Draft Laptri TW I Setjen 2019 Update3 - Kemendag · 2020. 9. 9. · Manajemen Aset Negara (SIMAN)...

iii

KATA PENGANTAR Sekretariat Jenderal, sebagai unit eselon I yang bertugas memberikan

dukungan manajemen implementasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah) dan Reformasi Birokrasi sehingga terwujud sistem kepemerintahan

yang baik (good governance) di lingkungan Kementerian Perdagangan, telah

menyusun Laporan Kinerja Triwulanan untuk dilaporkan kepada Menteri

Perdagangan dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. Sistematika

penyusunan laporan ini telah berpedoman pada Keputusan Menteri Perdagangan

Nomor 794 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen SAKIP di

lingkungan Kementerian Perdagangan.

Sebagai salah satu dokumen SAKIP, Laporan Sekretariat Jenderal

Triwulan I tahun 2019 bertujuan untuk menilai tingkat

akuntabilitas/pertanggungjawaban atas kinerja hasil (outcome) dan keluaran

(output) terhadap penggunaan anggaran Sekretariat Jenderal selama periode

Januari-Maret 2019. Laporan Triwulanan merupakan bentuk evaluasai yang

dilakukan selama pelaksanaan program/kegiatan berlangsung (intermediate

evaluation) sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Sekretariat Jenderal

untuk dapat memenuhi setiap sasaran program dan kegiatan sesuai dengan

dokumen perencanaan yang telah disusun sebelumnya (Renstra, Renja dan

Perjanjian Kinerja).

Akhirnya, laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang terukur

sejauh mana realisasi indikator kinerja program dan kegiatan Sekretariat Jenderal

telah mencapai target sesuai dengan perencanaan. Sehingga pelaksanaan

program dan kegiatan yang akan datang menjadi lebih optimal dengan didukung

koordinasi yang baik antar unit eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Jakarta, April 2019 Sekretaris Jenderal

iv

KARYANTO SUPRIH

vi

RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan Triwulan I Tahun 2019 Sekretariat Jenderal merupakan sarana

pemantauan selama tiga bulan pertama pelaksanaan program dan kegiatan

sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Sekretariat Jenderal

mempunyai peran strategis dalam mengoptimalkan pelaksanaan reformasi

birokrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan melalui koordinasi pelaksanaan

tugas dan fungsi, serta seluruh pembinaan administrasi unit kerja kementerian

agar mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara efektif dan

efisien.

Tabel 1. Matriks Pengukuran Pencapaian Sasaran Program di Lingkungan Sekretariat Jenderal Periode Januari-Maret Tahun 2019

Sasaran Program Indikator Kinerja Program Target 2019

Triwulan I/2019 Prediksi Capaian

(%) Realisasi Capaian

(%) (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Meningkatnya Dukungan Kinerja Layanan Publik 1

Persentase Efisiensi Hasil Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Dilaksanakan Secara Elektronik

≥ 6% 25 6% 100

2 Persentase Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan 95% 20 33,33 35,08

3 Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Informasi Publik

80 - - -

4 Persentase Sengketa Perdagangan Internasional yang diselesaikan

90% 30 9,4 % 10,44

Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas dan Integritas ASN Kemendag

5 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Skor 75 - - -

6 Opini BPK atas Kewajaran Laporan Keuangan WTP 100 - -

7

Penilaian Kemen PAN-RB atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Perdagangan

Skor 75 100 - -

8 Penilaian atas evaluasi Pelaksanaan RKA Kementerian Perdagangan

86% 100 - -

Meningkatnya ketersediaan sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian

9

Indeks Kepuasan terhadap Sarana dan Prasarana di lingkungan Kementerian Perdagangan

Skor 78 - - -

vii

Sasaran Program Indikator Kinerja Program Target 2019

Triwulan I/2019 Prediksi Capaian

(%) Realisasi Capaian

(%) Perdagangan dan non aparatur di bidang Perdagangan

10 Persentase Database Master

Asset pada Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN)

75% - 76,13% 101,5

Keterangan: 1) Realisasi indikator kinerja merupakan data tahun sebelumnya

Dari ringkasan pencapaian kinerja di atas dapat dilihat bahwa masih banyak

indikator yang realisasi capaiannya belum bisa diukur karena data-data tersebut

baru dapat dihitung pada akhir tahun atau triwulan-triwulan selanjutnya. Hal ini

mengingat pada triwulan I pelaksanaan kegiatan baru dilakukan sehingga belum

terlihat hasil dan dampaknya terhadap kinerja Sekretariat Jenderal. Secara

keseluruhan terdapat tiga Sasaran Program Sekretariat Jenderal yang dijabarkan

ke dalam sepuluh Indikator Kinerja (IK) Program (lihat Tabel 1). Dari keseluruhan

Indikator Kinerja tersebut, sebanyak 4 IK yang realisasi capaiannya sudah dapat

dihitung, IK lainnya baru dapat diukur di triwulan berikutnya. Untuk dapat

memenuhi target realisasi di akhir tahun 2019 maka perlu dipersiapkan

perencanaan yang matang dan dilakukan koordinasi dengan seluruh stakeholders

terkait, kendala dan permasalahan perlu diselesaikan dan diatur sedemikian rupa

sehingga dapat mengoptimalkan kinerja bersangkutan agar di akhir tahun

anggaran dapat sesuai target.

Sementara itu, target realisasi kinerja penyerapan anggaran Sekretariat

Jenderal Kementerian Perdagangan pada triwulan I tahun 2018 adalah 8 persen

dari keseluruhan pagu anggaran. Namun, sampai dengan akhir triwulan I tahun

2019 realisasi penyerapan anggaran Sekretariat Jenderal telah mencapai

Rp121.447.420.836,- atau sekitar 14,28 persen dari keseluruhan pagu anggaran

Sekretariat Jenderal pada tahun 2019.

ix

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .................................................................................................. iii

RINGKASAN EKSEKUTIF ......................................................................................... vi

DAFTAR ISI ................................................................................................................ ix

DAFTAR TABEL ......................................................................................................... xi

DAFTAR GAMBAR .................................................................................................... xi

BAB I. PENDAHULUAN ............................................................................................. 1

A. Latar Belakang .................................................................................................................... 1

B. Maksud dan Tujuan ............................................................................................................ 2

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA .......................................................................... 5

A. Capaian Kinerja ................................................................................................................... 5

Sasaran Program 1: "Meningkatnya Dukungan Kinerja Layanan Publik " ..................... 5

Sasaran Program 2: "Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas dan Integritas ASN"19

Sasaran Program 3: "Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Kementerian Perdagangan dan non aparatur di bidang perdagangan" ........ 33

B. Akuntabilitas Keuangan ...................................................... Error! Bookmark not defined.

BAB III. PENUTUP .................................................................................................... 37

LAMPIRAN ................................................................................................................. 39

Lampiran I: Lembar Perjanjian Kinerja ............................................................................ 41

Lampiran II: Matriks Pengukuran Pencapaian Sasaran Program Sekretariat Jenderal ................................................................................................................................... 47

Lampiran III: Matriks Pengukuran Pencapaian Kinerja Unit Kerja Sekretariat Jenderal ................................................................................................................................... 53

xi

DAFTAR TABEL Tabel 1. Matriks Pengukuran Pencapaian Kinerja Program Sekretariat Jenderal s.d. Triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2019 ...................................................................................... vi Tabel 2. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2017 dan 2018 . 20 Tabel 3. Survei Internal Terhadap Integritas Organisasi ............ Error! Bookmark not defined. Tabel 4. Nilai Total Evaluasi Kinerja Aspek Implementasi dan Aspek Manfaat RKA Kementerian Perdagangan Tahun 2018 Per Program ............................................................ 26 Tabel 5. Penilaian Evaluasi Kementerian Perdagangan ........................................................ 29 Tabel 6. Tabel Realisasi Penyerapan Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2019 .......... 35

DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Sasaran Reformasi Birokrasi dan Delapan Area Perubahan ............................... 1 Gambar 2. Gran Dhika Hotel, Semarang, Provinsi Jawa Tengah ........................................... 9 Gambar 3. Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah ............. 10 Gambar 4. Proses Penyusunan Laporan Keuangan Kemendag Tahun 2018 di Bandung tanggal 17 – 21 Februari 2019 ................................................................................................... 25 Gambar 5. Rapat Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 ............................................. 30 Gambar 6. Rapat Finalisasi Laporan Kinerja Kementerian Perdagangan ........................... 31 Gambar 7. Rapat Finalisasi Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan ................................................................................................................................. 32

1

Sumber: Roadmap Reformasi Birokrasi Kemendag Tahun 2015-2019

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Sekretariat Jenderal merupakan Unsur Pembantu Pimpinan (Menteri) dalam

organisasi Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi

pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada

seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian berdasarkan Peraturan

Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Jabaran

tugas tersebut secara implisit memosisikan peran strategis Sekretariat Jenderal

dalam lingkungan Kementerian Perdagangan sebagai pelaksana sekaligus monitor

berjalannya reformasi birokrasi.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2015 – 2019 merupakan penguatan dari

pelaksanaan reformasi birokrasi tahapan sebelumnya, di mana Kementerian

Perdagangan telah melanjutkan langkah-langkah konkret perbaikan kualitas

birokrasi melalui tiga sasaran strategis reformasi birokrasi, yaitu:

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;

2. Birokrasi yang efektif dan efisien; dan

3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Gambar 1. Sasaran Reformasi Birokrasi dan Delapan Area Perubahan

2

Sesuai roadmap Reformasi Birokrasi Nasional, untuk mewujudkan ketiga

sasaran sebagaimana disebutkan di atas, maka telah ditetapkan 8 area perubahan

birokrasi, yaitu: (1) mental aparatur; (2) pengawasan; (3) akuntabilitas; (4)

kelembagaan; (5) tatalaksana; (6) SDM Aparatur Sipil Negara; (7) peraturan

perundang-undangan; dan (8) pelayanan publik. Pada hakikatnya, inti perubahan

reformasi birokrasi adalah perubahan mental aparatur pada pola pikir (mindset) dan

budaya kerja (cultureset) dengan didukung sistem lain yang berkaitan (Gambar 1).

Area perubahan tersebut menjadi target output dan outcome pada seluruh kegiatan

organisasi di lingkungan Kementerian Perdagangan. Optimalisasi pelaksanaan

reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan didukung oleh

komitmen para pimpinan tinggi dan seluruh jajarannya. Lebih lanjut, pembentukan

kelompok kerja area perubahan dilakukan guna memastikan perubahan terjadi di

seluruh lingkungan Kementerian Perdagangan.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 794/M-

DAG/KEP/8/2015 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kementerian Perdagangan,

implementasi SAKIP diterapkan bertingkat secara top-to-down, mulai dari tingkat

Kementerian sampai dengan individu dalam organisasi serta dilaksanakan secara

berkala dan berkelanjutan. Lebih lanjut lagi, Kepmendag 749/2015 mengamanatkan

kepada setiap unit kerja Eselon I di Kementerian Perdagangan untuk melakukan

kegiatan pemantauan dan pelaporan kinerja di lingkungan Kementerian

Perdagangan dengan menyampaikan Laporan Kinerja Triwulanan (I, II, dan III) dan

Laporan Kinerja Tahunan.

B. Maksud dan Tujuan Proses pemantauan merupakan kegiatan pengumpulan data dan pengukuran

kemajuan atau progress atas pelaksanaan program dan kegiatan, serta pencapaian

kinerja dari setiap unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian

Perdagangan. Proses pemantauan atas kinerja dan program dilaksanakan secara

berkelanjutan dan berkala secara periodik, yaitu triwulanan. Tujuan dari proses

pemantauan melalui penyusunan laporan triwulanan adalah untuk memastikan dan

mengendalikan keserasian pelaksanaan program dan kegiatan dengan

3

perencanaan, tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Program kerja Sekretariat

Jenderal Kementerian Perdagangan. Dengan demikian, proses pelaksanaan

program dan kegiatan dapat berjalan baik sesuai dengan rencana dan dapat diambil

suatu tindakan perbaikan dan pencegahan untuk mengatasi apabila terjadi

penyimpangan terhadap target indikator kinerja.

Dalam rangka mendukung misi dan tujuan Kementerian Perdagangan,

Sekretariat Jenderal bertanggung jawab untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan

yang baik di sektor perdagangan, dengan rincian sasaran sebagai berikut:

Sasaran 1. Meningkatnya Dukungan Kinerja Layanan Publik

Pada tingkat Kementerian, sasaran pertama yang ingin dicapai oleh unit

Sekretariat Jenderal adalah meningkatnya dukungan kinerja layanan publik.

Keberhasilan dari sasaran ini dapat diukur melalui 4 (empat) indikator sebagai

berikut:

1. Persentase Efisiensi Hasil Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang

dilaksanakan Secara Elektronik;

2. Persentase penyelesaian peraturan perundang-undangan;

3. Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Informasi

Publik; dan

4. Persentase Penanganan Sengketa Perdagangan Internasional yang

diselesaikan.

Sasaran 2. Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas dan Integritas ASN Kementerian Perdagangan

Sasaran kedua yang ingin dicapai adalah Meningkatnya Transparansi,

Akuntabilitas dan Integritas ASN Kemendag. Indikator yang digunakan untuk

mengukur keberhasilan dari pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Birokrasi di Kementerian Perdagangan;

2. Opini BPK atas Kewajaran Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan;

4

3. Penilaian Atas Evaluasi Pelaksanaan RKA Kementerian Perdagangan;

4. Penilaian Kementerian PAN-RB atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Perdagangan.

Sasaran 3. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Kementerian Perdagangan dan non aparatur di bidang perdagangan

Sasaran terakhir yang ingin dicapai adalah Meningkatnya ketersediaan

sarana dan prasarana aparatur Kementerian Perdagangan dan nonaparatur di

bidang perdagangan. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dari

pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan terhadap Sarana dan Prasarana di lingkungan Kementerian

Perdagangan;

2. Persentase Database Master Asset pada Sistem Informasi Manajemen Aset

Negara (SIMAN).

5

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat Jenderal Triwulan I Tahun 2019

dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi dari masing-masing

Indikator Kinerja (IK) selama periode tersebut. Hasil dari perbandingan tersebut akan

diperoleh persentase pencapaian target.

Sasaran Program 1: Meningkatnya Dukungan Kinerja Layanan Publik

Sasaran Program Indikator Kinerja Target 2019

Kinerja s.d. Triwulan I

Prediksi Capaian

(%) Realisasi % Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Meningkatnya Dukungan Kinerja Layanan Publik 1

Persentase Efisiensi Hasil Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Dilaksanakan Secara Elektronik

≥ 6% 25 6% 100

2 Persentase Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan 95% 20 33,33% 35,08

3 Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Informasi Publik

80 - - -

4 Persentase Penanganan Sengketa Perdagangan Internasional

90% 30 9,4% 10,44

6

IK-1: Persentase Efisiensi Hasil Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Dilaksanakan Secara Elektronik

Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah telah memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya

(value for money) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam

negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah serta

pembangunan berkelanjutan. Pada triwulan I Tahun Anggaran 2019 ini efisiensi hasil

pengadaan barang/jasa secara elektronik telah mencapai target kinerja yang

ditetapkan. Jumlah pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan oleh Unit

Layanan Pengadaan (ULP) melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

sebanyak lima puluh empat paket dengan jumlah pagu Rp187.452.205.331,- dan

realisasinya sebesar Rp96.753.976.596,- sehingga nilai efisiensi berjumlah total

Rp9.864.147.804,- atau sebesar 6%. Dengan kata lain persentase capaian pada

triwulan I tahun 2019 telah melampaui prediksi pada dokumen Perjanjian Kinerja dan

memenuhi target tahun 2019.

Dalam rangka persiapan pelaksanaan tender untuk Tahun Anggaran 2019 dan

untuk menyamakan persepsi Kelompok Kerja (Pokja) agar proses pengadaan berjalan

sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, pada tanggal 25 Januari

2019 diselenggarakan Rapat Evaluasi Pokja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan

Kementerian Perdagangan.

Selain itu, dalam rangka merespon Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 tentang

Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dikeluarkan oleh

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang dibuat dengan

maksud dan tujuan untuk mendorong percepatan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah (PBJP) melalui implementasi penyusunan, pengumuman dan

pelaksanaan Rencana Umum Pengadaan (RUP) serta percepatan digitalisasi proses

PBJP dan pencatatan atas hasil pengadaan barang/jasa, ULP menyelenggarakan

Forum Konsultansi Peningkatan Kompetensi Pokja ULP dan Pejabat Pembuat

Komitmen (PPK) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada tanggal 18 Maret

2019. Kegiatan ini dihadiri oleh ketua dan anggota Pokja dan PPK dari seluruh satker

di Kementerian Perdagangan.

7

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 88 huruf a menyatakan

bahwa Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan wajib dijabat oleh Pengelola Pengadaan

Barang/Jasa paling lambat 31 Desember 2020. Menindaklanjuti aturan ini, ULP

melalui Biro Organisasi dan Kepegawaian telah mendaftarkan dua orang Pokja untuk

mengikuti Inpassing Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ),

namun hanya satu orang yang dinyatakan lulus.

Meskipun capaian indikator kinerja ini melampaui prediksi pada Perjanjian

Kinerja, masih ditemui beberapa kendala dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa

dan fungsi ULP diantaranya:

1. Belum adanya himbauan kepada Satker untuk segera mengumumkan RUP pada

SiRUP mengingat banyak satker yang belum menginput RUP;

2. Mendorong pemanfaatan SPSE versi 4.3 dan katalog elektronik kepada Pejabat

Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan;

3. Kurangnya motivasi Pokja untuk menjadi Jabatan Fungsional PPBJ.

Dari pengkajian terhadap kendala tersebut telah dilakukan evaluasi dan

rencana perbaikan, antara lain:

1. Koordinasi internal Sekretariat Jenderal antara Biro Umum dengan Pusat Data

dan Sistem Informasi (PDSI) selaku pengelola LPSE untuk menindaklanjuti secara

efektif dan berkelanjutan melalui penyelenggaraan sosialisasi dan asistensi

pengisian Rencana Umum Pengadaan (RUP) barang/jasa pada aplikasi SiRUP

yang dipertegas kembali dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal serta

melibatkan pihak Inspektorat Jenderal;

2. Melakukan kampanye pemanfaatan SPSE versi 4.3 dan katalog elektronik untuk

mempercepat pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Dalam hal barang/jasa yang

dibutuhkan belum ada dalam katalog elektronik, maka pelaksanaan pengadaan

dilakukan menggunakan metode pemilihan penyedia selain e-purchasing

sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

3. Melakukan sosialisasi dan menginformasikan pentingnya Jabatan Fungsional

PPBJ untuk menunjang pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Lingkungan


8

IK-2: Persentase Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan

Realisasi Indikator Kinerja Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan pada

triwulan I tahun 2019 yaitu sebesar 33,33%. Bila dibandingkan dengan target akhir

tahun 2019 yang sebesar 95%, maka persentase capaian pada triwulan I tahun 2019

telah mencapai 35,08%. Capaian ini lebih besar dari prediksi capaian pada Perjanjian

Kinerja yaitu sebesar 20%. Prestasi ini dapat diraih karena Sekretariat Jenderal

senantiasa melakukan langkah yang terencana dan sistematis untuk menyelesaikan

rancangan peraturan perundang-undangan. Hingga akhir triwulan I tahun 2019 jumlah

peraturan yang sudah diselesaikan mencapai 27 peraturan.

Meskipun capaian kinerja pada triwulan I - 2019 telah melampaui prediksi,

masih terdapat kendala yang dihadapi oleh Sekretariat Jenderal dalam mengejar

target Indikator Kinerja Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan, yaitu

kurangnya sumber daya manusia untuk melakukan pembahasan dan evaluasi

rancangan peraturan perundang-undangan di Kementrian Perdagangan. Hal ini

menyebabkan pelaksanaan percepatan kegiatan/realisasi anggaran menjadi

terhambat, karena langkah Sekretariat Jenderal berjalan bersamaan dengan

banyaknya penyusunan peraturan perundang-undangan pada unit-unit di lingkungan

Kementerian Perdagangan. Selain koordinasi internal, Sekretariat Jenderal juga harus

menyesuaikan jadwal dengan penyusunan perundang-undangan antar K/L dan Rapat

Harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Sekretariat Negara

dan Kementerian Sekretariat Kabinet.

Dalam rangka mendukung pencapaian target Indikator Kinerja ini, Sekretariat

Jenderal Kementerian Perdagangan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai

berikut:

1. Pembahasan Peraturan Menteri Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Kegiatan penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan perundang-

undangan di bidang perdagangan dalam negeri yang dilaksanakan pada triwulan I

tahun 2019 adalah Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang

Standardisasi Bidang Perdagangan di Bandung (21 Maret 2019) dan Cirebon (29

Maret 2019).

9

2. Pembahasan Peraturan Menteri Bidang Perdagangan Luar Negeri

Kegiatan penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan perundang-

undangan di bidang perdagangan luar negeri yang dilaksanakan pada triwulan I

tahun 2019 diantaranya adalah:

a. Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Produk

Tertentu di Kota Semarang pada tanggal 28 Februari 2019.

b. Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Produk

Hortikultura di Kota Bandung pada tanggal 25 Maret 2019.

Gambar 2. Kegiatan Pembahasan Peraturan Menteri Bidang Perdagangan Luar Negeri

3. Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Perdagangan Dalam Negeri

Kegiatan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perdagangan Dalam

Negeri dilaksanakan untuk mengevaluasi implementasi Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2014 tentang Perdagangan yang diadakan di Bandung (20 Maret 2019)

dan Cirebon (28 Maret 2019).

4. Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Perdagangan Luar Negeri

Kegiatan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perdagangan Luar

Negeri pada triwulan I tahun 2019 telah dilaksanakan sebanyak 2 kali, yaitu: di

Semarang (29 Februari 2019) dan Bandung (26 Maret 2019). Kegiatan evaluasi

dilakukan terhadap beberapa pokok pengaturan dari pasal-pasal dalam Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yaitu:

10

• Pasal 42 sampai dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014

tentang Perdagangan terkait Kebijakan Umum di Bidang Ekspor;


tentang Perdagangan terkait Kebijakan Umum di Bidang Impor;

• Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan terkait

Perizinan di Bidang Ekspor dan Impor;


tentang Perdagangan terkait Larangan dan Pembatasan di Bidang Ekspor dan

Impor;


tentang Perdagangan terkait Perlindungan dan Pengamanan Perdagangan;

• Pasal 74 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan terkait

Pembinaan Ekspor;


tentang Perdagangan terkait Promosi Dagang; dan


tentang Perdagangan terkait Kerja Sama Perdagangan Internasional.

Gambar 3. Kegiatan Evaluasi Peraturan Menteri Bidang Perdagangan Luar Negeri

11

IK-3: Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Informasi Publik

Setiap permohonan informasi yang masuk ke Kementerian Perdagangan akan

sepenuhnya dijawab, baik secara langsung ataupun diteruskan ke unit teknis terkait.

Permohonan informasi yang ditujukan kepada Kementerian Perdagangan akan

diterima oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Subbagian

Layanan Informasi Publik. Untuk informasi yang bersifat umum permohonan informasi

dapat dijawab langsung oleh pengelola. Sedangkan untuk pertanyaan bersifat teknis

akan diteruskan kepada pengelola informasi publik pada Unit Eselon I terkait untuk

selanjutnya ditanggapi kepada pemohon apabila pengelola pada Subbagian Layanan

Informasi Publik telah menerima tanggapan dari pengelola informasi publik pada Unit

Eselon I.

Permohonan informasi yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat, antara

lain mahasiswa, akademisi, karyawan, profesional, perusahaan, dan LSM.

Permohonan informasi tersebut disampaikan melalui berbagai saluran informasi,

antara lain:

1) Surat elektronik: [email protected]

2) Aplikasi content management system (CMS)

3) Aplikasi Lapor! di portal www.lapor.go.id

4) Meja informasi (datang langsung)

5) Call center

Berdasarkan data, pemohon informasi banyak yang memanfaatkan saluran

CMS “Kontak Kami” yang tersedia pada website resmi Kementerian Perdagangan.

Data identitas masyarakat yang melakukan permohonan informasi melalui saluran

tersebut akan tercatat dalam sistem database pemohon informasi publik. Tim

Pelayanan Informasi Publik kemudian menggunakan database tersebut untuk

menyebarkan kuesioner survei melalui e-mail.

Responden kemudian menilai berbagai indikator terkait kepuasan pelayanan,

yaitu: kemudahan persyaratan permohonan informasi publik, kesopanan dan

keramahan petugas pelayanan, kejelasan informasi yang diberikan petugas

12

pelayanan, kesesuaian persyaratan pelayanan informasi dengan jenis

pelayanannya, waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan informasi, keadilan

untuk mendapatkan pelayanan informasi, kewajaran biaya fotokopi, ketepatan

pelaksanaan terhadap jadwal pelayanan, kenyamanan fasilitas ruang tunggu,

tampilan situs web Kementerian Perdagangan, kecepatan akses situs web

Kemendag, kepuasan masyarakat berdasarkan sistem pelayanan dan kesesuaian

maklumat pelayanan informasi. Pada akhir survei, responden diminta untuk

memberikan kritik dan saran guna perbaikan layanan selanjutnya.

Survei tingkat kepuasan masyarakat di triwulan I belum dapat kami laporkan

dikarenakan Survei Tingkat Kepuasan Masyarakat dilakukan selama dua periode.

Periode I berlangsung Januari s/d Juni 2019 dan periode II berlangsung Juli s/d

Desember 2019. Bulan Januari s/d Maret 2019 (Triwulan I) hingga saat ini masih

dalam proses pengumpulan data. Sedangkan bulan April s/d Juni baru akan

dilakukan proses perhitungan dan hasil dari survei tersebut.

Adapun langkah yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian

Perdagangan untuk memaksimalkan pelayanan informasi publik adalah sebagai

berikut:

1. Meningkatkan koordinasi kepada seluruh unit Eselon I untuk mendorong

percepatan penyampaian jawaban atas informasi informasi yang disampaikan

melalui PPID dan sinkronisasi pelayanan informasi publik;

2. Menunjuk person-in-charge PPID di setiap satuan kerja dan unit pelaksana teknis

dan dibakukan dalam surat keputusan Menteri Perdagangan.

3. Mendorong setiap satuan kerja dan unit pelaksana untuk bertanggungjawab

dalam memenuhi dokumen publik di unit kerja terkait;

4. Mengadakan knowledge sharing secara rutin antarpertugas yang melayani UPTP

dan Layanan Informasi Publik untuk memberikan pendalaman pemahaman dan

pengetahuan, khususnya terkait peraturan terbaru.

5. Meningkatkan kapasitas dan keterampilan dalam pengelolaan pelayanan

informasi publik di Kementerian Perdagangan melalui pelatihan/diklat;

6. Mengembangkan database informasi berupa peraturan/kebijakan terbaru dari

seluruh unit di lingkungan Kemendag yang dapat diakses oleh seluruh petugas

13

Layanan Informasi Publik.

7. Membuat aplikasi pelayanan informasi publik secara mobile agar dapat

meminimalisir pelayanan secara tatap muka.

8. Melakukan benchmark ke PPID kementerian/lembaga lain untuk menjadi acuan

peningkatan kualitas pelayanan informasi publik di Kementerian Perdagangan;

9. Meningkatkan pengelolaan informasi publik melalui telepon (call center) dengan

menyediakan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pelayanan informasi

melalui telepon.

10. Membuat Frequently Asked Question (FAQ) mengenai informasi-informasi yang

sering ditanyakan oleh masyarakat.

Salah satu kegiatan yang dilakukan diantaranya pemuktakhiran daftar informasi

publik dan daftar informasi yang dikecualikan Kementerian Perdagangan. Saat ini

prosesnya telah sampai di permohonan data unit-unit kerja perihal penyampaian

pendataan ulang dari data lama. Setelah itu data yang masuk akan dikoreksi kembali

oleh masing-masing unit kerja di Kementerian Perdagangan untuk finalisasi.

Dalam pelaksanan pelayanan informasi publik, terdapat kendala internal dan

eksternal yang dihadapi oleh Sekretariat Jenderal khususnya Biro Hubungan

Masyarakat selaku unit pelaksana. Kendala tersebut antara lain:

1. Belum optimalnya fungsi jejaring kehumasan dalam membantu pertukaran data

dan informasi. Untuk meningkatkan fungsi tersebut, Biro Humas akan

meningkatkan peran serta jejaring kehumasan di seluruh unit di lingkungan

Kementerian Perdagangan;

2. Belum tersedianya sistem informasi yang terkoneksi dengan seluruh unit Eselon I

di Kementerian Perdagangan untuk memudahkan koordinasi;

3. Belum meratanya pemahaman atas keterbukaan informasi publik pada unit Eselon

I, sehingga layanan informasi publik dan penanganan keberatan belum sesuai

dengan UU Keterbukaan Informasi Publik;

4. Keterbatasan jumlah Petugas Pelayanan Informasi yang bertugas di Call Center

Kementerian Perdagangan, dimana hanya terdapat petugas dari Biro Humas,

Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal

Perdagangan Luar Negeri.

14

Adapun langkah yang telah dilakukan guna mengatasi masalah dan kendala

tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi kepada seluruh unit Eselon I untuk mendorong

percepatan penyampaian jawaban atas informasi-informasi yang disampaikan

melalui PPID dan sinkronisasi pelayanan informasi publik;

2. Menunjuk person-in-charge PPID di setiap satuan kerja dan unit pelaksana teknis

dan dibakukan dalam surat keputusan Menteri Perdagangan;

3. Mendorong setiap satuan kerja dan unit pelaksana untuk bertanggung jawab

dalam memenuhi dokumen publik di unit kerja terkait;

4. Mengadakan knowledge sharing secara rutin antar pertugas yang melayani UPTP

dan Layanan Informasi Publik untuk memberikan pendalaman pemahaman dan

pengetahuan, khususnya terkait peraturan terbaru;

5. Meningkatkan kapasitas dan keterampilan dalam pengelolaan pelayanan

informasi publik di Kementerian Perdagangan melalui pelatihan/diklat;

6. Mengembangkan database informasi berupa peraturan/kebijakan terbaru dari

seluruh unit di lingkungan Kemendag yang dapat diakses oleh seluruh petugas

Layanan Informasi Publik;

7. Membuat aplikasi pelayanan informasi publik secara mobile agar dapat

meminimalisir pelayanan secara tatap muka;

8. Melakukan benchmark ke PPID kementerian/lembaga lain untuk menjadi acuan

peningkatan kualitas pelayanan informasi publik di Kementerian Perdagangan;

9. Meningkatkan pengelolaan informasi publik melalui telepon (call center) dengan

menyediakan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pelayanan informasi

melalui telepon;

10. Membuat Frequently Asked Question (FAQ) mengenai informasi-informasi yang

sering ditanyakan oleh masyarakat.

15

IK-4: Persentase Sengketa Perdagangan Internasional yang Diselesaikan

Sampai dengan bulan Maret 2019 Biro Advokasi Perdagangan telah terlibat

dalam sembilan sengketa perdagangan dengan anggota WTO lainnya. Dari sembilan

kasus tersebut, satu kasus Indonesia bertindak sebagai penggugat (complainant)

sedangkan delapan kasus lainnya Indonesia berperan sebagai pihak ketiga. Dalam

kasus yang melibatkan Indonesia sebagai penggugat tahapan yang telah tercapai

adalah penyampaian second written submission (SWS) yang berarti 85% dari

keseluruhan proses penyelesaian sengketa perdagangan internasional. Sedangkan,

pada delapan kasus yang melibatkan Indonesia sebagai pihak ketiga masih dalam

tahapan awal, yaitu pembentukan panel (realisasi = 0%). Sehingga, secara rata-rata

penanganan sengketa perdagangan internasional yang diselesaikan oleh Sekretariat

Jenderal Kementerian Perdagangan pada triwulan I tahun 2019 sebesar 9,4%.

Sehingga, persentase capaian indikator kinerja ini pada triwulan I - 2019 baru

mencapai 10,44% dari keseluruhan target tahun 2019. Nilai capaian ini masih di

bawah prediksi yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretriat Jenderal Tahun

2019, yaitu sebesar 30% pada triwulan I. Dengan sisa waktu yang masih cukup

panjang (9 bulan), Sekretariat Jenderal meyakini akan mampu untuk mengejar target

tahun 2019, yaitu sebesar 90%.

Berikut daftar sengketa perdagangan Indonesia yang ditagani oleh Biro

Advokasi Perdagangan (Rovodag) sepanjang bulan Januari – Maret 2019:

1. DS 529 – Australia — Anti-Dumping Measures on A4 Copy Paper

Sengketa DS 529 berawal pada saat Indonesia meyakini bahwa Australia

telah keliru memutuskan adanya eksistensi Particular Market Situation (PMS)

sebagai akibat kebijakan Indonesia mengenai pelarangan ekspor kayu bulat.

Terhadap hal tersebut Indonesia menganggap Australia melanggar Pasal 2.2,

2.2.1.1, 2.4 dan 9.3 (chapeau) ADA serta Pasal IV:2 GATT 1994 karena

menggunakan metode PMS.

Setelah Panel terbentuk pada April 2018, Pemerintah Indonesia menghadiri

pertemuan substantif pertama (first substantive meeting) pada bulan Desember

2018. Biro Advokasi Perdagangan memberikan pendampingan dan layanan

advokasi dalam rangka pelaksanaan FSM sengketa DS 529.

16

2. DS 543 - United States — Tariff Measures on Certain Goods from China

Sengketa yang melibatkan AS dan China ini dimulai saat AS menaikan tarif

berbagai produk impor dari China dengan tujuan mengurangi defisit perdagangan

AS dengan China. China berpandangan bahwa kebijakan ini dapat berdampak

terhadap nilai perdagangan dan akses pasar China ke AS sehingga China

memutuskan untuk menggugat kebijakan US ke WTO.

Keterlibatan Indonesia sebagai pihak ke-3 dalam kasus ini adalah bertujuan

untuk memantau situasi dari sengketa perdagangan antara kedua negara dengan

aktifitas perdagangan paling aktif serta untuk mengantisipasi pengenaan kebijakan

yang sama terhadap produk-produk ekspor Indonesia. Dalam kasus ini, Rovodag

membantu menyiapkan submisi pihak ketiga Pemerintah Indonesia untuk

menyampaikan posisinya terhadap isu ini. Submisi pihak ketiga untuk kasus ini

sudah disampaikan oleh capaian kinerja Rovodag untuk sengketa ini adalah

100%.

3. DS 544, DS 548, DS 550. DS 551, DS 552, DS 554, DS 556, DS 564 – United States — Certain Measures on Steel and Aluminium Products

Kasus sengketa ini melibatkan AS dengan delapan Anggota WTO lainnya

yaitu China, India, Kanada, Meksiko, Norwegia, Rusia, Swiss, dan Turki dimana

AS menaikan tarif impor untuk produk baja dan aluminium dari Negara-negara

tersebut dengan alasan kepentingan keamanan Negara. Alasan kenaikan tarif

tersebut tidak dapat diterima oleh Negara yang terkena dampak dan menggugat

AS ke WTO.

Keterlibatan Indonesia dalam sengketa tersebut bertujuan memantau

perkembangan kebijakan AS tersebut untuk mengantisipasi terkenanya akses

produk baja dan aluminium Indonesia di pasar AS. Dalam kasus ini, Rovodag

membantu menyiapkan submisi pihak ketiga Pemerintah Indonesia untuk

menyampaikan posisinya terhadap isu ini. Submisi pihak ketiga untuk kasus ini

sudah disampaikan oleh Rovodag dengan capaian kinerja 100%.

4. DS 557 Additional Duties on Certain Products from the United States

17

Kasus sengketa ini merupakan dampak dari keberatan AS atas tindakan

retaliasi yang dilakukan Kanada berkaitan dengan kebijakan pengenaan tarif baja

dan aluminium AS.

Keterlibatan Indonesia dalam sengketa ini bertujuan untuk memantau

perkembangan kebijakan AS guna mengantisipasi terkenanya akses produk baja

dan aluminium Indonesia di pasar AS. Dalam kasus ini, Rovodag membantu

menyiapkan submisi pihak ketiga Pemerintah Indonesia untuk menyampaikan

posisinya terhadap isu ini. Submisi pihak ketiga untuk kasus ini sudah

disampaikan oleh Rovodag dengan capaian kinerja 100%.



retaliasi yang dilakukan China berkaitan dengan kebijakan pengenaan tarif baja

dan aluminium AS.






disampaikan oleh capaian kinerja Rovodag sebesar 100%.



retaliasi yang dilakukan EU berkaitan dengan kebijakan pengenaan tarif baja dan

aluminium AS.








18


retaliasi yang dilakukan Meksiko berkaitan dengan kebijakan pengenaan tarif baja

dan aluminium AS.









retaliasi yang dilakukan EU berkaitan dengan kebijakan pengenaan tariff baja dan

aluminium AS.







9. DS 566 - Additional Duties on Certain Products from the United States


retaliasi yang dilakukan Rusia berkaitan dengan kebijakan pengenaan tariff baja

dan aluminium AS.







19

Sasaran Program 2: Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas dan Integritas ASN

Sasaran Program Indikator Kinerja Program Target Kinerja

2019

Kinerja s.d. Triwulan I Prediksi Capaian

(%) Realisasi %

Capaian (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas dan Integritas ASN Kemendag

5 Indeks Reformasi Birokrasi di Kementerian Perdagangan Skor 75 - - -

6 Opini BPK atas Kewajaran Laporan Keuangan WTP 100 - -

7

Penilaian Kemen PAN-RB atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Perdagangan

Skor 75 100 - -

8 Penilaian atas evaluasi Plekasanaan RKA Kementerian Perdagangan

86% 100 - -

IK-5: Indeks Reformasi Birokrasi di Kementerian Perdagangan

Sesuai dengan periode penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) oleh

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-

RB), Indeks RB Kementerian Perdagangan (Kemendag) Tahun 2019 baru akan

dipublikasikan pada triwulan I tahun 2020. Sehingga realisasi dan capaian kinerja

indeks ini belum dapat diukur pada triwulan I tahun 2019. Selama periode 2015 hingga

akhir triwulan I - 2019 Kementerian Perdagangan khususnya Sekretariat Jenderal

telah berkoordinasi baik secara internal maupun eksternal dalam rangka memastikan

kemajuan pelaksanaan program RB di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Sehingga pada akhirnya terwujud birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien,

serta mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik.

Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi oleh Kemen PAN-RB difokuskan

pada upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dan

bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas

pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan. Adapun

perkembangan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian

Perdagangan selama periode tahun 2015 - 2018 adalah sebagai berikut:

20

Tabel 2. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2017 dan 2018

NO KOMPONEN PENILAIAN BOBOT NILAI

2017 2018 I KOMPONEN PENGUNGKIT 1 Manajemen Perubahan 5,00 3,99 3,50 2 Penataan Peraturan Perundang-undangan 5,00 3,13 3,18 3 Penataan dan Penguatan Organisasi 6,00 4,18 4,18 4 Penataan Tatalaksana 5,00 3,88 3,51 5 Penataan Sistem Manajemen SDM 15,00 13,19 13,05 6 Penguatan Akuntabilitas 6,00 3,85 3,92 7 Penguatan Pengawasan 12,00 7,40 7,77 8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 6,00 4,31 4,27 Total Komponen Pengungkit (A) 60,00 43,93 43,38 II KOMPONEN HASIL 1 Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi 20,00 15,21 14,07 2 Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN 10,00 8,21 8,98 3 Kualitas Pelayanan Publik 10,00 7,772 8,05 Total Komponen Hasil (B) 40,00 31,14 31,10 INDEKS REFORMASI BIROKRASI (A+B) 100,00 75,07 74,48

Sumber: Surat Menteri PAN dan RB Tanggal 31 Desember 2018 Nomor B/153/M.RB.06/2018 Hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2018 Kementerian Perdagangan

Kementerian Perdagangan selama ini telah melakukan berbagai upaya untuk

meningkatkan pelaksanaan RB, baik di tingkat kementerian maupun unit kerja di

lingkungan Kementerian Perdagangan. Upaya tersebut dirasakan telah cukup

memberikan hasil positif, yang terlihat dari adanya berbagai perubahan untuk

memperbaiki kondisi pelaksanaan RB Kemendag, seperti:

1. Setiap pokja memiliki Rencana Kerja detail dan telah menyusun Road Map RB

2016-2019 dilengkapi dengan hasil dan ukuran keberhasilan;

2. Sistem/mekanisme pengendalian penyusunan sebagian besar produk hukum

telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;

3. Dalam upaya mewujudkan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran,

Kementerian Perdagangan telah melakukan evaluasi yang telah disetujui oleh

Kementerian PAN dan RB untuk kemudian ditetapkan melalui Peraturan

Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Perdagangan;

4. Beberapa unit Eselon I dan II pada Kementerian Perdagangan juga mengalami

perubahan nomenklatur serta penguatan tugas dan fungsi. Penataan dilakukan

pada sembilan UPT berupa penajaman tugas dan fungsi di bidang

21

kemetrologian serta standardisasi dan pengendalian mutu, dengan tidak

menambah struktur baru;

5. Dalam meningkatkan sinergi dan koordinasi antar unit kerja, Kementerian

Perdagangan telah memiliki peta proses bisnis di tingkat lembaga dan unit

kerja. Peta proses bisnis ini telah dijabarkan dalam SOP;

6. Kementerian Perdagangan telah mengimplementasikan e-government dalam

lingkup internal secara terintegrasi melalui intranet yang menggunakan satu

login yang di dalamnya sudah mencakup sistem perencanaan kinerja dan

penganggaran, sistem database kepegawaian, e-nodin, e-disposisi.

Penyimpanan arsip juga sudah menggunakan TI sehingga memudahkan

dalam pengelolaan arsip;

7. Seluruh informasi publik sudah dapat diakses oleh stakeholder melalui Content

Management System/Menu Website (CMS), SMS – Public Service Direct

Response (PSDR) Mendag, Email [email protected], LAPOR!,

surat langsung (melalui layanan Meja Informasi), telepon/faksimili, dan monev

pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan secara

bulanan;

8. Perencanaan kebutuhan pegawai telah dilakukan berdasarkan analisis jabatan

dan analisis beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada.

Perhitungan kebutuhan jabatan fungsional sebagai pelaksana tugas pokok dan

menunjang kinerja utama organisasi telah dihitung;

9. Rekrutmen pegawai baik untuk CPNS maupun untuk pengisian jabatan

pimpinan tinggi dilakukan secara terbuka dan kompetitif untuk mendapatkan

pegawai dan pejabat yang kompeten;

10. Standar kompetensi ditetapkan secara formal dan telah digunakan sebagai

acuan untuk asesmen kepada sebagian besar pegawai termasuk Pejabat

Fungsional Penera. Untuk meningkatkan kompetensi pegawai telah dilakukan

perencanaan kebutuhan pelatihan melalui identifikasi kebutuhan pelatihan

melalui asesmen dan FGD antar unit kerja. Dan untuk meningkatkan

kompetensi telah dilakukan pelatihan sesuai rencana;

11. Kementerian Perdagangan telah melakukan upaya untuk membangun budaya

kinerja di dalam instansi antara lain:

22

a. Menginisiasi penyusunan cascading kinerja sampai dengan eselon IV

untuk mengkaitkan dengan kinerja jabatan di atasnya;

b. Pengukuran pencapaian kinerja sudah dilakukan setiap bulan sebagai

dasar dalam memberikan tunjangan kinerja;

c. Hasil penilaian kinerja telah dijadikan pertimbangan untuk

pengembangan karier pegawai.

12. Penerapan aturan disiplin sudah berjalan dengan baik, dan sudah dijadikan

dasar dalam pemberian tunjangan kinerja kepada pegawai;

13. Telah ada upaya untuk membangun budaya kerja positif di dalam instansi

melalui pemberian semacam reward kepada pegawai yang dinilai berprestasi

dan memiliki disiplin yang bagus misalnya pemberian beasiswa;

14. Sistem informasi kepegawaian telah dikelola dengan baik dan datanya telah

dimutakhirkan secara berkala serta digunakan untuk mendukung pengambilan

keputusan di bidang kepegawaian;

15. Terdapat penilaian WTA untuk menumbuhkan ketertiban dan semangat

integritas di unit kerja. Juga penanganan pengaduan telah dikelola secara baik;

16. Kementerian Perdagangan telah memiliki berbagai kebijakan standar

pelayanan pada setiap jenis layanan. Standar pelayanan telah dimaklumatkan

dan dilengkapi dengan SOP. Selain itu dilakukan perbaikan ataupun

peninjauan ulang terhadap standar pelayanan dan SOP yang telah

bersertifikasi ISO 9001:2008 serta informasi pelayanannya mudah diakses

oleh pengguna layanan melalui berbagai aplikasi dan secara online, serta

adanya pelayanan yang sudah terintegrasi dengan baik;

17. Telah memiliki unit pengelola pengaduan (BPPEI) yang mengacu dalam

prosedur mutu ISO 9001, setiap pengaduan yang masuk dikelola langsung

oleh Bidang Tata Operasional Seksi Program dan Evaluasi, didukung oleh

setiap direktorat dalam melayani setiap ketidakpuasan terhadap pelayanan.

Pengaduan dapat juga disampaikan melalui unit kerja karena memiliki fungsi

untuk menangani pengaduan yang dilakukan oleh pelaku usaha dan

masyarakat/pengguna layanan;

23

18. Dalam memberikan pelayanan, Kemendag telah memanfaatkan teknologi

informasi dan berbagai inovasi seperti INATRADE pelayanan perijinan ekspor

dan impor secara online melalui situs web INATRADE

(http://inatrade.kemendag.go.id), yang terintegrasi dengan unit layanan

internal, termasuk dengan sistem Indonesia National Single Window (INSW)

sejak tahun 2007;

19. Pimpinan telah terlibat dalam penguatan akuntabilitas kinerja dari perencanaan

sampai pelaporan capaian kinerja. Penerapan teknologi informasi dalam

pengukuran kinerja, dan pemutakhiran data kinerja telah dilakukan secara

berkala.

Terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh seluruh pegawai dan unit-

unit kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan di bawah koordinasi Sekretariat

Jenderal dan pembinaan Inspektorat Jenderal, beberapa hal terkait pelaksanaan RB

Kemendag masih memiliki ruang untuk ditingkatkan lagi, diantaranya adalah:

1. Sosialisasi dan internalisasi atas berbagai kebijakan dan rencana

pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Perdagangan lebih banyak

dilakukan pada tingkat Kementerian Perdagangan saja, sedangkan pada

tingkat unit kerja pelaksanaan reformasi birokrasi belum banyak dilakukan;

2. Kementerian Perdagangan belum sepenuhnya dapat merumuskan definisi

kinerja dengan baik sampai kepada unit kerja terendah;

3. Pelaksanaan reformasi birokrasi yang berjalan di lingkungan Kementerian

Perdagangan masih dilakukan secara sendiri-sendiri oleh setiap kelompok

kerja (pokja) dari delapan area perubahan reformasi birokrasi;

4. Penggunaan e-government dalam pemberian pelayanan masih dapat

ditingkatkan lagi sehingga kualitasnya dapat memenuhi harapan stakeholders;

5. Kementerian Perdagangan belum memiliki unit kerja yang mendapat predikat

Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM).

24

Dalam rangka meningkatkan kualitas birokrasi dan menumbuhkan budaya

kinerja di lingkungan Kementerian Perdagangan, tindak lanjut ke depan yang akan

dilakukan oleh Sekretariat Jenderal adalah sebagai berikut:

1. Melakukan review atas Road Map Reformasi Birokrasi di lingkungan

Kementerian Perdagangan dengan menetapkan prioritas perbaikan. Road

Map ini sebaiknya juga terintegrasi dengan Renstra Kementerian

Perdagangan 2020-2024 serta selaras dengan Road Map Reformasi Birokrasi

Nasional 2020-2024 yang akan ditetapkan oleh Kementerian PAN-RB;

2. Menyusun rencana kerja agen perubahan yang telah dibentuk dan mendorong

percepatan pelaksanaannya sehingga langkah-langkah perbaikan yang

diperlukan untuk memberikan kontribusi terhadap perubahan mindset aparatur

dapat terwujud;

3. Mewajibkan setiap atasan langsung melakukan supervisi, coaching, dan

konseling secara berkala kepada masing-masing bawahannya yang bertujuan

untuk membangun budaya kinerja secara berkelanjutan;

4. Memperkuat penerapan sistem integritas, antara lain dengan melakukan

evaluasi atas efektifitas penerapan kebijakan whistle blowing system serta

menetapkan langkah-langkah perbaikan sesuai hasil evaluasi tersebut;

5. Review atas SOP pelayanan ke arah yang lebih baik dan diimplementasikan

secara optimal agar tetap terjaga perbaikan secara berkesinambungan;

6. Melakukan penilaian/pembimbingan terhadap unit kerja yang merupakan core

business yang telah ditetapkan sebagai unit zona integritas sehingga terdapat

unit yang mendapatkan predikat wilayah bebeas dari korupsi dan wilayah

birokrasi bersih dan melayani.

IK-6: Opini BPK atas Kewajaran Laporan Keuangan

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (Opini BPK) merupakan pernyataan

profesional pemeriksa/auditor mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan

dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian

dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate

disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas

25

sistem pengendalian intern. Menurut standar audit, ada empat jenis opini sesuai

tingkat kewajarannya, yaitu: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan

Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Sampai dengan triwulan I tahun 2019, Kinerja atas Laporan Keuangan

Kementerian Perdagangan Tahun 2018 masih dalam proses penilaian oleh BPK.

Opini BPK atas Laporan Keuangan baru akan dipublikasikan pada triwulan II tahun

2019, sehingga realisasi dan capaian kinerja indeks ini belum dapat diukur pada

triwulan I tahun 2019. Selama periode tahun 2015 hingga akhir triwulan I - 2019

Sekretariat Jenderal telah berkoordinasi baik secara internal maupun eksternal dalam

rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan di lingkungan Kementerian

Perdagangan.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan untuk mempertahankan opini WTP,

salah satunya adalah proses penyusunan Laporan Keuangan Kementerian

Perdagangan Tahun 2018 yang dilakukan di Pusat Pengembangan Sumber Daya

Kemetrologian (PPSDMK), Bandung tanggal 17 – 21 Februari 2019

Gambar 4. Proses Penyusunan Laporan Keuangan Kemendag Tahun 2018 di Bandung tanggal 17 – 21 Februari 2019

IK-7: Penilaian Atas Evaluasi Pelaksanaan RKA Kementerian Perdagangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan

Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian/Lembaga mengatur metode pengukuran kinerja program dan anggaran

yang dilihat dari berbagai aspek, yaitu: aspek implementasi, aspek manfaat, dan

aspek konteks. Pengukuruan aspek implementasi anggaran merupakan reformulasi

26

dari berbagai komponen, yaitu: penyerapan anggaran, konsistensi pencairan, capaian

output, dan efisiensi penggunaan anggaran.

Secara umum, hasil evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA Kementerian

Perdagangan berdasarkan perhitungan Aspek Implementasi dan Aspek Manfaat telah

melewati target 85%, yaitu 89,42% dengan kategori “Baik” dan persentase capaian

105,2%. Kinerja tersebut meningkat dibandingkan dengan nilai hasil evaluasi RKA

tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar 86,90% dan 86,19%. Adapun rincian

hasil evaluasi atas pelaksanaan anggaran dari sepuluh program di Kementerian

Perdagangan, sebagai berikut:

Tabel 3. Nilai Total Evaluasi Kinerja Aspek Implementasi dan Aspek Manfaat RKA Kementerian Perdagangan Tahun 2016 - 2018 Per Program

NO PROGRAM NILAI EVALUASI

KATEGORI 2016 2017 2018

1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 97,11 93,72 94,73 SANGAT BAIK

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan 83,85 91,67 94,04 SANGAT BAIK

3 Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri 90,05 92,81 89,09 SANGAT BAIK

4 Peningkatan Perdagangan Luar Negeri 86,26 94,66 89,86 SANGAT BAIK 5 Peningkatan Kerjasama Perdagangan

Internasional 81,44 92,26 94,29 SANGAT BAIK

6 Pengawasan dan Peningkatan Aparatur Kementerian Perdagangan 91,77 76,40 95,51 CUKUP

7 Pengembangan Ekspor Nasional 67,16 75,26 65,72 CUKUP 8 Peningkatan Efesiensi Pasar Komoditi 94,50 78,30 97,09 CUKUP 9 Pengkajian dan Pengembangan

Kebijakan Perdagangan 81,08 94,70 95,43 SANGAT BAIK

10 Peningkatan Perlindungan Konsumen 90,73 94,32 95,02 SANGAT BAIK TOTAL 86,19 86,90 89,42 BAIK

Sumber: Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kemendag

Dari tabel di atas dapat dijelaskan dari sepuluh program Kementerian

Perdagangan, terdapat tujuh program yang mengalami peningkatan dan tiga program

yang mengalami sedikit penurunan, yaitu:

1. Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya yang pada tahun 2017 sebesar

93,72 dan di tahun 2018 naik menjadi 94,73;

27

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan pada

tahun 2017 mendapat nilai 91,67 pada tahun 2018 naik menjadi 94,04;

3. Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional pada tahun 2017 mendapat

nilai 92,26 pada tahun 2018 naik menjadi 94,29;

4. Pengawasan dan Peningkatan Aparatur Kementerian Perdagangan pada tahun

2017 mendapat nilai 76,40 dan pada tahun 2018 naik menajdi 95,51;

5. Peningkatan Efisiensi Pasar Komoditi pada tahun 2017 mendapat nilai 78,30 dan

pada tahun 2018 naik menajdi 97,09;

6. Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan pada tahun 2017

mendapat nilai 94,70 dan pada tahun 2018 naik menjadi 95,43;

7. Peningkatan Perlindungan Konsumen pada tahun 2017 mendapat nilai 94,32 dan

pada tahun 2018 naik menjadi 95,02.

8. Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri pada Tahun 2017 mendapat nilai

92,81 sedangkan pada tahun 2018 menurun menjadi 89,09;

9. Peningkatan Perdagangan Luas Negeri pada tahun 2017 mendapat nilai 94,66

sedangkan pada tahun 2018 menurun menjadi 89,86;

10. Dan terakhir Pengembangan Ekspor Nasional pada tahun 2017 mendapat nilai

75,26 sedangkan pada tahun 2018 menurun menjadi 65,72.

Gambar 5. Rapat Finalisasi Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKA Kementerian Perdagangan Tahun 2019

28

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan I – 2019 dalam rangka

peningkatan nilai hasil evaluasi RKA Kementerian Perdagangan adalah Rapat

Finalisasi Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKA Kementerian Perdagangan

Tahun 2019. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan di Hotel Jayakarta Jakarta pada

tanggal 13 Februari 2019 dengan mengundang seluruh Sekretariat Unit Eselon I

Kemendag dan satker Sekretariat Jenderal, serta menghadirkan narasumber dari

Kementerian Keuangan dan Bappenas.

IK-8: Penilaian Kementerian PAN-RB atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Perdagangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kementerian

Perdagangan, dengan koordinasi Sekretariat Jenderal, telah mengimplementasikan

SAKIP dalam pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, serta pencapaian tujuan,

hasil (outcome) dan keluaran (output) dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang

berorientasi kepada hasil (result oriented government).

Sesuai dengan periode penilaian pelaksanaan Evaluasi SAKIP oleh

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-

RB), Nilai SAKIP Kementerian Perdagangan (Kemendag) Tahun 2019 baru akan

dipublikasikan pada triwulan I tahun 2020. Sehingga realisasi dan capaian kinerja nilai

ini belum dapat diukur pada triwulan I tahun 2019.

Pada tahun 2018, hasil evaluasi SAKIP Kementerian Perdagangan

memperoleh nilai 74,04 atau predikat BB (Sangat Baik), sesuai dengan Surat Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor

B/816/M.AA.05/2018. Penilaian tersebut menunjukan tingkat efektivitas dan efisiensi

penggunaan anggaran sudah baik jika dikaitkan dengan capaian kinerja. Hal ini

disebabkan oleh pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan

pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kementerian Perdagangan sudah

berjalan dengan sangat baik. Nilai SAKIP 74,04 sudah mendekati target akhir Renstra

Kemendag 2015 – 2019 dengan persentase capaian 98,72% (target 2019 = nilai 75).

29

Sehingga, dengan dukungan seluruh stakeholders Kementerian Perdagangan dan

koordinasi oleh Sekretariat Jenderal nilai SAKIP Kemendag pada tahun ini sangat

mungkin untuk memenuhi target Renstra. Adapun, rincian perkembangan nilai SAKIP

Kemendag dari tahun 2017 - 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Penilaian Evaluasi SAKIP Kementerian Perdagangan, 2017 - 2018

No. Komponen Yang Dinilai Bobot Nilai 2017 2018

A Perencanaan Kinerja 30 22,93 23,02 B Pengukuran Kinerja 25 15,82 15,96 C Pelaporan Kinerja 15 12,21 12,28 D Evaluasi Internal 10 7,90 7,95 E Capaian Kinerja 20 14,18 14,84 Nilai Hasil Evaluasi 100 73,04 74,04

Tingkat Akuntabilitas Kinerja BB BB

Sumber: Kementerian PAN-RB

Sekretariat Jenderal selama ini telah melakukan berbagai upaya untuk

meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Perdagangan, yang

terlihat dari berbagai hasil positif sebagai berikut:

1. Penerapan budaya kinerja di lingkungan Kementerian Perdagangan telah berjalan

dengan baik dengan melakukan review kinerja secara berjenjang dan berkala

untuk memastikan target kinerja dapat tercapai;

2. Kementerian Perdagangan telah menyusun background study rencana strategis

untuk melakukan penataan isu-isu strategis di bidang perdagangan dengan

menerima masukan dari stakeholders;

3. Kementerian Perdagangan sudah mengembangkan tools untuk melakukan

pengukuran kinerja organisasi secara berjenjang sehingga meningkatkan

keandalan informasi capaian kinerja organisasi;

4. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP sehingga terdapat

kepastian bahwa sasaran dan rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh setiap unit

kerja;

5. Komitmen seluruh pimpinan unit kerja dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi

capaian kinerja pada setiap jenjang organisasi secara periodik.

30

Dalam rangka mendukung pencapaian target nilai SAKIP 75 pada akhir

tahun 2019, Sekretariat Jenderal telah melakukan beberapa kegiatan pada triwulan

I - 2019, diantaranya adalah:

1. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kementerian Perdagangan Tahun 2019

Kegiatan penyusunan Perjanjian Kinerja di lingkungan Kementerian

Perdagangan Tahun 2019 (dari tingkat Menteri hingga Pejabat Eselon IV)

dilaksanakan sebagai wujud nyata komitmen antara atasan dan bawahan, atau

antara pemberi tanggung jawab dengan penerima tanggung jawab untuk

meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.

Dokumen Perjanjian Kinerja tersebut merupakan dasar penilaian keberhasilan

maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta

sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi (reward and punishment).

Untuk mendukung tersusunnya dokumen Perjanjian Kinerja yang

berkualitas dan akuntabel, Sekretariat Jenderal telah melakukan koordinasi dan

serangkaian rapat dengan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian

Perdagangan. Puncak dari koordinasi tersebut adalah diselenggarakannya

Rapat Finalisasi Perjanjian Kinerja Kementerian Perdagangan Tahun 2019

pada tanggal 14 Januari 2019 di Ruang Rapat Biro Perencanaan, Kementerian

Perdagangan.

Gambar 6. Rapat Finalisasi Penyusunan Perjanjian Kinerja Kementerian Perdagangan Tahun 2019

31

2. Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Perdagangan Tahun 2019

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap

instansi pemerintah, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan

sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas sehingga penyelenggaraan

kepemerintahan dapat berdaya guna dan berhasil guna, serta bebas dari KKN.

Untuk menilai sampai sejauh mana keberhasilan dan kendala dalam

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, maka perlu disusun Laporan Kinerja

(Lapkin) Kementerian Perdagangan. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja

Kementerian Perdagangan Tahun 2019 adalah sebagai bentuk

pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian

Perdagangan dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan di bidang

perdagangan, sehingga setiap tantangan dan permasalahan dapat segera

ditindaklanjuti dengan komprehensif dan terintegrasi.

Pada triwulan I – 2019, Sekretariat Jenderal telah melaksanakan

serangkaian kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Perdagangan

Tahun 2019. Rapat Finalisasi Laporan Kinerja Kementerian Perdagangan

Tahun 2019 dilaksanakan pada hari Senin, 15 April 2019 di Hotel Grand

Mercure Harmoni Jakarta, dengan mengundang seluruh perwakilan Sekretariat

Unit Eselon I dan menghadirkan evaluator SAKIP dari Kementerian PAN-RB.

Gambar 7. Rapat Finalisasi Laporan Kinerja Kementerian Perdagangan Tahun 2019

32

3. Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2019

Sama halnya dengan Laporan Kinerja Kementerian Perdagangan,

Sekretariat Jenderal sebagai unit eselon I yang bertanggung jawab dalam

pelaksanaan SAKIP dan RB di lingkungan Kementerian Perdagangan juga

harus menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja

unit-unit eselon II di lingkungan sekretariat jenderal. Tujuan penyusunan

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2019 adalah melaporkan

pencapaian hasil atas pelaksanaan tusi (tugas dan fungsi) dan

program/kegiatan Sekretariat Jenderal, serta mempertanggungjawabkan

pemanfaatan anggaran yang sudah dialokasikan selama satu tahun anggaran.

Pada triwulan I – 2019, telah diselenggarakan Rapat Finalisasi Laporan Kinerja

Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Tahun 2019 yang dilaksanakan

pada tanggal 28 Februari 2019 bertempat di Four Points Hotel, Thamrin,

Jakarta. Pada rapat tersebut diundang perwakilan dari seluruh Unit Eselon II

Setjen dan Auditor dari Inspektorat Pembina Unit Setjen sebagai narasumber.

Gambar 8. Rapat Finalisasi Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2019

33

Sasaran Program 3: Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Aparatur Kementerian Perdagangan dan Non-Aparatur di Bidang Perdagangan"

Sasaran Program Indikator Kinerja Program Target Kinerja

2019

Kinerja s.d. Triwulan I Prediksi Capaian

(%) Realisasi %

Capaian (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Kementerian Perdagangan dan non aparatur di bidang perdagangan

9 Indeks Kepuasan terhadap Sarana dan Prasarana di lingkungan Kemendag

Skor 78 - - -

10 Persentase Database Master Asset pada Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN)

75% - 76,13% 101,5

IK-9: Indeks Kepuasan terhadap Sarana dan Prasarana di lingkungan Kemendag

Indeks kepuasan terhadap sarana dan prasarana di lingkungan Kementerian

Perdagangan dihitung dengan metode survei. Survei akan dilaksanakan satu kali pada

tahun ini untuk mengukur tingkat kepuasan stakeholders terhadap layanan publik

(sarana dan prasarana) yang diberikan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian

Perdagangan. Pada triwulan I - 2019 masih dilakukan pengumpulan data dan

identifikasi layanan apa saja yang akan menjadi fokus utama dan survei yang akan

dilakukan.

Beragamnya layanan dan stakeholders Sekretariat Jenderal menjadi tantangan

tersendiri bagi Sekretariat Jenderal untuk melaksanakan survei tingkat kepuasan

stakeholders. Melihat banyaknya layanan yang dilakukan, tentu tidak semua layanan

yang diadakan oleh Sekretariat Jenderal akan tercakup dalam survei tahun ini. Oleh

karenanya pada triwulan awal ini Sekretariat Jenderal masih melakukan identifikasi

untuk menentukan survei dan metode yang akan dilaksanakan.

IK-10: Persentase Database Master Asset pada Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN)

Penghitungan persentase database master asset pada aplikasi Sistem

Manajemen Aset Negara (SIMAN) dilakukan sebagai upaya untuk memotret sejauh

mana data yang tersaji sedekat mungkin sesuai dengan kondisi riil di lapangan

34

mengenai keberadan dan kondisi fisiknya. Pada triwulan I - 2019 telah disepakati oleh

seluruh satker di lingkungan Kementerian Perdagangan bahwa terdapat penambahan

aset yang akan diunggah dalam SIMAN sehingga aset negara yang dipotret adalah:

1. kendaraan;

2. tanah;

3. gedung dan bangungan;

4. bangunan air;

5. alat berat;

6. aset tak berwujud; dan

7. aset dengan nilai > Rp 100 juta.

Hingga akhir tahun 2018, persentase database master asset telah mencapai

76,13% dan belum terdapat penambahan data di sistem hingga saat ini. Dengan

realisasi tersebut, persentase capaian kinerja sampai dengan triwulan I - 2019 telah

mencapai 101,5%.

Dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja tahun 2019, telah

dilakukan beberapa kegiatan pada triwulan I -2019, yaitu:

1. Peningkatan pemahaman pengelolaan dan penataan aset;

2. Revaluasi Aset Kementerian. Saat ini tengah dilakukan penilaian ulang aset

seluruh kementerian. Dengan berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan

saat ini tengah dilakukan perbaikan formulir revaluasi aset. Tujuan dari revaluasi

aset adalah untuk memperbaiki data nilai aset Barang Milik Negara (BMN) di

lingkungan Kementerian Perdagangan agar sesuai dengan kondisi yang

sebenarnya di lapangan. Kegiatan awal ini merupakan persiapan kegiatan

mendatang yang diharapkan akan menghasilkan perbaikan database master

asset.

35

B. Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal memperoleh alokasi anggaran sebesar

Rp850.744.901.000,- dengan perincian sebanyak Rp763.288.435.000,- dialokasikan

untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Kementerian Perdagangan, serta sisanya sebesar Rp87.456.466.000,- dialokasikan

untuk pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Target penyerapan anggaran Sekretariat Jenderal sampai dengan Maret 2019

adalah Rp106.343.112.625,- atau sebesar 8% dari keseluruhan pagu anggaran. Dari

target tersebut yang telah direalisasikan pada triwulan I - 2019 adalah sebesar

Rp121.447.420.836,- atau sekitar 14,28% dari pagu anggaran Sekretariat Jenderal.

Selanjutnya, realisasi penyerapan anggaran Sekretariat Jenderal sampai

dengan triwulan I tahun 2019 berdasarkan berdasarkan jenis kegiatan dapat dilihat

pada tabel berikut:

Tabel 5. Tabel Realisasi Penyerapan Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2019

NO PROGRAM PAGU APBN-P (Rp)

PREDIKSI CAPAIAN

TW I

REALISASI ANGGARAN

(Rp)

% CAPAI

AN

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Peningkatan Pengelolaan Perencanaan 28.783.142.000 23 2.973.792.757 10,33

2 Pengmbangan Sumber Daya Manusia dan Organisasi

16.700.000.000 7 2.017.912.322 12,08

3 Peningkatan Pengelolaan Keuangan 95.500.000.000 15 18.310.265.177 19,17

4 Pembinaan Adminitrasi dan Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kementerian Perdagangan

64.000.000.000 12 9.742.295.967 15,22

5 Penyusunan Perangkat dan Pelayanan Hukum Bidang Perdagangan

9.700.000.000 6 1.257.330.015 12,96

6 Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan 36.000.000.000 9 6.026.206.812 16,74

7 Pengelolaan Pendidikan / Pelatihan Fungsional dan Teknis Kemetrologian

31.800.000.000 10 4.662.323.800 14,66

8 Peningkatan Pelayanan Informasi Publik 20.000.000.000 6 2.611.868.906 13,06

9 Penanganan Isu Strategis Perdagangan Lintas Sektor

6.000.000.000 6 1.120.287.574 18,67

10 Penyelidikan Kasus Dumping dan Subsidi 9.000.000.000 9 1.038.675.127 11,54

11 Peningkatan Penyelidikan Tindakan Pengamanan (Safeguards)

8.500.000.000 9 1.360.266.101 16,00

12 Penyelenggaraan Kantor Dagang Ekonomi 75.961.164.000 13 16.721.692.902 22,01

36

NO PROGRAM PAGU APBN-P (Rp)

PREDIKSI CAPAIAN

TW I

REALISASI ANGGARAN

(Rp)

% CAPAI

AN

Indonesia di Taiwan 13 Penyelenggaraan Atase Perdagangan 63.558.880.000 6 2.772.679.107 4,36

14 Penyelenggara Akademi Metrologi 6.500.000.000 6 3.422.417.429 52,65

15 Penguatan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional

20.000.000.000 11 2.701.045.088 13,51

16 Pelayanan Advokasi Perdagangan Internasional

14.200.000.000 6 1.784.566.269 12,57

17 Pengembangan Sistem Informasi Perdagangan

67.804.909.000 5 5.693.263.665 8,40

18 Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan Teknis Penguji Mutu Barang

6.600.000.000 6 896.671.069 13,59

19 Penyelenggara Pusat Promosi Perdagangan (ITPC)

182.680.340.000 12 35.893.832.807 19,65

20 Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasaran 87.456.466.000 - 370.534.450 0,42

JUMLAH 850.744.901.000 8 121.447.420.836 14,28

Sumber: emon.kemendag.go.id

37

BAB III PENUTUP

Meskipun beberapa indikator kinerja belum dapat diukur realisasinya pada

triwulan I tahun 2019, secara umum pencapaian kinerja Sekreteriat Jenderal

Kementerian Perdagangan telah berjalan pada jalur yang semestinya. Sehingga

diharapkan pada akhir tahun 2019 seluruh target indikator kinerja pada Perjanjian

Kinerja Sekretariat Jenderal (Perkin Setjen) dapat terpenuhi.

Namun demikian, masih dapat ditemui beberapa kendala teknis yang dihadapi

Sekretariat Jenderal dalam pelaksanaan program dan kegiatan-nya selama triwulan I -

2019, yaitu: (1) kendala eksternal khususnya kerjasama atau hubungan dengan

institusi pemerintah terkait lainnya dalam mendukung pencapaian target Perkin Setjen;

(2) keterbatasan Sumber Daya Manusia, khususnya pada Jabatan Fungsional

Tertentu, seperti Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) dan Perancang

Peraturan Perundang-undangan; (3) pemanfaatan aplikasi dalam membantu

pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kementeridan Perdagangan dirasa belum

optimal; dan (4) pemahaman para pegawai terhadap implementasi SAKIP dan

Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan masih perlu ditingkatkan

lagi.

Menindaklanjuti kendala-kendala yang ditemui di atas, maka dibutuhkan

koordinasi/kerjasama secara kontinyu dan komprehensif antar unit organisasi di

lingkungan Kementerian Perdagangan dan antar instansi pemerintah lainnya untuk

mewujudkan capaian kinerja yang optimal. Selain itu, perlu penguatan komitmen dari

seluruh pimpinan unit kerja untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan

evaluasi yang berkelanjutan terhadap hasil evaluasi SAKIP dan RB di Kementerian

Perdagangan.

Akhir kata, Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan

Triwulan I 2019 sebagai salah satu instrumen monitoring dan evaluasi kinerja dapat

dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk perbaikan kinerja pada periode-periode

mendatang.

39

LAMPIRAN

41

Lampiran I: Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2019

Lampiran II: Pengukuran Pencapaian Sasaran Program Sekretariat Jenderal Triwulan I - 2019

49

1. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET

2019

KINERJA TRIWULAN I/2019

PREDIKSI CAPAIAN (%) REALISASI CAPAIAN

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Meningkatnya Dukungan Kinerja Layanan Publik

Persentase Efisiensi Hasil Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Dilaksanakan Secara Elektronik ≥ 6% 25 6% 100

Persentase Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan 95% 20 33,33% 35,08

Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Informasi Publik 80 - - -

Persentase Sengketa Perdagangan Internasional yang diselesaikan 90% 30 9,4% 10,44

2 Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas dan Integritas ASN Kementerian Perdagangan

Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Skor 75 - - -

Opini BPK atas Kewajaran Laporan Keuangan WTP 100 - - Penilaian Kemen PAN-RB atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Perdagangan

Skor 75 100 - -

Penilaian atas evaluasi Pelaksanaan RKA Kementerian Perdagangan 86% 100 - -

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET

2018

KINERJA TRIWULAN I/2019

PREDIKSI CAPAIAN (%) REALISASI CAPAIAN

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan dan Non Aparatur di Bidang Perdagangan

Indeks Kepuasan terhadap Sarana dan Prasarana di lingkungan Kementerian Perdagangan

Skor 78 - - -

Persentase Database Master Asset pada Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) 75% - 76,13% 101,5

NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp)

KINERJA TRIWULAN I/2019 PREDIKSI

CAPAIAN (%) REALISASI

(Rp) CAPAIAN (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Peningkatan Pengelolaan Perencanaan 28.783.142.000 23 2.973.792.757 10,33

2 Pengmbangan Sumber Daya Manusia dan Organisasi 16.700.000.000 7 2.017.912.322 12,08

3 Peningkatan Pengelolaan Keuangan 95.500.000.000 15 18.310.265.177 19,17

4 Pembinaan Adminitrasi dan Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kementerian Perdagangan 64.000.000.000 12 9.742.295.967 15,22

5 Penyusunan Perangkat dan Pelayanan Hukum Bidang Perdagangan 9.700.000.000 6 1.257.330.015 12,96

6 Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan 36.000.000.000 9 6.026.206.812 16,74

7 Pengelolaan Pendidikan / Pelatihan Fungsional dan Teknis Kemetrologian

31.800.000.000 10 4.662.323.800 14,66

8 Peningkatan Pelayanan Informasi Publik 20.000.000.000 6 2.611.868.906 13,06

51

NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp)

KINERJA TRIWULAN I/2019 PREDIKSI

CAPAIAN (%) REALISASI

(Rp) CAPAIAN (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

9 Penanganan Isu Strategis Perdagangan Lintas Sektor 6.000.000.000 6 1.120.287.574 18,67

10 Penyelidikan Kasus Dumping dan Subsidi 9.000.000.000 9 1.038.675.127 11,54

11 Peningkatan Penyelidikan Tindakan Pengamanan (Safeguards) 8.500.000.000 9 1.360.266.101 16,00

12 Penyelenggaraan Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Taiwan 75.961.164.000 13 16.721.692.902 22,01

13 Penyelenggaraan Atase Perdagangan 63.558.880.000 6 2.772.679.107 4,36

14 Penyelenggara Akademi Metrologi 6.500.000.000 6 3.422.417.429 52,65

15 Penguatan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional 20.000.000.000 11 2.701.045.088 13,51

16 Pelayanan Advokasi Perdagangan Internasional 14.200.000.000 6 1.784.566.269 12,57

17 Pengembangan Sistem Informasi Perdagangan 67.904.909.000 5 5.693.263.665 8,40

18 Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan Teknis Penguji Mutu Barang 6.600.000.000 6 896.671.069 13,59

19 Penyelenggara Pusat Promosi Perdagangan (ITPC) 182.680.340.000 12 35.893.832.807 19,65

20 Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana 87.456.466.000 - 370.534.450 0,42

Jumlah 850.744.901.000 8 121.447.420.836 14,28

Lampiran III: Pengukuran Pencapaian Kinerja Unit Kerja Sekretariat Jenderal Triwulan I - 2019

55

1. BIRO PERENCANAAN

FORMULIR PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA

Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Biro Perencanaan Tahun Anggaran : Triwulan I - 2019

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Prediksi Capaian (%)

Realisasi (s.d. Tw I)

Capaian (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) Meningkatnya efektivitas Perencanaan, Penganggaran, Koordinasi, dan Kerjasama Kementerian Perdagangan

Penilaian evaluasi Pelaksanaan RKA Kementerian Perdagangan Skor 85 100 - -

Penilaian MenPAN atas hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Perdagangan

Skor 75 100 - -

Persentase Kerjasama yang Dimanfaatkan oleh Unit Terkait 100% - - -

Persentase Dokumen Koordinasi Antar Lembaga Negara dan Pemerintah yang Dimanfaatkan oleh Pimpinan Kementerian Perdagangan

100% - - -

Terwujudnya Dukungan Layanan Teknis dan Adminitrasi Biro Perencanaan yang Berkualitas

Jumlah Pejabat Fungsional Perencana yang Terpenuhi Angka Kreditnya sesuai dengan Kebutuhan

48 Orang 45 - -

Nilai Wilayah Tertib Administrasi Skor > 70-80 (Baik) - - -

Output Target Kinerja Fisik (%)

Anggaran Kinerja Keuangan (%)

Rencana Tw I Realisasi Tw I Rencana Tw I Realisasi Tw I (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 Layanan 25 - 845.100.000 20 -

Layanan Perencanaan 1 Layanan 25 36,00 18.225.832.000 - 8,00

Layanan Pemantauan dan Evaluasi 1 Layanan 25 40,00 4.757.668.000 20 9,38

Layanan Dukungan Manajemen Satker 1 Layanan 25 36,00 696.464.000 - 4,01

Layanan Perkantoran 12 Layanan 25 36,00 4.258.078.000 20 12,66

57

2. BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN


Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun Anggaran : 2019


Realisasi (s.d Tw I)

% Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) Meningkatnya Kompetensi dan Kinerja Pegawai Kemendag yang Profesional dan Memiliki Integritas

Jumlah SOP Makro yang disusun dan disempurnakan sesuai tugas dan fungsi

4 Dokumen 50 2 Dokumen 50

Nilai WTA 78 Nilai 6 78 Nilai 100

Persentase Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kepegawaian

87% 25 87% 100

Persentase kesesuaian penempatan pegawai dengan persyaratan jabatan

92% 25 92% 100

Persentase PNS Kementerian Perdagangan yang memiliki kategori “Baik”

93% 25 93% 100

Skor Capaian area perubahan, penataan dan penguatan organisasi

5 Nilai 25 5 Nilai 100



Rencana s.d Tw I

Realisasi s.d Tw I

Rencana s.d Tw I

Realisasi s.d Tw I

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Layanan Manajemen Organisasi 4 Dokumen 2 Dokumen 2

Dokumen 101.070.000 50 226.868.373

Layanan Perkantoran 78 Nilai 78 Nilai 78 Nilai 7.686.758.000 6 630.343.117

Layanan Manajemen SDM 87 Persen 87 Persen 87 Persen 1.024.489.000 25 929.362.172

Layanan Manajemen SDM 92 Persen 92 Persen 92 Persen 5.894.419.000 25 13.350.000

Layanan Manajemen SDM 93 Persen 93 Persen 93 Persen 1.271.114.000 25 -

Layanan Reformasi Birokrasi 12 Bulan 3Bulan 3Bulan 722.150.000 25 264.471.620

59

3. BIRO KEUANGAN


Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Biro Keuangan Tahun Anggaran : 2019



% Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) Terwujudnya tertib adminitrasi keuangan dan barang milik Negara (BMN) Kementerian Perdagangan uang transparan dan akutabel

Persentase Kepatuhan unit kerja terhadap penyusunan laporan keuangan

90 Persen 15 15 % 16,67

Persentase pengelola keuangan yang bebas dari temuan material

100 Persen 15 - -

Persentase penyerapan anggaran Kementerian Perdagangan

90 Persen 15 11,76 % 13,07

Persentase penyelesaian pengelolaan BMN Kementerian Perdagangan

90 Persen 15 - -

Penyelenggaraan tertib adminitrasi unit kerja

Nilai WTA 72 Nilai 15 - -



Rencana s.d Tw I

Realisasi s.d Tw I

Rencana s.d Tw I

Realisasi s.d Tw I

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Layanan Manajemen Keuangan 1 Layanan 15 - 3.852.758.000 15 19,35 Layanan Manajemen BMN 1 Layanan 15 - 1.110.390.000 15 19,64 Layanan Sarana dan Prasarana Internal

1 Layanan 15 - 277.000.000 15 -

Layanan Dukungan Manajemen Satker

1 Layanan 15 - 1.156.502.000 15 10,19

Layanan Perkantoran 12 Bulan 15 - 88.717.517.000 15 15,08

61

4. BIRO UMUM


Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Biro Umum Tahun Anggaran : 2019



% Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) Efektifitas dan Efisiensi Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan

Indeks Kepuasan terhadap ketersediaan sarana dan prasarana di lingkungan Kemendag

Skor 78 - - -

Persentase standar efisensi hasil pengadaan barang/jasa pemerintah 6% 25 6% 100

Efektifitas Layanan dan Dukungan dalam Pengelolaan Saran dan Prasarana

Persentase database master asset pada Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN)

75% - 76,13% 101,5

Jumlah penambahan luas lahan tanah yang tersedia untuk mendukung kegiatan operasional perkantoran Kemendag Kemendag (m2)

649,35 M2 100 - -



Rencana s.d Tw I

Realisasi s.d Tw I

Rencana s.d Tw I

Realisasi s.d Tw I

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Layanan Umum 1 Layanan 20 0 116.449.939.000 20 9,6 Layanan Umum 1 Layanan 15 100 1.632.452.000 15 11,03 Layanan Manajemen BMN 1 Layanan 30 0 1.318.550.000 30 5,75 Layanan Saranan dan Prasarana 1 Layanan 100 0 25.000.000.000 100 0

5. BIRO HUKUM FORMULIR PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA

Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Biro Hukum Tahun Anggaran : 2019



% Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) Meningkatnya efektifitas penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang perdagangan

Persentase peraturan perundang-undangan yang ditetapkan

95% 20 33,33% 35.08

Jumlah jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan yang tepenuhi angka kreditnya

2 Orang - - -

Pemberian pelayanan dan bantuan hokum, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum

Persentase pelayanan dan bantuan hokum yang ditangani

100 persen 20 20% 20

Rata-rata waktu penyelesaian legal opinion

20 Hari 100 20 Hari 100

Terlaknsanaya penyelenggaraan tertib adminitrasi unit kerja

Nilai predikat WTA 75 Nilai - - -



Rencana s.d Tw I

Realisasi s.d Tw I

Rencana s.d Tw I

Realisasi s.d Tw I

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Layanan Hukum 1 Layanan 25 25 8.254.696.000 6.77 11.94 Layanan Perkantoran 12 Bulan 25 25 1.445.304.000 6.77 14.94

63

6. BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT


Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Biro Humas Tahun Anggaran : 2019



% Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) Meningkatnya Persepsi Positif Kementerian Perdagangan di Mata Publik

Persentase kepuasan pengguna Layanan Informasi Publik Kementeria Perdagangan

80 Persen - - -

Persentase Opini positif pemberitaan Kementerian Perdagangan di Media

70 Persen - - -

Persentase SDM jabatan fungsional Pustakawan dan Pranata Humah yang terpenuhi angka kreditnya sesuai dengan kebutuhan

70 Persen - - -


Nilai WTA 70 Nilai - - -



Rencana s.d Tw I

Realisasi s.d Tw I

Rencana s.d Tw I

Realisasi s.d Tw I

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Layanan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi

2 Laporan - - 14.315.464.000 20 32.91

Layanan Sarana dan Prasaran 1 Layanan - - 1.053.000.000 20 -

Layanan Dukungan Manajemen Satker

1 Layanan - - 874.953.000 20 10.13

Layanan Perkantoran 12 Bulan - - 3.756.583.000 20 20.76

7. BIRO ADVOKASI PERDAGANGAN


Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Biro Advokasi Perdagangan Tahun Anggaran : 2019


Realisasi (s.d. Tw I) % Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) Meningatnya layanan advokasi perdagangan internasionalyang sesuai dengan kaidah-kaidah hokum nasional dan internasional

Persentase opini hukum/analisa hukum/dokumen hokum lainnya yang dimanfaatkan oleh stakeholder

90% 20 25% 27,78

Terselesaikannya penanganan sengketa perdagangan internasional antara Indonesia dengan negara mitra dagang

Persentase penanganan sengketa perdagangan Internasional

90% 20 9,4% 10,44

Terwujudnya pelayanan advokasi hokum yang bermanfaat bagi stakeholder

Persentase kepuasan stakeholder atas layanan advokasi perdagangan internasional

90% - - -


Nilai WTA

Nilai 70 - - -

Output Target Kinerja Fisik (%) Anggaran Kinerja Keuangan (%)

65

Rencana s.d Tw I

Realisasi s.d Tw I

Rencana s.d Tw I

Realisasi s.d Tw I

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Layanan Advokasi dalam rangka negosiasi perjanjian perdagangan Internasional

7 Laporan

20

20 3.960.782.000 20 18,80

Layanan advokasi dalam rangka implementasi dan dokumentasi hukum perdagangan internasional Layanan advokasi dalam rangka penanganan sengketa perdagangan internasional

3 Laporan 20 8 6.122.032.000 20 7,59

Layanan pemutakhiran basis data terkait perjanjian perdagangan internasional

1 Laporan 10 12 1.555.624.000 20 11,78

Layanan Internal (Overhead) 1 Laporan 20 18 2.561.562.000 20 17,10 Layanan Perkantoran

8. PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERDAGANGAN


Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan Tahun Anggaran : 2019



% Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) Terwujudnya SDM sektor Perdagangan yang kompeten

Nilai Wilayah Tertib Administrasi (WTA) 70 Nilai - - -

Persentase keberhasilan SDM sektor perdagangan terhadap pelaksanaan diklat perdagangan

81 Persen 21 22,48 27,75

Persentase SDM sektor perdagangan yang terpenuhi standar kompetensinya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan

83 Persen - - -

67

Output Target

Kinerja Fisik (%)

Anggaran

Kinerja Keuangan (%)

Rencana s.d Tw I

Realisasi s.d Tw I

Rencana s.d Tw I

Realisasi s.d Tw I

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Nilai Wilayah Tertib Adminitrasi (WTA) Layanan Sarana dan Prasarana Internal Pusdiklat Perdagangan

1 Layanan 100 100 1.354.640.000 10 8,69

Layanan Sarana dan Prasarana Internal Balai Diklat PMB

1 Layanan 100 100 510.000.000 10 -

Layanan Dukungan Manajemen Satker Pusdiklat Perdagangan

1 Layanan 100 100 2.741.016.000 10 9,82

Layana Dukungan Manajemen Satker Balai Diklat Penguji Mutu Barang

1 Layanan 100 100 1.202.013.000 10 15,21

Layanan Perkantoran Pusdiklat Perdagangan 1 Layanan 100 100 20.278.919.000 10 18,68

Layanan Perkantoran Balai Diklat PMB 1 Laynan 100 100 554.297.000 10 21,21

Persentase Keberhasilan SDM Sektor Perdagangan terhadap Pelaksanaan Diklat Perdagangan

Pelaksanaan Diklat Aparatur 457 Peserta 13,13 13,13 6.502.400.000 10 6,05 Pelaksanaan Diklat Non Aparatur 720 Peserta 26,17 26,17 3.166.150.000 10 17,20

Pelaksanaan Diklat Penguji Mutu Barang 405 Peserta 16,79 16,79 2.332.313.000 10 9,10

Output Target

Kinerja Fisik (%)

Anggaran

Kinerja Keuangan (%)

Rencana s.d Tw I

Realisasi s.d Tw I

Rencana s.d Tw I

Realisasi s.d Tw I

Persentase SDM Sektor Perdagangan yang terpenuhi Standar Kompetensinya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan Tindaklanjut dan Pendampingan Pasca Pelatihan Aparatur

1 Kegiatan - - 225.066.000 - -

Tindaklanjut dan Pendampingan Pasca Pelatihan Aparatur

1 Kegiatan - - 86.467.000 - -

Monitoring dan Evaluasi Pelatihan Penguji Mutu Barang

1 Kegaitan - - - - -

69

9. PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KEMETROLOGIAN


Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Pusat Pengembangan SDM Kemetrologian Tahun Anggaran : 2019



% Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengembangan Sumber Daya di Bidang Kemetrologian

Prosentase hasil pengembangan teknologi di bidang kemetrologian yang dimanfaatkan atau diterapkan

75 Persen - - -

Prosentase kerjasama kemetrologian yang ditindaklanjuti

70 Persen - - -

Prosentase SDM Kemetrologian yang meningkat kompetensinya

80 Persen 25 - -

Prosentase Mahasiswa yang Lulus Tepat Waktu

55 Persen - - -

Pengelolaan tata usaha dan rumah tangga yang efektif

Nilai Predikat WTA 70 Nilai - - -



Rencana s.d Tw I

Realisasi s.d Tw I

Relisasi s.d Tw I

Capaian s.d Tw I

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Layanan Pengembangan Teknologi Kemetrologian 4 Laporan 25 - 561.593.000 - -

Layanan Kerjasama Sumber Daya Kemetrologian 12 Laporan 25 - 1.182.874.000 107.644.600 9,10

Layanan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrologian 1010 Orang 25 176 Orang 8.971.722.000 869.960.634 9,70

Layanan Pendidikan Vokasi Kemetrologian 200 Orang 25 149 Orang 6.476.120.000 3.459.065.229 53,41

Layanan Internal Layanan Internal 10 Laporan - 20.896.354.000 4.805.993.441 23,00

71

10. KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA


Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia Tahun Anggaran : 2019



% Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) Meningkatnya kualitas penyelidikan tindakan pengamanan perdagangan (Safeguard) sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Jumlah penanganan penyelidikan tindakan pengamanan perdagangan (Safeguard)

5 Penanganan 25 2 40



Rencana s.d Tw I

Realisasi s.d Tw I

Rencana s.d Tw I

Realisasi s.d Tw I

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Penanganan penyelidikan tindakan pengamanan perdagangan (Safeguard)

5 penanganan 25 10,20

4.484.222.000 25 16,00

Layanan perkantoran 12 bulan 25 22,48 4.015.778.000 25 16,00

11. PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI


Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Pusat Data dan Informasi Tahun Anggaran : 2019



% Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) Mewujudkan SDM TIK yang berkinerja

Jumlah Pranata Komputer dan Statistisi Kementerian Perdagangan yang memiliki angka kredit sesuai ketentuan

38 persen 20 - -

Penyelenggaraan tertib adminitrasi unit kerja Nilai Predikat WTA 85 Nilai 20 - -

Terwujudnya pelayanan TIK dan data yang berkualitas

Persentase kepuasan stakeholder terhadap pelayanan TIK dan data 85 persen 20 - -

Terwujudnya tata kelola TIK yanh handal dan terpadu

Jumlah kebijakan dan perencanaan di bidang TIK yang diimplementasikan di lingkungan Kementerian Perdagangan

2 Peraturan 20 - -

Jumlah sistem TIK di Lingkungan Kementerian Perdagangan yang terintegrasi

10 aplikasi 20 - -

73



Rencana s.d Tw I

Realisasi s.d Tw I

Rencana s.d Tw I

Realisasi s.d Tw I

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Layanan SDM TIK dan statistisi 38 persen - - 164.204.000 20 - Layanan Internal, Layanan Sarana dan Prasarana Internal, Layanan LPSE

85 Nilai - - 3.788.429.000 20 -

Layanan Data dan Informasi 85 Persen - - 3.279.703.000 20 - Layanan TIK 2 Peraturan - - 9.826.659.000 20 - Layanan TIK 10 Applikasi - - 50.745.914.000 20 -

12. PUSAT PENANGANAN ISU STRATEGIS


Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Pusat Penanganan Isu Strategis Tahun Anggaran : 2019



% Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) Tersedianya rekomendasi sebagai bahan perumusan penanganan isu-isu strategis lintas sektor yang berdampak terhadap perdagangan

Jumlah rekomendasi penanganan isu-isu strategis lintas sektor yang berdampak terhadap perdagangan

12 Dokumen 25 4Dokumen 25

Mewujudkan efektifitas penanganan isu-isu strategis lintas sektor yang berdampak terhadap perdagangan

Persentase rekomendasi penanganan isu strategis lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Stakeholder

70 Persen - - -



Rencana s.d Tw I

Realisasi s.d Tw I

Rencana s.d Tw I

Realisasi s.d Tw I

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Rekomendasi Penanganan Isu Strategis Lintas Sektor yang Berdampak terhadap Perdagangan

12 Rekomendasi

25 25 2.882.877.000 20 22,44

Laporan Penanganan Isu Strategis Lintas Sektor yang Berdampak terhadap Perdagangan

12 Laporan - - 1.776.783.000 10 10,31

Layanan Perkantoran 1 Layanan 25 25 1.340.340.000 20 22,60

75

13. BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL


Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Badan Perlindungan Konsumen Nasional Tahun Anggaran : 2019



% Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) Tersusunnya Saran dan Pertimbangan Kepada Pemerintah Dalam Upaya Mengembangkan Perlindungan Konsumen Di Indonesia

Jumlah Saran dan Pertimbangan Kepada Pemerintah

12 Rekomendasi

8,3 - -

Mendorong Berkembangnya Lembaga Perlindungan Konsumen yang Unggul di Bidang Perlindungan Konsumen

Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen yang Diberdayakan

40 Lembaga - 3 Lembaga 3,75



Rencana s.d Tw I

Realisasi s.d Tw I

Rencana s.d Tw I

Realisasi s.d Tw I

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Saran dan Pertimbangan Kepada Pemerintah

20 Rekomendasi

8,3 13 5.096.608.000 8,3 6,3

Lembaga Perlindungan Konsumen yang Diberdayakan

80 Lembaga - 3,75 1.525.660.000 - 8,15

Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 Layanan 8,3 47 463.090.000 8,3 41,97 Layanan Perkantoran 1 Layanan 10 6,65 3.082.145.000 10 6,65

14. KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA


Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Komite Anti Dumping Indonesia Tahun Anggaran : 2019



% Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) Melakukan penanganan Anti Dumping/Tindakan Sesuai dengan Ketentuan Anti Dumping/Tindakan Imbalan yang berlaku

Penanganan Penyelidikan Anti Dumping/TIndakan Imbalan

8 Kasus 25 - -



Rencana s.d Tw I

Realisasi s.d Tw I

Rencana s.d Tw I

Realisasi s.d Tw I

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Penanganan Anti Dumping dan TIndakan Imbalan

8 Kasus - - 4.237.178.000 - -

Layanan Perkantoran 12 Bulan - - 4.762.822.000 - -

Draft Laptri TW I Setjen 2019 Update3 - Kemendag · 2020. 9. 9. · Manajemen Aset Negara (SIMAN)...

Documents

Transcript of Draft Laptri TW I Setjen 2019 Update3 - Kemendag · 2020. 9. 9. · Manajemen Aset Negara (SIMAN)...