menerima selisih BSM per siswa untuk satu semester plus tambahan manfaat sebesarRp. 200.000,- sehingga jumlahnya sebagai berikut.
Jenjang Penerimaan 1smt 2013
Penerimaan2013 Selisih Tambahan
ManfaatJumlahPenerimaan
SD/MI 225.000,- 360.000,- / 2 45.000,- 200.000,- 245.000,-SMP/MTs 375.000,- 550.000,- / 2 100.000,- 200.000,- 300.000,-SMA/SMK/MA 500.000,- 1.000.000,- / 2 - 200.000,- 200.000,-
Bagi siswa yang belum pernah menerima BSM Tahun 2013, akan menerima penuh satusemester plus tambahan manfaat sebesar Rp. 200.00,- sehingga jumlahnya sebagai berikut.
Jenjang Penerimaan 1 smt2013
TambahanManfaat
JumlahPenerimaan
SD/MI 225.000,- 200.000,- 425.000,-SMP/MTs 375.000,- 200.000,- 575.000,-SMA/SMK/MA 500.000,- 200.000,- 700.000,-
G. Pemanfaatan DanaBSM dimanfaatkan oleh siswa untuk pembiayaan keperluan pribadi siswa dalam rangkapenyelesaian pendidikan pada jenjang pendidikan masing-masing siswa penerima BSM, antaralain digunakan untuk: 1) pembelian buku, bahan, alat tulis, dan sejenisnya,2)pembelian seragam sekolah, tas sekolah, dan sejenisnya,3) transportasi pulang-pergi ke sekolah
H. Waktu Penyaluran
Jangka waktu pencairan BSMadalah selama 3 (tiga) bulan setelah batas waktu pencairanBantuan Siswa Miskin SMP. Jika siswa tidak mengambil uang setelah 3 (tiga) bulan, makarekening akan diblockir dan uang akan dikembalikan ke kas Negara.
Melayani Semua Anak Usia SMP dengan Amanah
Panduan Pelaksanaan Bantuan Siswa Miskin 9
BAB II MEKANISME PENENTUAN PEMBERIAN
BANTUAN SISWA MISKIN (BSM)
A. Penetapan Sasaran Siswa Penerima BSM Tahun Pelajaran 2013/2014
1. Penetapan Sasaran menggunakan Kartu Perlindungan Sosial
a. Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang diberikan kepada rumah tangga miskin dan rentandimana jika rumah tangga tersebut memiliki anak-anak berusia sekolah, dapatmembawa Kartu tersebut ke sekolah agar dapat dicalonkan sebagai Penerima ManfaatProgram BSM
b. Kartu ini diberikan dengan tujuan untuk memperbaiki ketepatan sasaran penerimaProgram BSM agar menjangkau anak-anak sekolah yang berasal dari rumah tanggamiskindan rentan sesuai pagupenerima BSM di masing-masing Kabupaten/Kota
c. Anak-anak yang telah menerima KPS kemudian membawa kartu tersebut ke sekolahdimana anak diterima untuk diserahkan ke Kepala/Wakil Kepala Sekolah (dapatdisampaikan kepada Guru Senior jika Kepala Sekolah sedang berhalangan/tidak beradadi tempat).
2. Penetapan sasaran menggunakan Kartu Calon Penerima BSM
a. Mekanisme pemberian Kartu Calon Penerima BSM diselenggarakan untuk memperbaikiketepatan penetapan sasaran penerima program BSM agar lebih dapat menjangkauanak usia sekolah yang berasal dari keluarga miskin, sehingga siswa yang beresiko putussekolah atau tidak dapat melanjutkan sekolahnya, dapat terus bersekolah danmendapatkan haknya secara penuh.
b. Penerima Kartu BSM ditentukan berdasarkan informasi anak – anak usia sekolah yangberasal dari rumah tangga miskin yang ada di Basis Data Terpadu TNP2K1 dengan
1 Basis Data Terpadu TNP2K berisi informasi yang dapatmengidentifikasikan namaanak, usia dan alamat rumah tangga diKabupaten/Kota sebagaibagian dari PendataanProgram Perlindungan Sosial 2011.
Tampak Depan Tampak Belakang
Gambar 1. Desain Kartu Perlindungan Sosial
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia10
mempertimbangkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang berisi informasi siswa kelas1 hingga kelas 9 pada tahun pelajaran 2012/2013.
c. Anakusia sekolah dari keluarga miskin akan mendapatkan Kartu Calon Penerima BSMyang dikirimkan oleh PT. Pos Indonesia pada bulan April hingga Mei 2013 langsung kealamat masing–masing rumah tangga, berisi informasi pre-printed nama anak, alamatdan nama orang tua/wali murid;
d. Kartu dicetak dengan menggunakan ‘security paper’ agar tidak dapat dipalsukan danmasing–masing anak akan memiliki tanda pengenal unik/unique identifier yang tidakdapat dipalsukan di Kartu yang mereka terima.
e. Anak-anak yang telah menerima Kartu BSM membawa Kartu tersebut ke sekolah ditempat anak diterima untuk diserahkan ke Kepala/Wakil Kepala Sekolah (dapatdisampaikan kepada Guru Senior jika Kepala Sekolah sedang berhalangan/tidak beradadi tempat).
Gambar 2. Tampak Depan Kartu Calon Penerima BSM
Melayani Semua Anak Usia SMP dengan Amanah
Panduan Pelaksanaan Bantuan Siswa Miskin 11
3. Penetapan sasaran melalui usulan Sekolah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.Sekolah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota boleh mengusulkan nama calonpenerima BSM diluar penerima Kartu Perlindungan Sosial maupun siswa yang menerimaKartu Calon Penerima BSM, apabila siswa yaeng memilki kartu kurang dari kuota yangdiberikan ke Kabupaten/Kota dengan persyaratan sebagai berikut ;1) Pada tahun pelajaran 2013/2014 berstatus sebagai siswa pada jenjang SD, SMP, SMA,
atau SMK;2) Yang terancam putus sekolah karena kesulitan biaya;3) Orang tua tidak mampu/miskin (diutamakan dari keluarga peserta program keluarga
harapan (PKH)) yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu miskin dan/atau suratketerangan dari Kepala Sekolah yang diketahui oleh Komite Sekolah;
4) Yatim dan/atau piatu;5) Pertimbangan lain (misalnya kelainan fisik, korban musibah berkepanjangan, anak dari
korban PHK, mempunyai lebih dari (tiga) orang bersaudara yang berusia di bawah 18tahun, atau indikator lokal lainnya).
B. Mekanisme Penentuan Sasaran Sasaran Siswa Penerima BSM Tahun Pelajaran 2013/2014
1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui direktorat teknis menentukan danmenginformasikan kuota calon penerima bantuan siswa miskin ke Dinas PendidikanKabupaten/kota dengan tembusan Dinas Pendidikan Provinsi dengan mempertimbangkan:
a. Data Pokok Pendidikan (Dapodik);b. Basis Data Terpadu Program Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS 2011);c. Indek Kemiskinan;d. Sasaran Penerima Kartu Perlindungan Sosial dan Kartu Calon Penerima BSM.
2. Pelaporan/Rekapitulasi Data Kartu Siswa dari tingkat sekolah hingga tingkatKabupaten/Kota;
Gambar 3. Tampak Belakang Kartu Calon Penerima BSM
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia12
a. Kartu Calon Penerima BSM yang diterima oleh Kepala/Wakil Kepala Sekolah atau GuruSenior (jika Kepala/Wakil Kepala Sekolah berhalangan hadir), kemudian akandikumpulkan dan di rekapitulasi oleh Sekolah (format BSM 03A);
b. Setelah sekolah melakukan rekapitulasi kemudian Kartu yang diterima ditetapkanmenjadi Daftar Calon Penerima BSM Tahun Pelajaran 2013/2014.
c. Daftar Calon Penerima BSM dari sekolah diatas kemudian diserahkan kepada DinasPendidikan tingkat Kabupaten/Kota;
d. Daftar tersebut kemudian diserahkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaanmelalui direktoratteknis masing-masing.
3. Mekanisme Penetapan Sasaran Calon Penerima BSM
a. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menetapkan usulan penerima BSM sesuai dengankuota yang telah di tetapkan oleh Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan melaluidirektorat-direktorat teknisnya;
b. Apabila terdapat siswa penerima kartu calon penerima BSM yang belum termasukdalam usulan karena melebihi kuota yang telah ditetapkan, dapat diusulkan pada tahunberikutnya;
c. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menginformasikan dan mendistribusikan kuota kesekolah-sekolah calon penerima bantuan siswa miskin (BSM) masing-masing jenjangdengan mempertimbangkan:1) Kondisi masyarakat tidak mampu/miskin;2) Jumlah siswa miskin di sekolah;3) Prinsip pemerataan; dan
Gambar 4. Mekanisme Penentuan Siswa Penerima BSMMenggunakan Kartu BSM
Tim PengelolaProvinsi
Tim PengelolaKab/Kota
Rekap Nama, NIS, Kelas,diteruskan ke Pusattembusan Provinsi
Sekolah mengumpulkanKartu. Nama, NIS, KelasSiswa yang memilikikartu, dikirimkan keKab/Kota
Rekap Nama, NIS,Kelas, diteruskan kePusat
Tim Pengelola Pusat Menerbitkan SKNama, NIS, Kelas
PT Pos
PT Pos mengirimkanKartu PerlindunganSosial (KPS) ke RTSasaran
Anak /orang tua membawa kartuke Sekolah masing-masing
Pre-printed nama/informasi anak
Basis DataTerpadu
Nama dan Alamat
Stakeholder
1
2
4
6 5
8
3
7
Melayani Semua Anak Usia SMP dengan Amanah
Panduan Pelaksanaan Bantuan Siswa Miskin 13
4) Prinsip keadilan.d. Siswa calon penerima BSM diusulkan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan
berdasarkan hasil rapat bersama dewan guru dan komite sekolah.e. Pendataan
1) Pendataan awal siswa calon penerima bantuan siswa miskin (BSM) masing-masingjenjang dilakukan oleh kepala sekolah, dewan guru, dan komite sekolahberdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam petunjuk pelaksanaanPemberian Bantuan Siswa Miskin masing-masing jenjang. Daftar calon penerimaBSM dibuat per-kelas dan gender sesuai dengan urutan prioritas (urutan 1 berartiyang lebih membutuhkan BSM dibanding dengan urutan ke-2 dan seterusnya)
2) Kepala sekolah membuat Surat Keputusan (SK) penetapan siswa calon penerimaBSM dan surat pengajuan calon penerima BSM disertai daftar siswa lengkap(nama, alamat, jenis kelamin, kelas, pekerjaan orang tua, dan keterangan pesertaPKH atau bukan). Lihat lampiran format BSM 01, 02, dan 03. Diajukan dan dikirimke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
3) Dinas Pendidikan Kebupaten/Kota membuat rekapitulasi semua data usulan calonpenerima BSM masing-masing jenjang sekolah, kemudian dilakukan penyesuaianterhadap kuota BSM yang diberikan Direktorat Teknis kementerian Pendidikan dankebudayaan berdasarkan skala prioritas. Selanjutnya Kepala Dinas PendidikanKab/Kota membuat Surat Keputusan (SK) penetapan siswa calon penerima BSMdan surat pengajuan calon penerima BSM disertai daftar siswa lengkap (nama,alamat, jenis kelamin, kelas, pekerjaan orang tua, dan keterangan peserta PKHatau bukan) dalam bentuk hard copy dan soft copy. Lihat lampiran format BSM 04dan 05. SK tersebut diajukan dan dikirim ke Direktorat Teknis KementerianPendidikan dan Kebudayaan dengan tembusan ke Dinas Pendidikan Provinsi.
4) Dinas Pendidikan Provinsi membuat daftar rekapitulasi tingkat provinsi danmengirimkannya ke Direktorat teknis yang bersangkutan. Data ini juga digunakansebagai bahan untuk melakukan monitoring dan evaluasi BSM.
5) Stakeholder dapat mengusulkan calon siswa penerima BSM langsung ke Pusatatau melalui sekolah. Apabila pengusulan melalui sekolah, maka sekolahkemudian berkoordinasi dan mengirim data tersebut ke Dinas PendidikanKabupaten/Kota, kemudian rekapitulasi datanya dikirim ke Pusat.
6) Alamat:1. Direktorat Pembinaan SD
Direktorat Pembinaan SD,Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, DirektoratJenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,Kompleks Kemdikbud Gedung E, Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan,Jakarta. Telp. (021)5725641 Faksimili: (021)5725644.
2. Direktorat Pembinaan SMP.Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Pendid kan Dasar. KementerianPandidikan dan Kebudayaan. Kompleks Kemdikbud Gedung E Lt 15 Jalan Jend.Sudirman, Senayan, Jakarta. Email: [email protected]:021-5725693, 021-57900224, 021-5725653. Faksimil:021-5725707.
3. Direktorat Pembinaan SMADirektorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal PendidikanMenengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,Jalan Rumah SakitFatmawati, Cipete Selatan, Jakarta Selatan.Telp. (021) 75911532 Faksimili: (021)75912221
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia14
4. Direktorat Pembinaan SMKDirektorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat JenderalPendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, KomplekDepdikbud, Gedung E Lantai 13, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta. Telp:(021) 5723140, Faksimili:(021) 5725467/5725049.
7) Masing-masing Direktorat Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaanmenetapkan penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) dari setiap sekolah yangditandatangani oleh Direktur masing-masing Direktorat Teknis KementerianPendidikan dan Kebudayaan.
Melayani Semua Anak Usia SMP dengan Amanah
Panduan Pelaksanaan Bantuan Siswa Miskin 17
BAB IIIMEKANISME PENCAIRAN, PENYALURAN DAN PENGAMBILAN DANA
BANTUAN SISWA MISKIN (BSM)
A. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Dana BSM
1. Peran Direktorat Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Pencairan BSMa. Pencairan dana BSM dilakukan oleh masing-masing Direktorat Teknis Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan dengan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)ke Bagian Keuangan, Sekretariat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan SekertariatDirektur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaandengan melampirkan Surat Keputusan tentang Penetapan Siswa Penerima BSM darimasing-masing direktorat teknis yang dilampiri:
1) Surat Keputusan tentang Penetapan Siswa Penerima BSM.2) Surat perjanjian kerja sama antara Direktorat Teknis Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan dengan lembaga penyalur3) Kuitansi Penyerahan Dana BSM dari Direktorat Teknis Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan kepada Lembaga Penyalur
b. Berdasarkan surat permintaan pembayaran (SPP) tersebut Bagian Keuangan SekretariatDirektur Jenderal Pendidikan Dasar dan Sekretariat Direktur Jenderal PendidikanMenengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaanmenerbitkan surat permintaanmembayar (SPM).
c. Surat permintaan membayar (SPM) disampaikan ke Kantor Pelayanan PerbendaharaanNegara (KPPN) III Jakarta untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Danadicairkan oleh KPPN langsung ke Lembaga penyalur melalui rekening atas namaDirektur atau kepala lembaga penyalur.
2. Peran Lembaga Penyalurdalam Pencairan BSM;
a. Lembaga Penyalurmenerbitkan rekening atas nama siswa penerima BSM;.b. Lembaga Penyalurmenyalurkan dana dengan cara pemindahbukuan ke rekning atas
nama siswa penerima;c. Lembaga Penyalur menyalurkan dana BSMsampai kerekning siswa penerima paling
lambat 30(tiga puluh) hari kalender terhitung sejak dana ditransfer dari rekening kasumum ke rekening Lembaga Penyalur, apabila ada dana yang belum ditransfer dalamkurun waktu tersebut maka sisa dana tersebut harus segera disetor ke Kas Negaradengan persetujuan Direktorat Teknis;
d. Menginformasikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kotabahwa dana BSM-SMP dapatdiambil oleh siswa penerima bantuan paling lambat 7 hari kerja setelah dana masuk keLembaga Penyalur;
e. Membayarkan dana kepada penerima bantuan siswa miskin sesuai dengan SuratKeputusan (SK) masing-masing Direktur Teknis Kementerian Pendidikan danKebudayaan palinglambat 7 hari kerja setelah dana diterima;
f. Pencairan dana oleh siswa penerima dari rekening masing-masing siswa di lakukanpaling lambat3 bulan setelah batas waktu pencairan 30 hari,
g. Apabila dalam waktu 3 bulan siswa belum mencairkan dana BSM, LembagaPenyalurakan membekukan rekening tersebut dan mengembalikan ke Kas Negara atau
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia18
di perpanjang dengan persetujuan tertulis dari masing-masing Direktur TeknisKementerian Pendidikan dan Kebudayaan ;
h. Memberikan laporan daya serap pada akhir bulan berjalan kepada masing-masingDirektur Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
i. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyaluran dan penyerapan dana sertasisa dana ke masing-masing Direktur Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaanatau sewaktu-waktu diminta sesuai dengan kebutuhan;
B. Pengambilan Dana Bantuan
Pengambilan dana BSMdilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :1. Dana BSM diambil langsung oleh siswa penerima bantuan dengan syarat:
a. Menunjukkan salah satu dari tanda pengenal siswa diantaranya :1) kartu calon penerima BSM;2) kartu pelajar;3) fotokopi rapot lembar pertama yang berisi data siswa dan lembar daftar nilai
terakhir, atau;4) surat keterangan dari sekolah yang menerangkan siswa yang bersangkutan benar
sekolah di masing-masing jenjang tersebut );
b. Menandatangani bukti penerimaan dana BSM yang disediakan oleh lembaga penyalur
2. Pengambilan dana bantuan siswa miskin (BSM) dapat dilakukan secara kolektif olehsekolah/orang tua/wali apabila siswa mengalami kesulitan mengambil dana secaralangsung seperti pada point (1) dengan syarat:a. Lokasi sekolah sangat jauh, terpencil, dan terisolir secara geografis;b. Lokasi sekolah terisolir karena bencana alam;c. Dalam batas waktu pengambilan BSM, siswa penerima BSM kondisinya tidak
memungkinkan mengambil sendiri karena sakitd. Ada surat kuasa kolektif dari siswa penerima BSMyang telah ditandatangani oleh siswa
yang bersangkutan;e. Kepala sekolah/orang tua/wali penerima kuasa harus segera menyerahkan dana
bantuan siswa miskin (BSMtersebut kepada siswa yang bersangkutan selambat-lambatnya 12 hari kerja setelah BSMditerima oleh Kepala Sekolah/orang tua/wali).Siswa menandatangani kembali daftar penerimaan BSM sebagai bukti penerimaanuntuk Kepala Sekolah/orang tua/wali.
3. Penggantian siswa penerima bantuan siswa miskin (BSM) dapat dilakukan apabila:a. penerima bantuansiswa miskin (BSM)keluar dari sekolah;b. penerima bantuansiswa miskin (BSM) pindah sekolah; danc. penerima bantuansiswa miskin (BSM)meninggal dunia.
kondisi tersebut menyebabkan dana bantuan tidak dapat dicairkan, maka sekolahdapat mengusulkan nama pengganti melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota danditeruskan ke masing-masing Direktur Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaantanpa mengubah kuota yang ada. masing-masing Direktur Teknis KementerianPendidikan dan Kebudayaan menerbitkan SK pergantian nama tersebut danselanjutnya menyerahkan ke lembaga penyalur untuk diteruskan sesuai denganketentuan yang berlaku sampai dengan BSMtersebut diterima oleh siswa.
Melayani Semua Anak Usia SMP dengan Amanah
Panduan Pelaksanaan Bantuan Siswa Miskin 19
C. Pemanfaatan dan Pembatalan BSM
1. Pemanfaatan dana BSMBSM dimanfaatkan oleh siswa untuk pembiayaan keperluan pribadi siswa dalam rangkapenyelesaian pendidikan, antara lain digunakan untuk: (1) pembelian buku, bahan, alattulis, dan sejenisnya, (2) pembelian seragam sekolah, tas sekolah, dan sejenisnya, dan (3)transportasi pulang-pergi ke sekolah
2. Pembatalan BSMBSM dapat dibatalkan jika penerima:a. Berhenti sekolah;b. Menerima bantuan sejenis dari instansi/sumber lain;c. Telah didakwa dan terbukti melakukan tindakan kriminal;d. Mengundurkan diri dari penerimaan bantuan; dane. Tidak lagi masuk dalam kriteria siswa miskin.
Kepala Sekolah bersama dengan dewan guru dan komite sekolah bertanggung jawab danberwenang untuk membatalkan BSM. Penggantian siswa penerima BSM yang dibatalkandapat dilakukan sepanjang kriteria dan prosedurnya sesuai dengan point B. 4.
Tim PengelolaProvinsi
Tim PengelolaKab/Kota
Tim PengelolaPusat /
Direktorat
LembagaKeuangan
Siswa mengambil dana BSM denganmenunjukan salah satu persyaratan sbb:1) Kartu Pelajar, 2) FC.Rapot, 3) KPS/KartuMiskin, 4) Surat Ket. Dari sekolah
Provinsi melakukanKoordinasi dengan
Kab./Kota
Sekolahmenginformasikan
ke Siswa
MenginformasikanSasaran Penerima BSM
ke Sekolah
Direktorat menyerahkanDaftar/SK ke Dinas Prov.
Kab./Kota & Sekolah
Lembaga Keuanganmembuat Akun VirtualSiswa
Lembaga Keuanganmencairkan Dana BSM
KPPN III
Direktorat menyerahkan Daftar/SK ke LembagaKeuangan
Direktorat mencaikandana BSM
KPPN mencairkandana ke LembagaKeuangan
Stakeholder
Melayani Semua Anak Usia SMP dengan Amanah
Panduan Pelaksanaan Bantuan Siswa Miskin 23
BAB IVORGANISASI PELAKSANA
Organisasi pelaksana pengelolaan BSM ini terdiri dari organisasi di tingkat pusat, tingkat provinsi,tingkat kabupaten/kota dan tingkat satuan pendidikan. Susunan organisasi, tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana diuraikan berikut.
A. Tingkat Pusat1. Struktur
Pelindung : Menteri Pendidikan dan KebudayaanPengarah : Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, Direktur Jenderal Pendidikan
MenengahKementerian Pendidikan dan KebudayaanPenanggungjawab : Direktur Pembinaan SD, Direktur Pembinaan SMP, Direktur
Pembinaan SMA, Direktur Pembinaan SMK, DirektoratJenderalPendidikan Dasar, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah,Kementerian Pendidikan danKebudayaan
2. Tugas dan Tanggungjawab Tim Tingkat Pusat
a. Menyediakan anggaran BSM.b. Menyusun buku Panduan Pelaksanaan BSM.c. Menetapkan alokasi (kuota) penerima BSM tiap kabupaten/kota berdasarkan indeks
kemiskinan dan menuangkannya dalam SK Penetapan Alokasi BSM berdasarkan usulandari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
d. Menginformasikan proses penyaluran dana BSM kepada Dinas PendidikanProvinsi,Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan sekolah melalui surat pemberitahuan.
B. Tingkat Provinsi
1. StrukturPengarah : Kepala Dinas Pendidikan ProvinsiPenanggung jawab : Kasubdin/Kabid yang menangani pembinaan SD, SMP, SMA, dan SMK
pada Dinas Pendidikan Provinsi
2. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Provinsi
a. Melakukan koordinasi dengan kab/kota dalam rangka pendataan calon penerima BSM;b. Mendampingi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam melakukan koordinasi dan
validasi data calon penerima BSM dengan masing-masing Direktur Teknis KementerianPendidikan dan Kebudayaan; dan
c. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
C. Tingkat Kabupaten/Kota
1. StrukturPengarah : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/KotaPenanggung jawab : Kasubdin/Kabid yang menangani pembinaan SD, SMP, SMA, dan SMK
pada Dinas Pendidikan Kabupaten/KotaPelaksana : Kepala Seksi yang menangani SD, SMP, SMA, dan SMK atau
penanggunjawab BSM pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia24
2. Tugas dan Tanggungjawab Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
a. Melakukan pendataan calon penerima BSM dari setiap jenjang pendidikan baik negerimaupun swasta di wilayah masing-masing;
b. Menetapkan usulan alokasi penerima BSM untuk setiap sekolah berdasarkan alokasi(kuota) BSM kabupaten/Kota dari masing-masing Direktur Teknis KementerianPendidikan dan Kebudayaandan menuangkannya dalam SK Penetapan Alokasi CalonPenerima Dana BSM;
c. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dalam mengajukan usulanjumlah siswa miskin sebagai calon penerima BSM kepada masing-masing DirekturTeknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
d. Melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan sekolah penerima BSM;e. Melakukan koordinasi dengan sekolah dalam rangka penyaluran dana BSM;f. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi ke sekolah;g. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
D. Tingkat Sekolah
1. OrganisasiPenanggung jawab : Kepala SekolahPelaksana : Guru dan Tata Usaha Sekolah
2. Tugas dan tanggung jawab sekolah
a. Menyeleksi siswa calon penerima BSM sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan;b. Membuat daftar usulan calon penerima BSM per kelas dengan gendernya sesuai
dengan urutan prioritas (urutan ke-1 berarti lebih membutuhkan dibanding denganurutan berikutnya)
c. Menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kepala Sekolah tentang usulan calon siswa penerimaBSM;
d. Mencairkan dana BSM dan mendistribusikannya kepada siswa penerima sesuai SK;e. Membatalkan BSM dan melakukan pergantian sesuai dengan kriteria dan prosedur
seperti yang tercantum dalam point Bab III C.2;f. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;g. Membuat laporan pelaksanaan pendistribusian BSM kepada Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota; danh. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pembinaan terhadap kehadiran siswa penerima
BSM ke sekolah.
Melayani Semua Anak Usia SMP dengan Amanah
Panduan Pelaksanaan Bantuan Siswa Miskin 27
BAB VTATA TERTIB PENGELOLAAN
A. Dinas Pendidikan Provinsi
Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan penyaluranBSM adalah:1. Mengetahui dan memahami panduan pelaksanaan BSM yang diterbitkan oleh Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013;2. Tidakmelakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota, sekolah dan siswa penerima BSM;3. Tidak melakukan intervensi penggunaan dana kepada siswa penerima BSM; dan4. Diharapkan tidak mengurangi anggaran program sejenis dari APBD Provinsi yang telah
dialokasikan.
B. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalampenyelenggaraan BSM dari pemerintah pusat adalah:1. Mengetahui dan memahami panduan pelaksanaan BSM yang diterbitkan oleh Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013;2. Tidakmelakukan pungutan dalam bentuk apapun dari sekolah dan siswa penerima BSM;3. Tidak melakukan intervensi penggunaan dana kepada siswa penerima BSM; dan4. Diharapkan tidak mengurangi anggaran program sejenis dari APBD Kabupaten/Kota yang
telah dialokasikan.
C. Sekolah
Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh sekolah dalam penyelenggaraan BSM daripemerintah pusat adalah:1. Mengetahui dan memahami panduan pelaksanaan BSM yang diterbitkan oleh Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 2013;2. Tidak melakukan manipulasi data jumlah siswa miskin dengan maksud untuk memperoleh
bantuan yang lebih besar;3. Usulan siswa miskin harus didasarkan pada kriteria sesuai ketentuan;4. Tidak melakukan pungutan/pemotongan dalam bentuk dan alasan apapun terhadap siswa
penerima BSM;5. Diharuskan mengelola program secara transparan dan bertanggungjawab;6. Mengumumkan daftar siswa penerima dana BSM di papan pengumuman sekolah; dan7. Siap diaudit oleh lembaga yang berwenang.
Melayani Semua Anak Usia SMP dengan Amanah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia28
BAB VIMONITORING, SUPERVISI DAN PELAPORAN
A. Jenis Monitoring
Monitoring dapat dibedakan menjadi monitoring internal dan monitoring eksternal.
1. Monitoring Internal
Monitoring internal adalah monitoring yang dilakukan oleh Tim Pusat, Tim Provinsi dan TimKabupaten/Kota. Monitoring internal ini bersifat supervisi klinis, yaitu melakukanmonitoring dan ikut menyelesaikan masalah jika ditemukan permasalahan dalampelaksanaan program BSM.
2. Monitoring Eksternal
Monitoring eksternal dapat dilakukan oleh orang tua siswa yang bersifat evaluatif terhadappelaksanaan program dan melakukan analisis terhadap dampak program, kelemahan danrekomendasi untuk perbaikan program.
B. Tujuan Monitoring dan Supervisi
Tujuan monitoring dan supervisi pelaksanaan BSM adalah melakukan pemantauan, pembinaandan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BSM. Secara umum tujuan kegiatanini adalah untuk meyakinkan bahwa dana BSM diterima oleh yang berhak dalam jumlah,waktu, cara, dan penggunaan yang tepat.
C. Sasaran monitoring
Komponen utama yang dimonitor antara lain:1. Alokasi dana sekolah penerima bantuan2. Penyaluran dan penyerapan dana3. Pelayanan dan penanganan pengaduan4. Administrasi keuangan5. Pelaporan
D. Pelaksanaan Monitoring
Pelaksanaan kegiatan monitoring dilakukan oleh Tim Pusat, Tim Provinsi, Tim Kabupaten/Kota.
1. Monitoring oleh Tim Pusat
a. Monitoring Pelaksanaan Program
1) Monitoring ditujukan untuk mengetahui keterlaksanaan:a) Pendataan calon penerima BSM;b) Penyaluran dana BSM; danc) Sistem pelaporan
2) Responden terdiri dari Tim BSM Sekolah, Tim BSM Dinas PendidikanKabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Provinsi.
b. Monitoring Kasus Pengaduan dan Penyelewengan Dana
1) Monitoring kasus pengaduan ditujukan untuk melakukan fact finding, investigasi,dan menyelesaikan masalah yang muncul di lapangan;
2) Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan dan penanganan pengaduan;
Melayani Semua Anak Usia SMP dengan Amanah
Panduan Pelaksanaan Bantuan Siswa Miskin 29
3) Kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait dalam menangani pengaduan danpenyimpangan akan dilakukan sesuai kebutuhan.
4) Responden disesuaikan dengan kasus yang terjadi; dan5) Kegiatan monitoring kasus pengaduan akan dilaksanakan sesuai dengan masalah
dan kebutuhan di lapangan.
2. Monitoring oleh Tim Provinsi
a. Monitoring Pelaksanaan Program
Monitoring ditujukan untuk mengetahui keterlaksanaan:1) Penyaluran dan penyerapan dana BSM;2) Verifikasi data siswa penerima BSM;3) Responden terdiri dari: Tim Kabupaten/Kota dan sekolah; dan4) Monitoring dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana dan paska
penyaluran dana.
b. Monitoring Kasus Pengaduan dan Penyelewengan Dana
1) Monitoring kasus pengaduan ditujukan untuk melakukan fact finding, investigasi,dan menyelesaikan masalah yang muncul di lapangan;
2) Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan dan penanganan pengaduan;3) Kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait dalam menangani pengaduan dan
penyimpangan akan dilakukan sesuai kebutuhan.4) Responden disesuaikan dengan kasus yang terjadi; dan5) Kegiatan monitoring kasus pengaduan akan dilaksanakan sesuai dengan masalah
dan kebutuhan di lapangan.
3. Monitoring oleh Tim Kabupaten/Kota
a. Monitoring Pelaksanaan Program
1) Monitoring ditujukan untuk memantau:a) Penyaluran dana BSM kepada siswa oleh sekolah;b) Penggunaan dana oleh siswa; danc) Pelaporan BSM oleh sekolah;
2) Responden terdiri dari Sekolah, siswa dan/atau orangtua siswa penerima bantuan;dan
3) Monitoring akan dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan paska penyalurandana.
b. Monitoring Penanganan Pengaduan
1) Monitoring kasus pengaduan ditujukan untuk melakukan fact finding, investigasi,dan menyelesaikan masalah yang muncul di lapangan;
2) Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan dan penanganan pengaduan;3) Kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait dalam menangani pengaduan dan
penyimpangan akan dilakukan sesuai kebutuhan;4) Responden disesuaikan dengan kasus yang terjadi; dan5) Kegiatan monitoring kasus pengaduan akan dilaksanakan sesuai dengan masalah
dan kebutuhan di lapangan.
Melayani Semua Anak Usia SMP dengan Amanah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia30
E. Pelaporan
Secara umum, hal-hal yang dilaporkan oleh pelaksana program adalah yang berkaitan denganstatistik penerima BSM, penyaluran dan penyerapan dana BSM, pemanfaatan dana oleh siswapenerima BSM, hasil monitoring evaluasi dan pengaduan masalah.
1. Tim PusatTim Pusat harus melaporkan semua kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan danpelaksanaan Program BSM. Hal-hal yang perlu dilampirkan dalam laporan tersebut adalah:
a. Statistik Penerima BSMStatistik Penerima BSM mengandung informasi tentang jumlah penerima BSM tiapProvinsi dan tiap kabupaten/kota, besar dana yang dialokasikan tiap provinsi dan tiapkabupaten/kota untuk setiap jenis sekolah, status sekolah, serta berapa dana yangtelah diserap.
b. Hasil Monitoring dan EvaluasiHasil monitoring dan evaluasi adalah laporan kegiatan pelaksanaan monitoring olehTim Pusat. Laporan ini berisi tentang jumlah responden, waktu pelaksanaan, hasilmonitoring, analisis, kesimpulan, saran, dan rekomendasi.
c. Penanganan Pengaduan MasyarakatTim Pusat merekapitulasi hasil penanganan pengaduan (bila ada) danperkembangannya baik yang telah dilakukan oleh Tim Pusat maupun rekapitulasipenanganan pengaduan masyarakat yang dikirimkan oleh Tim Provinsi. Laporan iniantara lain berisi informasi tentang jenis kasus, skala kasus, kemajuan penanganan, danstatus penyelesaian.
2. Tim Provinsi
Setiap saat sesuai kebutuhan Dinas Pendidikan Provinsi harus melaporkan semua kegiatanyang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan program BSM, sejauh manapelaksanaan program berjalan sesuai dengan yang direncanakan, apa yang telah dan tidakdikerjakan, hambatan apa saja yang terjadi dan mengapa hal tersebut dapat terjadi, sertaupaya apa yang diperlukan untuk mengatasi hambatan tersebut, serta rekomendasi untukperbaikan program di masa yang akan datang, baik program yang sama maupun programlain yang sejenis.Hal-hal yang perlu dilampirkan dalam laporan tersebut adalah:
a. Statistik Penerima BSM
Statistik Penerima BSM mengandung informasi tentang jumlah penerima BSM perKabupaten/Kota dan per sekolah, besar dana yang disalurkan per Kabupaten/Kota danper sekolah diperinci menurut jenis sekolah, status sekolah, serta berapa yang telahdiserap. Tim Provinsi menyusun statistik penerima BSM berdasarkan pada informasiyang diperoleh dari Tim Kabupaten/Kota (Format BSM-09 atau 10).
b. Hasil Monitoring dan Evaluasi
Hasil monitoring adalah laporan kegiatan pelaksanaan monitoring oleh Tim Provinsi.Laporan ini berisi tentang jumlah responden, waktu pelaksanaan, hasil monitoring,analisis, kesimpulan, saran, dan rekomendasi.
c. Penanganan Pengaduan Masyarakat
Melayani Semua Anak Usia SMP dengan Amanah
Panduan Pelaksanaan Bantuan Siswa Miskin 31
Tim Provinsi merekapitulasi hasil penanganan pengaduan dan perkembangannya baikyang telah dilakukan oleh Tim Provinsi maupun rekapitulasi penanganan pengaduanmasyarakat yang dikirimkan oleh Tim Kabupaten/Kota. Laporan ini antara lain berisiinformasi tentang jenis kasus, skala kasus, kemajuan penanganan, dan statuspenyelesaian (Format BSM-08, BSM-09).
d. Kegiatan Lainnya
Tim Provinsi juga harus membuat laporan kegiatan yang berkait dengan pelaksanaanprogram BSM, seperti kegiatan sosialisasi dan pelatihan, pengadaan, dan kegiatanlainnya.
3. Tim Kabupaten/Kota
Hal-hal yang perlu dilaporkan oleh Tim BSM Kabupaten/Kota adalah yang berkaitandengan:
a. Statistik Penerima BSM
Statistik Penerima BSM mengandung informasi tentang jumlah penerima BSM persekolah, besar dana yang disalurkan per sekolah diperinci menurut jenis sekolah, statussekolah, serta berapa yang telah diserap. Tim Kabupaten/Kota menyusun statistikpenerima BSM berdasarkan pada informasi yang diperoleh dari Sekolah (Format BSM-09).
b. Hasil Monitoring dan Evaluasi
Hasil monitoring adalah laporan kegiatan pelaksanaan monitoring oleh TimKabupaten/Kota.Laporan ini berisi tentang jumlah responden, waktu pelaksanaan, hasilmonitoring, analisis, kesimpulan, saran, dan rekomendasi.
4. Sekolah
Hal-hal yang perlu dilaporkan oleh Sekolah ke Tim Kabupaten/Kota dan/ataudidokumentasi oleh Sekolah meliputi berkas-berkas sebagai berikut:a. Kepala sekolah wajib mengumumkan kepada masyarakat di papan informasi sekolah
mengenai Nama-nama siswa penerima BSM beserta dana BSM yang diterima (FormatBSM-06).
b. Lembar pencatatan pertanyaan/saran/kritik (Format BSM-07)c. Lembar pencatatan pengaduan (Format BSM-08).d. Sekolah melaporkan SK siswa Penerima BSM dan Statistik Siswa Penerima BSM kepada
Tim Kabupaten/Kota (Format BSM-01, Format BSM-02, Format BSM-03, Format BSM-06, Format BSM-07, dan Format BSM-08).
Melayani Semua Anak Usia SMP dengan Amanah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia32
BAB VIIPENANGANAN PENGADUAN
A. Pengawasan
Pengawasan bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungandengan penyalahgunaan wewenang, kebocoran, dan pemborosan keuangan negara, pungutanliar dan bentuk penyelewengan lainnya.Pengawasan terhadap pelaksanaan program BSM meliputi pengawasan melekat (Waskat),pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
1. Pengawasan Melekat
Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan masing-masinginstansi kepada bawahannya baik di tingkat pusat, provinsi, Kabupaten/Kota maupunsekolah.Prioritas utama dari pengawasan dalam program BSM adalah pengawasan yangdilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota kepada sekolah.
2. Pengawasan Fungsional
Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh instansi pengawasfungsional, internal maupun eksternal, pusat maupun daerah. Instansi tersebut melakukanaudit sesuai dengan kebutuhan.
3. Pengawasan Masyarakat
Dalam rangka transparansi pelaksanaan program BSM, program ini juga dapat diawasi olehunsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di sekolah,Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat. Lembaga tersebut melakukan pengawasan dalamrangka memotret pelaksanaan program BSM di sekolah, namun tidak melakukan audit.Apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan BSM, agar segera dilaporkankepada instansi pengawas fungsional atau lembaga berwenang lainnya.
B. Pengaduan Masyarakat
1. Penanganan Pengaduan Masyarakat
Tim Kabupaten/Kota merekapitulasi hasil penanganan pengaduan dan perkembangannyabaik yang telah dilakukan oleh Tim Kabupaten/Kota maupun rekapitulasi penangananpengaduan masyarakat yang dikirimkan oleh Sekolah. Laporan ini antara lain berisiinformasi tentang jenis kasus, skala kasus, kemajuan penanganan, dan status penyelesaian(Format BSM-08, BSM-09).
2. Cara Penyampaian Informasi atau Pengaduan
Informasi, pertanyaan atau pengaduan dapat di sampaikan secara langsung atau melaluisms, telpon, surat atau email. Berikut adalah media yang dapat digunakan untukmenyampaikan informasi terhadap program baik yang bersifat masukan/saran,pertanyaan, maupun keluhan :Alamat web : www.bos.kemdikbud.go.idTelpon : 021-57900224, 0215725693-52Faksimili : 021-5725707
SD: [email protected], Telp. 021 5725638, Fax. 021 5725644;
Melayani Semua Anak Usia SMP dengan Amanah
Panduan Pelaksanaan Bantuan Siswa Miskin 33
SMP: Email : [email protected], SMS : 1771, Telepon:021-5725693, 021-57900224, 021-5725653. Faksimil:021-5725707
SMA: Telp. (021) 75911532 Faksimili: (021) 75912221SMK: Telp: (021) 5723140, Faksimili:(021) 5725467/5725049.
C. Sanksi
Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara dan/atau sekolahdan/atau siswa akan dijatuhkan oleh aparat/pejabat yang berwenang. Sanksi kepada oknumyang melakukan pelanggaran diberikan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
D. Ketentuan lain
Disamping ketentuan dan kriteria dalam Panduan PelaksanaanTeknis ini sebagaimanatertuang/diatur pada bab-bab terdahulu, masing-masing Direktur Teknis KementerianPendidikan dan Kebudayaandapat mempertimbangkan usulan yang disampaikan langsungdari sekolah, maupun dari instansi lain yang relevan.
Melayani Semua Anak Usia SMP dengan Amanah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia34
LAMPIRAN
Melayani Semua Anak Usia SMP dengan Amanah
Panduan Pelaksanaan Bantuan Siswa Miskin 35
BERITA ACARA SURAT KEPUTUSANLampiran SK No. .....................Sekolah .................................
Pada hari ini ............................... tanggal ....................................... bulan ..................... tahun.................................................., Kepala Sekolah ................................................... berdasarkan SuratKeputusan Nomor: ....................................., bersama dengan Dewan Guru dan Komite Sekolahtelah melakukan seleksi siswa penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tahun Pelajaran........................... periode .......................................... dengan berpedoman pada Buku PetunjukPelaksanaan Bantuan Siswa Miskin.
Berdasarkan petunjuk pelaksanaan tersebut, Kepala Sekolah menetapkan siswa penerima danaBSM untuk SD/SMP/SMA/SMK*) ............................... Tahun Pelajaran ..................... periode................................. seperti tertera pada Format BSM-03.
No. Nama Jabatan Tanda Tangan
1
2
3
4
5
6*) Pilih salah satu jenjang.
MengetahuiKetua Komite Sekolah Kepala Sekolah
............................... ...............................
FORMAT BSM-01
Dibuat oleh SekolahDikirim ke Tim BSM Kabupaten/Kota
Melayani Semua Anak Usia SMP dengan Amanah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia36
KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAHSD/SMP/SMA/SMK*) ....................................
NOMOR: ...............................
TENTANGPENETAPAN SISWA PENERIMA BANTUAN SISWA MISKIN (BSM)
TAHUN PELAJARAN .................PERIODE ...........................SEKOLAHSD/SMP/SMA/SMK*)...............................................
Menimbang :Mengingat :Memperhatikan :
MEMUTUSKANMenetapkan :Pertama :Kedua :Ketiga dst :
Ditetapkan di :Pada tanggal :
Kepala Sekolah,SD/SMP/SMA/SMK*)...........
..............................................
...............................Tembusan:
1. ....2......Dst
*) Pilih salah satu jenjang.
FORMAT BSM-02
Diisi oleh SekolahDikirim ke Tim BSM Kabupaten/Kota
Melayani Semua Anak Usia SMP dengan Amanah
Panduan Pelaksanaan Bantuan Siswa Miskin 37
Lampiran SK-Kepala SekolahDaftar siswa miskin yang tidak mempunyai kartuNama Sekolah :SD/SMP/SMA/SMK*).................................Alamat :NPSN :Kecamatan :Kab/Kota :Provinsi :
No NISN No Kartu Keluarga(jika ada) Nama Siswa
JenisKelamin
(L/P)Alamat Nama
IbuNamaAyah
WaliSiswa Keterangan
........................... 20.....Kepala Sekolah,
SD/SMP/SMA/SMK*)
(.....................................)
*) Pilih salah satu jenjang.
FORMAT BSM-03
Dibuat SekolahDikirim ke Tim BSM Kab/Kota
Melayani Semua Anak Usia SMP dengan Amanah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia38
Rekapitulasi Penerima KartuNama Sekolah : SD/SMP/SMA/SMK*)..............Alamat :NPSN :Kecamatan :Kab/Kota :Provinsi :
........................... 20.....Kepala Sekolah,SD/SMP/SMA/SMK*)
(.....................................)*) Pilih salah satu jenjang.
FORMAT BSM-03 A
Dibuat oleh SekolahDikirim ke Dinas Pendidikan Kab/Kota
Melayani Semua Anak Usia SMP dengan Amanah
Panduan Pelaksanaan Bantuan Siswa Miskin 39
SURAT KEPUTUSANKEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB/KOTA ....................................
NOMOR: ...............................
TENTANGPENETAPAN SISWA PENERIMA BANTUAN SISWA MISKIN (BSM)
TAHUN PELAJARAN .................PERIODE ...........................
Menimbang :Mengingat :Memperhatikan :
MEMUTUSKANMenetapkan :Pertama :Kedua :Ketiga dst :
Ditetapkan di :Pada tanggal :
Kepala Dinas Pendidikan,Kab/Kota ..........................................................................
...............................Tembusan:1. ....2......dst
FORMAT BSM-04
Dibuat oleh Dinas Pend. Kab/KotaDikirim ke Tim BSM Dit. Pembinaan SMP
Melayani Semua Anak Usia SMP dengan Amanah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia40
Lampiran-1: SK Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota .........................Data Siswa Penerima BSM- SD/SMP/SMA/SMK*)
(Contoh kelas: SMP)Kelas
...No NoKartu
NamaSekolah Alamat Status
(N/S) No NamaSiswa
JenisKelamin
(L/P) 7 8 9
PenerimaKartu/Usulandi luar kartu
Ket
................ 20.....Kepala Dinas Pendidikan,Kab/Kota ......................
*) Pilih salah satu jenjang.
(.....................................)
Lampiran-1: SK Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota .........................Data Siswa Penerima BSM- SD/SMP/SMA/SMK*)
(Contoh kelas: SMP)Kelas
No NamaSekolah Alamat Status
(N/S) No NamaSiswa
JenisKelamin
(L/P) 7 8 9Ket
................ 20.....Kepala Dinas Pendidikan,Kab/Kota ......................
(.....................................)*) Pilih salah satu jenjang.
FORMAT BSM-05
Diisi Kepala SekolahDiberikan kepada Orangtua SiswaDitempel di Papan Pengumuman
Melayani Semua Anak Usia SMP dengan Amanah
Panduan Pelaksanaan Bantuan Siswa Miskin 41
Lampiran SK-Kepala SekolahDaftar siswa SMP TerbukaNama Sekolah :Alamat :NPSN :Kecamatan :Kab/Kota :Provinsi :
KelasNo NISN No KK (jika
ada)SekolahInduk SMPT Alamat No Nama
Siswa
JenisKelamin
(L/P) 7 8 9Ket
FORMAT BSM-06
Diisi Kepala SekolahDiberikan kepada Orangtua SiswaDitempel di Papan Pengumuman
Melayani Semua Anak Usia SMP dengan Amanah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia42
PENGUMUMAN SEKOLAH TENTANG PENERIMAAN DANA BSM
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota .....................Nomor……………........................ tanggal ................................., diberitahukan bahwa:Sekolah : .............................................................................Alamat : .............................................................................
.............................................................................
memperoleh alokasi Bantuan Siswa Miskin (BSM) untuk Tahun Pelajaran ..................., periode.............................., untuk sejumlah ...................... siswa, masing -masing menerima Rp..............(sesuaijenjang pendidikan) per semester dan tambahan manfaat Rp. 200.000 per siswa.
Dana tersebut telah diserahkan kepada siswa pada tanggal .................... (daftar siswa penerima dana BSMterlampir/Format BSM-06).
Dana BSM digunakan untuk keperluan siswa antara lain:a. pembelian buku, bahan dan alat tulis, dan sejenisnyab. pembelian seragam sekolah, tas sekolah, dan sejenisnyac. transportasi ke sekolah.
Demikian untuk diketahui..................................... 2013
Nama Tanda tangan
1. ................................... ..............................................(Kepala Sekolah) SD/SMP/SMA/SMK*)
2..................................... ..............................................(Komite Sekolah)
*) Pilih salah satu jenjang.
Melayani Semua Anak Usia SMP dengan Amanah
Panduan Pelaksanaan Bantuan Siswa Miskin 43
LEMBAR PENCATATAN PERTANYAAN/KRITIK/SARAN
1. Identitas Penanya/Pemberi Sarana. Nama : ......................................................................................b. Alamat : .........................................................................................
2. Tanggal Penerimaan Pertanyaan/Saran :
3. Uraian Pertanyaan/Saran:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. Penerima Pertanyaan/Saran :
5. Tindak Lanjut Saran:......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................2013Melaporkan:UPMProv/Kabupaten/Kota/Sekolah,
.........................................................
FORMAT BSM-07Diisi Dinas Pendidikan Prov/Kabupaten/Kota
Dan Sekolah untuk didokumentasikan
Melayani Semua Anak Usia SMP dengan Amanah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia44
FORMAT BSM-08Diisi Dinas Pendidikan Prov/Kabupaten/Kota
dan Sekolah untuk didokumentasi
LEMBAR PENCATATAN PENGADUAN MASYARAKAT
1. Identitas Pengadua. Nama : ....................................................................................b. Alamat: ...................................................................................
2. Tanggal Terima Pengaduan : ........................................................
3. Lokasi Kejadiana. Rt/Rw/Dusun : ....................................................................b. Desa/Keluarahan : .....................................................................c. Kabupaten/Kota: .....................................................................d. Provinsi : .....................................................................
4. Uraian Pengaduan:........................................................................................................................................................................................................................
5. Tanggal Penyelidikan Dilakukan : ................................................
6. Penyelidik : .....................................................................................
7. Temuan:........................................................................................................................................................................................................................
8. Keputusan/Rekomendasi:........................................................................................................................................................................................................................
9. Pelaksanaan Keputusan........................................................................................................................................................................................................................
10. Tanggal pemberitahuan kepada Pengadu tentang keputusan/ dan pelaksanaan keputusan :..............................................................
11. Dokumen yang diterima:............................................................................................................
...............................................2013
Melaporkan:UPM Prov/Kabupaten/Kota/Sekolah,
.......................................................
Melayani Semua Anak Usia SMP dengan Amanah
Panduan Pelaksanaan Bantuan Siswa Miskin 45
FORM
AT B
SM-0
9
Diisi
ole
h Ti
m P
rovi
nsi
Diki
rim k
e Ti
m P
usat
Melayani Semua Anak Usia SMP dengan Amanah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia46
FORM
AT B
SM-1
0
Diisi
ole
h Ti
m P
rovi
nsi
Diki
rim k
e Ti
m P
usat
Melayani Semua Anak Usia SMP dengan Amanah
Panduan Pelaksanaan Bantuan Siswa Miskin 47