Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
Transcript of Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 1/99
Direktorat Transformasi Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
versi 120410
DRAFT
Imagine the Future …
Make it Happen
JAKARTA, 2010
MODUL
PELAPORAN (REPORTING)
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 2/99
Modul Pelaporan | 2
--------oooO0Oooo--------
Modul Pelaporan ini masih berupa draft (rancangan)
yang akan terus mengalami perbaikan
Modul yang sederhana ini
masih memerlukan
pengkajian
yang
lebih
dalam
dan diskusi yang lebih intens dengan berbagai pihak (stakeholders)
Saran‐saran dan masukan sangat dibutuhkan untuk penyempurnaan modul
ini
Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah
membantu dalam penyusunan modul ini
--------oooO0Oooo--------
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 3/99
Modul Pelaporan | 3
DAFTAR ISI
Halaman
Judul
………….………………….……………………………………….………………
1
Daftar Isi ……………………….…………………………………………….……………… 3
Daftar Gambar ………….………………………………………………………………………… 4
Daftar Istilah ………………………………………………….…………………………………… 5
Bab I PENDAHULUAN 7
I.1. Latar Belakang
I.2. Dasar Hukum
I.3.
Tujuan
dan
Ruang
Lingkup
I.4. Sistematika Penyajian
Bab II VISI MISI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 13
II.1. Visi Misi Ditjen Perbendaharaan
II.2. SPAN Salah Satu Strategi Mewujudkan Visi Misi
Ditjen Perbendaharaan
II.3. Tujuan, Sasaran, dan Manfaat Proses Bisnis Pelaporan
dalam Rangka SPAN
Bab III EXISTING BUSINESS PROCESS PELAPORAN 19
III. 1. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat III. 2. Proses Bisnis Pelaporan
III. 3. Laporan Keuangan
III. 4. Analisis Existing Proses Bisnis Pelaporan
Bab IV PERANCANGAN FUTURE VISION PROSES BISNIS PELAPORAN 40
IV. 1. Konsep Pengembangan Proses Bisnis Pelaporan
IV. 2. Penyempurnaan Proses Bisnis Pelaporan
IV. 3. Pengembangan Laporan
IV. 4. Isue‐Isu Lain terkait Pelaporan yang
Masih dalam
Pengkajian
Bab V STRATEGI IMPLEMENTASI 93
Bab VI PENUTUP 97
Daftar Pustaka 99
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 4/99
Modul Pelaporan | 4
DAFTAR GAMBAR
Gambar II. 1 : Gambaran Umum SPAN
Gambar III. 1 : Kerangka Umum SAPP
Gambar III. 2 : Hubungan SAPP dengan Sistem Lain
Gambar III. 3 : Mekanisme Pelaporan SA‐BUN
Gambar III. 4 : Mapping Proses Bisnis Penyusunan LKPP (Current)
Gambar III. 5 : Hubungan Laporan Kinerja dengan LKPP
Gambar III. 6 : Alur Proses Bisnis Penyusunan LKPP (Current)
Gambar IV. 1 : Usulan 1 Proses Bisnis Pelaporan (Future)
Gambar IV. 2 : Usulan 2 Proses Bisnis Pelaporan (Future)
Gambar IV. 3 : Proses Rekonsiliasi di Semua Level (Current)
Gambar IV. 4 : Usulan Proses Rekonsiliasi dalam Rangka SPAN
Gambar IV. 5 : Mekanisme Akses Otorisasi
Gambar IV. 6 : Penyusunan Laporan Keuangan
Gambar IV. 7 : Hubungan Laporan Kinerja dengan LKPP
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 5/99
Modul Pelaporan | 5
DAFTAR ISTILAH
SAPP : Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SABUN : Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara
SAI
:
Sistem Akuntansi
Instansi
SPAN : Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
SIMAK BMN : Sistem Akuntansi Barang Milik Negara
SiAP : Sistem Akuntansi Pusat
SA‐UPH : Sistem Akuntansi Utang Pemerintah dan Hibah
SA‐IP : Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah
SA‐PP : Sistem Akuntansi Penerusan Pinjaman
SA‐TD : Sistem Akuntansi Transfer Daerah
SA‐BSBL : Sistem Akuntansi Belanja Subsidi dan Belanja Lain‐
lain
SA‐TK
:
Sistem Akuntansi
Transaksi
Khusus
SA‐BL : Sistem Akuntansi Badan Lainnya
BP : Budget Preparation (Perencanaan Anggaran)
MOSA : Management of Spending Authority (Manajemen
DIPA)
BC : Budget Commitment (Manajemen Komitment
Anggaran)
PM : Payment Management (Manajemen Pembayaran)
GR : Government Receipt Management (Manajemen
Penerimaan Negara)
CM
:
Cash Management
(Manajemen
Kas)
GL : General Ledger
COA : Chart of Accounts (Bagan Akun Standar)
Reporting : Modul Pelaporan
LKPP : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
RKA‐KL : Rencana Kerja Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga
BUN : Bendahara Umum Negara
UAKPA : Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran
UAPPA‐W : Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran
Wilayah
UAPPA‐E1 : Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran
Eselon 1
UAPA : Unit Akuntansi Pengguna Anggaran
UABUN : Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara
UAKBUN : Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara
UAKKBUN : Unit Akuntansi Koordinator Kuasa Bendahara
Umum Negara
COO : Chief Operational Officer
CFO : Chief Financial Officer
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 6/99
Modul Pelaporan | 6
Internal Report : Laporan Internal yaitu laporan yang dihasilkan
untuk menyediakan informasi bagi pengguna
internal (pemerintah) seperti Presiden, Menteri
Keuangan, Menteri/Pimpinan Lembaga, Dirjen
Perbendaharaan, dan lain lain.
External Report
:
Laporan Eksternal
yaitu
laporan
yang
dihasilkan
untuk menyediakan informasi bagi pengguna
eksternal, seperti masyarakat (publik), DPR,
lembaga internasional, negara donor, dan lain‐lain.
LKj : Laporan Kinerja
LK KL : Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
SAL/SAK : Sisa Anggaran Lebih/Kurang
SiLPA : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Single Database : Database tunggal atau database yang terintegrasi
Accrual Basis : Basis dalam akuntansi dimana transaksi dicatat
pada saat
terjadinya,
dan
tidak
pada
saat
kas
diterima atau dikeluarkan …………
Cash Basis : Basis dalam akuntansi dimana transaksi dicatat
pada saat kas diterima atau dikeluarkan ………….
Cash Towards Accrual : Basis dalam akuntansi dimana …………
LRA : Laporan Realisasi Anggaran
LAK : Laporan Arus Kas
Reversing Entry : Jurnal Pembalik
User‐Defined Report : Laporan yang didefinisikan sendiri oleh user
(pengguna) sesuai dengan kebutuhannya
Performance Report
:
Laporan Kinerja
yaitu
laporan
yang
berisi
informasi
tentang capaian kinerja (output/outcome) yang
telah dicapai oleh suatu entitas
Fit Gap Analysis : Analisis terhadap ada tidaknya gap yang terjadi
antara sistem aplikasi oracle dengan kebutuhan
pengguna (users requirments) …..….
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 7/99
Modul Pelaporan | 7
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Lahirnya paket Undang‐Undang Keuangan Negara menandai dimulainya
reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara. Salah satu agenda reformasi
manajemen keuangan tersebut adalah reformasi di bidang penganggaran dan
perbendaharan negara, yang diimplementasikan melalui proyek SPAN (Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara). Reformasi pengelolaan keuangan negara melalui
SPAN antara lain mencakup pengembangan proses bisnis mulai dari perencanaan anggran,
pelaksanaan anggaran sampai dengan pertanggungjawaban anggran. Salah satu bisnis proses
yang harus dikembangan termasuk Proses Bisnis Pelaporan yang merupakan muara dari seluruh
proses yang ada.
Undang‐undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 2
menyatakan bahwa perbendaharaan negara diantaranya meliputi penyelenggaraan
akuntansi dan sistem informasi manajemen keuangan negara/daerah serta penyusunan
laporan pertanggungjawaban APBN/APBD. Undang‐undang Nomor 17 tahun 2003
menyatakan pada pasal 8 bahwa dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas
pengelolaan fiskal, menteri keuangan mempunyai tugas antara lain menyusun laporan
keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, sementara pada
pasal 9 dinyatakan juga bahwa menteri /pimpinan lembaga pengguna anggaran dan
barang mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan laporan keuangan
kementerian/lembaga yang dipimpinnya. Laporan sebagaimana dijelaskan dalam
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 8/99
Modul Pelaporan | 8
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah terdiri atas dua jenis laporan yaitu Laporan Keuangan dan Laporan
Kinerja.
Untuk menghasilkan laporan keuangan, setiap Kementerian Negara/Lembaga
sebagai suatu entitas baik sebagai entitas akuntansi maupun entitas pelaporan
memerlukan suatu sistem akuntansi yang dapat digunakan oleh setiap instansi
pengguna dana yang bersumber dari APBN dan pelaksanaan anggaran pembiayaan dan
perhitungan. Menteri
keuangan
selaku
Bendahara
Umum
Negara
sesuai
pasal
7 UU
No.
1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara berwenang menetapkan sistem
akuntansi dan pelaporan keuangan negara. Sistem akuntansi dan pelaporan tersebut
diakomodir dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP). Berdasarkan Pasal 3
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan
Keuangan
Pemerintah
Pusat,
SAPP
didefinisikan
sebagai
sistem
yang
digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah pusat yang terdiri dari
SA‐BUN dan SAI, yang dilaksanakan oleh menteri keuangan selaku pengelola fiskal dan
wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan.
Berkaitan dengan laporan kinerja sebagaimana yang disebutkan pada pasal 17
PP
No
8
tahun
2006
adalah
ringkasan
tentang
keluaran
dari
masing‐masing
kegiatan
dan hasil yang dicapai dari masing‐masing program sebagaimana ditetapkan dalam
dokumen pelaksanaan APBN/APBD. Bentuk dan isinya disesuaikan dengan isi rencana
kerja dan anggaran. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang
menghasilkan laporan kinerja dikembangkan secara terintegrasi dengan sistem
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 9/99
Modul Pelaporan | 9
perencanaan, sistem penganggaran, sistem perbendaharaan dan sistem akuntansi
pemerintahan.
Pelaporan (reporting)
merupakan
wujud
dari
tahapan
pertanggungjawaban
dalam siklus anggaran (budget cycle). Pelaporan keuangan yang dihasilkan dari SAPP
merupakan salah satu bagian dari siklus anggaran yang turut mengalami transformasi
dalam wadah Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). SPAN adalah
suatu sistem yang mengintegrasikan seluruh tahap dari siklus anggaran mulai dari
perencanaan,
pelaksanaan
dan
pertanggungjawaban
anggaran.
Laporan
keuangan
dibagi menjadi laporan internal dan laporan eksternal. Laporan internal adalah laporan
yang dihasilkan oleh tiap direktorat eselon II internal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan (DJPB) sebagai laporan manajerial dari masing‐masing direktorat
tersebut yang berfungsi sebagai bahan informasi dan pengambilan keputusan
manajerial
sementara
laporan
eksternal
adalah
berupa
Laporan
Keuangan
Pemerintah
Pusat yang dihasilkan sebagai bahan pertanggungjawaban dari pengelolaan keuangan
pemerintah oleh BUN yang diperuntukkan bagi external users seperti DPR, BPK, KPK,dll.
Penyempurnaan proses bisnis pelaporan menjadi bagian yang penting dalam
SPAN, perbaikan dan penyempurnaan perlu dilakukan terhadap existing bussines
process
untuk
disesuaikan dengan
kebutuhan
SPAN
nantinya.
Penyempurnaan
yang
ke
depannya dapat memberikan efisiensi dan efektifitas dalam kegiatan pelaporan. Oleh
karena itu dalam mendesain suatu proses bisnis penyusunan laporan yang sesuai
dengan SPAN diperlukan ide‐ide dan pemikiran dari penyempurnaan proses bisnis
tersebut selain itu juga perlu adanya benchmark proses pelaporan dari negara‐negara
lain yang
bisa
diterapkan
di
Indonesia.
Modul
pelaporan
ini
berusaha
untuk
melakukan
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 10/99
Modul Pelaporan | 10
pemetaan terhadap existing bussines process untuk kemudian memberikan gambaran
mengenai future vision dari proses bisnis pelaporan kedepannya.
B. Dasar Hukum
Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan modul pelaporan ini adalah
sebagai berikut:
1. UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. PP No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
4. PMK No. 171 tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat
5. PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
6. PMK No. 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat
7. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor: PER 66/Pb/2006 tentang Pedoman
Rekonsiliasi dan Analisa, dan Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN
KPPN dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
8. Perdirjen Nomor. PER 36/PB/2009 tentang Pedoman Rekonsiliasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara
9. Draft Standar Akuntansi berbasis Akrual
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 11/99
Modul Pelaporan | 11
C. Tujuan dan Ruang lingkup Modul
Tujuan penulisan modul ini adalah sebagai rancangan dalam bisnis proses
pelaporan terkait
SPAN
dengan
ruang
lingkup
:
1. Pemetaan terhadap existing bussines process untuk selanjutnya di lakukan analisis
mengenai kelemahan dan keunggulan dari proses tersebut
2. Perancangan future vision proses bisnis pelaporan dengan melakukan
penyempurnaan terhadap existing bussines process yang ada dan best practice
negara‐negara lain dalam penerapan proses bisnis pelaporan
D. Sistematika Penulisan
Penulisan modul ini akan dibagi menjadi lima bab dengan susunan dan
penjelasan
sebagai
berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan gambaran umum pelaporan yang terdiri atas latar
belakang disertai landasan hukum yang mendasarinya, tujuan dan ruang
lingkup serta sistematika penulisan modul
BAB II VISI DAN MISI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
Bab ini berisi visi dan misi dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan kaitan
pencapaiannya dengan kerangka umum SPAN terutama proses bisnis
akuntansi dan pelaporan.
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 12/99
Modul Pelaporan | 12
BAB II PROSES BISNIS PELAPORAN DALAM KERANGKA SPAN
Bab ini berisi konsep dasar dari pelaporan, terdiri dari definisi laporan, jenis‐
jenis laporan, kegiatan pelaporan dalam tatanan pemerintah dan teori yang
berkaitan dengannya. kerangka umum SPAN terdiri dari definisi umum SPAN,
proses bisnis pelaporan dalam kerangka SPAN
BAB III EXISTING PROSES BISNIS PELAPORAN
Bab ini berisi uraian deskriptif mengenai proses bisnis pelaporan yang tengah
berlangsung pada
saat
ini
beserta
identifikasi
kelebihan
dan
kekurangan
yang
ada.
BAB IV PERANCANGAN FUTURE VISION PROSES BISNIS PELAPORAN
Bab ini berisi analisa dan rancangan dari proses bisnis pelaporan pada masa
depan terkait dengan SPAN dan disertai dengan best practice dari negara‐
negara
yang
memiliki
proses
bisnis
pelaporan
yang
cukup
baik.
Bab
yang
merupakan inti dari modul ini terdiri dari dua sub bab, Penyempurnaan Proses
Bisnis Pelaporan dan Pengembangan Laporan.
BAB V PENUTUP
Bab ini merupakan kesimpulan dari pembahasan bab‐bab sebelumnya disertai
dengan saran yang memungkinkan terjadinya perbaikan dan peningkatan
dalam proses bisnis pelaporan.
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 13/99
Modul Pelaporan | 13
BAB II
VISI MISI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
A. Visi dan Misi Ditjen Perbendaharaan
Visi dan misi sebuah organisasi merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari
sebuah organisasi, atau bisa juga merupakan sebuah gambaran ideal dari suatu
organisasi di masa depan. Untuk mencapai visi dan misi tersebut, diperlukan
rencana strategis yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh anggota
organisasi. Demikian halnya dengan Ditjen Perbendaharaan, sebagai sebuah
organisasi, Ditjen Perbendaharaan mempunyai visi dan misi sebagai sebagai
panduan dalam mengarahkan organisasinya.
Visi Ditjen Perbendaharaan adalah “Menjadi Pengelola Perbendaharaan
Negara yang Profesional, Transparan dan Akuntabel dalam Proses Mewujudkan
Bangsa yang Mandiri dan Sejahtera”. Sementara itu, untuk mewujudkan hal
tersebut, visi kemudian diterjemahkan lagi dalam misi. Sebagai salah satu unit
eselon I di lingkungan Departemen Keuangan, Ditjen Perbendaharaan mempunyai
peran yang sangat strategis dalam siklus APBN, mulai dari penyiapan dokumen
pelaksanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, akuntansi dan pelaporan, serta
pertanggungjawaban APBN.
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 14/99
Modul Pelaporan | 14
Misi Ditjen Perbendaharaan :
a. Mewujudkan Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja secara tertib, taat pada
peraturan
perundang‐undangan,
efisien,
efektif,
transparan
dan
bertanggung
jawab serta memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
b. Mewujudkan Pengelolaan kas negara yang efisiien, efektif, transparan dan
akunatbel.
c. Menghasilkan Pelayanan di bidang Perbendaharaan dan Informasi Keuangan
yang cepat,
tepat
dan
akurat
d. Mewujudkan Pengelolaan Piutang Pemerintah yang dananay bersumber dari
dalam dan luar negeri dan Kredit Program secara profesional, berkelanjutan dan
akuntabel.
e. Mewujudkan penyajian informasi dan akuntansi keuangan negara dalam rangka
menghasilkan
pertanggungjawaban
APBN
yang
akuntabel,
transparan,
tepat
waktu dan akurat.
Sebagaimana tersebut diatas, salah satu misi Ditjen Perbendaharaan adalah
mewujudkan penyajian informasi dan akuntansi keuangan negara dalam rangka
menghasilkan pertanggungjawaban APBN yang akuntabel, transparan, tepat waktu dan
akurat. Untuk mendukung terwujudnya misi tersebut, berbagai upaya telah dan sedang
dilakukan. Salah satu program yang sedang dilaksanakan adalah Program Reformasi
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara. Program ini diselenggarakan secara
menyeluruh untuk mewujudkan sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
anggaran serta pengelolaan keuangan yang modern dan terintegrasi.
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 15/99
Modul Pelaporan | 15
B. SPAN Salah Satu Strategi Mewujudkan Visi Misi Ditjen Perbendaharaan
Seiring dengan reformasi dalam pengelolaan keuangan negara diperlukan
suatu sistem yang dapat diandalkan dalam kaitannya dengan siklus anggaran mulai
dari pelaksanaan hingga pertanggungjawaban. Sistem modern dalam pengelolaan
keuangan negara berupa dukungan sistem informasi yang handal dan terintegrasi,
mulai dari perencanaan anggaran, perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran,
pengelolaan utang, maupun pelaporan dan pengawasan
(www.perbendaharaan.go.id ; 2008). Berdasarkan hal tersebut lahir SPAN yaitu
suatu sistem yang mengintegrasikan seluruh tahap dari siklus anggaran mulai dari
perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran, dengan direktorat
Jenderal Perbendaharaan (DJPB) dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) sebagai
leading Institutions .
Program reformasi SPAN dilaksanakan melalui tiga komponen utama yaitu
: reformasi Proses Bisnis, reformasi Sistem Teknologi Informasi, dan Tata Kelola
Perubahan. Reformasi Proses Bisnis dikembangkan melalui beberapa modul yaitu
budget preparation (perencanaan anggaran) , management of spending authority
(manajemen DIPA) , commitment management (Manajemen Komitmen) , payment
management (Manajemen Pembayaran) , cash management (Manajemen Kas) ,
general ledger and chart of account (Akuntansi) , dan reporting (Pelaporan).
Berkaitan dengan Akuntansi dan Pelaporan, dalam kerangka SPAN proses
penyusunannya dilakukan oleh aplikasi tunggal sehingga diperlukan suatu teknologi
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 16/99
informasi dan database terpusat serta dapat diandalkan dengan tujuan agar dapat
tersedianya data transaksi keuangan yang lengkap , dapat diakses setiap saat,
terpadunya sistem operasional akuntansi dan pelaporan. Di samping itu, dilakukan
juga restrukturisasi Bagan Akun Standar (BAS) yang menjadi backbone bagi proses
pengelolaan keuangan. Gambaran umum SPAN secara garis besar digambarkan
pada gambar II.4 berikut :
Gambar II.1
Gambaran Umum
SPAN
16 Modul Pelaporan |
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 17/99
Modul Pelaporan | 17
C. Tujuan, Sasaran dan Manfaat Pengembangan Proses Bisnis Pelaporan dalam
Rangka SPAN
Pengembangan Proses Bisnis Akuntansi dan Pelaporan sebagai bagian dari
program SPAN dimaksudkan untuk mencapai tujuan reformasi pengelolaan
keuangan negara secara menyeluruh. PMK Nomor 276 tahun 2008 tentang Program
Reformasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara menyebut secara jelas
tentang tujuan dilaksanakan program tersebut, yaitu : “1. Mengendalikan anggaran
negara, aset, dan kewajiban Pemerintah Pusat; 2. Menyediakan informasi yang
komprehensif, dapat dipercaya, dan tepat waktu dentang keuangan pemerintah;
dan 3. Memudahkan pengambilan keputusan dalam manajemen keuangan
pemerintah.”
Sementara itu, dalam PMK yang sama disebutkan juga mengenai sasaran
yang ingin dicapai, yang meliputi :
“ 1. Otomatisasi proses operasional penganggaran dan perbendaharaan; 2.
Peningkatan keandalan proses penganggaran dan pengelolaan kas, aset dan utang
pemerintah; 3. Peningkatan efisiensi layanan kepada kementerian negara/lembaga,
masyarakat dan perbankan; 4. Peningkatan akuntabilitas melalui penyusunan dan
penyajian laporan keuangan yang lebih komprehensif, akurat, dan tepat waktu; 5.
Penyediaan fasilitas rekonsiliasi yang andal, akurat, serta tepat waktu antara
pemerintah dan perbankan; 6. Penyediaan jejak audit (audit trail) untuk
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 18/99
Modul Pelaporan | 18
memfasilitasi proses audit akun pemerintah; dan 7. Mengintegrasikan data pada
berbagai sub sistem manajemen keuangan pemerintah. ”
Akhirnya, pengembangan Proses Bisnis Akuntansi dan Pelaporan melalui
program reformasi SPAN diharapkan akan memberikan manfaat sebagaimana
tertuang dalam PMK No. 276 tahun 2008 sebagai berikut :
“ 1. Tersedianya sistem pengendalian alokasi dan pelaksanaan anggaran yang
efektif; 2. Tersedianya sistem pengelolaan kas yang terpercaya; 3. Tersedianya
sistem pelaporan manajerial tentang operasi keuangan pemerintah yang
komprehensif, dapat diandalkan, dan realtime; 4. Terwujudnya tahapan transisi
penerapan sistem akuntansi dari berbasis kas ke berbasis akrual; dan 5.
Terlaksananya pelayanan kepada publik yang lebih efisien. “
Dengan adanya kejelasan tujuan, sasaran, dan manfaat yang ingin dicapai
dari pelaksanaan reformasi pengelolaan keuangan negara melalui SPAN ini,
diharapkan program SPAN dapat berjalan dengan lancar. SPAN diharapkan
menghasilkan output yang bisa diimplementasikan dengan baik demi terwujudnya
pengelolaan keuangan negara yang profesional, terbuka, dan bertanggung jawab
sebagaimana amanat undang‐undang bidang keuangan negara.
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 19/99
Modul Pelaporan | 19
BAB III
EXISTING PROSES BISNIS PELAPORAN
A. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Sebelum merumuskan rancangan future vision proses bisnis Pelaporan,
perlu dilakukan pemetaan terhadap existing proses bisnis tersebut. Hal ini perlu
dilakukan karena future vision dirumuskan dalam rangka menyempurnakan proses
bisnis yang ada setelah dilakukan analisis terhadap kelemahan‐kelemahan yang
mungkin ada. Pemetaan existing proses bisnis pelaporan akan berkenaan dengan
pentingnya proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) untuk
memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, sesuai dengan Undang‐Undang
No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 7 ayat 2 yang menyatakan
bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan
sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara maka dibutuhkan suatu Sistem
Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang terdiri dari Sistem Akuntansi Bendahara
Umum Negara (SA‐BUN) yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan Sistem
Akuntansi Instansi (SAI) yang dilaksanakan oleh tiap Kementerian/Lembaga. Ruang
lingkup dari SAPP adalah seluruh entitas pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan yang
dananya bersumber dari APBN serta pelaksanaan anggaran pembiayaan dan
perhitungan. Secara ringkas kerangka umum SAPP dapat digambarkan pada gambar
II.1 berikut :
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 20/99
Gambar III.1
Kerangka Umum SAPP
Sumber: PPAKP. 2008. Modul SAPP. Hal 5
20 Modul Pelaporan |
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 21/99
Dalam kaitannya dengan pelaporan keuangan pemerintah pusat, SAPP
memiliki keterkaitan atau hubungan dengan sistem lainnya, dimana SAPP berada
pada titik sentral dalam tahapan siklus anggaran yang berhubungan dengan sistem
lainnya, yaitu perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban
anggaran dan pengawasan anggaran. Sementara itu Bagan Akun Standar (BAS)
berperan sebagai pedoman dalam penyusunan dan penelaahan RKA‐KL, DIPA dan
LKPP. Dalam hal petanggungjawaban anggaran, SA‐BUN dan SAI merupakan unsur
utama dalam penyiapan LKPP .seperti yang diilustrasikan pada gambar II.2 berikut:
Gambar III.2
Hubungan SAPP dengan Sistem lain
Modul Pelaporan | 21
PENGAWASAN
PERTANGGUNG
JAWABAN
PELAKSANAAN
ANGGARAN
PERENCANAAN
ANGGARAN
SAPP
DIPA
SPM
SP2D
MPN
APBN
RKA-K/L
SIMAK-BMNSAKSA-BUN
Bagan AkunStandar
Sumber: PPAKP. 2008. slide presentasi
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 22/99
Modul Pelaporan | 22
Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA‐BUN).
Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab‐bab sebelumnya bahwasanya
SAPP terdiri atas 2 (dua) sistem yaitu SA‐BUN dan SAI, maka pada sub bab ini akan
dijelaskan proses bisnis SA‐BUN pada saat ini (existing business process). SA‐BUN
seperti yang dijelaskan pada UU No 1 tahun 2004 diselenggarakan oleh Menteri
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan Pengguna Anggaran Bagian Anggaran
Pembiayaan dan Perhitungan (BAPP), SA‐BUN terdiri dari beberapa sub sistem. BPPK
(2008) yaitu :
1. Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) terdiri dari Sitem Akuntansi Kas Umum
Negara (SAKUN) dan Sistem Akuntansi Umum (SAU)
2. Sistem Akuntansi Utang Pemerintah dan Hibah (SA‐UPH)
3. Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SA‐IP)
4. Sistem Akuntansi Penerusan Pinjaman (SA‐PP)
5. Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah (SA‐TD)
6. Sistem Akuntansi Belanja Subsdi dan Belanja Lain‐lain (SA‐BSBL)
7. Sistem Akuntansi Transaksi Khusus (SA‐TK)
8. Sistem Akuntansi Akuntansi Badan Lainnya (SA‐BL)
Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SAKUN adalah laporan arus kas dan
neraca KUN, sedangkan laporan yang dihasilkan SAU adalah laporan realisasi anggaran
dan neraca SAU. Laporan keuangan SiAP dicetak di tingkat KPPN, Kanwil, maupun Dit
PKN. Pengolahan data dan penyusunan laporan keuangan BUN dilaksanakan oleh
masing‐masing Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara (UAKBUN), Unit
Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara (UAPBUN), dan Unit akuntansi
Bendahara Umum Negara (UABUN), yang mana mekanisme pelaporan SA‐BUN dapat
diuraikan sebagai berikut. PPAKP (2008):
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 23/99
Modul Pelaporan | 23
1) KPPN mengirim semua file data setiap hari dan laporan keuangan setiap bulan
ke Kanwil DJPB cq bidang aklap, sedangkan KPPN Khusus mengirim file data ke
Dit. APK
1a. KPPN setiap hari mengirim data transaksi ke Dit APK
2) Kanwil DJPB menyampaikan file data dan laporan keuangan setiap bulan ke Dit
APK sebagai
bahan
penyusunan
LKPP
3) Dit PKN menyampaikan file data dan Laporan Keuangan BUN setiap bulan ke Dit
APK sebagai bahan penyusunan LKPP
3a. Dit PKN melakukan rekonsiliasi data dengan Dit APK
4) Unit akuntansi dibawah UABUN menyampaikan;
4a. DJPU selaku UAPBUN‐UH menyampaikan laporan dan ADK ke entitas BUN
dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan gabungan entitas BUN
4b. DJKN selaku UAPBUN‐IP menyampaikan laporan dan ADK ke entitas BUN
dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan gabungan entitas BUN
4c. Dit SMI selaku UAPBUN‐PP menyampaikan laporan dan ADK ke entitas BUN
dalam rangka
penyusunan
Laporan
Keuangan
gabungan
entitas
BUN
4d. DJPK selaku UAPBUN‐TD menyampaikan laporan dan ADK ke entitas BUN
dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan gabungan entitas BUN
4e. DJA selaku UAPBUN‐BSBL menyampaikan laporan dan ADK ke entitas BUN
dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan gabungan entitas BUN
4f. Dit APK selaku UAPBUN‐BL menyampaikan laporan dan ADK ke entitas BUN
dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan gabungan entitas BUN
4g. Unit Akuntansi yang mengelola transaksi khusus selaku UAPBUN‐TK
menyampaikan laporan dan ADK ke entitas BUN dalam rangka penyusunan
Laporan Keuangan gabungan entitas BUN
5)
Entitas BUN
menyampaikan
Laporan
Keuangan
Gabungan
dan
ADK
seluruh
entitas dibawah BUN ke Dit APK sebagai bahan penyusunan LKPP
6) Presiden cq Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Perbendaharaan
menyampaikan LKPP ke BPK tiap semester dan tahunan
7) BPK melakukan pemeriksaan terhadap LKPP yang disampiakan presiden
Secara garis besar mekanisme pelaporan SA‐BUN dapat diilustrasikan pada
gambar III.1 berikut:
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 24/99
Gambar III.3
Mekanisme Pelaporan SA‐BUN
Sumber: PPAKP. 2008. Modul SAPP. Hal 13
24 Modul Pelaporan |
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 25/99
Modul Pelaporan | 25
Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
Sistem Akuntansi Instansi (SAI) adalah serangkaian prosedur manual maupun
terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai
dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian
Negara/Lembaga. BPPK (2008, 352). SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK)
dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK‐BMN).
SAK terdiri dari :
Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SA‐UAKPA)
Sistem Akuntansi
tingkat
Unit
Akuntansi
Pembantu
Pengguna
Anggaran
Wilayah
(SA
‐
UAPPA‐W)
Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (SA‐
UAPPA‐E1)
Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (SA‐UAPA)
SIMAK‐ BMN terdiri dari:
Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (SA‐UAKPB)
Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (SA‐
UAPPB‐W)
Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (SA‐
UAPPB‐E1)
Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pengguna Barang (SA‐UAPB)
Laporan yang dihasilkan oleh tiap unit akuntansi instansi sebagai entitas
akuntansi dan entitas pelaporan terdiri dari:
1. Laporan Realisasi Anggaran; yaitu laporan yang menyajikan informasi realisasi
pendapatan dan belanja yang masing‐masing dibandingkan dengan anggarannya
dalam satu periode
2. Neraca; menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan entitas
pelaporan mengenai asset, kewajiban, ekuitas dana per tanggal tertentu
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 26/99
Modul Pelaporan | 26
3. Catatan atas Laporan Keuangan; meliputi penjelasan, daftar rinci, dan analisis atas
nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.
Dalam mekanisme pelaporannya, SAI menyusun laporan secara berjenjang baik
SAK maupun SIMAK‐BMN yaitu dari tingkat/unit akuntansi yang terendah (UAKPA dan
UAKPB) sampai dengan tingkat kementerian/lembaga (UAPA dan UAPB). Sementara itu
penggabungan laporan yang dihasilkan dari SIMAK‐BMN dengan SAK dilakukan pada
tingkat/unit akuntansi yang terendah yaitu UAKPB dan UAKPA.
Laporan SAI dapat berupa laporan untuk dana dekonsentrasi dan tugas
pembantuan. Dana dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang
dilaksanakan gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua pengeluaran
dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk
instansi vertikal pusat di daerah. Dalam pelaksanaan dekonsentrasi, Gubernur wajib
mengusulkan daftar SKPD yang mendapatkan alokasi dana dekonsentrasi kepada
kementerian negara/lembaga yang memberikan alokasi dana, untuk ditetapkan sebagai
Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang. Apabila Gubernur tidak
menyampaikan usulan daftar SKPD, kementerian negara/lembaga dapat meninjau
kembali pengalokasian dana dekonsentrasi. Pelaporan keuangan/barang atas
pelaksanaan Dekonsentrasi dilakukan secara terpisah dari pelaporan keuangan/barang
atas pelaksanaan Tugas Pembantuan dan APBD. SKPD mempertanggungjawaban
pelaksanaan Dana Dekonsentrasi kepada kementerian negara/lembaga melalui Kepala
Dinas Propinsi. Pertanggungjawaban pelaksanaan dimaksud berupa Laporan Keuangan
dan Laporan BMN. Laporan Keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,
dan Catatan atas Laporan Keuangan.
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 27/99
Modul Pelaporan | 27
Dana Tugas Pembantuan merupakan dana yang berasal dari APBN yang
dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam
rangka pelaksanaan tugas pembantuan. Dana Tugas Pembantuan merupakan bagian
dari anggaran kementerian negara/lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana
kerja kementerian negara/lembaga dan dilaksanakan oleh SKPD yang ditetapkan oleh
Gubernur, Bupati, atau Walikota. pelaporan keuangan/barang atas pelaksanaan Tugas
Pembantuan dilakukan terpisah dari pelaporan keuangan/barang dalam pelaksanaan
Dekonsentrasi dan APBD. SKPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tugas
Pembantuan kepada kementerian negara/lembaga melalui Kepala Dinas Pemerintah
Daerah (Propinsi/Kota/Kabupaten). Pertanggungjawaban pelaksanaan dimaksud
berupa Laporan Keuangan dan Laporan BMN. Laporan Keuangan terdiri dari Laporan
Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 28/99
B. PROSES BISNIS PELAPORAN
Gambar III.4
Mapping Proses
Bisnis
Penyusunan
LKPP
Pelaporan Tingkat KPPN
Pelaporan tingkat KPPN terdiri dari dua sub proses yaitu Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan tingkat KPPN. KPPN sebagai unit akuntansi kuasa BUN Daerah memproses dokumen
sumber untuk menghasilkan laporan keuangan berupa Laporan Arus Kas (LAK), Neraca KUN,
Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Neraca SAU. Laporan tersebut dihasilkan setelah data‐
data akuntansinya dilakukan proses Rekonsiliasi dengan akuntansi yang dihasilkan oleh K/L.
28 Modul Pelaporan |
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 29/99
Modul Pelaporan | 29
Proses rekonsiliasi dilakukan oleh Seksi Verifikasi & Akuntansi (Vera) di KPPN dengan satker K/L.
KPPN Menerima data akuntansi satker (ADK‐GL UAKPA) kemudian diupload ke database KPPN.
Database KPPN sebelumnya telah terisi oleh data‐data hasil proses DIPA (MoSA), data
Penerimaan (Government Receipt), dan data pengeluaran (Payment Management). Data KL
yang telah diupload (data SAI) akan direkon dengan data KPPN tersebut (data SAU) dengan
menggunakan aplikasi Vera (aplikasi SIA KPPN). Jika terdapat ketidakcocokan antara SAI dengan
SAU, maka KPPN akan menelusuri letak kesalahan untuk kemudian dilakukan koreksi baik oleh
KPPN atau oleh satker (tergantung pihak mana yang salah). Apabila hasil rekonsiliasi sudah
sesuai
antara
SAI
dengan
SAU
maka
dibuatkan
Berita
Acara
Rekonsiliasi
(BAR)
yang
ditandatangani oleh pihak KPPN dan pihak satker. BAR dan Laporan Hasil Rekonsiliasi dibuat 2
rangkap, 1 (satu) rangkap dikirim ke satker dan 1 (satu) rangkat diarsip.
Proses berikutnya adalah proses penyusunan Laporan Keuangan tingkat KPPN. Laporan
keuangan tersebut disusun dari data yang ada di database KPPN setelah proses rekonsiliasi.
KPPN menyusun laporan keuangan tingkat KPPN dan menyampaikannya beserta data akuntansi
(ADK) ke kanwil DJPBN selaku UAKK‐BUN. Output tersebut yang selanjutnya akan menjadi input
untuk proses berikutnya yaitu Proses Pelaporan tingkat Wilayah. Laporan Keuangan Tingkat
KPPN disampaikan secara bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan. Di samping itu, KPPN
juga mengirimkan data SAU & SAKUN setiap hari (harian) baik ke Kanwil DJPBN maupun ke Dit.
APK,
serta
ke
Dit.
PKN
(melalui
database
Dit.
SP)
untuk
keperluan
flash
report
dan
keperluan
pelaporan kas. Khusus KPPN yang memproses data pengeluaran Bantuan LN yang membebani
rekening khusus menyampaikan laporan keuangan beserta ADK‐nya langsung ke Direktorat
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (APK).
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 30/99
Modul Pelaporan | 30
Pelaporan Tingkat Kanwil DJPBN
Pelaporan tingkat Kanwil terdiri dari dua sub proses yaitu Rekonsiliasi, dan Konsolidasi &
Penyusunan Laporan Keuangan tingkat Kanwil. Kanwil DJPBN sebagai unit akuntansi
koordinator kuasa BUN di wilayah melakukan penyusunan laporan keuangan berupa LAK,
Neraca KUN, LRA dan Neraca SAU berdasarkan konsolidasi laporan keuangan dari seluruh KPPN
di wilayah kerjanya. Kanwil DJPBN melakukan rekonsiliasi antara data SAI dengan data SAU
yang berasal dari UAPPA‐W di wilayah kerjanya. Kanwil DJPBN (Bidang Akuntansi & Pelaporan /
Aklap) menerima ADK‐GL dari UAPPA‐W setiap triwulan. ADK tersebut diupload ke dalam
database Aplikasi
Aklap.
Bidang
Aklap
kemudian
melakukan
rekonsiliasi
data
SAI
&
SAU.
Apabila
terdapat ketidaksesuaian, maka akan dicari letak kesalahannya baik di UAPPA‐W nya atau di
Kanwil DJPBN‐nya, untuk kemudian dilakukan koreksi. Apabila sudah sesuai data SAI dengan
SAU, maka laporan hasil rekonsiliasi akan dibuatkan BAR dalam 2 rangkap, untuk kemudian 1
rangkap dikirim ke UAPPA‐W KL dan 1 rangkap diarsipkan.
Proses
selanjutnya
adalah
proses
Konsolidasi
&
Penyusunan
Laporan
Keuangan
tingkat
Wilayah.
Kanwil DJPBN menerima data akuntansi harian berupa ADK dan laporan keuangan bulanan dari
KPPN, kemudian menggabungkannya dari seluruh KPPN. Kanwil akan mencetak dan
menverifikasi laporan gabungan tingkat wilayah tersebut, untuk selanjutnya mengirim data
akuntansi gabungan tingkat wilayah tersebut ke DJPBN (Dit APK) setiap hari. Disamping itu
Kanwil DJPBN juga mengirimkan laporan keuangan semester dan tahunan ke DJPBN (Dit APK).
Pelaporan Tingkat BUN Pusat
Pelaporan BUN Pusat dilakukan oleh Direktorat PKN. Proses pelaporan BUN Pusat sama
prinsipnya dengan pelaporan di tingkat KPPN, hanya saja transaksi yang diolah adalah transaksi
penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di entitas BUN seperti Dit SMI, DJPU, DJA, DJKN dll,
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 31/99
Modul Pelaporan | 31
dan dikelola melalui kantor pusat (oleh Dit PKN selaku UAKBUN‐P). Sebelum dilakukan proses
penyusunan LK BUN di pusat, data akuntansi yang ada di database Dit PKN harus dilakukan
rekonsiliasi dulu untuk memastikan bahwa data tersebut telah valid. Proses rekonsiliasi diawali
dengan penerimaan data (ADK) dari satker (UAKPA BUN). ADK tersebut kemudian diupload ke
dalam aplikasi Vera BUN. Selanjutnya dilakukan rekonsiliasi antara transaksi SAI denga transaksi
SAU. Setelah tidak ada lagi perbedaan, maka dibuatkan BAR yag ditandatangani oleh Direktur
PKN dan Kuasa Pengguna Anggaran.
Setelah dilakukan proses rekonsiliasi, proses selanjutnya adalah proses penyusunan LK BUN.
Data yang ada di database Dit PKN baik hasil perekaman maupun hasil dari Modul lainnya
(MoSA, Payment Management, Government Receipt) dilakukan posting untuk mencetak
laporan keuangan Kuasa BUN Pusat. Laporan tersebut kemudian dikirim ke Dit APK untuk
dilakukan kompilasi penyusunan laporan keuangan BUN.
Pelaporan BUN
Pelaporan BUN dilakukan oleh Dit APK. Proses pelaporan BUN merupakan proses
penggabungan pelaporan di tingkat KPPN, pelaporan tingkat wilayah dan pelaporan tingkat
BUN Pusat. Pelaporan BUN menghasilkan LK BUN yang meliputi LAK Gabungan dari seluruh
transaksi KL dan BUN, LRA, dan Neraca.
Penyusunan Unaudited LKPP
Dalam proses penyusunan Unaudited LKPP terdapat beberapa sub‐proses. Salah satu sub‐
prosesnya adalah proses Rekonsiliasi. Data yang diperoleh dari input process sebelumnya
(melalui KPPN & Dit PKN) disimpan dalam database Dit APK (Dit SP). Data tersebut terlebih
dahulu dilakukan rekonsiliasi dengan data dari KL. Dit APK menerima GL & ADK dari UAPA.
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 32/99
Modul Pelaporan | 32
Apabila terjadi perbedaan maka akan dilihat letak kesalahan. Dit APK akan menelusuri sampai
ke KPPN dan/atau KL (UAPA) akan menelusuri sampai ke satker. Setelah dikoreksi dan tidak ada
lagi perbedaan, maka akan dibuat BAR.
Setelah dilakukan proses rekonsiliasi, selanjutnya dilakukan proses konsolidasi antara LK BUN
dengan LK KL untuk kemudian disusun LKPP. LKPP itulah yang akan diserahkan ke BPK untuk
diaudit.
Penyusunan Audited LKPP
Setelah dilakukan audit oleh BPK atas LKPP, Menteri Keuangan menerima hasil temuan dan
rekomendasi dari BPK. Dari hasil pemeriksaan dan rekomendasi tersebut, dilakukan proses
pembahasan yang hasilnya kemudian dijadikan dasar untuk penyusunan Audted LKPP.
Audited LKPP akan disampaikan ke DPR untuk pembahasan UU Pertanggungjawaban APBN.
C. LAPORAN
Setiap entitas pada setiap akhir pelaksanaan kegiatannya selalu membuat
dokumen yang berisi mengenai apa yang telah dilaksanakannya dalam suatu periode
tertentu, dokumen tersebut yang kemudian dikenal sebagai laporan. Banyak definisi
mengenai laporan
yang
diberikan
oleh
berbagai
sumber,
Wikipedia
menyatakan
bahwa
“written report are documents which present specific, focused content ‐often the result
of an experiment, investigation or inquiry ‐to specific audience”. Berdasarkan definisi
tersebut dapat diketahui bahwasanya laporan yang dibuat bergantung kepada “specific
audience” yaitu pengguna laporan tersebut, sehingga kemudian muncul berbagai jenis
dan
bentuk
laporan.
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 33/99
Modul Pelaporan | 33
Pemerintah sebagai suatu “big entity” juga menghasilkan laporan dalam
pelaksanaan kegiatannya. Laporan‐laporan dimaksud disesuaikan dengan setiap tugas
pokok dan fungsi (TUPOKSI) yang dijalankan oleh masing‐masing unit dalam
pemerintahan. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD sesuai
dengan PP No.8 tahun 2006 pasal 2 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah, mewajibkan setiap entitas pelaporan yang terdiri dari pemerintah pusat,
pemerintah daerah, kementerian negara/lembaga dan bendahara umum negara untuk
menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja. Berdasarkan
penjelasan tersebut maka semakin jelas bahwasanya terdapat 2 (dua) jenis laporan
yang dihasilkan oleh pemerintah terkait pelaksanaan APBN/APBD yaitu laporan
keuangan dan laporan kinerja.
Laporan Keuangan.
Laporan Keuangan mempunyai banyak definisi seperti yang dijelaskan Zaki
Baridwan (1992, 17) “laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses
pencatatan, ringkasan dari transaksi‐transaksi keuangan yang terjadi selama tahun
buku yang bersangkutan.” Sementara Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahah
no.1 tentang Penyajian Laporan Keuangan mendefinisikan laporan keuangan sebagai
laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi‐transaksi yang
dilakukan oleh entitas pelaporan. Berdasarkan PP No.8 tahun 2006 laporan keuangan
adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama satu
periode. Berkenaan dengan hal tersebut Undang‐Undang No 17 tahun 2003 tentang
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 34/99
Modul Pelaporan | 34
Keuangan Negara pasal 8 menyebutkan bahwa sebagai Chief Financial Officer (CFO)
Menteri Keuangan mempunyai tugas yang diantaranya menyusun laporan keuangan
yang merupakan pertangungjawaban pelaksanaan APBN dan pada pasal 9
mengharuskan menteri/pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran/ barang
menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian/lembaga yang
dipimpinnya. Laporan Keuangan yang ada saat ini pada dasarnya dapat dibedakan
menjadi dua kelompok, yaitu:
1. Laporan Keuangan Internal (Internal Report)
Yaitu laporan keuangan yang dihasilkan oleh unit eselon II kantor pusat Direktorat
Jenderal Perbendaharaan (DJPB) maupun oleh unit vertikal, baik Kanwil mapun
KPPN, dan berfungsi sebagai manajerial report.
2. Laporan Keuangan Eksternal (External Report)
Yaitu laporan keuangan yang ditujukan untuk external users seperti BPK, DPR,
masyarakat umum, dan lain‐lain, dan berfungsi sebagai bahan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/D, oleh karena itu disebut juga sebagai
accountability report.
Laporan Kinerja.
Perubahan paradigma penganggaran dari line item budgeting dengan
penekanan pada input menjadi penganggaran berbasis kinerja (performance)
merupakan usaha untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan transparansi dan
akuntabilitas penganggaran belanja publik. Penganggaran berbasis kinerja pada
dasarnya adalah anggaran yang menghubungkan anggaran negara (pengeluaran
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 35/99
Modul Pelaporan | 35
negara) dengan hasil yang diinginkan (output dan outcome) sehingga rupiah yang
dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatannya. BPPK (2008,5).
Berkaitan dengan penganggaran berbasis kinerja tersebut maka diperlukan
suatu sistem yang dapat melakukan identifikasi dan pelaporan atas keluaran (outputs)
dari setiap kegiatan dan hasil (outcomes) dari setiap program, untuk itu disusun suatu
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menurut PP No. 8 tahun
2006 harus terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, sistem penganggaran,
dan Sistem Akuntansi Pemerintahan. SAKIP ini nantinya akan menghasilkan suatu
laporan kinerja sebagaimana yang disyaratkan dalam PP No.8 tahun 2006 yaitu laporan
yang berisi ringkasan tentang keluaran dari masing‐masing kegiatan dan hasil yang
dicapai dari masing‐masing program sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen
pelaksanaan APBN/APBD.
Laporan kinerja sebagaimana yang disebut dalam PP No.8 tahun 2006 dihasilkan
oleh setiap entitas pelaporan dan/atau entitas akuntansi. Hubungan penyusunan
Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang disusun oleh entitas
pelaporan dan/atau entitas akuntansi diilustrasikan gambar II.3 yaitu dimulai dari
tingkat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan melakukan pengikhtisaran Laporan
Kinerja KPA (LKj KPA) yang kemudian disampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga
untuk dikompilasi menjadi Laporan Kinerja Kementerian/Lembaga (LKj KL). Pada tahap
selanjutnya LKj KL disampaikan kepada Menteri Keuangan , Menteri Perencanaan dan
Menneg PAN. Pada saat lain disamping dilakukan penyusunan LKj KPA disusun pula
Laporan Keuangan tingkat Kuasa Pengguna Anggaran (LK KPA) secara berjenjang untuk
kemudian disusun Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga (LK KL) dan penyusunan
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 36/99
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) oleh Menteri Keuangan. Hasil penyusunan
kedua laporan tersebut yaitu LKPP dan LKj PP kemudian disampaikan pemerintah dalam
hal ini Presiden kepada DPR. Contoh format laporan terdapat pada lampiran…….
Gambar III.5
Hubungan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
Sumber: Lampiran IV‐A PP No.8 tahun 2006
36 Modul Pelaporan |
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 37/99
37 Modul Pelaporan |
D. ANALISIS EXISTING PROSES BISNIS PELAPORAN
Analisa Alur Proses Bisnis Pelaporan (Current).
Proses bisnis penyusunan LKPP yang berlangsung pada saat ini dilakukan secara
berjenjang melalui tiap level, yaitu pengiriman laporan dari tingkat KPPN ke Kanwil dan
kemudian ke Kantor Pusat DJPB Cq Dit. APK. Selain itu diperlukan proses rekonsiliasi
atas data transaksi pada tiap level. Alur proses bisnis penyusunan LKPP digambarkan
pada gambar III.6 berikut:
Gambar III.6
Alur Proses Bisnis Penyusunan LKPP (current)
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 38/99
Modul Pelaporan | 38
Berdasarkan gambar III.2 tersebut proses bisnis pelaporan sangat kompleks dengan alur
yang cukup panjang, selain itu belum terdapat Bagan Akun Standar (COA) yang dapat
mengakomodir pelaporan akuntansi berbasis akrual di Indonesia. Hal ini tentunya
kurang sesuai dengan kriteria best practice dari pelaporan menurut Oracle (14,2008):
Mike Malwitz dalam Financial Consolidation, Reporting, and Analysis Solutions
for Government, An Oracle White Paper Updated July 2008, menyatakan ada beberapa
best practices yang dapat meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi, serta
mengintegrasikan dan memaksimalkan informasi. Best practices yang layak
diimplementasikan untuk mencapai keberhasilan dalam mengelola pelaporan keuangan
tersebut antara lain chart of accounts yang seragam, kemungkinan web‐based
reporting, dan memungkinkan pelaporan indikator kinerja. Mike Malwitz juga
menambahkan pentingnya percepatan dan kualitas dalam penyusunan laporan
keuangan, dikarenakan hal tersebut dapat memberikan gambaran pemerintahan yang
baik kepada pihak eksternal.
Berdasarkan hal tersebut dapat diidentifikasi beberapa faktor yang harus
diperbaharui ataupun ditingkatkan dalam proses bisnis pelaporan dan yang akan
menjadi konsep penyusunan future vision dari pelaporan, yaitu:
Integrasi database
pelaporan;
Alur pelaporan berjenjang yang dilakukan saat ini memberikan efek inefisiensi
terhadap proses bisnis pelaporan dikarenakan akan selalu ada permintaan laporan
ataupun data transaksi dari level atas kepada level dibawahnya, hal ini tentunya
akan memberikan tambahan kesibukan tersendiri bagi level bawah untuk selalu siap
memberikan
data
transakssi
ataupun
laporan
yang
dibutuhkan,
selain
itu
proses
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 39/99
Modul Pelaporan | 39
pengiriman data transaksi secara berjenjang memungkinkan terjadinya data yang
corrupt atau rusak selama masa pengiriman ke level atas. Hal ini tentu akan
menyulitkan nantinya dalam proses konsolidasi laporan maupun penyusunan LKPP.
Berdasarkan hal tersebut dirasakan perlu memiliki sebuah single database yang
dapat menampung setiap transaksi yang terjadi pada seluruh level penyusun
laporan keuangan, dengan demikian tidak diperlukan lagi proses pelaporan
berjenjang karena setiap level yang berperan dalam menyusun laporan keuangan
dapat mengakses dan mengambil data yang diperlukan dari database tersebut.
Penyusunan BAS untuk accrual accounting
Penyusunan dan penggunaan BAS sangat penting dalam pelaporan karena BAS
sesuai PMK No 91/2007 bertujuan:
1) Memastikan rencana keuangan (anggaran), realisasi dan pelaporan keuangan
dinyatakan dalam jumlah yang sama
2) Meningkatkan kualitas laporan keuangan
3)
Memudahkan pengawasan
keuangan
Pelaksanaan accrual accounting sebagaimana yang telah digariskan dalam UU
No.1/2004 menjadikan semakin penting dan perlunya penyusunan BAS yang sesuai
dengan kebutuhan pelaporan nantinya.
Pengurangan aktivitas rekonsiliasi
Kegiatan
rekonsiliasi
yang
berlangsung
pada
proses
bisnis
pelaporan
saat
ini
berlangsung pada semua level dari tingkat KPPN, Kanwil, dan Kantor Pusat. Keadaan
ini tentunya merupakan pengulangan kegiatan yang sangat tidak efektif dalam
proses bisnis pelaporan.
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 40/99
Modul Pelaporan | 40
BAB IV
RANCANGAN FUTURE VISION PROSES BISNIS PELAPORAN
Sebagai wujud implementasi SPAN, proses pelaporan memerlukan suatu proses
bisnis kedepan yang lebih baik dan lebih maju dibandingkan proses bisnis yang sudah
ada pada saat ini. Proses bisnis yang tidak hanya memperingkas alur kerja dari proses
bisnis pelaporan keuangan pemerintah pusat tetapi juga proses bisnis yang dapat
memberikan
efisiensi dan
efektifitas
dalam
pelaporan
yang
pada
akhirnya
juga
dapat
meningkatkan kualitas pelaporan itu sendiri. Pentingnya peran dari pelaporan sebagai
produk akhir dari keseluruhan proses bisnis siklus anggaran menjadikan perlunya
laporan itu dibuat secara tepat waktu, efektif dan efisien.
Bab ini akan memberikan gambaran dari proses bisnis pelaporan pada masa
yang
akan
datang
(future
vision)
terkait
pelaksanaan
SPAN.
Pelaporan
sebagai
tahap
akhir dari suatu siklus anggaran melibatkan proses bisnis dari modul‐modul lainnya
yaitu Budget Preparation (BP), Management of Spending Authority (MoSA),
Commitment Management (CM), Payment Management (PM), Government Receipt
(GR),dan GL‐ COA. Sebagaimana yang diilustrasikan pada pada gambar IV.1 berikut ini,
diperlukan adanya database terpusat (single database) yang menampung setiap
transaksi dari setiap modul, untuk kemudian dari database tersebut dihasilkan lapoarn
keuangan pemerintah pusat maupun laporan kinerja.
Desain future vision Reporting akan mencakup paling tidak dua hal yaitu
penyempurnaan Proses Bisnis Reporting dan pengembangan output laporan (report).
Penyempurnaan proses bisnis pelaporan antara lain meliputi penggunaan Single
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 41/99
Modul Pelaporan | 41
Database (database yang terintegrasi) di level Bendahara Umum Negara (BUN),
mekanisme pencatatan transaksi & koreksi, perumusan Sistem Akuntansi berbasis
akrual, penyederhanaan proses rekonsiliasi, dan proses penyusunan laporan.
Sedangkan pengembangan output laporan pada prinsipnya meliputi penambahan
laporan baru terkait dengan penerapan akuntansi berbasis akrual yaitu laporan yang
berupa Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), dan
Laporan Perubahan Ekuitas dan serta penyusunan Laporan Kinerja.
A. KONSEP PERUMUSAN FUTURE VISION PELAPORAN
Perumusan future vision Pelaporan dalam rangka SPAN diharapkan mampu
memberikan penyempurnaan proses bisnisnya serta meningkatkan kualitas laporan
yang dihasilkan. Proses bisnis yang dikembangkan seharusnya mengeliminasi prose‐
proses yang sifatnya redundancy , duplikasi, ineffective dan ineficient menuju ke
proses bisnis yang simple, efektif dan efisien. Di samping itu, pengembangan
kualitas laporan juga harus bisa menghasilkan laporan yang bisa memberikan
informasi yang andal, akurat, transparan, akuntabel, tepat waktu, dan
komprehensif.
Namun demikian, perumusan future vision Pelaporan tetap harus mengikuti
kaidah‐kaidah yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan dan standar
akuntansi Pemerintah yang berlaku. Paket Undang‐Undang bidang Keuangan
Negara dan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual menjadi landasan utama
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 42/99
Modul Pelaporan | 42
dalam perumusan future vision pelaporan. Ada beberapa hal yang patut menjadi
pertimbangan dalam penyusunan rancangan pengembangan proses bisnis
pelaporan.
A. 1. Basis Akuntansi
Basis akuntansi merupakan salah satu prinsip akuntansi untuk menentukan
periode pengakuan dan pelaporan suatu transaksi ekonomi dalam laporan
keuangan. Basis akuntansi sangat terkait dengan Pelaporan karena jenis dan format
laporan yang dihasilkan dari suatu sistem akuntansi akan dipengaruhi oleh
penerapan basis akuntansi. Ada dua basis utama dalam pencatatan transaksi
keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan, Basis Kas dan Basis Akrual. Basis
kas akan mencatat transaksi keuangan pada saat kas diterima/dikeluarkan. Menurut
IPSAS, “Cash basis means a basis of accounting that recognizes transactions and
other events only when cash is received or paid”. Dalam konteks akuntansi
pemerintah kita, penerimaan diakui pada saat kas diterima/masuk ke Kas Negara,
sebaliknya belanja diakui pada saat kas keluar dari Kas Negara. (UU No. 17 tahun
2003 tentang Keuangan Negara). Basis Kas tersebutlah yang selama ini digunakan
dalam Sistem Akuntansi Pemerintah kita saat ini, khususnya untuk transaksi
penerimaan dan pengeluaran dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi
Anggaran (LRA) maupun Laporan Arus Kas (LAK). Sedangkan dalam penyusunan
Neraca digunakan basis akrual. Basis akuntansi gabungan semacam inilah yang
akhirnya dikenal dengan basis Cash towards Accrual.
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 43/99
Modul Pelaporan | 43
Sementara itu Basis Akrual mencatat transaksi pada saat terjadinya
walaupun kas belum diterima/dikeluarkan. Basis ini sangat lazim digunakan dalam
praktek bisnis di private sector. Namun demikian basis akrual dalam sektor publik
juga sudah banyak digunakan oleh beberapa negara seperti …. (source: …). Menurut
IPSAS, Basis akrual didefinisikan sebagai berikut,
“ Accrual basis means a basis of accounting under which transactions and other
events are recognized when they occur (and not only when cash or its equivalent is
received or paid). Therefore, the transactions and events are recorded in the
accounting records and recognized in the financial statements of the periods to
which they relate. The elements recognized under accrual accounting are assets,
liabilities, net
assets/equity,
revenue
and
expenses.”
Jadi, Basis Akrual mengakui pendapatan atau beban pada saat terjadinya, tidak
melihat apakah kas sudah diterima/dikeluarkan atau belum. Hal ini sejalan dengan
apa yang tertulis dalam UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Dalam konteks SPAN, pengembangan proses bisnis pelaporan di masa
mendatang
akan
menggunakan
basis
akrual,
dimana
transaksi
akan
diakui
dan
dicatat pada saat terjadinya walaupun kas belum masuk ke rekening kas negara
atau keluar dari kas negara. Hal ini merupakan implementasi dari amanat undang‐
undang keuangan negara. Undang‐undang Nomor 17 tahun 2003 pasal 1
menyebutkan bahwa “keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara
yang dapat
dinilai
dengan
uang,
serta
segala
sesuatu
baik
berupa
uang
maupun
berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan
hak dan kewajiban tersebut ”. Pasal tersebut secara tersirat mengamanatkan konsep
akrual karena adanya pengakuan terhadap hak dan kewajiban yang dapat dinilai
dengan uang ke dalam keuangan negara.
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 44/99
Modul Pelaporan | 44
Setelah jelas basis akuntansi yang akan digunakan, pertanyaan berikutnya
adalah dimana konsep akrual ini akan dilakukan, sejak transaksi di satker
(kementerian/lembaga) atau ketika transaksi tersebut dibawa ke KPPN. Ada
beberapa opsi terkait penerapan basis akrual ini, yaitu penerapan di satker, KPPN
atau akrual hanya pada akhir tahun. Opsi yang terakhir, penerapan di akhir tahun,
bisa jadi seperti implementasi saat ini (existing), dimana transaksi dicatat dengan
basis kas (untuk penerimaan dan pengeluaran) sedangkan akrual digunakan pada
saat menyusun neraca. Implementasi model gabungan ini yang kemudian disebut
sebagai penerapan basis Cash towards Accrual sebagaimana dijelaskan diatas, dan
merupakan basis akuntansi yang diterapkan saat ini.
Sebenarnya, ketika berbicara mengenai penerapan basis akrual, tentu
idealnya adalah pada saat terjadinya transaksi itulah diterapkan basis akrual. Jadi,
opsi penerapan basis akrual di satker lebih tepat dibanding penerapan basis akrual
di KPPN. Pada saat transaksi terjadi di satker, pada saat itu pula harus ada
pengakuan (recognition) atas transaksi tersebut dan harus ada pencatatan. Namun,
kondisi satker di Indonesia yang belum sepenuhnya memadai baik dari sisi jumlah
satker yang banyak, letak geografis, prasarana, dan SDM nya, maka perlu
dipertimbangkan penerapan akrual secara bertahap.
Ada beberapa opsi penerapan basis akrual :
1. Penerapan basis akrual di Kementerian Keuangan (c.q APK) pada akhir tahun
2. Penerapan basis akrual di Kementerian Negara/Lembaga (kantor pusat) pada
akhir tahun
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 45/99
Modul Pelaporan | 45
3. Peneapan basis akrual di Kementerian Keuangan (KPPN) pada saat terjadinya
transaksi
4. Penerapan basis akrual di Kementerian Negara/Lembaga (satker) pada saat
terjadinya transaksi
Penerapan bertahap dalam hal ini adalah bertahap berdasarkan satker dan
bertahap berdasarkan transaksi. Bertahap berdasarkan satker artinya basis akrual
akan diterapkan pada satker‐satker yang telah siap lebih dahulu baik dari SDM
maupun prasarana. Sedangkan bertahap berdasarkan transaksi artinya bahwa basis
akrual diterapkan atas transaksi‐transaksi tertentu yang tingkat kesulitannya relatif
rendah.
A. 2. Sistem Akuntansi
Penggunaan sebuah sistem akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan
pemerintah sangatlah penting. Hal ini juga sejalan dengan amanat peraturan
perundangan. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 Pasal 6 ayat 2
menyebutkan bahwa laporan keuangan dihasilkan dari suatu sistem akuntansi
keuangan pemerintah. Sistem akuntansi juga merupakan suatu alat dalam sebuah
sistem pengendalian intern. Sistem akuntansi diciptakan sebagai salah satu upaya
konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan
negara sehingga dihasilkan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan
negara yang andal, dan tepat waktu. Sistem akuntansi disusun dengan mengikuti
standar akuntansi pemerintah.
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 46/99
Modul Pelaporan | 46
Pada dasarnya sistem akuntansi yang akan dikembangkan dengan berbasis
akrual adalah sistem akuntansi dengan dua sudut pandang, yaitu sistem akuntansi
dari sudut pandang pengguna dana APBN (cash user) yakni kementerian/lembaga
dan sistem akuntansi dari sudut pandang pemilik dana APBN (cash owner) yang
dalam hal ini adalah kementerian keuangan sebagai pemilik rekening Kas Umum
Negara (KUN). Dua sub sistem ini tetap diperlukan sepanjang masih ada pemisahan
entitas pengguna dana dan entitas pemilik dana. Sehingga akan terdapat Sistem
Akuntansi Instansi (SAI) dan Sistem AKuntansi Bendahara Umum Negara (SA‐BUN).
Output dari dua sistem akuntansi tersebut selanjutnya akan dikonsolidasi menjadi
satu laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP).
Sistem Akuntansi Instansi (SAI) ditujukan untuk membantu
Kementerian/Lembaga dalam melakukan penyusunan laporan keuangan. Undang
Undang
Nomor
I
tahun
2004
Pasal
55
ayat
2
(a)
menyebutkan
bahwa
Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran menyusun laporan
keuangan disampaikan ke Presiden melalui Menteri Keuangan. Disamping itu, pasal
54 ayat 1 menyebutkan : Pengguna anggaran bertanggung jawab formal material
kepada presiden atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam
penguasaannya. Perlunya penyelenggaraan sistem akuntansi di Kementerian
Negara/Lembaga juga merupakan jawaban atas amanat Undang‐Undang. Sistem
Akuntansi Instansi digunkan untuk membukukan trnsaksi‐transaksi yang terjadi di
Kementerian Negara/Lembaga sebagai pengguna dana APBN yang juga
berkewajiban melakukan pencatatan dan pelaporan atas transaksi keuangannya.
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 47/99
Modul Pelaporan | 47
Sementara itu, sistem akuntansi BUN diperlukan karena Kementerian
Keuangan merupakan pemilik dana kas pemerintah atau Kas Umum Negara (KUN).
Disamping itu, Kementerian Keuangan merupakan kuasa BUN yang bertugas
menyusun laporan keuangan pemerintah pusat. Di sisi BUN pun juga perlu
dibedakan sistem akuntansinya, yaitu sistem akuntansi untuk menyusun laporan
keuangan pada umumnya (berbasis akrual; seperti Neraca, Laporan Opersional dll),
dan sistem akuntansi untuk menyusun LRA yang berbasis kas. Keharusan menyusun
mandatory report berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang berbasis kas
mengharuskan adanya dua sistem akuntansi lainnya tersebut. Dua sistem akuntansi
tersebut adalah Sistem Akuntansi Umum (SAU) dengan basis akrual yang diperlukan
untuk menyusun laporan pada umumnya, dan Sistem Akuntansi Kas Umum Negara
(SAKUN) untuk keperluan penyusunan LRA.
Disamping
sistem
akuntansi
sebagaimana
tersebut
di
atas,
ada
beberapa
sistem akuntansi lainnya yang juga harus dihubungkan dengan sistem SPAN. Sistem
akuntansi tersebut adalah sistem akuntansi terkait dengan aset tetap dan juga
sistem akuntansi lainnya seperti Sistem Akuntansi Utang Pemerintah, Sistem
Akuntansi Hibah, Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah, Sistem Akuntansi
Penerusan Pinjaman, Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah, Sistem Akuntansi
Belanja Subsidi & Belanja Lainnya, dan Sistem Akuntansi Transaksi Khusus. Sistem
akuntansi tersebut akan dilakukan interface ke sistem SPAN untuk keperluan
pelaporan keuangan secara menyeluruh.
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 48/99
Modul Pelaporan | 48
A. 3. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan
Sehubungan dengan penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintah dalam
pelaksanaan pengelolaan keuangan negara perlu terdapat entitas yang bertanggung
jawab melakukan pencatatan atas transaksi‐transaksi yang terjadi dan juga entitas
yang menyajikan laporan keuangan atas transaksi tersebut. Untuk keperluan
tersebut, ditetapkanlah sebuah entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Pasal 1
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat mendefiniskan istilah tersebut sebagai
berikut, “ Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran/ Pengguna
Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan
keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.” Sedangkan entitas pelaporan
pelaporan didefiniskan sebagai berikut, “ Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang
terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang‐
undangan wajib
menyampaikan
laporan
pertanggungjawaban
berupa
laporan
keuangan.”
Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara, setiap
Kementerian Negara/Lembaga sebagai entitas pelaporan wajib menyampaikan laporan
keuangan disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) yang
ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan. Untuk memberikan
pernyataan tanggung jawab, Menteri/Pimpinan Lembaga harus mempunyai keyakinan yang
cukup memadai atas laporan keuangan yang disusunnya, sehingga perlu diciptakan sebuah
sistem pengendalian intern pada entitas tersebut.
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 49/99
Modul Pelaporan | 49
A. 4. Peranan Laporan Keuangan
Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan dan
berguna bagi para pengguna baik internal maupun eksternal. Laporan keuangan
digunakan antara lain untuk mengetahui kondisi keuangan suatu entitas, dan
menilai efektivitas dan efisiensinya. Dalam Draf Final Akuntasi Pemerintahan (SAP)
Berbasis Akrual yang disusun Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP)
disebutkan bahwa entitas pelaporan diharuskan untuk menyusun laporan keuangan
untuk berbagai keperluan :
1. Akuntabilitas ; laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban atas
pengelolaan keuangannya untuk mencapai tujuan yang telah diteapkan.
2. Manajemen/Manajerial ; laporan keuangan sebagai alat manajerial untuk
membantu evaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas sehingga membantu
pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian.
3. Transparansi ; laporan keuangan memberikan informasi secara transparan
kepada masyarakat atas pengelolaan keuangannya
4. Keseimbangan Antargenerasi ;
5. Evaluasi Kinerja ; laporan keuangan sebagai alat untuk mengevaluasi
performance suatu entitas dalam mencapai target kinerjanya.
Mengingat betapa pentingnya keberadaan laporan keuangan, maka
penyempurnaan proses bisnis pelaporan menjadi sebuah keniscayaan.
Pengembangan proses bisnis pelaporan, baik penyempurnaan konsep dan proses
bisnisnya maupun pengembangan output laporannya, diharapkan mampu
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 50/99
Modul Pelaporan | 50
meningkatkan kualitas informasi yang disajikan oleh entitas pelaporan sehingga bisa
memberikan manfaat bagi para penggunanya (users). Selain itu diharapkan pula,
pengembangan proses bisnis pelaporan bisa men‐support tercapainya opini Wajar
Tanpa Syarat (Unqualified Opinion) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
B. PENYEMPURNAAN PROSES BISNIS PELAPORAN
Konsep pengembangan proses bisnis pelaporan dalam rangka SPAN akan
terkait pada beberapa hal seperti penyempurnaan alur pelaporan, penggunaan
single database (integrated database), mekanisme pencatatan transaksi & koreksi,
penyederhanaan proses rekonsiliasi, pemberian kewenangan akses, dan proses
penyusunan laporan keuangan. Di samping itu, pengembangan proses bisnis
pelaporan juga mencakup perumusan pelaporan Bagian Anggaran Bendahara
Umum Negara (BA‐BUN), pelaporan satker Badan Layanan Umum (BLU) serta
perumusan kembali pelaporan bendaharawan. Konsep‐konsep tersebut akan
diuraikan pada pembahasan dalam sub‐sub bab berikut.
B. 1. Penyempurnaan Alur Pelaporan
Penyempuraan proses bisnis pelaporan meliputi beberapa hal sebagaimana
tersebut diatas. Untuk memudahkan memperoleh gambaran tentang
penyempurnaan proses bisnis pelaporan, perlu digambarkan skema proses bisnis
pelaporan yang melibatkan unit‐unit akuntansi di tingkat Kementerian
Negara/Lembaga dan di tingkat Bendahara Umum Negara (BUN). Ada beberapa
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 51/99
usulan (proposal) terkait penyempurnaan Proses Bisnis Pelaporan sebagaimana
gambar berikut :
Proposal 1
Gambar IV.1
Usulan 1 : Proses Bisnis Pelaporan (Future)
K E M E N T E R I A
N / L E M B A G A
D I T J E N
P E R B E N D A H A R A A N
SPAN
DATABASE
SATKER
(UAKPA)UAPPA-W
UAPPA-
ES1K/L
KPPNKANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
DITJEN
PERBENDAHARAAN
(DIT APK)
D A T A
T R A N S A K S I
R E K O N S I L I A S I
R E K O N S I L I A S I
L K K L
Generate Report
Generate Report
Generate
Report
Dalam usulan pertama, proses bisnis Pelaporan tetap dilakukan dalam dua entitas
yang terpisah, Kementerian Negara/Lembaga dan Kementerian Keuangan sebagai
BUN (Bendahara Umum Negara) sebagaimana yang ada saat ini. Namun demikian,
ada sedikit penyederhanaan prosedur pelaporannya terutama terkait dengan
rencana penggunaan database yang terintegrasi di sisi BUN. Dengan single
database, diusulkan untuk tidak perlu melakukan pelaporan berjenjang di BUN baik
dari KPPN ke Kanwil maupun ke unit di atasnya. Sebagai gantinya, unit yang ada
51 Modul Pelaporan |
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 52/99
Modul Pelaporan | 52
diatasnya akan bisa mengakses database untuk keperluan review laporan dari unit
dibawahnya. Sementara itu, pelaporan di sisi Kementerian Negara/Lembaga tetap
berjalan seperti biasa yakni masih tetap ada pelaporan berjenjang dari tingkat di
bawah (satker) ke tingkat di atasnya. Satker tetap berfungsi sebagai entitas
akuntansi yang akan mencatat dan mengolah transaksi keuangan, sementara
laporan keuangan KL (LKKL) yang merupakan laporan pertanggungjawaban
Kementerian Negara/Lembaga tetap dihasilkan dari database yang ada di KL yang
merupakan konsolidasi dari laporan di unit bawahnya. Melihat fakta kondisi
Kementerian Negara/Lembaga yang ada saat ini, konsep dalam usulan pertama ini
relatif cukup reasonable untuk diterapkan.
Proposal 2
Gambar IV.2
Usulan 2 : Proses
Bisnis
Pelaporan
(Future)
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 53/99
Modul Pelaporan | 53
Dalam proposal kedua, terdapat dua sistem akuntansi yang berbeda,
dengan database yang berbeda pula, yaitu masing‐masing ada di instansi
(Kementerian Negara/Lembaga) dan di Bendahara Umum Negara/BUN
(Kementerian Keuangan). Di tingkat Kementerian Negara/Lembaga, masing‐masing
unit mempunyai database yang terpisah sehingga konsekuensinya unit teratas
masih memerlukan laporan berjenjang dari unit dibawahnya. Data transaksi
mengalir dari satker ke KPPN dan kemudian diproses untuk menghasilkan laporan
keuangan. Untuk memperoleh laporan keuangan yang valid, data tersebut akan
dilakukan rekonsiliasi terlebih dahulu di tingkat ini untuk kemudian siap diakses
oleh semua unit di tingkat BUN.
Disamping tersimpan dalam database BUN (SPAN Single Database) melalui
KPPN, data transaksi satker ini juga diproses di tingkat instansi untuk keperluan
pelaporan di tingkat Kementerian Negara/Lembaga. Laporan tingkat KL inilah yang
akhirnya akan dikonsolidasi dengan laporan BUN setelah dilakukan rekonsiliasi di
tingkat pusat. Inti dari usulan ini adalah bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
(LKPP) yang dihasilkan merupakan konsolidasi dari laporan KL dan laporan BUN
yang dihasilkan dari dua database yang berbeda setelah melalui proses rekonsiliasi
baik di tingkat satker/KPPN maupun tingkat KL/MOF. Dalam usulan ini, laporan yang
dikonsolidasi KL langsung mengalir/berasal dari satker sebagai main source data
tanpa melalui penjenjangan di level wilayah maupun unit eselon 1.
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 54/99
Proposal 3
Gambar IV. 3
Usulan 3 : Proses Bisnis Pelaporan (Future)
Pada dasarnya Proposal 3 sama dengan Proposal 2, hanya saja keduanya dibedakan
oleh keberadaan database. Pada proposal 3, hanya BUN yang me‐maintain
database, sehingga untuk menghasilkan laporan tingkat pusat, KL mengambil data
mereka yang tersimpan di database BUN. KL akan diberi otorisasi untuk mengakses
database SPAN untuk menghasilkan laporan keuangan mereka. Konsep ini masih
perlu pengkajian yang cukup mendalam terlebih dengan konsep ini seolah‐olah
LKKL dihasilkan dari database SPAN yang berada di Kementerian Keuangan, padahal
undang‐undang menyatakan bahwa Kementerian Negara/Lembaga
54 Modul Pelaporan |
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 55/99
Modul Pelaporan | 55
bertanggungjawab atas anggaran yang dikelolanya dan wajib menyampaian laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
Mekanisme Pencatatan Transaksi dan Prosedur Koreksi
Penyempurnaan dalam proses bisnis pelaporan ini, juga meliputi
penyempurnaan dalam prosedur pencatatan transaksi dan koreksi. Dalam sebuah
siklus akuntansi, proses pelaporan merupakan tahapan akhir yang diawali dengan
tahapan
pencatatan
bukti
transaksi.
Dalam
konteks
siklus
akuntansi
pemerintah
Indonesia, pencatatan transaksi di tandai dengan pencatatan data SPM dari satker
ke dalam sistem akuntansi pemerintah melalui KPPN sebagai kuasa BUN Daerah.
Data transaksi yang berasal dari satker kemudian dicatat di KPPN. Pola
penyimpanan data transaksi pada unit‐unit akuntansi terendah ini terasa cukup
ideal.
Kerangka
inilah
yang
dikenal
dengan
Single
Data
Submission/Single
Entry
Point. Dengan konsep ini, koreksi atas kesalahan pencatatan transaksi sebaiknya
juga dilakukan di level ini. Dengan demikian, setiap transaksi secara utuh akan
bersumber dari satu unit yakni unit akuntansi terendah, satker – KPPN. Konsep ini
sejalan dengan kerangka pengembangan proses bisnis pelaporan dalam rangka
SPAN.
Di samping itu, konsep pengembangan proses bisnis pelaporan ‐ terkait
pencatatan transaksi ‐ juga meliputi prosedur koreksi atas kesalahan pencatatan
transaksi. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa koreksi sebaiknya dilakukan di
unit akuntansi tempat terjadinya pencatatan transaksi. Hal ini telah berjalan dengan
cukup
baik.
Namun
demikian,
prosedur
koreksi
dalam existing
system
dilakukan
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 56/99
Modul Pelaporan | 56
dengan cara mengganti secara langsung variabel yang salah (replace) sehingga tidak
bisa dilakukan audit trail (tidak bisa ditelusuri kesalahan sebelumnya). Dalam
konsep pengembangan SPAN, koreksi dilakukan dengan melakukan jurnal pembalik
(reversing entry), sehingga variabel yang salah dapat dikoreksi, sementara data
lama yang salah pun tetap terlihat, sehingga memungkinkan dilakukan audit trail.
B. 2. Penerapan Integrated Database (Single Database)
Untuk
memperoleh
laporan
keuangan
yang
berkualitas,
valid,
andal
dan
tepat waktu, diperlukan penyempurnaan proses pelaporan baik dari faktor data
input maupun proses pengolahan datanya. Selama ini sering terjadi adanya
perbedaan laporan antara KL dengan BUN baik di level terendah (KPPN & satker),
level wilayah maupun level teratas (kantor pusat). Salah satu penyebabnya adalah
karena
laporan
dihasilkan
dari
dua
database
yang
berbeda.
Meskipun
telah
dilakukan proses verifikasi dan rekonsiliasi antar keduanya, namun hasilnya belum
maksimal untuk menihilkan perbedaan.
Salah satu upaya menghilangkan perbedaan tersebut, laporan dari dua
entitas tersebut di atas (KL & BUN) diupayakan untuk bisa dihasilkan dari satu
database yang sama. Dengan single database, perbedaan laporan kedua enititas
tersebut tidak akan terjadi lagi. Namun sebenarnya dengan menggunakan satu
database pun ada dua kemungkinan yang terjadi, benar kedua‐duanya atau salah
kedua‐duanya karena tidak adanya prosedur cross‐check antar dua laporan
tersebut. Oleh karena itu, penggunaan single database juga harus dibarengi dengan
ketelitian dan kejelian mulai dari awal perekaman data.
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 57/99
Modul Pelaporan | 57
Tahap awal rencana penggunaan single database dalam rangka SPAN
memang belum sampai pada penyatuan database antara KL dengan BUN karena
masih terlalu banyak kendala yang dihadapi. Kendala tersebut terutama di sisi
KL/satker, antara lain karena faktor jumlah dan letak satker serta kondisi satker baik
SDM maupun sarana prasarananya yang belum memadai. Rencana penerapan
integrated database akan dimulai dari sisi BUN. Database yang selama ini terpisah‐
pisah baik di KPPN, kanwil, maupun kantor pusat, akan disatukan melalui single
database SPAN.
Penerapan single database SPAN ini tentu akan menimbulkan berbagai
konsekuensi yang otomatis akan mempengaruhi proses bisnis pelaporan yang ada
sekarang. Data transaksi satker akan masuk ke database SPAN melalui KPPN. Sekali
diinput masuk ke database SPAN, data tersebut bisa diakses oleh semua unit yang
diberi otoritas sesuai dengan kewenangannya. Dengan single database ini, tidak
perlu lagi laporan berjenjang di sisi BUN baik dari KPPN ke Kanwil DJPBN maupun ke
Kantor Pusat. KPPN, Kanwil DJPBN, bahkan Kantor Pusat DJPBN akan bisa secara
langsung mengakses database tersebut, termasuk mencetak laporan yang
diinginkannya.
Secara umum, penggunaan database yang terintegrasi akan berdampak
pada beberapa hal, antara lain pemberian otoritas untuk akses ke database dan
prosedur penyusunan laporan keuangan.
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 58/99
Modul Pelaporan | 58
B. 2. 1. Kewenangan Akses Database
Selama ini, dalam rangka penyusunan LKPP, KPPN menyampaikan laporan
secara rutin
ke
Kanwil
DJPBN
dan
selanjutnya
ke
Kantor
Pusat
DJPBN
c.q
Direktorat
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (APK). Di samping itu, dalam rangka Internal
Reporting, KPPN juga harus menyampaikan data maupun laporan ke unit di atasnya
untuk keperluan manajerial maupun keperluan relevan lainnya.
Mekanisme penyampaian laporan ini, disamping kurang efektif dan efisien,
juga memungkinkan terjadinya redundancy atau duplikasi atas laporan yang
disampaikan, karena tidak tertutup kemungkinan data dan informasi yang telah
disampaikan dalam rangka LKPP, diminta lagi untuk keperluan pelaporan lainnya.
Rencana penggunaan database SPAN yang terintegrasi akan meminimalkan
mekanisme pelaporan berjenjang sebagaimana diuraikan di atas.
Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan pelaporan di level atas, baik di
Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan maupun di Kantor Pusat Ditjen
Pebendaharaan akan difasilitasi dengan diberikannya otoritas untuk mengakses
database SPAN sesuai dengan tingkat kewenangannya. Bahkan di level KPPN itu
sendiri juga akan diberi otoritas akses database. Otoritas akses akan meliputi
kewenangan melakukan review, rekonsiliasi, pencetakan laporan dan juga
melakukan analisa atas laporan keuangan tersebut. Dengan kewenangan akses
tersebut, masing‐masing unit akan terpenuhi kebutuhan pelaporannya tanpa harus
meminta dan menunggu data dari unit di bawahnya. Mekanisme ini akan sangat
menghemat waktu dan meminimalkan tumpukan laporan dalam filing cabinet.
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 59/99
Gambar IV. 5
Mekanisme Akses Otorisasi
B. 2. 2. Penyusunan Laporan
Untuk melaksanakan proses bisnis pelaporan, perlu dibentuk unit akuntansi
baik di Kementerian Negara/Lembaga maupun pada Kementerian Keuangan (selaku
BUN).
Unit
akuntansi
pada
instansi
dimulai
dari
Unit
Akuntansi
di
Satker
seperti
selama ini yang dikenal dengan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggararan
(UAKPA), unit akuntansi instansi di wilayah yang selama ini dikenal dengan Unit
Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran (UAPPA‐W), unit akuntansi di Unit Eselon
1 atau Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran (UAPPA‐E1), dan unit
akuntansi di
kantor
pusat
Kementerian
Negara/Lembaga
yang
dikenal
dengan
Unit
59 Modul Pelaporan |
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 60/99
Modul Pelaporan | 60
Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA). Sementara itu, unit akuntansi pada BUN
dimulai dari KPPN sebagai Kuasa BUN Daerah (UAKBUN Daerah), Kanwil DJPBN
sebagai koordinator kuasa BUN (UAKKBUN‐Kanwil), UAKBUN‐Pusat dilaksanakan
oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara, dan UAPBUN dilaksanakan oleh Unit
Eselon 1 lingkup Departemen Keuangan (DJPB, DJA, DJPU, dan DJPK) serta Ditjen
Perbendaharaan c.q Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagai Unit
Akuntansi BUN (UABUN).
Sebagai konsekuensi adanya dua sistem akuntansi, SAI di
kementerian/lembaga dan SABUN di kementerian keuangan, maka LKPP yang akan
dihasilkan pun akan merupakan hasil konsolidasi dari dua sistem tersebut.
Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran akan menyusun laporan
kementerian/lembaga dengan menggunakan sistem akuntansi instansi. Laporan
yang disusun tersebut disampaikan secara berjenjang dari level satker ke level
diatasnya sesuai rentang kendali masing‐masing KL (melalui kanwil atau unit eselon
I), hingga sampai ke kantor pusat. Penyampaian laporan berjenjang di sisi KL ini
perlu dilakukan mengingat database di KL belum terintegrasi. Di samping itu, untuk
keperluan akuntabilitas diperlukan laporan unit terendah ke unit di atasnya. Hal ini
sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara. Pasal 54 ayat 1 UU tersebut menyebutkan “Pengguna
anggaran bertanggung jawab formal material kepada presiden atas pelaksanaan
kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya”. Kemudian pada ayat 2
disebutkan, “KPA bertanggungjawab formal material kepada PA atas pelaksanaan
kegiatan yang berada dalam penguasaannya”.
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 61/99
Modul Pelaporan | 61
Dari laporan yang dikirim oleh satker‐satker tersebut selanjutnya akan digabungkan
oleh KL untuk penyusunan laporan keuangan tingkat kementerian/lembaga sebagai
pertanggungjawaban menteri/pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran atas
pengelolaan keuangannya. Laporan inilah yang akan dikonsolidasi dengan laporan
keuangan BUN untuk penyusunan LKPP.
Sementara itu, penyusunan pelaporan di BUN agak berbeda dengan KL. Hal
ini disebabkan karena BUN menggunakan database yang terintegrasi, sehingga tidak
perlu
lagi
pelaporan
berjenjang
dari
KPPN
ke
kanwil
DJPBN
dan
selanjutnya
ke
kantor pusat. Proses pelaporan dimulai dari unit akuntansi terendah, yaitu KPPN
sebagai Kuasa BUN Daerah. KPPN memproses data transaksi penerimaan dan
pengeluaran yang diterima dari satker. Data‐data transaksi tersebut kemudian
diproses menjadi laporan keuangan. Agar laporan keuangan yang dihasilkan
tersebut
valid
dan
akuntabel,
maka
di
level
ini
dilakukan
rekonsiliasi
antara
KPPN
dengan satker. Data setelah proses rekonsiliasi diharapkan bisa menjadi data yang
andal untuk penyusunan laporan keuangan, sehingga dengan data tersebut laporan
keuangan siap dihasilkan untuk level KPPN.
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 62/99
Gambar IV. 6
Penyusunan Laporan Keuangan
Pelaporan pada jenjang di atasnya cukup dilakukan oleh masing‐masing level
dengan cara mengakses database sesuai tingkatannya masing‐masing, tanpa
menunggu laporan dari unit akuntansi di bawahnya. Baik Kanwil DJPBN, maupun
Kantor Pusat akan diberikan otoritas untuk mengakses database sesuai dengan
kewenangannya masing
‐masing.
Kewenangan
akan
meliputi
tidak
hanya
mencetak
laporan tapi juga melakukan review, dan analisis atas laporan keuangan. Bahkan
pada level tertentu akan dimungkinkan untuk diberi kewenangan melakukan record
data dalam rangka penyusunan adjusting entries. Kantor Pusat DJPBN c.q Direktorat
APK akan menyusun laporan BUN yang selanjutnya akan dikonsolidasi dengan
laporan dari
Kementerian
Negara/Lembaga
untuk
keperluan
penyusunan
LKPP.
62 Modul Pelaporan |
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 63/99
Modul Pelaporan | 63
B. 3. Reformulasi Prosedur Rekonsiliasi Eksternal
Salah satu karakteristik kualitataif laporan keuangan adalah keandalan
(reliablity). LKPP yang merupakan konsolidasi antara laporan keuangan KL dengan
laporan keuangan BUN juga harus memiliki keandalan sehingga berguna bagi para
user ‐nya. Untuk memperoleh laporan keuangan yang dapat diandalkan perlu
dilakukan prosedur dan mekanisme untuk meneliti keakuratan pencatatan data
akuntansinya. Salah satu cara atau mekanismenya adalah dengan melakukan proses
rekonsiliasi sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006. PP
tersebut mengamanatkan bahwa untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan
harus diselenggarakan sistem pengendalian intern yaitu dengan menciptakan
prosedur rekonsiliasi antara transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa
Pengguna
Anggaran
dengan
data
transaksi
keuangan
yang
diakuntansikan oleh Bendahara Umum Negara (BUN). Sementara itu, Perdirjen No.
36/Pb/2009 menjelaskan tentang pengertian rekonsiliasi sebagai : “proses
pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa
sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama”.
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 64/99
Gambar IV. 3
Proses Rekonsiliasi di Semua Level (Current)
Dalam
konteks
SPAN,
sehubungan
dengan
penggunaan
single
database
di
BUN maka ada usulan untuk melakukan penyederhanaan proses rekonsiliasi. Saat
ini rekonsiliasi dilakukan di semua level, sebanyak empat kali, mulai dari level
terendah antara satker dengan KPPN, Unit Akuntansi Pembantu Pengguna
Anggaran Wilayah (UAPPA‐W) dengan Kanwil DJPPBN, sampai dengan tingkat
kantor
pusat
antara
UAPPA‐
Eselon
I
dengan
Direktorat
APK,
dan
antara
UAPA
dengan Dit. APK). Di masa mendatang, dalam konteks SPAN, rekonsiliasi dapat
disederhanakan menjadi hanya di dua level, yaitu level terendah antara satker
dengan KPPN, dan di level teratas antara UAPA dengan Direktorat APK.
64 Modul Pelaporan |
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 65/99
Gambar IV.4
Usulan Proses Rekonsiliasi dalam Rangka SPAN (Future)
K E M E N T E R I A N / L E M B A G A
D I T J E N
P E R B E N D A H A R A A N
SPAN
DATABASE
SATKER
(UAKPA)UAPPA-W
UAPPA-
ES1K/L
KPPNKANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
DITJEN
PERBENDAHARAAN
(DIT APK)
D A T A
T R A N S A K S I
R E K O N S I L I A S I
R E K O N S I L I A S I
L K K L
Generate Report
Generate Report
Generate
Report
Rekonsiliasi antara satker dengan KPPN tetap perlu dilakukan karena di level
inilah merupakan titik krusial terjadinya pencatatan transaksi. Apalagi dengan
konsep single entry point , level inilah yang akan menentukan keandalan dan
kevalidan data akuntansi yang akhirnya akan menjadi laporan keuangan. Setiap data
yang
diinput
di
satker
melalui
sistem
akuntansi
instansi
harus
selalu
mengalir
ke
KPPN dan direcord juga di KPPN melalui sistem akuntansi BUN. Sehingga sebelum
data akuntansi yang masuk ke single database SPAN tersebut diakses oleh banyak
pihak/user, harus diyakinkan di level ini bahwa data akuntansi di kedua sistem
tersebut (SAI & SABUN) sama, valid, dan akurat. Dan setiap kali terdapat perbedaan
harus segera
disesuaikan
di
level
ini
pula.
Di
samping
itu,
pimpinan
satker
sebagai
65 Modul Pelaporan |
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 66/99
Modul Pelaporan | 66
kuasa pengguna anggaran juga diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan
atas anggaran yang dikelolanya, sehingga rekonsiliasi di tingkat ini akan
memberikan keyakinan yang memadai bagi KPA untuk menyampaikan laporan
keuangannya.
Selain itu, perlu juga diperoleh keyakinan bahwa seluruh satker telah
melakukan rekonsiliasi. Hal ini telah dilakukan dengan pemberian sanksi bagi satker
yang tidak melakukan rekonsiliasi. Pemberian sanksi bagi satker yang tidak
melakukan
rekonsiliasi
cukup
efektif
untuk
‘memaksa’
mereka
melakukan
rekonsiliasi. Sehingga cukup diperoleh keyakinan bahwa seluruh satker telah
melakukan rekonsiliasi dan seluruh data mereka telah masuk ke database SPAN. Hal
lain yang perlu disempurnakan adalah prosedur rekonsiliasi di KPPN. Selama ini
rekonsiliasi di KPPN hanya pembandingan atas data dan laporan bulan yang
bersangkutan
saja.
Hal
ini
bisa
terjadi
adanya
koreksi
atas
kesalahan
bulan
sebelumnya yang tidak akan terlihat dalam rekonsiliasi bulan berjalan. Oleh karena
itu, sebaiknya rekonsiliasi di KPPN juga dilakukan atas data dan laporan sampai
dengan bulan berjalan disamping hanya data dan laporan bulan yang bersangkutan
saja.
Rekonsiliasi
berikutnya
yang
masih
perlu
dilakukan
adalah
di
level
teratas
antara UAPA dengan DIrektorat APK. Rekonsiliasi di level ini tetap penting karena
menteri atau pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran diwajibkan
menyampaikan laporan keuangan dan membuat pernyataan tanggungjawab
sehubungan dengan laporan keuangan yang dibuatnya. Untuk memberikan
keyakinan
yang
memadai
kepada
mereka,
maka
diperlukan
sistem
pengendalian
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 67/99
Modul Pelaporan | 67
intern. Sistem pengendalian intern yang cukup memadai antara lain melalui
mekanisme rekonsiliasi. Di samping itu, rekonsiliasi di tingkat pusat ini juga penting
untuk mengecek apakah seluruh satker yang ada di bawah KL yang bersangkutan
telah seluruhnya menyampaikan laporan keuangannya ke kantor pusat. Dengan
demikian, diharapkan laporan keuangan KL yang disampaikan kepada Presiden cq
Menteri Keuangan adalah laporan keuangan yang valid dan andal. Laporan inilah
yang akhirnya akan dikonsolidasi dengan laporan BUN untuk menjadi LKPP.
Sementara
itu,
dua
proses
rekonsiliasi
lainnya
yakni
rekonsiliasi
di
level
wilayah dan level Eselon I diusulkan untuk dihapus. Pertimbangannya adalah bahwa
data akuntansi di level satker – KPPN sudah cukup bisa diandalkan karena telah
melalui proses rekonsiliasi. Di samping itu, penggunaan single database di BUN
cukup memberikan keyakinan yang memadai bahwa data di semua level BUN tidak
akan
mengalami
perubahan.
Sedangkan
fungsi
rekonsiliasi
di
wilayah
yang
selama
ini dilakukan untuk kontrol pengecekan bahwa seluruh satker telah menyampaikan
laporannya ke jenjang di atasnya, dapat diantisipasi dengan diciptakannya
mekanisme baru. Mekanisme tersebut antara lain dengan cara pengiriman langsung
data akuntansi satker ke pusat segera setelah rekonsiliasi di KPPN selesai dan valid
melalui sistem yang ada di KPPN. Di samping itu, rekonsiliasi di tingkat pusat KL juga
akan mengantisipasi hal ini.
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 68/99
Modul Pelaporan | 68
C. PENGEMBANGAN LAPORAN
Selain pengembangan proses bisnis, perumusan future vision Reporting juga
akan terkait dengan output laporan itu sendiri. Sehubungan dengan pengembangan
SPAN, laporan yang akan dihasilkan akan tergantung pada konsep‐konsep baru yang
akan diterapkan terutama terkait dengan amanat peraturan perundangan. Di
samping itu, ada juga laporan yang akan dimodifikasi terkait masukan dari beberapa
user laporan tersebut, yang disebabkan oleh reposisi fungsi dari unit terkait dan
juga akibat penyempurnaan pada proses bisnis modul lainnya.
Secara umum, pengembangan laporan terkait SPAN akan meliputi laporan
yang dihasilkan karena penerapan akuntansi berbasis akrual. Penerapan akuntansi
berbasis akrual ini menuntut penambahan pelaporan keuangan tentang kinerja
operasional pemerintah yakni Laporan Operasional. Selain itu, SPAN juga tengah
mengembangkan pelaporan kinerja dan kemungkinan pengintegrasiannya dengan
laporan keuangan. Di samping itu, dalam rangka pengembangan SPAN diharapkan
bisa menghasilkan laporan yang memungkinkan pendefinisian sendiri laporan
keuangan oleh user (di lingkungan DJPBN) sesuai dengan kebutuhannya.
C.1. Pengembangan Laporan Keuangan Berbasis Akuntansi Akrual
Undang‐undang keuangan negara mengamanatkan penerapan konsep
accrual basis sebagai basis akuntansinya. Penerapan konsep ini akan berdampak
pada jenis laporan yang dihasilkan. Berdasarkan Draf Final Standar Akuntansi
Pemerintah, laporan yang dihasilkan akan bertambah dari semula hanya Neraca,
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan,
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 69/99
Modul Pelaporan | 69
akan ada penambahan laporan berupa Laporan Operasional, Laporan Perubahan
SAL (Saldo Anggaran Lebih), dan Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan‐laporan
tersebut merupakan laporan eksternal, yaitu laporan yang dihasilkan untuk
menyediakan informasi yang berguna bagi pihak‐pihak luar seperti DPR dan
masyarakat, negara‐negara lain, organisasi internasional, para investor asing, dan
lainnya. Laporan eksternal yang dihasilkan saat ini sering disebut juga sebagai
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Rencana penerapan basis akuntansi
akrual di masa mendatang akan mempengaruhi laporan keuangan yang akan
dihasilkan. Penerapan basis akrual telah direspon oleh KSAP dengan menerbitkan
Draf Final Standar Akuntansi Pemerintah. Dari draf tersebut, diperoleh informasi
bahwa terdapat penambahan laporan terkait dengan penerapan akuntansi berbasis
akrual, yaitu berupa Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan
Perubahan SAL.
Secara lengkap disebutkan dalam Paragraf 14 Draf Final Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual tersebut bahwa, “Komponen‐komponen yang
terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan
anggaran (budgetary reports) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen
menjadi sebagai berikut: a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Laporan Perubahan
Saldo Anggaran Lebih; c. Neraca; d. LAporan Operasional; e. Laporan Arus Kas; f.
Laporan Perubahan Ekuitas; g. Catatan atas laporan Keuangan.”
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 70/99
Modul Pelaporan | 70
Laporan eksternal ini merupakan statutory reports, yakni laporan yang harus
disusun karena merupakan amanat ketentuan perundangan. Laporan‐laporan
tersebut akan diuraikan dalam pembahasan berikut ini :
Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan yang menyajikan
perbandingan antara anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya selama
satu
periode
pelaporan.
LRA
menyajikan
sekurang‐kurangnya
unsur
‐unsur
seperti
pendapatan‐LRA, belanja, transfer, surplus/defisit‐LRA, pembiayaan, dan sisa
lebih/kurang pembiayaan negara (SILPA).
(Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran disajikan di Lampiran)
Laporan
Perubahan
Sisa
Anggaran
Lebih
(SAL)
Laporan Perubahan SAL merupakan laporan yang menyajikan secara komparatif
dengan periode sebelumnya unsur‐unsur seperti Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal,
penggunaan SAL, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan,
Koreksi/Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya, dan lain‐lain.
(Contoh Format Laporan Perubahan SAL disajikan di Lampiran)
Neraca
Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas
pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca
menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya unsur‐unsur seperti kas
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 71/99
Modul Pelaporan | 71
dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan piutang bukan pajak,
persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek,
kewajiban jangka panjang dan ekuitas.
(Contoh Format Neraca disajikan di Lampiran).
Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber
kas & setara kas, penggunaan, dan perubahannya selama satu periode akuntansi,
serta saldonya pada tanggal tertentu. Arus masuk dan arus keluar kas & setara kas
diklasifiasikan berdasarkan aktifitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
(Contoh Format Laporan Arus Kas disajikan di Lampiran).
Laporan Operasional
Laporan Operasional merupakan laporan yang dihasilkan untuk menyediakan
informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang
tercerminkan dalam pendapatan‐LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari
suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode
sebelumnya. Laporan ini dihasilkan karena penerapan basis akrual, dimana dengan
laporan opersional ini dapat diperoleh informasi mengenai besarnya beban yang
harus ditanggung pemerintah dalam menjalankan pelayanannya kepada
masyarakat, informasi mengenai operasi keuangan pemerintahyang berguna untuk
mengevaluasi efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah, dan informasi yang
berguna untuk memprediksi pendapatan yang akan diterima untuk membiayai
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 72/99
Modul Pelaporan | 72
kegiatan pemerintah dalam periode mendatang, serta informasi mengenai
perubahan ekuitas. Laporan ini merupakan laporan yang disusun untuk melenkapi
pelaporan berbasis akrual sehingga terdapat keterkaitan antar laporan‐laporan yang
ada, Laporan Operasional, Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas.
(Contoh Format Laporan Operasional disajikan di Lampiran).
Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Ekuitas merupakan laporan yang menggambarkan informasi kenaikan atau
penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Laporan ini menyajikan pos‐pos mengenai saldo ekuitas awal, surplus/defisit‐LO
periode berjalan, koreksi‐koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas.
Laporan ini juga merupakan laporan yang disusun untuk melengkapi siklus
akuntansi berbasis akrual sehingga keterkaitannya dengan Laporan Operasional dan
Neraca semakin jelas. (Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas disajikan di
Lampiran).
Selama ini, laporan yang dihasilkan adalah laporan utama yang berupa LKPP
(Laporan Keuangan Pemerintah Pusat). LKPP ini dihasilkan dari laporan K/L yang
dikonsolidasikan dengan laporan BUN (Bendahara Umum Negara) oleh DJPBN cq
Dit. APK. Laporan ini merupakan laporan akuntabilitas (accountability report) yang
digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana APBN kepada
DPR. Laporan ini juga digunakan oleh pihak‐pihak lain seperti masyarakat, lembaga
internasional, negara‐negara donor dan lain‐lain. Karena penggunanya adalah
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 73/99
Modul Pelaporan | 73
pihak‐pihak luar, maka laporan ini sering juga disebut sebagai laporan eksternal
(External Report).
LKPP merupakan output dari hasil konsolidasi dua sistem akuntansi, SAI dan
SA‐BUN. Di samping satu set LKPP yang terdiri dari tujuh jenis laporan tersebut,
sistem akuntansi baik SAI maupun SABUN masing‐masing juga bisa mencetak
laporan lainnya yang merupakan rincian dari LKPP. Laporan‐laporan tersebut dapat
dihasilkan dalam berbagai tingkatan yang ada, antara lain :
a. Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
1. Laporan Tingkat Satker
2. Laporan Tingkat Wilayah
3. Laporan Tingkat Eselon I
4. Laporan Tingkat Kementerian/Lembaga
b. Laporan Keuangan Sistem AKuntansi Bendahara Umum Negara (SA‐BUN)
1. Laporan Tingkat KPPN
2. Laporan Tingkat Wilayah
3. Laporan Tingkat Eselon I
4. Laporan Tingkat Kementerian/Lembaga
Dari masing‐masing tingkatan di atas, dapat juga dihasilkan laporan dengan
berbagai jenis yang lebih rinci untuk keperluan penyediaan informasi yang lebih
detail sehingga lebih bermanfaat bagi para penggunanya baik internal maupun
eksternal. Laporan‐laporan keuangan tersebut antara lain sebagai berikut :
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 74/99
Modul Pelaporan | 74
i. Laporan Arus Kas
ii. Laporan Realisasi Anggaran
iii. LRA Pendapatan Negara & Hibah KL menurut MAP
iv. LRA Pengembalian
Pendapatan
Negara
&
Hibah
KL
–
menurut
MAP
v. LRA Pendapatan Negara & Hibah KL menurut BA
vi. LRA Pengembalian Pendapatan Negara & Hibah KL ‐ menurut BA
vii. LRA Belanja KL menurut Sumber Dana
viii. Laporan Pengembalian Belanja KL menurut Sumber Dana
ix. LRA Belanja KL menurut Bagian Anggaran
x. Laporan Pengembalian Belanja KL menurut BA
xi. LRA Belanja
KL
menurut
Jenis
Belanja
xii. Laporan Pengembalian Belanja KL menurut Jenis Belanja
xiii. LRA Belanja KL menurut SD dan Kegiatan
xiv. Laporan Pengembalian Anggaran Belanja KL menurut SD dan Kegiatan
xv. LRA Belanja KL menurut Fungsi/Sub Fungsi/Program/Kegiatan & Jenis Satker
xvi. Laporan Pengembalian Anggaran Belanja KL menurut F/SF/P/Keg dan Jenis
Satker
xvii. Neraca Per 1 Januari 200x
xviii. Neraca SAKUN
xix. Neraca SAU
C.2 Laporan Kinerja dan Integrasinya dengan Laporan Keuangan
Selain dua jenis laporan sebagaimana telah dijelaskan di atas, Laporan Internal
dan Laporan Eksternal, ada satu jenis laporan lagi yang diharapkan bisa dihasilkan
melalui SPAN ini yaitu Laporan Kinerja (Performance Report). Peraturan Pemerintah
Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
telah mengamanatkan penyusunan laporan kinerja (performance Report) bagi instansi
pemerintah, di samping laporan keuangan seperti lazimnya. Laporan Kinerja dimaksud
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 75/99
Modul Pelaporan | 75
akan memuat informasi tentang kinerja dari suatu instansi pemerintah yang berupa
perbandingan antara output yang direncanakan dengan output yang
dihasilkan/direalisasikan dalam suatu satuan tertentu. Laporan ini akan berguna, baik
bagi manajer maupun pengguna lainnya, dalam menilai kinerja suatu instansi
pemerintah dalam mengelola keuangannya. Hal ini juga sejalan dengan konsep yang
sedang dikembangkan BAPPENAS/DJA bahwa nantinya satker akan diberi kewenangan
yang besar dalam mengelola anggaran yang diberikannya sepanjang output yang telah
ditetapkan dapat tercapai dengan baik.
Perubahan paradigma penganggaran dari line item budgeting dengan
penekanan pada input menjadi penganggaran berbasis kinerja (performance)
merupakan usaha untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan transparansi dan
akuntabilitas penganggaran belanja publik. Penganggaran berbasis kinerja pada
dasarnya adalah anggaran yang menghubungkan anggaran negara (pengeluaran
negara) dengan hasil yang diinginkan (output dan outcome) sehingga dana yang
digunakan dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatannya.
Berkaitan dengan penganggaran berbasis kinerja tersebut maka diperlukan
suatu sistem yang dapat melakukan identifikasi dan pelaporan atas keluaran (outputs)
dari setiap kegiatan dan hasil (outcomes) dari setiap program, untuk itu disusun suatu
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menurut PP No. 8 tahun
2006 harus terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, sistem penganggaran,
dan Sistem Akuntansi Pemerintahan. SAKIP ini nantinya akan menghasilkan suatu
laporan kinerja sebagaimana yang disyaratkan dalam PP No.8 tahun 2006 yaitu laporan
yang berisi ringkasan tentang keluaran dari masing‐masing kegiatan dan hasil yang
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 76/99
Modul Pelaporan | 76
dicapai dari masing‐masing program sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen
pelaksanaan APBN/APBD.
Laporan kinerja sebagaimana yang disebut dalam PP No.8 tahun 2006 dihasilkan
oleh setiap entitas pelaporan dan/atau entitas akuntansi. Hubungan penyusunan
Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang disusun oleh entitas
pelaporan dan/atau entitas akuntansi diilustrasikan gambar II.3 yaitu dimulai dari
tingkat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan melakukan pengikhtisaran Laporan
Kinerja KPA (LKj KPA) yang kemudian disampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga
untuk dikompilasi menjadi Laporan Kinerja Kementerian/Lembaga (LKj KL). Pada tahap
selanjutnya LKj KL disampaikan kepada Menteri Keuangan , Menteri Perencanaan dan
Menneg PAN. Pada saat lain disamping dilakukan penyusunan LKj KPA disusun pula
Laporan Keuangan tingkat Kuasa Pengguna Anggaran (LK KPA) secara berjenjang untuk
kemudian disusun Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga (LK KL) dan penyusunan
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) oleh Menteri Keuangan. Hasil penyusunan
kedua laporan tersebut yaitu LKPP dan LKj PP kemudian disampaikan pemerintah dalam
hal ini Presiden kepada DPR. Contoh format laporan terdapat pada lampiran.
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 77/99
Gambar IV.7
Hubungan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
Sumber: Lampiran IV‐A PP No.8 tahun 2006
Laporan Kinerja sebagaimana diuraikan di atas sebenarnya telah disajikan oleh
Pemerintah dengan format/bentuk Ikhtisar Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP)
dalam bentuk suplemen pada LKPP 2008. Jadi, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja
dihasilkan secara terpisah oleh sistem yang berbeda, kemudian untuk keperluan
akuntabilitas kedua
laporan
tersebuta
digabung
menjadi
satu.
77 Modul Pelaporan |
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 78/99
Modul Pelaporan | 78
Dalam konteks pengembangan SPAN, diupayakan bahwa Laporan Kinerja
sebagaimana PP 8 tahun 2008 bisa dihasilkan dari sistem akuntansi yang sama, dan dari
database yang satu. Namun demikian, Laporan Kinerja dimaksud hanya akan memuat
hasil capaian dalam bentuk output keluaran dan bukan outcome. Untuk menghasilkan
informasi berupa outcome yang berisi informasi non‐financial yang bersifat kualitatif
masih perlu kajian yang lebih mendalam. Pemikiran sampai saat ini, informasi outcome
hanya bisa dihasilkan di luar sistem yang ada, yang antara lain bisa diperoleh dari hasil
survey. Sementara itu, informasi output masih memungkinkan bisa dihasilkan dari
sistem akuntansi yang sama untuk menghasilkan laporan keuangan.
Sebenarnya informasi non‐keuangan bisa diperoleh secara lebih lengkap
(termasuk outcome/hasil) melalui survey (seperti yang dilakukan di Australia) atau
metode lainnya, namun cara tersebut relatif lebih lama dan mahal. Oleh karena itu,
pada tahap awal, penyajian informasi kinerja baru terbatas pada capaian output
(keluaran) dari suatu kegiatan yang telah dilakukan oleh suatu instansi pemerintah.
Untuk memperoleh informasi mengenai output (keluaran) ini pada Laporan Kinerja,
maka informasi ini harus masuk ke database SPAN mulai sejak perencanaan anggaran
melalui modul Budget Preparation (BP) atau Management of Spending Authority
(MoSA) sampai ke pelaksanaan anggaran melalui modul Payment Management (PM).
Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penyajian informasi output
dalam Laporan Kinerja, dan bagaimana informasi tersebut harus dicapture oleh modul
lainnya dalam SPAN, dapat diilustrasikan sebagai berikut :
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 79/99
Modul Pelaporan | 79
ILUSTRASI SEDERHANA INTEGRASI LAPORAN KINERJA DENGAN LAPORAN KEUANGAN :
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2012
NOMOR : 00574/015‐08.1/2012
IA. U M U M
Kementerian/Lembaga : 015 Departemen Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran
Unit Organisasi : 08 Ditjen Perbendaharaan Bendaharan Pengeluaran
Propinsi : 01 DKI Jakarta Pejabat Penandatangan SPM
Kode/Nama Satker : 527010 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Fungsi :
Sub Fungsi :
Program : 01.01.13 Program Pengelolaan SDM Aparatur
Sasaran Program : Meningkatkan Sistem Pengelolaan dan Kapasitas SDM
SDM Aparatur sesuai dengan kebutuhan dalam melak‐
sanakan tugas pemerintahan dan pembangaunan
Kegiatan : 0077 Pengembangan Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur Rp 2,590,000,000.00
Sasaran Kegiatan : Kapasitas SDM
IKU Kegiatan ‐
(Output/Keluaran) : 00036 Seminar 48 OK Rp 240,000,000.00
00088
Rapat Koordinasi
60
Paket
Rp
750,000,000.00
00656 Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian 16 Kegiatan Rp 1,600,000,000.00
Program : 01.01.17
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
Negara
Sasaran Program : Mendukung pelaksanaan tugas dan administrasi pe‐
merintah yang efisien dan efektif serta terpadu.
Kegiatan : 0024 Kegiatan pembangunan/pengadaan/peningkatan Sarana Prasarana Rp 18,700,000,000.00
Sasaran Kegiatan : Sarana Prasarana
IKU Kegiatan ‐
(Output/Keluaran) : 00289 Pengadaan Motor Dinas 60 unit Rp 1,200,000,000.00
00290 Pengadaan Mobil Dinas 40 unit Rp 10,000,000,000.00
00508 Pembangunan Rumah Dinas 10 unit Rp 3,500,000,000.00
01139 Ruang Kerja yang Terenovasi 80 ruang Rp 4,000,000,000.00
Program : 01.01.22 Program Pembinaan Akuntansi Keuangan Negara
Sasaran Program : Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
Negara
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 80/99
Kegiatan : 1428 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi Rp 4,850,000,000.00
Sasaran Kegiatan : Sistem Akuntansi Instansi
IKU Kegiatan
(Output/Keluaran) : 00050 Tersedianya Buletin/Majalah Statistik Analisa LK 5000 eksemplar Rp 1,250,000,000.00
00065
Penyuluhan SAI
1200
Orang
Rp
3,600,000,000.00
Sebelum dilakukan pencatatan transaksi, sistem aplikasi harus sudah terlebih dahulu dilakukan
pengisian tabel master untuk kode kegiatan, kode jenis output, dan kode satuan. Kode‐kode
tersebut disyaratkan ada karena kode tersebut juga terdapat dalam DIPA. Di samping itu, untuk
memperoleh
capaian
output,
perlu
juga
disertakan
informasi
output
dalam
dokumen
pembayaran (SPM/SPP?).
Oleh karena itu, untuk memperoleh informasi capaian output dalam Laporan
Kinerja perlu adanya aliran informasi tersebut dalam dokumen realisasi pembayaran
(SPM). Dengan adanya informasi output baik dari dokumen DIPA (rencana/target
capaian output) dan dari dokumen pembayaran/SPM (realisasi capaian
output/keluaran), maka Laporan Kinerja dapat disusun dengan mencakup
pembandingan informasi keluaran tersebut. Untuk mendukung tersedianya informasi
dalam SPM, maka perlu perumusan kembali format SPM. Salah satu usulan format SPM
adalah sbb (Catatan : Format ini belum dikonfirmasikan ke Proses Bisnis Payment
Management) :
80 Modul Pelaporan |
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 81/99
Modul Pelaporan | 81
Usulan Format SPM terkait penyusunan Laporan Kinerja
DEPARTEMEN KEUANGAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR Tanggal Nomor
Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN …
Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp
Cara Bayar : Tahun Anggaran :
Dasar Pembayaran : Klasifikasi Belanja :
F/SF/Program :
Satker :
Jenis Pemby : BA :
Sifat Pemby : Es.01 :
SD/CP Lokasi :
Jenis Kewenangan
:
PENGELUARAN POTONGAN
Kegiatan.Indikator Keluaran.MAK Jumlah Uang BA.Es01.Lokasi.MAP Jumlah Uang
Kepada :
NPWP
:
No. Rek :
Bank/Pos :
Yaitu :
Informasi Capaian Output :
Kegiatan.Indikator Keluaran
Capaian Keluaran
s.d SPM y.l Penyesuaian SPM ini s.d SPM ini
Jakarta, ……………….. 2012
A.n MENTERI KEUANGAN
Kuasa Pengguna Anggaran
PENGUJI SPM …
Drs. SAPA PE NAMA
NIP.
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 82/99
Modul Pelaporan | 82
ILUSTRASI SEDERHANA REALISASI PEMBAYARAN
Nilai SPM Akumulasi Nilai SPM Capaian Output
SPM ke‐1 : Rp 600.000.000,00 Rp 600.000.000,00 200 orang
SPM ke
‐2
:
Rp
600.000.000,00
Rp 1.200.000.000,00
380
orang
SPM ke‐3 : Rp 600.000.000,00 Rp 1.800.000.000,00 540 orang
SPM ke‐4 : Rp 600.000.000,00 Rp 2.400.000.000,00 740 orang
SPM ke‐5 : Rp 600.000.000,00 Rp 3.000.000.000,00 1.040 orang
SPM ke‐6 : Rp 600.000.000,00 Rp 3.600.000.000,00 1.140 orang
Dari ilustrasi tersebut dapat terlihat bahwa dengan anggaran dana sebesar Rp 3,6
milyar habis diserap (100%) dapat dicapai hasil keluaran/output sebesar 1.140 orang
dari target output sebesar 1.200 orang (atau capaian sebesar 95% yaitu 1.140/1.200
*100%). Jadi, informasi tersebut dapat tersaji melalui sistem SPAN ke dalam Laporan
Kinerja sebagai berikut :
LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN
200X
(dalam ribuan)
Satker : …………..
Kode Kegiatan Belanja Keluaran Ket
Anggaran Realisasi Rencana Realisasi Satuan
Kegiatan 999999
Indikator Kinerja …. 3.600.000 3.600.000 1.200 1.140 orang ‐
Dengan demikian, Laporan Kinerja akan bisa memberikan informasi mengenai capaian
output yang dihasilkan oleh suatu entitas atas anggaran yang dikelolanya. Informasi
dalam laporan ini akan sangat bermanfaat untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi
pengelolaan anggaran oleh instansi pemerintah.
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 83/99
Modul Pelaporan | 83
C.3. Laporan Keuangan User ‐Defined Report
Pengembangan laporan lainnya adalah rancangan penyusunan laporan yang
memungkinkan user mendefinisikan sendiri laporan yang diinginkan sesuai dengan
desain dan kebutuhannya masing‐masing. Pelaporan seperti ini bisa disebut sebagai
User ‐Defined Reporting. Pelaporan ini akan sangat membantu para pengguna laporan
keuangan karena tidak jarang mereka membutuhkan laporan dengan format yang tidak
terstandar untuk memenuhi kebutuhannya. Di samping itu, dalam konteks
pengembangan laporan internal Ditjen Perbendaharaan, beberapa laporan
kemungkinan mengalami modifikasi terkait reposisi fungsi direktorat lingkup DJPBN dan
terkait pengembangan proses bisnis modul lain dalam SPAN, antara lain adalah Laporan
Posisi Kas Pemerintah Harian (Dit. PKN) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
Laporan‐laporan tersebut akan dihasilkan dengan lebih menyesuaikan dengan fungsi
pokok masing‐masing unit, dan diharapkan laporan hanya akan dihasilkan dari unit
yang terkait serta tidak ada lagi laporan yang tumpang tindih (duplikasi). Sebagai
contoh, untuk keperluan manajerial & mengukur daya serap satker terhadap APBN,
maka Laporan Realisasi Anggaran (LRA) akan dihasilkan oleh Direktorat Pelaksanaan
Anggaran (Dit. PA), laporan terkait kas pemerintah (rekening Kas Umum Negara/KUN)
akan dihasilkan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Dit. PKN).
Selain itu, pengembangan pelaporan user ‐defined report diharapkan juga
memungkinkan penyusunan laporan yang sifatnya adhoc, yakni laporan bukan
merupakan statutory report (laporan wajib menurut ketentuan perundangan) tapi
dibutuhkan karena kebutuhan tertentu, dan belum didefinisikan dari awal. Laporan ini
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 84/99
Modul Pelaporan | 84
memungkinkan untuk dihasilkan sendiri oleh unit yang membutuhkan dengan
mengakses database secara langsung, sepanjang data‐data tersebut telah tersedia
dalam database. SPAN akan menfasilitasi dengan menyediakan data‐data dalam
database serta pemberian otorisasi untuk mengakses database tersebut.
Sehubungan dengan pelaporan user ‐defined report, ada beberapa laporan
internal yang dihasilkan oleh unit‐unit di lingkungan Ditjen Perbendaharaan, baik unit
Eselon II maupun unit vertikal (KPPN dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan). Jenis‐ jenis
laporan tersebut
akan
dibahas
satu
persatu
dalam
uraian
berikut.
a. Laporan Internal KPPN
Pengembangan SPAN diharapkan bisa menghasilkan laporan yang berkualitas.
Laporan yang dihasilkan oleh KPPN bisa merupakan laporan eksternal dalam konteks
LKPP, atau
bisa
juga
merupakan
laporan
internal
dalam
arti
laporan
tersebut
terutama
ditujukan untuk internal users dalam rangka keperluan manajerial. Laporan KPPN yang
dikategorikan sebagai laporan internal merupakan laporan yang dihasilkan oleh KPPN
sehubungan dengan tugas dan fungsinya, dimana laporan tersebut dihasilkan untuk
memberikan informasi kepada internal users, baik itu KPPN sendiri, Kanwil DJPBN,
Direktorat teknis,
maupun
Dirjen
Perbendaharaan,
Menteri
Keuangan,
atau
pengguna
lainnya untuk keperluan manajerial. Berdasarkan identifikasi terhada laporan yang ada
di KPPN dan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE‐
04/PB/2007 tentang Penyusunan dan Penyampaian Jenis Laporan Kantor Vertikal
Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan, laporan‐laporan berikut masih relevan
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 85/99
Modul Pelaporan | 85
untuk dihasilkan terkait dengan pengembangan future reporting dalam SPAN, antara
lain sebagai berikut :
1. Laporan Realisasi
DIPA
dan
Realisasi
PNBP
(untuk
Fungsi
Manajerial)
2. Laporan Realisasi Anggaran dan Kinerja (untuk Fungsi Manajerial)
3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) (untuk Fungsi Manajerial)
4. Laporan Kas Posisi
5. Laporan Rencana Penerimaan dan Pengeluaran Kas (Cash Forecasting)
6. Laporan Sewa Rumah Dinas (untuk Fungsi Manajerial)
7. Laporan Pengesahan
SPJP
oleh
PT.
TASPEN
8. Laporan Rekapitulasi SPJP2P oleh PT. ASABRI
9. Daftar Rekapitulasi Belanja Pensiun melalui PT. TASPEN
10. Laporan Rekapitulasi Jumlah Pegawai dan Realisasi Pembayaran Gaji Insuk PNS
Daerah.
11. Laporan Rekapitulasi dan Realisasi Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK)
12. Laporan Rekapitulasi dan Realisasi Penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU)
13. Laporan Rekapitulasi dan Realisasi Penyaluran Pembagian Hasil Penerimaan PPh OP
DN dan PPh Pasal 21
14. Laporan Rekapitulasi Pencairan Dana Penerimaan BPHTB
15. Laporan Rekapitulasi Penerimaan dan Penyaluran Penerimaan PBB
16. Laporan Rekapitulasi Realisasi Penerimaan Pembagian dan Penyaluran PBB dan
BPHTB
b. Laporan Internal Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Sama halnya dengan Laporan Internal KPPN, Laporan Internal Kanwil DJPBN
merupakan laporan yang ditujukan untuk memberikan informasi bagi internal users
baik untuk keperluan Kanwil DJPBN sendiri, Direktorat teknis, maupun Dirjen
Perbendaharaan,
Menteri
Keuangan,
atau
pengguna
lainnya
untuk
keperluan
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 86/99
Modul Pelaporan | 86
manajerial. Laporan‐laporan berikut adalah berdasarkan identifikasi terhadap laporan
yang ada di Kanwil dan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor SE‐04/PB/2007 tentang Penyusunan dan Penyampaian Jenis Laporan Kantor
Vertikal Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Laporan‐laporan tersebut masih
relevan untuk dihasilkan terkait dengan pengembangan future reporting dalam SPAN,
antara lain sebagai berikut :
1. Laporan Realisasi DIPA dan Realisasi PNBP (untuk Fungsi Manajerial)
2. Laporan Realisasi Anggaran dan Kinerja (untuk Fungsi Manajerial)
3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) (untuk Fungsi Manajerial)
4. Laporan Kas Posisi
5. Laporan Rencana Penerimaan dan Pengeluaran Kas (Cash Forecasting)
6. Rekapitulasi Transaksi Kiriman Uang KPPN dengan Rekening 500 000 000
7. Laporan Realisasi PFK
8. Laporan Penerimaan Jasa Giro BO I
9. Laporan Realisasi Pembayaran Jasa Perbendaharaan
10. Laporan Rekapitulasi Penerimaan dan Penyaluran Penerimaan PBB
11. Laporan Penerbitan SP2D BAPP
c. Laporan Internal Direktorat Lingkup Ditjen Perbendaharaan
Laporan
internal
direktorat
lingkup
Ditjen
Perbendaharaan
pada
hakikatnya
adalah laporan yang selama ini dihasilkan oleh direktorat lingkup Ditjen
Perbendaharaan untuk keperluan manajerial para internal users. Laporan‐laporan
tersebut, antara lain disajikan dalam uraian berikut :
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 87/99
Modul Pelaporan | 87
Laporan Internal Direktorat Pelaksanaan Anggaran
1. Laporan Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA)
2. Laporan Daftar DIPA
3. Laporan Daftar Pagu DIPA menurut Lokasi dan Jenis Belanja
4. Laporan Daftar DIPA menurut Departemen dan Jenis Kewenangan
5. Laporan Daftar DIPA menurut Lokasi dan Jenis Kewenangan
6. Laporan Daftar DIPA yang ditelaah Kantor Pusat DJPBN
7. Laporan Daftar Pagu DIPA yang Ditelah Kantor Pusat menurut Lokasi
8. Laporan Realisasi DIPA per Kementerian Negara / Lembaga
Laporan Internal Direktorat Pengelolaan Kas Negara
1. Laporan Ikhtisar Posisi Kas Pemerintah ‐ Periode Mingguan; Tanggal 7, 15, 23 dan
akhir bulan (Buku Biru)
2. Laporan Data PFK Periode Bulanan
3. Laporan Kas Posisi Rekening Kas Umum Negara
4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Rekening Kas Umum Negara
5. Laporan Posisi Saldo Rekening Pemerintah Lainnya yang dikelola Subdit KUN
6. Laporan Pengawasan Pelaksanaan TSA Rekening Pengeluaran terkait RPK‐BUNP
7. Laporan Realisasi Talangan Rekening Khusus Kosong
8. Laporan Posisi Dana Talangan Rekening Khusus Kososng
9. Laporan Rekapitulasi Transaksi Kiriman Uang Rekening No. 500.000000 dan No.
502.000000
10. Laporan Tingkat
Kuasa
BUN
Pusat
(LRA,
Neraca,
LAK,
dan
CaLK)
11. Laporan Posisi Dana Reboisasi pada Rekening Pembangunan Hutan
12. Laporan Penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan dalam Valuta USD
13. Laporan Pemeriksaan Kas pada KPPN selaku Kuasa BUN di daerah
14. Laporan Pembinaan Umum di KPPN
15. Laporan Hasil Rekonsiliasi Data Bank Pusat dan Modul Penerimaan Negara (MPN)
16. Laporan Hasil Rekonsiliasi Data KPPN dan MPN
17. Laporan Pengesahan
Potongan
SPM
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 88/99
Modul Pelaporan | 88
18. Laporan Penerimaan Jasa Giro pada Bank Operasional
19. Laporan Penatausahaan Penerimaan dan Pemantauan Rekening Bapertarum‐PNS
20. Laporan Pengelolaan Rekening 500.000000
21. Laporan Evaluasi
Kinerja
Bank
Operasional
22. Laporan Saldo Rekening Khusus
23. Laporan Hasil Pembinaan Teknis Pembayaran Pensiun kepada Kanwil DJPBN,
KCU/KC PT. Taspen, dan PT. Pos Indonesia
24. Laporan Keuangan atas DIPA pihak ketiga yang telah diterbitkan SPMnya
25. Laporan Hasil Verifikasi dan Analisa terhadap Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara Instansi
26. Laporan Hasil
Pembinaan
Bendahara
Instansi
27. Laporan Keadaan Kas di Bendahara
28. Laporan Hasil Inventarisasi dan Monitoring Rekening Bendahara KL
29. Laporan Kas Posisi RPL
30. Surat Pemindahbukuan/Transfer RPL
31. Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran RPL
32. Laporan Saldo RPL
Laporan‐laporan diatas belum seluruhnya melalui proses konfirmasi unit
terkait kecuali laporan yang dihasilkan oleh Subdit Perencanaan dan Pengendalian Kas
dan Subdit Kas Umum Negara (Poin 1 s.d 12). Di samping itu, beberapa laporan yang
selama ini dihasilkan oleh Dit. PKN (Subdit PPK) diusulkan oleh direktorat yang
bersangkutan untuk dilimpahkan ke direktorat lain sesuai dengan tugas dan fungsinya
masing‐masing. Beberapa laporan tersebut yaitu Laporan Realisasi Anggaran dalam
Rangka Pengelolaan Kas (Buku Merah), Laporan Realisasi Anggaran dalam Rangka
Pemantauan Dini Perekonomian Indonesia, dan Laporan Realisasi Anggaran melalui
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 89/99
Modul Pelaporan | 89
KPPN (Buku Putih). Namun demikian, hal ini perlu kajian lebih lanjut terutama dengan
pembahasan yang melibatkan unit‐unit terkait.
Laporan Internal Direktorat Sistem Manajemen Investasi
1. Laporan Berkala Hasil Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Investasi Pemerintah,
Penerusan Pinjaman, Pinjaman dan Kredit Program
2. Laporan Proyeksi Penyaluran Kredit Program
3. Laporan Realisasi Penyaluran Kredit Program
4. Laporan Proyeksi Penerusan Pinjaman
5. Laporan Realisasi Penyauran Penerusan Pinjaman
6. Laporan Proyeksi Penyaluran Dana Investasi Pemerintah
7. Laporan Realisasi Penyaluran Dana Investasi Pemerintah
8. Laporan Proyeksi Penyaluran Pinjaman
9. Laporan Realisasi Penyaluran Pinjaman
10. Laporan Proyeksi Penyaluran Pembiayaan Lainnya
11. Laporan
Realisasi
Pembiayaan
Lainnya
12. Laporan Posisi Piutang yang Bersumber dari Pinjaman
13. Laporan Posisi Piutang yang Bersumber dari Pembiayaan Lainnya
14. Laporan Posisi Piutang yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman
15. Laporan Posisi Investasi Pemerintah
16. Laporan Saldo Rekening Dana Investasi dan Rekening Pembangunan Daerah
17. Laporan Saldo Rekening Menteri Keuangan
Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU
1. Laporan Ikhtisar Satker BLU
2. Laporan Dewan Pengawas BLU
3. Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja BLU
4. Laporan Analisis atas Laporan Keuangan & kinerja BLU
5. Laporan Kemajuan
Direktorat
(Progress
Report)
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 90/99
Modul Pelaporan | 90
Laporan internal lainnya terutama terkait dengan Direktorat Sistem
Perbendaharaan, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, dan laporan internal
yang dihasilkan oleh Sekretariat Ditjen Perbendaharaan belum dimasukkan dalam draf
naskah ini karena masih perlu pembahasan dengan unit‐unit tersebut.
C.4 HARMONISASI PELAPORAN GFS (GOVERNMENT FINANCE STATISTICS)
Disamping
laporan
keuangan
yang
disusun
berdasarkan
Standar
Akuntansi
Pemerintah (SAP) untuk keperluan akuntabilitas, Pemerintah Indonesia perlu juga
menyusun laporan keuangan yang bisa berfungsi sebagai alat analisis fiskal. Salah satu
best practice yang bisa digunakan sebagai acuan dalam penyusunan laporan yang
berfungsi sebagai alat analisis fiskal, dapat diadopsi dan diadatasi pelaoran GFS
(Government Finacial
Statistic).
Pelaporan
GFS
dikeluarkan
oleh
International
Monetary
Fund (IMF) dan dipublikasikan pertama kali pada tahun 1986. GFS sebagaimana yang
dijelaskan dalam bukunya, berisi uraian atas sistem makro ekonomi yang dirancang
untuk mendukung analisis fiskal suatu negara. Tujuan utama sistem GFS adalah
memberikan suatu kerangka kerja konseptual dan dan kerangka akuntansi yang
komprehensif
sehingga
dapat
digunakan
untuk
menganalisis
dan
mengevaluasi
kebijakan fiskal suatu negara baik di sektor pemerintah maupun di sektor publik yang
lebih luas. Lebih lanjut dinyatakan bahwasanya sistem GFS dirancang untuk
menyediakan data statistik yang memungkinkan para pengambil keputusan dan para
analis untuk mempelajari perkembangan/progress dalam operasi keuangan, posisi
keuangan,
dan
kondisi
likuiditas,
dari
sektor
pemerintah
dan
sektor
publik
secara
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 91/99
Modul Pelaporan | 91
konsisten dan sistematik. Data yang dihasilkan dari sistem GFS yang lengkap dapat
digunakan untuk menguji/ menginvestigasi area khusus dari kegiatan operasi
pemerintah. Harmonisasi antara sistem GFS dengan sistem statistik ekonomi makro
lainnya menunjukkan bahwa data dari sistem GFS dapat dikombinasikan dengan data
dari sistem lain untuk mengukur perkembangan sektor pemerintah atau sektor publik
dalam hubungannya dengan sektor ekonomi lainnya. Oleh karena itu pembuatan
standar yang diakui secara internasional memungkinkan GFS dapat digunakan dalam
analisis kegiatan operasi antar negara seperti perbandingan rasio perpajakan atau rasio
belanja dengan Pendapata Domestik Bruto (PDB). Komponen pokok laporan keuangan
GFS terdiri dari
1) the Statement of Government Operations
2) the Statement of Other Economic Flows
3) the Balance
Sheet
4) A statement of Sources and Uses of Cash
Pos‐pos yang terdapat dalam tiap komponen laporan keuangan GFS tersebut memiliki
karakteristik tersendiri bila dibandingkan dengan yang terdapat dalam draft standar
akuntansi berbasis akrual. Hal tersebut tentunya dapat dipelajari dan diambil poin
penting yang
kiranya
dapat
diterapkan
untuk
pelaporan
keuangan
pemerintah
pusat.
Berdasarkan hal tersebut dan adanya pertimbangan lebih bahwasanya laporan
berdasarkan sistem GFS dapat digunakan dalam kerangka yang lebih luas dan
komprehensif seperti penggunaan untuk menganalisis dan mengevaluasi kebijakan
fiskal suatu negara baik di sektor pemerintah maupun di sektor publik.
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 92/99
Modul Pelaporan | 92
Pelaporan GFS bisa disusun dengan menggunakan akun‐akun yang terdapat
dalam laporan keuangan berbasis Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dengan cara
melakukan mapping (pemetaan) atas akun‐akun tersebut ke dalam akun‐akun laporan
GFS yang relevan. Sebagai contoh, dalam Neraca (berbasis SAP), Aktiva dikelompokkan
dalam Aktiva Lancar dan Aktive Tetap, sedangkan dalam Neraca (berbasis GFS), aktiva
dikelompokkan ke dalam Financial Asset (Aktiva Finansial) dan Non‐ financial Asset
(Aktiva Non‐finansial). Oleh karena itu, akun‐akun dalam Aktiva Lancar bisa dipetakan
ke dalam akun‐akun Monetary Asset. Hal yang sama bisa dilakukan terhadap akun‐akun
lainnya dalam laporan keuangan berbasis SAP untuk keperluan pelaporan keuangan
berbasis GFS.
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 93/99
Modul Pelaporan | 93
BAB V
STRATEGI IMPLEMENTASI
Dalam penerapan rancangan pengembangan proses bisnis pelaporan, perlu
disusun suatu strategi untuk mengimplementasikannya. Dengan strategi implementasi
tersebut diharapkan rancangan pengembangan bisa berjalan dengan mulus dan lancar.
Strategi implementasi rancangan pengembangan proses bisnis pelaporan akan
mengacu pada beberapa hal antara lain road map Kementerian Keuangan RI. Disamping
itu, implementasi juga akan diselaraskan dengan rencana strategis (renstra) Direktorat
Jenderal Perbendaharaan, juga tidak akan lepas dari time frame/ schedule proyek SPAN
yang telah disusun. Dengan berpedoman pada beberapa hal diatas, penerapan
rancangan proses bisnis pelaporan akan berada pada jalur yang tepat dengan arah dan
tujuan yang jelas.
Road map Kementerian Keuangan RI 2009 – 2014 saat ini sedang dalam proses
penyusunan. Sementara ini, dapat juga dipakai road map Departemen Keuanagan RI
2005 – 2009 sebagai acuan. Dalam road map yang dituangkan dalam Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 464/KMK.01/2005 tentang Pedoman Strategi dan Kebijakan
Departemen Keuangan (Road Map Departemen Keuangan) Tahun 2005‐2009 tersebut,
diuraikan berbagai strategi yang terangkum dalam bidang‐bidang tertentu. Khusus
mengenai pengembangan SPAN, road map tersebut dituangakan secara khusus dalam
bidang kelima yaitu Bidang Pengelolaan Keuangan Negara. Dalam bidang tersebut, ada
dua poin yang terkait dengan pengembangan proses bisnis pelaporan.
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 94/99
Modul Pelaporan | 94
Pertama, pada tujuan memantapkan pelaksanaan sistem penganggaran yang
transparan dan akuntabel , disebutkan tentang sasaran “Terwujudnya sistem
manajemen keuangan negara yang terintegrasi” dengan strategi mengembangkan
sistem perbendaharaan dan anggaran negara (SPAN). Jadi, pengembangan proses
bisnis pelaporan yang tengah berlangsung saat ini dalam proyek SPAN merupakan
langkah nyata dalam menjalankan road map Departemen Keuangan ini. Kedua, pada
meningkatkan akuntabilitas keuangan negara, disebutkan secara lebih jelas mengenai
pengembangan proses bisnis pelaporan seperti pada sasaran “Tersusunnya SAP dan
penyempurnaan SiAPP”, “Terwujudnya percepatan penyelesaian dan peningkatan
kualitas laporan keuangan pemerintah pusat”, “Terwujudnya laporan keuangan
pemerintah yang tepat waktu, andal, dan transparan”, “Tersusunnya pedoman dan
penyajian statistik keuangan pemerintah”, “Tersajinya informasi perbendaharaan
negara secara berkala atau non‐berkala”, dan “terwujudnya dukungan pengembangan
dan penyempurnaan sistem perbendaharaan”.
Sementara itu, dalam time frame / schedule proyek SPAN dituangkan bahwa
penerapan SPAN dengan proses bisnis yang baru diharapkan dapat go live pada tahun
2012. Oleh karena itu, sebelum SPAN benar‐benar diterapkan, ada beberap tahapan
yang harus dilalui seperti fit ‐gap analysis, uji coba implementasi baik dalam Conference
Room Pilotting (CRP) 1, 2 dan 3, maupun dengan media lainnya. Serangkaian tahapan
uji coba dan fit‐gap analysis tersebut direncanakan akan dilaksanakan pada 2010 –
2011. Analysis atas gap yang timbul akan dilakukan oleh tim gabungan yang dibentuk
secara khusus oleh Direktorat Transformasi Perbendaharaan dengan direktorat teknis
sebagai business owner –dalam hal ini Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan‐
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 95/99
Modul Pelaporan | 95
dan unit terkait lainnya. Tim akan bertugas mencari solusi atas gap yang ada sehingga
rancangan proses bisnis yang telah dikembangkan bisa dijalankan dengan baik oleh
sistem aplikasi yang ada.
Implementasi pengembangan proses bisnis pelaporan dilakukan secara
bertahap. Tahapan bisa dalam hal penerapan proses bisnisnya maupun dalam hal
pemilihan user yang akan menggunakannya. Sebagai contoh, pada tahapan awal,
pengembangan proses bisnis dalam hal penggunaan single database baru dilaksanakan
di
sisi
Bendahara
Umum
Negara
(BUN)
dan
belum
sampai
pada
penggunaan
single
database oleh Kementerian Negara/Lembaga. Jika tahap awal ini berhasil, maka akan
dilanjutkan dalam tahap berikutnya. Pada tahapan berikutnya, akan diupayakan
penggunaan single database baik oleh BUN maupun Kementerian Negara/Lembaga.
Contoh lainnya adalah dalam konteks penggunanya. Tahap awal, pengembangan proses
bisnis
akan
diterapkan
pada
beberapa
Kementerian
Negara/Lembaga
sebagai
pilotting,
seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pendidikan Nasional. Dalam tahap
awal implementasi ini akan dianalisa dan direview sejauh mana efektivitas penerapan
proses bisnis yang baru. Jika ditemukan gap atau permasalahan, maka akan segera
dicarikan solusi sehingga seluruh proses bisnis baru dapat berjalan dengan lancar dan
smooth. Kemudian tahap berikutnya adalah seluruh Kementerian Negara/Lembaga
setelah lima Kementerian Negara/Lembaga pilotting tersebut diatas terbukti settled
dan sukses dalam menjalankan proses bisnis yang baru. Pentahapan implementasi
seperti akan lebih mudah untuk memitigasi resiko dan melakukan fit ‐gap analysis.
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 96/99
Modul Pelaporan | 96
Penerapan proses bisnis yang baru memang tidak akan begitu mudah, tetapi
cukup rumit dan berdampak pada banyak faktor. Penerapannya membutuhkan
dukungan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, landasan hukum, bahkan
mungkin restrukturisasi organisasi. Tiga hal itu pula yang akan kena dampak dari
penerapan proses bisnis yang baru tersebut. Oleh karena itu, di samping upaya‐upaya
penyempurnaan proses bisnis dan teknologi informasinya, diperlukan juga upaya
menyiapkan dampak yang timbul terutama pada tiga hal di atas. Disinilah barangkali
perlunya peran Change Management and Communication (CMC). Dan peran ini telah
dan tengah dijalankan oleh tim CMC yang telah dibentuk.
Akhirnya semoga pengembangan proses bisnis Pelaporan khususnya dan
seluruh proses bisnis pada umumnya yang diiringi dengan pengembangan teknologi
informasinya melalui proyek SPAN ini bisa berjalan dengan lancar. Penerapannya
melalui
tahapan‐
tahapan
yang
ada
bisa
dilalui
dengan
baik,
serta
perubahan
yang
mungkin timbul bisa diantisipasi dengan baik melalui manajemen perubahan dan
komunikasi sehingga pada akhirnya tercapailah apa yang menjadi visi dan misi
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 97/99
Modul Pelaporan | 97
BAB VI
P E N U T U P
Dari berbagai uraian dan penjelasan diatas, dapat diambil beberapa kesimpulan
antara lain bahwa penyusunan future vision proses bisnis pelaporan pada dasarnya
didasarkan pada hasil analisa atas existing proses bisnis pelaporan. Dari hasil analisis
existing proses bisnis pelaporan diperoleh beberapa temuan antara lain : database BUN
yang terpisah‐pisah memungkinkan terdapatnya tumpang tindih data laporan keuangan
sehingga validitas data keuangan juga rendah, proses penyusunan laporan di kantor
pusat oleh direktorat yang berbeda seringkali melibatkan kebutuhan pengiriman
laporan dari KPPN yang berkali‐kali, prosedur rekonsiliasi yang perlu penyempurnaan,
dan lain‐lain.
Perumusan pengembangan proses bisnis pelaporan meliputi beberapa hal yaitu
penyempurnaan proses bisnis pelaporan yang mencakup penggunaan single database.
Penggunaan database yang terintegrasi ini diharapkan dapat menutup gap perbedaan
data yang ada di berbagai entitas yang menggunakan database sendiri‐sendiri.
Integrated database diharapkan juga dapat turut menyempurnakan prosedur
rekonsiliasi antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian Negara/Lembaga
lainnya. Di samping itu, proses penyusunan laporan keuangan oleh direktorat teknis di
kantor pusat dapat dilakukan dengan lebih cepat dan mudah karena kemampuan akses
database untuk menghasilkan laporan yang dibutuhkannya. Pengembangan proses
bisnis pelaporan juga meliputi pengembangan output laporan itu sendiri yang
mencakup pengembangan laporan keuangan dengan berbasis akuntansi akrual,
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 98/99
Modul Pelaporan | 98
penyusunan laporan kinerja dan integrasinya dengan laporan keuangan, serta
kapabilitas penyusunan laporan user ‐defined reports.
Penerapan
rumusan
pengembangan
proses
bisnis
pelaporan
perlu
dilakukan
dengan memperhatikan strategi implementasinya agar bisa berjalan dengan lancar dan
mulus. Strategi implementasi harus sejalan dengan road map Departemen Keuangan
yang telah dirumuskan sebelumnya. Disamping juga harus sesuai dengan renstra Ditjen
Perbendaharaan dan time frame / schedule proyek SPAN. Implementasi proses bisnis
Pelaporan yang
baru
melalui
beberapa
tahapan
agar
mudah
dalam
melakukan
mitigasi
resiko dan melakukan fit ‐gap analysis.
Akhirnya, rancangan pengembangan proses bisnis pelaporan yang tertuang
dalam Draft Modul Pelaporan ini hanyalah sebuah usulan, usulan yang masih
membutuhkan banyak diskusi dengan berbagai pihak, usulan yang masih
membutuhkan
kajian
yang
lebih
mendalam,
sehingga
hasilnya
pun
diharapkan
bisa
memenuhi harapan semua pihak yang terkait (stakeholder). Semoga !
7/24/2019 Draft Modul Pelaporan_12 April 2010
http://slidepdf.com/reader/full/draft-modul-pelaporan12-april-2010 99/99
DAFTAR PUSTAKA
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, KPMK, Departemen Keuangan
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, KPMK, Departemen Keuangan
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Keuangan Negara, KPMK, Departemen Keuangan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesai Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Keuangan Pemerintah
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171 tahun 2007 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 66 tahun 2005 tentang
Pedoman Rekonsiliasi dan Analisa, dan Penyusunan Laporan Keuangan
Tingkat Kuasa BUN KPPN dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 36 tahun 2009 tentang
Pedoman Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa
Bendahara Umum Negara
Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP), Draft Final Sistem Akuntansi
Pemerintah Berbasis Akrual
Dst …………………….